KETERBUKAAN DAN KEADILANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAANKELAS XI STANDAR KOMPETENSI 3

DISAMPAIKAN OLEH :

YATI KUSMIATI,S.PD.SMA NEGERI 1 CIBADAK 2010

PENGERTIAN KETERBUKAAN KETERBUKAAN BERASAL DARI KATA TERBUKA, MENGANDUNG

ARTI TIDAK ADA YANG DITUTUP-TUTUPI ATAU TRANSPARAN, DAPAT DIKETAHUI UMUM. DENGAN KATA LAIN KESEDIAAN MENERIMA SARAN DAN KRITIK DARI ORANG LAIN ATAU KESEDIAAN MAU MEMBERI SARAN KEPADA ORANG LAIN, MAU BELAJAR DARI KEBERHASILAN ORANG LAIN

KETERBUKAAN MERUPAKAN SIKAP JUJUR, RENDAH HATI DAN ADIL MENERIMA PENDAPAT ORANG LAIN

KETERBUKAAN ARTINYA MEMBERI PELUANG PIHAK LUAR UNTUK MASUK DAN MENERIMA BERBAGAI HAL DARI LUAR UNTUK MASUK BAIK DALAM IPTEK , KEBUDAYAAN, IDEOLOGI, PAHAM DAN ALIRAN, MAUPUN EKONOMI

KETERBUKAAN MERUPAKAN SIKAP JUJUR, TRANSPARAN, TIDAK ADA YANG DITUTUP-TUTUPI, KOMUNIKATIF, TIDAK PICIK PANDANGAN, BERSEDIA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA ORANG LAIN UNTUK MENGEMUKAKAN USUL-USUL, PENDAPAT, DAN KRITIK YANG KONSTRUKTIF, TIDAK MALU BELAJAR DARI LINGKUNGAN

PENGERTIAN KEADILAN KEADILAN MERUPAKAN PERBUATAN ATAU PERLAKUAN TIDAK

MEMIHAK, TIDAK BERAT SEBELAH, MEMBERIKAN KEPADA ORANG LAIN APA YANG MENJADI HAKNYA SESUAI DENGAN HUKUM DAN PERATURAN YANG BERLAKU

KEADILAN DIARTIKAN SEBAGAI TINDAKAN YANG TIDAK SEWENANG-WENANG. KEADILAN PADA HAKIKATNYA ADALAH MEMBERIKAN ATAU MEMPERLAKUKAN SESEORANG ATAU SUATU PIHAK SESUAI DENGAN APA YANG MENJADI HAKNYA

KEADILAN DAPAT DIARTIKAN JUGA KEJUJURAN, KELURUSAN, KEIKHLASAN YANG TIDAK BERAT SEBELAH

KEADILAN MERUPAKAN SISTEM YANG PEMBAHASANNYA BERSIFAT KONPREHENSIF (MENYELURUH), STRATEGIS (BERHUBUNGAN, BERKAITAN), INTEGRAL (MENYATU) TIDAK LEPAS DARI PERPADUAN ANTARA TATA NILAI, STRUKTUR DAN PROSES UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROSES PENYELENGGARAAN YANG SERASI DAN TERPADU

MACAM-MACAM KEADILANMENURUT ARISTOTELES

1. KEADILAN DISTRIBUTIF, YAITU KEADILAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN DISTRIBUSI JASA DAN KEMAKMURAN MENURUT KERJA DAN KEMAMPUAN

2. KEADILAN KOMUTATIF, YAITU KEADILAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSAMAAN YANG DITERIMA OLEH SETIAP ORANG TANPA MELIHAT JASA-JASA PERORANGAN

3. KEADILAN KODRAT ALAM, YAITU KEADILAN YANG BERSUMBER PADA KODRAT ALAM

4. KEADILAN KONVENSIONAL, YAITU KEADILAN YANG MENGIKAT WARGA NEGARA SEBAB KEADILAN ITU DINYATAKAN MELALUI SUATU KEKUASAAN

5. KEADILAN PERBAIKAN, YAITU KEADILAN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI SESEORANG YANG TELAH BERUSAHA MEMULIHKAN NAMA BAIK ORANG LAIN YANG TELAH TERCEMAR

MENURUT : RAWLS 1. KEADILAN PROSEDURAL SEMPURNA (Perfect

Procedural Justice) MENUNTUT PERLUNYA STANDAR INDEPENDEN UNTUK MENENTUKAN HASIL MANAKAH YANG BISA DITERIMA SECARA ADIL

2. KEADILAN PROSEDURAL TIDAK SEMPURNA (Inperfect Procedural) ADALAH PROSEDUR YANG SEBELUMNYA TELAH DIRANCANG DENGAN BAIK, NAMUN HASIL AKHIRNYA BISA BERBEDA

3. KEADILAN PROSEDURAL MURNI (Pure Procedural Justice) TIDAK ADA KRITERIA INDEPENDEN YANG MENDAHULUI SUATU PROSEDUR

MENURUT :PROF.DR.NOTONEGORO, SH

ADALAH KEADILAN LEGALITAS

(KEADILAN YANG BERDASAR KEPADA PERATURAN

HUKUM YANG BERLAKU)

MENURUT :PLATO 1. KEADILAN MORAL, DIKATAKAN ADIL

SECARA MORAL APABILA TELAH MAMPU MEMBERIKAN PERLAKUAN YANG SEIMBANG (SELARAS) ANTARA HAK DAN KEWAJIBAN

2. KEADILAN PROSEDURAL, DIKATAKAN ADIL APABILA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN ADIL BERDASARKAN TATA CARA YANG TELAH DITETAPKAN

MENURUT :

THOMAS HOBES

SUATU PERBUATAN DIKATAKAN ADIL APABILA SUATU PERBUATAN TELAH

DIDASARKAN PADA PERJANJIAN TERTENTU

CIRI–CIRI KETERBUKAAN

JUJUR KOMUNIKATIF TIDAK PICIK PANDANGAN RENDAH HATI ADIL BERSEDIA MENERIMA KRITIK DAN SARAN TIDAK MALU BELAJAR DARI

LINGKUNGAN/ORANG LAIN DLL

KETERBUKAAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DIBERBAGAI BIDANG

a. Keterbukaan Dalam Bidang Politik : Keterbukaan dalam proses penyelenggaraan Pemilu dengan asas Luber dan Jurdil.

b. Keterbukaan Dalam Bidang Ekonomi : Sistem ekonomi yang dikembangkan bangsa Indonesia harus mengacu kepada demokrasi ekonomi, setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mengubah status perekonomian ke tingkat lebih baik

c. Keterbukaan Dalam Bidang Sosial Budaya : Sistem jaminan sosial tenaga kerja harus dioptimalkan

d. Keterbukaan Dalam Bidang Hukum : Keterbukaan dalam proses penyelidikan, persidangan dan pelaksanaan hukumannya

e. Keterbukaan Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan : Keterbukaan warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam pembelaan negara

f. Keterbukaan Dalam Bidang Agama : Bebas memeluk agama dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

PRINSIP-PRINSIP KETERBUKAAN DAN KEADILAN SOSIAL YANG MELANDASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA

ASAS ADIL DAN MERATA(Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan usaha bersama, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan)

ASAS KESEIMBANGAN, KESERASIAN DAN KESELARASAN DALAM PERIKEHIDUPAN(Dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai kepentingan, dunia akhirat, materil, spiritual)

MANFAAT KETERBUKAAN

Meningkatkan kepercayaan rakyat kepada penyelenggara negara

Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan

Mencegah terjadinya KKN Menciptakan hubungan harmonis yang timbal

balik antara penyelenggara negara dengan rakyat Meningkatkan potensi masyarakat sesuai

kemampuan yang dimilikinya Dapat mengungkapkan ketidak adilan sehingga

dapat menunjang terciptanya jaminan keadilan sesuai dengan hak asasi setiap manusia

MISI YANG HARUS DIMILIKI APARATUR NEGARA UNTUK PERSATUAN DAN KESATUAN

BANGSA

MELAYANI MASYARAKAT PROFESIONAL BERDAYA GUNA PRODUKTIF TRANSPARAN BEBAS KKN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIDAK

TRANSPARAN

TIDAK ADA KETERBUKAAN DIDOMINASI OLEH REZIM -

REZIM OTORITER DENGAN SEMUA DOKTRIN – DOKTRINNYA

DAMPAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIDAK

TRANSPARAN MENGANCAM PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

MARAKNYA KASUS KKN YANG BANYAK MERUGIKAN RAKYAT

MENIMBULKAN KEMEROSOTAN MENTAL BANGSA

MENIMBULKAN PRASANGKA/PRADUGA JELEK TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA

PUDARNYA WIBAWA PENYELENGGARA NEGARA DIMATA RAKYAT SEHINGGA TIDAK ADA LAGI KEPERCAYAAN

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIDAK

TRANSPARAN

BELUM TERCIPTANYA KEADILAN DAN PEMBERDAYAAN MANUSIA FUNGSI JAMINAN KEADILAN BELUM DITERAPKAN SECARA UTUH KETERBATASAN KEMAMPUAN INTELEKTUAL , FILOSOFI PEMBERDAYAAN KETERBATASAN KEMAMPUAN MATERIAL, ASPEK MENTAL SPIRITUAL KETERBATASAN MENGAMALKAN NILAI AGAMA DAN NILAI BUDAYA

BANGSA KETERBATASAN DALAM PENGENDALIAN DIRI , KHUSUSNYA DALAM

PENEGAKKAN HAM SISTEM POLITIK YANG OTORITER DAN TERKESAN DIKTATOR PEMERINTAHAN SENTRALISTIK MENIMBULKAN KETIDAKADILAN DALAM

SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN KEKUASAAN TANTANGAN GLOBALISASI DAN ERA REFORMASI YANG SEMAKIN

MERUSAK KEPRIBADIAN BANGSA JIGA TIDAK DISIKAPI DAN DIWASPADAI

ADANYA KOMUNITAS HUBUNGAN TIMBAL BALIK ANTARA PENYELENGGARA DAN PUBLIK SEHINGGA MARAK KKN

UPAYA PENCEGAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TIDAK TRANSPARAN

SOSIALISASI TENTANG PROGRAM YANG DIAMBIL DENGAN SEGALA PENDEKATANNYA

PEMBERDAYAAN ETIKA DAN KEADILAN MEMFUNGSIKAN JAMINAN KEADILAN SEPERTI UU YANG TELAH DIBERLAKUKAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN MORAL , MAMPU BERTINDAK BERDASARKAN

RASA KEADILAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN PENYELENGGARA NEGARA MEMBENTUK,

MEREVISI DENGAN RASIONAL MENGUSAHAKAN TERWUJUDNYA KONSEP YANG BAIK

MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN KESADARAN KRITIS DALAM POSISINYA SEBAGAI STRUKTUR SOSIAL-POLITIK

MENGHINDARI KEGIATAN EKSPLORATIF (PEMANFAATAN) SELAMA PROSES PEMBERDAYAAN BERLANGSUNG

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN HARUS MAMPU MENANAMKAN RASA KESATUAN DAN PERSATUAN

MAMPU MENGKONDISIKAN BERFIKIR REFLEKTIF DAN PARSIPATIF KARENA AKAN MENJAWAB BAGAIMANA MANUSIA BERTINDAK, BERUPAYA, BEKERJA KERAS, DAN BERUSAHA

MEREALISASIKAN RUMUSAN PEMBANGUNAN DENGAN MELIBATKAN MASYARAKAT SECARA UTUH

DIBENTUKNYA DISTRIBUSI INFRASTRUKTUR PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL TRANSPARAN DALAM GBHN

MENGEMBANGKAN SISTEM POLITIK NASIONAL YANG BERKEDAULATAN RAKYAT

DEMOKRATIS DAN ADA KETERBUKAAN DALAM SEGALA BIDANG

MENERAPKAN PRINSIP PERSAMAAN ANTIDISKRIMINATIF DALAM KEHIDUPAN BANGSA YANG BERWATAK BANGSA (NATION AND CHARACTER BUILDING)

MENUJU MASYARAKAT YANG MAJU, BERSATU, RUKUN, DAMAI, TOLERAN, DINAMIS, SEJAHTERA, ADIL DAN MAKMUR

MATERI IMTAQ 1. QS. ANNISA : 3, 58, 59, 135

2. QS. AZ-ZUMAR 69 3. QS. AN-NAHL 90 4. QS. AL-BAQARAH 30 5. DLL.