KERTAS POSISI118.97.55.131/.../uploads/2018/09/KERTAS-POSISI_Final-1.pdf · 2019. 9. 25. · Kertas posisi ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menjawab ketiga pokok persoalan

KERTAS POSISI

PANDANGAN LPP RRI DALAM TIGA ISU KRUSIAL

PENYIARAN:

KELEMBAGAAN RRI (RTRI), LPKh, DAN

MULTIPLEKSING

DEWAN PENGAWAS

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

(LPP RRI) JAKARTA

2018

PENGANTAR

Eksistensi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Public Service

Broadcasting) merupakan keniscayaan di negara demokrasi yang bertujuan

merawat kebhinekaan, konektivitas informasi dan menjalankan fungsi edukasi

untuk mencerdaskan bangsa sesuai dengan tujuan nasional. Sebagai lembaga

milik negara, LPP memerlukan regulasi yang mampu memperkuat

eksistensinya.

Rancangan perubahan Undang-Undang (RUU) No. 32/2002 tentang Penyiaran,

telah dimulai sejak Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 hingga saat

ini belum selesai. Perubahan undang-undang tersebut diharapkan dapat

menyempurnakan UU No. 32/2002, terutama dalam menyikapi kejelasan

kelembagaan LPP dan perkembangan teknologi digital. Terdapat tiga isu

krusial yang mengemuka selama proses pembahasan rancangan perubahan

undang-undang yang mempengaruhi keberadaan LPP RRI, yakni (1)

kelembagaan RRI (2) model pengelolaan multiplex dan (3) isu Lembaga

Penyiaran Khusus.

Saat ini, ada wacana agar pemerintah mengeluarkan Perppu sebagai pengganti

UU Penyiaran Nomor 32/2002. Perppu tersebut diharapkan menjadi penguatan

untuk LPP, dan tidak mendegradasi posisi RRI sebagai Badan Layanan Umum

(BLU). Oleh karena itu, kami merasa penting untuk menyusun kertas posisi

dalam menyikapi ketiga isu krusial tersebut. Ada tiga tujuan utama

penyusunan Kertas Posisi ini. Pertama, mengartikulasikan aspirasi RRI terkait

dengan proses perubahan UU Penyiaran agar menjamin dan memperkuat

eksistensi Lembaga Penyiaran Publik. Kedua, menyamakan persepsi dan sikap

para pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap perlunya memperkokoh

LPP di Indonesia dalam rangka merawat kebhinekaan, konektivitas informasi

dan menjalankan fungsi edukasi untuk mencerdaskan bangsa sesuai dengan

tujuan nasional. Ketiga, menyajikan hasil kajian bagi pengambil keputusan

sehingga memiliki dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan.

Kertas posisi ini merupakan representasi pandangan dan sikap LPP RRI

terkait tiga isu tersebut. Oleh karena itu, kami berharap agar DPR dan

Pemerintah mempertimbangkan kertas posisi ini dalam menyusun draf

undang-undang ataupun PERPPU. Selain itu, kami juga berharap agar

substansi kertas posisi ini dapat dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia baik

dari kalangan akademisi, pengamat, aktivis, mahasiswa, pelajar, dan elemen

masyarakat lainnya agar mengetahui betapa pentingnya keberadaan lembaga

penyiaran publik.

Pandangan LPP RRI ini kiranya dapat menjadi salah satu pijakan bagi usaha

kita untuk memperkuat keberadaan LPP RRI sebagai pilar demokrasi di

Indonesia. Ini karena lembaga penyiaran publik yang kuat dan bisa dipercaya

akan mampu menjadi ‘penopang’ utama demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip

universal Lembaga Penyiaran Publik. Dalam konteks Indonesia, keberadaan

LPP yang kuat menjadi semakin mendesak terutama karena beragamannya

masyarakat Indonesia baik ditinjau dari sisi budaya (bahasa, adat-istiadat),

agama, dan juga pandangan-pandangan politik. Dalam kondisi ini, dibutuhkan

suatu Lembaga Penyiaran Publik yang kuat, yang mampu menaungi pluralitas

tersebut.

Jakarta, 20 Mei 2018

Ketua Dewan Pengawas LPP RRI

Mistam, S.Sos.,M.Si

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 2

C. Tujuan 3

D. Kegunaan 3

E. Metode 3

BAB II. KAJIAN TEORI: 5

URGENSI LPP DALAM SISTEM DEMOKRASI

A. Landasan Filosofi 6

B. Pengertian, Prinsip, dan Fungsi Penyiaran Publik 7

C. LPP Sebagai Ruang Publik Deliberatif 9

BAB III. TIGA ISU KRUSIAL: 11

TANTANGAN BAGI KEBERADAAN LPP

A. Model Pengelolaan Multiplex 11

B. Lembaga Penyiaran Khusus 16

C. Isu BLU untuk RRI dan TVRI 19

BAB IV. PENUTUP 25

A. Simpulan 25

B. Rekomendasi 26

DAFTAR PUSTAKA 29

PANDANGAN LPP RRI DALAM TIGA ISU KRUSIAL PENYIARAN: KELEMBAGAAN RRI (RTRI), LPKh, DAN MULTIPLEKSING

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses legislasi Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran untuk

menggantikan UU No. 32/2002 tentang Penyiaran sudah berlangsung

selama dua periode legislatif dan belum terselesaikan hingga saat ini. Hal

ini terjadi karena adanya perbedaan pendapat mengenai pilihan model

pengelolaan multiplex antara model single mux (pengelolaan multiplex

sepenuhnya oleh negara) dan model multi mux (pengelolaan multiplex

melibatkan swasta).

Berlarut-larutnya pembahasan RUU Penyiaran berimplikasi terhadap

penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, terutama masalah migrasi analog

ke digital. Hal Ini karena Indonesia sebagai bagian dari anggota ITU

(International Telecommunication Union) terikat dengan kesepakatan untuk

menjalankan digitalisasi penyiaran terestrial yang seharusnya sudah

terlaksana paling lambat Juni 2015.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemen

Kominfo) telah menetapkan bahwa pada 2018 merupakan tahap akhir

proses migrasi dari analog ke digital (fully digital) di seluruh Indonesia.

Adapun Analog Swicthed Off (ASO) dijawalkan tercapai pada 2020 (lihat

Buku Putih Digitalisasi Penyiaran TV, Kemen Kominfo, 2009). Namun,

sampai kwartal pertama 2018, proses migrasi tersebut belum dapat dimulai

karena terkendala oleh regulasi. Undang-undang Nomor 32/2002 tentang

Penyiaran meskipun dipandang demokratis, tetapi belum mengakomodasi

sistem penyiaran digital. UU Penyiaran No. 32/2002 masih bersifat analog.

Upaya Pemerintah untuk memulai program digitalisasi televisi pernah

dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika No. 22/2011, tetapi Permen tersebut dibatalkan oleh Mahkamah

Agung (MA) karena tidak memiliki payung hukum. Perubahan UU

Penyiaran 2002 sebagai inisiatif DPR diharapkan akan memecahkan

persoalan tersebut sehingga ketika proses perumusan draf RUU Penyiaran

tidak kunjung selesai menimbulkan persoalan karena menghambat

digitalisasi penyiaran di Indonesia berdasarkan kesepakatan ITU. Oleh

karena itu, tidak mengherankan jika ada wacana agar

pemerintah mengeluarkan PERPPU seandainya perubahan undang-undang

belum bisa dilesaikan dalam waktu dekat.


Perbedaan pilihan pengelolaan multiplex hanya satu diantara beberapa

persoalan yang muncul selama pembahasan perubahan undang-undang

ataupun PERPPU. Persoalan lain adalah munculnya wacana Lembaga

Penyiaran Khusus (PLKh) dalam draf perubahan Undang-Undang

Penyiaran. Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh) diperuntukkan bagi

kementerian/lembaga negara ataupun partai politik. Artinya,

kementerian/lembaga-lembaga pemerintahan dan partai politik akan

diizinkan untuk memiliki lembaga penyiaran tersendiri.

Terkait kelembagaan, Pemerintah berwacana menjadikan RRI dan TVRI

sebagai Badan Layanan Umum (BLU) meskipun Komisi 1 DPR RI dalam

prolegnas telah sepakat untuk menjadikan Radio dan Televisi Republik

Indonesia (RTRI) sebagai lembaga negara yang independen. Niatan

pemerintah untuk menjadikan RRI dan TVRI sebagai BLU semakin kuat

sehubungan dengan munculnya pemikiran untuk menerbitkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) bidang penyiaran jika

proses legislasi mengalami kemacetan (Kompas, 18 Mei 2018). Ini karena

substansi Perppu sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah, dan proses

penyusunannya tidak berlangsung secara terbuka seperti undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran

Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) memandang penting

untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap tiga isu sebagaimana

dipaparkan di atas dalam bentuk kertas posisi (position paper). Kertas posisi

ini diharapkan dapat menjadi referensi para pemangku kepentingan dan

pengambil keputusan dalam merancang dan merumuskan sistem penyiaran

di Indonesia, terutama terkait dengan lembaga penyiaran publik.

B. Rumusan Masalah

Guna memudahkan proses kerja, kiranya perlu dirumuskan permasalahan.

Adapun rumusan permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Apakah BLU menjadi alternatif kelembagaan yang tepat bagi LPP

RRI?

2. Apakah BLU sesuai dengan visi LPP RRI untuk menjadi lembaga

penyiaran yang terpercaya dan mendunia? Seberapa kuat BLU dapat

menjamin independensi RRI sebagai lembaga penyiaran publik?

3. Model pengelolaan multiplex manakah yang tepat untuk diterapkan di

Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Republik Indonesia: single

mux ataukah multi mux?

4. Apa implikasi kehadiran LPKh dalam sistem demokrasi yang tengah

dibangun oleh Bangsa Indonesia, termasuk implikasinya bagi LPP RRI

dan LPP TVRI? Lalu, bagaimana bentuk kelembagaannya jika benar-

benar dibentuk LPKh?


C. Tujuan

Kertas posisi ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut.

1. Menjawab ketiga pokok persoalan sebagaimana dipaparkan di atas

melalui kajian yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademik.

2. Mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan RRI yang oleh UU No.

32/2002 dinyatakan sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP)

independen sehingga harus tetap dijamin dan diperkuat dalam UU

Penyiaran baru.

3. Menyediakan bahan referensi bagi para pemangku kepentingan

terutama terkait dengan pengelolaan multipleks dalam sistem

penyiaran digital, keberadaan LPKh, dan kelembagaan RRI (RTRI).

D. Kegunaan

Adapun manfaat adanya kertas posisi ini adalah sebagai berikut.

1. Menjadi rujukan dalam pembentukan persepsi yang sama antara DPR,

Pemerintah, LPP RRI, masyarakat sipil, maupun pemangku

kepentingan (stakeholders) lainnya mengenai model pengelolaan

multiplex, isu LPKh dalam RUU Penyiaran, dan wacana pembentukan

BLU untuk RRI/TVRI.

2. Sebagai panduan dalam pembentukan kesamaan pandangan dan sikap

seluruh insan LPP RRI mengenai pentingnya mengawal proses

legislasi RUU Penyiaran agar sesuai dengan kepentingan RRI sebagai

LPP dan untuk kepentingan NKRI serta untuk memperkuat demokrasi

di Indonesia.

3. Sebagai dasar pijakan perjuangan UU Penyiaran baru yang sesuai

dengan aspirasi masyarakat dan para angkasawan RRI.

E. Metode

Untuk merumuskan kertas posisi ini, digunakan beragam metode

(triangulasi), yang mencakup kajian-kajian pustaka, kajian tekstual yuridis,

dan diskusi intensif terbatas dengan beberapa narasumber yang menguasai

bidang tersebut. Diskusi-diskusi itu telah dilakukan oleh RRI dengan

berbagai kesempatan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi publik.


BAB II. KAJIAN TEORI:URGENSI LPP DALAM

SISTEM DEMOKRASI

Keberadaan lembaga penyiaran publik dalam sistem demokrasi sangat penting,

dan bahkan menjadi suatu keharusan. Sistem demokrasi membutuhkan berita

dan informasi yang akurat, mencerahkan, dan objektif. Hal ini tidak bisa

dipenuhi dengan baik oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran

pemerintah (goverment broadcasting) (Seneviratne, 2006).

Lembaga penyiaran swasta menempatkan penonton sebagai konsumen, bukan

sebagai warga negara (Croteau dan Hoyness, 2006). Oleh karena itu, lembaga

penyiaran swasta hampir selalu melayani kelompok yang bisa membayar

dengan lebih baik sehingga tidak mungkin muncul kesetaraan dalam layanan.

Singkatnya, menurut Kellner (1990), lembaga penyiaran swasta cenderung

ditentukan oleh the logic of accumulation and exclusion (Hidayat, 2002).

Akibatnya, cenderung mengangkat isu-isu yang tidak bertentangan dengan

kepentingan korporasi dalam konteks akumulasi modal. Di Indonesia, beberapa

studi menunjukkan bahwa lembaga penyiaran swasta digunakan oleh

pemiliknya untuk kepentingan politik praktis (Rianto dkk, 2014) sehingga

menciptakan produk jurnalisme yang tidak objektif dan bias (Wicaksono dkk,

2015; Siregar dkk, 2014; Masduki dkk, 2014; Heychael dan Dona, 2014).

Lembaga penyiaran pemerintah (goverment broadcasting), di sisi lain, mungkin

akan bertindak sebagai penjamin kepentingan publik, tetapi kepentingan itu

didefinisikan oleh pemerintah (Seneveratne, 2006). Hal ini membuat lembaga

penyiaran pemerintah lebih sering melayani kepentingan kekuasaan daripada

kepentingan publik. Pada masa Orde Baru, misalnya, lembaga penyiaran

pemerintah digunakan untuk melayani dan melanggengkan kekuasaan dengan

cara membiaskan berita dan informasi (Lihat Sudibyo, 2004; Kitley, 2001). Oleh

karenanya, pada saat itu lembaga penyiaran pemerintah tidak bisa dipercaya

untuk menampilkan informasi yang benar, jujur, dan akurat, yang semata-

mata diorientasikan untuk kepentingan publik.

Uraian berikut akan memaparkan keberadaan lembaga penyiaran publik baik

ditinjau secara filosofis dan teori lembaga penyiaran publik, termasuk di

dalamnnya kajian mengenai hakikat dan fungsi lembaga penyiaran publik.

Paparan ini dimaksudkan untuk memberikan penjernihan secara teori konsep

lembaga penyiaran publik dalam sistem demokrasi yang dalam konteks

Indonesia belum banyak dipahami. Padahal, keberadaan LPP sangat strategis

dalam sistem demokrasi.


A. Landasan Filosofi

Dalam perspektif konstitusi negara, keberadaan LPP adalah ‘sarana’ yang

harus disediakan oleh negara sebagaimana pembangunan infrastruktur,

pembangunan sarana pendidikan ataupun kesehatan, dalam rangka meraih

tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Ada empat tujuan didirikannya negara Indonesia, yakni melindungi segenap

Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, kehadiran LPP

penting bagi negara untuk mewujudkan tujuan negara, terutama dalam

kerangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) memberikan jaminan hak-hak

berkomunikasi warga negara melalui Pasal 28 E dan F. Pasal 28 E ayat (3)

menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” sedangkan Pasal 28F

menyatakan, “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh

informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta

berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia.”

Pasal 28 E dengan jelas memberikan jaminan bagi kebebasan berpendapat

setiap warga negara. Kebebasan, dalam hal ini, bersifat eksistensial (bebas

untuk) dan sosial (bebas dari) (lihat Rianto, 2017; Berlin, 2004; Magnis-

Suzeno, 1987). Agar masyarakat terjamin haknya dalam mengeluarkan

pendapat maka negara harus menghilangkan hambatan-hambatan untuk

berlakunya kebebasan itu atau mempromosikan saluran-saluran yang

memungkinkan warga negara mendapatkan kebebasan tersebut. Salah satu

upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan saluran media yang

tidak terikat pada kepentingan komersial dan kekuasaan. Lembaga

penyiaran komersial akan memberikan keistimewaan kepada pemilik modal

(lihat Herman dan Chomsky, 1988), sedangkan lembaga penyiaran

pemerintah memberikan keistimewaan kepada elit politik dan pemerintah.

Jika lembaga penyiaran swasta menjadikan masyarakat sebagai konsumen,

maka lembaga penyiaran pemerintah menjadikan masyarakat sebagai

sasaran propaganda. Keduanya, pada akhirnya, menghambat kebebasan

berpendapat karena menciptakan ketimpangan dalam akses dan

menghambat masyarakat pada umumnya, kelompok-kelompok kepentingan,

dan partai politik untuk menyuarakan pendapatnya. Di sinilah, lembaga

penyiaran publik menjadi sangat relevan karena orientasi kepublikannya,

yang tidak terikat pada kepentingan modal dan kekuasaan. Ini sesuai pasal

4 PP No.12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik


Indonesia (LPP RRI) bahwa RRI mempunyai tugas memberikan pelayanan

informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta

melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan

masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seturut dengan Pasal 28E, Pasal 28F menegaskan hak berkomunikasi warga

negara untuk mengembangkan kehidupan sosialnya. Dalam perspektif masa

kini, keberadaan Pasal 28F ini merupakan lompatan penting jauh ke depan

karena menempatkan komunikasi dan informasi sebagai bagian penting tak

terpisahkan dari proses perkembangan manusia. Dengan kata lain,

komunikasi ditempatkan sebagai kebutuhan pokok yang sama pentingnya

dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan di mana kegagalan dalam

pemenuhannya akan menghambat perkembangan manusia. Oleh karena itu,

tugas negara adalah menjamin bahwa warga negara bisa mendapatkan

informasi yang objektif, akurat, dan mencerdaskan. Tugas negara tersebut

hanya mungkin dilaksanakan jika keberadaan lembaga penyiaran publik

terjamin dan kuat.

B. Pengertian, Prinsip, dan Fungsi Penyiaran Publik

Lembaga penyiaran publik adalah organisasi penyiaran publik yang

berbicara kepada setiap orang sebagai warga negara, dan bukannya sebagai

konsumen (lihat Gazali, 2002). Para broadcaster lembaga penyiaran publik

mendorong akses dan partisipasi dalam kehidupan publik (Monitoring

Report, 2005). Mereka mengembangkan pengetahuan, memperluas

cakrawala, dan menyediakan pemahaman yang lebih baik bagi warga negara

mengenai diri mereka melalui pemahaman yang baik atas dunia dan

lainnya. Lembaga layanan siaran publik mempunyai kewajiban yang

didasarkan pada tiga prinsip utama, yakni: (1) kebijakan program siaran

yang disesuaikan dengan public service broadcasting; (2) informasi yang

akurat dan imparsial; serta (3) akses universal (Monitoring Report,

2005). Broadcasting Research Unit BBC merumuskan prinsip-prinsip

universal lembaga penyiaran publik sebagai berikut.

1. Bisa diakses secara universal (secara geografis)

2. Daya tarik universal, yakni memenuhi kepentingan dan selera

khalayak

3. Memberikan perhatian lebih kepada minoritas

4. Memberikan kontribusi pada pembentukan dan penguatan identitas

nasional dan komunitas

5. Menjaga jarak dari berbagai kepentingan (vested interest)

6. Pendanaan bersumber dari publik melalui iuran siaran (lisence fee)

7. Mengutamakan kualitas program siaran dibandingkan kuantitas

8. Menyediakan pedoman yang memberikan kebebasan kepada para

pembuat program (programme makers).


Di negara-negara demokrasi, public service broadcasting diperlukan untuk

melakukan hal-hal berikut.

1. Siaran yang independen, akurat, imparsial, berimbang, dan

menyajikan berita maupun informasi yang objektif.

2. Mendorong keberagaman program dan sudut pandang

3. Menyiarkan siaran berita tertentu secara proporsional

4. Mengutamakan penyiaran budaya, artistik, mendidik, kelompok

minoritas, agama, program siaran anak-anak dan hiburan

5. Memromosikan budaya dan nilai-nilai lokal

6. Memproduksi dan menyiarkan program yang relevan untuk semua

wilayah negara

7. Menyediakan siaran gratis untuk pengumuman-pengumuman

kepentingan publik seperti kesehatan, keselamatan berkendara/lalu

lintas, dan pesan-pesan penting dari otoritas negara (Monitoring

Report, 2005).

Agar lembaga penyiaran publik dapat memenuhi perannya maka harus

independen dari negara. Independensi itu mencakup tiga hal pokok, yakni

sebagai berikut (Monitoring Report, 2005).

1. Independensi dalam hal keuangan

Pembiayaan sangat menentukan independensi lembaga penyiaran

publik. Subsidi dari negara dilihat sebagai model yang tidak menjamin

independensi lembaga penyiaran publik dan menciptakan

ketergantungan. Iuran (license fee), di sisi lain, dianggap sebagai model

ideal pembiayaan lembaga penyiaran publik sejauh terdapat

transpransi dan akuntabilitas dalam menggunakan dana publik. Iuran

dibayarkan oleh para pemilik radio dan televisi, dan lebih menjamin

independensi lembaga penyiaran publik. Namun, iuran sering

menimbulkan pertanyaan ketika bentuk-bentuk iuran tidak disertai

standar kualitas yang tinggi, program siaran yang terlalu umum, dan

tidak berbeda dengan lembaga penyiaran swasta.

2. Independensi dalam manajemen

Manajemen lembaga penyiaran publik seharusnya bebas dari

intervensi politik dan pemerintahan karena hal itu akan mengganggu

independensi. Pemilihan para pengelola lembaga penyiaran publik

sering kali dilemahkan oleh pertengkaran politik, dan, sebagai

hasilnya, kecurigaan terhadap intervensi politik sangat tinggi. Oleh

karena itu, jika lembaga penyiaran publik ingin independen, maka

seyogianya ia independen dalam pengelolaan dan tidak mendapatkan

tekanan atau intervensi dari kekuatan politik yang mengganggu upaya

untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik yang independen.


3. Independensi dalam kebijakan redaksional.

Independensi dalam kebijakan redaksional sangat terkait erat dengan

independensi dalam hal keuangan dan manajemen. Tanpa pembiayaan

yang memungkinkan lembaga penyiaran publik melaksanakan

investigasi, dan laporan berita yang mendalam, dan menghasilkan

program-program berkualitas tinggi, atau struktur manajemen yang

dijamin kebal terhadap tekanan-tekanan dari luar, independensi

editorial tidak akan dapat diraih (Monitoring Report, 2005). Para

broadcaster lembaga penyiaran publik biasanya beroperasi dengan

suatu standar editorial dan petunjuk produksi yang ditujukan untuk

memastikan program siaran berkualitas tinggi, akurat, dan berita

yang tidak bias. Standar ini dilengkapi dengan mekanisme pengaturan

sendiri dan kode etik.

C. LPP Sebagai Ruang Publik Deliberatif

Demokrasi deliberatif mengacu pada prosedur formasi opini dan aspirasi

secara demokratis (Hardiman, 2009a). Dalam proses pembentukan opini

seluruh gagasan atau opini saling “beradu” sehingga masing-masing pihak

mengajukan klaim dan argumentasi rasional. Ujung dari perdebatan itu

adalah terciptanya konsensus. Inilah demokrasi deliberatif yang

dibayangkan oleh Jurgen Habermas. Dalam konteks Indonesia, diskusi

diliberatif yang diharapkan akan memunculkan konsensus pada dasarnya

adalah musyawarah mufakat. Dengan demikian, lembaga penyiaran publik

tidak saja mampu mendorong diskusi yang rasional dan nalar, tetapi juga

mampu membangun identitas ke-Indonesia-an dengan menekankan prinsip-

prinsip musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan.

Proses deliberatif atau musyawarah mufakat akan terjadi jika ada ruang

publik yang bebas dari intervensi kekuasaan politik (partai dan negara) dan

ekonomi (keuntungan) (Hardiman, 2009a). Ruang publik yang bebas dari

kepentingan politik dan ekonomi itu memungkinkan setiap warga negara

(citizen) mendiskusikan persoalan-persoalan publik secara rasional, tanpa

takut mendapatkan tekanan dari pihak manapun. Jika ini terjadi maka

akan memperkokoh integritas masyarakat dan negara. Ini karena rasio,

moral, dan demokrasi berhubungan timbal balik secara setara dalam

komunikasi diskursif mengenai kehidupan bersama secara politis

(Hardiman, 2009b).

Lembaga penyiaran publik menyediakan ruang publik deliberatif dengan

memberikan akses kepada seluruh warga negara secara setara (equal). Ini

sangat mungkin dilakukan karena lembaga penyiaran publik tidak terikat

pada tujuan komersial perusahaan ataupun tujuan politik kekuasaan.

Muppidi (2006) mengemukakan bahwa di tengah dominasi perusahaan

transnasional dan menurunnya kapasitas negara bangsa, lembaga


penyiaran publik mempunyai kapasitas untuk bertindak sebagai watchdog

komunitas dan menyediakan forum untuk publik aktif dan berpartisipasi.

Lembaga penyiaran publik menghadirkan suara-suara dan sudut pandang

yang berbeda dalam mendiskusikan masalah-masalah bersama. Hal itulah

yang kemudian menjadi cikal bakal bagi terwujudnya demokrasi deliberatif

sebagaimana dibayangkan oleh Jurgen Habermas (Hardiman, 2009b).


BAB III. TIGA ISU KRUSIAL: TANTANGAN

BAGI KEBERADAAN LPP

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam kertas posisi ini, terdapat tiga hal

yang hendak dibahas secara mendalam. Ketiga isu tersebut adalah (1) Bentuk

kelembagaan LPP RRI (2) model pengelolaan multiplex dalam digitalisasi

penyiaran terestrial, (3) keberadaan Lembaga Penyiaran Khusus, Bab ini akan

memaparkan sudut pandang RRI dalam melihat ketiga isu penting tersebut.

Paparan dilakukan berdasarkan data hasil kajian atas dokumen terkait seperti

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan produk regulasi lainnya. Selain

itu, fakta empiris di lapangan juga menjadi bahan untuk melakukan kajian.

Adapun rujukan yang digunakan untuk memudahkan permasalahan ini adalah

konseptualisasi mengenai penyiaran publik secara universal. Hasil kajian

selengkapnya disajikan di bawah ini.

A. Model Pengelolaan Multiplex

Digitalisasi penyiaran terestrial melahirkan model bisnis yang memiliki

karakteristik berbeda dengan sistem penyiaran analog. Ini membawa

konskuensi pada perlunya model penyelenggaraan penyiaran yang berbeda

dibandingkan dengan sistem analog, yakni dilakukannya pemisahan antara

penyelenggara isi siaran (content provider) dengan penyelenggara saluran

(channel provider) atau yang lebih dikenal dengan istilah penyelenggara

multiplex. Namun, gagasan untuk memisahkan kedua jenis penyelenggara

ini tidak mudah karena adanya tarik-menarik berbagai pihak yang

dilatarbelakangi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Terkait dengan permasalahan pengelolaan multiplex, bagian ini

dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan “model pengelola multiplex

manakah yang tepat untuk diterapkan di Indonesia sesuai dengan amanat

Undang-Undang Republik Indonesia: single mux ataukah multi mux?

Selanjutnya, model mana yang lebih mendukung sistem demokrasi di

Indonesia?. Disamping itu, di era digitalisasi penyiaran, Indonesia

diharapkan tidak hanya sekedar sebagai pengguna produk-produk teknologi

penyiaran digital buatan luar negeri, tapi juga mampu memproduksi sendiri

alat-alat tehnologi penyiaran digital, sehingga Indonesia tidak hanya

sebagai negara tujuan pasar produk luar negeri.


1. Model Bisnis Sistem Penyiaran Digital

Migrasi dari penyiaran televisi analog ke penyiaran televisi digital

terestrial membawa konskuensi pada perubahan model bisnis

penyiaran. Jika dalam model analog sebuah stasiun penyiaran diberi

kewenangan untuk mengelola aspek isi siaran sekaligus teknologi

penyebarluasannya (frekuensi), maka pada model digital dipilah

menjadi dua, yakni (1) penyelenggara program (content povider), dan (2)

penyelenggara saluran/jaringan penyebarluasan program (channel

provider) atau yang lebih populer disebut multipleker (lihat Wibawa

dkk, 2010; lihat juga Buku Putih Digitalisasi Penyiaran, 2009).

Penyelenggara program bisa diisi oleh siapa saja yang mampu

menyediakan isi siaran. Lembaga penyiaran yang sudah ada saat ini

dengan sendirinya dapat menjadi penyelenggara program. Demikian

pula, rumah-rumah produksi (production houses) dapat bermigrasi

menjadi penyelenggara program/konten. Syarat utama yang harus

dimiliki oleh penyelenggara isi siaran (content) adalah kemampuan

memproduksi program-program yang berkualitas sehingga mampu

bersaing di pasaran. Sementara itu, untuk proses penyiarannya,

penyelenggara content harus bekerja sama dengan penyelenggara

saluran atau multiplexer dengan sewa/membeli saluran. Ini berbeda

dengan penyelenggara multiplex. Untuk menjadi penyelenggara

multiplex, pihak yang bersangkutan harus memiliki modal finansial

yang besar karena bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur

teknologi pemancarluasan. Oleh karena itu, tidak semua lembaga

penyiaran yang ada saat ini dapat menjadi penyelenggara multiplex. Ini

karena untuk dapat menjadi penyelenggara multiplex persyaratan yang

dibutuhkan tidak hanya kemampuan finansial, melainkan juga harus

ada mandat dari negara mengingat frekuensi merupakan kekayaan

alam yang dimiliki oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, meskipun suatu pihak

memenuhi kecakapan dan modal finansial besar, tetapi jika negara tidak

memberikan mandat maka yang bersangkutan tidak dapat menjadi

penyelenggara multiplex.

Secara konstitusional, pemegang mandat untuk pengelolaan frekuensi

adalah negara. Dalam wacana digitalisasi penyiaran, pengelolaan

multipleks ini dibedakan atas dua bentuk, yakni single mux dan multi

mux. Jika dalam pengelolaan multiplex pihak negara menanganinya

sendiri tanpa melibatkan pihak lain (swasta) maka disebut menerapkan

model single mux atau pengelola tunggal. Namun, apabila pengelolaan

multiplex tidak hanya ditangani oleh negara, melainkan juga

melibatkan pihak swasta, maka disebut model multi mux.


Sejauh ini, tidak ada ketentuan internasional yang mengikat bahwa

suatu negara harus menerapkan jenis pengelolaan multiplex secara

single mux atau multi mux. Di sejumlah negara maju, Eropa misalnya,

lebih banyak menerapkan model multi mux. Di Jerman, Perancis, dan

beberapa negara lain menggunakan model pengelolaan multi mux.

Penunjukkan pengelola multimux ini dilakukan oleh regulator

independen–sejenis Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)–yang dilakukan

dengan kriteria ketat dan transparan (lihat Rianto dkk, 2012). Di

Perancis, misalnya, penunjukkan penyelenggara multiplex dilakukan

oleh Conseil Superieur de l’Audiovisuel (CSA). Lembaga ini melakukan

seleksi yang sangat ketat terhadap pengajuan izin siaran digital.

Pengelola multipleks diselenggarakan oleh operator multipleks

ditetapkan atau ditunjuk oleh broadcaster yang ada dalam kelompok

multipleks tersebut. Sementara di Inggris, pengelola multipleks dengan

penyelenggara siaran terpisah (Rianto dkk, 2012: 125-126).

Pertanyaannya kemudian, untuk Indonesia, model manakah yang ideal

apakah menggunakan single mux ataukah multi mux?

Untuk menentukan pilihan tersebut, ada dua faktor utama yang harus

menjadi bahan pertimbangan. Pertama, konstitusi (UUD NRI 1945).

Dalam hal ini, bagaimana konstitusi memberi amanat pengelolaan

sumber daya alam yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Kedua, daya

dukungnya atas demokratisasi penyiaran yang telah berjalan. Pilihan

atas model yang mana pun pada prinsipnya harus mampu mendukung

sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, para pembuat undang-undang

(penyiaran) harus mampu melihat ke depan, yakni sistem mana yang

dapat menjamin terlaksananya demokrasi di Indonesia secara

substansial?

2. Amanat Konstitusi

Pasal 33 UUD NRI 1945 telah mengamanatkan pengelolaan kekayaan

negara. Pasal 33 ayat (2) menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang

penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak

dikuasai oleh negara.” Sementara itu, pasal 33 ayat (3) menyatakan,

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran

rakyat.”

Berdasarkan pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) di atas, para pendiri bangsa

telah meletakkan dasar pemikiran demokrasi ekonomi sebagai upaya

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem

demokrasi ekonomi, peran negara dibutuhkan, dan tidak akan

melepaskan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Persoalannya apakah

frekuensi masuk kategori kekayaan alam dan merupakan cabang

produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang

banyak sesuai dengan maksud Pasal 33 ataukah tidak?


Dalam sistem ekonomi modern, frekuensi merupakan kekayaan alam

yang dapat menghasilkan triliyunan rupiah per tahun. Oleh karena itu,

pengelolaan frekuensi seyogianya berada di tangan negara agar

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Dengan merujuk Pricewaterhouse Coopers (PwC), The Jakarta Post

daring (4 Agustus 2017) melaporkan bahwa televisi akan tetap menjadi

media iklan paling utama hingga 2021. Televisi akan menyedot sekitar

53.8% pada 2021 naik dibandingkan 2016 sebesar 53.26%. Itu belum

termasuk belanja iklan radio. Padahal, pada 2017, menurut laporan AC

Nielsen, total belanja iklan mencapai 145 triliun, dan pemerintah (dalam

hal ini Kementerian Kesehatan) menjadi salah satu lembaga dengan

total belanja iklan terbesar, yakni 702 milyar. Ini menunjukkan betapa

besarnya nilai ekonomi frekuensi siaran di Indonesia. Oleh karena itu,

frekuensi untuk penyelenggaraan siaran sangat jelas merupakan cabang

produksi yang penting bagi negara bukan hanya nilai ekonomisnya, tapi

juga kemampuannya dalam mempengaruhi pembentukan opini publik,

membentuk karakter dan budaya bangsa, dan kesejahteraan dalam

bentuk perasaan gembira, nyaman, dan aman. Apabila frekuensi yang

jumlahnya terbatas tersebut digunakan untuk menyajikan isi siaran

yang tidak mendidik, tidak mencerahkan, tidak menyajikan informasi

yang akurat dan objektif dengan sendirinya akan menjauhkan

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, tujuan negara

sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yang

diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa sulit terwujud. Oleh karena itu,

mengingat penyelenggaraan penyiaran televisi digital secara terestrial

masih menggunakan frekuensi sebagai kekayaan alam, maka dengan

sendirinya ketentuan yang dibuat untuk itu tunduk pada amanat Pasal

33 konstitusi kita. Dengan demikian, pengelolaan multiplex sudah

seharusnya menggunakan model single mux yang operasionalisasi bisa

diserahkan kepada Lembaga Penyiaran Publik.

3. Kegagalan Pasar

Secara empiris, praktik penyelenggaraan penyiaran swasta selama 15

tahun masa berlakunya UU Penyiaran No.32/2002 gagal mewujudkan

demokratisasi penyiaran yang ditandai adanya keberagaman

kepemilikan (diversity of ownership), keberagaman isi siaran (diversity

of content), dan keberagaman suara (diversity of Voices). Jagat siaran

televisi Indonesia pada akhirnya hanya dikuasai oleh sejumlah televisi

swasta Jakarta yang kepemilikannya ada di tangan beberapa orang

(lihat Nugroho dkk, 2012). Amanat UU 32/2002 untuk mewujudkan

Sistem Siaran Berjaringan (SSJ) gagal dilaksanakan sehingga semakin

memperkokoh dominasi televisi swasta Jakarta atas

Indonesia (Armando, 2011). Setiap tahunnya, lebih dari 50% anggaran

iklan mengalir deras hanya ke televisi siaran Jakarta, sementara

sisanya baru dikucurkan untuk berbagai jenis media lainnya. Selain itu,


televisi swasta Jakarta juga masih mendapatkan rembesan APBN dari

instansi pemerintahan yang melakukan blocking time maupun iklan

layanan masyarakat untuk sosialisasi program pembangunan.

Kegagalan mewujudkan demokratisasi penyiaran selama 15 tahun

terakhir jangan sampai terulang pada era digitalisasi. Upaya mencegah

terulangnya pengalaman pahit tersebut akan dapat terwujud jika

dilakukan pemisahan antara penyelenggara program dengan

penyelenggara multiplex. Hal itu berarti pilihan atas model pengelola

multiplex yang paling tepat adalah single mux. Pilihan ini dimaksudkan

untuk memutus mata rantai keruwetan tata kelola penyiaran di

Indonesia akibat tidak ditegakkannya UU 32/2002 sehingga

memberikan kemanjaan pada televisi swasta Jakarta.

Praktik penyelenggaraan penyiaran selama 15 tahun terakhir

membuktikan bahwa dominasi penyiaran swasta ternyata tidak cukup

mendukung proses terwujudnya demokrasi secara substansial, gagalnya

mewujudkan demokratisasi penyiaran karena gagal mewujudkan

diversity of ownershif, diversity of content, dan diversity of voices. Oleh

sebab itu, pilihan model single mux akan sangat sesuai dengan spirit

demokratisasi penyiaran. Pilihan itu tidak menutup kemungkinan

bahwa suatu ketika nanti, jika sistem penyiaran sudah tertata dengan

baik, maka pilihan model pengelola multiplex dapat ditinjau kembali

sesuai dengan kebutuhan zaman.

4. Pengelolaan Multiplex sebagai Sumber Pembiayaan LPP

Pembiayaan melalui APBN yang diberikan kepada RRI dan TVRI masih

jauh dari ideal guna membiayai lembaga penyiaran publik yang kuat.

Negara sering kesulitan karena APBN yang terbatas di tengah

kebutuhan pembangunan yang besar. Oleh karena itu, penerapan model

single mux oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) akan menjadi solusi

untuk mengatasi problem pembiayaan LPP. Apabila proses bisnis

penyelenggara saluran ditangani oleh LPP, maka seluruh pemasukan

yang diperolehnya akan menjadi sumber pembiayaan LPP sehingga

tidak tergantung sepenuhnya pada APBN. Bahkan, dalam jangka

panjang, RRI (RTRI) akan independen dari sisi keuangan, dan ini akan

berdampak positif bagi independensi LPP.

5. Monopoli Negara bagi Sumber Daya Langka Sah

Secara yuridis, terdapat peraturan perundangan yang memberikan

kewenangan tunggal kepada negara untuk menjadi penyelenggara

layanan publik, terutama jika berkaitan dengan hal-hal yang sangat

strategis dan vital. Misalnya, dalam hal penyelenggaraan pelayanan

navigasi penerbangan, negara memberikan kewenangan tunggal kepada

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

(LPPNPI). Kewenangan tersebut diatur melalui UU No.1/2009 dan PP


No. 77/2012. Kewenangan yang diberikan negara kepada LPPNPI

tersebut dapat menjadi rujukan untuk menetapkan kebijakan bahwa

dalam pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terestrial sebaiknya

menerapkan model pengelola single mux.

B. Lembaga Penyiaran Khusus

Draf RUU Penyiaran yang dirumuskan oleh Komisi I DPR RI memunculkan

niatan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh) yang dapat

dimiliki oleh lembaga-lembaga negara ataupun partai politik. Ini telah

menimbulkan polemik di masyarakat sipil, terutama yang menolak

kehadiran LPKh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khusus berarti khas, tidak

umum, atau istimewa. Dengan demikian, penyebutan lembaga penyiaran

khusus dalam draf RUU tidaklah tepat. Ini karena lembaga penyiaran yang

didirikan dan dimiliki oleh kementerian, pemerintah daerah, dan atau juga

partai politik tidaklah istimewa atau luar biasa. Sebaliknya, ia hanyalah

bagian dari lembaga penyiaran pemerintah atau bentuk lain dari lembaga

penyiaran partisan ketika didimiliki oleh partai politik.

Lembaga penyiaran pemerintah adalah lembaga penyiaran yang didirikan

oleh pemerintah, untuk menjalankan visi dan misi yang ditetapkan oleh

pemerintah dengan peran supervisi atau evaluasi terdapat pada, atau

dijalankan sepenuhnya oleh pemerintah, atau oleh departemen/institusi

tertentu yang ditunjuknya yang merupakan bagian struktural dari

pemerintah tersebut (Gazali, 2002). Dengan demikian, jika LPKh

merupakan unit penyelenggara penyiaran lembaga pemerintahan, maka

dapat dikatakan sebagai lembaga penyiaran pemerintah. Jika ini terjadi,

maka kita akan kembali pada era Orde Baru dimana pemerintah akan

mengendalikan lembaga penyiaran. Jika LPKh diperuntukkan untuk partai

politik, maka akan menyalahi prinsip-prinsip universal penggunaan

frekuensi publik (public domain). Secara umum, disepakati bahwa oleh

karena menggunakan public domain maka penggunaan frekuensi harus

demi kepentingan masyarakat dan bukan demi kepentingan kelompok dan

lebih-lebih kepentingan politik praktis dalam bentuk propaganda. Di luar

kedua keberatan ini, ada beberapa persoalan lain terkait dengan lembaga

penyiaran khusus, yakni kecenderungan LPKh menjadi media partisan,

landasan normatif, integrasi pengelolaan informasi publik dan bentuk

kelembagaan.


1. Bahaya Media Partisan

Media partisan dikhawatirkan bisa mereduksi demokratisasi di

Indonesia dan akan mengurangi kadar profesionalisme media

penyiaran. Pertama menurunnya profesionalisme jurnalis media

penyiaran karena loyalitas jurnalis tidak lagi kepada publik, melainkan

pada partai politik. Kebenaran karenanya bukan menjadi tujuan utama

dalam praktik jurnalisme, melainkan lebih menekankan keperpihakan

kepada partai politik yang didukungnya. Kedua, pembelahan media

penyiaran pada akhirnya turut memicu pembelahan sosial. Ini terjadi

karena media massa mampu membangun opini publik dan

memengaruhi persepsi masyarakat. Jika media dibiarkan partisan dan

mengejar kepentingan-kepentingan politiknya sendiri, maka akan

membahayakan masyarakat karena media akan cenderung bertindak

sebagai pemicu atas perbedaan yang ada, bukan sebagai media solutif

atas permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itu,

gagasan untuk membentuk Lembaga Penyiaran Khusus (LPKh) pada

draf RUU Penyiaran yang dihasilkan oleh Komisi I DPR RI, seyogianya

dipertimbangkan kembali. Gagasan tersebut telah memancing

timbulnya polemik antara para perumus draf RUU Penyiaran dengan

masyarakat sipil. Kelompok penentang mengkhawatirkan bahwa LPKh

akan berpotensi menjadi alat pemecah belah bangsa, menjadi pemicu

timbulnya disintegrasi bangsa.

Keberadaan lembaga penyiaran khusus yang bisa diselenggarakan oleh

partai politik bagaimanapun harus dipikirkan kembali terutama demi

alasan-alasan integrasi sosial. Seperti telah diingatkan oleh para ahli

politik, negara-negara dengan warga negara yang heterogen akan jauh

lebih sulit menjaga integrasi sosialnya dibandingkan dengan negara-

negara homogen (lihat Oommen, 2009). Jika dibiarkan partisan, maka

media akan menjadi katalis (pemercepat) atas pembelahan sosial

(disintegrasi) yang terjadi sebagai akibat perbedaan pandangan politik,

terutama negara yang sangat heterogen seperti Indonesia.

2. Tidak Memiliki Landasan Normatif

Pertanyaan yang layak diajukan dalam konteks lembaga penyiaran

khusus adalah apa landasan normatifnya sehingga lembaga penyiaran

khusus harus dimunculkan dalam sistem penyiaran yang baru? Apakah

lembaga yang ada sekarang ini tidak mencukupi untuk memberikan

informasi kepada masyarakat? Dengan kata lain, apakah keberadaan

Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Komunitas, dan

Lembaga Penyiaran Swasta tidak mencukupi lagi untuk digunakan

menyampaikan berita dan informasi sehingga partai politik dan

pemerintah harus mempunyai lembaga penyiaran sendiri?


Berdasarkan UU Penyiaran No. 32/2002, lanskap media penyiaran

dibagi menjadi tiga jenis, yakni lembaga penyiaran publik (RRI dan

TVRI), lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran swasta.

Untuk lembaga penyiaran publik, RRI mempunyai 97 stasiun

penyiaran, 222 stasiun relay, dan 37 stasiun diantara hadir di wilayah

tertinggal, terdepan, dan terluar (Dewan Pengawas LPP RRI, 2017) yang

mampu menjangkau kurang lebih 80% wilayah Indonesia. TVRI, di sisi

lain, hingga tahun 2011, mempunyai 28 stasiun daerah dan mampu

menjangkau 62% penduduk Indonesia (Rianto dkk, 2014: 61). Ini belum

termasuk lembaga penyiaran publik lokal. Jika ditambah dengan

lembaga penyiaran swasta baik radio dan televisi yang berjumlah lebih

dari 1000 di seluruh Indonesia, dan lembaga penyiaran komunitas yang

berjumlah kurang lebih 30 televisi komunitas dan tidak kurang dari 600

radio komunitas dengan 150 diantaranya telah mempunyai Izin

Penyiaran Prinsip (IPP) dan 10 izin tetap (Rianto dkk, 2014). Dengan

demikian, secara normatif, tidak ada alasan kemendesakkan yang cukup

untuk diadakannya lembaga pemyiaran khusus. Persoalan yang harus

diselesaikan oleh pemerintah dan juga partai politik adalah bagaimana

mengelola informasi publik sebaik-baiknya sehingga informasi bisa

tersampaikan melalui media yang ada kepada masyarakat dengan baik?

Apalagi jika digitalisasi penyiaran sudah berlangsung penuh, baik

untuk televisi maupun radio, maka akan banyak kanal yang tersedia

dan memungkinkan lembaga penyiaran publik membuka aneka kanal

program spesifik seperti kanal pemerintah, kanal parlemen, kanal

parpol, dan sebagainya.

3. Tidak Terintegrasinya Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Keberadaan lembaga penyiaran khusus dalam draf undang-undang

dapat dikatakan contradictio interminis bagi demokrasi. Ini karena

hanya di negara otoriter dimana pemerintah mempunyai lembaga

penyiaran yang diorientasikan sebagai sarana propaganda seperti Orde

Baru. Oleh karena itu, keberadaan lembaga penyiaran pemerintah

menjadi paradoks bagi demokrasi, dan merupakan kemunduran bagi

reformasi Indonesia. Ini karena dengan membuka ruang bagi

kepemilikan media pemerintah maka sistem penyiaran menjadi kembali

ke sistem penyiaran Orde Baru. Jika pada masa Orde Baru, pemerintah

mempunyai lembaga penyiaran RRI dan TVRI di tingkat pusat, dan

Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD), maka berdasarkan draf

RUU Penyiaran setiap lembaga pemerintah bisa memiliki lembaga

penyiaran. Kepemilikan lembaga penyiaran oleh lembaga-lembaga

pemerintah di pusat bukan hanya menciptakan inefisiensi anggaran,

tetapi justru akan menciptakan ketidakharmonisan dan tidak

terintegrasinya pengelolaan komunikasi dan informasi publik.

Pemborosan akan berlangsung secara masif.


Selama ini, saluran komunikasi pemerintah sebenarnya telah

dijalankan oleh lembaga penyiaran publik. Di negara demokrasi seperti

India, lembaga penyiaran publik mempunyai saluran khusus untuk

pemerintah maupun parlemen. Dengan demikian, keberadaan lembaga

penyiaran khusus tidak memiliki landasan normatif yang cukup karena

keberadaan lembaga penyiaran swasta dan publik serta komunitas

mestinya sudah cukup menjadi saluran informasi. Dengan demikian,

daripada melahirkan LPKh, lebih baik memperkuat eksistensi lembaga

penyiaran publik.

4. Masalah Bentuk Kelembagaan

Persoalan lain yang tidak kalah penting sehubungan dengan gagasan

untuk membentuk LPKh adalah mengenai bentuk kelembagaannya.

Mengingat LPKh tidak hanya dimiliki oleh lembaga pemerintah, tetapi

juga partai politik maka bentuk kelembagaan akan menjadi masalah.

Jika LPKh yang dimiliki oleh kementerian/lembaga bentuk

kelembagaannya adalah lembaga negara, bagaimana dengan LPKh

yang dimiliki partai politik? Apakah mungkin ia menjadi lembaga

negara? Norma hukum di Indonesia tidak memungkinkan satu jenis

lembaga penyiaran memiliki bentuk kelembagaan lebih dari satu jenis.

Dengan demikian, kalau LPKh benar-benar diwujudkan justru akan

menimbulkan ketidakpastian hukum.

C. Isu BLU untuk RRI dan TVRI

Selama proses penyusunan draf RUU Penyiaran dan draf RUU Radio

Televisi Republik Indonesia (RTRI), sebenarnya tidak muncul perdebatan

mengenai jenis badan hukum Badan Layanan Umum (BLU) untuk LPP RRI.

Isu mengenai bentuk kelembagaan BLU untuk LPP RRI mengemuka dalam

beberapa forum ilmiah seperti seminar (Presentasi Menkominfo, 14-09-2017)

diskusi publik dan diskusi terpimpin (FGD), baik di Jakarta maupun di

daerah.

Dalam perspektif yang lebih luas, urgensi penerbitan Perppu digunakan

untuk menyelamatkan Indonesia di forum internasional, terkait dengan

Analog Switched Off (ASO). Negara-negara yang tergabung dalam

International Telecommunication Union (ITU) telah menandatangani

kesepakatan untuk migrasi dari sistem penyiaran televisi analog ke

digital dan harus tuntas pada 17 Juni 2015.

Dalam roadmap yang disusun oleh Kemen Kominfo, pada 2018, Indonesia

harus sudah masuk tahap digitalisasi penuh (fully digital). Namun, karena

UU Penyiaran yang baru belum juga terbit, maka proses migrasi dari analog

ke digital belum dapat dilakukan. Keterlambatan mewujudkan proses

migrasi dari analog ke digital akan menyudutkan Pemerintah Indonesia di


dunia internasional. Oleh karena itu, ketika proses perumusan RUU

Penyiaran berlarut-larut dan belum juga selesai hingga saat ini, Pemerintah

ingin menyelamatkan proses digitalisasi itu dengan menerbitkan Perppu

Penyiaran. Dengan demikian, diharapkan digitalisasi penyiaran akan segera

bisa diwujudkan sehingga Indonesia tidak dianggap melanggar kesepakatan

yang sudah disepakati dalam ITU. Namun, di sisi lain, oleh karena Perpu

diterbitkan oleh pemerintah, maka besar kemungkinan Pemerintah akan

merealisasikan wacana menjadikan lembaga penyiaran publik RRI sebagai

Badan Layanan Umum (BLU).

Pilihan bentuk kelembagaan BLU pada dasarnya dilatarbelakangi kehendak

untuk memecahkan salah satu persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran

publik di Indonesia. Selama ini, pengelolaan keuangan di LPP RRI tidak

fleksibel sesuai dengan kebutuhan lembaga penyiaran profesional karena

bentuk kelembagaan LPP RRI tidak dikenali dalam sistem keuangan.

Dengan menjadikan LPP RRI sebagai BLU, diharapkan pengelolaan

keuangan akan menjadi lebih fleksibel. Namun, permasalahan yang

dihadapi LPP RRI tidak sekadar masalah keuangan, tetapi yang jauh lebih

penting adalah mempertahankan independensi penyiaran. Bagaimanapun

status BLU akan menyulitkan LPP RRI dalam menegakkan

independensinya sebagai lembaga penyiaran publik karena kendali berada

di bawah Menteri atau pimpinan lembaga.

1. Kerugian Menjadi BLU

Jika RRI menjadi BLU, akan menimbulkan setidaknya tiga persoalan

yang merugikan lembaga ini. Pertama, terancamnya independensi RRI

sebagai lembaga penyiaran publik. Amanah reformasi yang mewujud

dalam UU Penyiaran No. 32/2002 menegaskan bahwa RRI adalah

lembaga penyiaran publik, dan, dengan demikian, bersifat independen.

Sifat independen ini sangat penting agar RRI menjadi instrument

negara dalam merawat kebhinekaan, konektivitas informasi dan

menjalankan fungsi edukasi untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena

itu, jika RRI menjadi BLU, independensi akan sulit ditegakkan karena

BLU merupakan subordinasi kementerian.

Kedua, status BLU akan menghambat transformasi di LPP RRI. Selama

ini, LPP RRI sudah melakukan upaya-upaya transformatif termasuk

dalam pengelolaan anggaran. Sejak 2012, LPP RRI telah mendapatkan

kode mata anggaran tersendiri dalam APBN, dan telah meningkatkan

akuntablitas penggunaan anggaran. Masalah yang dihadapi LPP RRI

saat ini adalah pada keberlangsungan tenaga kerja PNS yang terus

menyusut, yang sebenarnya bisa diselesaikan jika ada good will

pemerintah, utamanya Kemen Kominfo.


Ketiga, Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17.508

pulau, lebih dari 200 suku bangsa, ratusan bahasa daerah – bahkan

ribuan jenis dialek, keragaman budaya, dan kepentingan politik.

Kesemuanya itu membutuhkan peran media yang independen untuk

dapat menyatukan beragam suara (diversity of voices). Apabila RRI

kemudian menjadi BLU hal itu berarti ada di bawah suatu

kementerian/lembaga. Ini akan menghalangi upaya RRI untuk menjaga

keberagaman suara (diversity of voices).

2. BLU Tak ubahnya UPT

Apabila kelembagaan LPP RRI berubah bentuk menjadi BLU, hal itu

dapat dikatakan sebagai langkah mundur dan bertentangan dengan

semangat demokrasi. Gerakan reformasi yang muncul pada 1998 salah

satu agenda utamanya adalah demokratisasi, termasuk di dalamnya

demokrasasi media. Oleh karenanya, baik UU No. 40/1999 tentang Pers,

dan UU No.32/2002 tentang Penyiaran secara signifikan membalik

paradigma otoritarian yang berlaku sebelumnya menjadi demokrasi.

UU Penyiaran 2002 kemudian melahirkan empat jenis lembaga

penyiaran, yakni (1) Lembaga Penyiaran Publik yang berorientasi pada

pemenuhan hak-hak warga negara, (2) Lembaga Penyiaran Komunitas

yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak warga komunitas, (3)

Lembaga Penyiaran Swasta bebas akses atau free to air, dan (4)

Lembaga Penyiaran Swasta berbasis langganan. Jenis pertama dan

kedua dapat dikatakan sebagai kelompok penyiaran publik, sedangkan

jenis ketiga dan keempat masuk kelompok penyiaran swasta.

Kehadiran lembaga penyiaran publik dalam UU 32/2002 merupakan

terobosan dan gerakan mendukung demokratisasi. Meskipun proses

awal pelaksanaan UU 32/2002 khususnya terkait dengan lembaga

penyiaran publik menghadapi banyak kendala, tetapi sebenarnya saat

ini sudah memasuki tahap penguatan. Praktik-praktik terbaik (best

practices) yang berhasil diwujudkan oleh RRI dalam hal politik

anggaran, tata kelola aset, tata kelola SDM, dan program siaran

merupakan bukti bahwa proses penguatan eksistensi LPP RRI sedang

terjadi dan telah mendapat pengakuan dari lembaga-lembaga terkait di

lingkungan pemerintahan maupun internasional, dikarenakan posisi

LPP RRI saat ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Presiden sebagai kepala negara, dan secara substantif

bertanggung jawab kepada publik melalui DPR RI.

Menurut UU 32/2002, status LPP adalah sebagai lembaga negara yang

independen, netral, dan tidak komersial. Sebagai lembaga yang

independen, posisi RRI sangat kuat. Dengan demikian, LPP RRI

mendapat kesempatan tersendiri untuk melakukan Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan DPR RI sebagai wujud pengakuan atas


kemandirian kelembagaan RRI. Dalam hal penganggaran, LPP RRI

melalui proses tri lateral meeting antara LPP RRI, Bappenas dan

Kementerian Keuangan. Posisi seperti itu kelak akan hilang ketika

berubah menjadi BLU karena BLU sebagaimana diatur dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23/2005 dan kemudian diubah

dengan PP Nomor 74/2012 adalah instansi di lingkungan Pemerintah

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU dapat dibentuk oleh kementerian, lembaga negara, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten/kota guna menunjang efektivitas dan

efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik yang menjadi domain

dari lembaga yang membentuknya. Dengan demikian, secara

kelembagaan, BLU berada di bawah kendali instansi yang

membentuknya. BLU dapat dibubarkan sewaktu-waktu karena dasar

hukum pembentukannya bukan undang-undang. Kondisi ini tidak

memungkinkan RRI dapat melaksanakan prinsip-prinsip penyiaran

publik terutama dalam kaitan dengan prinsip independensi, netralitas,

dan objektivitas. Status BLU tidak memungkinkan bagi RRI untuk

mewujudkan visinya menjadi lembaga penyiaran yang terpercaya dan

berkelas dunia.

3. Pengalaman Masa Lalu

Ketika kelembagaan LPP RRI akan diubah menjadi BLU, sebenarnya

mengulang pengalaman masa lalu selama LPP RRI menjadi Unit

Pelaksana Teknik (UPT) dari Departemen Penerangan (Deppen) pada

periode 1974-1999. Sebagai UPT, kedudukan dan posisi tawar RRI

menjadi lemah karena secara redaksional berada di bawah kontrol

Menteri Penerangan. Untuk mengendalikan kebijakan redaksional RRI

pada waktu itu, Menteri cukup memilih orang-orang untuk ditempatkan

pada posisi puncak RRI. Dengan sendirinya, pimpinan puncak akan

menunjuk orang-orang di bawahnya untuk menduduki struktur kepala

di masing-masing stasiun RRI, begitu seterusnya.

Selain tidak independen secara redaksional, posisi UPT menyebabkan

alokasi anggaran menjadi sangat terbatas. Ketika RRI pada posisi UPT

Deppen, alokasi anggaran siaran tidak cukup memadai karena

keputusan penganggaran berada di pucuk pimpinan Deppen. Dengan

posisi sebagai BLU yang pada dasarnya sama dengan UPT, akan

menyebabkan politik anggaran menjadi tidak kuat lagi. Dengan kata

lain, RRI akan semakin jauh visinya untuk menjadikan dirinya sebagai

lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan mendunia.


4. BLU dalam Perspekstif Rezim Keuangan

Jika dicermati secara seksama, maka PP Nomor 23/2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan telah diubah dengan

PP Nomor 74/2012. Hal itu terlihat dari undang-undang yang dirujuk

untuk lahirnya PP tentang BLU, yakni Undang-Undang Nomor 17/2003

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, apabila BLU menjadi

pilihan bagi bentuk kelembagaan LPP RRI maka hal itu tidak sesuai

dengan amanat Undang-Undang Penyiaran No 32/2002 dan tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Ini karena RRI sebagai

lembaga penyiaran publik secara substansial masuk dalam kelompok

politik, pertahanan, dan keamanan yang penilaian kinerjanya tidak

semata-mata dilihat dari aspek perolehan keuangan negara. Bahkan,

jauh lebih penting, yang dilihat adalah pelaksanaan fungsi pelayanan di

bidang berita/informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, dan kontrol

sosial berdasarkan prinsip-prinsip penyiaran publik. Semua itu

merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari sebuah media penyiaran.

Pada kenyataannya, upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip

penyiaran publik sering kali harus berbenturan dengan semangat BLU

yang lebih menekankan pada aspek pendapatan keuangan negara

(revenue). Sementara tugas utama RRI yang tercantum dalam UU

Penyiaran Nomor 32/2002 adalah memberikan pelayanan publik di

bidang informasi, pendidikan, hiburan dan pelestarian budaya serta

untuk kontrol dan perekat sosial. Oleh karena itu, menjadikan BLU

sebagai bentuk kelembagaan RRI bertentangan dengan prinsip-prinsip

penyiaran publik karena LPP RRI bukan sebagai institusi bisnis yang

bertugas untuk mencari sumber pendapatan negara. Padahal, dengan

kondisi eksisting LPP RRI sekarang ini dimana pengelolaan penerimaan

uang negara sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun

2015 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), LPP RRI tetap

dapat mengelola uang negara yang berasal dari PNBP atau APBN.


BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada Bab I sampai dengan Bab

III dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Dalam sistem negara yang demokratis, eksistensi Lembaga Penyiaran

Publik sangat penting karena berfungi untuk memenuhi hak

konstitusional dalam rangka merawat kebhinekaan, konektivitas

informasi dan menjalankan fungsi edukasi untuk mencerdaskan bangsa

melalui LPP. Tugas lembaga penyiaran publik dalam sistem demokrasi

adalah menjadi ruang publik untuk tercapainya kesepakatan bersama

dalam kehidupan berbangsa. Keberadaan penyiaran publik menjadi

sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan

bidang pendidikan, informasi dan hiburan untuk mewujudkan tujuan

negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Migrasi dari penyelenggaraan penyiaran analog ke sistem penyiaran

televisi digital terestrial selain karena konsekuensi logis dari

perkembangan teknologi, juga merupakan mandat dari International

Telecommunication Union (ITU). Dalam sistem penyiaran digital,

berlaku model bisnis yang memisahkan antara penyelenggara

program/isi (content provider) dengan penyelenggara saluran atau

multiplex. Dalam hal penyelenggara multiplex, terbuka peluang untuk

menggunakan model single mux yaitu kanal frekuensi digital dikelola

sepenuhnya oleh negara, atau sistem multi mux yang pengelolaannya

melibatkan negara dan pihak swasta. Meskipun di banyak negara ada

pula yang menerapkan model multi mux, tetapi dalam konteks

Indonesia pilihan yang paling tepat sesuai amanat konstitusi Pasal 33

UUD 1945 adalah model single mux. Model single mux bukan bentuk

monopoli karena pengelolaan kanal frekuensi yang merupakan ranah

publik dan terbatas, akan dikelola oleh negara digunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu model multi mux

justru berpotensi terjadinya monopoli pengelolaan kanal frekuensi

karena hanya para pengusaha bermodal besar yang akan dapat

menguasai kanal frekuensi. Disamping itu di era digitalisasi penyiaran

nanti Indonesia diharapkan tidak hanya sekedar sebagai pengguna

produk-produk teknologi penyiaran digital buatan luar negeri, tapi juga

mampu memproduksi sendiri alat-alat tehnologi penyiaran digital,

sehingga Indonesia tidak hanya sebagai negara tujuan pasar produk

luar negeri.


3. Gagasan legislator yang dituangkan dalam draf RUU Penyiaran

pengganti UU No. 32/2002 mengenai Lembaga Penyiaran Khusus

(LPKh) tidak relevan bagi demokrasi. Secara paradigmatik, keberadaan

LPKh bertentangan dengan semangat demokrasi, dan menimbulkan

masalah seperti persoalan kelembagaan, kecenderungan menjadi

partisan, inefisiensi frekuensi, pemborosan uang negara karena

menyangkut inrfastruktur teknologi siaran dan SDM, dan berpotensi

menimbulkan disintegrasi bangsa.

4. Guna mewujudkan fungsi penyiaran publik yang sangat strategis,

dibutuhkan dukungan kelembagaan yang sesuai, yakni sebagai lembaga

negara yang independen. Oleh karena itu, gagasan untuk menjadikan

BLU sebagai bentuk kelembagaan bagi RRI (juga TVRI) merupakan

langkah mundur demokrasi, dan menurunkan kedudukan RRI dari

lembaga independen menjadi perpanjangan tangan suatu

kementerian/lembaga. Pilihan kelembagaan BLU tampaknya lebih

dilatarbelakangi keinginan untuk memecahkan persoalan aspek

pengelolaan keuangan yang selama ini dianggap tidak sesuai dengan

kepentingan industri penyiaran. Sementara itu, aspek lain yang tidak

kalah penting seperti SDM dan tata kelola lembaga penyiaran pada

umumnya kurang diperhitungkan. Sehubungan dengan itu, gagasan

untuk menjadikan RRI dan TVRI sebagai BLU harus ditolak karena

tidak sesuai dengan semangat demokrasi penyiaran.

B. Rekomendasi

Bertitik tolak dari simpulan tersebut, maka dapat disampaikan rekomendasi

sebagai berikut.

1. Keberadaan lembaga penyiaran publik harus dijamin dan diperkuat

oleh undang-undang khusus yang mengatur tentang hal itu, dan

karenanya kehadiran UU RTRI harus menjadi momentum bagi

penguatan lembaga penyiaran publik sebagai mandate negara untuk

pembentukan LPP melalui UU yang bersifat Lex specialist.

2. Pelaksanaan digitalisasi penyiaran terestrial harus menggunakan

model single mux. Ini karena model single mux sesuai dengan konstitusi

pasal 33 UUD 45, yaitu ranah publik yang sifatnya terbatas yang harus

dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Disamping itu, LPP bisa menjadi representasi negara untuk

menyelenggarakan multipleksing dan perolehan keuangan negara

melalui digital deviden sehingga dapat untuk membiayai LPP.

Pembiayaan LPP melalui digital deviden yang notabene adalah APBN

non rupiah murni bisa berdampak terhadap menguatnya independensi

LPP.


3. Lembaga Penyiaran Khusus seharusnya tidak ada dalam sistem negara

demokrasi. Kebutuhan lembaga penyiaran khusus seperti program

pendidikan politik warga, ataupun sosialisasi kebijakan mestinya dapat

dikanalisasi oleh Lembaga Penyiaran Publik. Oleh karena itu,

dibandingkan dengan memunculkan lembaga penyiaran khusus yang

cenderung bermasalah maka jauh lebih baik memperkuat lembaga

penyiaran publik. Jika lembaga penyiaran publik kuat dan dipercaya

oleh masyarakat, maka negara akan jauh lebih mudah dalam

menyosialisasikan beragam kebijakan.

4. Kelembagaan LPP RRI dalam bentuk BLU tidak menjamin

independensi RRI baik independensi dalam hal keuangan, manajemen,

SDM dan redaksional. Oleh sebab itu, BLU seharusnya tidak dipilih

sebagai bentuk kelembagaan LPP.


DAFTAR PUSTAKA

Berlin, Isaiah (2004). Empat Esai Kebebasan. Terjemahan A. Zaim Rofiqi,

Jakarta: Freedom Institute, LP3ES

Chomsky, Noam dan Edward S. Herman. (1988). Manufacturing Consent: The

Political Economy of Mass Media. New York: Pantheon Books.

Gazali, Effendi (2002). Penyiaran Alternatif tapi Mutlak, Sebuah Acuan tentang

Penyiaran Publik dan Komunitas. Jakarta: Penerbit Jurusan Ilmu

Komunikasi FISIP UI

Croteau, David dan William Hoynes (2006). The Business of Media: Corporate

Media and Public Interest, second edition, Thousand Oaks, London, dan

New Delhi: Pine Forge Press

Hardiman, Fransisko Budi (2009a). Demokrasi Deliberatif: Menimbang ‘Negara

Hukum’ dan ‘Ruang Publik’ dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas.

Yogyakarta: Kanisius

Hardiman, Fransisko Budi (2009b). Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu,

Masyarakat, Politik dan Posmodernisme Menurut Jurgen Habermas.

Yogyakarta: Kanisius

Heychael, Muhamad dan Holy Rafika Dhona (2014). “Independensi Televisi

Menjelang Pemilu 2014: Ketika Media Jadi Corong Kepentingan Politik

Pemilik.” Jurnal Dewan Pers Edisi No. 09, Juli 2014

Dedy N. Hidayat (2002). “Neoliberalisme dan Market Dictatorship dalam

Industri Penyiaran: Argumen bagi Lembaga Penyiaran Publik”. Dalam

Effendy Gazali (ed.). Penyiaran Alternatif, tetapi Mutlak: Sebuah Acuan

tentang Penyiaran Publik dan Komunitas. Jakarta: Jurusan Ilmu

Komunikasi FISIP UI

Kitley, Philip (2001). Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca. Terjemahan

Bambang Agung dkk. Jakarta: ISAI

Magnis-Suseno, Frans (1987). Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat

Moral, Yogyakarta: Kanisius

Masduki, A Darmanto, Muzayin Nazaruddin, Budhi Hermanto (2014). “Pemilu

2014 dan Konglomerasi Media Nasional Analisis Terhadap

Kecenderungan Pemberitaan 4 Grup Media Nasional Di Indonesia.”

Jurnal Dewan Pers Edisi No. 09, Juli 2014


Nugroho, Yanuar, Dinita Andriani Putri, dan Shita Laksmi (2012). Mapping the

Landscape of the Media Industry in Contemporary Indonesia: Jakarta:

CIPG-Ford Foundation

Oommen, T.K. (2009). Kewarganegaraan, Kebangsaan, dan Etnisitas:

Mendamaikan Persaingan Identitas, terjemahan Munabari Fahleza,

Yogyakarta: Kreasi Wacana

Rianto, Puji (2017). Etika Profesi Komunikasi. Yogyakarta: Universitas Islam

Indonesia

Rianto, Puji; Bayu Wahyono, Iwan Awaluddin Yusuf, dkk (2012). Digitalisasi

Televisi di Indonesia. Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa

Rianto, Puji; Rahayu, Iwan Awaluddin Yusuf, dkk (2014). Kepemilikan Media

dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya

Media di Tangan Segelintir Orang, Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa

Seneviratne, Kalinga (2006). “Definition and History of Public Service

Broadcasting”. Dalam Indrajit Banerjee dan Kalinga Seneveratne (eds.).

Public Service Broadcasting in the Age of Globalization, Singapore:

AMIC

Siregar, Amir Effendi, Rahayu, Puji Rianto, Wisnu Martha Adiputra (2014).

“Menakar Independensi Dan Netralitas Jurnalisme Dan Media Di

Indonesia” Jurnal Dewan Pers Edisi No. 09, Juli 2014

Sudibyo, Agus (2004). Ekonomi Politik Penyiaran. Jakarta: ISAI-LKiS

Wicaksono, Anugrah Pambudi, Bonaventura Satya Graha, Darmanto, dkk

(2015). Media Terpenjara: Bayang-bayang Pemilik dalam Pemberitaan

Pemilu 2014. Yogyakarta: MPM-Yayasan Tifa

Jakarta, 31 Juli 2018

DEWAN PENGAWAS LPP RRI TANDA TANGAN

1

Mistam, S.Sos, Msi.

Ketua

2

Dr. Frederik Ndolu

Anggota

3

Hasto Kuncoro, SH.

Anggota

4

Tantri Relatami, S.Sos.

Anggota

5

Dra. Dwi Hernuningsih, M.Si

Anggota

Documents

KERTAS POSISI118.97.55.131/.../uploads/2018/09/KERTAS-POSISI_Final-1.pdf · 2019. 9. 25. · Kertas posisi ini dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut. 1. Menjawab ketiga pokok persoalan