NUR CHAYATI

AKUNTANSI PEMERINTAH / F0311088

RANGKUMAN MATERI KULIAH

KERANGKA KONSEPTUAL (CONCEPTUAL FRAMEWORK)

PP 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

PENDAHULUAN

Kerangka konseptual merupakan suatu konsep yang mendasasari penyusunan dan

pengembangan SAP. Hal ini sangat dibutuhkan karena sebagai acuan untuk (1) penyusunan

standar dalam melaksanakan tugasnya, (2) penyusunan laporan keuangan dalam

menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur, (3) pemeriksa dalam memberikan

pendapat tentang kewajaran atau kesesuaian laporan keuangan dengan standar, dan (4) para

pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi apakah sudah sesuai dengan

standar.

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Lingkungan operasional organisasi pemerintahan sangat berpengaruh terhadap

karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan. Ada beberapa ciri penting lingkungan

pemerintahan yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan

keuangan

1. Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan

a. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan.

b. Sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah.

c. Pengaruh proses politik.

d. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.

2. Ciri keuangan pemerintahan yang penting bagi pengendalian

a. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat

pengendalian.

b. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.

c. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian.

d. Penyusutan aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan untuk operasional.

1

PENGGUNA DAN KEBUTUHAN INFORMASI PARA PENGGUNA

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak

terbatas pada (1) masyarakat, (2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa,

(3) donatur, investor, dan kreditur, serta (4) pemerintah.

Informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah bertujuan umum untuk

memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Oleh karena itu laporan

keuangan harus disusun sesuai standar. Sehingga dapat mengakomodasi semua kebutuhan

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

PP 71 Tahun 2010 ini mengharuskan pelaporan keuangan didasarkan pada basis akrual,

yakni berdasarkan munculnya hak dan kewajiban. Karena dengan basis akrual kebutuhan

informasi mengenai posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan baik.

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan,

dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Entitas

pelaporan bertanggungjawab penuh atas pelaporan keuangan, sehingga laporan keuangan

tersebut dapat dipertanggungjawabkan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-

masing kementerian yang terkait dan satuan organisasi yang ada di pusat maupun daerah.

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang

telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan

terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas

2. Manajemen

3. Transparansi

4. Keseimbangan antargenerasi (intergenerational equity)

5. Evaluasi kinerja

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya dapat menyajikan informasi yang bermanfaat

bagi para pengguna untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik dalam bidang

2

ekonomi, sosial maupun politik. Oleh karena itu pelaporan keuangan bertujuan untuk

menyediakan informasi mengenai:

1. Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.

2. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.

3. Jumlah sumber daya ekonomi yang yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan.

4. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya untuk mencukupi kebutuhan

kasnya.

5. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber penerimaannya.

6. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pokok dalam akuntansi pemerintahan yaitu

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

3. Neraca

4. Laporan Operasional (LO)

5. Laporan Arus Kas (LAK)

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang

diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat

diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas

2. Asumsi kesinambungan entitas

3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi kualitas yang dikehendaki, oleh sebab itu

ada empat karakteristik normatif yang harus dipenuhi dalam pelaporan keuangan.

3

Empat karakteritik tersbut yaitu yaitu (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan

(4) dapat dipahami.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami

dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan

pelaporan. Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah

adalah:

1. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah menurut PP 71

Tahun 2010 adalah basis akrual.

2. Prinsip nilai historis (historical cost)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar

darin imbalan untuk memperoleh aset tersebut.

3. Prinsip realisasi (realization)

Apabila dalam akuntansi komersial menganut asas matching concept maka hal ini tidak

dapat diterapkan pada akuntansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan pendapatan dan

belanja menggunakan basis kas yang diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah

menambah atau mengurangi harta.

4. Prinsip substansi (substance over form)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dimaksudkan untuk menyajikan

dengan wajar semua transaksi sehingga semua hal yang meskipun berbeda atau tidak

konsisten peristiwanya harus dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip periodisitas (periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan dibagi melalui periode-

periode yang telah diterapkan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber

daya yang dimiliki dapat ditentukan.

6. Prinsip konsistensi (concistency)

Prinsip konsistensi dalam pelaporan keuangan entitas harus sama di setiap periode,

perubahan metode akuntansi boleh dilakukan asalkan dapat memberikan informasi yang

lebih baik dari metode sebelumnya dan hal ini harus dipaparkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan.

4

7. Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure)

Pelaporan keuangan entitas harus disajikan secara lengkap sehingga dapat digunakan

sebagai informasi oleh pengguna laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (fair presentation)

Pelaporan keuangan entitas harus disajikan secara wajar (fair presentation) sehingga

dapat dipertanggungjawabkan.

KENDALA INFORMASI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Terdapat tiga kendala utama dalam penyajian informasi yang relevan dan andal, yaitu

sebagai berikut:

1. Materialitas

2. Pertimbangan biaya dan manfaat

3. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

UNSUR LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,

belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Struktur LRA adalah (1) Pendapatan-LRA, (2) Belanja, (3) Transfer, (4)

Surplus/defisit-LRA, (5) Pembiayaan, dan (6) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

(SiLPA/SiKPA).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) melaporkan mutasi Saldo Anggaran

Lebih (SAL) yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA

3. Neraca

Neraca dalam laporan keuangan akuntansi pemerintahan terdiri dari aset, kewajiban,

dan ekuitas, dimana ekuitas merupakan surplus/defisit Laporan Operasional atau selisih

antara pendapatan dan beban akrual.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas

dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah.

5

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi,

pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran,

dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka

yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan

Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas

Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang

dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan

untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP):

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;

2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;

3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas;

4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan;

5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan;

6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi;

7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;

8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban;

10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan

Peristiwa Luar Biasa;

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian;

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

6

AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN AKUNTANSI KOMERSIAL

PENDAHULUAN

Akuntansi Pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga

pemerintahan dan lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. International

Federal of Accountant (IFAC) menamakan Akuntansi Pemerintahan dengan Akuntansi

Sektor Publik yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta Unit Pemerintah

lain yang terkait.

Akuntansi komersial merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan entitas yang

tujuan utama dari kegiatannya adalah mencari laba (profit oriented). Akuntansi perusahaan

(disebut juga dengan akuntansi komersial) digunakan oleh entitas yang laba merupakan

orientasi utamanya. Informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi digunakan

oleh entitas komersial (perusahaan) untuk mengetahui berbagai indikator kinerja keuangan

(kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba) serta posisi keuangan pada tanggal

tertentu.

PERBEDAAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH

Perbedaan antara Akuntansi Perusahaan dengan Akuntansi Pemerintahan dapat dilihat

berdasarkan:

1. Tujuan Entitas

Entitas (organisasi) pemerintah dengan perusahaan secara mendasar berbeda karena

tujuan kedua entitas tersebut berbeda. Organisasi pemerintah mempunyai tujuan nonlaba

sedangkan perusahaan justru laba merupakan tujuan utamanya. Karena perbedaan tujuan

tersebut maka:

Pada perusahaan penghitungan laba rugi (merupakan perbandingan antara pendapatan

dan biaya) selama satu perioda merupakan suatu hal yang sangat penting. Sedangkan

pada organisasi pemerintahan tidak ada penghitungan laba rugi. Pada organisasi

pemerintahan yang dilaporkan adalah surplus atau defisit berkaitan dengan perbandingan

antara anggaran terhadap realisasi anggaran serta penghitungan antara pendapatan dengan

belanja. Pada perusahaan dimungkinkan adanya penilaian kembali (revaluasi) aset,

sedangkan pada organisasi pemerintahan hal tersebut tidak diperbolehkan.

7

Pada perusahaan diterapkan konsep penyusutan, yaitu alokasi kos aset menjadi biaya

yang dinamakan dengan istilah depresiasi, deplesi, ataupun amortisasi. Namun, pada

organisasi pemerintah tidak dikenal konsep penyusutan.

Pada perusahaan terdapat prinsip penandingan yaitu menandingkan antara biaya

dengan pendapatan (maching costs against revenue) pada perioda akuntansi yang sama.

Pada organisasi pemerintahan, tidak ada prinsip penandingan.

2. Sumber Pendanaan

Struktur sumber pendanaan perusahaan dengan organisasi pemerintahan berbeda.

Sumber pendanaan perusahaan berasal dari pendanaan internal (laba ditahan dan

penjualan aset) maupun eksternal (utang bank, menerbitkan obligasi dan menerbitkan

saham). Dibandingkan dengan perusahaan, sumber pendanaan organisasi pemerintahan

tidak begitu fleksibel. Sumber pendanaan (pendapatan) pemerintah sebagian besar berasal

dari pendapatan pajak. Pendapatan pemerintah lainnya berasal dari retribusi, utang luar

negeri, obligasi pemerintah, laba yang dihasilkan oleh badan usaha (BUMN dan BUMD),

dan penjualan aset negara.

3. Pertanggungjawaban

Pola pertanggungjawaban perusahaan dengan organisasi pemerintahan berbeda.

Manajemen selaku pengelola perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana

perusahaan terutama kepada pemilik (pemegang saham) dan kreditor. Sedangkan, pola

pertanggungjawaban organisasi pemerintah bersifat horizontal maupun vertikal.

Pertanggungjawaban horisontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaan

pengelolaan dana kepada masyarakat. Sedangkan pertanggungjawaban vertikal (vertical

accountability) adalah pertanggungjawabanpengelolaan dana kepada otoritas yang lebih

tinggi dan parlemen (DPR atau DPRD).

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi perusahaan umumnya bersifat lebih fleksibel. Artinya dapat dipilih

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, struktur organisasi organisasi pemerintahan

umumnya lebih hierarkis, birokratis, dan kaku. Hal tersebut disebabkan karena fungsi,

tujuan, dan strategi kedua organisasi tersebut berbeda. Organisasi pemerintahan

mempunyai fungsi yang jauh lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan perusahaan.

5. Karakteristik Anggaran

Karakteristik anggaran perusahaan umumnya bersifat tertutup (tidak dipublikasikan)

dan merupakan rahasia perusahaan. Sedangkan, anggaran organisasi pemerintahan

bersifat terbuka dan bukan merupakan rahasia pemerintah.

8

6. Pemangku kepentingan (stakeholder)

Stakeholder suatu organisasi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi stakeholder

internal maupun stakeholder eksternal. Stakeholder organisasi pemerintahan tentunya

mempunyai cakupan lebih luas dan beragam apabila dibandingkan dengan perusahaan.

Contoh stakeholder perusahaan adalah manajemen, dewan komisaris, karyawan, kreditor,

pelanggan, pemasok, dan pemerintah. Sedangkan contoh stakeholder organisasi

pemerintah adalah lembaga-lembaga negara, partai politik, pegawai pemerintah,

masyarakat, dan badan-badan internasional (IMF dan Bank Dunia).

7. Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dan organisasi pemerintahan

berbeda. Sistem akuntansi perusahaan berbasis akrual (accrual basis) sedangkan sitem

akuntansi organisasi pemerintahan lebih banyak menggunakan basis kas (cash basis).

Organisasi pemerintahan menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan biaya,

sedangkan pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas menggunakan basis akrual.

Selain itu, organisasi pemerintahan menggunakan single entry untuk mencatat

pembukuan pada bendahara, sedangkan double entry untuk pencatatan secara

komputerisasi. Pada perusahaan, baik manual maupun terkomputerisasi menggunakan

double entry accounting system.

Perbedaan lainnya terletak pada penggunaan istilah akuntansi, seperti misalnya

expenditure dan expense. Akuntansi perusahaan menggunakan istilah biaya (expense)

yang mempunyai makna lebih sempit dibandingkan dengan istilah yang digunakan

akuntansi pemerintahan, yaitu expenditure. Ekspenditure (belanja) mencakupi biaya,

pembayaran angsuran, pelunasan utang, dan pembelian aset tetap.

Meskipun perusahaan dan organisasi pemerintahan mengenal konsep penganggaran,

namun pada perusahaan anggaran tidak termasuk dalam sistem akuntansi, sehingga dalam

akuntansi perusahaan tidak ada akun anggaran. Perbandingan antara anggaran dengan

realisasi anggaran dilakukan secara ekstracompatabel (di luar sistem). Sedangkan pada

akuntansi pemerintahan, anggaran termasuk dalam sistem akuntansi sehingga terdapat

akun anggaran. Perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara intracompatabel

(dalam pembukuan).

9

PerbedaanTujuanAkuntansi Pemerintahan

      Tidak ada perhitungan laba rugi, yang

ada hnya surplus atau defisit      Tidak revaluasi aset

      Tidak ada penyusutan aset tetap

      Perbandingan anggaran terhadap

realisasi dari pendapatan dan belanja

Akuntansi Komersial      Terdapat perhitungan laba rugi

      Dimungkinkan adanya revaluasi aset

      Adanya penyusutan aset tetap

      Perbandingan antara pendapatan dan

beban

Masalah PendapatanAkuntansi Pemerintahan

      Pendapatan tidak bersifat resolusing

artinya tidak dapat diputar lagi untuk belanja thn yad

      Sebagian pendapatan diperoleh dari

pemaksaan/icompulsory (contoh pajak)      Penerimaan pinjaman dijadikan

pendapatan

Akuntansi Komersial      Pendapatan tahun berjalan dpt

disimpan untuk digunakan pad thn yad      Pendapatan diperoleh dari pihak lain yg

sukarela membeli brg/jas      Penerimaan pinjaman dijadikan

kewajiban

Masalah BebanAkuntansi PemerintahanMenggunaqkan istilah expenditure (belanja),

dimana didalamnya termasuk :      Expense (beban/biaya)

      Pembayaran angsuran

      Pelunasan utang

      Pembelian aset tetap

Akuntansi KomersialMenggunakan istilah expense (beban/biaya)

dimana cakupannya lebih sempit daripada expenditure

Masalah Penganggaran

Akuntansi Pemerintahan      Terdapat akuntansi anggaran

(budgetory accounting)      Terdapat rekening-rekening anggaran

      Perbandingan antara nggaran dan

realisasinya dilakukan secara intrakompatable (dalam pembukuan)

Akuntansi Komersial      Tidak terdapat akuntansi anggaran

(budgetory accounting)      Tidak Terdapat rekening- rekening

anggaran      Perbandingan antara nggaran dan

realisasinya dilakukan secara ekstrakompatable (diluar pembukuan)

Masalah Kepemilikan

Akuntansi PemerintahanTidak terdapat tanda kepemilikan, yang bertindak

sebagai pemegang kebijakan adalah rakyat selaku pemegang kedaulatan tertinggi

Akuntansi KomersialTerdapat tanda kepemilikan, yang diwujudkan

dlam modal saham, pemegang saham mayoritas dapat bertindak selaku pemegang kebijakan perusahaan

10

Masalah Basis Akuntansi

Akuntansi PemerintahanBasis KAS untuk pengakuan pendapatan dan

beban, basis AKRUAL untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas

Akuntansi KomersialBasis AKRUAL baik untuk pengakuan

pendpaatan, beban, aset, kewajiban dan ekuitas (modal)

Masalah Sistem Entry yang Digunakan

Akuntansi Pemerintahan      Paralel antara SINGLE ENTRY dan

DOUBLE ENTRY      Single ENTRY untuk pencatatan

pembukuan pada bendahara      DOUBLE ENTRY untuk pencatatan

dengan komputerisasi pada Sistem Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi KomersialDOUBLE ENTRY

PERSAMAAN AKUNTANSI PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH

Meskipun sektor publik memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan sektor

swasta, akan tetapi dalam beberapa hal terdapat persamaan (Mardiasmo, 2004) yaitu:

1. Kedua sektor tersebut, yaitu sektor publik dan sektor swasta merupakan bagian integral

dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang

sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Keduanya menghadapi masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya

(scarcity of resources), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut

untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efektif dan efisien.

3. Proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, pada dasarnya sama

di kedua sektor. Kedua sektor sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan

relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian,

dan pengendalian.

4. Pada beberapa hal, kedua sektor menghasilkan produk yang sama, misalnya: baik

pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi massa,

pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan sebagainya.

5. Kedua sektor terikat pada peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang

disyaratkan.

11