13
Kewenangan Abso Perbuatan Melawan Ag (Studi Terhadap Pu 10/Pdt.G/2010/PN.J Nomor: 629/PDT/20 862K/Pd Nam UNIVERS olut Peradilan Umum Dalam Perkar n Hukum Terkait Perjanjian Investa greement) Berklausula Artbitrase utusan Pengadilan Negeri Jakarta P Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan T 011/PT.DKI, Putusan Mahkamah A dt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/201 SKRIPSI Oleh : ma : Muhammad Erlangga Saputra NIM : 201110110311149 FAKULTAS HUKUM SITAS MUHAMMADIYAH MALAN 2016 ra Gugatan asi (Investment Pusat Nomor: Tinggi Jakarta Agung Nomor: 14) ANG

Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara GugatanPerbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian Investasi (Investment

Agreement) Berklausula Artbitrase

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor:

862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Muhammad Erlangga Saputra

NIM : 201110110311149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2016

Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara GugatanPerbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian Investasi (Investment

Agreement) Berklausula Artbitrase

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor:

862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Muhammad Erlangga Saputra

NIM : 201110110311149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2016

Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara GugatanPerbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian Investasi (Investment

Agreement) Berklausula Artbitrase

(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor:

862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Muhammad Erlangga Saputra

NIM : 201110110311149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2016

Page 2: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut
Page 3: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut
Page 4: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

viii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan harapan penulis. Tidak lupa shalwat dan salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW karena beliau kita dapat keluar dari zaman jahilliah menuju zaman khalifah.

Pada Skripsi ini peneliti mengambil judul “Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian Investasi (Investment Agreement) Berklausula Artbitrase (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata satu Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Herwastoeti, S.H., M.Si.selaku pembimbing I dan Bapak Mohammad Isrok, S.H., CN., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah memberi petunjuk, koreksi dan saran sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih juga kami ucapkan pada seluruh pihak yang tanpa lelah telah membantu dan mendukung untuk terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibuku Nurul Mahlifah, Almarhum Nenekku Sholihati dan Tanteku Nani Sugiarti, Om Herman Cahyono dan Heru Susmianto dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik secara materil, moril dan doa.

2. Dr. Sulardi, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Ibu Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

6. Bapak Nu’man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku Kepala Bidang Program Study Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Bapak Bayu Dwiwiddy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

8. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

9. Citra Arum Probosari, S.H. 10. Kawan-kawan senasib dan seperjuangan Deni Bustanul Arif, S.H., Wedy

Daris Redy, Adibba Muladawila, Danar Aswim, Haidir Ali, Dwi Cahyaning Sari, Harum Kusniawati, Angga Dani dan seluruh teman-teman FH UMM yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Page 5: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

ix

11. Seluruh Presidium Komisariat Hukum UMM tahun 2015-2016. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak kekurangan

didalamnya untuk itu kritik dan dan saran diperlukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Karena Kesempurnaan hanya milik Allah SWT sedangkan salah dan khilaf ada pada diri manusia sebagai hamba-Nya.

Malang, 22 Januari 2016 Penyusun Muhammad Erlangga Saputra

Page 6: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

x

DAFTAR ISI

Lembar Cover………………………………………………………………. i

Surat Pernyataan……………………………………………………………. iv

Ungkapan Pribadi/ Motto…………………………………………………… v

Abstraksi……………………………………………………………………. vi

Abstract……………………………………………………………………… vii

Kata Pengantar……………………………………………………………… viii

Daftar Isi…………………………………………………………………… x

Daftar Singkatan…………………………………………………………… xiii

Daftar Lampiran…………………………………………………………… xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Kasus Posisi ............................................................................................ 1 1. Kasus Posisi Pada Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ........... 6 2. Kasus Posisi Pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jakarta ....... 13 3. Kasus Posisi Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik

Indonesia ......................................................................................... 16 4. Kasus Posisi Pada Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung

Republik Indonesia .......................................................................... 18 B. Rumusan Masalah ................................................................................... 19 C. Tujuan Penulisan ..................................................................................... 20 D. Manfaat Penelitian ................................................................................. 20 E. Metode Penulisan .................................................................................... 21 F. Jenis Bahan Hukum ................................................................................ 22 G. Rencana Sistematika Penulisan ............................................................... 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Investasi ........................................ 25 B. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase ........................................................ 26

1. Pengertian Arbitrase .......................................................................... 26 2. Subyek dan Obyek Perjanjian Arbitrase ........................................... 28 3. Klausula Pada Perjanjian Arbitrase .................................................. 29 4. Asas Dalam Arbitrase ....................................................................... 32 5. Kekuatan Mengikat Perjanjian Berklausula Arbitrase ..................... 33

Page 7: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

xi

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Arbitrase dalam Menentukan Kewenagan antara Lembaga Peradilan ................................................... 36 1. Arbitrase sebagai Bentuk Perjanjian Para Pihak .............................. 36 2. Kewenagan Pengadilan Negeri dalam Memutus Sengketa Para Pihak

pada Perjanjian Arbitrase ................................................................. 38 3. Kewenagan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam Memutus

Sengketa Para Pihak pada Perjanjian Arbitrase ............................... 41 D. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum ......................... 43

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ........................................... 43 2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ......................................... 45 3. Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum ......................... 50

E. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Putusan Hakim........................ 50 1. Mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman ....... 50 2. Pengertian Putusan Hakim ............................................................... 53 3. Pertimbangan Putusan Hakim .......................................................... 56

BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi ............................................................................................ 60 1. Pokok Sengketa ................................................................................. 63 2. Posita Penggugat Dalam Gugatan Tertanggal 11 Januari2010

yang diajukan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .......................................................................... 68

3. Petitum Penggugat Dalam Gugatan Tertanggal 11 Januari 2010 yang diajukan Pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ...................................................................................... 72

B. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara Kompetensi Absolut antara Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika ................................................................................ 75 1. Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 18 agustus

2010 ................................................................................................... 75 2. Putusan Akhir Nomor 10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 14 april

2011 ................................................................................................... 91 3. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:

628/PDT/2010/PT.DKI. pada Tanggal 20 April 2012 .......................... ......................................................................................................... 136

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 862 K/Pdt/2013 pada Tanggal 2 Oktober 2013 ....................... ......................................................................................................... 147

5. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 238 PK/Pdt/2014 pada Tanggal 29

Page 8: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

xii

Oktober 2014 ................................................................................... 153 C. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan

mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ................................................... 159

Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................................... 164 B. Saran ...................................................................................................... 166

Daftar Pustaka ................................................................................................... 169

Page 9: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

xiv

Daftar Lampiran

1. Surat Tugas 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:

10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014

Page 10: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

169

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, 2012, Hukum Acara Perdata Cet IX, Bandung, PT. Cipta

Adiya Bakti.

A. Rahmat Rosyadi dan Ngatino, 2003, Arbitrase dalam Perspektif Hukum Islam

dan Hukum Positif, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

C.S.T Kansil, 1986, Pengantar Ilmu Hukun dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta,

Balai Pustaka.

Cicut Sutiarso, 2011, Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis,

Jakarta, Obor Buku.

Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta, Penerbit

Erlangga.

Frans Hendra Winarta, 2013, Hukum Penyelesaian Sengketa. Arbitrase

Nasional Indonesia dan Internasional, Jakarta, Sinar Grafika Edisi Ke-2.

Gunawan Wijaja & Ahmad Yani, 2000, Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase,

Jakarta,PT Raja Grafindo Persada.

Gunawan Wijaja, 2008, Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut)

yang Tidak Pernah Selesai, Jakarta, Kencna Prenada Media Group.

Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum Investasi, Jakarta, Sinar Grafika.

Komariah, 2010, Hukum Perdata, Cet ke 4, Malang, UMM Press.

Page 11: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

170

M. Husyein Umar dan A. Supriyani Kardono, 1995, Hukum dan Lembaga

Arbitrase di Indonesia, Jakarta, Komponen Hukum Ekonomi Proyek Elips.

M. Khoidin, 2013, Hukum Arbitrase Bidang PerdataCetakan Ke-3,

Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

M. Yahya Harahap, 1991, Arbitrase, Jakarta , Pustaka Kartini.

-------------------------, 2001, Arbitrase, Jakarta , Sinar Grafika.

-------------------------, 2007, Kekuasaan Mahkamah Agung dan Peninjauan

Kembali Perkara Perdata,Jakarta, Sinar Grafika.

-------------------------, 2008, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika.

Priyatna Abdurrasyid, 2002, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa,Jakarta, Fikahati Aneska.

Rahayu Hartini, 2010, Hukum Komersial, Malang, UMM Press.

Ridwan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum,

Jakarta, Pustaka Kartini.

----------------------, 2009, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata Cet. V,

Bandung, PT. Cipta Adiya Bakti.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Jakarta, PT Pradnya Paramita.

R. Soesilo, 1995, RIB / HIR Dengan Penjelasan, Bogor, Politea.

Page 12: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

171

Subekti, 1977, Hukum Acara Perdata, Bandung, Bina Cipta..

-----------, 1979, Arbitrase Perdangangan, Bandung, Bina Cipta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta,

Liberty.

Munir Fuady, 2005, Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer,

Bandung,PT. Citra Aditya Bakti.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007, Buku II Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung

Repubik Indonesia, Jakarta, Mahkamah Agung.

Novi Kusuma Wardani, 2009, Tinjauan Yuridis Kewenangan Pengadian Niaga

Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan dengan Adanya Akta Arbitrase,

Surakarta, Universitas Sebelas Maret.

Dewimanroe, Subjek dan Objek Hukum, https://agrma.wordpress.com /2012/

04/22/subjek-dan-objek-hukum/, diakses tanggal 28 juni 2015.

Rime, Perjanjian Investasi, http://elib.unikom.ac.id/ files/disk1/

646/jbptunikompp-gdl-rimeisumin-32281-9-unikom_r-i.pdf, diakses tanggal 7

oktober 2015.

Wikipedia, Pengertian Investasi, https://id.wikipedia.org/wiki/Investasi, diakses

tanggal 8 oktober 2015.

Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985

Page 13: Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ...eprints.umm.ac.id/33249/1/jiptummpp-gdl-muhammader-43599... · 2016. 10. 8. · Kewenangan Absolut

172

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.