Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

7/26/2019 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara

1/7

1. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pemerintah (pasal 6) Provinsi (pasal 7) Kabupaten/kota (pasal 7)

1. penetapan kebijakannasional

2. Pembuatan peraturan per-UU

3. Penetapan standar,Pedoman dan Kriteria

4. Penetapan sistem periinanpertambangan mineral dan

batubara

!. Penetapan "P

#. Pemberian $UP,pembinaan, pen%elesaianKon&lik mas%arakat dan

pengawasan usa'a

pertambangan %ang %ang

berada()lokasi

penambangann%a* beradapada lintas wila%a'

pro+insi dan)atau wila%a'

laut 12 mil

. Pemberian $UP,pembinaan, pen%elesaian

Kon&lik mas%arakat dan

pengawasan usa'apertambangan perasi

produski %ang berdampak

lingkungan langsung lintas

wila%a' pro+insi dan)atau

wila%a' laut 12 mil

/. Pemberian $UPKeksplorasi dan $UPK

perasi Produksi

0. Penge+aluasian $UPperasi produksi %ang

dikeluarkan ole'

pemerinta' daera', %ang

tela' menimbulkankerusakan lingkungan serta

tidak menerapkan kaida'pertambangan %ang baik.

1. Penetapan kebijakanproduksi, pemasaran,

peman&aatan dan

konser+asi

1. Pembuatan peraturan per-UUaera'

2. Pemberian $UP, pembinaan,pen%elesaian Kon&lik mas%arakat

dan pengawasan usa'a

pertambangan %ang %angberada()lokasi penambangann%a*

berada pada lintas wila%a'

Kabupaten)kota dan)atau wila%a'laut 4-12 mil

3. Pemberian $UP, pembinaan,pen%elesaian Kon&lik mas%arakat

dan pengawasan usa'a

pertambangan perasi produski%ang berdampak lingkungan

langsung lintas wila%a'

Kabupaten)kota dan)atau wila%a'

laut 4-12 mil

4. Pengin+entarisasian, pen%elidikandan penelitian serta eksplorasidalam rangka memperole' data

dan in&ormasi mineral dan

batubara sesuai kewenangann%a

!. Pengelolaan in&ormasi geologi,in&ormasi potensi M dan

batubara serta in&ormasi

pertambangan padadaera')wila%a' pro+insi

#. Pembinaan dan pengawasan

ter'adap reklamasi la'anpasatambang

. Pen%usunan neraa dmineral danbatubara pada dera' )wila%a'

pro+insi

/. Pengembangan dan peningkatannilai tamba' kegiatan usa'a

pertambangan di pro+insi

0. Pengembangan dan peningkatan

peran serta ma%arakat dalamusa'a pertambangan dengan

memper'atikan kelestarianlingkungan

1. Pengkoordinasian periinan danpengawasaan penggunaan ba'an

1. Pembuatan peraturan per-UU aera'

2. Pemberian $UP dan $P5 ,pembinaan, pen%elesaian


pengawasan usa'apertambangan di wila%a'

Kabupaten)kota dan)atau

wila%a' laut 4 mil

3. Pemberian $UP dan $P5,pembinaan, pen%elesaian


pengawasan usa'a

pertambangan perasiproduski %ang kegiatann%a

di wila%a' Kabupaten)kota

dan)atau wila%a' laut 4 mil

4. Pengin+entarisasian,pen%elidikan dan

penelitian serta eksplorasidalam rangka memperole'

data dan in&ormasi mineral

dan

!. Pengelolaan in&ormasigeologi, in&ormasi potensi

M dan batubara serta

in&ormasi pertambanganpada daera')wila%a'

kab)kota

#. Pembinaan danpengawasan ter'adapreklamasi la'an

pasatambang

. Pen%usunan neraadmineral dan batubara

pada dera' )wila%a'kab)kota

/. Pengembangan danpeningkatan nilai tamba'

kegiatan usa'apertambangan seara

optimal

0. Pengembangan danpeningkatan peran serta

ma%arakat setempat dalamusa'a pertambangan


2/7

11. Penetapan kebijakankerjasama, kemitraan dan

pemberda%aan mas%arakat

12. Perumusan dan penetapanpenerimaan negara bukan

pajak dari 'asil usa'a

pertambangan mineral danbatubara

13. Pembinaan danpengawasan pengelolaan

pertambangan mineral danbatubara %ang

dilaksanakan pemerinta'

daera'

14. Pembinaan danpengawasan pen%usunan

peraturan daera' di bidang

pertambangan

1!. Pengin+entarisasian,pen%elidikan danpenelitian serta eksplorasi

dalam rangka memperole'

data dan in&ormasi mineral

dan batubara sebagaiba'an pen%usunan "UP

dan "P6

1#. Pengelolaan in&ormasigeologi, in&ormasi potensiM dan batubara serta

in&ormasi pertambangan

pada tingkat nasional

1. Pembinaan danpengawasan ter'adapreklamasi la'an

pasatambang

1/. Pen%usunan neraadmineral dan batubaratingkat nasional

10. Pengembangan danpeningkatan nilai tamba'

kegiatan usa'apertambangan

2. Peningkatan kemampuanaparatur pemerinta',

pro+isi, kab)kota dalampen%elenggaraanpengelolaan usa'a

pertambangan

peledak di wila%a' tambang

sesuai kewenangann%a

11. Pen%ampaian in&ormasi 'asilin+entarisasi, PU, dan penelitian

serta eksplorasi kepada Menteri

dan bupati)walikota

12. Pen%ampaian in&ormasi 'asilproduksi, penjualan dalam negeriserta ekspor kepada menteri dan

bupati)walikota

13. Peningkatan kemampuan aparaturpemerinta', pro+isi, kab)kota

dalam pen%elenggaraan

pengelolaan usa'a pertambangan

dengan memper'atikan

kelestarian lingkungan

1. Pen%ampaian in&ormasi'asil in+entarisasi, PU, dan

penelitian serta eksplorasi

kepada Menteri dan

gubernur

11. Pen%ampaian in&ormasi

'asil produksi, penjualandalam negeri serta ekspor

kepada menteri dan

gubernur

12. Peningkatan kemampuanaparatur pemerinta',

pro+isi, kab)kota dalam

pen%elenggaraan

pengelolaan usa'apertambangan


3/7

1. "ila%a' pertambangan

Kriteria "UP, "P5,"P6,"UPK

WUP (pasal

18) /WUPK (pasal

32)

WPR (pasal 22) WP (pasal 27!28)

1. 7etakgeogra&is

2. Kaida'konser+asi

3. a%adukung

lingkungan

ptimasisumber da%a

Mineral dan

atau batubara

4. 8ingkatkepadatan

penduduk

1. 9ad mineral sekunder %angterdapat di sungan dan )atau diantara tepi dan tepi sungai

2. 9ad primer logam)batubaradengan kedalaman ma: 2! m

3. ;ndapan teras, dataran banjir,dan endapan sungai purba

4. 7uas ma: "P5 2!


4/7

d. Usa'a >asa Pertambangan (pasal 124- 12*

3. >enis Usa'a jasa Pertambangan (pasal 124*

1. Konseltasi, perenanaan, pelaksanaan dan pengujian peralatan di bidang =

pen%elidikan umum?

eksplorasi?

studi kela%akan?

konstruksi pertambangan?

pengangkutan?

lingkungan pertambangan?

pasatambang dan reklamasi? dan)atau

keselamatan dan kese'atan kerja.

2. Konsultasi, perenanaan dan pengujian peralatan di bidang =

penambangan? atau

pengola'an dan pemurnian.

4. Pelaksana >asa dapat berupa badan usa'a, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasi&ikasidan kuali&ikasi %ang tela' ditetapkan ole' Menteri.

"ata #ara Pemberian $%in Usaha Pertamban&an 'atuan


5/7

Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang 6o 4 8a'un 20 tentang Pertambangan Mineraldan Batubara (UU Minerba*. Untuk lebi' merini pelaksanaan dari Undang-undang ini diturunkan

kembali dalam bentuk Peraturan Pemerinta' (PP* %ang sala' satun%a adala' PP 6o 23 8a'un 21

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usa'a Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan PP ini komoditas pertambangan dikelompokkan dalam ! golongan %aitu =

1. Mineral radioakti& antara lain= radium, t'orium, uranium

2. Mineral logam antara lain= emas, tembaga

3. Mineral bukan logam antara lain= intan, bentonit

4. Batuan antara lain= andesit, tana' liat, tana' urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug

!. Batubara antara lain= batuan aspal, batubara, gambut

aat ini kegiatan pertambangan %ang lebi' dikenal adala' pertambangan untuk komoditas mineral

logam antara lain= emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara. elain komoditas mineralutama dan batubara ini, komoditas batuan memiliki peran %ang sama pentingn%a terutama dalam

memberikan dukungan material untuk pembangunan in&rastruktur antara lain= pendirian sarana

in&rastruktur jalan, pembangunan peruma'an, dan gedung perkantoran.

8erminologi ba'an galian golongan 9 %ang sebelumn%a diatur dalam UU 6o 11 8a'un 10# tela'diuba' berdasarkan UU 6o 4 8a'un 20, menjadi batuan, se'ingga penggunaan istila' ba'an galian

golongan 9 suda' tidak tepat lagi dan diganti menjadi batuan. Untuk memberikan gambaran tentang

8ata 9ara Pemberian $in Usa'a Pertambangan Batuan, berikut akan diuraikan dalam artikel ini.

Pemberian $in Usa'a Pertambangan Batuan Pemberian $in Usa'a Pertambangan ($UP* batuan

berdasarkan PP 6o 23 8a'un 21 dilakukan dengan ara permo'onan wila%a'. Permo'onan wila%a'

maksudn%a adala' setiap pi'ak badan usa'a, koperasi atau perseorangan %ang ingin memiliki $UP

'arus men%ampaikan permo'onan kepada Menteri, gubernur atau bupati walikota sesuaikewenangann%a. Pembagian kewenangan Menteri, gubernur dan bupati)walikota adala'=

Menteri ;M, untuk permo'onan wila%a' %ang berada lintas wila%a' pro+insi atau wila%a'

laut lebi' dari 12 mil dari garis pantai

@ubernur, untuk permo'onan wila%a' %ang berada lintas wila%a' kabupaten)kota dalam 1pro+insi atau wila%a' laut 4 sampai dengan 12 mil

Bupati)walikota, untuk permo'onan wila%a' %ang berada di dalam 1 wila%a' kabupaten)kota

atau wila%a' laut sampai dengan 4 mil.

$UP mineral batuan diberikan ole' Menteri ;M (selanjutn%a disebut Menteri*, gubernur atau

bupati)walikota sesuai dengan kewenangann%a berdasarkan permo'onan %ang diajukan ole'= badan

usa'a, koperasi, dan perseorangan.

$UP diberikan melalui 2 ta'apan %aitu=

$. Pemberian "ila%a' $in Usa'a Pertambangan ("$UP*

$$. Pemberian $in Usa'a Pertambangan ($UP*

$. Pemberian "$UP batuan


6/7

1. Badan usa'a, koperasi atau perseorangan mengajukan permo'onan wila%a' untuk mendapatkan"$UP batuan kepada Menteri, gubernur atau bupati)walikota sesuai kewenangann%a

2. ebelum memberikan "$UP, Menteri 'arus mendapat rekomendasi dari gubernur dan

bupati)walikota dan ole' gubernur 'arus mendapat rekomendasi dari bupati)walikota

3. Permo'onan "$UP %ang terlebi' da'ulu tela' memenu'i pers%aratan koordinat geogra&is lintang

dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem in&ormasi geogra&i %ang berlaku seara nasional danmemba%ar bia%a penadangan wila%a' dan penetakan peta, memperole' prioritas pertama untuk

mendapatkan "$UP

4. Menteri, gubernur, atau bupati)walikota dalam paling lama 1 'ari kerja setela' diterimapermo'onan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permo'onan "$UP

!. Keputusan menerima disampaikan kepada pemo'on "$UP disertai dengan pen%era'an peta "$UP

berikut batas dan koordinat "$UP. Keputusan menolak 'arus disampaikan seara tertulis kepadapemo'on "$UP disertai dengan alasan penolakan.

$$. Pemberian $UP batuan

1. $UP terdiri atas = $UP ;ksplorasi dan $UP perasi Produksi

2. Pers%aratan $UP ;ksplorasi dan $UP perasi Produksi meliputi pers%aratan= administrati&, teknis,

lingkungan dan &inansial $$.a Pemberian $UP ;ksplorasi batuan 1. $UP ;ksplorasi diberikan ole' = a.

Menteri, untuk "$UP %ang berada dalam lintas wila%a' pro+insi atau wila%a' laut lebi' dari 12 mildari garis pantai b. gubernur, untuk "$UP %ang berada dalam lintas kabupaten)kota dalam 1 pro+insi

atau wila%a' laut 4 - 12 mil dari garis pantai . bupati)walikota, untuk "$UP %ang berada dalam 1wila%a' kabupaten)kota atau wila%a' laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai 2. $UP ;ksplorasi

diberikan berdasarkan permo'onan dari badan usa'a, koperasi, dan perseorangan %ang tela'mendapatkan "$UP dan memenu'i pers%aratan

3. Menteri atau guberrnur men%ampaikan penerbitan peta "$UP batuan %ang diajukan ole' badan

usa'a, koperasi, atau perseorangan kepada gubernur atau bupati)walikota untuk mendapatkanrekomendasi dalam rangka penerbitan $UP ;ksplorasi. @ubernur atau bupati)walikota memberikan

rekomendasi paling lama ! 'ari kerja sejak diteriman%a tanda bukti pen%ampaian peta "$UP mineral

batuan

4. Badan usa'a, koperasi, atau perseorangan %ang tela' mendapatkan peta "$UP beserta batas dankoordinat dalam waktu paling lambat ! 'ari kerja setela' penerbitan peta "$UP mineral batuan 'arus

men%ampaikan permo'onan $UP ;ksplorasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati)walikota dan wajib

memenu'i pers%aratan

!. Bila badan usa'a, koperasi, atau perseorangan dalam waktu ! 'ari kerja tidak men%ampaikanpermo'onan $UP, dianggap mengundurkan diri dan uang penadangan wila%a' menjadi milik

Pemerinta' atau pemerinta' daera' dan "$UP menjadi wila%a' terbuka $$.b Pemberian $UP perasi

Produksi batuan 1. $UP perasi Produksi diberikan ole' = a. bupati)walikota, apabila lokasipenambangan, lokasi pengola'an dan pemurnian, serta pelabu'an berada di dalam 1 wila%a'

kabupaten)kota atau wila%a' laut sampai dengan 4 mil dari garis pantai b. gubernur, apabila lokasi

penambangan, lokasi pengola'an dan pemurnian, serta pelabu'an berada di dalam wila%a'

kabupaten)kota %ang berbeda dalam 1 pro+insi atau wila%a' laut sampai dengan 12 mil dari garis pantaisetela' mendapat rekomendasi dari bupati)walikota . Menteri, apabila lokasi penambangan, lokasi

pengola'an dan pemurnian, serta pelabu'an berada di dalam wila%a' pro+insi %ang berbeda atau

wila%a' laut lebi' dari 12 mil dari garis pantai setela' mendapat rekomendasi dari gubernur danbupati)walikota setempat 2. $UP perasi Produksi diberikan kepada badan usa'a, koperasi, dan

perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi %ang memenu'i pers%aratan dimana


7/7

pemegang $UP ;ksplorasi dijamin untuk memperole' $UP perasi Produksi sebagai peningkatandengan mengajukan permo'onan dan memenu'i pers%aratan peningkatan operasi produksi 3.

Pemegang $UP perasi Produksi dapat mengajukan permo'onan wila%a' di luar "$UP kepada

Menteri, gubernur, atau bupati)walikota untuk menunjang usa'a pertambangann%a 4. alam jangka

waktu # bulan sejak diperole'n%a $UP perasi Produksi, pemegang $UP perasi Produksi wajibmemberikan tanda batas wila%a' pada "$UP !. Bila pada lokasi "$UP ditemukan komoditas tambang

lainn%a %ang bukan asosiasi mineral %ang diberikan dalam $UP, pemegang $UP perasi Produksi

memperole' keutamaan mengusa'akann%a dengan membentuk badan usa'a baru

#. Permo'onan perpanjangan $UP perasi Produksi diajukan kepada Menteri, gubernur, atau

bupati)walikota paling epat 2 ta'un dan paling lambat # bulan sebelum berak'irn%a $UP

. Pemegang $UP perasi Produksi 'an%a dapat diberikan perpanjangan 2 kali dan 'arus

mengembalikan "$UP perasi Produksi dan men%ampaikan keberadaan potensi dan adangan mineralbatuan kepada Menteri, gubernur, atau bupati)walikota

/. Menteri, gubernur, atau bupati)walikota dapat menolak permo'onan perpanjangan $UP perasi

Produksi apabila pemegang $UP perasi Produksi berdasarkan 'asil e+aluasi tidak menunjukkan

kinerja operasi produksi %ang baik

Ketentuan pidana pelanggaran ketentuan dalam UU 6o 4 8a'un 20 =

a* etiap orang %ang melakukan usa'a penambangan tanpa $UP dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 ta'un dan denda paling ban%ak 5p 1..., (sepulu' miliar rupia'*.

b* etiap orang atau pemegang $UP perasi Produksi %ang menampung, meman&aatkan, melakukan

pengola'an dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara %ang bukan dari pemegang$UP dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 ta'un dan denda paling ban%ak 5p

1..., (sepulu' miliar rupia'*

* etiap orang %ang merintangi atau mengganggu kegiatan usa'a pertambangan dari pemegang $UP

%ang tela' memenu'i s%arat-s%arat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 ta'un atau dendapaling ban%ak 5p 1.., (seratus juta rupia'*.

d* etiap orang %ang rnengeluarkan $UP %ang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan

men%ala'gunakan kewenangann%a diberi sanksi pidana paling lama 2 ta'un penjara dan denda paling

ban%ak 5p2.., (dua ratus juta rupia'*.

Menteri, gubernur, atau bupati)walikota sesuai dengan kewenangann%a ber'ak memberikan sanksi

administrati&A kepada pemegang $UP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini berupa=

peringatan tertulis, peng'entian sementara sebagian atau seluru' kegiatan eksplorasi atau operasi

produksi, atau penabutan $UP. emoga pemba'asan tata ara pemberian $UP serta ketentuan pidanadan sanksi administrati& dalam kegiatan pertambangan batuan ini dapat memberikan gambaran dan

mendorong pelaksanaan kegiatan pertambangan %ang baik dan benar serta penerapan penegakan

'ukum se'ingga dapat mengurangi dampak negati& pertambangan dan meningkatkan dampak positi&melalui pen%erapan tenaga kerja, pen%ediaan ba'an baku pembangunan in&rastruktur, pendapatan asli

daera', serta penggerak kegiatan perekonomian di sekitar lokasi pertambangan.

Documents

Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara