MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 254 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL KHUSUS

PT KAWASAN INDUSTRI DUMAI DI KELURAHAN PELINTUNG,

KECAMATAN MEDANG KAMPAI, KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU

UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pada wilayah Kota Dumai, Provinsi Riau terdapat

kegiatan yang memerlukan fasilitas terminal untuk

kegiatan bongkar muât barang hasil pengusahaan

kawasan industri didalam kawasan industri PT Kawasan

Industri Dumai, dimana Pelabuhan Dumai sebagai

pelabuhan umum terdekat tidak dapat melayani

permintaan jasa kepelabuhanan untuk kegiatan

dimaksud oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas

yang tersedia;

b. bahwa sesuai surat Kepala kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai Nomor

PP.005/ 1/8/KSOP.DMI/2018 tanggal 06 Agustus 2019

perihal Rekomendasi Penggunaan Sementara Terminal

Khusus PT Kawasan Industri Dumai Untuk Kepentingan

Umum, menyampaikan aspek efektifitas dan efesiensi

untuk pengangkutan dan pengapalan hasil pengusahaan

kawasan industri di dalam kawasan industri PT Kawasan

Industri Dumai, dimana pelabuhan umum terdekat

berjarak ...

- 2 -

Mengingat

berjarak ± 42 km, sehingga hasil produksi pengusahaan

kawasan industri didalam Kawasan Industri Dumai yang

merupakan kualitas unggulan (high grade) memerlukan

penanganan segera dengan menghindari terjadinya double

handling ataupun diangkut dengan truck loosing untuk

pengangkutan dan pengapalan hasil produksi di dalam

Kawasan Industri Dumai sehingga sangat diperlukan

Terminal Khusus Pengusahaan Kawasan Industri PT

Kawasan Industri Dumai dapat melayani kepentingan

umum;

c. bahwa sesuai hasil penelitian terhadap fasilitas Terminal

Khusus Pengusahaan Kawasan Industri PT Kawasan

Industri Dumai telah memenuhi persyaratan dari aspek

teknis untuk menjamin keselamatan dan keamanan

pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa

kepelabuhanan, sehingga terminal khusus dimaksud

layak digunakan untuk melayani kepentingan umum

yang bersifat sementara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Pemberian Izin Penggunaan Sementara Terminal Khusus

PT Kawasan Industri Dumai di Kelurahan Pelintung,

Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau

Untuk Melayani Kepentingan Umum;

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran ...

- 3 -

Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5731);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun

2017 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 394);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN SEMENTARA TERMINAL

KHUSUS PT KAWASAN INDUSTRI DUMAI DI KELURAHAN

PELINTUNG, KECAMATAN MEDANG KAMPAI, KOTA DUMAI,

PROVINSI RIAU UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM.

PERTAMA: ..

- 4 -

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Memberikan izin penggunaan Terminal Khusus Pengusahaan

Kawasan Industri PT Kawasan Industri Dumai di Kelurahan

Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi

Riau yang dioperasikan berdasarkan Izin

Komersial/Operasional PT Kawasan Industri Dumai dengan

Nomor Induk Berusaha 8120202951843, yang diterbitkan oleh

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan

Penyelenggara OSS tanggal 14 September 2018, yang telah

memenuhi komitmen sesuai surat Direktur Kepelabuhanan

a.n Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kepada Kepala

Lembaga OSS Nomor A.613/AL.308/DJPL tanggal 03 Juli

2019 perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Perpanjangan

Izin Komersial atau Operasional Terminal Khusus (Tersus)

PT Kawasan Industri Dumai di Kelurahan Pelintung,

Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Provinsi Riau, untuk

digunakan sementara melayani kepentingan umum bongkar

muât barang dalam Kawasan Industri Dumai di wilayah Kota

Dumai, Provinsi Riau.

: Izin penggunaan terminal khusus PT Kawasan Industri Dumai

untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA berlaku dengan jangka waktu selama

1 (satu) tahun.

: Penggunaan terminal khusus PT Kawasan Industri Dumai

untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, pengoperasiannya dilakukan oleh

PT Kawasan Industri Dumai bekerjasama dengan Kepala

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I

Dumai.

: Penggunaan terminal khusus PT Kawasan Industri Dumai

untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran guna

menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keamanan dan

ketertiban dalam pelayanan jasa kepelabuhanan.

KELIMA : ...

- 5 -

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

: Tarif jasa kepelabuhanan pada terminal khusus

PT Kawasan Industri Dumai selama digunakan melayani

kepentingan umum, ditetapkan sesuai dengan tarif jasa

kepelabuhanan yang berlaku pada pelabuhan yang

diselenggarakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas

Pelabuhan Kelas I Dumai.

: Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pembinaan

dan pengawasan teknis terhadap penggunaan sementara

terminal khusus PT Kawasan Industri Dumai untuk melayani

kepentingan umum.

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Desember 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;2. Menteri Pertahanan;3. Menteri Keuangan;4. Menteri Perindustrian;5. Menteri Perdagangan;6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;7. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;9. Gubernur Riau;10. Walikota Dumai;11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai;12. Direksi PT Kawasan Industri Dumai.

^sesuai dengan aslinya

ÎO HUKUM,

BJI HERPRIARSONO