Upload
nadia-mirasti
View
182
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN TRIWULANAN
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI MALUKU UTARA
BANK INDONESIA TERNATE Jl. Jos Sudarso No.1 Tenate
Telp. 62-921-3121217 Fax : 62-921-3124017
LAPORAN TRIWULANAN
KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI MALUKU UTARA
BANK INDONESIA TERNATE Jl. Jos Sudarso No.1 Tenate
Telp. 62-921-3121217 Fax : 62-921-31-24017
TRIWULAN IV-2009
VISI BANK INDONESIA
“Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis
yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil”
MISI BANK INDONESIA
“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan
stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan jangka panjang negara Indonesia yang berkesinambungan”
TUGAS BANK INDONESIA (Pasal 8 UU No. 23 Tahun 1999)
1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 2. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran, 3. Mengatur dan mengawasi bank.
Kritik, saran dan komentar dapat disampaikan kepada : Redaksi : Kelompok Kajian, Statistik, Survey dan Pengawasan Bank Kantor Bank Indonesia Ternate Jl. Jos Sudarso No. 1, Ternate Telp : (0921) 3121217 Fax : (0921) 3124017
i
KATA PENGANTAR
Tugas Bank Indonesia berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah menetapkan dan
melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran
serta mengatur dan mengawasi bank dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan
nilai rupiah.
Sejalan dengan undang-undang tersebut, keberadaan Kantor Bank Indonesia di
daerah merupakan bagian dari jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia yang berperan
sebagai pelaksana kebijakan Bank Indonesia dan tugas-tugas pendukung lainnya di daerah.
Sebagai jaringan kerja Kantor Pusat Bank Indonesia di bidang ekonomi dan
moneter, Bank Indonesia Ternate berperan memberikan masukan dengan menyusun dan
menerbitkan suatu produk yaitu Laporan Perkembangan Ekonomi, Kinerja Perbankan dan
Sistem Pembayaran Provinsi Maluku Utara. Laporan ini diolah berdasarkan data dan
informasi di daerah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan moneter Bank
Indonesia dan diharapkan dapat menjadi salah satu bahan informasi bagi penentu
kebijakan di daerah. Laporan Triwulan ini meliputi perkembangan inflasi regional; ekonomi,
moneter dan Perbankan; sistem pembayaran dan prospek ekonomi.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih menemui beberapa
kendala. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami senantiasa mengharapkan
kritik dan saran serta kerjasama dari semua pihak agar kualitas dan manfaat laporan ini
menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.
Akhirnya, kepada pihak-pihak yang membantu tersusunnya laporan ini, kami
sampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih.
Ternate, 5 Februari 2009 BANK INDONESIA TERNATE
Marlison Hakim Pemimpin
ii
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL ivDAFTAR GAMBAR vTABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH viii RINGKASAN EKSEKUTIF ix BAB I PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO 1 1.1 Gambaran Umum 1 1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan 2 1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran 12 BOKS 1 Efisiensi Investasi di Maluku Utara 26
BAB II PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL 32 2.1 Gambaran Umum 32 2.2 Inflasi Triwulanan 33 2.3 Inflasi Tahunan 41 BAB III PERKEMBANGAN PERBANKAN 46 3.1 Perkembangan Perbankan 46 a. Perkembangan Aset Bank Umum 46 b. Penghimpunan Dana Bank Umum 48 c. Penyaluran Kredit 51 c.1. Penyaluran Kredit Berdasarkan Bank Pelapor 51 d. Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum 54 e. Non Performing Loans (NPLs) Bank Umum 55 BOKS 2 Agro-industri Bio-etanol Berbahan Baku Nira Aren 56 BAB IV PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH 62 4.1 Gambaran Umum 61 4.2 Pendapatan Daerah 62 4.3 Belanja Daerah 63 4.4 Kapasitas Fiskal 65 BAB V PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN 67 5.1 Transaksi Tunai 67 5.2 Transaksi Non Tunai 74 BOKS 3 Hasil Quick Survey: Kebutuhan Penukaran Uang Kecil Oleh
Masyarakat Kepulauan di Provinsi Maluku Utara 77
BAB VI PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAERAH 84
iii
6.1 Kondisi Umum 84 6.2 Lapangan Pekerjaan Utama 85 6.3 Status Pekerjaan Utama 85 6.4 Upah 86 BAB VII PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH 88 7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi 88 7.2 Prosoek Inflasi Daerah 89
iv
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1 Komposisi Kepemilikan Aset Bank Umum di Maluku Utara (Milyar Rp) 47Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Bank Umum di Maluku Utara (Miliar rupiah) 53Tabel 4.1 Kapasitas Fiskal Provinsi Malut 66Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling BI Ternate 70Tabel 5.2 Perkembangan Pemusnahan Uang Kertas Di bank Indonesia Ternate
(Juta Rp) 72
Tabel 5.3 Kegiatan Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah 73Tabel 5.4 Perkembangan Kliring Perbankan 75Tabel 5.5 Penyelesaian transaksi RTGS Kota Ternate 76Tabel 6.1 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi 85Tabel 6.2 Tenaga Kerja Bedasarkan Status Pekerjaan (Ribu orang) 86
v
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 1.1 Perkembangan PDRB Riil Maluku Utara 1
Gambar 1.2 Pertumbuhan PDRB Malut Sisi Permintaan dan Kontribusinya (y-o-y) 3
Gambar 1.3 Perkembangan Konsumsi Riil Maluku Utara 4
Gambar 1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi Oleh Perbankan di Malut 4
Gambar 1.5 Konsumsi Riil Masyarakat Maluku Utara (Milyar Rupiah) 5
Gambar 1.6 Perkembangan Investasi Riil Maluku Utara 6
Gambar 1.7 Perkembangan Kredit Investasi Berdasarkan Lokasi Proyek 7
Gambar 1.8 Proyek Investasi Provinsi Maluku Utara 2009 7
Gambar 1.9 Perkembangan Riil Pengeluaran Pemerintah 8
Gambar 1.10 Perkembangan Volume Muat Komoditas Kopra, Coklat dan Pala/Fully (Ton/M3)
9
Gambar 1.11 Perkembangan Ekspor Riil 10
Gambar 1.12 Realisasi Ekspor Nickel Maluku Utara 11
Gambar 1.13 Perkembangan Impor Maluku Utara 11
Gambar 1.14 Perkembangan Volume Muat Bahan Pokok (Ton/M3) 12
Gambar 1.15 Pertumbuhan PDRB Malut Sisi Penawaran dan Kontribusinya (y-o-y) 13
Gambar 1.16 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian 14
Gambar 1.17 Volume Produksi Ikan di PPN Ternate (Ton)
15
Gambar 1.18 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertambangan dan Penggalian 16
Gambar 1.19 Produksi Tambang PT NHM 16
Gambar 1.20 Produksi Tambang PT Antam
17
Gambar 1.21 Perkembangan PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan 18
Gambar 1.22 Perkembangan PDRB Riil Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 19
Gambar 1.23 Perkembangan PDRB Riil Sektor Bangunan 20
Gambar 1.24 Perkembangan PDRB Riil Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 21
Gambar 1.25 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 22
Gambar 1.26 Arus Kapal Penumpang 22
Gambar 1.27 Lalu Lintas Angkutan Udara 23
vi
Gambar 1.28 Perkembangan PDRB Riil Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
24
Gambar 1.29 Perkembangan PDRB Riil Sektor Jasa-jasa 25
Gambar 2.1 Perbandingan Triwulanan dan Tahunan Inflasi Ternate Terhadap Nasional
32
Gambar 2.2 Perbandingan Inflasi Triwulanan dan Tahunan Wilayah Sulampua 33
Gambar 2.3 Inflasi Sub Kelompok Bahan Makanan (q-t-q) 34
Gambar 2.4 Inflasi Sub Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau (q-t-q)
36
Gambar 2.5 Inflasi Sub Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar (q-t-q)
37
Gambar 2.6 Inflasi Sub Kelompok Sandang, Air, Gas dan Bahan Bakar (q-t-q) 38
Gambar 2.7 Inflasi Sub Kelompok Kesehatan (q-t-q)
39
Gambar 2.8 Inflasi Sub Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga (q-t-q)
40
Gambar 2.9 Inflasi Sub Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan (q-t-q)
40
Gambar 2.10 Inflasi Sub Kelompok Bahan Makanan (y-o-y) 41
Gambar 2.11 Inflasi Sub Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau (y-o-y)
42
Gambar 2.12 Inflasi Sub Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar (y-o-y)
42
Gambar 2.13 Inflasi Sub Kelompok Sandang, Air, Gas dan Bahan Bakar (y-o-y) 43
Gambar 2.14 Inflasi Sub Kelompok Kesehatan (y-o-y)
44
Gambar 2.15 Inflasi Sub Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga (y-o-y)
44
Gambar 2.16 Inflasi Sub Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan (y-o-y)
45
Gambar 3.1 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara 47
Gambar 3.2 Perkembangan Aset Bank Umum Valuta Asing di Maluku Utara 48
Gambar 3.3 Perkembangan DPK Perbankan 50
Gambar 3.4 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara 54
Gambar 3.5 Perkembangan NPL’s Perbankan Daerah 55
Gambar 4.1 Perkembangan APBD Maluku Utara 63
Gambar 4.2 Perkembangan Penerimaan Daerah 64
Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Malut 66
Gambar 5.1 Perkembangan Kegiatan Kas Bank Indonesia Ternate (Milyar Rupiah) 68
Gambar 5.2 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling BI Ternate 70
Gambar 5.3 Rata-rata Harian Transaksi Kliring 74
Gambar 5.4 Perkembangan Volume dan Nominal Kegiatan Kliring 75
vii
Gambar 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK 84Gambar 6.2 Perkembangan UMP dan KHL 87
Gambar 7.1 Ekspektasi Kegiatan Usaha 89
viii
TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH INFLASI & PDRB
INDIKATOR TAHUN 2009
Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw. 4
MAKRO Indeks Harga Konsumen (Kota Ternate) 117,33 117,01 118,55 120,38
Laju Inflasi Tahunan (yoy %) 7,64 4,34 1,36 3,88 PDRB - harga konstan (miliar Rp)
- Pertanian 241,67 248,33 256,18 250,81
- Pertambangan & Penggalian 27,00 27,84 28,87 30,65
- Industri Pengolahan 83,72 86,83 90,14 91,17
- Listrik, Gas & Air Bersih 3,20 3,31 3,33 3,31
- Bangunan 12,07 12,47 12,94 13,32
- Perdagangan, Hotel & Restoran 171,99 178,77 188,88 194,96
- Pengangkutan & Komunikasi 54,71 56,30 58,44 59,38
- Keuangan, Persewaaan & Jasa 24,40 25,10 25,79 26,39
- Jasa 51,09 53,45 55,99 57,55
Pertumbuhan PDRB (yoy %) 4,66 4,97 5,34 9,06 Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta) 27,62 31,91 31,84 9,42*
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton) 815,45 997,40 804,45 249,30*Nilai Impor Nonmigas (USD Juta) - 0,68 0 0Volume Impor Nonmigas (ribu ton) - 0,05 0 0
Keterangan
* Data Ekspor dan Impor pada Tw.4 baru mencakup Oktober dan November 2009
ix
PERBANKAN
INDIKATOR TAHUN 2009
Tw.1 Tw.2 Tw.3 Tw. 4
PERBANKAN
Bank Umum:
Total Aset (Rp triliun) 3,01 3,18 3,00 3,04
DPK (Rp triliun) 2,83 2,90 2,61 2,67
- Giro 1,01 0,99 0,69 0,51
- Tabungan 1,25 1,33 1,35 1,56
- Deposito 0,57 0,57 0,56 0,60
Kredit (Rp triliun) 1,38 1,53 1,64 1,69
- Modal Kerja 0,47 0,52 0,55 0,55
- Investasi 0,11 0,14 0,15 0,16
- Konsumsi 0,81 0,88 0,94 0,98
LDR 48,94% 52,82% 63,01% 63,11%
Kredit UMKM (Rp juta)
Kredit Mikro (Rp juta) 623,267 658,338 695,533 686,376
- Modal Kerja 49,347 54,411 59,213 58,280
- Investasi 9,127 10,615 10,858 11,225
- Konsumsi 564,793 593,312 625,462 616,871
Kredit Kecil (Rp juta) 364,648 438,688 492,414 543,775
- Modal Kerja 130,857 147,178 166,459 167,085
- Investasi 28,145 37,665 43,825 50,769
- Konsumsi 205,646 253,845 282,130 325,921
Kredit Menengah (Rp juta) 343,813 366,353 383,596 380,512
- Modal Kerja 236,522 254,935 266,683 259,053
- Investasi 71,513 79,953 83,662 84,273
- Konsumsi 35,778 31,465 33,251 37,86
Total Kredit MKM (Rp juta) 1331,728 1463,379 1571,543 1610,663
NPL MKM (%) 3,77 3,34 3,54 2,92
Keterangan:
Klredit Mikro (< Rp50 juta)
Klredit Kecil (Rp50 juta < X ≤ Rp500 juta)
Klredit Mikro (Rp500 juta < X ≤ Rp5 miliar)
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ringkasan Eksekutif x
Ringkasan Eksekutif
GAMBARAN UMUM
Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV-2009
yang diukur dengan menggunakan PDRB harga konstan
mengalami peningkatan pertumbuhan bila dibandingkan
triwulan sebelumnya. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi
daerah pada triwulan IV-2009 sebesar 9,06% sedangkan
pada triwulan III-2009 pertumbuhannya 5,34%. Kinerja
perekonomian yang terjadi pada triwulan laporan masih
melanjutkan trend positif setelah kontraksi ekonomi yang
terjadi pada triwulan IV-2008.
Tingkat inflasi di Kota Ternate sebagai representasi
tingkat harga di Maluku Utara pada Triwulan IV-2009
mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan yang
sama tahun sebelumnya dan juga masih mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan tingkat harga pada
Triwulan III-2009. Secara triwulanan perkembangan harga di
Ternate pada triwulan III-2009 tercatat mengalami inflasi
sebesar 1,54%, sedangkan secara tahunan pada triwulan
laporan terjadi inflasi sebesar 3,88% lebih tinggi jika
dibandingkan dengan inflasi tahunan yang terjadi pada
triwulan III-2009 yang mencapai 1,36%.
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO
Secara tahunan tercatat angka pertumbuhan PDRB
atas dasar harga konstan tahun 2000 pada triwulan III-2009
adalah 9,06% (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan yang terjadi pada triwulan sebelumnya, yang
tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,34% (y-o-y).
Secara umum pertumbuhan perekonomian Maluku Utara
Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada triwulan IV-2009 mengalami pertumbuhan 9,06% (y-o-y).
Tingkat inflasi tahunan Maluku Utara tercatat 3,88% ...
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ringkasan Eksekutif xi
pada triwulan laporan digerakan oleh aktivitas ekonomi yang
terjadi seiring perayaan Natal dan acara-acara di akhir tahun.
Perkembangan ekonomi Maluku Utara pada triwulan
IV-2009 secara dominan digerakan oleh konsumsi
masyarakat. Membaiknya kinerja ekspor telah memberikan
kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada
triwulan laporan, dimana kontribusinya sebesar 1,19%.
Pertumbuhan investasi yang cukup tinggi pada triwulan
laporan telah mengakibatkan kontribusi investasi terhadap
pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan
dibandingkan periode sebelumnya. Pengeluaran pemerintah
juga masih memberikan kontribusi yang cukup tinggi.
Kontribusi impor terhadap pertumbuhan yang sebesar
3,49%, sejalan dengan kondisi yang terjadi pada sisi
konsumsi, dimana impor Maluku Utara memang lebih banyak
berupa impor antar pulau (intra trade) dengan komoditas
utamanya adalah bahan makanan.
Jika dibandingkan pertumbuhannya, komponen PDRB
sisi permintaan yang mengalami pertumbuhan tahunan
tertinggi adalah impor yang tumbuh sebesar 19,44% (y-o-y).
Meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya,
namun pertumbuhan konsumsi pemerintah masih cukup
tinggi dengan angka sebesar 16,05% (y-o-y). Investasi terus
mengalami pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya,
dimana pertumbuhannya pada triwulan laporan adalah
15,55% (y-o-y). Konsumsi juga masih melanjutkan trend
pertumbuhan dari beberapa periode sebelumnya, dimana
pertumbuhannya pada triwulan laporan adalah 12,19% (y-o-
y). Kinerja ekspor yang membaik telah mendorong
pertumbuhan ekspor menjadi 6,05% (y-o-y).
Dari sisi penawaran, seluruh sektor perekonomian di
Maluku Utara pada triwulan IV-2009 mengalami
pertumbuhan, kecuali sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor
yang memberikan kontribusi signifikan terhadap
Perkembangan ekonomi masih digerakan oleh konsumsi…
Sektor PHR merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar…
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ringkasan Eksekutif xii
pertumbuhan ekonomi pada periode laporan adalah sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebagaimana juga terjadi
pada triwulan sebelumnya.
INFLASI REGIONAL
Tingkat perkembangan harga di Kota Ternate pada
Triwulan IV-2009 secara triwulanan (q-t-q) dan tahunan (y-o-
y) mengalami peningkatan. Secara triwulanan perkembangan
harga di Ternate pada triwulan IV-2009 tercatat mengalami
inflasi sebesar 1,54% (q-t-q), sedangkan kondisi triwulan III-
2009 menunjukan bahwa ternate mengalami inflasi sebesar
1,32% (q-t-q). Secara tahunan inflasi yang terjadi di ternate
pada triwulan IV-2009 tercatat sebesar 3,88% (y-o-y),
sedangkan kondisi triwulan yang sama pada tahun
sebelumnya inflasi yang terjadi adalah 1,36% (y-o-y).
Jika dibandingkan terhadap kondisi nasional, stabilitas
harga yang terjadi dikota Ternate baik secara triwulanan
maupun secara tahunan lebih buruk. Inflasi triwulanan yang
diukur secara nasional pada triwulan IV-2009 tercatat sebesar
0,48% (q-t-q), sedangkan inflasi tahunannya adalah 2,78%
(y-o-y).
Jika dianalisa secara tahunan, inflasi tertinggi terjadi
pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 6,57%,
sedangkan penurunan harga terjadi pada kelompok transpor,
komunikasi dan jasa keuangan sebesar minus 3,05%. Sayur-
sayuran merupakan sub kelompok yang mengalami inflasi
tertinggi yaitu sebesar 24,90% pada kelompok bahan
makanan. Sub kelompok yang mengalami deflasi pada
kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan adalah
transpor yang mengalami penurunan harga mencapai minus
5,41%.
Inflasi tahunan dan triwulanan mengalami peningkatan…
Inflasi Ternate lebih tinggi dari nasional…
Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan makanan…
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ringkasan Eksekutif xiii
PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH
Secara umum kinerja perbankan pada triwulan IV-
2009 mengalami penurunan. Total aset bank umum di
wilayah kerja Bank Indonesia Ternate tumbuh sebesar 0,06%
(y-o-y), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan
sebelumnya. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh
perbankan menurun sebesar 4,51% (y-o-y). Kegiatan
penyaluran kredit kepada masyarakat masih mengalami
pertumbuhan, meskipun melambat dengan angka
pertumbuhan sebesar 32,88% (y-o-y). Pada triwulan IV-2009
kegiatan intermediasi perbankan mengalami peningkatan
dimana LDR bank umum tercatat sebesar 63,11%. Jumlah
kredit bermasalah pada triwulan II-2009 mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya
dari 4,03% pada triwulan III-2009 menjadi 2,79% pada
triwulan IV-2009.
KEUANGAN DAERAH
Sampai Bulan November 2009, realisasi anggaran
baru mencapai 62,14%, sedangkan realisasi pendapatan
daerah masih belum jelas karena keterbatasan data yang
tersedia. Dari 36 SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi
Maluku Utara, baru 30,55% yang tingkat realisasi
anggarannya mencapai lebih dari 80% sementara jumlah
SKPD yang realisasinya masih di bawah 50% mencapai
13,89%.
SISTEM PEMBAYARAN
Pada triwulan IV-2009, aliran uang kartal yang masuk
(inflow) ke Bank Indonesia mengalami peningkatan,
sedangkan aliran uang yang keluar (outflow) mengalami
penurunan. Peningkatan inflow ini mengindikasikan
kembalinya uang kepada perbankan di Malut, setelah
terjadinya outflow yang tinggi di triwulan III-2009, seiring
Realisasi anggaran daerah hingga bulan November 2009 baru mencapai 62,14% ...
Aliran uang kartal yang masuk melalui BI mengalami peningkatan ...
Kinerja perbankan mengalami penurunan…
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ringkasan Eksekutif xiv
dengan perayaan bulan Ramadhan yang jatuh pada bulan
Agustus dan perayaan hari raya Idul Fitri yang jatuh pada
bulan September. Inflow ini terutama banyak terjadi pada
bulan Oktober 2009. Dari sisi pengeluaran, outflow terutama
banyak terjadi di bulan Desember 2009. Kondisi ini terutama
didorong oleh perayaan hari Natal dan tahun baru.
Pada triwulan IV-2009 rata-rata penyelesaian transaksi
harian melalui kliring mengalami peningkatan. Rata-rata
harian perputaran kliring perbankan melalui Bank Indonesia
Ternate mengalami peningkatan sebesar 0,45% (q-t-q) atau
sebesar 15,24% (y-o-y) dengan total transaksi kliring
sebanyak 3.501 lembar pada triwulan laporan. Meskipun
demikian, secara nominal transaksi kliring pada triwulan IV-
2009 hanya sebesar Rp2,64 miliar atau mengalami
penurunan sebesar minus 13,55% (q-t-q) atau secara
tahunan mengalami penurunan sebesar 13,79%.
Penyelesaian transaksi ekonomi pada triwulan IV-
2009 melalui sarana RTGS keluar wilayah Maluku Utara
(outflow) secara nominal mengalami penurunan, sedangkan
transaksi kedalam wilayah Maluku Utara (inflow) mengalami
peningkatan.
TENAGA KERJA
Jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di
Ternate sampai dengan bulan Agustus 2009 secara tahunan
mengalami penurunan, serta diikuti dengan peningkatan
tingkat pengangguran terbuka. Pada posisi bulan Agustus
2009 jumlah angkatan kerja di Ternate adalah 402 ribu jiwa
atau mengalami penurunan sebesar minus 4,71% (y-o-y)
dimana jumlah angkatan kerja pada posisi Agustus 2008
adalah 421,9 ribu jiwa.
Proporsi sektor primer dalam menyerap tenaga kerja
secara tahunan mengalami penurunan. Pada Agustus 2008
sektor primer mampu menyerap sebanyak 60,92% seluruh
Penduduk usia kerja di Maluku Utara mengalami penurunan ...
Penyelesaian transaksi melalui kliring mengalami peningkatan ...
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ringkasan Eksekutif xv
tenaga kerja yang ada di Maluku Utara, namun pada Agustus
2009 sektor ini hanya menyerap 57,03%.
Proporsi sektor formal dalam menyerap tenaga kerja
mengalami peningkatan dibandingkan sektor informal.
Berdasarkan posisi Agustus 2009, sector formal mampu
menyerap sebanyak 31,34% seluruh tenaga kerja, sedangkan
pada Agustus 2008 penyerapan tenaga kerja di sektor ini
adalah 22,91%.
PROSPEK EKONOMI REGIONAL
Pada triwulan I-2010 perekonomian Maluku Utara
diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 8,4% ±
1% (y-o-y). Beberapa hal yang melandasi hal ini adalah
kondisi politik nasional yang cenderung kurang stabil,
konsentrasi daerah yang akan tertuju ke pilkada dan naiknya
harga minyak dunia.
Pada triwulan I-2010 inflasi diproyeksikan akan
berada pada tingkat 4% ± 1% (y-o-y). Tingginya inflasi
diperkirakan akan dipengaruhi oleh naiknya harga pupuk dan
bibit tanaman, naiknya harga minyak mentah dunia, serta
belum jelasnya kondisi perekonomian di tahun 2010.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat pada triwulan I-2010 ...
Inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya...
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 1
Perkembangan Ekonomi Makro
1.1 Gambaran Umum
Perekonomian Maluku Utara pada triwulan IV-2009 mengalami
pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya. Secara tahunan tercatat angka pertumbuhan produk domestik
regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 pada triwulan IV-2009
adalah 9,06% (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi
pada triwulan sebelumnya, yang tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,34%.
Terus meningkatnya kinerja perekonomian pasca perlambatan yang terjadi di
triwulan IV-2008 merupakan penyebab tingginya angka pertumbuhan di triwulan
laporan.
Gambar 1.1 Perkembangan PDRB Riil Maluku Utara
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Maluku Utara
pada triwulan IV-2009 secara dominan masih ditopang oleh kegiatan
‐
100
200
300
400
500
600
700
800
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2006 2007 2008 2009
PDRB (Milyar Rp) pertumbuhan (y‐o‐y)
Bab I
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 2
konsumsi masyarakat. Membaiknya kondisi ekspor juga memberikan kontribusi
positif dalam pertumbuhan ekonomi pada periode ini.
Dari sisi penawaran, seluruh sektor perekonomian di Maluku Utara pada
triwulan IV-2009 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan
triwulan sebelumnya, kecuali sektor listrik, gas dan air bersih yang
pertumbuhannya melambat. Sektor yang memberikan kontribusi signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode laporan adalah sektor perdagangan,
hotel dan restoran sebagaimana juga terjadi pada triwulan sebelumnya.
1.2 Perkembangan PDRB dari Sisi Permintaan
Perkembangan ekonomi Maluku Utara pada triwulan IV-2009 secara dominan
digerakan oleh konsumsi masyarakat. Seperti yang ditunjukan dalam gambar 1.2.,
konsumsi masyarakat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar
7,07%. Membaiknya kinerja ekspor telah memberikan kontribusi positif terhadap
pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan, dimana kontribusinya sebesar
1,19%. Pertumbuhan investasi yang cukup tinggi pada triwulan laporan telah
mengakibatkan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami
peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pengeluaran pemerintah juga
masih memberikan kontribusi yang cukup tinggi. Kontribusi impor terhadap
pertumbuhan yang sebesar 3,49%, sejalan dengan kondisi yang terjadi pada sisi
konsumsi, dimana impor Maluku Utara memang lebih banyak berupa impor antar
pulau (intra trade) dengan komoditas utamanya adalah bahan makanan.
Jika dibandingkan pertumbuhannya, komponen PDRB sisi permintaan yang
mengalami pertumbuhan tahunan tertinggi adalah impor yang tumbuh sebesar
19,44% (y-o-y). Meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, namun
pertumbuhan konsumsi pemerintah masih cukup tinggi dengan angka sebesar
16,05% (y-o-y). Investasi terus mengalami pertumbuhan dibandingkan triwulan
sebelumnya, dimana pertumbuhannya pada triwulan laporan adalah 15,55% (y-o-
y). Konsumsi juga masih melanjutkan trend pertumbuhan dari beberapa periode
sebelumnya, dimana pertumbuhannya pada triwulan laporan adalah 12,19% (y-o-
y). Kinerja ekspor yang membaik telah mendorong pertumbuhan ekspor menjadi
6,05% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 3
Gambar 1.2 Pertumbuhan PDRB Malut Sisi Permintaan dan Kontribusinya (y-o-y)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
A. Konsumsi
Konsumsi masyarakat yang terdiri dari konsumsi rumah tangga dan
konsumsi swasta di Maluku Utara pada triwulan IV-2009 masih melanjutkan
trend pertumbuhan sejak beberapa triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-
2009 konsumsi tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 12,19% (y-o-y), lebih
tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan sebelumnya
yang sebesar 11,83%. Pertumbuhan konsumsi ini ikut didukung dengan masih
tingginya pertumbuhan yang terjadi pada kredit konsumsi.
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara (YoY)
Tw.IV 2009*
9,06
12,19
15,55
6,05
19,44
16,05
PDRB
Konsumsi
Pengeluaran Pemerintah
Investasi
Ekspor
Impor
Tw.IV 2009*
Kontribusi Pertumbuhan PDRB Maluku Utara (YoY)
9,06
7,07
0,89
1,19
3,49
3,41
PDRB
Konsumsi
Pengeluaran Pemerintah
Investasi
Ekspor
Impor
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 4
Gambar 1.3 Perkembangan Konsumsi Riil Maluku Utara
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Gambar 1.4 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi Oleh Perbankan di Malut
Sumber: Bank Indonesia Ternate
Pertumbuhan konsumsi pada triwulan laporan didorong oleh pertumbuhan
konsumsi rumah tangga, sedangkan konsumsi swasta mengalami kontraksi.
Seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.4, pada triwulan IV-2009 konsumsi rumah
tangga mencapai 574,68 miliar rupiah dengan pertumbuhan tahunan mencapai
12,34% (y-o-y). Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan kondisi triwulan III-2009
dimana konsumsi rumah tangga adalah 567,04 miliar rupiah dengan pertumbuhan
sebesar 11,97% (y-o-y). Setelah mengalami perlambatan sejak triwulan I-2009,
0
100
200
300
400
500
600
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
2006 2007 2008 2009
Konsumsi (Milyar Rp) Pertumbuhan (y‐o‐y)
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 5
kinerja konsumsi swasta pada triwulan IV-2009 mengalami kontraksi. Dengan
nilainya yang sebesar 6,245 miliar rupiah, konsumsi swasta tercatat mengalami
kontraksi sebesar minus 0,14% (y-o-y).
Gambar 1.5 Konsumsi Riil Masyarakat Maluku Utara (Milyar Rupiah)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Berdasarkan jenisnya, konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan terutama
didorong oleh peningkatan pada konsumsi makanan dimana pertumbuhannya
mencapai 12,65% (y-o-y), lebih tinggi dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya
dimana pertumbuhan yang terjadi adalah 11,97% (y-o-y). Pada triwulan laporan,
proporsi konsumi makanan adalah sebanyak 62% dari konsumsi keseluruhan.
Untuk konsumsi non makanan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 11,86%,
mengalami perlambatan dibandingkan kondisi sebelumnya, dimana pertumbuhan
yang terjadi adalah 13,60%. Tingginya konsumsi pada triwulan laporan terutama
didorong oleh perayaan Idul Adha, Natal dan Tahun baru, dan pelaksanaan event-
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 6
event khususnya di Kota Ternate. Selain itu kedatangan rombongan Duta Besar
Vatikan ke Maluku Utara dalam rangka peringatan masuknya agama kristen ke
Malut juga diyakini sebagai faktor pendorong konsumsi.
B. Investasi
Pertumbuhan investasi di Maluku Utara pada periode triwulan IV-2009
mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan
III-2009 investasi di Maluku Utara mengalami pertumbuhan sebesar 11,50% (y-o-y)
sedangkan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan IV-2009 adalah 15,55% (y-o-y).
Perkembangan investasi ini sejalan dengan perkembangan kredit investasi yang
disalurkan oleh perbankan di Malut.
Gambar 1.6
Perkembangan Investasi Riil Maluku Utara
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 7
Gambar 1.7 Perkembangan Kredit Investasi Berdasarkan Lokasi Proyek
Sumber: Bank Indonesia Ternate
Pada tahun 2009 telah terdapat rencana investasi swasta di Malut berjumlah
$10.500.000, dengan rencana penyerapan tenaga kerja berjumlah 636 orang.
Seluruh rencana investasi tersebut merupakan investasi di bidang pertambangan,
sehingga dapat diyakini bahwa kinerja sektor pertambangan akan terus mengalami
peningkatan seiring terjadinya realisasi investasi. Selain itu dengan telah berdirinya
unit bisnis pertambangan PT Antam di Maluku Utara juga dipercaya akan
meningkatkan kinerja sektor ini.
Gambar 1.8 Proyek Investasi Provinsi Maluku Utara 2009
Nama Perusahaan Nomor SP Bidang Usaha RealisasiAlamat Perusahaan Tgl. SP Lokasi Investasi
Renc. Real. Renc. Real.1 PT. Servindo Jaya Utama No. 914/I/PMA/2009 $ 5.000.000 - 331 0 0 0
Gd. Plaza Sentral, Lt. 18 Tgl. 30 Juli 2009Jl. Jend. Sudirman No. 47 Halmahera SelatanJakarta Selatan
2 PT. Kemakmuran Haotian Nikel Industri No. 927/I/PMA/2009 $ 5.000.000 - 300 0 0 0Desa Loleba, Kec. Wasile Tgl. 3 Agustus 2009Jl. K.H. Mas Mansur Kav. Kab. Halmahera Timur
3 PT. Ausenco Indonesia No. 777/I/PMA/2009 Jasa Pertambangan Umum $ 500.000 Baru 5 - - -d/a. 60 Km Timur Laut Tgl. 1 Juli 2009 Kab. Halmahera UtaraTernate, ManifulHalmahera Utara
Perkemb. Tenaga KerjaIndonesia AsingNo
Industri Pembuat Pertambangan Umum Dasar Bukan Besi
RencanaInvestasi
Jasa Penunjang Pertambangan Umum
Sumber: BKPMD Provinsi Malut
Selama ini peran swasta dalam investasi di Malut memang masih cukup rendah,
dimana investasi yang ada masih digerakan oleh investasi berupa infrastruktur yang
dibangun oleh pemerintah daerah. Peran swasta harus terus didorong mengingat
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 8
besarnya potensi investasi yang ada di Malut, khususnya dalam sektor perikanan,
mengingat sektor ini merupakan sektor khas daerah dan belum tereksplorasi secara
optimal. Selain itu dukungan sektor perbankan juga diperlukan, mengingat kredit
yang disalurkan sektor perikanan porsinya masih sangat kecil.
C. Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran pemerintah pada triwulan IV-2009 masih tumbuh, meskipun
mengalami perlambatan. Pada triwulan III-2009 pertumbuhan pengeluaran
pemerintah tercatat sebesar 22,74% (y-o-y), sedangkan pada triwulan IV-2009
pertumbuhan yang terjadi adalah 16,05% (y-o-y). Pengeluaran pemerintah pada
periode ini utamanya dilakukan masih untuk merealisasikan proyek-proyek yang
telah dimulai sebelumnya.
Gambar 1.9 Perkembangan Riil Pengeluaran Pemerintah
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
D. Kegiatan Ekspor dan Impor
Kinerja ekspor bersih pada triwulan IV-2009 masih mengalami kontraksi,
namun menunjukan perbaikan. Hal ini terutama didorong oleh pulihnya
kinerja ekspor, yang kembali tumbuh positif, setelah setahun terakhir
mengalami kontraksi. Jika dibandingkan posisi yang sama pada tahun
sebelumnya, ekspor bersih mengalami kontraksi sebesar minus 41,80% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 9
Kondisi ini jauh lebih baik dibandingkan triwulan III-2009 dimana ekspor bersih
mengalami kontraksi hingga mencapai 73,58% (y-o-y).
Jika dilihat secara parsial, ekspor Maluku Utara didominasi oleh ekspor luar negeri,
sedangkan dari sisi impor lebih banyak berupa impor antar daerah. Komoditas
ekspor utama adalah nickel, sedangkan impor antara daerah lebih banyak berupa
bahan kebutuhan pokok. Kinerja ekspor banyak dipengaruhi oleh faktor global,
sedangkan impor lebih dipengaruhi faktor permintaan di daerah Malut sendiri.
Seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.7, kinerja ekspor pada triwulan IV-2009
tumbuh sebesar 6,05% (y-o-y), jauh meningkat dibandingkan kondisi triwulan
sebelumnya, dimana ekspor mengalami kontraksi sebesar minus 19,54% (y-o-y).
Peningkatan kinerja ekspor terutama didorong oleh meningkatnya ekspor luar
negeri, didukung peningkatan ekspor antar daerah.
Gambar 1.10 Perkembangan Volume Muat Komoditas Kopra, Coklat dan Pala/Fully (Ton/M3)
Sumber: Simoppel berbagai edisi, diolah
Dalam hal ekspor antar daerah, perkembangan hal ini diantaranya dapat
dikonfirmasi dengan melihat perkembangan aktivitas muat barang di pelabuhan
pada beberapa komoditas utama yang diproduksi oleh Malut. Gambar 1.8
menunjukan perkembangan volume muat dari komoditas kopra, coklat dan
pala/fully. Pada triwulan IV-2009 jumlah volume muat tiga komoditas tersebut
mencapai 1.707 ton/m3 .
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 10
Ekspor luar negeri Malut tercatat mengalami kenaikan sebesar 5,29% (y-o-y),
dimana pada kondisi triwulan sebelumnya ekspor luar negeri mengalami kontraksi
sebesar minus 24,92% (y-o-y). Untuk ekspor antar daerah terjadi pertumbuhan
sebesar 8,50% (y-o-y), mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya,
dimana ekspor antar daerah tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,05% (y-o-
y).
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, komoditas ekspor utama Malut adalah nickel.
Dengan memperhatikan data realisasi ekspor nickel pada gambar 1.12, terlihat
bahwa pada triwulan IV-2009 nilai ekspor nickel mengalami peningkatan yang
cukup signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Gambar 1.11 Perkembangan Ekspor Riil
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 11
Gambar 1.12 Realisasi Ekspor Nickel Maluku Utara
Sumber: Bank Mandiri, diolah
Impor Maluku Utara pada triwulan IV-2009 masih terus menunjukan pertumbuhan,
dibandingkan kondisi triwulan III-2009. Tercatat impor malut tumbuh 19,44% (y-o-
y), dimana pada triwulan III-2009 pertumbuhannya sebesar 14,62% (y-o-y).
Peningkatan impor didorong oleh impor antar daerah, dimana pertumbuhannya
mencapai 20,23% (y-o-y). Disisi lain impor luar negeri mengalami kontraksi hingga
mencapai minus 1,27% (y-o-y). Peningkatan impor antar daerah ini sejalan dengan
peningkatan yang terjadi pada sisi konsumsi, karena sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya, impor antara daerah lebih banyak berupa bahan kebutuhan pokok.
Gambar 1.13
Perkembangan Impor Maluku Utara
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 12
Perkembangan impor antar daerah diantaranya dapat dikonfirmasi dengan melihat
perkembangan aktivitas bongkar barang di pelabuhan, pada komoditas bahan
pokok seperti gula pasir, tepung terigu/tapioka, kacang kedele & kacang tanah, dan
minyak goreng. Seperti terlihat pada gambar 1.11, jumlah bongkar barang di
pelabuhan untuk komoditas tersebut terus meningkat. Untuk komoditas lainnya
seperti beras, penambahan jumlah pasokan telah dilakukan pada pertengahan
tahun.
Gambar 1.14 Perkembangan Volume Muat Bahan Pokok (Ton/M3)
Sumber: Simoppel berbagai edisi, diolah
1.3 Perkembangan Ekonomi dari Sisi Penawaran
Dari sisi penawaran, seluruh sektor perekonomian di Maluku Utara pada triwulan IV-
2009 mengalami pertumbuhan, kecuali sektor listrik, gas dan air bersih. Sektor yang
memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada periode
laporan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagaimana juga terjadi
pada triwulan sebelumnya.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 13
Gambar 1.15 Pertumbuhan PDRB Malut Sisi Penawaran dan Kontribusinya (y-o-y)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
A. Pertanian
Pertumbuhan sektor pertanian pada triwulan IV-2009 mengalami
peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada
triwulan laporan tercatat pertumbuhan sektor pertanian adalah 4,36% (y-o-y),
dimana pertumbuhannya pada triwulan III-2009 adalah 2,60% (y-o-y).
Seluruh sub sektor yang ada tumbuh secara positif, meskipun terdapat beberapa
sektor yang mengalami perlambatan. Sub sektor tanaman perkebunan yang
merupakan sub sektor dominan, tumbuh 5,80% (y-o-y), melambat dibandingkan
kinerja triwulan sebelumnya, dimana angka pertumbuhannnya 8,30% (y-o-y).
Pertumbuhan PDRB Maluku Utara (YoY)
Tw.III 2009* Tw.III 2009*
Kontribusi Pertumbuhan PDRB Maluku Utara (YoY)
9,06
4,36
9,38
1,35
3,17
8,88
10,29
12,01
4,25
PDRB
Pertanian
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Perush
Jasa-jasa
9,06
1,59
1,18
0,01
0,06
4,09
0,73
0,37
0,94
0,19
PDRB
Pertanian
Pertambangan & Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas & Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel & Restoran
Pengangkutan & Komunikasi
Keuangan, Persewaan & Jasa Perush
Jasa-jasa
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 14
Gambar 1.16 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertanian
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Sub sektor tanaman bahan makanan mengalami peningkatan kinerja, dimana pada
triwulan III-2009 mengalami kontraksi hingga mencapai minus 5,76% (y-o-y),
sedangkan pada triwulan IV-2009 tumbuh sebesar 1,88%.
Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya juga menunjukan peningkatan kinerja,
dimana pada triwulan III-2009 subsektor ini mengalami kontraksi sebesar minus
0,90% (y-o-y) sedangkan pada triwulan IV-2009 sub sektor ini tumbuh sebesar
2,32% (y-o-y).
Kinerja sub sektor kehutanan tumbuh secara positif, meskipun masih melanjutkan
trend perlambatan pada periode sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat
pertumbuhan sub sektor kehutanan adalah 2,32% (y-o-y), sedangkan pertumbuhan
yang terjadi pada triwulan III-2009 adalah 3,52% (y-o-y).
Sub sektor perikanan tumbuh 5,59% (y-o-y), mengalami peningkatan dibandingkan
kinerja triwulan sebelumnya yang pada triwulan II-2009 tumbuh 3,07% (y-o-y).
Meskipun perbandingan secara tahunan menunjukan bahwa sub sektor perikanan
masih tumbuh, namun jika dibandingkan secara triwulanan sektor ini mengalami
kontraksi. Pada triwulan IV-2009 sub sektor perikanan mengalami kontraksi sebesar
minus 0,93% (q-t-q).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 15
Kontraksi ini merupakan kondisi normal musiman, dimana beberapa jenis ikan
utama seperti tuna dan cakalang memang biasanya mengalami penurunan di bulan
Nopember sampai Januari. Keadaan ini juga diperburuk oleh kondisi cuaca dan
kecepatan angin yang seringkali tidak mendukung bagi para nelayan untuk melaut.
Hal ini dikonfirmasi oleh perkembangan volume produksi ikan di PPN Ternate pada
triwulan IV-2009 yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya.
Gambar 1.17 Volume Produksi Ikan di PPN Ternate (Ton)
Sumber: DKP, diolah
B. Pertambangan & Penggalian
Perkembangan sektor pertambangan dan penggalian pada triwulan IV-2009
menunjukan kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan kondisi triwulan
sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat sektor ini tumbuh 4,25% (y-o-y),
dimana pada triwulan III-2009 terjadi kontraksi sebesar minus 6,77%.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 16
Gambar 1.18 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pertambangan dan Penggalian
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Peningkatan kinerja sektor pertambangan dan penggalian terutama disebabkan
oleh peningkatan pada sub sektor pertambangan tanpa migas didukung
pertumbuhan sub sektor penggalian. Pertambangan tanpa migas tumbuh 3,31% (y-
o-y), dimana pada triwulan sebelumnya sektor ini masih mengalami kontraksi
sebesar minus 7,95% (y-o-y).
Gambar 1.19 Produksi Tambang PT NHM
Sumber: Departemen ESDM, diolah
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 17
Gambar 1.20 Produksi Tambang PT Antam
Sumber: Departemen ESDM, diolah
Perkembangan di sektor pertambangan ini diantaranya dapat dikonfirmasi dengan
data produksi pertambangan dua perusahaan besar yang beroperasi di Maluku
Utara, yaitu PT Nusa Halmahera Minerals dan PT Aneka Tambang. Kedua
perusahaan ini menunjukan pertumbuhan produksi sejak di triwulan III-2009.
Kedepan diperkirakan sub sektor pertambangan masih akan terus meningkat,
seiring masuknya investasi baru, maupun ekspansi usaha dari unit usaha yang telah
ada saat ini. Disisi lain sub sektor penggalian tumbuh 11,57% (y-o-y), jauh
meningkat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,55%.
C. Industri Pengolahan
Sektor industri pengolahan pada triwulan IV-2009 menunjukan peningkatan
kinerja dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan IV-2009, sektor
industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 9,38% (y-o-y), lebih tinggi
dibandingkan kinerja triwulan III-2009 yang tumbuh sebesar 6,67% (y-o-y). Dua sub
sektor yang ada yaitu sub sektor makanan, minuman, dan tembakau serta sub
sektor barang kayu dan hasil hutan lainnya sama-sama mengalami pertumbuhan
yang lebih tinggi dari periode sebelumnya.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 18
Gambar 1.21 Perkembangan PDRB Riil Sektor Industri Pengolahan
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Subsektor makanan, minuman, dan tembakau tumbuh 10,93% (y-o-y), mengalami
peningkatan dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,27% (y-o-
y). Pertumbuhan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya permintaan masyarakat
terhadap barang-barang konsumsi seiring adanya beberapa hari raya di akhir tahun
seperti hari raya Idul Adha, Natal dan tahun baru.
Sub sektor barang kayu dan hasil hutan lainnya tumbuh 8,83% (y-o-y), dimana
pertumbuhan yang terjadi pada triwulan III-2009 adalah 5,73% (y-o-y).
D. Listrik, Gas & Air Bersih
Pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih pada triwulan IV-2009 sedikit
melambat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya. Pada tiwulan IV-2009
sektor ini tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,35% (y-o-y) sedangkan pada
triwulan III-2009 pertumbuhan yang terjadi adalah 1,53%.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 19
Gambar 1.22 Perkembangan PDRB Riil Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Pada triwulan laporan sub sektor listrik tumbuh 1,30% (y-o-y), sedikit meningkat
dibandingkan kondisi triwulan III-2009, dimana pertumbuhan yang terjadi adalah
1%. Meskipun secara tahunan tumbuh, namun jika dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya sub sektor listrik mengalami kontraksi sebesar minus 0,37% (q-t-q). Hal
ini dilatarbelakangi turunnya kinerja sub-sektor listrik akibat adanya kerusakan
mesin milik PLN cabang Ternate.
Sub sektor air bersih mengalami perlambatan pertumbuhan dimana pada triwulan
laporan tercatat sub sektor ini tumbuh sebesar 1,41% (y-o-y), sedangkan pada
triwulan III-2009 tercatat pertumbuhan yang terjadi adalah 2,11% (y-o-y). Pihak
PDAM menyatakan bahwa terdapat kenaikan permintaan pada triwulan laporan.
Namun karena keterbatasan alat produksi, permintaan tersebut belum bisa dipenuhi
dalam waktu dekat.
E. Bangunan
Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kinerja sektor bangunan
pada triwulan IV-2009 mengalami peningkatan. Pada triwulan laporan tercatat
sektor bangunan mengalami pertumbuhan sebesar 3,17% (y-o-y), sedangkan
pertumbuhannya pada triwulan III-2009 adalah 0,38% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 20
Gambar 1.23
Perkembangan PDRB Riil Sektor Bangunan
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Perkembangan di sektor bangunan masih didorong oleh pembangunan infrastruktur
oleh pemerintah daerah, dimana pembangunan oleh masyarakat mengalami
penurunan. Hal ini merupakan kondisi musiman dimana bahwa pasca hari raya Idul
Fitri biasanya pembangunan oleh individual memang mengalami penurunan.
F. Perdagangan, Hotel & Restoran
Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada triwulan III-2009
mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan triwulan
sebelumnya. Pertumbuhan sektor ini pada triwulan III-2009 adalah 8,59% (y-o-y),
sedangkan pada triwulan IV-2009 pertumbuhannya mencapai 16,05% (y-o-y). Hal
ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya permintaan masyarakat terhadap barang-
barang konsumsi seiring adanya beberapa hari raya di akhir tahun seperti hari raya
Idul Adha, Natal dan tahun baru.
Serupa dengan kondisi triwulan sebelumnya, hanya terdapat satu sub sektor yang
kinerjanya lebih baik dari triwulan sebelumnya, sedangkan dua sub sektor lainnya
mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. Sub
sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh sebesar 16,21% (y-o-y), mengalami
lonjakan jika dibandingkan kondisi triwulan III-2009 dimana pertumbuhan yang
terjadi adalah 8,59% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 21
Kinerja sub sektor hotel pada triwulan IV-2009 sedikit melambat jika dibandingkan
periode sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat sub sektor ini mengalami
pertumbuhan tahunan sebesar 7,47% (y-o-y), dimana pertumbuhannya pada
triwulan III-2009 adalah 8,66% (y-o-y).
Gambar 1.24 Perkembangan PDRB Riil Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Sub sektor restoran masih tumbuh meskipun mengalami perlambatan jika
dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 tercatat sektor ini
mengalami pertumbuhan sebesar 7,13% (y-o-y), dimana pertumbuhannya pada
triwulan III-2009 adalah 8,28% (y-o-y).
G. Pengangkutan & Komunikasi
Kinerja sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan IV-2009
meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat
sektor ini tumbuh sebesar 8,88% (y-o-y), dimana pertumbuhannya pada triwulan III-
2009 adalah 7,34% (y-o-y). Kondisi ini terjadi sebagai peningkatan kinerja seluruh
sub sektor yang ada dibandingkan periode sebelumnya.
Subsektor angkutan jalan raya tumbuh 8,95% (y-o-y), mengalami peningkatan
dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,27% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 22
Gambar 1.25 Perkembangan PDRB Riil Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Sub sektor angkutan laut tumbuh 3,82% (y-o-y), dimana pada triwulan III-2009
adalah pertumbuhannya adalah 3,64% (y-o-y). Pertumbuhan ini dapat dikonfirmasi
oleh data arus kapal penumpang yang mengalami peningkatan pada triwulan IV-
2009.
Gambar 1.26
Arus Kapal Penumpang
Sumber: PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), diolah
Angkutan sungai, danau dan penyebrangan pada triwulan laporan mengalami
peningkatan yang signifikan hingga mencapai pertumbuhan 7,95% (y-o-y), dimana
pada triwulan III-2009 subsektor ini mengalami kontraksi hingga mencapai minus
2,77% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 23
Sub sektor angkutan udara mengalami peningkatan jika dibandingkan periode
sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 sub sektor ini tumbuh 8,71% (y-o-y), sedangkan
pada triwulan III-2009 pertumbuhan sub sektor ini adalah 5,98% (y-o-y).
Peningkatan ini diantaranya disebabkan oleh penambahan maskapai baru, yaitu
Sriwijaya Air, disamping bertambahnya rute penerbangan di wilayah Maluku Utara.
Peningkatan ini terlihat pada pertumbuhan jumlah penerbangan maupun jumlah
penumpang yang terjadi pada triwulan IV-2009.
Gambar 1.27 Lalu Lintas Angkutan Udara
Sumber: Bandara Sultan Babullah, diolah
Kinerja subsektor jasa penunjang angkutan pada triwulan IV-2009 mengalami
peningkatan jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat
sub sektor ini tumbuh 5,19% (y-o-y), sedangkan pada triwulan sebelumnya
pertumbuhan yang terjadi adalah 4,66% (y-o-y).
Sub sektor pos dan telekomunikasi tumbuh 13,89% (y-o-y), meningkat
dibandingkan kondisi triwulan III-2009 dimana pertumbuhannya adalah 11,56% (y-
o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 24
H. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan
Pada triwulan IV-2009 sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
mengalami peningkatan pertumbuhan jika dibandingkan periode
sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat sektor ini tumbuh sebesar 10,29% (y-
o-y), sedangkan pertumbuhannya pada triwulan III-2009 adalah 8,10% (y-o-y).
Gambar 1.28
Perkembangan PDRB Riil Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Dari empat sub sektor yang ada, seluruhnya mengalami peningkatan dibandingkan
kinerja triwulan sebelumnya, dengan pertumbuhan tertinggi dialami oleh subsektor
bank. Sub sektor bank tumbuh 18,51% (y-o-y), dimana pada triwulan sebelumnya
pertumbuhan yang terjadi adalah 13,49% (y-o-y).
Lembaga keuangan non bank tumbuh 17,35% (y-o-y), meningkat dibandingkan
pertumbuhan pada triwulan III-2009 yang sebesar 12,43% (y-o-y). Disisi lain sub
sektor jasa perusahaan tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 8%, lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu 6,24% (y-o-y).
I. Jasa-jasa
Kinerja sektor jasa-jasa pada triwulan IV-2009 masih melanjutkan trend
peningkatan. Pertumbuhan sektor jasa-jasa pada triwulan laporan tercatat sebesar
12,01% (y-o-y), sedangkan pada triwulan III-2009 tercatat pertumbuhan yang
terjadi adalah 10,89% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Ekonomi Makro 25
Gambar 1.29
Perkembangan PDRB Riil Sektor Jasa-jasa
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Pertumbuhan sub sektor jasa administrasi pemerintahan dan pertahanan pada
triwulan IV-2009 tercatat sebesar 14,05% (y-o-y), meningkat dibandingkan
pertumbuhan yang terjadi pada triwulan sebelumnya yaitu 13,00% (y-o-y).
Sub sektor jasa sosial kemasyarakatan tumbuh 6,04% (y-o-y), lebih tinggi
dibandingkan kinerja pada triwulan III-2009 yang tumbuh 5,13% (y-o-y).
Sub sektor jasa hiburan dan rekreasi tumbuh sebesar 6,18% (y-o-y), melambat
dibandingkan kinerja triwulan III-2009 dimana pertumbuhannya 8,48%.
Kinerja sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga tercatat mengalami
pertumbuhan sebesar 8,16% (y-o-y), meningkat dibandingkan pertumbuhan yang
terjadi pada triwulan II-2009 dimana tercata pertumbuhannya sebesar 5,12% (y-o-
y).
26
BOKS I
Efisiensi Investasi di Maluku Utara
Provinsi Maluku Utara merupakan sebuah provinsi kepulauan, dengan luas wilayah
mencapai 140.255,32 km². Sebagian besar merupakan wilayah perairan laut, yaitu
seluas 106.977,32 km² (76,27%) dan sisanya seluas 33.278 km² (23,73%) adalah
daratan. Provinsi Maluku Utara terdiri dari 395 pulau besar dan kecil. Pulau yang
dihuni sebanyak 64 buah, dan yang tidak dihuni sebanyak 331 buah
(id.wikipedia.org).
Provinsi Maluku Utara merupakan hasil pemekaran dari wilayah Provinsi Maluku,
yang terbentuk dengan Undang – undang No. 46 tahun 1999 tanggal 4 Oktober
1999 dan diresmikan pada tanggal 12 Oktober 1999 (www.malutprov.go.id).
Dengan demikian Provinsi Maluku Utara telah telah secara resmi berdiri selama 10
tahun.
Dalam kurun waktu 10 tahun pembangunannya, struktur perekonomian yang ada
relatif stabil, dengan bertumpu pada sisi konsumsi dan pengeluaran pemerintah
(lihat gambar 1). Secara sektoral Provinsi Maluku Utara ditopang oleh sektor
pertanian; sektor perdagangan, hotel dan restoran; serta sektor industri pengolahan
(lihat gambar 2). Rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 4,58%.
Gambar 1 Struktur Ekonomi Maluku Utara Sisi Permintaan
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
27
Gambar 2
Struktur Ekonomi Maluku Utara Sisi Penawaran
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Meskipun sempat mengalami kenaikan dan penurunan, kontribusi sisi konsumsi
terhadap pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2006 terus menunjukan peningkatan.
Hal ini juga sejalan dengan peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan
restoran terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan dominannya peran konsumsi
dalam pertumbuhan ekonomi, dampak krisis global yang mulai dirasakan sejak akhir
tahun 2008 hingga pertengahan tahun 2009, relatif tidak berpengaruh terhadap
perekonomian Maluku Utara. Meskipun ekspor menurun, namun perekonomian
ditopang oleh konsumsi masyarakat tinggi, ditambah pengeluaran pemerintah.
Tabel 1 Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Sisi Permintaan 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
C -2,48% 2,24% 5,24% 3,39% 1,45% 3,61% 3,09% 4,01% 7,55%
G -1,72% 0,04% 2,01% 0,55% 1,51% -0,08% 1,04% 2,33% 4,33%
I 0,18% 0,11% 0,08% 0,20% 1,07% 0,76% 0,49% 1,12% 1,33%
X -0,78% 1,22% -3,16% 3,67% 2,23% 2,32% 2,44% 0,29% -4,81%
M -6,46% 1,17% 0,35% 3,10% 1,16% 1,12% 1,06% 1,76% 2,37%
PDRB 1,67% 2,44% 3,82% 4,71% 5,10% 5,48% 6,01% 5,99% 6,02%Sumber: Perhitungan BI Ternate
28
Tabel 2 Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Sisi Penawaran
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
PERTANIAN 0,68% 1,16% 1,68% 1,05% 1,58% 1,69% 1,68% 3,24% 1,74% PERTAMBANGAN & PENGGALIAN 0,09% 0,04% 0,07% 0,11% 0,10% 0,21% 0,51% 0,14% -0,47% INDUSTRI PENGOLAHAN 0,15% 0,59% 0,27% 0,75% 0,59% 0,70% 0,53% -1,29% 0,47% LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,02% 0,10% 0,04% 0,02% 0,04% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% BANGUNAN 0,08% 0,08% 0,03% 0,02% 0,03% 0,17% 0,14% 0,27% 0,13% PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN 0,35% 0,17% 0,93% 1,88% 1,64% 1,53% 1,88% 1,96% 2,50% PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI 0,13% 0,15% 0,41% 0,25% 0,52% 0,57% 0,65% 0,94% 0,74% KEUANGAN, PERSEWAAN, & JS. PRSH. 0,08% 0,10% 0,23% 0,12% 0,20% 0,19% 0,23% 0,35% 0,35% JASA-JASA 0,10% 0,05% 0,18% 0,51% 0,40% 0,39% 0,36% 0,36% 0,56%
PDRB 1,67% 2,44% 3,82% 4,71% 5,10% 5,48% 6,01% 5,99% 6,02%Sumber: Perhitungan BI Ternate
Ekspor Maluku Utara didominasi oleh ekspor barang tambang. Dengan demikian
menurunnya ekspor juga tercermin dari menurunnya kontribusi sektor
pertambangan dan pengalian terhadap pertumbuhan. Disisi lain kontribusi sektor
perdagangan, hotel dan restoran meningkat, yang secara langsung mencerminkan
bagaimana tingginya konsumsi masyarakat.
Di sisi investasi, peran swasta dalam pembangunan ekonomi masih termasuk
rendah. Hal ini telah dikonfirmasi dengan survey yang dilakukan oleh BKPM dan
KPPOD pada tahun 2008. Investasi di Malut memang lebih banyak berupa investasi
yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam pembangunan
infrastruktur, baik itu di daerah lama, maupun di daerah-daerah yang baru hasil
pemekaran.
Dari kontribusinya, terlihat jelas bahwa kontribusi investasi dalam perekonomian
selalu bernilai rendah dan hal ini belum berubah sejak awal pembangunan ekonomi
Malut. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan,
investasi merupakan hal yang mutlak untuk dikembangkan.
Dalam sepuluh prinsip perekonomian, Mankiw (2003) mengemukakan bahwa
standar hidup sebuah negara tergantung pada kemampuannya dalam memproduksi
barang dan jasa. Jika pemerintan ingin menciptakan pertumbuhan yang dapat
memberikan standar kehidupan yang baik, maka produktivitas harus ditingkatkan
29
dengan cara mendorong akumulasi faktor produksi dan memastikan faktor-faktor
produksi ini digunakan secara efektif.
Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah mendorong investasi swasta untuk
tumbuh dan berkembang. Berbagai insentif perlu ditawarkan, disamping adanya
jaminan keamanan. Kemudahan perijinan tentunya tidak boleh hanya ucapan
belaka, namun perlu itikad pemerintah daerah untuk dapat mewujudkannya.
Tabel 3 Nilai ICOR Maluku Utara Tahun NIlai ICOR
2001 1,792002 1,402003 0,932004 0,702005 0,662006 0,802007 0,862008 0,932009 1,08
Sumber: Perhitungan BI Ternate
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, investasi di Malut selama ini lebih
didominasi oleh pembangunan infrastruktur pemerintah. Untuk melihat bagaimana
tingkat efisiensi investasi selama kurun waktu 10 tahun pembangunan Maluku
Utara diantaranya dapat digunakan incremental capital output ratio (ICOR). Apabila
kita amati perkembangan nilai ICOR, terlihat bahwa nilai ICOR pada tahun-tahun
awal terus menunjukan penurunan, yang menggambarkan semakin efisiennya
investasi yang dilakukan. Akan tetapi angka ini terus meningkat sejak tahun 2006,
yang berarti bahwa efisiensi investasi semakin menurun. Jika pada tahun 2005
untuk menambah PDRB sebesar 1 milyar hanya diperlukan investasi 0,66 milyar
maka pada tahun 2009 untuk menambah PDRB sebanyak 1 milyar diperlukan
investasi sebesar 1,08 milyar.
30
Salah satu faktor yang dapat menjelaskan mengapa nilai ICOR semakin meningkat
adalah semakin meningkatnya biaya transaksi, atau biaya ekonomi yang tinggi1.
Bentuk ekonomi biaya tinggi ini antara lain budaya kerja yang boros, prosedur kerja
yang berbelit-belit, banyaknya pungutan liar, kerusakan sarana transportasi dan
sebagainya (BPKP, 2007).
Dalam survei pemeringkatan iklim usaha pada tahun 2008, Maluku Utara memang
termasuk dalam lima daerah terbawah dalam hal infrastruktur. Berdasarkan data
Ditjen Binamarga pada tahun 2009, sebanyak 75% jalan di Maluku Utara
mengalami kerusakan, baik itu rusak ringan maupun rusak berat. Dari 3.067 Km
panjang jalan yang ada, hanya sebanyak 1.046 Km yang kondisinya tidak rusak.
Banyaknya keluhan masyarakat mengenai kerusakan jalan juga menandai
kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam menangani masalah ini.
Kemandirian serta peningkatan kewenangan daerah seiring dengan pelaksanaan
otonomi daerah seharusnya menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam
membangun iklim investasi yang lebih baik. Akan tetapi otonomi daerah terkadang
disalahartikan dengan kebebasan daerah dalam menyusun pajak & retribusi daerah
guna menggenjot penerimaan daerah. Kondisi serupa terjadi di Maluku Utara,
berdasarkan rilis Dirjen Perimbangan Keuangan, terungkap sebanyak 42,74% perda
yang diajukan pemerintah daerah dibatalkan dengan alas an menghambat iklim
investasi yang kondusif di daerah.
Tabel 4 Rekapitulasi Perda se Maluku Utara tahun 2008
No Pemda Proses Setuju Batal Total1 Provinsi Maluku Utara 0 10 5 152 Kab. Halmahera Tengah 0 7 0 73 Kab. Halmahera Barat 6 0 10 164 Kota Ternate 20 0 7 275 Kota Tidore Kepulauan 12 0 4 166 Kab. Kepulauan Sula 1 4 7 127 Kab. Halmahera Utara 4 3 17 24
43 24 50 117Total
1 Lihat Modul Ekonomi Makro, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan, 2007.
31
Berdasarkan pemaparan di atas, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan iklim investasi di Maluku Utara agar lebih menarik & kondusif, antara lain:
• Peningkatan pelayanan satu atap, baik di tingkat Kota/Kabupaten maupun di
tingkat provinsi;
• Penyelenggaraan & peningkatan pastisipasi dalam berbagai pameran investasi
secara rutin;
• Meminimalkan ketiadaan di tempat pimpinan SKPD terkait di daerah;
• Melakukan evaluasi kembali terhadap peraturan daerah yang mungkin bisa
menghambat investasi di daerah;
• Memberikan insentif kepada calon investor, misalnya terkait pajak dan
pembebasan lahan;
• Peningkatan mutu/kualitas barang yang dihasilkan dari Maluku Utara, misalnya
dari barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang siap konsumsi
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
32
Perkembangan Inflasi Regional
2.1. Gambaran Umum
Tingkat perkembangan harga di Kota Ternate pada Triwulan IV-2009 secara
triwulanan (q-t-q) dan tahunan (y-o-y) mengalami peningkatan. Secara
triwulanan perkembangan harga di Ternate pada triwulan IV-2009 tercatat
mengalami inflasi sebesar 1,54% (q-t-q), sedangkan kondisi triwulan III-2009
menunjukan bahwa ternate mengalami inflasi sebesar 1,32% (q-t-q). Secara
tahunan inflasi yang terjadi di ternate pada triwulan IV-2009 tercatat sebesar 3,88%
(y-o-y), sedangkan kondisi triwulan yang sama pada tahun sebelumnya inflasi yang
terjadi adalah 1,36% (y-o-y).
Jika dibandingkan terhadap kondisi nasional, stabilitas harga yang terjadi
dikota Ternate baik secara triwulanan maupun secara tahunan lebih buruk.
Inflasi triwulanan yang diukur secara nasional pada triwulan IV-2009 tercatat
sebesar 0,48% (q-t-q), sedangkan inflasi tahunannya adalah 2,78% (y-o-y).
Gambar 2.1 Perbandingan Triwulanan dan Tahunan Inflasi Ternate Terhadap Nasional
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Jika dibandingkan dengan wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), secara
triwulanan Parepare dan Kendari merupakan dua kota yang mengalami deflasi yaitu
masing-masing sebesar minus 0,32% (q-t-q) dan minus 0,28 (q-t-q), sedangkan
Bab II
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
33
kota dengan inflasi tertinggi adalah Ambon dengan inflasi 4,8% (q-t-q). Jika dilihat
secara tahunan Manokwari merupakan kota dengan inflasi tertinggi hingga
mencapai 7,52% (y-o-y) sedangkan Parepare merupakan kota dengan tingkat inflasi
terendah yaitu sebesar 1,40% (y-o-y).
Gambar 2.2. Perbandingan Inflasi Triwulanan dan Tahunan Wilayah Sulampua
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
2.2. Inflasi Triwulanan
Inflasi tertinggi pada triwulan ini terjadi pada kelompok bahan makanan
dengan inflasi sebesar 4,89% (q-t-q). Adapun sub kelompok yang mengalami
inflasi tertinggi pada kelompok ini adalah sub kelompok sayur-sayuran yang
inflasinya mencapai 18,45%. Deflasi terjadi pada kelompok pendidikan, rekreasi &
olahraga serta kelompok transport, komunikasi & jasa keuangan dengan deflasi
masing-masing sebesar minus 0,42% (q-t-q) dan minus 0,68 (q-t-q).
A. Kelompok Bahan Makanan
Perkembangan harga kelompok bahan makanan pada triwulan IV-2009 mengalami
lonjakan dibandingkan triwulan III-2009. Pada triwulan laporan tercatat kelompok
bahan makanan mengalami inflasi sebesar 4,89% (q-t-q) dimana pada triwulan III-
2009 terjadi deflasi sebesar minus 0,17% (q-t-q).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
34
Gambar 2.3 Inflasi Sub Kelompok Bahan Makanan (q-t-q)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Dari sebelas sub kelompok yang ada, enam sub kelompok mengalami inflasi, empat
mengalami deflasi dan satu tidak mengalami perubahan harga. Inflasi tertinggi
terjadi pada sub kelompok sayur-sayuran dan deflasi terbesar terjadi pada
subkelompok ikan diawetkan.
Sub kelompok sayur-sayuran mengalami inflasi sebesar 18,45% (q-t-q), jauh
melonjak dibandingkan kondisi yang terjadi pada triwulan III-2009 dimana terjadi
deflasi sebesar minus 4,68% (q-t-q). Komoditas utama penyumbang inflasi pada
periode ini diantaranya adalah wortel, kentang, ketimun, tomat sayur, labu siam,
bayam dan kol putih.
Sub kelompok bumbu-bumbuan juga mengalami peningkatan harga yang cukup
tinggi, dimana pada triwulan III-2009 tercatat sub kelompok ini mengalami inflasi
sebesar 4,26% (q-t-q), sedangkan pada triwulan IV-2009 inflasinya tercatat sebesar
13,89% (q-t-q). Adapun komoditas penyumbang inflasi pada triwulan laporan
adalah cabe rawit, cabe merah, dan bawang merah
Sub kelompok kacang-kacangan mengalami inflasi sebesar 8,02% (q-t-q), dimana
pada triwulan sebelumnya sub kelompok ini mengalami deflasi sebesar minus
0,03% (q-t-q). Komoditas yang mengalami inflasi diantaranya adalah tahu mentah.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
35
Sub kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya tercatat mengalami inflasi
sebesar 3,19% (q-t-q), sedangkan inflasinya pada triwulan III-2009 adalah 0,05%
(q-t-q). Komoditas yang mengalami inflasi pada periode ini adalah beras.
Sub kelompok ikan segar tercatat mengalami inflasi sebesar 3,10% (q-t-q),
meningkat dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya dimana sub kelompok ini
mengalami deflasi sebesar minus 4,42% (q-t-q). Komoditas yang mengalami inflasi
adalah lolosi dan ekor kuning. Sub kelompok lemak dan minyak sedikit mengalami
kenaikan harga dimana inflasinya tercatat sebesar 0,59%.
Sub kelompok ikan diawetkan mengalami penurunan harga terbesar dengan deflasi
sebesar minus 9,31% (q-t-q), dimana pada triwulan III-2009 sub kelompok ini
mengalami inflasi sebesar 21,39% (q-t-q). Komoditas yang mengalami deflasi
adalah julung kering asap. Tiga sub kelompok lain yang juga mengalami deflasi
adalah telur, susu dan hasil-hasilnya; buah-buahan; serta daging dan hasil-hasilnya.
Sub kelompok yang tidak mengalami perubahan harga adalah bahan makanan
lainnya.
B. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mengalami penurunan
inflasi, dimana pada triwulan III-2009 inflasi yang terjadi adalah 2,20% (q-t-q),
sedangkan pada triwulan IV-2009 inflasi yang terjadi adalah 0,46% (q-t-q). Dari tiga
sub kelompok yang ada, dua sub kelompok mengalami penurunan inflasi,
sedangkan satu sub kelompok inflasinya meningkat.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
36
Gambar 2.4 Inflasi Sub Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau (q-t-q)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Sub kelompok minuman yang tidak beralkohol tercatat mengalami inflasi sebesar
0,34% (q-t-q) pada triwulan IV-2009. Adapun komoditas yang memberikan
sumbangan inflasi diantaranya gula pasir, minuman ringan dan minuman
kesegaran.
Inflasi sub kelompok makanan jadi mengalami penurunan dibandingkan triwulan
sebelumnya, dimana pada triwulan III-2009 inflasi yang terjadi adalah 0,42% (q-t-q)
sedangkan pada triwulan IV-2009 inflasinya adalah 0,02% (q-t-q). Komoditas yang
mengalami inflasi diantaranya yaitu biskuit.
Sub kelompok tembakau dan minuman beralkohol mengalami inflasi sebesar 1,21%
(q-t-q), meningkat dibandingkan inflasi yang terjadi pada triwulan III-2009 yang
sebesar 1,01% (q-t-q). Komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah rokok
putih, rokok kretek, dan rokok kretek filter.
C. Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar
Kelompok perumahan , listrik, air, gas dan bahan bakar mengalami penurunan
inflasi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan III-2009 tercatat inflasi di
kelompok ini adalah 1,87% (q-t-q) sedangkan inflasinya pada triwulan IV-2009
adalah 0,53%.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
37
Gambar 2.5 Inflasi Sub Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar (q-t-q)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Inflasi tertinggi pada kelompok ini terjadi pada subkelompok bahan bakar,
penerangan dan air dengan inflasi sebesar 2,79% (q-t-q), dimana inflasinya pada
triwulan III-2009 adalah 0,03%.
Sub kelompok yang mengalami deflasi adalah biaya tempat tinggal yaitu sebesar
minus 0,14% (q-t-q), dimana pada triwulan III-2009 masih terjadi inflasi sebesar
2,44% (q-t-q).
Adapun pada sub kelompok perlengkapan rumah tangga inflasinya pada triwulan
III-2009 adalah 3,27% (q-t-q) kemudian pada triwulan IV-2009 terjadi inflasi sebesar
1,01% (q-t-q). Adapun komoditas penyumbang inflasi diantaranya adalah sprey.
Penyelenggaraan rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,02% (q-t-q), dimana
pada triwulan III-2009 sub kelompok ini mengalami deflasi sebesar minus 0,31%
(q-t-q). Komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya adalah pembersih
lantai dan sabun cream.
D. Kelompok Sandang
Inflasi kelompok sandang tercatat sebesar 2,06% (q-t-q), mengalami peningkatan
dibandingkan kondisi sebelumnya dimana pada triwulan III-2009 kelompok ini
mengalami deflasi sebesar minus 0,32% (q-t-q). Kondisi ini terutama didorong oleh
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
38
peningkatan harga pada sub kelompok barang pribadi dan sandang lain. Komoditas
yang memberikan sumbangan inflasi emas perhiasan dan jam tangan.
Gambar 2.6 Inflasi Sub Kelompok Sandang, Air, Gas dan Bahan Bakar (q-t-q)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Sub kelompok barang pribadi dan sandang lain tercatat mengalami inflasi sebesar
9,70% (q-t-q), mengalami lonjakan dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana
pada triwulan III-2009 tercatat sub kelompok ini mengalami deflasi sebesar minus
3,28% (q-t-q). Dua sub kelompok mengalami deflasi, yaitu sandang laki-laki yaitu
sebesar minus 0,09% (q-t-q) dan sandang anak-anak 0,05% (q-t-q). Sub kelompok
sandang wanita tercatat mengalami inflasi sebesar 0,77% (q-t-q).
E. Kelompok Kesehatan
Kelompok kesehatan menunjukan penurunan inflasi, dimana pada triwulan IV-2009
inflasi yang terjadi adalah 0,31% (q-t-q) sedangkan pada triwulan III-2009 inflasinya
adalah 2,20% (q-t-q). Penurunan inflasi terbesar terjadi pada sub kelompok obat-
obatan, dimana pada triwulan III-2009 inflasinya adalah 6,16% (q-t-q), sedangkan
pada triwulan IV-2009 inflasinya sebesar 0,05% (q-t-q).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
39
Gambar 2.7 Inflasi Sub Kelompok Kesehatan (q-t-q)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Sub kelompok jasa kesehatan mengalami kenaikan inflasi, dimana pada triwulan III-
2009 inflasinya sebesar 0,76% (q-t-q), sedangkan pada triwulan laporan inflasinya
adalah 1,65% (q-t-q). Sub kelompok jasa perawatan jasmani tidak mengalami
perubahan harga, sedangkan sub kelompok perawatan jasmani dan kosmetika
mengalami deflasi sebesar minus 0,33% (q-t-q).
F. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami deflasi sebesar minus
0,42% (q-t-q), dimana pada triwulan IV-2009 sub kelompok ini mengalami inflasi
4,41% (q-t-q). Kondisi ini terutama disebabkan karena deflasi pada sub kelompok
rekreasi dan perlengkapan/ peralatan pendidikan. Sub kelompok rekreasi tercatat
mengalami deflasi sebesar minus 0,70% (q-t-q) sedangkan sub kelompok
perlengkapan/ peralatan pendidikan mengalami deflasi sebesar minus 1,67% (q-t-
q). Sub kelompok olahraga mengalami inflasi sebesar 0,88%, sedangkan dua sub
kelompok lainnya yaitu pendidikan dan kursus-kursus/ pelatihan tidak mengalami
perubahan harga.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
40
Gambar 2.8 Inflasi Sub Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga (q-t-q)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
G. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan tercatat mengalami deflasi
sebesar minus 0,68% (q-t-q), dimana pada triwulan III-2009 inflasi yang terjadi
adalah 1,45% (q-t-q).
Gambar 2.9 Inflasi Sub Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan (q-t-q)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Deflasi utamanya terjadi pada sub kelompok transport yaitu sebesar minus 0,68%
(q-t-q), sedangkan sub kelompok komunikasi dan pengiriman serta sub kelompok
jasa keuangan tidak mengalami perubahan harga. Disisi lain sub kelompok sarana
penunjang transpor mengalami inflasi sebesar 0,35% (q-t-q).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
41
2.3. Inflasi Tahunan (y-o-y)
Jika dianalisa secara tahunan, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok bahan
makanan yaitu sebesar 6,57%, sedangkan penurunan harga terjadi pada
kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar minus 3,05%.
Sayur-sayuran merupakan sub kelompok yang mengalami inflasi tertinggi yaitu
sebesar 24,90% pada kelompok bahan makanan. Sub kelompok yang mengalami
deflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan adalah transpor
yang mengalami penurunan harga mencapai minus 5,41%.
A. Kelompok Bahan Makanan
Secara tahunan kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 6,57% (y-o-y).
pada triwulan IV-2009. Inflasi tertinggi terjadi pada sub kelompok sayur-sayuran
dengan inflasi sebesar 24,90% (q-t-q) dan bumbu-bumbuan dengan inflasi sebesar
12,19% (y-o-y). Sub kelompok kacang-kacangan juga mengalami inflasi yang
termasuk tinggi sebesar 7,73% (y-o-y), lalu sub kelompok buah-buahan dengan
inflasi sebesar 7,07% (y-o-y) dan ikan diawetkan dengan inflasi 5,85% (y-o-y). Satu-
satunya sub kelompok yang mengalami deflasi adalah lemak dan minyak, yaitu
sebesar minus 1,09%.
Gambar 2.10 Inflasi Kelompok Bahan Makanan (y-o-y)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
42
B. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau tercatat mengalami inflasi
sebesar 5,58% (y-o-y). Inflasi tertinggi dialami sub kelompok minuman yang tidak
beralkohol yaitu sebesar 21,69% (y-o-y). Sub kelompok makanan jadi serta
tembakau dan minuman beralkohol masing-masing mengalami inflasi sebesar
2,78% (y-o-y) dan 2,75% (y-o-y).
Gambar 2.11 Inflasi Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau (y-o-y)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
C. Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar
Inflasi sub kelompok perumahan, listrik, air, gas dan bahan bakar pada triwulan III-
2009 tercatat sebesar 4,20% (y-o-y). Inflasi tertinggi dialami oleh sub kelompok
perlengkapan rumah tangga yaitu sebesar 6,18% (y-o-y).
Gambar 2.12 Inflasi Kelompok Perumahan, Listrik, Air, Gas dan Bahan Bakar (y-o-y)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
43
Sub kelompok biaya tempat tinggal mengalami inflasi sebesar 4,47% (y-o-y), lalu
sub kelompok bahan bakar, penerangan dan air inflasinya sebesar 2,88% (y-o-y)
dan inflasi terendah adalah pada sub kelompok penyelenggaraan rumah tangga
yaitu sebesar 2,70% (y-o-y).
D. Kelompok Sandang
Inflasi kelompok sandang pada triwulan IV-2009 tercatat sebesar 3,19% (y-o-y).
Inflasi tertinggi dialami oleh sub kelompok barang pribadi dan sandang lain yaitu
sebesar 11,29% (y-o-y). Sub kelompok sandang anak-anak mengalami inflasi
2,87% (y-o-y), sub kelompok sandang wanita inflasinya sebesar 1,44% (y-o-y),
sdangkan inflasi terendah dialami sub kelompok sandang laki-laki 0,07% (y-o-y).
Gambar 2.13 Inflasi Kelompok Sandang (y-o-y)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
E. Kelompok Kesehatan
Inflasi pada sub kelompok kesehatan tercatat sebesar 4,04% (y-o-y). Inflasi tertinggi
terjadi pada sub kelompok obat-obatan dimana inflasinya mencapai 9,07% (y-o-y).
Sub kelompok jasa kesehatan mengalami inflasi 3,51% (y-o-y), lalu perawatan
jasmani dan kosmetika mengalami inflasi 2,48% (y-o-y), adapun inflasi terendah
terjadi pada jasa perwatan jasmani dengan inflasi 0,39% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
44
Gambar 2.14 Inflasi Kelompok Kesehatan (y-o-y)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
F. Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga
Inflasi pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga tercatat sebesar 5,68% (y-
o-y). Inflasi tertinggi dialami oleh sub kelompok pendidikan dengan inflasi 7,95% (y-
o-y), sedangkan pada kursus-kursus/pelatihan tidak mengalami perubahan harga.
Sub sektor rekreasi mengalami inflasi 4,29% (y-o-y), olahraga inflasinya 1,94% (y-o-
y), sedangkan perlengkapan/peralatan pendidikan mengalami inflasi 1,07% (y-o-y).
Gambar 2.15 Inflasi Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga (y-o-y)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Inflasi Regional
45
G. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan
Pergerakan harga pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan
mengalami deflasi sebesar minus 3,05% (y-o-y). Sub kelompok yang mengalami
deflasi adalah transport yaitu sebesar minus 5,41% (y-o-y). Inflasi tertinggi dialami
sub kelompok komunikasi dan pengiriman yaitu 2,77% (y-o-y). Adapun sarana dan
penunjang transpor serta jasa keuangan mengalami inflasi masing-masing sebesar
1,35% (y-o-y) dan 0,32% (y-o-y).
Gambar 2.16 Inflasi Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan (q-t-q)
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 46
Perkembangan Perbankan Daerah
3.1 Perkembangan Perbankan
Secara umum kinerja perbankan pada triwulan IV-2009 mengalami
penurunan. Total aset bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Ternate tumbuh
sebesar 0,06% (y-o-y), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya.
Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan menurun sebesar 4,51% (y-
o-y). Kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat masih mengalami
pertumbuhan, meskipun melambat dengan angka pertumbuhan sebesar 32,88%
(y-o-y). Pada triwulan IV-2009 kegiatan intermediasi perbankan mengalami
peningkatan dimana LDR bank umum tercatat sebesar 63,11%. Jumlah kredit
bermasalah pada triwulan II-2009 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan
triwulan sebelumnya dari 4,03% pada triwulan III-2009 menjadi 2,79% pada
triwulan IV-2009.
a. Perkembangan Aset Bank Umum
Total aset bank umum di wilayah kerja Bank Indonesia Ternate1 pada akhir
Triwulan IV-2009 mengalami peningkatan, meskipun jauh melambat
dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat total aset
bank umum sebesar Rp 3,044 triliun, atau mengalami peningkatan sebesar 0,06%
(y-o-y). Kondisi ini jauh menurun dibandingkan kinerja yang ditunjukan pada
triwulan III-2009, dimana pada periode tersebut aset perbankan mengalami
pertumbuhan sebesar 6,72% (y-o-y).
Bank pemerintah masih mendominasi penguasaan aset perbankan di Maluku Utara
dengan proporsi sebesar 85%, mengalami penurunan dibandingkan kondisi
triwulan sebelumnya, dimana persentase aset bank pemerintah terhadap total aset
adalah 86%.
1 Tidak termasuk KCP BCA karena laporan bulanannya menginduk ke KC di Manado
Bab III
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 47
Pada triwulan IV-2009 kinerja bank pemerintah dari sisi aset, lebih buruk jika
dibandingkan dengan bank swasta. Aset bank pemerintah mengalami penurunan
hingga mencapai minus 2% (y-o-y) jika dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya, sedangkan aset bank swasta tumbuh sebesar 13,83% (y-o-y).
Meskipun masih tumbuh, namun terjadi perlambatan jika dibandingkan kinerja
triwulan sebelumnya, dimana pada triwulan III-2009 pertumbuhan aset bank swasta
adalah 17,27% (y-o-y).
Gambar 3.1 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku Utara
Sumber: LBU, diolah
Posisi penyebaran aset bank umum pada triwulan laporan masih didominasi Kota
Ternate dengan proporsi sebesar 81,96%. Jumlah ini telah meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya, dimana pada triwulan III-2009 porsinya sebesar 77,40%.
Daerah terbesar lainnya dalam hal penyebaran aset bank umum adalah Kabupaten
Halmahera Tengah dengan porsi sebesar 10,13%, menurun jika dibandingkan
dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 12,97%.
Tabel 3.1 Komposisi Kepemilikan Bank Umum di Maluku Utara (Milyar Rp)
Keterangan 2009
I II III IV Jenis Bank 3.014,40 3.175,53 3.008,33 3.044,54 Pemerintah 2.614,98 2.763,03 2.582,73 2.594,74
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 48
Swasta 399,42 412,51 425,60 449,80
Dati II 3.014,40 3.175,53 3.008,33 3.044,54 Ternate 2.264,59 2.398,24 2.328,39 2.495,25 Maluku Utara 320,12 331,80 289,80 240,83 Halteng 429,70 445,49 390,14 308,46
Jenis Valuta 3.014,40 3.175,53 3.008,33 3.044,54 Rupiah 2.947,12 3.084,56 2.983,80 2.987,84 Valas 67,29 90,98 24,53 56,70 Sumber: LBU, diolah
Proporsi aset perbankan dalam bentuk valuta asing pada triwulan IV-2009
mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan triwulan yang sama
tahun sebelumnya. Aset dalam bentuk valas tumbuh sebesar 355,40% (y-o-y),
dimana pada triwulan III-2009 jumlah aset valas menurun sebesar minus 30,62% (y-
o-y). Porsi aset valas dibandingkan total aset juga mengalami peningkatan, dimana
pada triwulan III-2009 porsinya adalah 0,82% sedangkan pada triwulan IV-2009
porsinya menjadi 1,86% (y-o-y).
Gambar 3.2 Perkembangan Aset Bank Umum Valuta Asing di Maluku Utara
Sumber: LBU, diolah
b. Penghimpunan Dana Bank Umum
Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) oleh perbankan di Maluku Utara
pada triwulan IV-2009 mengalami penurunan. Jumlah dana pihak ketiga yang
berhasil dihimpun oleh perbankan sebesar Rp 2,673 triliun, mengalami penurunan
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 49
sebesar minus 4,51% (y-o-y) jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun
lalu. Kontraksi ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana
pertumbuhan tahunan penghimpunan DPK pada triwulan III-2009 adalah minus
1,92% (y-o-y).
Jika dilihat masing-masing komponennya, pertumbuhan DPK dalam bentuk giro
mengalami penurunan mencapai minus 36,04% (y-o-y). Kondisi ini telah terjadi
sejak triwulan sebelumnya, dimana pada triwulan III-2009 penurunan giro adalah
minus 24,47% (y-o-y). Penurunan giro di triwulan laporan ditengarai terjadi karena
penarikan dana oleh pemerintah daerah untuk membayar pengeluarannya.
Meskipun jumlah DPK dalam bentuk tabungan masih tumbuh, namun
pertumbuhannya tidak setinggi triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat
DPK berbentuk tabungan tumbuh 6,18% (y-o-y), sedangkan pada triwulan
sebelumnya tingkat pertumbuhan sebesar 8,42% (y-o-y).
Perkembangan deposito juga mengalami perlambatan dibandingkan triwulan
sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat deposito tumbuh sebesar 14,02% (y-o-
y), sedangkan pada triwulan sebelumnya pertumbuhan deposito mencapai 14,02%
(y-o-y).
Apabila dilihat komposisinya, secara dominan tabungan masih menjadi pilihan
penempatan DPK dengan porsi sebesar 58,36%. Jumlah ini mengalami peningkatan
dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana porsi tabungan adalah sebesar 51,91%.
Adapun komposisi giro dan deposito tidak berbeda jauh, dimana giro memiliki porsi
sebanyak 19,23% sedangkan deposito sebanyak 22,41%.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 50
Gambar 3.3 Perkembangan DPK Perbankan
Sumber: LBU, diolah
Jika dibandingkan berdasarkan lokasi penghimpunan dana, Kota Ternate masih
menjadi pusat penghimpunan dana di Malut, dimana 84,24% dana perbankan di
Malut berasal dari Kota Ternate. Sebanyak 10,79% berasal dari kabupaten
Halmahera Tengah, dan sisanya sebanyak 4,97% tersebar di wilayah Malut lainnya.
Dari pertumbuhannya, penghimpunan DPK di Kota Ternate masih meningkat
dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 tercatat pertumbuhan
DPK di Kota Ternate sebesar 6,74% (y-o-y), lebih tinggi dari kinerja pada triwulan III-
2009 dimana pertumbuhannya sebesar 3,18% (y-o-y). Di kabupaten Halmahera
Tengah penurunan DPK semakin besar, dimana pada triwulan laporan tercatat
angka pertumbuhan sebesar minus 31,74% (y-o-y), dan pada triwulan III-2009
penurunannya sebesar minus 17,65% (y-o-y). Di wilayah lainnya penurunan DPK
sangat signifikan. Pada triwulan IV-2009 tercatat penghimpunan DPK menurun
hingga minus 50,32% (y-o-y), jauh meningkat dibandingkan kondisi pada triwulan
III-2009 yang penurunannya sebesar 13,90% (y-o-y).
Jika dibandingkan berdasarkan jenis bank, kelompok bank pemerintah mendominasi
penghimpunan DPK hingga mencapai porsi sebanyak 83,89% sedangkan bank
swasta sebanyak 16,11%. Jika dibandingkan dengan kondisi triwulan sebelumnya,
kinerja penghimpunan DPK bank swasta mengalami peningkatan, dimana pada
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 51
triwulan sebelumnya porsi bank swasta dalam penghimpunan DPK adalah 15,78%.
Kinerja bank pemerintah dalam penghimpunan DPK di triwulan laporan memang
mengalami penurunan hingga sebesar minus 7,27% (y-o-y). Disisi lain kinerja bank
swasta mengalami peningkatan, dimana pertumbuhan DPK mencapai 12,96% (y-o-
y). Kondisi ini sebenarnya melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, dimana
pada triwulan III-2009 pertumbuhannya mencapai 16,58% (y-o-y).
Jumlah DPK dalam bentuk valuta asing (valas) mengalami peningkatan yang sangat
signifikan pada triwulan IV-2009. Tercatat DPK valas meningkat hingga 242,80% (y-
o-y), sedangkan DPK dalam bentuk rupiah mengalami penurunan sebesar minus
6,07% (y-o-y). Dengan penurunan ini, porsi DPK rupiah dalam keseluruhan
penghimpunan dana turun menjadi 97,75%, dimana pada triwulan III-2009
porsinya adalah 98,96% sedangkan porsi DPK valas naik menjadi 2,25% pada
triwulan IV-2009.
Jika dibandingkan berdasarkan golongan debitur, debitur perorangan masih
mendominasi kepemilikan DPK dengan porsi sebesar 82%, dan porsi kepemilikan ini
telah meningkat sejak triwulan II-2009. Berbeda dengan hal ini, porsi debitur pemda
terus mengalami penurunan sejak awal tahun, dari 23,98% pada triwulan II-2009,
lalu menjadi 18,47% pada triwulan III-2009 dan akhirnya menjadi 4,99% pada
triwulan IV-2009. Hal ini menggambarkan penarikan dana pemda hingga akhir
tahun untuk membiayai pengeluarannya
c. Penyaluran Kredit
c.1.Penyaluran Kredit Berdasarkan Bank Pelapor
Penyaluran kredit kepada masyarakat oleh perbankan Malut masih terus
menunjukan pertumbuhan yang cukup tinggi, namun mengalami
perlambatan dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-
2009 tercatat pertumbuhan kredit sebesar 32,88% (y-o-y), sedangkan pada
triwulan sebelumnya pertumbuhan yang terjadi adalah 38,30% (y-o-y).
Dari sisi penggunaan, kredit konsumsi masih mendominasi penyaluran kredit
dengan porsi sebesar 58,09%, diikuti oleh kredit modal kerja sebanyak 32,46%,
dan sisanya sebesar 9,45% diberikan untuk kredit investasi. Dari sisi pertumbuhan,
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 52
kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga mencapai 46% (y-o-y)
pada triwulan IV-2009, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III-2009
dimana pertumbuhannya adalah 36,85% (y-o-y). Kredit konsumsi tumbuh 33,19%
(y-o-y), mengalami perlambatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh
sebesar 38,55% (y-o-y). Kredit modal kerja tumbuh 28,95% (y-o-y), jauh melambat
dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya, dimana pertumbuhan yang terjadi
adalah 38,28% (y-o-y).
Dari sisi golongan kredit, total kredit kepada UKM mencapai 1,574 triliun rupiah
atau sebesar 93,29% dari seluruh kredit yang disalurkan oleh perbankan Maluku
Utara. Jika dirinci lebih jauh, dari seluruh kredit UKM yang disalurkan, kredit usaha
kecil (KUK) lebih mendominasi penyaluran kredit dengan porsi sebanyak 65%,
sedangkan kredit non KUK sebesar 35%. Jika dilihat pertumbuhannya, kredit non
UKM mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yaitu sebesar 63,60% (y-o-y),
jauh meningkat dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya dimana pertumbuhan
yang terjadi adalah 36,76% (y-o-y). Kredit UKM secara keseluruhan tumbuh
31,10% (y-o-y), mengalami perlambatan dibandingkan kinerja triwulan sebelumnya
yaitu 38,41% (y-o-y). Jika dianalisa lebih jauh, kredit UKM berupa KUK mengalami
pertumbuhan yang sangat fantastis hingga mencapai 168,77% (y-o-y), sedangkan
kredit UKM non KUK hanya tumbuh sebesar 2,36% (y-o-y), jauh melambat
dibandingkan kinerja triwulan III-2009 dimana pertumbuhannya adalah 38,15% (y-
o-y).
Jika dibandingkan berdasarkan jenis bank, kredit yang disalurkan oleh bank
pemerintah masih mendominasi penyaluran kredit dengan porsi sebanyak 92,81%.
Dari sisi pertumbuhannya, pertumbuhan kredit bank swasta sedikit berada diatas
pertumbuhan bank pemerintah, dimana pertumbuhan kredit bank swasta adalah
34,31% (y-o-y), sedangkan pertumbuhan kredit bank pemerintah adalah 32,77%
(y-o-y). Apabila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, kinerja bank swasta
mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pertumbuhannya pada
triwulan III-2009 adalah 23,58% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 53
Tabel 3.2 Perkembangan Kredit Bank Umum di Maluku Utara (Miliar rupiah) 2009
I II III IV
Jenis Penggunaan 1.384,28 1.529,61 1.641,67 1.687,10 Modal Kerja 469,28 515,76 550,91 547,67 Investasi 108,79 135,23 149,92 159,46 Konsumsi 806,22 878,62 940,84 979,98
Golongan Kredit 1.384,28 1.529,61 1.641,67 1.687,10 UKM ‐ KUK (inc. PKT) 207,32 228,44 268,71 557,35 UKM ‐ Non KUK 1.090,66 1.200,34 1.265,84 1.016,50 Non UKM 86,29 100,83 107,13 113,25
Jenis Bank 1.384,28 1.529,61 1.641,67 1.687,10 Bank Pemerintah 1.291,11 1.424,62 1.528,54 1.565,84 Bank Swasta 93,17 105,00 113,13 121,27
Sumber: LBU, diolah
Jika dilihat berdasarkan sektor ekonomi, sektor pertanian yang merupakan sektor
dominan dalam PDRB, hanya memperoleh 4,42% kredit dari seluruh kredit yang
disalurkan oleh perbankan di Maluku Utara. Meskipun masih tumbuh, namun
pertumbuhan kredit di sektor ini melambat dibandingkan kinerja triwulan
sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 pertumbuhan yang terjadi sebesar 11,99% (y-o-
y), sedangkan pada triwulan III-2009 pertumbuhannya mencapai 30,27% (y-o-y).
Sektor perdagangan, hotel dan restoran yang juga merupakan sektor unggulan
perekonomian memperoleh kredit sebanyak 25,59%. Pertumbuhan kredit di sektor
ini meskipun masih terbilang cukup tinggi, namun sedikit melambat dibandingkan
triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan tercatat sektor ini tumbuh 28,50% (y-
o-y), sedangkan pada triwulan sebelumnya pertumbuhannya adalah 29,75% (y-o-y).
Sektor unggulan lainnya, yaitu industri pengolahan hanya memperoleh 0,15% dari
seluruh kredit yang disalurkan perbankan Malut. Bahkan pada triwulan IV-2009
terjadi kontraksi yang sangat besar dalam hal penyaluran kredit di sektor ini, dimana
pada triwulan laporan pertumbuhan kredit di sektor ini mencapai minus 40,68% (y-
o-y), sedangkan pada triwulan III-2009 pertumbuhannya mencapai 289,56% (y-o-y).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 54
Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan kredit tertinggi adalah sektor
pengangkutan, pergudangan dan komunikasi yang tumbuh mencapai 132,35% (y-
o-y). Sektor konstruksi juga masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi
yaitu sebesar 54,66% (y-o-y), meskipun telah terdapat perlambatan pertumbuhan
sejak triwulan II-2009.
d. Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum
Pada triwulan IV-2009 kegiatan intermediasi perbankan sedikit mengalami
peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan LDR
bank umum tercatat sebesar 63,11%, sedangkan pada triwulan sebelumnya LDR
yang ada adalah 63,01%. Peningkatan LDR ini sebenarnya lebih banyak disebabkan
oleh penurunan DPK, bukan didorong oleh pertumbuhan kredit yang lebih tinggi.
Jika dibandingkan antara LDR bank pemerintah dengan bank swasta, bank
pemerintah masih menunjukan fungsi intermediasi yang lebih baik, yang ditunjukan
dengan LDR sebesar 69,82%. Nilai LDR ini telah sedikit meningkat dibandingkan
kondisi triwulan III-2009, dimana LDR tercatat sebesar 69,66%. Bank swasta
memiliki LDR sebesar 28,15%. Secara historis kinerja bank swasta dalam hal rasio
penyaluran kredit memang rendah.
Gambar 3.4 Perkembangan LDR Bank Umum di Maluku Utara
Sumber: LBU, diolah
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Perbankan Daerah 55
e. Non Performing Loans (NPL’s) Bank Umum
Jumlah kredit bermasalah pada triwulan IV-2009 mengalami penurunan
yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada
triwulan laporan tercatat rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan’s) terhadap
keseluruhan kredit oleh perbankan di Maluku Utara adalah 2,79%, sedangkan pada
triwulan III-2009 rasionya adalah 4,03%.
Gambar 3.5 Perkembangan NPL’s Perbankan Daerah
Sumber: LBU, diolah
56
BOKS 2 Agro-industri Bio-etanol Berbahan Baku Nira Aren
Hamparan pohon aren yang menyebar luas di wilayah Maluku Utara ternyata
memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tidak hanya buahnya yang bisa dimanfaatkan
untuk kolang-kaling atau batangnya untuk bahan bangunan, nira yang dihasilkan
pohon aren juga sangat besar manfaatnya. Air sadapan (nira) dari pohon aren bisa
dimanfaatkan untuk pembuatan bio-etanol sebagai bahan bakar alternatif ramah
lingkungan atau sebagai alkohol medik. Biasanya nira aren ini hanya dijadikan
bahan baku minuman, gula aren, gula semut (brown sugar) serta cuka.
Bahan Bakar Nabati (BBN) hasil destilasi dari nira aren atau dikenal dengan
bio-etanol memiliki tingkat produktivitas hingga empat kali Crude Palm Oil (CPO)
atau minyak sawit. Bahkan dari semua bahan baku BBN, aren merupakan yang
paling potensial untuk dijadikan bahan bakar alternatif (Unggul Priyanto, 2007).
Produktivitasnya mengalahkan semua biomassa lainnya.
Pemanfaatan nira aren menjadi bio-etanol dapat menjadi solusi untuk
mengantisipasi dampak krisis energi akibat kelangkaan (scarcity) dari minyak bumi
atau bahan bakar fosil. Kedepannya, baik masyarakat maupun korporasi dapat
mereduksi resiko dan biaya terkait dengan kelangkaan BBM termasuk minyak
tanah di daerah. Efektivitas subsitusi BBG (Bahan Bakar Gas) yang masih terhambat
disisi pasokan terutama di kawasan timur Indonesia akan menjadi peluang bagi
bio-etanol untuk menjadi produk subsitusi terutama bagi minyak tanah ataupun
komplementer untuk BBM kendaraan maupun mesin-mesin/alat berat.
Berdasarkan hasil hasil survey, didapat informasi bahwa kebutuhan
masyarakat Halmahera Utara akan BBM khususnya minyak tanah terus meningkat.
Saat ini permintaan minyak tanah di Kabupaten Halmahera Utara sedikitnya
sebanyak 800 kiloliter perbulannya. Sedangkan alokasi yang diberikan Pertamina
hanya sebanyak 540 kiloliter perbulan. Alokasi ini merupakan alokasi untuk rumah
tangga. Namun pada kenyataannya masih banyak industri yang menggunakan
alokasi minyak tanah tersebut misalnya sebagai bahan bakar armada speed boat.
Dalam hal ini diperkirakan terdapat kebocoran sampai 30% dari alokasi rumah
tangga yang masuk ke industri. Kekurangan pasokan minyak tanah ini merupakan
peluang yang bagus bagi produsen bio-etanol.
57
Bahan Baku Melimpah
Potensi aren di Maluku Utara sangat melimpah dan tersebar di Pulau
Halmahera, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Bacan serta beberapa pulau
lainnya. Namun sejauh ini pemanfaatannya masih belum optimal dan utilisasinya
masih rendah. Khusus di Kabupaten Halmahera Utara saja, tanaman aren banyak
tersebar namun sayangnya baru sedikit yang telah dimanfaatkan untuk diolah. Nira
dari pohon aren yang tumbuh liar di hutan-hutan Halmahera selama ini hanya
dimanfaatkan untuk membuat gula merah atau sekedar diminum sebagai tuak
yang dikenal luas dengan sebutan Cap Tikus. Padahal jika diolah menjadi bio-
etanol, nilai ekonominya sangat tinggi.
Pohon aren menyebar secara liar di wilayah datar, perbukitan, pegunungan
dan lembah di Halmahera Utara. Penelitian tentang Potensi Aren di Kabupaten
Halmahera Utara oleh Politeknik Padamara, Tobelo pada tahun 2007 menemukan
bahwa terdapat sekitar 1.149.717 pohon aren di 3 wilayah Kabupaten Halmahera
Utara yang meliputi Kao, Tobelo dan Galela. Rata-rata produksi nira aren berkisar
antara 15-20 liter/pohon/hari dan dapat dipanen setiap hari sepanjang tahun
setelah usianya pohon 6 tahun. Bayangkan saja jika rata-rata setiap 10 liter nira
aren dapat menghasilkan 2,5 liter bio-etanol. Selain melimpah, aren di Halmahera
Utara memang berkualitas tinggi menurut kadar rendemen-nya karena tumbuh di
jenis tanah yang relatif kering.
Berdasarkan data “Halmahera Utara dalam Angka” (BPS Halmahera Utara,
2008), dari 173,9 Ha lahan aren di Halmahera Utara, yang dimanfaatkan baru
sebesar 17,25%. Jumlah pengolah aren di Halmahera Utara tercatat sebanyak 470
KK petani penggarap. Apabila di teliti lebih detil, ditemukan bahwa pada beberapa
kecamatan tidak dihasilkan olahan aren dan beberapa produktivitasnya masih
rendah. Hal ini amat disayangkan mengingat daerah ini memiliki potensi aren yang
melimpah.
Penggunaan Teknologi Tepat Guna
Dalam sebuah jurnal (Infotek Perkebunan: Puslitbang Deptan, 2009) didapat
fakta bahwa hasil penyadapan nira diperoleh produksi standar adalah 10-30
liter/hari untuk tiap tandannya dimana lazimnya proses penyadapan dilakukan
sebanyak 2 kali (pagi dan sore hari). Di Halmahera Utara sendiri sangat
disayangkan bahwa produkstivitas penyadap aren di lapangan belum optimal.
58
Rata-rata mereka hanya mampu menyadap sebanyak 5 pohon setiap harinya.
Waktu mereka banyak tersita untuk mengolah nira aren menjadi olahan minuman
keras (Cap Tikus) dan gula aren. Apabila penyadap hanya fokus pada penyadapan
saja, maka 1 (satu) orang penyadap diperkirakan mampu menyadap antara 10-20
pohon dalam sehari.
Dari aspek teknologi proses produksi, pengolahan nira aren menjadi Bio-
etanol sebenarnya sangat sederhana. Bahkan bila dibiarkan saja, nira aren akan
terfermentasi dengan sendirinya kemudian menjadi alkohol yang disebut sebagai
bio-etanol itu. Saking sederhananya proses destilasi, masyarakat di Halmahera
Utara sejak dulu secara tradisional telah mampu mengolah nira aren menjadi tuak
atau Cap Tikus.
Dalam proses produksi bio-etanol, teknologi yang digunakan merupakan
implementasi Teknologi Tepat Guna yang sederhana. Peran teknologi hanya
sebatas pengolahan langsung bahan baku nira menjadi etanol. Dalam pembuatan
bio-etanol berbahan baku nira aren ini tidak ada proses antara seperti halnya yang
diperlukan bahan baku lain seperti jarak, jagung, ubi dan tanaman nabati lainnya.
Output-nya pun langsung berupa produk akhir. Mesin pembuat bio-etanol hanya
dilengkapi dengan 1 parameter ukur yaitu termometer untuk memantau suhu saat
proses pembuatan bio-etanol.
Proses produksi sangat praktis. Kualitas output-nya dapat langsung diukur
kadar alkohol-nya secara presisi dengan Alkoholmeter. Biasanya ouput awal dari
proses destilasi tersebut adalah berupa bio-etanol berkadar 70-90%. Kadar dari
outputnya akan terus turun secara bertahap sampai nira aren di tangki baja
stainless habis. Setelah kadar dari output proses destilasi lebih rendah dari 70%,
maka hasilnya akan dipisah untuk kemudian di proses kembali sampai dihasilkan
bio-etanol dengan kadar minimum 70%, sehingga pada akhirnya tidak ada output
yang terbuang.
Sebuah mesin produksi bio-etanol modern buatan KSU Kairos dapat
menghasilkan 100-150 liter bio-etanol kadar 70% dalam 12 jam. Apabila produksi
ini dioptimalkan, maka dari 1 (satu) mesin dapat dihasilkan 3000-4500 liter bio-
etanol setiap bulannya. Kelebihan dari mesin produksi bio-etanol ini adalah juga
dapat digunakan untuk menyuling Minyak Atsiri. Di Halmahera Utara juga banyak
terdapat potensi komoditas lain seperti pala, cengkeh dan nilam. Ketiga komoditas
59
tersebut bisa dijadikan bahan baku Minyak Atsiri untuk keperluan farmasi dan
kosmetika.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Sebagai suatu industri baru, pengolahan nira aren menjadi bio-etanol di
Halmahera Utara juga dianggap bisa memberdayakan banyak anggota masyarakat
dan menjadi sumber penghasilan baru. Industri ini memiliki peluang pasar yang
luas dan tidak terbatas hanya di Halmahera Utara saja. Dengan potensi itu, maka
masyarakat Halmahera Utara bisa memproduksi bio-etanol meskipun melebihi
kebutuhan mereka sendiri. Kelebihan produksinya bisa dijual ke daerah atau
bahkan negara lain. Ini berarti profesi penyadap nira aren akan bertambah.
Pemanfaatan sumber daya hutan di lingkungan pedesaan untuk
memproduksi bio-etanol dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat
dapat menyadap pohon aren yang tumbuh liar di hutan-hutan sekitar pemukiman
mereka. Jadi mereka tidak perlu modal banyak untuk membudidayakannya.
Peluang ini dapat dimanfaatkan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Jadi
pemanfaatan komoditas aren ini dapat dijadikan program penanggulangan
pengangguran dan kemiskinan di pedesaan.
Kualitas bio-etanol jauh lebih baik dibanding bahan bakar minyak fosil. Selain
itu, bio-etanol pun ternyata memiliki emisi karbon yang sangat rendah, sehingga
lebih ramah lingkungan. Sebagai bahan bakar rumah tangga saja, penggunaan
bio-etanol lebih hemat dibanding penggunaan minyak tanah. Berdasarkan
pengamatan selama ini, penggunaan 1 (satu) liter bio-etanol bisa menyamai hasil
pembakaran 3 (tiga) liter minyak tanah. Bio-etanol dari aren juga punya
keistimewaan lain. Ia tak akan mengeluarkan asap bila dibakar alias bebas polusi.
Kelebihan dari memproduksi bio-etanol adalah harganya yang stabil karena
mengikuti harga bahan bakar bersubsidi sebagai benchmark-nya. Dengan harga
jual yang relatif terjangkau di harga Rp.9.000,-/liter serta dengan efisiensi sampai 3
kali lipat dibanding minyak tanah, minat pembeli terus meningkat. Dibandingkan
dengan Elpiji pun, bio-etanol masih lebih murah.
Halut Menuju Swasembada Energi Rumah Tangga
Penelitian Potensi Aren di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) oleh Politeknik
Padamara, Tobelo pada tahun 2007 menemukan bahwa terdapat sekitar 1.149.717
60
pohon aren di 3 wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang meliputi Kao, Tobelo
dan Galela. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
No. Klasifikasi Usia Pohon Jumlah pohon 1. Pohon aren remaja 2-5 tahun 616.608 2. Pohon aren siap produksi 5-6 tahun 314.727 3. Pohon aren produksi 6-15 tahun 218.382 Total 1.149.717 Pohon aren tersebut tersebar pada areal potensial di Halmahera Utara yang
seluas 53.529 hektar dengan perkiraan luas areal komunitas aren yang ada sekitar
6.423 hektar. Ini berarti luas areal komunitas aren yang ada hanya baru 12% dari
areal yang potensial. Sehingga dari segi lahan, peluang masih terbuka luas jika ingin
membudidayakan aren di Halmahera Utara.
Saat ini, diperkirakan jumlah produksi nira aren di Halmahera Utara setidaknya
sebanyak 50.355 liter/hari. Perkiraan ini dilakukan dengan asumsi kemampuan
produksi 15 liter/pohon/hari. Padahal dengan asumsi tersebut saja, maka sedikitnya
Halmahera Utara berpotensi memproduksi 3.275 kiloliter nira aren/hari dari
218.382 pohon aren usia produksi yang ada di kabupaten ini. Seiring dengan
bertambahnya usia pohon aren, dalam setahun kedepan saja diproyeksikan pohon
aren usia produksi jumlahnya akan berlipat.
Jumlah produksi nira aren tersebut berasal dari sekitar 642 orang penyadap
yang tersebar di wilayah Kao sebanyak 262 orang, wilayah Tobelo sebanyak 130
orang dan wilayah Galela sebanyak 250 orang. Rata-rata mereka saat ini hanya
menyadap sebanyak 5 pohon aren setiap harinya karena mereka memerlukan waktu
dan tenaga untuk mengolahnya menjadi Gula Aren atau tuak yang dikenal dengan
Cap Tikus. Selain itu permintaan akan kedua produk akhir tersebut juga terbatas
sehingga dengan menyadap 5 pohon setiap harinya sudah dianggap cukup untuk
memenuhi permintaan.
Padahal jika permintaan terhadap nira aren besar, maka jumlah petani akan
bertambah karena kebanyakan masyarakat memiliki kemampuan untuk menyadap
nira aren. Mereka juga tidak perlu mengolahnya kembali sehingga menghemat
waktu dan tenaga. Dengan begitu mereka mengaku produktivitas mereka bisa
bertambah hingga mampu menyadap 10-20 pohon/orang/hari.
Bila diasumsikan Halmahera Utara mengoptimalkan produksi nira arennya
saat ini, maka dari 3.275 kiloliter nira aren/hari tersebut bisa diproduksi menjadi bio-
61
etanol berkadar 70% sebanyak 818 kiloliter. Berarti dalam sebulan (24 hari kerja)
dapat dihasilkan sekitar 19.654 kiloliter bio-etanol yang bisa digunakan untuk men-
subsitusi minyak tanah. Padahal kebutuhan rumah tangga akan minyak tanah di
Halmahera Utara hanya sekitar 800 kiloliter/bulan. Itu berarti kebutuhannya hanya
4% dari potensi yang bisa dihasilkan Halmahera Utara, dan masih ada surplus
sekitar 18.854 kiloliter/bulan.
Jadi apabila produksi bio-etanol berbahan baku nira aren ini dioptimalkan,
maka selain bisa menjadi kabupaten pertama yang bisa ber-swasembada energi
rumah tangga, Halmahera Utara juga bisa men-supply kebutuhan energi di daerah
lain atau bahkan mengekspornya ke luar negeri. Setidaknya dalam jangka pendek
saja, terobosan ini bisa mengatasi fenomena antrian panjang pembeli minyak tanah
di kota-kota Maluku Utara.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Keuangan Daerah 62
Perkembangan Keuangan Daerah
4.1. Gambaran Umum
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 tanggal 21
Januari 2009 diketahui bahwa untuk tahun anggaran 2009 pendapatan daerah
Provinsi Maluku Utara ditargetkan sebesar 721,41 miliar rupiah sedangkan belanja
daerah dianggarkan sebesar 755,91 miliar rupiah.
Sampai Bulan November 2009, realisasi anggaran baru mencapai 62,14%,
sedangkan realisasi pendapatan daerah masih belum jelas karena keterbatasan data
yang tersedia. Dari 36 SKPD yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku Utara, baru
30,55% yang tingkat realisasi anggarannya mencapai lebih dari 80% sementara
jumlah SKPD yang realisasinya masih di bawah 50% mencapai 13,89%.
Pada tahun 2010, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyusun RAPBN yang
mengalami surplus anggaran. Hal ini berbeda dengan penganggaran dua tahun
sebelumnya yang menganut anggaran defisit. Pendapatan daerah diperkirakan
mencapai Rp675,67 miliar sementara belanja daerah hanya mencapai 667,42 miliar.
Dengan demikian diperoleh gambaran awal bahwa seluruh kegiatan yang
direncanakan pada tahun 2010 dapat dibiayai menggunakan anggaran pada tahun
yang sama.
Bab IV
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Keuangan Daerah 63
Gambar 4.1 Perkembangan APBD Maluku Utara
-40-30-20-10010203040
-100 200 300 400 500 600 700 800
2006 2007 2008 2009 2010
Pendapatan Belanja Surplus/Defisitmiliar miliar
4.2. Pendapatan Daerah
Pada tahun 2010, total pendapatan Provinsi Maluku Utara masih didominasi
oleh penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Sebanyak
87,49% penerimaan daerah pada tahun 2010 diperkirakan berasal dari dana
perimbangan sementara pendapatan asli daerah diperkirakan hanya memiliki porsi
sebesar 12,51% dari total penerimaan daerah.
Secara keseluruhan, jumlah dana perimbangan yang diterima Provinsi Maluku Utara
pada tahun 2010 diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 3,37% dari
total penerimaan tahun 2009. Salah satu penyebabnya adalah minimnya tingkat
realisasi dana perimbangan pada periode sebelumnya, dimana sampai akhir
semester I-2009 baru terserap sebesar 46,17%.
Pendapatan daerah pada tahun 2010 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar
4,87% dari PAD tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut sebagai salah satu
dampak dari pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat serta pengelolaan
keuangan daerah yang lebih baik. Peningkatan pendapatan daerah diharapkan
mampu diimbangi dengan pelaksanaan pengeluaran pemerintah sebagai salah satu
stimulus dalam perekonomian.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Keuangan Daerah 64
Gambar 4.2 Perkembangan Penerimaan Daerah
‐
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Penerimaan
Dana Perimbangan
PAD
4.3. Belanja Daerah
Realisasi belanja daerah biasanya sampai akhir November 2009 mencapai
62,14%. Pelaksanaan Pilkada Gubernur Provinsi Maluku Utara yang berlarut-larut
serta persiapan pemindahan ibukota provinsi ke Sofifi seperti yang tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dari 36 SKPD yang ada di pemerintahan provinsi, sebanyak 30,56% yang telah
melaksanakan realisasi anggaran diatas 80%, sementara ada 13,89% SKPD yang
tingkat realisasi anggarannya masih di bawah 50%. Dinas Perindustrian dan
Perdagangan tercatat telah merealisasikan 96,99% dari total anggaran yang disusun
pada tahun 2009, sementara Dinas Koperasi & UKM mencapai 93,32%. Kedua
instansi tersebut memang memegang peranan penting dalam mengembangkan
perekonomian masyarakat yang didominasi oleh pengusaha kecil (UKM).
Di sisi lain, Dinas Sosial, Diklat Provinsi dan Dinas Perhubungan masing-masing baru
merealisasikan anggarannya sebesar 23,57%, 28,16% dan 28,27%. Tingkat
realisasi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah
karena dengan sumber daya yang masih terbatas pemerintah seharusnya lebih
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Keuangan Daerah 65
sering lagi menggelar diklat sehingga dapat menekan angka pengangguran di
daerah. Sementara masih minimnya sarana transportasi membuat mobilitas
penduduk, barang dan informasi sedikit mengalami hambatan. Dengan demikian
peran instansi ini dan instansi terkait lainnya perlu ditingkatkan sehingga
pembangunan daerah akan lebih terakselarasi.
Pada tahun 2010 belanja daerah diperkirakan mencapai Rp667,42 miliar. Dari total
pengeluaran tersebut, belanja langsung masih mendominasi sekitar 64,12%.
Dengan asumsi proporsi belanja modalsama dengan tahun sebelumnya sebesar
54% maka belanja modal pada tahun 2010 diperkirakan sebesar Rp231,08 miliar
atau mengalami penurunan sebesar minus 15,13% bila dibandingkan dengan
anggaran belanja modal tahun 2009. Penurunan tersebut akan berdampak pada
penurunan stimulus ekonomi pemerintah daerah. Untuk meminimalisir penurunan
tersebut, pemerintah daerah harus lebih pro aktif dalam menarik minat investor
untuk berinvestasi di Maluku Utara.
4.4. Kapasitas Fiskal
Salah satu indikator dalam melihat bagaimana kemampuan penerimaan
daerah untuk membiayai tugas pemerintahan adalah kapasitas fiskal.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2009 tentang Peta
Kapasitas Fiskal Daerah, kapasitas fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan
masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD (tidak
termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan
lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk
membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan
dengan jumlah penduduk miskin.
Pada tahun 2009 Provinsi Maluku Utara termasuk kategori dengan kapasitas fiskal
tinggi. Sebagian besar Kota/Kabupaten yang ada juga memiliki kategori fiskal yang
sangat tinggi. Akan tetapi pada tahun 2009 beberapa Kota/Kabupaten justru
menyatakan mengalami defisit anggaran. Hal ini cukup memperihatinkan
mengingat beberapa aspek dalam menghitung kebutuhan fiskal daerah, seperti
total belanja daerah rata-rata, jumlah penduduk, PDRB per kapita di Maluku Utara
yang relative masih rendah.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Keuangan Daerah 66
Tabel 4.1 Kapasitas Fiskal Provinsi Malut
Daerah Indeks Kapasitas Fiskal Kategori Provinsi Maluku Utara 1,5052 Tinggi
Kabupaten Halmahera Tengah 2,2025 Sangat TinggiKabupaten Halmahera Barat 1,1603 TinggiKota Ternate 2,5453 Sangat Tinggi Kabupaten Halmahera Timur 2,3032 Sangat Tinggi Kabupaten Halmahera Selatan 1,3852 TinggiKabupaten Halmahera Utara 1,7389 TinggiKabupaten Kepulauan Sula 2,2387 Sangat Tinggi Kota Tidore Kepulauan 3,3564 Sangat Tinggi
Sumber: Departemen Keuangan, diolah
Secara historis, kapasitas fiskal di Maluku Utara mengalami penurunan pada tahun
2006 dan 2007, dan kembali naik sejak 2008. Pada tahun 2009 indeks kapasitas
fiskal tumbuh 23,70%, dimana pada tahun 2008 indeks kapasitas fiskal yang ada
adalah 1,2168.
Gambar 4.2
Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Malut
Sumber: Departemen Keuangan, diolah
Jika dibandingkan per kabupaten/kota, Kota Tidore Kepulauan merupakan daerah
dengan indeks kapasitas fiskal tertinggi di Malut pada tahun 2009, yaitu 3,3564.
Indeks ini tumbuh 13,75% dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun
2008 indeks tersebut sebesar 2,9506.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 67
Perkembangan Sistem Pembayaran
Perkembangan sistem pembayaran berkembang sejalan dengan
perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini
sejalan dengan awal terciptanya sistem pembayaran sebagai piranti/alat yang dapat
mempermudah transaksi ekonomi yang terjadi. Namun, di beberapa daerah justru
terkesan perkembangan sistem pembayaran yang ditawarkan/tersedia lebih cepat
dari perkembangan teknologi atau bahkan mungkin perkembangan sumber daya
manusia yang ada di daerah tersebut. Kondisi tersebut terutama terjadi pada
perkembangan sistem pembayaran non-tunai.
Penyelenggaraan sistem pembayaran menjadi salah satu tugas yang
diemban oleh Bank Indonesia selaku Otoritas Moneter di Indonesia.
Kebijakan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran tunai adalah memenuhi
kebutuhan uang kartal di masyarakat dalam nominal yang cukup, jenis pecahan
yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi yang layak edar (fit for circulation).
Sementara dari sisi pembayaran non tunai kebijakan diarahkan untuk menyediakan
sistem pembayaran yang efektif, efisien, handal dengan tetap memperhatikan aspek
perlindungan konsumen. Pemantauan perkembangan penyelesaian transaksi
pembayaran tunai dapat dilakukan dengan mengamati aliran uang yang masuk dan
keluar dari kas Bank Indonesia, sedangkan untuk transaksi pembayaran non tunai
dipantau melalui kegiatan kliring dan RTGS (Real Time Gross Settlement).
5.1 Transaksi Tunai
5.1.1. Aliran Uang Kartal (Outflow / Inflow)
Transaksi uang kartal yang terjadi dalam suatu wilayah lebih mencerminkan aktivitas
pelaku ekonomi bila dibandingkan dengan pembayaran secara non tunai.
Penyelesaian transaksi non tunai belum pasti diikuti transaksi ekonomi secara riil
pada saat yang bersamaan, dan lokasi transaksinya bisa terjadi di luar wilayah.
Bab V
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 68
Pada triwulan IV-2009, aliran uang kartal yang masuk (inflow) ke Bank
Indonesia mengalami peningkatan, sedangkan aliran uang yang keluar
(outflow) mengalami penurunan. Peningkatan inflow ini mengindikasikan
kembalinya uang kepada perbankan di Malut, setelah terjadinya outflow yang tinggi
di triwulan III-2009, seiring dengan perayaan bulan Ramadhan yang jatuh pada
bulan Agustus dan perayaan hari raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan September.
Inflow ini terutama banyak terjadi pada bulan Oktober 2009. Dari sisi pengeluaran,
outflow terutama banyak terjadi di bulan Desember 2009. Kondisi ini terutama
didorong oleh perayaan hari Natal dan tahun baru.
Gambar 5.1 Perkembangan Kegiatan Kas Bank Indonesia Ternate (Milyar Rupiah)
Sumber : Bank Indonesia Ternate, diolah
Pada Tabel 5.1 di atas terlihat bahwa pada triwulan laporan secara keseluruhan
aliran uang kartal di Bank Indonesia Ternate mengalami net outflow, dimana posisi
outflow lebih besar dari posisi inflow. Secara historis kondisi ini memang seringkali
terjadi atau membentuk sebuah pola pada perekonomian di Maluku Utara.
Banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan transaksi ekonomi
diluar Maluku Utara, karena terbatasnya pasokan lokal, menjadikan kondisi net
outflow sebagai hal yang biasa. Disamping itu banyaknya masyarakat pendatang,
yang memiliki pencaharian di Maluku Utara, namun cenderung berinvestasi di luar
Maluku Utara, menjadikan perputaran uang lebih banyak terjadi diluar daerah.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 69
Pada triwulan laporan, aliran uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia Ternate
(inflow) sebesar Rp 65,624 milyar atau mengalami peningkatan sebesar 8,55% (q-t-
q). Disisi lain, aliran uang kartal keluar (outflow) dari Bank Indonesia pada Triwulan
IV-2009 tercatat sebesar Rp 244,627 milyar atau mengalami kontraksi sebesar
minus 21,23% (q-t-q). Dengan demikian terjadi penurunan net inflow sebesar
minus 28,43% (q-t-q).
Salah satu penyebab penurunan penyelesaian transaksi dengan uang kartal adalah
dengan semakin banyaknya ATM di wilayah Maluku Utara. Hal ini sebagai dampak
perubahan ketentuan terkait pengoperasian mesin ATM oleh perbankan. Bila pada
ketentuan lama bank masih harus meminta ijin dari Bank Indonesia maka dengan
ketentuan baru bank hanya berkewajiban melaporkan pengoperasian mesin ATM
tersebut. Dengan demikian transaksi non tunai masyarakat (melalui ATM) semakin
mudah.
Dalam melaksanakan tugas di sistem pembayaran ini , Bank Indonesia juga
mengupayakan ketersediaan uang yang layak edar dan dalam pecahan/denominasi
yang tepat serta jumlah yang mencukupi kebutuhan masyarakat. Untuk itu Bank
Indonesia Ternate melaksanakan pelayanan kas keliling, baik itu didalam kota
maupun diluar kota ternate, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat
dalam rangka melakukan penukaran uang tidak layak edar (uang lusuh, sobek,
tercoret, dll.), uang yang sudah ditarik dari peredaran, ataupun penukaran pecahan
kecil. Pada triwulan IV-2009 Bank Indonesia Ternate hanya sekali melakukan
kegiatan kas keliling, dengan target pelayanan adalah masyarakat di Kabupaten
Pulau Morotai.
Beberapa pertimbangan dilaksanakannya kas keliling di Pulau Morotai antara lain:
merupakan pulau terluar/berbatasan dengan Negara lain yang rawan akan inviltrasi
mata uang asing dalam aktivitas ekonomi; peningkatan aktivitas ekonomi terutama
setelah menjadi daerah otonom (hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Utara);
salah satu upaya peningkatan kualitas uang yang beredar di masyarakat serta
peningkatan rasa nasionalisme.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 70
Gambar 5.2 Perkembangan Kegiatan Kas Keliling BI Ternate
Sumber : Bank Indonesia Ternate, diolah
Tabel 5.1 Kegiatan Kas Keliling BI Ternate
No. Tgl. Pelaksanaan Tempat/Lokasi
I-2009
14 Januari 2009 Dalam Kota Ternate ;Target Pelayanan : Para Pedagang dan Masyarakat di Pasar Tradisional Kota Ternate
28 - 29 Januari 2009 Luar Kota Ternate ; Target Pelayanan : Masyarakat, Pedagang Pasar Tradisional dan Perbankan di Kotamadya Tidore Kepulauan
11 Februari 2009 Dalam Kota Ternate ;Target Pelayanan : Para Pedagang dan Masyarakat di Pasar Tradisional Kota Ternate
17 Maret 2009 Dalam Kota Ternate ;Target Pelayanan : Pertokoan di Kota Ternate
II-2009
15 April 2009 Dalam Kota Ternate ;Target Pelayanan : Swalayan, Foodcourt, Pegadaian di Kota Ternate
6 Mei 2009 Dalam Kota Ternate ;Target Pelayanan : Jasa Transportasi (Terminal Angkutan dan Pelabuhan Penyebrangan) di Kota Ternate
13 - 15 Mei 2009 Luar Kota Ternate ; Target Pelayanan : Masyarakat, Pedagang Pasar Tradisional dan Perbankan di Kota Tobelo - Kab.Halmahera Utara
16 - 18 Juni 2009 Luar Kota Ternate ; Target Pelayanan : Masyarakat, Pedagang Pasar Tradisional dan Perbankan di Kota Jailolo - Kab.Halmahera Barat
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 71
III-2009
11 Agustus 2009 Dalam Kota Ternate; Target Pelayanan : Masyarakat Pengunjung Pameran Perbankan Maluku Utara 2009 di Ternate Mall.
12 Agustus 2009 Dalam Kota Ternate; Target Pelayanan : Masyarakat Pengunjung Pameran Perbankan Maluku Utara 2009 di Ternate Mall.
13 Agustus 2009 Dalam Kota Ternate; Target Pelayanan : Masyarakat Pengunjung Pameran Perbankan Maluku Utara 2009 di Ternate Mall.
25 - 28 Agustus 2009 Luar Kota Ternate ; Target Pelayanan : Masyarakat, Pedagang Pasar Tradisional dan Perbankan di Kota Labuha Bacan - Kab.Halmahera Selatan
1 - 2 September 2009 Luar Kota Ternate; Target Pelayanan : Masyarakat di Pulau-Pulau Terdekat dengan Pulau Ternate (Tidore-Maitara-Mare-Moti)
8 September 2009 Dalam Kota Ternate ;Target Pelayanan : Para Pedagang dan Masyarakat di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate
9 September 2009 Dalam Kota Ternate ;Target Pelayanan : Para Pedagang dan Masyarakat di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate
15 September 2009 Dalam Kota Ternate ;Target Pelayanan : Para Pedagang dan Masyarakat di Pasar Tradisional Bastiong dan Dufa-Dufa Ternate
IV-2009 9-13 November 2009 Luar Kota Ternate; Target Pelayanan :
Masyarakat di Kab.Pulau Morotai
Secara keseluruhan, pada tahun 2009 telah dilaksankaan kegiatan kas keliling Bank
Indonesia sebanyak 17 kali, baik di dalam Kota Ternate maupun di luar Kota
Ternate. Pada dasarnya kegiatan kas keliling diprioritaskan berdasarkan kebutuhan
masyarakat serta cakupan di wilayah kerja Bank Indonesia.
5.1.2. Pemusnahan Uang
Sebagai lembaga yang bertindak sebagai Otoritas Moneter di wilayah NKRI, Bank
Indonesia merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk senantiasa
menjaga uang yang beredar di masyarakat berada dalam kondisi yang layak (fit for
circulation). Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan
pemusnahan uang yang sudah tidak layak edar lagi bagi perekonomian.
Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara meracik/memotong uang
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 72
menggunakan mesin racik untuk uang kertas maupun dengan cara peleburan untuk
uang logam.
Tabel 5.2 Perkembangan Pemusnahan Uang Kertas Di bank Indonesia Ternate (Juta Rp)
Triwulan Inflow MRUK
Nominal % Inflow
2008
I 95.861,30 30.278,53 31,59
II 22.627,00 28.888,92 127,67
III 25.193,49 29.080,68 115,42
IV 93.644,54 34.404,17 36,74
2009
I 106.429,88 16.337,18 15,35
II 37.758,02 10.099,72 26,75
III 60.453,22 34.769,29 57,51
IV 65.624,04 48.179,44 73,42
Sumber : Bank Indonesia Ternate, diolah.
Pada triwulan IV-2009, Bank Indonesia Ternate telah melaksanakan
pemusnahan uang kertas sebanyak 16 kali dengan jumlah uang yang telah
diracik mencapai Rp 48,18 miliar. Secara triwulanan (q-t-q) jumlah uang yang
diracik pada triwulan laporan mengalami kenaikan sebesar 38,57% (q-t-q)
dibandingkan triwulan sebelumnya. Disisi lain rasio jumlah uang yang dimusnahkan
dibandingkan dengan jumlah inflow pada triwulan laporan meningkat dibandingkan
triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 rasio peracikan mencapai 73,42%
dimana pada triwulan sebelumnya rasio tersebut sebesar 57,52%. Kondisi ini
menggambarkan kebijakan setoran perbankan yang hanya dilakukan dengan uang
lusuh telah semakin optimal, yang ditunjukan dengan rasio yang semakin
meningkat.
5.1.3. Uang palsu
Salah satu indikator kualitas uang yang beredar di masyarakat adalah semakin
minimnya atau tidak adanya uang palsu yang beredar di masyarakat.dengan kondisi
geografis Maluku Utara yang didominasi oleh daerah kepulauan yang berbatasan
dengan laut lepas serta aktivitas ekonomi yang melibatkan Negara lain maka Bank
Indonesia Ternate terus mengupayakan kegiatan sosialisasi cirri-ciri keaslian uang
rupiah.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 73
Kegiatan sosialisasi dilaksankaan kepada berbagai elemen masyarakat, baik pelajar,
perbankan, penegak hokum, maupun masyarakat umum. Pada triwulan laporan
Bank Indonesia Bank Indonesia menggelar Training of Trainers kepada jajaran
kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta petugas perbankan di wilayah Maluku Utara.
Melalui kegiatan tersebut diharapkan tercipta trainer internal di masing-masing
instansi. Dengan demikian masyarakat secara umum akan lebih memahami keaslian
uang rupiah sehingga ruang gerak pengedaran uang palsu di Maluku Utara semakin
dipersempit.
Untuk menarik minat masyarakat luas, pelaksanaan sosialisasi juga dilaksanakan di
luar kantor sehingga masyarakat lebih akrab dengan petugas yang melaksankaan
sosialisasi.
Tabel 5.3 Kegiatan Sosialisasi Keaslian Uang Rupiah
Triwulan Tgl Tempat/Lokasi
I-2009
29 Januari Pasar Tidore
11 Februari Pasar Terminal Gamalama Ternate
20 Maret Kantor Bank BTN
25 Maret Bumi Perkemahan Pramuka, Kel. Gambesi Ternate Selatan
II-2009
22 April Masyarakat Umum pada Event "Legu Gam" 24 April Karyawan/i dan Nasabah PT. Bank Mega Cabang
Ternate 19 Mei Muspida/Pelaku Usaha/Pedagang Tradisional/Tokoh
Masyarakat di Kab.Pulau Morotai
III-2009
15 Juli Kasir dan Karyawan/I Ternate Mall11 Agustus Masyarakat Umum Pengunjung Stand BI pada Pameran
Perbankan 2009 12 Agustus Masyarakat Umum Pengunjung Stand BI pada Pameran
Perbankan 2009 13 Agustus Masyarakat Umum Pengunjung Stand BI pada Pameran
Perbankan 2009 14 September Lobby Penukaran BI Ternate; kepada para penukar
menjelang Hari Raya
IV-2009
3 Oktober Aula Serba Guna BI Ternate; Mahasiswa UNKHAIR Ternate
12 Oktober Ruang Rapat BI Ternate; Pertemuan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Ternate
21-22 Oktober Aula Serba Guna BI Ternate; Instansi Penegak Hukum dan Perbankan se Propinsi Malut
10 Desember 2009 Ruang Serba Guna BI Ternate; Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kota Ternate
Sumber : Bank Indonesia Ternate
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 74
5.2 Transaksi Non Tunai
5.2.1 Perkembangan Kliring Lokal
Pada triwulan IV-2009 rata-rata penyelesaian transaksi harian melalui kliring
mengalami peningkatan. Rata-rata harian perputaran kliring perbankan melalui
Bank Indonesia Ternate mengalami peningkatan sebesar 0,45% (q-t-q) atau sebesar
15,24% (y-o-y) dengan total transaksi kliring sebanyak 3.501 lembar pada triwulan
laporan. Meskipun demikian, secara nominal transaksi kliring pada triwulan IV-2009
hanya sebesar Rp2,64 miliar atau mengalami penurunan sebesar minus 13,55% (q-
t-q) atau secara tahunan mengalami penurunan sebesar 13,79%.
Gambar 5.3. Rata-rata Harian Transaksi Kliring
Sumber : Bank Indonesia Ternate, diolah
Peningkatan jumlah transaksi kliring meskipun dengan nilai nominal yang menurun,
masih sejalan dengan pelaku ekonomi di Maluku Utara yang lebih banyak
didominasi oleh pengusaha golongan UKM. Perkembangan tersebut juga
memberikan indikasi bahwa masyarakat/pelaku ekonomi di daerah semakin bank
minded sehingga jasa perbankan yang dimanfaatkan berkembang tidak sekedar
kegiatan/jasa traditional intermediary (simpanan – kredit).
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 75
Kualitas kliring di Ternate pada triwulan III-2009 mengalami peningkatan.
Hal ini ditunjukkan dengan semakin rendahnya persentase penggunaan/penolakan
cek/bilyet giro yang kosong. Secara rata-rata, jumlah warkat kliring yang ditolak
hanya mencapai 0,47% mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan
sebelumnya yang tercatat sebesar 0,76%. Perkembangan ini menunjukkan semakin
baiknya kualitas transaksi non tunai oleh pelaku ekonomi serta kehati-hatian yang
diterapkan oleh perbankan di daerah.
Tabel 5.4 Perkembangan Kliring Perbankan
Lembar Nominal Lembar Nominal Lembar Nominal(satuan) (miliar Rp) (satuan) (miliar Rp) (%) (%)
I 3.026 118,76 49 1,92 1,39% 0,77%II 3.005 152,93 48 2,43 0,87% 19,96%III 3.063 132,33 49 2,10 1,04% 1,73%IV 2.845 180,33 48 3,06 0,81% 1,22%I 2.834 137,71 48 2,33 0,64% 1,16%II 3.071 147,95 49 2,35 1,66% 3,19%III 3.264 179,82 55 3,05 1,38% 2,63%IV 3.501 166,01 56 2,64 0,86% 0,43%
2009
2008
TRIWULANPerputaran Kliring Rata-rata Harian
Perputaran KliringPenolakan Cek/BG
Kosong
Sumber: Bank Indonesia, diolah.
Gambar 5.4 Perkembangan Volume dan Nominal Kegiatan Kliring
-100-50050100150200250300
020406080
100120140160180200
I II III IV I II III IV I II III IV
2007 2008 2009
%Rp miliarNom q-t-q y-o-y
-80
-60
-40
-20
0
20
40
-
5
10
15
20
25
30
35
40 %
Rp miliar
Lbr q-t-q y-o-y
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Perkembangan Sistem Pembayaran 76
5.2.2 Perkembangan Transaksi RTGS (Real Time Gross Settlement)
Penyelesaian transaksi ekonomi pada triwulan IV-2009 melalui sarana RTGS
keluar wilayah Maluku Utara (outflow) secara nominal mengalami
penurunan, sedangkan transaksi kedalam wilayah Maluku Utara (inflow)
mengalami peningkatan. Nominal penyelesaian transaksi RTGS dari wilayah
Maluku Utara (outflow/From) pada triwulan III-2009 tercatat sebesar Rp1,43 Triliun
sementara pada triwulan II-2009 tercatat sebesar Rp1,31 Triliun atau mengalami
kenaikan sebesar 9,88% (q-t-q). Kenaikan nominal penyelesaian transaksi RTGS
tersebut juga diikuti kenaikan transaksi dari luar wilayah Maluku Utara (inflow/To)
sebesar 5,91% (q-t-q) dari Rp1,093 Triliun di triwulan II-2009 naik menjadi Rp1,16
Triliun di triwulan III-2009.
Tabel 5.5 Penyelesaian transaksi RTGS Kota Ternate
Sumber : www.bi.go.id
Sebagaimana terlihat pada tabel 5.7 di atas, transaksi RTGS antar provinsi (from-to)
pada triwulan III-2009 mengalami penurunan baik secara nominal transaksi maupun
volume transaksi yang dilakukan. Transaksi RTGS secara nominal pada triwulan III-
2009 tercatat sebesar Rp322,47 miliar sementara pada triwulan sebelumnya tercatat
sebesar 461,69 miliar atau mengalami penurunan sebesar minus 30,15% (q-t-q).
Begitupun dengan volume transaksi yang dilakukan mengalami penurunan sebesar
minus 28,79% dari 580 pada triwulan II-2009 turun menjadi 413 di triwulan
laporan.
Periode Outflow (From) Inflow (To) From-To Nominal (miliar)
Volume Nominal (miliar)
Volume Nominal (miliar)
Volume
2009 I 1.186,20 1.993 992,88 1.812 384,17 399 II 1.274,22 2.335 1.073,63 2.313 464,83 545 III 1.437,39 2.449 1.157,77 2.533 479,74 574 IV 1.387,98 2.563 1.176,21 3.828 411,75 734
77
BOKS 3
Hasil Quick Survey: Kebutuhan Penukaran Uang Kecil
Oleh Masyarakat Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
Provinsi Maluku Utara yang 76,27% merupakan wilayah perairan laut,
dengan 395 pulau besar dan kecil, memberikan tantangan tersendiri bagi KBI
Ternate dalam memberikan pelayanan yang seluas-luasnya kepada masyarakat.
Meskipun hanya terdapat 64 pulau yang dihuni, namun penyebarannya pada laut
seluas 106.977,32 km2 menuntut KBI Ternate untuk dapat meningkatkan outreach,
dan tidak berfokus pada pulau-pulau terdekat saja.
Salah satu masalah yang menjadi perhatian penting pada masyarakat
kepulauan adalah mengenai ketersediaan uang kecil yang layak edar dan dalam
pecahan yang tepat. Hal ini perlu diperhatikan karena masyarakat kepulauan
memiliki keterbatasan akses dari pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi, baik itu
dari segi waktu maupun biaya. Jarak tempuh yang jauh dan umumnya harus
ditempuh dengan speed boat merupakan kendala utama, dan menjadikan mereka
jauh dari pelayanan yang memadai. Ketersediaan uang kecil bagi yang layak edar
dan dalam pecahan yang tepat sangat penting diperhatikan dalam transaksi
ekonomi sehari-hari, agar masyarakat dapat tetap merasa nyaman menggunakan
uang rupiah.
Berdasarkan pemikiran ini Bank Indonesia Ternate melakukan quick survey
untuk mengetahui kebutuhan penukaran uang kecil oleh masyarakat kepulauan di
Provinsi Maluku Utara, dimana responden survey ini adalah masyarakat yang berada
di Pulau Moti, Mare, Tidore, Maitara dan Morotai. Melalui hal ini diharapkan dapat
terkumpul informasi, yang dapat menjadi masukan bagi KBI Ternate dalam
pelaksanaan kas keliling kedepan dalam rangka meningkatkan outreach untuk
melayani masyarakat kepulauan. Pelayanan penukaran uang di kepulauan, selain
untuk memenuhi tugas pokok Bank Indonesia, juga merupakan upaya untuk
menjaga semangat dan kedaulatan NKRI, mengingat keberadaan beberapa pulau
yang berbatasan dengan negara lain. Di Morotai misalnya, kehadiran pedagang-
pedagang dari Filipina untuk melakukan transaksi jual beli sudah menjadi hal biasa.
Adapun tujuan dilaksanakannya quick survey ini yaitu:(1) Mengetahui
tingkat kebutuhan uang kecil bagi masyarakat kepaulauan; (2) Mengetahui peran
Pemerintah daerah / perbankan dalam memenuhi kebutuhan uang kecil bagi
78
masyarakat kepulauan; dan (3) Mengetahui ekspektasi masyarakat dalam
memandang perlunya pelaksanaan kas keliling Bank Indonesia menggunakan speed
boat untuk menjangkau wilayah kepulauan.
Profil Responden
Responden survei adalah masyarakat Pulau Moti, Mare, Tidore, Maitara,
dan Morotai, dimana survei dilakukan bersamaan dengan kas keliling yang
dilakukan Bank Indonesia Ternate dengan menggunakan speedboat. Dari 5 pulau
tersebut responden yang diperoleh berjumlah 51 orang. Dari 51 responden yang
ada, sebanyak 71% adalah laki-laki, sedangkan sisanya sebanyak 29% adalah
perempuan. Jika dibagi berdasarkan jenis pekerjaannya, mayoritas responden
merupakan wiraswasta (37%), lalu sebagian besar lainnya adalah pegawai swasta
(15%) dan PNS (12%).
Persentase Kebutuhan Uang Pecahan Kecil
Sebagian besar responden (35%) memiliki kebutuhan uang pecahan kecil
antara 25% hingga 50% dari seluruh kebutuhan uang untuk transaksi hariannya.
Tidak sedikit pula yang kebutuhan uang kecilnya mencapai 75% hingga 100%.
Kondisi ini menggambarkan bahwa pada umumnya memang kebutuhan
responden akan uang pecahan kecil cukup tinggi untuk kebutuhan transaksi
hariannya, dan mencerminkan aktivitas ekonomi yang mikro.
Kesulitan dalam Mendapatkan Uang Pecahan Kecil
Mayoritas penduduk kepulauan menyatakan bahwa mereka masih
kesulitan dalam memperoleh uang pecahan kecil. Hal ini disebabkan karena
79
masalah aksesibilitas yang cukup jauh dari Terrnate, yang hingga sekarang masih
merupakan pusat pemerintahan dan pusat aktivitas ekonomi.
Alasan lain yang dikemukakan oleh masyarakat yang mengalami kesulitan
dalam mendapatkan uang pecahan kecil diantaranya adalah bank terkadang
menolak untuk memberikan uang tersebut. Kondisi ini terjadi karena bank mungkin
memiliki keterbatasan jumlah uang pecahan kecil, sehingga masyarakat yang ingin
menukarkan belum dapat terpenuhi seluruhnya. Masyarakat yang tidak mengalami
kesulitan dalam hal penukaran menyatakan bahwa uang kecil masih banyak tersedia
di masyarakat dan masih banyak beredar.
Tempat Memperoleh Uang Pecahan Kecil
Mayoritas masyarakat kepulauan menyatakan bahwa selama ini mereka
banyak memperoleh uang pecahan kecil dari pihak lain selain bank, seperti saudara
kios-kios terdekat, serta dari pembeli maupun pedagang yang singgah. Akan tetapi
tidak sedikit pula yang mendapatkannya dari bank. Namun apabila digeneralisasi,
peranan pihak selain bank masih lebih besar dalam penyediaan uang kecil.
Bagi masyarakat Tidore masyarakat memang dapat langsung
memperolehnya dari bank karena memang sudah terdapat bank disana, namun
bagi masyarakat Pulau Moti, Mare dan Maitara yang masih belum tersentuh
pelayanan perbankan tentu peran pihak lain jauh lebih besar. Kalaupun masyarakat
memperolehnya dari bank, mereka tentu harus menempuh perjalanan beberapa jam
untuk dapat pergi ke bank. Kondisi ini serupa dengan yang terjadi pada masyarakat
Pulau Morotai, dimana baru ada 1 kantor unit bank, sehingga pelayanan yang
diberikan juga terbatas, padahal tingkat kelusuhan uang disana cukup tinggi.
Tingginya tingkat kelusuhan uang ini disebabkan karena lokasi Pulau Morotai yang
sangat jauh, karena berada di batas terluar Maluku Utara yang ada di wilayah
samudera Pasifik.
Lembaga yang Harus Berperan dalam Penyediaan Uang di Masyarakat
Kepulauan
Sebagian besar masyarakat kepulauan menyatakan bahwa lembaga yang
harus berperan dalam penyediaan uang di masyarakat kepulauan adalah Bank
Indonesia. Dari sini terlihat bahwa masyarakat telah mengetahui salah satu tugas
Bank Indonesia yaitu untuk mengedarkan uang.
80
Sebagian masyarakat juga mengemukakan bahwa bank umum atau BPR
merupakan lembaga yang harus berperan untuk menyediakan uang di masyarakat
kepulauan. Kondisi ini mungkin disebabkan karena masyarakat memang lebih
banyak berhubungan dengan bank umum atau BPR, sehingga menganggap
penyediaan uang harus dilakukan oleh bank umum/ BPR.
Perlu Tidaknya Bank Indonesia Melayani Penukaran Uang ke Masyarakat
Secara Langsung Terutama di Daerah Kepulauan.
Hampir seluruh masyarakat setuju bahwa Bank Indonesia harus melayani
penukaran uang ke masyarakat secara langsung terutama di daerah kepulauan.
Kondisi ini menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat akan layanan
penukaran, yang selama ini belum dapat terpenuhi.
81
Wilayah provinsi yang didominasi oleh perairan laut memang menjadi
tantangan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penukaran uang secara
langsung, mengingat waktu dan jarak tempuh yang tidak singkat.
Jangka Waktu Ideal Pelaksanaan Penukaran Uang Oleh Bank Indonesia di
Suatu Tempat
Mayoritas masyarakat kepulauan menyatakan bahwa periode triwulanan
merupakan waktu yang dirasa tepat bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan kas
keliling di suatu tempat. Namun tidak sedikit pula yang menjawab agar dilakukan
secara bulanan. Dari sini memang tampak bahwa kebutuhan masyarakat akan uang
pecahan kecil memang cukup tinggi, namun ketersediannya dirasakan kurang,
sehingga masyarakat mengharapkan agar dibuka layanan penukaran secara rutin.
Pecahan Uang yang Paling Dibutuhkan Saat Penukaran
Sebagian besar masyarakat membutuhkan pecahan uang Rp. 1000,- dan
Rp. 2000,- ketika melakukan penukaran. Untuk pecahan RP. 1000,- masyarakat
Maluku Utara mungkin memiliki ikatan emosional yang kuat karena Pulau Maitara
berada pada sampul belakang pecahan tersebut.
Dalam sebuah kesempatan, Lurah Maitara mengemukakan bahwa
meskipun uang kertas Rp. 1000,- yang bergambar Pulau Maitara tidak lagi dicetak,
Bank Indonesia Ternate diharapkan untuk tidak melupakan daerah ini, karena
Maitara merupakan daerah binaan Bank Indonesia Teranete.
82
Kegiatan Yang Perlu Dilaksanakan Bank Indonesia di Daerah-Daerah Selain
Penukaran Uang
Selain penukaran uang, masyarakat mengharapkan agar Bank Indonesia
juga melakukan sosialisasi mengenai keaslian rupiah. Meskipun untuk Maluku Utara
tingkat peredaran uang palsu sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada, namun
kegiatan sosialisasi memang penting untuk terus dilakukan khususnya bagi
masyarakat daerah kepulauan yang jauh dari pusat pemerintahan dan aktivitas
ekonomi, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang uang rupiah,
maupun cara penanganannya.
Masyarakat yang belum mengerti akan tugas Bank Indonesia, juga
mengharapkan agar dilakukan sosialisasi mengenai peran dan tugas BI. Selama ini
mereka hanya mengetahui BI, karena nama BI yang tercetak pada uang.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari quick survey kebutuhan penukaran uang kecil
oleh masyarakat kepulauan di Provinsi Maluku Utara dapat disimpulkan beberapa
hal sebagai berikut:
1) Kebutuhan masyarakat daerah kepulauan akan uang kecil cukup tinggi, namun
mereka masih sulit untuk memperolehnya. Hal ini disebabkan karena memang
83
banyak daerah kepulauan yang belum tersentuh perbankan, dan memiliki
keterbatasan akses ke pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi.
2) Peran Pemerintah daerah / perbankan dalam memenuhi kebutuhan uang kecil
bagi masyarakat kepulauan masih dirasa kurang, dimana selama ini mereka lebih
banyak memperoleh uang kecil dari saudara atau teman, warung dan kios-kios
terdekat, serta dari pembeli maupun pedagang yang singgah.
3) Masyarakat memandang bahwa pelaksanaan kas keliling oleh Bank Indonesia
dengan menggunakan speed boat untuk menjangkau wilayah kepulauan sangat
penting untuk dilakukan terutama di daerah pesisir, dengan periode triwulanan.
Selain itu masyarakat juga mengharapkan agar dilakukan pula sosialisasi keaslian
rupiah juga sosialisasi mengenai peran dan tugas Bank Indonesia.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ketenagakerjaan Daerah 84
Perkembangan Ketenagakerjaan Daerah
6.1 Kondisi Umum
Jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja di Ternate sampai
dengan bulan Agustus 2009 secara tahunan mengalami penurunan, serta
diikuti dengan peningkatan tingkat pengangguran terbuka. Pada posisi bulan
Agustus 2009 jumlah angkatan kerja di Ternate adalah 402 ribu jiwa atau
mengalami penurunan sebesar minus 4,71% (y-o-y) dimana jumlah angkatan kerja
pada posisi Agustus 2008 adalah 421,9 ribu jiwa.
Penurunan angkatan kerja ini, tidak didukung dengan peningkatan partisipasi
angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami penurunan,
dimana pada Agustus 2008 TPAK sebesar 65,94%, kemudian pada Agustus 2009
jumlahnya menjadi 61,98%. Dengan kondisi ini tingkat pengangguran terbuka
meningkat, dimana pada Agustus 2008 jumlahnya sebanyak 6,48%, sedangkan
pada Agustus 2009 jumlahnya menjadi 9,25%.
Gambar 6.1 Perkembangan TPT dan TPAK
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Bab VI
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ketenagakerjaan Daerah 85
6.2. Lapangan Pekerjaan Utama
Proporsi sektor primer dalam menyerap tenaga kerja secara tahunan
mengalami penurunan. Pada Agustus 2008 sektor primer mampu menyerap
sebanyak 60,92% seluruh tenaga kerja yang ada di Maluku Utara, namun pada
Agustus 2009 sektor ini hanya menyerap 57,03%.
Turunnya penyerapan tenaga kerja pada sektor primer diikuti oleh peningkatan
pada sektor sekunder dan tersier. Sektor sekunder menyerap 9,86% dari seluruh
angkatan kerja pada posisi Agustus 2009, sedangkan pada Agustus 2008
penyerapan tenaga kerja di sektor ini sebanyak 8,51%.
Pada sektor tersier, penyerapan tenaga kerja mencapai 33,11% berdasarkan posisi
Agustus 2009, sedangkan berdasarkan data Agustus 2008 penyerapan tenaga pada
sektor ini sebesar 30,57%.
Tabel 6.1 Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Ekonomi
Sektor Lapangan Pekerjaan Utama 2008 2009 Share
Agustus Agustus Agt 08 Agt 09
Primer Pertanian 233,63 207,96 59,21% 55,92%Pertambangan 6,75 4,13 1,71% 1,11%
Sekunder Industri 15,03 15,81 3,81% 4,25%Listrik, Gas dan Air 0,76 1,04 0,19% 0,28%Bangunan 17,80 19,82 4,51% 5,33%
Tersier Perdagangan 44,58 54,96 11,30% 14,78%Angkutan dan Pergudangan 25,43 30,42 6,45% 8,18%Keuangan dan Jasa Perusahaan 2,96 3,64 0,75% 0,98%Jasa Kemasyarakatan 47,63 34,10 12,07% 9,17%
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
6.3. Status Pekerjaan Utama
Proporsi sektor formal dalam menyerap tenaga kerja mengalami
peningkatan dibandingkan sektor informal. Berdasarkan posisi Agustus 2009,
sector formal mampu menyerap sebanyak 31,34% seluruh tenaga kerja, sedangkan
pada Agustus 2008 penyerapan tenaga kerja di sektor ini adalah 22,91%.
Pergeseran ini didorong oleh meningkatnya jumlah tenaga kerja yang statusnya
bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dimana. Pada Agustus 2008 tenaga kerja
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ketenagakerjaan Daerah 86
yang memiliki status tersebut sejumlah 19,17% sedangkan pada Agustus 2009
proporsinya menjadi 27,82%.
Tabel 6.2 Tenaga Kerja Bedasarkan Status Pekerjaan (Ribu orang)
Status Pekerjaan Jumlah Share
Agt 08 Agt 09 Agt 08 Agt 09
F o r m a l
Berusaha dibantu buruh tetap 14,76 13,09 3,74% 3,52% Buruh/ Karyawan/ Pegawai 75,64 103,458 19,17% 27,82%
I n f o r m a l
Berusaha sendiri 91,13 74,786 23,10% 20,11% Berusaha dibantu buruh tidak tetap 95,84 84,158 24,29% 22,63% Pekerja bebas di pertanian 13,04 16,103 3,30% 4,33% Pekerja bebas di non pertanian 7,91 17,404 2,00% 4,68% Pekerja tak dibayar 96,24 62,886 24,39% 16,91%
Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, diolah
Salah satu hal yang positif adalah berkurangnya proporsi tenaga kerja yang memiliki
status pekerja tak dibayar, dari jumlah 24,39% pada Agustus 2008 menjadi 16,91%
pada Agustus 2009.
6.4. Upah
Kesenjangan upah di Provinsi Malut pada tahun 2009 mengalami
peningkatan. Upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan untuk Maluku Utara
pada tahun 2009 adalah Rp 770.000,00 sedangkan kebutuhan hidup layak (KHL)
pada tahun 2009 adalah Rp 1.520.000,00. Dengan demikian terdapat kesenjangan
pendapatan sebanyak Rp. 750.000,00. Angka ini lebih tinggi dibandingkan kondisi
tahun 2008, dimana UMP yang ditetapkan adalah Rp 700.000,00 dan KHL sebesar
Rp 1.090.127,00 sehingga kesenjangan upah sebesar Rp 390.127,00.
Kajian Ekonomi Regional Provinsi Maluku Utara
Ketenagakerjaan Daerah 87
Gambar 6.2. Perkembangan UMP dan KHL
Sumber: Depnakertrans, diolah
Kesenjangan upah di Malut pada tahun 2009 merupakan yang tertinggi jika
dibandingkan terhadap provinsi lain yang ada di Indonesia. Provinsi yang
memiliki kesenjangan pendapatan terendah adalah Banten, dimana UMP yang
ditetapkan adalah Rp 917.500,00 dan KHL sebesar Rp 917.638,00 sehingga
kesenjangan yang terjadi sebesar Rp 138,00. Provinsi yang pada tahun 2009
memiliki UMP diatas KHL adalah Sumatera Utara (Rp 49.876,00), Riau khususnya di
daerah luar kepulauan Riau dan Batam (Rp 925.000,00), dan Sulawesi Utara (Rp
65.769,00). Secara historis nilai UMP Sumatera Utara dan Sulawesi Utara memang
selalu berada diatas KHL.
Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara
Prospek Perekonomian Daerah 88
Prospek Perekonomian Daerah
7.1 Prospek Pertumbuhan Ekonomi
Perkembangan ekonomi di Maluku Utara pada triwulan IV-2009 searah dengan
perkiraan yang dibuat Bank Indonesia Ternate pada kajian ekonomi regional
triwulan sebelumnya. Realisasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi adalah sebesar
9,06% (y-o-y), atau berada pada tingkat proyeksi optimis. Dengan melihat
kecenderungan dan arah perekonomian kedepan, pada triwulan I-2010
perekonomian Maluku Utara diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar
8,4% ± 1% (y-o-y). Beberapa hal yang melandasi hal ini adalah kondisi politik
nasional yang cenderung kurang stabil, konsentrasi daerah yang akan tertuju ke
pilkada dan naiknya harga minyak dunia.
Kondisi ini sejalan dengan ekspektasi masyarakat ke depan, dimana hasil survei
kegiatan dunia usaha triwulan IV-2009 menunjukan bahwa pada triwulan I-2010,
kegiatan usaha diperkirakan masih akan tumbuh meskipun mengalami perlambatan
dibandingkan triwulan sebelumnya.
Hal lain yang melatarbelakangi turunnya angka ekspektasi kegiatan usaha adalah
pemindahan kegiatan pemerintah provinsi ke ibukota baru di Sofifi. Kepindahan
yang dimulai pada awal tahun 2010 ini diperkirakan akan banyak mempengaruhi
sektor perdagangan, hotel dan restoran di Ternate. Di sisi lain, kepindahan ini bisa
membawa berkah bagi sektor pengangkutan, khususnya angkutan penyeberangan.
Di sektor pertanian, diperkirakan pada bulan Februari dan Maret akan terjadi panen
hasil bumi salah satunya pala. Produksi hasil bumi serta tanaman lain diperkirakan
juga akan membaik seiring membaiknya cuaca. Produksi nelayan juga biasanya akan
kembali meningkat pada Februari dan Maret. Hal-hal ini yang akan menjadi
penggerak tumbuhnya perekonomian.
Bab VII
Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Maluku Utara
Prospek Perekonomian Daerah 89
Selain itu sektor bangunan serta sektor listrik, gas dan air bersih yang diperkirakan
akan kembali meningkat di triwulan mendatang. Permintaan di sektor bangunan
oleh individual dan pemerintah daerah akan kembali normal. Begitu juga dengan
sub-sektor listrik. Dengan telah diperbaikinya mesin pembangkit yang rusak maka
kegiatan usaha akan kembali seperti sebelumnya.
Gambar 7.1 Ekspektasi Kegiatan Usaha
7.2 Prospek Inflasi Daerah
Pada triwulan I-2010 inflasi diproyeksikan akan berada pada tingkat 4% ± 1% (y-o-
y). Tingginya inflasi diperkirakan akan dipengaruhi oleh naiknya harga pupuk dan
bibit tanaman, naiknya harga minyak mentah dunia, serta belum jelasnya kondisi
perekonomian di tahun 2010. Namun pelaku usaha optimis dengan semakin
kompetitifnya dunia usaha di Maluku Utara serta dibukanya perdagangan bebas
dengan China, diharapkan kenaikan harga-harga akan sedikit melambat.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Tw.II-2007 Tw.III-2007Tw.IV-2007 Tw.I-2008 Tw.II-2008 Tw.III-2008 Tw.IV-2008 Tw.I-2009 Tw.II-2009 Tw.III-2009 Tw.IV-2009 Tw.I-20100
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Ekspektasi Keg. Usaha
Realisasi Keg. Usaha