Upload
others
View
17
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MAGETAN
LAPORAN KINER
JA
TAHUN 2017
i
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya
Laporan Kinerja Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2017 dapat
disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran
strategis selama Tahun Anggaran 2017. Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memperoleh masukan yang bersifat
konstruktif sebagai perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dimasa
yang akan datang. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua
pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini. Semoga laporan ini membawa
manfaat dan keberhasilan bagi semua pihak.
Magetan, Februari 2018
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
Dra. FURIANA KARTINI Pembina Tingkat I
NIP. 19660421 199003 2 013
ii
Akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus
diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik (Good Governance). Guna mencapai kondisi tersebut Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk aplikasi
dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan pada tahun 2017 yang meliputi keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan kendala yang ditemui dalam
pelaksanaan kegiatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari
peningkatan prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan prabayar di
Kabupaten Magetan 69%, menurunnya angka kematian ibu (AKI) sebesar 97,57 per
100.000 Kelahiran Hidup, menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 10,37
per 1.000 Kelahiran Hidup dan Persentase Gizi Buruk sebesar 0,96%.
Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan menunjukkan arah yang ingin dicapai dalam periode
tahun 2013-2018. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat)
sasaran strategis dan 3 (tiga) sasaran pendukung yang ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang menguraikan sasaran yang ingin dicapai sesuai
dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan. Dokumen tersebut juga
berisi tentang indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan
pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2017, selain itu
juga program kegiatan dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung
pencapaian masing-masing sasaran.
iii
Berdasarkan hasil
pengukuran kinerja terhadap 43
(empat puluh tiga) indikator
kinerja utama, disimpulkan
bahwa 35 (tiga puluh lima)
indikator atau sebesar 81,40%
dikategorikan tercapai target dan
8 (delapan) indikator atau
sebesar 18,60% tidak tercapai
target. Dengan demikian masih
terdapat beberapa indikator
kinerja utama yang belum mencapai target yang diharapkan sehingga perlu perhatian
pada tahun berikutnya.
Alokasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 101.663.291.048,-
dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 82.669.770.607,- atau serapan dana APBD
mencapai 81,32%. Kontribusi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan digunakan
untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh
hasil kerja keras dari bidang kesehatan, melainkan sangat dipengaruhi oleh hasil
kerja keras dan kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Upaya
dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan khususnya bidang kesehatan
merupakan tanggung jawab bersama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
dan lintas sektor terkait dengan dukungan penuh dari seluruh masyarakat Kabupaten
Magetan.
iv
Hal
Kata Pengantar i
Ikhtisar Ekskutif ii
Daftar Isi iv
BAB I PENDAHULUAN
A. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ................................
3. Asset / Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan ................................
B. ISU STRATEGIS ...............................................................................................
1
1
3
6
8
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS ....................................................................................
B. PERJANJIAN KINERJA .....................................................................................
11
19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA...........................................................................................
1. Pengukuran Kinerja ................................................................................
2. Analisa Capaian Kinerja ..........................................................................
B. REALISASI ANGGARAN ..................................................................................
22
22
25
51
BAB IV PENUTUP 46
LAMPIRAN
1. MATRIKS RENSTRA
2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
DAFTAR ISI
1
A. GAMBARAN UMUM DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64), Dinas Kesehatan mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bahwa Dinas Kesehatan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan terdiri dari :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
2
4. Bidang Kesehatan Masyarakat
a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
a. Seksi Surveilans dan Imunisasi
b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Kesehatan Jiwa
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
a. Seksi Kefarmasian
b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
c. Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat
8. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Dokter;
b. Dokter Gigi;
c. Bidan;
d. Perawat;
e. Sanitarian;
f. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
g. Administrasi Kesehatan
h. Asisten Apoteker;
i. Pranata Laboratorium;
j. Nutrisionis.
3
2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Dukungan sumber daya pada Dinas Kesehatan memiliki peran penting
dalam mendukung kinerja dan mencapai tujuan organisasi. Sumber daya
pada Dinas Kesehatan meliputi tenaga teknis dan tenaga administrasi
pendukung. Sebagai organisasi pemerintah Dinas Kesehatan memiliki tugas
menjalankan pembangunan di bidang kesehatan dan untuk mendukung
tugas tersebut dibutuhkan sumber daya yang handal dan profesional.
Jumlah tenaga di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada
Tahun 2017 adalah sebanyak 907 orang dengan komposisi sebagai berikut :
Tabel 1.1 Komposisi tenaga di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan pada Tahun 2017
No. Instansi Tenaga
Teknis
Tenaga
Administrasi
Pendukung
Pejabat
Struktural
1 Dinas Kesehatan 14 35 18
2 Puskesmas dan
GFLK
704 136 0
Jumlah 718 171 18
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017
Secara operasional, Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan didukung
sumber daya manusia sebanyak 907 (Sembilan ratus tujuh) orang yang
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jenjang pendidikan
tertinggi S2 dan terendah SLTP. Secara rinci data Aparatur Sipil Negara
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berdasarkan pendidikan, golongan
dan jurusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Tahun 2017
No. Uraian
Pendidikan Jumlah
SD SMP SM
A D1 D2
D2 D3 D4 S1 S2
PNS :
1. Non Fungsional
0 11 116 10 1 0
14
0
34
3 186
2. Fungsional 0 0 66 16 2 0 509 29 94 2 718
JUMLAH 0 11 182 26 3 0 426 29 128 5 907
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017
4
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
berdasarkan Golongan pada Tahun 2017
N
o. Uraian
Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV
Jumlah I/
a
I/
b
I/
c
I/
d
II/a II/
b
II/c II/d III/
a
III/
b
III/
c
III/
d
IV/
a
I
V
/b
I
V
/c
I
V
/d
PNS :
1.
Non
Fungsion
al
0 0 0 0 13 0 14 14 21 75 27 20 5 1 1 -
189
2. Fungsion
al 0 0 0 0 5 2 10 151 14
4
96 84 76 11
9
2
1
4 3 718
JUMLAH 907
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Berdasarkan jurusan pendidikan pada Tahun 2017
No. Jenjang
Pendidikan
Jurusan Jumlah
1. Pasca
Sarjana/S2
Manajemen Kesehatan 4
2. Pasca
Sarjana/S2
Farmasi 1
3. Sarjana/S1 Kedokteran Umum 35
4. Sarjana/S1 Kedokteran Gigi 19
5. Sarjana/S1 Kesehatan Masyarakat 22
6. Sarjana/S1 Keperawatan 20
7. Sarjana/S1 Farmasi 8
8. Sarjana/S1 Teknik Lingkungan 8
9. Sarjana/S1 Sosial 2
10. Sarjana/S1 Ekonomi Manajemen 4
11. Sarjana/S1 Ekonomi Akuntansi 3
12. Sarjana/S1 Administrasi Negara 4
5
No. Jenjang
Pendidikan
Jurusan Jumlah
13. Sarjana/S1 Psikologi 0
14. Sarjana/S1 Hukum 3
15. Sarjana/S1 Pendidikan 1
16. Ahli Madya/D3 Keperawatan 165
17. Ahli Madya/D3 Kebidanan 281
18. Ahli Madya/D3 Gizi 18
19. Ahli Madya/D3 Farmasi 8
20. Ahli Madya/D3 Analis Medis 17
21. Ahli Madya/D3 Kesehatan Lingkungan 26
22. D4 Kebidanan 29
23. Ahli Madya/D3 Perawat Gigi 8
24. D2 Keperawatan 3
25. D1 Kebidanan 19
26. D1 Pendidikan Ahli Gizi (SPAG) 3
27. D1 Pendidikan Penilik Hyegiene (SPPH) 4
28. Setaraf SLTA Perawat Kesehatan 34
29. Setaraf SLTA Pekarya Kesehatan 37
30. Setaraf SLTA Sekolah Menengah Farmasi (SMF) 13
31. Setaraf SLTA Sekolah Menengah Analis Kesehatan 3
32. Setaraf SLTA SPRG 15
33. SLTA - 57
34. SMEA - 16
35. STM - 9
36. SLTP - 11
J U M L A H 907
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017
6
3. Asset/Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan merupakan pusat pemerintahan
yang tugas pokoknya sebagai tempat koordinasi pembangunan kesehatan
dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu didukung dengan sarana
dan prasarana yang memadai, baik secara kualitas dan kuantitas sehingga
pelayanan kepada masyrakat dapat semakin baik, cepat, dan tepat serta
mampu meningkatkan motivasi kerja sumberdaya aparatur.
Sedangkan sarana kesehatan dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan adalah sebag
Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
pada Tahun 2017
No. Sarana Kesehatan Jumlah
1. Puskesmas 22
2. Puskesmas Pembantu 59
3. Ponkesdes 107
4. Posyandu Balita 920
5. Posyandu Lansia 240
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2016
Penyediaan sarana kesehatan melalui Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), Posyandu Balita dan
Posyandu Lansia diharapkan dapat menjangkau masyarakat termasuk
masyarakat di pedesaan agar mendapat pelayanan kesehatan dengan
mudah dan bermutu.
Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan dasar yang
berada di setiap Kecamatan. Sampai dengan 31 Desember 2017 jumlah
Puskesmas di Kabupaten Magetan berjumlah 22 unit yang terdiri dari 17
Puskesmas perawatan (6 Puskesmas PONED) dan 5 Puskesmas non
perawatan yang tersebar di 18 Kecamatan. Rasio Puskesmas terhadap
penduduk sebesar 3,54 per 100.000 penduduk dilayani oleh 3-4 Puskesmas
atau 1 Puskesmas melayani 28.240 penduduk. Kondisi tersebut menunjukkan
7
bahwa jumlah Puskesmas di Kabupaten Magetan sudah memenuhi target
nasional (1 Puskesmas rata-rata melayani 30.000 penduduk).
Keberadaan 59 Puskesmas Pembantu di Kabupaten Magetan semakin
mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Selain itu untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat juga telah dilaksanakan upaya untuk memanfaatkan potensi dan
sumberdaya di masyarakat dengan adanya 107 Pondok Kesehatan Desa
(Ponkesdes), 920 Posyandu Balita dan 240 Posyandu Lansia diharapkan
agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan.
Tabel 1.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
pada Tahun 2017
No. Jenis Jumlah
1. Kendaraan Operasional Roda Dua 157
2. Kendaraan Operasional Roda Empat 56
3. Meubelair 4.838
4. Komputer unit/jaringan 8
5. Personal Komputer 248.393
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2017
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya berkantor di Gedung Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan Jalan Imam Bonjol No. 04 Magetan menggunakan fasilitas 11
ruangan. Sarana dan prasarana sebagai alat pendukung kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sudah cukup memadai namun masih diperlukan
pemeliharaan agar sarana dan prasarana kerja tersebut supaya dapat
bekerja secara optimal.
8
B. ISU STRATEGIS
Isu-isu strategis masalah kesehatan yang diperkirakan muncul pada tahun-
tahun mendatang dan perlu dilakukan antisipasi antara lain :
1. Masih belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat serta paradigma
sehat di masyarakat;
Paradigma Sehat dengan mengutamakan promotif dan preventif sebagai
landasan pembangunan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat
melalui pendekatan keluarga yang terintegrasi dalam Gerakan Masyarakat
Sehat (Germas).
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan dengan peningkatan akses Puskesmas dan
peningkatan mutu Puskesmas dengan Akreditasi Puskesmas.
3. Rehabilitasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan;
Revitalisasi Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan merupakan isu strategis yang
dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Magetan sebagai implementasi Misi ke-3
RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 yaitu Menggairahkan
perekonomian daerah melalui berbagai program pengungkit dan optimalisasi
pengembangan SDM dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan.
4. Berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional;
Seiring diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional maka diperlukan
peningkatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat baik
pada sarana pemerintah maupun swasta. Pelayanan kesehatan diharapkan
memenuhi standart mutu, termasuk sumber daya manusia, perijinan,
pemenuhan sarana , prasarana, obat dan perbekalan kesehatan.
5. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), serta meningkatnya Angka
Kematian Bayi (AKB);
Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten
Magetan selama 5 tahun terakhir sudah mengalami penurunan, yaitu pada
tahun 2014 AKI sebesar 113,79/100.000 kelahiran hidup dan AKI Tahun 2015
sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup namun pada Tahun 2016 AKI
mengalami kenaikan sebesar 106,55/100.000 kelahiran hidup namun pada
Tahun 2017 AKI menurun sebesar 97,57/100.000 kelahiran hidup. Angka
Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Magetan selama 5 tahun terakhir
mengalami kenaikan walaupun sudah mencapai target yaitu pada tahun
2014AKB sebesar 59,8/100.000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2015 sebesar
10,53/1000 kelahiran hidup, AKB Tahun 2016 sebesar 10,89/1000 kelahiran
hidup dan AKB Tahun 2017 menurun sebesar 10,37/1000 kelahiran hidup.
9
Penyebab kematian ibu tertinggi pada kasus perdarahan, pre eklamsi dan lain-
lain sedangkan penyebab kematian bayi tertinggi pada BBLR, Asfiksia dan
kelainan kongenital.
6. Penurunan stunting dan kasus kasus gizi buruk;
Kasus Gizi di Kabupaten Magetan telah menurun, tetapi masih terdapat kasus
Gizi Buruk selama tahun 2017 sejumlah 232 anak. Upaya penurunan stunting
dan gizi buruk di Kabupaten Magetan melalui PMT Balita Kurang Gizi dan Ibu
Hamil KEK, pemberian TTD pada remaja putri, pemberian Vitamin A pada
balita.
Untuk mendukung intervensi penurunan stunting perlu didukung surveilans gizi
dan pemenuhan dan pemenuhan dan pemerataan tenaga gizi serta perbaikan
sanitasi lingkungan dan peningkatan air bersih dan menggalakkan bahan
pangan lokal.
7. Masih berkembangnya penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru;
Penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, TB Paru, merupakan penyakit yang
dipengaruhi kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dalam menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Oleh karena itu diperlukan upaya promotif
dan preventif yang lebih aktif dan berkesinambungan, baik oleh petugas
kesehatan maupun masyarakat.
8. Meningkatnya kasus penyakit degeneratif;
Meningkatnya kasus degeneratif terutama pada usia lanjut seiring dengan
bertambahnya umur serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat
sehingga pola konsumsi gizi masyarakat yang cenderung berubah ke arah
makanan cepat saji, juga diakibatkan kurangnya aktivitas fisik.
9. Peningkatan cakupan serta mutu imunisasi dan penguatan surveilans
10. Masih adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak memenuhi
standart di masyarakat;
Adanya peredaran sediaan farmasi, kosmetik, makanan, minuman, alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang tidak memenuhi
standart dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Peningkatan
pengawasan peredaran bahan – bahan tersebut perlu upaya proaktif dari lintas
sektor yang terkait serta masyarakat melalui peningkatan pengetahuan
masyarakat.
10
11. Masih belum terpenuhinya standar pembiayaan untuk pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan;
Obat dan perbekalan kesehatan merupakan salah satu komponen utama
dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sehingga pemerintah wajib
menjamin ketersediaannya pada fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Masih rendahnya akses masyarakat terhadap Sarana Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) yang meliputi penyediaan air bersih, cuci tangan pakai
sabun, pemanfaatan jamban, pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah
cair;
Lingkungan sehat merupakan salah satu unsur dari paradigma sehat yang
mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Kabupaten Magetan Sehat
dapat diwujudkan melalui upaya peningkatan kulaitas lingkungan antara lain
dengan mengembangkan peran serta masyarakat dalam STBM.
11
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan pedoman resmi bagi Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan dalam menyusun rencana kerja dan pengambilan kebijakan
yang berkaitan dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Magetan selama
kurun waktu tahun 2013-2018. Rencana Strategis Kesehatan Kabupaten Magetan
juga menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan-kegiatan tahunan yang
selanjutnya akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah.
1. VISI
Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan yang
akan dilaksanakan dalam rentang waktu 2013-2018 sesuai dengan visi
Kepala Daerah terpilih adalah “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MAGETAN YANG ADIL DAN BERMARTABAT”. Tujuan
pembangunan tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi seluruh SKPD di
lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program
dan kegiatan untuk 5 ( lima ) tahun mendatang.
Guna mendukung visi tersebut serta berdasar pada analisis
perkembangan situasi dan kondisi serta memperhatikan dasar
penyelenggaraan pembangunan dalam RPJMD bidang kesehatan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan yaitu :
Dengan Visi tersebut diatas diharapkan seluruh masyarakat di
Kabupaten Magetan perlu dikembangkan paradigma baru bidang kesehatan.
Jika sebelumnya pelayanan kesehatan masih menempatkan masyarakat
sebagai obyek, maka saat ini masyarakat didorong dan diberdayakan untuk
mampu menjadi subyek. Masyarakat diberdayakan supaya menyadari, mau,
12
dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan
kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan,
baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat
bencana, maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk
hidup sehat.
2. MISI
Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan yang ingin dicapai adalah :
3. TUJUAN, SASARAN dan INDIKATOR KINERJA
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi
organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi
rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan
sumber daya organisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan dalam
mewujudkan misinya menetapkan tujuan, sasaran dan indikator kinerja
sebagai berikut :
13
14
15
16
17
18
19
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu
1 (satu) tahun. Perjanjian kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan
atasannya (performance agreement). Perjanjian kinerja merupakan ikhtisar
rencana kinerja tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
yaitu setelah proses anggaran (budgeting process) selesai.
Perjanjian dapat dilakukan perbaikan dalam hal atasan langsung tidak
sependapat dengan target kinerja yang diajukan, sehingga kedua belah pihak
sepakat atas target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator dan target kinerja yang
ditetapkan dalam penetapan kinerja menjadi kesepakatan yang mengikat untuk
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai upaya mewujudkan pelayanan
kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.
Indikator dan target kinerja dalam penetapan kinerja mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Penyusunan Perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun
2017 juga mengacu pada RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018,
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2017. Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
sebagaimana berikut.
20
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Meningkatnya
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat dan
penyehatan
lingkungan
1. Cakupan Rumah Tangga
Sehat
60 %
2. Jumlah Desa/ Kelurahan
yang melaksanakan STBM
(Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat)
44 Desa/Kel
urahan
2. Meningkatnya upaya
pengendalian
penyakit secara
optimal
3. Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
70 %
3. Meningkatnya upaya
pelayanan kesehatan
yang bermutu dan
terjangkau bagi
masyarakat
4. Angka Kematian Bayi 25,61 per 1000
kelahiran
hidup
5. Angka Kematian Ibu
97,19 Per
100.000
Kelahira
n hidup
6. Persentase balita gizi buruk <1 %
7. Persentase Puskesmas
Sesuai Standar Akreditasi
72,72 %
4. Meningkatnya
sediaan farmasi, alat
kesehatan, makanan
bermutu secara
optimal
8. Ketersediaan Obat per
kapita per tahun di sarana
pelayanan kesehatan dasar
(Rp/kapita)
9.900 per
Kapita
5. Meningkatnya
pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kesehatan
secara optimal
9. Rasio dokter per 1000
penduduk
0,3
21
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
10. Rasio perawat per 1000
penduduk
0,84
11. Rasio bidan per 1000
penduduk
0,55
6. Meningkatnya
pembiayaan
kesehatan secara
optimal
12. Persentase penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan
pra bayar
69 %
7. Terwujudnya tata
kelola manajemen
keuangan,
perencanaan dan
evaluasi
13. Nilai akuntabilitas kinerja
Dinas Kesehatan
B
22
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk mengukur keberhasilan dan
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima laporan akuntabilitas maupun pemberi amanah. Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban tersebut
yang dijabarkan dalam Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun
2015 sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian
target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018 maupun Rencana Kerja Tahun
2016.
A. CAPAIAN KINERJA
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu tatanan, instrumen dan metode
pertanggungjawaban. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pengukuran kinerja dilakukan
dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target)
kinerja tahun berjalan serta membandingkan realisasi kinerja sampai dengan
tahun berjalan dengan sasaran (target) kinerja 5 (lima) tahunan yang
direncanakan dalam Rencana Strategis.
23
Alat ukur yang digunakan untuk mengukur keberhasilan maupun
kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU
ditetapkan secara mandiri oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan yang
tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018 dan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018.
Analisa capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun
2017 diukur dengan cara :
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2017, dimana
target indikator kinerja Tahun 2017 telah sesuai dengan target indikator
kinerja yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas
Kesehatan Tahun 2013-2018;
b. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2016 dengan tahun
2017;
Skala penilaian pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017
adalah sebagai berikut :
No. Interval Nilai Realisasi
Kinerja
Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja Kode
1 > 100% Tercapai Target
2 < 100% Tidak Tercapai Target
Berikut hasil capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2017 :
No Sasaran Strategis/ Indikator
Kinerja Utama (IKU)
Target Tahun
2017
Realisasi Tahun
2017
Capaian Kinerja
(%)
Meningkatnya kemandirian
masyarakat untuk hidup sehat
dan penyehatan lingkungan
1 Cakupan Rumah Tangga Sehat
(%)
60 54,06 90,1
2 Jumlah Desa/ Kelurahan yang
melaksanakan STBM (Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat)
44 44 100
Meningkatnya upaya
pengendalian penyakit secara
optimal
3 Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization (UCI)
(%)
70 94,89 100
24
No Sasaran Strategis/ Indikator
Kinerja Utama (IKU)
Target Tahun
2017
Realisasi Tahun
2017
Capaian Kinerja
(%)
Meningkatnya upaya pelayanan
kesehatan yang bermutu dan
terjangkau bagi masyarakat
4 Angka Kematian Bayi per 1.000 KH 23 10,37 100
5 Angka Kematian Ibu per 100.000
KH
102 97,57 100
6 Presentase balita gizi buruk (%) <1 0,96 100
7 Persentase Puskesmas Sesuai
Standar Akreditasi
72,72 72,72 100
Meningkatnya pembiayaan
kesehatan secara optimal
8 Persentase penduduk yang
memiliki jaminan kesehatan pra
bayar
69 79,87 100
Selain Indikator Kinerja Utama, terdapat Indikator Kinerja Dinas
Kesehatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2017 :
No Sasaran/ Indikator Kinerja
Target
Tahun 2017
Realisasi
Tahun 2017
Capaian
Kinerja (%)
Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan bermutu secara optimal
9 Ketersediaan Obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/kapita)
9.900 per
Kapita
7.100 per
Kapita
71,71
Meningkatnya pengembangan
Sumber Daya Manusia Kesehatan secara optimal
10. Rasio dokter per 1000 penduduk 0,3 0,05 17
11. Rasio perawat per 1000 penduduk 0,84 0,47 56
12. Rasio bidan per 1000 penduduk 0,55 0,52 95
Terwujudnya tata kelola manajemen keuangan, perencanaan dan evaluasi
13. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan
B BB 100
25
2. Analisa Capaian Kinerja
a. Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018
adalah sebanyak 8 indikator. Sedangkan indikator kinerja pendukung
yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Kesehatan dengan Bupati Magetan terdapat 5 indikator pendukung.
Capaian indikator kinerja tersebut disajikan pada Lampiran III.3.
b. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan
Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya kemandirian
masyarakat untuk hidup sehat dan penyehatan lingkungan” adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Capaian
1 Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)
63,92 60 54,06 90,1 75 72,08
2 Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM
44 66 66 100 55 100
1. Cakupan Rumah Tangga Sehat (%)
Cakupan Rumah Tangga Sehat tahun 2017 sebesar 54,06%
dengan target sebesar 60%, dimana capaian tersebut mengalami
penurunan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 9,86%. Jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2018 sebesar
75%, capaian tersebut ternyata belum memenuhi target yang
diharapkan.
26
PHBS di
rumah tangga
diartikan
sebagai upaya
untuk
memberdayakan
anggota rumah
tangga agar
tahu, mau dan
mampu
mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan
aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Berdasarkan hasil
survey PHBS tahun 2017 di Kabupaten Magetan terdapat 59.293
(54,06 %) rumah tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga
ber-PHBS dari 109.670 rumah tangga yang disurvei. Cakupan
tersebut menurun dibandingkan pada tahun 2016 sebesar 9,86 %
dan masih dibawah target sebesar 60% pada tahun 2017. Hal
tersebut dikarenakan maih banyaknya orang yang merokok di
dalam rumah. Dengan adanya penurunan capain tersebut maka
lebih diupayakan kegiatan - kegiatan untuk memacu masyarakat
supaya berperan aktif dalam membudayakan perilaku hidup bersih
dan sehat di masyarakat. Jika dibandingkan dengan akhir Renstra
tahun 2018 sebesar 75 %, capaian tersebut ternyata belum
memenuhi target yang diharapkan. Hal ini terjadi karena
pelaksanaan tahun 2017 target propinsi Rumah Tangga Sehat
diturunkan menjadi 50 %. Sehingga capaian Rumah Tangga Sehat
di Kabupaten Magetan masih diatas target yang di harapkan di
Propinsi Jawa Timur.
Kegiatan kajian Rumah Tangga Sehat ini dilaksanakan
untuk pemantauan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat
merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan
tercapainya Rumah Tangga Ber-PHBS di wilayah Kabupaten
Magetan. Upaya lain yang dilaksanakan guna mendorong
kemandirian masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan sehat
antara lain adalah pembinaan bagi kelompok potensial dan
diaplikasikan dalam pelaksanaan lomba Desa Sehat dan Lomba
Inovasi Puskesmas dari desa yang diunggulkan masing masing
27
Puskesmas serta melakukan konseling pada masyarakat pada
saat melakukan pendataan Keluarga Sehat. Hal ini dilaksanakan
untuk terwujudnya masyarakat Kabupaten Magetan yang
berperilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kemampuan
untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, adil dan
merata. Maka perlu adanya peningkatan pembangunan yang
berkesinambungan dan berkelanjutan, Sehingga tercipta suatu
kondisi wilayah yang aman, nyaman, bsersih dan sehat.
Masyarakat diharapkan mampu berperan sebagai pelaku dalam
pembangunan kesehatan dalam menjaga dan memelihara dan
meningkatkan kesehatannya sendiri serta berperan aktif dalam
mewujudkan kesehatan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari rumah tangga
karena rumah tangga sehat merupakan aset dan modal
pembangunan dimasa depan melalui upaya pembinaan PHBS.
Setiap anggota rumah tangga di berdayakan agar tahu, mau dan
mampu menolong dirinya sendiri terhadap masalah kesehatan
yang dihadapi serta memanfaatkan pelayanan kesehatan yang
ada. Untuk mempercepat terwujudnya Rumah Tangga Sehat
sebagai salah satu indikator pembentuk desa sehat, Kecamatan
sehat, Kabupaten sehat, Propinsi sehat dan Indonesia sehat.
Permasalahan :
a. Masih banyak masyarakat yang masih merokok di
dalam rumah yang menyebabkan belum terpenuhinya
indikator Rumah Tangga Sehat secara optimal.
b. Masih banyak ibu menyusui yang tidak memberikan ASI
nya pada bayi dan dig anti dengan susu formula
sehingga indikator pemberian ASI Eksklusif dalam
kajian indikator Rumah Tangga Sehat tidak dapat
terpenuhi secara optimal.
c. Masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan
Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) sehingga
kajian indikator Rumah Tangga Sehat tidak dapat
terpenuhi secara optimal.
28
Solusi :
a. Pembinaan bagi petugas Promkes dan Pemberdayaan
masyarakat puskesmas dengan harapan adanya
peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas
dalam melaksanakan penyuluhan dan konseling untuk
menyampaikan informasi kesehatan dengan lebih baik
kepada masyarakat.
b. Monitoring dan evaluasi kegiatan kajian Rumah Tangga
Sehat yang bertujuan untuk pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan serta mengetahui permasalahan
yang terjadi di masyarakat.
c. Melaksanakan inovasi pemberdayaan masyarakat dan
penyuluhan yang intensif yang bertujuan untuk
meningkatkan peran aktif masyarakat dalam
pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan serta
mengetahui permasalahan dan menemukan alternative
pemecahan masalah di masyarakat.
2. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM
(Desa/Kelurahan)
Jumlah desa/
kelurahan
melaksanakan
STBM sampai
dengan tahun
2017 sebanyak
96 desa/
kelurahan. Jumlah
tersebut
merupakan
kumulatif dari tahun sebelumnya dengan rincian 64 desa
kelurahan pada tahun 2016 dan 32 desa/kelurahan pada tahun
2017. Dari 96 desa/kelurahan tersebut, pembiayaan dari APBD
Kabupaten Magetan mencapai target 66 desa/kelurahan
sedangkan 30 desa/kelurahan mendapatkan alokasi dana dari
program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat
(PAMSIMAS) dengan rincian 6 desa bersumber dari APBD dan 24
29
desa bersumber dana APBN. Selain itu, untuk mendukung
tercapainya program STBM di 30 desa tersebut juga mendapatkan
tambahan dana alokasi khusus bidang kesehatan dari
Kementerian Kesehatan bagi desa lokasi program STBM yang
dialokasikan melalui kegiatan STBM Puskesmas.
Capaian tersebut telah melebihi target yang ditentukan yaitu
66 desa/kelurahan pada tahun 2017 dan akan terus ditingkatkan
dalam rangka
mencapai target
235
desa/kelurahan
melaksanakan
STBM, serta
dalam rangka
mendukung
pencapaian
target propinsi Jawa Timur sebanyak 5.931 desa/kelurahan
melaksanakan STBM pada tahun 2018.
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pendekatan
untuk merubah perilaku higiene dan saniter melalui pemberdayaan
masyarakat dengan metode pemicuan. Adapun sanitasi total
adalah kondisi ketika suatu komunitas :
1) tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
2) mencuci tangan pakai sabun
3) mengelola air minum dan makanan yang aman
4) mengelola sampah dengan benar
5) mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.
Sedangkan desa/kelurahan yang melaksanakan STBM
adalah desa/kelurahan yang terverifikasi sebagai desa yang
melaksanakan STBM dengan memenuhi kriteria :
1) telah dilakukan pemicuan STBM
2) telah memiliki natural leader
3) telah memiliki rencana kerja masyarakat (RKM).
Program STBM merupakan program yang berbasis
masyarakat dan ditujukan kepada masyarakat , sehingga peran
serta masyarakat merupakan salah satu kunci kesuksesan
penyelenggaraan agar program dapat berjalan dengan baik.
30
Upaya yang telah dilaksanakan di Kabupaten Magetan guna
meningkatkan peran serta masyarakat diantaranya dengan
membangun kemitraan dengan pengusaha / swasta, membangun
kerjasama dengan lembaga sosial keagamaan serta membangun
kerja sama lintas program dan lintas sektor terkait upaya
pengembangan
program STBM di
Kabupaten Magetan.
Sebagai upaya
optimalisasi Forum
Kabupaten Sehat
(FKS) dilibatkan sejak
tahun 2011 dalam
pelaksanaan STBM di Kabupaten Magetan dan dibantu adanya
fasilitator STBM yang membantu memfasilitasi kegiatan STBM
baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun masyarakat.
Adanya kader STBM di desa turut serta membantu pelaksanaan
dan monitoring pelaksanaan STBM di desa masing- masing.
Upaya lain yang dilaksanakan untuk meningkatkan akses tehadap
sarana sanitasi dan kualitas sanitasi menuju desa STBM adalah
melaksanakan pelatihan tukang sanitasi di seluruh Kabupaten
Magetan dengan jumlah tukang terlatih sampai dengan tahun 2017
sebanyak 188 orang. Selain itu di Kabupaten Magetan juga
memiliki 14 orang wirausaha sanitasi yang telah dilatih oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur .
Selain itu, adanya penilaian lomba desa STBM yang telah
dilaksanakan sejak
tiga tahun terakhir
(tahun 2015)
dengan peserta dari
masing-masing
Puskesmas yang
diwakili oleh satu
desa/kelurahan
terpilih. Tujuan
utama penilaian
tersebut agar desa/
31
kelurahan yang sudah melaksanakan STBM pilar pertama agar
lebih terpicu untuk melaksanakan semua pilar STBM sehingga
akan segera terwujud desa STBM di masing – masing wilayah
kecamatan.
Semua upaya yang telah dilakukan tentu memiliki beberapa
permasalahan dan hambatan yang dijumpai di lapangan. Berikut
permasalahan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan :
Permasalahan :
a. Masih kurangnya koordinasi dengan lintas sektor dan
lintas program terkait dalam rangka mewujudkan desa
STBM
b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
c. Masih rendahnya kepemilikan SPAL
d. Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah masih
kurang
Solusi :
a. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan lintas
sektor dan lintas program terkait dalam upaya mewujudkan
desa STBM di Kabupaten Magetan.
b. Pelatihan Kader STBM dalam rangka meningkatkan
kuantitas dan kualitas kader STBM di masyarakat.
c. Pemicuan STBM dalam rangka meningkatkan
pemberdayaan di masyarakat sehingga desa STBM
terwujud atas dasar kesadaran masyarakat sendiri.
d. Monitoring dan evaluasi kegiatan STBM di desa yang
bertujuan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan dan mengetahui tingkat perkembangan maupun
permasalahan di lapangan.
32
Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya upaya
pengendalian penyakit secara optimal” adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Realisasi
Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Capaian
3 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
60 70 94,89 100 92 100
3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
tahun 2017 adalah 94,89% dengan target sebesar 70%. Capaian
tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian
tahun 2016 sebesar 60%. Namun jika dibandingkan dengan target
nasional sebesar 100%, target Propinsi Jawa Timur >95% capaian
tersebut belum memenuhi target yang diharapkan. Namun capaian
tersebut sudah memenuhi target akhir Renstra tahun 2018 sebesar
92%.
Capaian desa/ kelurahan UCI tahun 2017 tersebut tidak
terlepas dari peningkatan kriteria Desa UCI kalau tahun 2014
kriteria Desa UCI adalah Desa dimana 80% bayi di desa tersebut
sudah mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) maka tahun
2015 terjadi peningkatan kriteria Desa UCI adalah Desa dimana
90% bayi di desa tersebut sudah mendapatkan Imunisasi Dasar
Lengkap (IDL). Kriteria Desa UCI tahun 2015 juga menambahkan
indikator cakupan imunisasi Hb 0.
Desa dikategorikan UCI apabila 90% bayi sudah
mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG 1 kali, Polio 4
kali, DPT/ HB 3 kali dan Campak 1 kali sebelum usia 1 tahun.
Tidak tercapainya cakupan UCI pada tahun 2017 disebabkan oleh
beberapa faktor yaitu banyak sasaran imunisasi campak belum
33
terimunisasi seusai jadual pelaksanaan (9 bulan), ada beberapa
sasaran yang belum mendapat imunisasi secara lengkap (drop
out) dan masih adanya kelompok masyarakat yang menolak
program imunisasi. Beberapa permasalahan terkait Capaian Desa
UCI tahun 2017 antara lain :
Permasalahan :
a. Banyak sasaran imunisasi campak belum terimunisasi
seusai jadual pelaksanaan (9 bulan).
b. Ada beberapa sasaran yang belum mendapat imunisasi
secara lengkap.
c. Masih adanya kelompok masyarakat yang menolak
program imunisasi
d. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman
masyarakat khususnya ibu tentang pentingnya
pemberian imunisasi bagi bayi;
e. Kurangnya partisipasi dan dukungan di masyarakat
terutama dari pemangku kebijakan dalam hal ini lintas
sektor terkait;
f. Penolakan terhadap imunisasi pada sekelompok
masyarakat yang menetap, kepadatan tinggi serta
mobilitas tinggi, akibatnya dalam kelompok tersebut
belum terbentuk kekebalan kelompok (herd immunity)
sehingga sangat potensi terjadinya Kejadian Luar Biasa
(KLB) PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan
Imunisasi).
Solusi :
a. Melakukan sweeping terhadap sasaran imunisasi
secara berkala;
b. Meningkatkan upaya promotif kepada masyarakat
tentang pentingnya imunisasi
c. Pelaksanaan sosialisasi program kepada koordinator
imunisasi puskesmas yang selanjutnya disampaikan
pada kader dan masyarakat, sehingga dapat
meningkatkan cakupan program;
d. Koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor dan lintas
program dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi
di masyarakat.
34
Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya upaya
pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat”
adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Capaian
4 Angka Kematian
Ibu per 100.000 KH
106,55 102 97,57 100 102 100
5 Angka
Kematian Bayi per 1.000 KH
10,89 23 10,37 100 23 100
6 Presentase
balita gizi buruk
0,76 <1 0,96 100 <1 100
7 Persentase
Puskesmas
Sesuai
Standar
Akreditasi
36,36 72,72 72,72 100 100 72,72
35
4. Angka Kematian Ibu per 100.000 Lahir Hidup
Capaian indikator Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2017
adalah 97,57 per 100.00 lahir hidup, dimana AKI sudah mencapai
target yang ditetapkan yaitu 102 per 100.000 lahir hidup. AKI
tahun 2017 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun
2016 yaitu sebesar 106,55 per 100.000 lahir hidup.
AKI Kabupaten Magetan tahun 2017 sudah dibawah target
nasional sebesar 118 per 100.000 lahir hidup, namun belum
mencapai target Propinsi Jawa Timur sebesar 97,19 per 100.000
lahir hidup, sedangkan bila dibandingkan dengan target akhir
Renstra tahun 2018 sebesar 102 per
100.000 lahir hidup maka capaian
AKI sudah mencapai target yang
ditetapkan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
menurunnya AKI tahun 20176 di
tingkat masyarakat adalah kurangnya
keterlibatan masyarakat terhadap ibu
hamil resiko tinggi, di pelayanan
primer adalah kurangnya
pemanfaatan buku KIA (Kesehatan
Ibu Anak) terutama di fasilitas
kesehatan swasta, perlunya skrining PE (Penyelidikan
Epidemiologi) di fasilitas kesehatan primer sedangkan di
pelayanan rujukan adalah pelaksanaan PPI di RS perlu
dievaluasi.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka
menurunkan Angka Kematian Ibu antara lain adalah :
a. Pelayanan ANC (Antenatal Care) Terpadu bagi ibu hamil yang
berkualitas baik di fasilitas kesehatan Puskesmas maupun
swasta yang dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu,
mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
yang meliputi pelayanan KIA, gizi, pengendalian penyakit
menular dan tidak menular sehingga ibu hamil dan bersalin
yang mengalami komplikasi mendapatkan penanganan tepat
waktu.
36
b. Penyelenggaraan Kelas Ibu Hamil di setiap wilayah Puskesmas
yang bertujuan meningkatkan
pengetahuan sikap dan perilaku
ibu agar memahami tentang
pemeriksaan kehamilan agar Ibu
dan janin sehat, pesalinan
aman, nifas nyaman ibu selamat
sehingga kesadaran masyarakat
meningkat khususnya ibu hamil
untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin serta
bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan.
c. Peningkatan fungsi 6 Puskesmas PONED yaitu Puskesmas
yang mampu menyelenggarakan pelayanan obstetri dan
neonatal emergensi/komplikasi tingkat dasar, meningkatnya
penguatan sistem rujukan dari Puskesmas hingga rumah sakit
rujukan, meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan terutama
bidan dalam melakukan Asuhan Persalinan Normal serta
meningkatnya pemantauan ibu nifas oleh petugas.
Permasalahan :
a. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi belum optimal.
b. Belum semua fasilitas kesehatan melakukan ANC
Terpadu yang berkualitas dan sesuai standar terutama
pemeriksaan oleh dokter umum bagi ibu hamil minimal
sekali selama masa kehamilan dn dokter umum dalam
melakukan skreening bumil risti tercatat di Buku KIA
c. Belum semua fasilitas pelayanan primer (Puskesmas ,
klinik, RSIA ) melakukan pemeriksaan laboratorium rutin
dan atas indikasi bagi ibu hamil. Mengupayakan
pemeriksaan USG minimal 3x selama kehamilan, DL,
HBs Ag, syphilis dan HIV menjadi menu wajib untuk
bumil.
d. Dokter umum dan dokter gigi dalam melakukan skrining
ibu hamil risiko tinggi belum semua tercatat dalam buku
KIA.
37
e. Kurangnya pemanfaatan buku KIA baik oleh petugas
maupun ibu hamil dan keluarganya
f. Belum semua petugas melaksanakan skrining PE di
faskes primer
g. Kurangnya pemantauan secara ketat ibu hamil risiko
tinggi baik oleh bidan, dokter, kader dan keluarga.
Solusi :
a. Perlu adanya program pendampingan ibu hamil resiko
tinggi oleh masyarakat : rencana 2017 bekerjasama
dengan PKK
b. Penguatan Faskes Swasta tentang pemanfaatan Buku
KIA
c. Penguatan ANC Terpadu : peningkatan peran dr umum
dalam melakukan skreening bumil risti tercatat di
Buku KIA
d. Mengupayakan pemeriksaan DL, HBs Ag, dan HIV
menjadi menu wajib untuk bumil
e. Seminar tentang peran layanan primer dalam
optimalisasi rujukan PE (skrining PE dan pemberian
MgSO4)
f. Penguatan pencatatan t.u partograf di BPM
bekerjasama dengan IBI dan Poltekkes
g. Pemberian surat edaran ke RSDS untuk perbaikan PPI
di lingkungan RSDS (SE Kadinkes No
440/1815/403.102/2016 tgl 16 September 2016)
h. Pembinaan IBI kepada BPM secara rutin
5. Angka Kematian Bayi per 1.000 Lahir Hidup
Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2017 adalah sebesar
10,37 per 1.000 Kelahiran Hidup, dimana capaian tersebut
melebihi target sebesar 23 per 1000 lahir hidup. Sedangkan AKB
tahun 2016 adalah 10,89 per 1000 Kelahiran Hidup. Hal ini
menunjukkan adanya penurunan AKB pada tahun 2017.
Capaian AKB Kabupaten Magetan tahun 2017 masih jauh
dibawah target nasional yaitu sebesar 24 per 1.000 lahir hidup dan
target Propinsi Jawa Timur sebesar 26,48 per 1.000 lahir hidup.
Namun bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2018
38
sebesar 23 per 1.000 lahir hidup, capaian tersebut masih dibawah
target yang ditetapkan. Penyebab kematian bayi terbanyak di
Kabupaten Magetan selama tahun 2017 adalah BBLR, Asfiksia
dan kelainan kongenital.
Salah satu
strategi yang
dilakukan oleh Dinas
Kesehatan
Kabupaten Magetan
dalam upaya
menurunkan AKB
adalah penempatan
bidan di desa
sebagai tenaga
kesehatan dalam memberikan pelayanan yang berkesinambungan
dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan melalui
pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan,
pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan
dan pemberdayaan masyarakat serta melakukan deteksi dini untuk
mengetahui resiko tinggi ibu hamil serta melakukan rujukan pada
kasus-kasus gawat darurat. Peningkatan kompetensi bidan melalui
pelatihan Manajemen BBLR dan Manajemen Asfiksia dalam upaya
menurunkan AKB yang disebabkan oleh BBLR dan Asfiksia.
Upaya yang dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan dalam upaya
menurunkan AKB antara lain :
a. Peningkatan kompetensi
tenaga kesehatan dalam
penatalaksanaan asfiksia dan
BBLR, penerapan
standar rujukan
asfiksia dan BBLR,
peningkatan
pengetahuan ibu
hamil tentang
kesehatan kehamilan
39
dan janin melalui pelaksanaan kelas ibu hamil di masing-
masing desa, pemberian buku pintar bagi calon pengantin
bekerjasama dengan kementerian agama.
b. Penempatan bidan di desa sebagai tenaga kesehatan dalam
memberikan pelayanan yang berkesinambungan dan
paripurna, berfokus pada aspek pencegahan melalui
pendidikan kesehatan dan konseling, promosi kesehatan,
pertolongan persalinan normal dengan berlandaskan kemitraan
dan pemberdayaan masyarakat serta melakukan deteksi dini
untuk mengetahui resiko tinggi ibu hamil serta melakukan
rujukan pada kasus-kasus gawat darurat.
Permasalahan :
a. Penurunan AKB pada tahun 2017 di Kabupaten
Magetan adalah masih tingginya jumlah kematian bayi
yang sebagian besar disebabkan karena Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR), dari 92 kasus kematian bayi
terdapat 29 kasus BBLR (31,52%);
b. Masih kurangnya tenaga kesehatan (bidan) yang terlatih
dalam penanganan kasus BBLR;
c. Adanya keterlambatan merujuk, karena bila ada kasus
BBLR harus dilakukakan rujukan terencana, sewaktu
janin masih dalam kandungan ibu;
d. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang
kesehatan bayi;
e. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman
tentang pemeliharaan kesehatan ibu yang dimulai sejak
usia remaja sebagai upaya pencegahan kehamilan dini;
f. Koordinasi lintas sektor tentang kesehatan calon
pengantin belum optimal;
g. Sarana dan prasarana pelayanan di puskesmas dengan
Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar
(PONED) masih kurang;
h. RS mampu PONEK belum sepenuhnya berfungsi
secara optimal disebabkan keterbatasan SDM dan
sarana prasarana.
40
Solusi :
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan dalam rangka menurunkan AKB antara lain :
a. Peningkatan kapasitas petugas dalam penanganan
kegawatdaruratan maternal dan perinatal;
b. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) kasus
kematian bayi dengan narasumber Dokter Spesialis
Obgyn (DSOG) dan Dokter Spesialis Anak (DSA) yang
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan ibu dan bayi baru lahir;
c. Pelaksanaan rujukan terencana pada kasus resiko
tinggi;
d. Dukungan lintas sektor untuk pemberdayaan keluarga
dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan
bayi melalui kerjasama lintas sektor khususnya PKK
dan PNPM (generasi sehat dan cerdas);
e. Peningkatan perubahan pengetahuan dan perilaku
dalam menangasi kasus bayi resiko tinggi;
f. Penguatan Pemda kabupaten/kota dalam tata kelola
desentralisasi program kesehatan (regulasi,
pembiayaan dll) dan kerjasama lintas program dan
lintas sector dengan berfungsinya Tim Penakib (Tim
penanggulangan Kematian Ibu dan Bayi) Kabupaten
Magetan);
g. Pemenuhan sarana dan prasarana Pelayanan Obstetri
Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas;
h. Supervisi ke tempat pelayanan kesehatan.
6. Persentase Balita Gizi Buruk (%)
Capaian Persentase Gizi
Buruk tahun 2017 adalah 0,96
% dengan target sebesar <1%.
Capaian tersebut meningkat
dibanding pencapaian tahun
2016 sebesar 0,20%. Jika
dibandingkan dengan target
41
Propinsi Jawa Timur sebesar 2% dan target akhir Renstra Tahun
2018 sebesar <1% capaian tahun 2017 sudah mencapai target.
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam
rangka menurunkan persentase gizi buruk antara lain adalah :
a. Pemberian makanan
tambahan bagi anak
balita umur 1-5 tahun
dengan status gizi buruk
dan status gizi kurang
berupa nutrisi enteral dan
multivitamin;
b. Pemberian Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) anak usia 6–24 bulan
dari keluarga miskin yang bertujuan untuk meningkatkan dan
mempertahankan status gizi balita;
c. Investigasi/ pelacakan kasus gizi buruk yang bertujuan untuk
melihat kondisi balita gizi buruk secara langsung dan
memberikan penyuluhan gizi kepada keluarga yang
mengasuh penderita gizi buruk;
d. Pemantauan Status Gizi Balita (PSG) oleh petugas gizi
puskesmas yang bertujuan untuk mengetahui Prosentase
Status Gizi Balita di Suatu Wilayah;
e. Pelatihan Konseling Menyusui kepada Petugas Kesehatan
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan dalam mempersiapkan ibu untuk memberikan
ASI Eksklusif kepada bayinya.
Permasalahan :
a. Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu
dalam perawatan dan pola asuh balita;
b. Sebagian balita gizi buruk disertai dengan penyakit
penyerta/komplikasi yang dapat memperparah status
gizi balita;
c. Naiknya harga Kebutuhan Pangan sehingga dapat
menurunkan daya beli/kemampuan rumah tangga
dalam mencukupi kebutuhan pangan setiap hari.
42
Solusi :
a. Pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas petugas
dan kader kesehatan dalam penanganan kasus balita
gizi buruk;
b. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi
buruk;
c. Koordinasi lintas sektor dan lintas program dalam
penanganan kasus balita gizi buruk;
d. Penggunaan ketersediaan bahan makanan di keluarga
contoh pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur
dan ternak;
e. Meningkatkan Pengetahuan Keluarga dalam mengasuh
anak melalui Penyuluhan Gizi di masyarakat;
f. Meningkatkan pelayanan lintas program dalam
menangani penyakit infeksi yang menyertai balita
kurang gizi;
7. Persentase Puskesmas sesuai standar akreditasi (%)
Persentase Puskesmas sesuai standar akreditasi tahun 2017
adalah 72,72% dengan target sebesar 72,72%. Capaian tersebut
meningkat dibanding pencapaian tahun 2016 sebesar 36,36%.
Sehingga
Persentase
Puskesmas
sesuai
standar
akreditasi
mencapai
target tahun
2017
dengan total 16 Puskesmas lulus standar akreditasi dengan rincian
3 Puskesmas lulus pada tahun 2015, 5 Puskesmas lulus pada
tahun 2016, dan 8 Puskesmas lulus pada tahun 2017. Secara
bertahap sampai dengan tahun 2019 seluruh Puskesmas di
Kabupaten Magetan (22 Puskesmas) ditargetkan lulus penilaian
akreditasi dengan target 100%.
43
Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang
diberikan oleh
lembaga
independen
penyelenggara
Akreditasi yang
ditetapkan oleh
Menteri setelah
dinilai bahwa
fasilitas
kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar
akreditasi. Akreditasi dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) bahwa upaya
peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan
pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan
kinerja yang berkesinambungan. Untuk menjamin bahwa upaya
perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara
berkesinambungan di Puskesmas, maka diperlukan penilaian oleh
pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan
melalui mekanisme akreditasi.
Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi
Puskesmas meliputi 1) administrasi dan manjemen Puskesmas 2)
penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat 3)
penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan. Untuk
mempersiapkan Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi maka
perlu difasilitasi melalui proses pendampingan oleh Tim
Pendamping Akreditasi Kabupaten/Kota.
Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan dalam upaya pemenuhan standar akreditasi Puskesmas
antara lain :
1. Sosialisasi akreditasi Puskesmas
2. Penggalangan komitmen
3. Rapat koordinasi tim pendamping akreditasi Puskesmas
4. Bimtek-bimtek/workshop-workshop pendukung seperti Bimtek
Rekam Medis dan Workshop Audit Internal dan Manajemen
Mutu serta Workshop Keselamatan Pasien
5. Pendampingan pemahaman instrumen dan standar akreditasi
44
6. Pendampingan penyusunan dokumen akreditasi Puskesmas
dan tata naskah penulisan dokumen
7. Penyiapan dokumen eksternal dan pendampingan dokumen
internal puskesmas
8. Pelaksaanaan Self Assessment (SA) awal
9. Rapat Koordinasi tim pendamping membahas SA awal
Puskesmas
10. Pendampingan implementasi dokumen
11. Pelaksanaan pra survei akreditasi dan Self Assessment akhir
12. Penyusunan Aplikasi Permohonan Survey Akreditasi
Puskesmas
13. Verifikasi Aplikasi Permohonan Survey Akreditasi Puskesmas
14. Penyampaian surat permohonan akreditasi ke Dinkes
Provinsi
15. Pengajuan survey akreditasi kepada Komisi Akreditasi FKTP
Pelaksanaan survei sesuai dengan jadwal yang
direncanakan
pada Bulan
September-
Oktober 2017
dengan 8
(delapan)
Puskesmas yang
diajukan untuk
disurvey semua
lulus akreditasi.
Puskesmas Bendo terakreditasi paripurna, Puskesmas Poncol,
Puskesmas Sukomoro, Puskesmas Maospati, Puskesmas
Karangrejo, Puskesmas Sidokerto terakreditasi utama dan
Puskesmas Kartoharjo dan Puskesmas Lembeyan terakreditasi
madya.
45
Hambatan dalam pelaksanaan akreditasi antara lain :
1. Ijin Operasional puskesmas dari Bupati belum ada terkendala
sebagian tanah puskesmas belum bersertifikat
2. Sarana dan prasarana puskesmas seperti IPAL belum ada
(masih dalam tahap pengusulan)
3. Beberapa bangunan Puskesmas dan jaringannya perlu
direhab karena kondisinya sudah tidak layak.
4. Upaya peningkatan mutu layanan dan kinerja program harus
terjaga secara berkesinambungan sehingga senantiasa
diperlukan pendampingan pasca akreditasi dan penilaian
kinerja Puskesmas
Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya
pembiayaan kesehatan secara optimal” adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Capaian
8 Persentase Penduduk yang
Memiliki Jaminan Kesehatan Prabayar
68,34 69 79,87 100 70 100
8. Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Prabayar
Seiring dengan dilaksanakannya Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) per 1 Januari 2014 semua program jaminan
kesehatan yang telah dilaksanakan pemerintah tersebut (Askes
PNS, JPK Jamsostek, TNI, Polri dan Jamkesmas) diintegrasikan ke
dalam satu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS
Kesehatan), demikian pula dengan program Jamkesmas,
46
pemerintah bertanggungjawab untuk membayarkan iuran JKN bagi
fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang terdaftar sebagai
peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya dalam bentuk
pengembangan sistem pembiayaan kesehatan sebagaimana dalam
pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pemerintah
daerah berkewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial yang
didalamnya termaktub dalam sistem jaminan kesehatan.
Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan
sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang (2017) masih tetap
mengembangkan dan mengalokasikan dana untuk kegiatan
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, dengan 2 (dua) sasaran
yang berbeda :
1. Mengintegrasikan masyarakat miskin yang belum masuk dalam
basis data pusat/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT),
setelah melalui rembug desa diintegrasikan ke dalam peserta
BPJS sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D)
2. Memfasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat dengan
menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari
desa diluar PBDT, bagi masyarakat yang memerlukan
pelayanan kesehatan apabila yang bersangkutan menjadi tidak
mampu bilamana sengan sakit.
Berdasarkan data-data per 31 Desember 2017, tercatat :
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional menurut Jenis Jaminan
Kesehatan :
a. Penerima Bantuan Ouran (PBI) APBN = 234.995 jiwa
b. PBI APBD = 36.893 jiwa
c. Pekerja Penerima Upah (PPU) = 108.206 jiwa
d. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) = 82.793 jiwa
e. Bukan Pekerja (BP) = 39.170 jiwa
Jumlah total = 502.057 jiwa
Sehingga jumlah keseluruhan penduduk yang memiliki
penjaminan kesehatan pra bayar adalah 502.057 jiwa dibandingkan
jumlah penduduk Kabupaten Magetan 628.609 jiwa diperoleh
perhitungan Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
prabayar tahun 2017 sebesar 79,87%.
47
Prosentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan
prabayar tahun 2017 ditargetkan sebesar 69% dengan realisasi
79,87%. sehingga sudah melebihi target yang diharapkan. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat peningkatan tingkat kesadaran dan
pemahaman masyarakat Kabupaten Magetan akan pentingnya
perlindungan kesehatan untuk memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
c. Capaian Indikator Kinerja Pendukung Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan
Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya sediaan
farmasi, alat kesehatan, makanan bermutu secara optimal” adalah
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Capaian
9 Ketersediaan Obat per
Kapita per tahun di sarana
pelayanan kesehatan dasar (Rp/Kapita)
Rp. 7.225
per kapita
Rp. 9.900
per kapita
Rp. 7.100
per kapita
71,71% Rp. 17.000
per kapita
41,77%
9. Ketersediaan Obat per Kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan
dasar (Rp/Kapita)
Salah satu faktor penting dalam mendukung pelayanan
kesehatan agar bisa berjalan dengan adanya sediaan farmasi dan obat
merupakan salah satu sediaan farmasi yang menyerap anggaran cukup
besar dan obat harus dijamin ketersediaannya untuk mendukung
pelayanan kesehatan dasar.
48
Pada tahun 2016 ketersediaan obat per kapita per tahun sebesar
Rp. 7.225,- dan pada tahun 2017 menurun sebesar Rp. 7.100,- per kapita
dari target Rp. 9.900,- per kapita sehingga capaiannya hanya 71,71%. Hal
ini disebabkan penyediaan anggaran pemenuhan ketersediaan obat di
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan berasal dari Dana Alokasi Khusus
(DAK) dan Dana Kapitasi BPJS dari Pendapatan Puskesmas. Pada Tahun
2017 terdapat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa bahwa kontrak pengadaan obat diselesaikan sebelum 21 Juli
2017, dan hal tersebut mengakibatkan ada beberapa obat yang belum
selesai proses pengadaan sehingga pencapaiannya hanya 71,71%.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Meningkatnya
pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara
Optimal” adalah sebagai berikut :
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2017 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Capaian
10 Rasio
dokter per
1000
penduduk
0,05 0,3 O,o5 17% 0,3 17%
11 Rasio
perawat
per 1000
penduduk
0,50 0,84 0,47 56% 0,84 56%
12 Rasio
bidan per
1000
penduduk
0,84 0,55 0,52 95% 0,55 95%
49
10. Rasio Dokter, Perawat dan Bidan per 1000 penduduk
Rasio tenaga kesehatan yang bekerja di Instansi
Pemerintah di Kabupaten Magetan masih di bawah target, hanya
rasio bidan yang sudah mendekati target tahun 2017. Sehingga
masih perlu dilakukan pengangkatan tenaga kesehatan yang
bekerja di instansi pemerintah terutama untuk dokter dan perawat
Rasio dokter dan perawat di Kabupaten Magetan masih di
bawah standar capaian di Tahun 2017 hanya 17% untuk dokter dan
56% untuk perawat dibanding standar nasional. Diperlukan
penambahan dokter, perawat dan bidan untuk memenuhi standar.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran “Terwujudnya tata kelola
manajemen keuangan, perencanaan dan evaluasi” adalah sebagai
berikut :
No Indikator Kinerja
Realisasi Tahun 2016
Tahun 2017 Target Akhir
RENSTRA (2018)
Tingkat Kemajuan Capaian s/d 2016 terhadap 2018 (%)
Target Realisasi %
Capaian
13 Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan
B B BB 100 B 100
13. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri PAN dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja (PK), Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan
50
pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam
pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Sedangkan akuntabilitasi kinerja adalah perwujudan kewajiban
suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka
mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target
kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi
pemerintah yang disusun secara periodek.
Akuntabilitasi Kinerja Dinas Kesehatan dilakukan reviu oleh
Inspektorat Kabupaten Magetan, dengan Nilai BB, sudah
mencapai target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan pada
Tahun 2017.
51
B. REALISASI ANGGARAN
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok
dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan
Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar
Rp. 149.901.887.048,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp.
129.300.301.215,- atau serapan dana APBD mencapai 86,26%.
Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2017 sebagian besar
adalah Belanja Langsung Rp. 101.663.291.048,- (32,18%) dan Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 48.238.596.000,- (67,82%).
52
Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun
2017 sebagian besar adalah Belanja Barang Jasa sebesar Rp 70.855.191.904,-
(69,7%) kemudian Belanja Modal sebesar Rp. 24.807.156.144,- (24,4%) dan
Belanja Pegawai senilai Rp. 6.000.943.000,- (5,9%). Sedangkan realisasi
anggaran Belanja Barang Jasa sebesar Rp 57.242.561.986,- kemudian Belanja
Modal sebesar Rp. 19.943.523.621,- dan Belanja Pegawai senilai Rp.
5.483.685.000,- .
Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk
membiayai program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan kesehatan disajikan pada tabel berikut :
42
Tabel III.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2017
No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa
si
%
Capaian Anggaran Realisasi
%
Penyerapa
n
1 Meningkatnya kemandirian
masyarakat untuk hidup
sehat dan penyehatan
lingkungan
Cakupan Rumah Tangga Sehat
(%)
60 54,06 0,91 400.000.000 380.536.050 95,13
Cakupan Desa Siaga Aktif (%) 80 100 100 350.000.000 275.375.000 78,68
Cakupan Posyandu PURI (%) 70 84 100 125.000.000 125.000.000 100
Jumlah Desa/Kelurahan yang
melaksanakan STBM
44 44 100 330.493.000 128.240.000 38,80
Presentase penduduk yang
memiliki akses terhadap air
minum berkualitas
100 93 0,93 300.000.000 299.804.000 99,93
Persentase penduduk
menggunakan jamban sehat
100 100 100
2 Meningkatnya upaya
pengendalian penyakit secara
optimal
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI) (%)
88 94,89 100 200.000.000 168.173.500 84,09
Angka kejadian malaria per
1000 penduduk
0,004 0 100 500.000.000 474.666.000 94,93
Prosentase penemuan dan 100 100 100
43
No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa
si
%
Capaian Anggaran Realisasi
%
Penyerapa
n
penanganan penderita diare
(%)
Prosentase penemuan dan
penanganan penderita
pnemonia balita(%)
100 46,37 0,47
Menurunkan angka kecacatan
akibat kusta
<5 21 100
Angka keberhasilan
pengobatan TB
90 92 100
Prosentase penduduk usia 15-
24 tahun yang memiliki
pengetahuan komprehensif
tentang HIV/Aids
95 95 100
Jumlah penemuan kasus AFP
2/100.000 penduduk usia <15
tahun (kasus)
4 4 100 100.000.000 81.783.500 81,78
Prosentase Desa / Kelurahan
dengan KLB ditanggulangi <24
jam (%)
100 100 100
Deteksi dini/skrining penyakit
tidak menular
4 8 100 560.000.000 401.464.900 71,69
44
No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa
si
%
Capaian Anggaran Realisasi
%
Penyerapa
n
3 Meningkatnya upaya
pelayanan kesehatan yang
bermutu dan terjangkau bagi
masyarakat
Angka Kematian Ibu per
100.000 LH
102 97,57 100 500.000.000 486.783.500 97,36
Angka Kematian Bayi per 1.000
LH
23 10,37 100
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil
K4
88 92,69 100
Cakupan ibu hamil dengan
komplikasi yang ditangani
80 101,15 100
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
95 96,08 100
Cakupan pelayanan ibu nifas 95 94,69 100
Cakupan pelayanan neonatal
lengkap
95 98,74 100
Cakupan neonatal dengan
komplikasi yang ditangani
80 91,89 100
Cakupan kunjungan bayi 96 99,12 100
Cakupan pelayanan anak balita 83 90,29 100
45
No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa
si
%
Capaian Anggaran Realisasi
%
Penyerapa
n
Persentase capaian Peserta
KB Aktif
70 76,4 100
Cakupan penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
100 99,82 100 167.200.000 154.144.000 92,19
Prosentase Puskesmas sesuai
standar akreditasi
72,72 72,72 100
Presentase gizi buruk <1 0,96 100 500.000.000 449.393.500 89,88
Cakupan Balita Gizi Buruk yang
mendapat Perawatan
100 100 100
Cakupan pemberian MP-ASI
Balita Gakin Umur 6-24
bulan keluarga miskin
100 100 100
Cakupan Balita ditimbang di
Posyandu (D/S)
85 85,2 100
4 Meningkatnya sediaan
farmasi, alat kesehatan dan
makanan bermutu, secara
optimal
Ketersediaan Obat Per Kapita
Per Tahun di Sarana
Pelayanan Kesehatan Dasar
(Rp/Kapita)
Rp 9.900
Rp. 7.100
71,71 4.100.859.000 2.946.193.649 71,84
Ketersediaan Obat sesuai
dengan kebutuhan (%)
100 82,78 82,78
46
No Sasaran Inikator Kinerja Target Realisa
si
%
Capaian Anggaran Realisasi
%
Penyerapa
n
Ketersediaan Alat Kesehatan di
Sarana pelayanan kesehatan
dasar (UPTD)
23 23 100 2.100.000.000 2.092.019.698 99,62
Cakupan Pengelola OMKABA
yang dibina (%)
32,85 32,85 100 100.000.000 86.742.800 86,74
Cakupan
Pembinaan/Pemantauan Obat,
Makanan,Kosmetik, Bahan
Berbahaya (OMKABA) (%)
58,59 64,88 100 130.000.000 121.417.800 93,40
5 Meningkatnya pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kesehatan secara optimal
Rasio Dokter per 100.000 penduduk
0.3 0.05 17 18.000.000 14.407.500 80,04
Rasio perawat per 1000 penduduk
0,84 0,47 56
Rasio bidan per 1000 penduduk
0,55 0,52 95
6 Meningkatnya pembiayaan
kesehatan secara optimal
Prosentase penduduk yang
memiliki Jaminan Kesehatan Prabayar
69 79,87 100 16.000.000.000 14.277.987.534 89,24
7 Terwujudnya tertib
administrasi dan manajemen
keuangan, perencanaan dan
evaluasi
Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan tersusun sesuai standar
7 7 100 120.000.000 113.624.620 94,69
45
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa dari 43 indikator kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Magetan terdapat 35 indikator kinerja yang telah efektif dan
efisien atau sebesar 81,40%. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja dan
keuangan tahun 2017 belum efektif dan efisien secara keseluruhan. Penyebab
kondisi tersebut antara lain adalah :
1. Rasio dokter dan perawat di Kabupaten Magetan masih di bawah standar
capaian di Tahun 2017 hanya 17% untuk dokter dan 56% untuk perawat
dibanding standar nasional.
2. Permasalahan kesehatan yang paling berpengaruh adalah faktor perilaku
masyarakat yang kurang mendukung dalam upaya meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat;
3. Kurangnya keterpaduan antara program dan kegiatan di Dinas Kesehatan
dengan lintas sektor terkait dalam penanganan masalah kesehatan di
masyarakat;
4. Kurangnya kegiatan promosi kesehatan oleh tenaga kesehatan dalam upaya
penanganan masalah kesehatan di masyarakat.
Guna mengatasi permasalahan tersebut diatas, Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan akan melakukan berbagai upaya antara lain :
1. Mengajukan usulan penambahan dokter, bidan dan perawat agar memenuhi
standar dalam mendukung pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan
dan promosi kesehatan dengan melibatkan lintas sektor terkait dan
masyarakat;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih intensif dan terpadu
dalam penanganan program kesehatan;
4. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan petugas kesehatan dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat baik promotif maupun preventif.
46
Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan telah menunjukkan pencapaian kinerja yang
signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan
Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari
visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan.
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan proses penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip transparasi, akuntabilitas, partisipatif,
adanya kepastian hukum, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan
pemerintahan yang demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang
demokratis dan ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap kinerja
pelayanan publik.
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 43 Indikator Kinerja, disimpulkan
bahwa 35 (tiga puluh lima) indikator atau sebanyak 81,40% dikategorikan tercapai
target, sedangkan 8 (delapan) indikator atau 18,60% dikategorikan tidak tercapai target.
Hasil tersebut menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap indikator-indikator yang
tidak tercapai target pada tahun berikutnya.
Pencapaian target terhadap indikator yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten
Magetan Tahun 2013-2018 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2013-2018
khususnya untuk tahun anggaran 2017 secara umum dapat tercapai sesuai dengan
target yang diharapkan. Namun, untuk beberapa indikator yang belum tercapai target
menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
Magetan dan menjadi motivasi untuk mencapai kinerja yang lebih baik lagi di tahun yang
akan datang.
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatkan
pelayanan
bidang
kesehatan
yang
berkualitas,
merata dan
terjangkau
bagi seluruh
masyarakat
Terwujudnya tata
kelola dan
manajemen
keuangan,
perencanaan dan
evaluasi
Persentase
pelayanan dan
ketersedian
kebutuhan
kantor
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
pelayanan dan
ketersedian
kebutuhan
kantor
12 bulan 12 bulan 1.628.000.000 12 bulan 2.000.000.000 12 bulan 2.200.000.000 12 bulan 2.420.000.000 12 bulan 2.662.000.000 60 bulan 10.910.000.000
Penyediaan jasa
dan Pelayanan
administrasi
Perkantoran
Ketersediaan jasa
dan pelayanan
administrasi
perkantoran
12 bulan 12 bulan 1.628.000.000 12 bulan 2.000.000.000 12 bulan 2.200.000.000 12 bulan 2.420.000.000 12 bulan 2.662.000.000 60 bulan 10.910.000.000 Sekretariat
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase
ketersediaan
sarana dan
prasarana
aparatur yang
layak fungsi
20% 1.414.374.000 20% 779.000.000 20% 1.418.000.000 20% 1.451.000.000 20% 1.466.000.000 100% 6.528.374.000
Pengadaan
kendaraan
dinas/
operasional
Jumlah
pengadaan
kendaraan dinas/
operasional
- - - - - 2 unit 976.355.000 2 unit 1.050.000.000 7 unit 2.100.000.000 9 unit 3.076.355.000 Sekretariat
Pengadaan
Perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
10 Jenis 10 Jenis 454.895.000 10 Jenis 161.000.000 10 Jenis 455.000.000 10 Jenis 456.000.000 10 Jenis 458.000.000 10 Jenis 1.984.895.000 Sekretariat
Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Jumlah gedung
kantor yang
dipelihara
24 unit 24 unit 157.500.000 24 unit 125.000.000 24 unit 158.000.000 24 unit 159.000.000 24 unit 160.000.000 24 unit 759.500.000 Sekretariat
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/oprasional
Jumlah
kendaraan
dinas/operasional
yang dipelihara
54 Unit 54 Unit 315.929.000 54 Unit 213.000.000 54 Unit 320.000.000 54 Unit 330.000.000 54 Unit 320.000.000 54 Unit 1.498.929.000 Sekretariat
Pemeliharaan
rutin/berkala
pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah
perlengkapan
gedung kantor
yang dipelihara
10 Jenis 10 Jenis 63.750.000 10 Jenis 50.000.000 10 Jenis 65.000.000 10 Jenis 66.000.000 10 Jenis 68.000.000 10 Jenis 312.750.000 Sekretariat
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
LAMPIRAN 1
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Matriks Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan IndikatifDinas Kesehatan Kabupaten Magetan Tahun 2013 s.d. 2018
73
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Prosentase
tenaga
kesehatan
(SDMKes) yang
memiliki
Kompetensi
sesuai ketentuan
60 orang 211.150.000 60 orang 115.000.000 60 orang 210.000.000 60 orang 220.000.000 60
orang
230.000.000 300
orang
986.150.000
Bimbingan teknis
implementasi
peraturan
perundang-
undangan
Jumlah bimbingan
teknis yang diikuti
3 kali 4 Kali 211.150.000 4 Kali 115.000.000 4 Kali 210.000.000 4 Kali 220.000.000 4 Kali 230.000.000 4 Kali 986.150.000 Sekretariat
Meningkatnya
kemandirian
masyarakat untuk
hidup sehat dan
penyehatan
lingkungan
Cakupan Rumah
Tangga Sehat
Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase
Keluarga Sehat
60,46% 70% 521.619.500 80% 525.000.000 85% 525.000.000 90% 525.000.000 100% 525.000.000 100% 2.621.619.500
Pengembangan
media promosi
dan informasi
sadar hidup
sehat
Cakupan
Posyandu PURI
5,43% 65% 307.920.000 70% 300.000.000 75% 300.000.000 80% 300.000.000 85% 300.000.000 85% 1.507.920.000 Bidang
Kesmas
Peningkatan
pemanfaatan
sarana
kesehatan
Cakupan Desa
Siaga Aktif
60,46% 70% 213.699.500 75% 200.000.000 77% 200.000.000 79% 200.000.000 81% 200.000.000 81% 1.013.699.500 Bidang
Kesmas
Pengembangan
Upaya Kesehatan
Berbasis
Masyarakat
Optimalisasi
Taman Posyandu
- - 0,0 30% 25.000.000 40% 25.000.000 45% 25.000.000 50% 25.000.000 50% 100.000.000 Bidang
Kesmas
Jumlah
Desa/Kelurahan
melaksanakan
STBM
Program
Pengembangan
Lingkungan
Sehat
Jumlah
Desa/Kelurahan
ODF
0 desa/kel 5
desa/kel
297.000.000 15
desa/kel
300.000.000 25 desa/kel 300.000.000 40 desa/kel 300.000.000 55
desa/kel
300.000.000 55
desa/kel
1.497.000.000
Pengkajian
pengembangan
lingkungan sehat
Prosentase
penduduk
menggunakan
jamban sehat,
91,40% 7 paket 195.000.000 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 130.000.000 100% 715.000.000 Bidang
Kesmas
jml desa/kel ODF 117 185 235 235 235 235 235
Penyuluhan
menciptakan
lingkungan sehat
Persentase
penduduk yang
memiliki akses
terhadap air
minum
berkualitas
76% 90% 102.000.000 93% 170.000.000 95% 170.000.000 97.50% 170.000.000 100% 170.000.000 100% 782.000.000 Bidang
Kesmas
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Meningkatnya
upaya
pengendalian
penyakit secara
optimal
Cakupan
desa/kelurahan
universal child
immunization
(UCI)
Program
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit
Persentase
pengendalian
penyakit
81,82% 90,91% 349.412.700 90,91% 1.000.000.000 90,91% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 1.000.000.000 100% 4.349.412.700
Peningkatan
imunisasi
Prosentase anak
usia 1 tahun yang
diimunisasi dasar
lengkap
88,51% 60.000.000,0 89,00% 150.000.000 90,00% 150.000.000 92,00% 150.000.000 95,00% 150.000.000 95,00% 660.000.000 Bidang P2P
Cakupan BIAS
Pelayanan
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
Cakupan
Penemuan dan
Penanganan
Penderita DBD
100% 100% 221.739.700 100% 550.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 2.271.739.700 Bidang P2P
Cakupan
Penemuan dan
Penanganan
Penderita Baru TB
BTA Positip
- 72% 74% 76% 78% 80% 80%
CakupanPenemu
an dan
penanganan
penderita diare
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase orang
dengan TB
mendapatkan
pelayanan TB
sesuai standar
- - - - ≥80% ≥80% ≥80%
Persentase orang
berisiko terinfeksi
HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV
sesuai standar
- - - - 100% 100% 100%
Peningkatan
surveilance
epidemiologi dan
penanggulangan
wabah
Cakupan
desa/kelurahan
mengalami KLB
yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi < 24
jam
100% 100% 67.673.000 100% 140.000.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 115.000.000 100% 552.673.000 Bidang P2P
Cakupan
Penemuan AFP
per 100.000
penduduk < 15
tahun
Peningkatan
surveilans
Penyakit Tidak
Menular
Deteksi
dini/skrining
penyakit tidak
menular
0 2 kali 0 3 kali 160.000.000 4 kali 160.000.000 5 kali 160.000.000 6 kali 160.000.000 6 kali 640.000.000 Bidang P2P
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Persentase
penderita
hipertensi
mendapat
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
- - - - 100% 100% 100%
Persentase
penyandang DM
mendapatkan
pelayanan
kesehatan sesuai
standar
- - - - 100% 100% 100%
Persentase ODGJ
berat yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan jiwa
sesuai standar
- - - - 100% 100% 100%
Pencegahan
penularan
penyakit
endemik/epidemi
k
Pemantapan
kelembagaan
KPAD
- - 0 - 0 70% 75.000.000 70% 75.000.000 70% 75.000.000 70% 225.000.000 Bidang P2P
Meningkatnya
upaya pelayanan
kesehatan yang
bermutu dan
terjangkau bagi
masyarakat
Angka kematian
ibu per 100.000
kelahiran hidup
Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Persentase
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
50% 66,67% 8.598.825.800 75% 8.000.000.000 83% 8.000.000.000 92% 26.993.837.000 100% 26.993.837.000 100% 78.586.499.800
Angka kematian
bayi per 1000
kelahiran hidup
Peningkatan
Kesehatan Ibu,
Anak dan
Reproduksi
Cakupan
kunjungan ibu
hamil K4
91% 91% 529.253.500,0 95% 453.000.000 95% 253.000.000 95% 500.000.000 95% 500.000.000 95% 2.235.253.500 Bidang
Kesmas
Cakupan ibu
hamil dengan
komplikasi yang
ditangani
90,30% 90,40% 90,50% 90,50% 90,50% 90,50%
Cakupan
pertolongan
persalinan oleh
bidan atau nakes
yang memiliki
kompetensi
kebidanan
94% 94% 94% 94% 94% 94%
Cakupan
pelayanan ibu
nifas
95% 95% 95% 95% 95% 95%
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Cakupan neonatal
dengan
komplikasi yang
ditangani
82,80% 83% 83% 83% 83% 83%
Cakupan
kunjungan bayi
97% 97% 97% 97% 97% 97%
Cakupan
pelayanan anak
balita
83% 83% 83% 83% 83% 83%
Cakupan peserta
KB aktif
70% 70% 70% 70% 70% 70%
Angka kematian
neonatal per
1000 kelahiran
hidup
23/ 1000
KH
23/ 1000
KH
23/ 1000
KH
23/ 1000 KH 23/
1000 KH
23/
1000 KH
Angka kematian
balita per 1000
kelahiran hidup
25/ 1000
KH
25/ 1000
KH
25/ 1000
KH
25/ 1000 KH 25/
1000 KH
25/
1000 KH
Persentase ibu
hamil
mendapatkan
pelayanan ibu
hamil
- - - - 100% 100% 100%
Persentase ibu
bersalin
mendapatkan
pelayanan
persalinan
- - - - 100% 100% 100%
Persentase bayi
baru lahir
mendapatkan
pelayanan
kesehatan bayi
baru lahir
- - - - 100% 100% 100%
Persentase anak
usia 0-59 bulan
yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan ba lita
sesuai standar
- - - - 100% 100% 100%
Peningkatan
Kesehatan Anak
sekolah, remaja
dan lanjut usia
Cakupan
penjaringan
kesehatan siswa
SD dan setingkat
100% 158.311.000 100% 128.500.000 100% 90.000.000 100% 167.200.000 100% 187.700.000 100% 731.711.000 Bidang
Kesmas
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Remaja
83% 84% 85% 86% 86% 86%
Cakupan
Pelayanan
kesehatan pra
lansia dan lansia
65% 65% 65% 70% 70% 70%
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Persentase anak
usia pendidikan
dasar yang
mendapatkan
skrining
kesehatan sesuai
standar
- - - - 100% 100% 100%
Persentase warga
negara usia 15-
59 tahun
mendapatkan
skrining
kesehatan sesuai
standar
- - - - 100% 100% 100%
Presentase warga
negara usia 60
tahun keatas
mendapatkan
skrining
kesehatan sesuai
standar
- - - - 100% 100% 100%
Pemeliharaan
dan pemulihan
kesehatan
Cakupan
penanganan
kegawatdaruratan
100% 100% 191.700.000 100% 195.000.000 100% 190.000.000 100% 231.165.000 100% 276.265.000 100% 1.084.130.000 Bidang
Yankes
Pelayanan
Kesehatan Matra
Cakupan
kesehatan calon
jamaah haji
6 paket 6 paket 0 6 paket 33.500.000 6 paket 30.000.000 6 paket 33.500.000 6 paket 33.500.000 6 paket 130.500.000 Bidang P2P
Penyediaan jasa
pelayanan
kesehatan
Jumlah pegawai
yang mendapat
jasa pelayanan
kesehatan
790 orang 790 orang 3.872.224.000 790 orang 3.694.362.700 790 orang 1.000.000.000 790 orang 2.000.000.000 790
orang
2.000.000.000 790
orang
12.566.586.700 Bidang SDK
Penyediaan jasa
sarana
kesehatan
Jumlah UPTD dan
jaringannya yg
terpenuhi
sarananya
23 UPTD 23 UPTD 2.058.337.300 23 UPTD 2.058.337.300 23 UPTD 900.000 23 UPTD 4.545.657.000 23 UPTD 4.720.362.000 23 UPTD 13.383.593.600 Sekretariat
Pelayanan
Kesehatan Dasar
Icon Gubernur
Jumlah dokter
dan perawat yang
mendapat insentif
109 0rang 109 0rang 1.764.000.000 109 0rang 1.412.300.000 109 0rang 936.000.000 109 0rang 1.000.000.000 109
0rang
1.000.000.000 109
0rang
6.112.300.000 Bidang
Yankes
Pelayanan
Sunatan Massal
Jumlah anak yang
mendapat
pelayanan khitan
200 anak 180 anak 25.000.000 180 anak 25.000.000 180 anak 25.000.000 - - - - 180
anak
75.000.000 Bidang
Yankes
Pelayanan
Kesehatan di
Puskesmas
Ngariboyo (BLUD)
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
- - - - - 12 bulan 817.000.000 12 bulan 2.029.097.000 12 bulan 2.029.097.000 12 bulan 4.875.194.000 Puskesmas
Ngariboyo
Pelayanan
Kesehatan di
Puskesmas
Panekan (BLUD)
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
- - - - - 12 bulan 1.912.030.000 12 bulan 3.477.800.000 12 bulan 3.477.800.000 12 bulan 8.867.630.000 Puskesmas
Panekan
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Pelayanan
Kesehatan di
Puskesmas
Kawedanan
(BLUD)
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
- - - - - 12 bulan 960.000.000 12 bulan 2.165.000.000 12 bulan 2.165.000.000 12 bulan 5.290.000.000 Puskesmas
Kawedanan
Pelayanan
Kesehatan di
Puskesmas
Karangrejo(BLUD
)
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
- - - - - 12 bulan 1.181.000.000 12 bulan 1.589.125.000 12 bulan 1.589.125.000 12 bulan 4.359.250.000 Puskesmas
Karangrejo
Jaminan
Persalinan
Sewa Rumah
Tunggu Kelahiran
- - - - - 12 RTK 257.070.000 2 RTK 839.947.000 2 RTK 839.947.000 2 RTK 1.936.964.000 Bidang
Kesmas
Bantuan
Operasional
Kesehatan
Pelaksanaan
kegiatan UKM di
Puskesmas
- - - - - 12 bulan 348.000.000 12 bulan 7.018.046.000 12 bulan 6.777.741.000 12 bulan 14.143.787.000 Bidang P2P
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional
Cakupan
pengobat
tradisional yang
dibina
- - - - - - - 30% 60.000.000 30% 60.000.000 30% 120.000.000 Bidang
Yankes
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
GFLK
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
GFLK
- - - - - - - 12 bulan 230.000.000 12 bulan 230.000.000 36 bulan 460.000.000 GFLK
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Candirejo
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Candirejo
- - - - - - - 12 bulan 51.900.000 12 bulan 51.900.000 36 bulan 103.800.000 Puskesmas
Candirejo
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Sidokerto
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Sidokerto
- - - - - - - 12 bulan 59.500.000 12 bulan 59.500.000 36 bulan 119.000.000 Puskesmas
Sidokerto
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Plaosan
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Plaosan
- - - - - - - 12 bulan 75.700.000 12 bulan 75.700.000 36 bulan 151.400.000 Puskesmas
Plaosan
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Sumberagung
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Sumberagung
- - - - - - - 12 bulan 54.500.000 12 bulan 54.500.000 36 bulan 109.000.000 Puskesmas
Sumberagung
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Poncol
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Poncol
- - - - - - - 12 bulan 56.200.000 12 bulan 56.200.000 36 bulan 112.400.000 Puskesmas
Poncol
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Parang
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Parang
- - - - - - - 12 bulan 56.400.000 12 bulan 56.400.000 36 bulan 112.800.000 Puskesmas
Parang
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Tladan
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Tladan
- - - - - - - 12 bulan 55.900.000 12 bulan 55.900.000 36 bulan 111.800.000 Puskesmas
Tladan
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Lembeyan
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Lembeyan
- - - - - - - 12 bulan 59.100.000 12 bulan 59.100.000 36 bulan 118.200.000 Puskesmas
Lembeyan
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Takeran
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Takeran
- - - - - - - 12 bulan 63.640.000 12 bulan 63.640.000 36 bulan 127.280.000 Puskesmas
Takeran
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas Gr-Gr
Taji
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas Gr-Gr
Taji
- - - - - - - 12 bulan 64.400.000 12 bulan 64.400.000 36 bulan 128.800.000 Puskesmas
Gr-Gr Taji
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Bendo
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Bendo
- - - - - - - 12 bulan 63.400.000 12 bulan 63.400.000 36 bulan 126.800.000 Puskesmas
Bendo
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Maospati
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Maospati
- - - - - - - 12 bulan 87.200.000 12 bulan 87.200.000 36 bulan 174.400.000 Puskesmas
Maospati
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Ngujung
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Ngujung
- - - - - - - 12 bulan 69.560.000 12 bulan 69.560.000 36 bulan 139.120.000 Puskesmas
Ngujung
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Tebon
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas Tebon
- - - - - - - 12 bulan 54.400.000 12 bulan 54.400.000 36 bulan 108.800.000 Puskesmas
Tebon
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Kartoharjo
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Kartoharjo
- - - - - - - 12 bulan 54.500.000 12 bulan 54.500.000 36 bulan 109.000.000 Puskesmas
Kartoharjo
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas Taji
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas Taji
- - - - - - - 12 bulan 58.100.000 12 bulan 58.100.000 36 bulan 116.200.000 Puskesmas
Taji
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Sukomoro
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Sukomoro
- - - - - - - 12 bulan 71.100.000 12 bulan 71.100.000 36 bulan 142.200.000 Puskesmas
Sukomoro
Penyediaan Biaya
Operasional dan
Pemeliharaan
Puskesmas
Rejomulyo
Ketersediaan
biaya operasional
dan pemeliharaan
Puskesmas
Rejomulyo
- - - - - - - 12 bulan 51.800.000 12 bulan 51.800.000 36 bulan 103.600.000 Puskesmas
Rejomulyo
Persentase
balita gizi buruk
Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat
Prevalensi
stunting
0.46 0.46 538.030.000 0.46 540.000.000 0.46 540.000.000 0.46 540.000.000 0.46 540.000.000 0.46 2.698.030.000
Kegiatan
Pemberian
tambahan
makanan dan
vitamin
Cakupan
pemberian MP-ASI
Balita Gakin Umur
6-24 bulan
keluarga miskin
100% 100% 538.030.000 100% 540.000.000 100% 540.000.000 100% 540.000.000 100% 540.000.000 100% 2.698.030.000 Bidang
Kesmas
Balita yang
ditimbang berat
badannya (D/S)
85% 85% 85% 85% 85% 85% 85%
Prosentase
Puskesmas
sesuai Standar
Akreditas
Kebijakan dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
Persentase
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
- - 24.426.300.000 13,60% 21.500.000.000 36,36% 23.000.000.000 72,72% 24.000.000.000 100% 25.000.000.000 100% 117.926.300.000
Pengembangan
manajemen
perencanaan
bidang
kesehatan
Jumlah dokumen
perencanaan,
evaluasi dan
anggaran
tersusun sesuai
standar
7 Dok 7 Dok 30.000.000 7 Dok 60.000.000 7 Dok 100.000.000 7 Dok 120.000.000 7 Dok 120.000.000 7 Dok 430.000.000 Sekretarist
Pengembangan
sistem informasi
kesehatan
Prosentase
dokumen data
dan informasi
kesehatan yang
disusun sesuai
standar
3 Dok 3 Dok 40.000.000 3 Dok 40.000.000 3 Dok 40.000.000 3 Dok 40.000.000 3 Dok 40.000.000 3 Dok 200.000.000 Sekretariat
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Evaluasi dan
pengembangan
standar
pelayanan
kesehatan
Cakupan
Puskesmas yang
sesuai Standar
- 72% 250.000.000 72% 350.000.000 72% 350.000.000 72% 350.000.000 72% 350.000.000 72% 1.650.000.000 Bidang
Yankes
Cakupan
Puskesmas
dengan kinerja
kategori baik
- 64% 64% 64% 64% 64% 64%
Akreditasi,
registrasi dan
sertifikasi bidang
kesehatan
Pendampingan
akreditasi
Puskesmas
- 22 Pusk 250.000.000 3 Pusk 350.000.000 5 Pusk 750.000.000 8 Pusk 1.500.000.000 6 Pusk 1.500.000.000 22 Pusk 4.350.000.000 Bidang
Yankes
Akreditasi
Puskesmas (DAK
Non Fisik)
Pendampingan
akreditasi
Puskesmas
- - 23.856.300.000 - 20.700.000.000 - 21.760.000.000 8 Pusk 21.890.000.000 6 Pusk 22.890.000.000 22 Pusk 111.096.300.000 Bidang
Yankes
Pelayanan
Kesehatan
Rujukan
Cakupan
pelayanan
kesehatan
rujukan yang
dibina
- - 0 - 0 - 0 100% 100.000.000 100% 100.000.000 100% 200.000.000 Bidang
Yankes
Program
pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan
sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya
Persentase
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
- - 3.849.839.000 13,60% 4.000.000.000 36,36% 4.000.000.000 72,72% 14.576.000.000 100% 15.000.000.000 100% 41.425.839.000
Pengadaan
sarana dan
prasarana
puskesmas
Jumlah
Pengadaan
sarana dan
prasarana
puskesmas
2 unit 2 unit 1.569.839.000 2 unit 1.700.000.000 2 unit 1.700.000.000 3 unit 1.700.000.000 7 unit 2.200.000.000 16 unit 8.869.839.000 Sekretariat
Rehabilitasi
sedang/berat
puskesmas dan
jaringannya
Jumlah
puskesmas/
pustu yg
direhabilitasi
39 unit 5 unit 1.680.000.000 5 unit 1.700.000.000 7 unit 1.700.000.000 10 unit 7.800.000.000 7 unit 7.800.000.000 34 unit 20.680.000.000 Sekretariat
Perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas dan
jaringannya (DAK)
Jumlah
puskesmas/
pustu yg
direhabilitasi
2 unit 2 unit 600.000.000 2 unit 600.000.000 2 unit 600.000.000 2 unit 5.076.000.000 2 unit 5.000.000.000 10 unit 11.876.000.000 Sekretariat
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Program
Pembinaan
Lingkungan
Sosial (DBHCHT)
Persentase
pelayanan
kesehatan yang
berkualitas
- - 5.498.678.580 13,60% 147.087.500 36,36% 147.087.500 72,72% 147.087.500 1 unit 147.087.500 9 unit 6.087.028.580
Penyediaan /
pemeliharaan
sarana pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat yang
terkena penyakit
akibat dampak
konsumsi rokok
dan penyakit
lainnya
Jumlah
pengadaan
sarana pelayanan
kesehatan bagi
masyarakat yang
terkena penyakit
akibat dampak
konsumsi rokok
dan penyakit
lainnya
- 5 unit 5.498.678.580 1 unit 147.087.500 1 unit 147.087.500 1 unit 147.087.500 1 unit 147.087.500 9 unit 6.087.028.580 Sekretariat
Program
mengintensifkan
penanganan
pengaduan
masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat
- - 0 23 Lokasi 60.000.000 23 Lokasi 60.000.000 23 Lokasi 60.000.000 23
Lokasi
60.000.000 23
Lokasi
240.000.000
Survey Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Indeks Kepuasan
Masyarakat
- - 0 23 Lokasi 60.000.000 23 Lokasi 60.000.000 23 Lokasi 60.000.000 23
Lokasi
60.000.000 23
Lokasi
240.000.000 Sekretariat
Meningkatnya
sediaan farmasi,
alat kesehatan,
makanan bermutu
secara optimal
Ketersediaan
Obat per kapita
per tahun di
sarana pelayanan
kesehatan dasar
(Rp/kapita)
Program Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase
ketersedian obat,
BMHP, Reagent
dan alkes
kebutuhan
puskesmas
Rp.
5.000,00
perkapita
Rp.
10.000,0
0
perkapita
5.505.950.000 Rp.
15.000,0
0
perkapita
10.750.000.000 Rp.
17.000,00
perkapita
11.500.000.000 Rp.
18.000,00
perkapita
12.200.000.000 Rp.
18.000,
00
perkapit
a
12.500.000.000 Rp.
18.000,
00
perkapit
a
52.455.950.000
Pengadaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan
Ketersediaan
Obat sesuai
kebutuhan
100% 100% 3.505.950.000 100% 9.750.000.000 100% 10.500.000.000 100% 11.123.163.000 100% 11.425.000.000 100% 46.304.113.000 Bidang SDK
Peningkatan
pemerataan obat
dan perbekes
Jumlah UPTD dan
jaringannya yang
mendapatkan
alat kesehatan
23 UPTD 23 UPTD 2.000.000.000 23 UPTD 1.000.000.000 23 UPTD 1.000.000.000 23 UPTD 1.000.000.000 23 UPTD 1.000.000.000 23 UPTD 6.000.000.000 Bidang SDK
Pengelolaan Obat
E Logistik
Distribusi Obat - - 0 - 0 - 0 12 bulan 76.837.000 12 bulan 75.000.000 12 bulan 151.837.000 GFLK
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Program
Pengawasan
Obat dan
Makanan
Persentase
produsen/ usaha
makanan
bersertifikasi
23,81% 36% 202.000.000 46% 200.000.000 56% 200.000.000 66% 200.000.000 76% 200.000.000 76% 1.002.000.000
Peningkatan
pemberdayaan
konsumen/masy
arakat di bidang
obat dan
makanan
Cakupan
Pengelola
OMKABA yang
dibina
- 32,00% 87.000.000 32,00% 85.000.000 32,00% 85.000.000 32,85% 85.000.000 35,00% 85.000.000 35,00% 427.000.000 Bidang SDK
Peningkatan
pengawasan
keaman pangan
dan bahan
berbahaya
Cakupan
Pembinaan /
Pemantauan
Obat, Makanan,
Kosmetik, Bahan
Berbahaya
(OMKABA)
- 50,00% 115.000.000 50,00% 115.000.000 50,00% 115.000.000 58,59% 115.000.000 60,00% 115.000.000 60,00% 575.000.000 Bidang SDK
Meningkatkan
jumlah, jenis,
mutu dan
penyebaran
tenaga
kesehatan
sesuai standar
Meningkatnya
pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan secara
optimal
Pemberdayaan
Sumberdaya
Kesehatan
Persentase
Jumlah tenaga
Kesehatan
SDMKes ( dokter,
dokter gigi,
Apoteker, SKM,
Perawat, Bidan,
Ahli Gizi, Asisten
Apoteker dan lain-
lain)
dibandingkan
standar.
dokter :
0,2;
perawat :
0,82;
bidan :
0,51
dokter :
0,3;
perawat :
0,84;
bidan :
0,55
50.000.000 dokter :
0,3;
perawat :
0,84;
bidan :
0,55
50.000.000 dokter : 0,3;
perawat :
0,84;
bidan : 0,55
50.000.000 dokter : 0,3;
perawat :
0,84;
bidan : 0,55
50.000.000 dokter :
0,3;
perawat :
0,84;
bidan :
0,55
50.000.000 dokter :
0,3;
perawat :
0,84;
bidan :
0,55
250.000.000
Pembinaan
administrasi
kepegawaian dan
perencanaan
kebutuhan
tenaga
kesehatan di
Puskesmas dan
jaringannya
% produk
administrasi
kepegawaian
yang dikelola
melalui sistem
layanan
kepegawaian
100% 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 10.000.000 100% 50.000.000 Sekretariat
Rasio dokter per
1000 penduduk
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Rasio perawat per
1000 penduduk
0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Rasio bidan per
1000 penduduk
0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Penilaian angka
kredit pejabat
fungsional
Prosentase
usulan PAK dan
keluar SK PAK
100% 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 40.000.000 100% 200.000.000 Bidang SDK
Jumlah nakes
berizin di
Kabupaten
Magetan
912 Orang 912 Orang 912 Orang 912 Orang 912
Orang
912
Orang
Meningkatnya
pembiayaan
kesehatan secara
optimal
Prosentase
penduduk yang
memiliki Jaminan
Kesehatan
Prabayar
Program
Kemitraan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan
Prosentase
penduduk yang
memiliki Jaminan
Kesehatan
Prabayar
- - 24.338.800.000 50% 21.758.800.000 63% 22.926.950 69% 38.946.800.000 70% 38.946.800.000 70% 124.014.126.950
Kemitraan asuransi
kesehatan
masyarakat
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin
100% 100% 4.580.000.000 100% 2.000.000.000 100% 2.000.000 100% 13.130.957.000 100% 13.130.957.000 100% 32.843.914.000 Bidang SDK
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Masyarakat (Non
Kapitasi BPJS)
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
100% 100% 19.758.800.000 100% 19.758.800.000 100% 20.926.950 100% 1.510.800.000 100% 1.510.800.000 100% 42.560.126.950 Bidang SDK
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Candirejo
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.567.705.000 100% 1.567.705.000 100% 3.135.410.000 Puskesmas
Candirejo
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Sidokerto
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 893.308.000 100% 893.308.000 100% 1.786.616.000 Puskesmas
Sidokerto
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Plaosan
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.655.600.000 100% 1.655.600.000 100% 3.311.200.000 Puskesmas
Plaosan
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Sumberagung
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 794.393.000 100% 794.393.000 100% 1.588.786.000 Puskesmas
Sumberagung
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Poncol
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.131.066.000 100% 1.131.066.000 100% 2.262.132.000 Puskesmas
Poncol
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Parang
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.907.860.000 100% 1.907.860.000 100% 3.815.720.000 Puskesmas
Parang
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Tladan
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.125.570.000 100% 1.125.570.000 100% 2.251.140.000 Puskesmas
Tladan
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Lembeyan
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.526.967.000 100% 1.526.967.000 100% 3.053.934.000 Puskesmas
Lembeyan
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Takeran
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 2.236.447.000 100% 2.236.447.000 100% 4.472.894.000 Puskesmas
Takeran
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Gorang-Gareng
Taji
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 725.658.000 100% 725.658.000 100% 1.451.316.000 Puskesmas
Gr-Gr Taji
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Bendo
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.921.928.000 100% 1.921.928.000 100% 3.843.856.000 Puskesmas
Bendo
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Maospati
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.625.229.000 100% 1.625.229.000 100% 3.250.458.000 Puskesmas
Maospati
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Ngujung
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 720.440.000 100% 720.440.000 100% 1.440.880.000 Puskesmas
Ngujung
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Tebon
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.050.480.000 100% 1.050.480.000 100% 2.100.960.000 Puskesmas
Tebon
87
Indikator SasaranProgram dan
Kegiatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tujuan SasaranIndikator
Kinerja
Data
Capaian
pada
Tahun Awal
Perencana
an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
SKPD Penang-
gung-jawab
2014 2015 2016 2017 2018Kondisi Kinerja pada akhir periode
RPJMD
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Kartoharjo
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.235.924.000 100% 1.235.924.000 100% 2.471.848.000 Puskesmas
Kartoharjo
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas Taji
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 2.005.780.000 100% 2.005.780.000 100% 4.011.560.000 Puskesmas
Taji
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Sukomoro
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 1.399.646.000 100% 1.399.646.000 100% 2.799.292.000 Puskesmas
Sukomoro
Pelayanan
Jaminan
Kesehatan
Nasional
(Kapitasi) di
Puskesmas
Rejomulyo
Cakupan
pelayanan
kesehatan yang
dijamin BPJS
- 0 - 0 - 0 100% 781.042.000 100% 781.042.000 100% 1.562.084.000 Puskesmas
Rejomulyo
87
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan penyehatan lingkungan
1. Cakupan Rumah Tangga Sehat 60 %
2. Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
66 Desa/ Kelurahan
2. Meningkatnya upaya pengendalian penyakit secara optimal
3. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
70 %
3. Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
4. Angka Kematian Ibu
102 Per 100.000 Kelahiran hidup
5. Angka Kematian Bayi 23 per 1000 kelahiran hidup
6. Persentase balita gizi buruk
< 1 %
7. Persentase Puskesmas sesuai Standar Akreditasi
72,72 %
4. Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan bermutu secara optimal
8. Ketersediaan Obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/kapita)
9.900 per Kapita
5. Meningkatnya pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara optimal
9. Rasio dokter per 1000 penduduk
0,3
10. Rasio perawat per 1000 penduduk
0,84
11. Rasio bidan per 1000 penduduk
0,55
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
6. Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara optimal
12. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pra bayar
69 %
7. Terwujudnya tata kelola manajemen keuangan, perencanaan dan evaluasi
13. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan
B
Program Anggaran Keterangan
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 1.147.900.000 APBD
1 Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 1.147.900.000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Rp. 427.300.000 APBD
1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Rp. 66.700.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Rp. 82.500.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rp. 219.600.000
4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Rp. 58.500.000
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp. 200.000.000 APBD
1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Rp. 200.000.000
5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rp. 80.000.000 APBD
1 Survey Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Rp. 80.000.000
Program Anggaran Keterangan
6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp. 6.277.696.000 APBD
1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Rp. 4.100.859.000
2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
Rp. 2.100.000.000
3 Pengelolaan Obat E-Logistik
Rp. 76.837.000
7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Rp. 28.172.000.000 APBD
1 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Rp. 230.000.000
2 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Rp. 230.300.000
3 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan
Rp. 1.441.343.825
4 Penyediaan jasa sarana kesehatan
Rp. 1.708.656.175
5 Pelayanan Kesehatan Dasar Icon Gubernur
Rp. 2.944.680.000
6 Pelayanan Kesehatan Matra
Rp. 33.500.000
7 Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah, Remaja dan Lanjut Usia
Rp. 167.200.000
8 Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Rp. 500.000.000
9 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Ngariboyo (BLUD)
Rp. 2.029.097.000
10 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Panekan (BLUD)
Rp. 3.477.800.000
11 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kawedanan (BLUD)
Rp. 2.165.000.000
12 Pelayanan kesehatan di Puskesmas Karangrejo (BLUD)
Rp. 1.589.125.000
13 Jaminan Persalinan
Rp. 839.947.000
14 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Rp. 848.051.000
15 Pelayanan Kesehatan Tradisional
Rp. 60.000.000
Program Anggaran Keterangan
16 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Candirejo
Rp. 51.900.000
17 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sidokerto
Rp. 59.500.000
18 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Plaosan
Rp. 75.700.000
19 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sumberagung
Rp. 54.500.000
20 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Poncol
Rp. 56.200.000
21 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Parang
Rp. 56.400.000
22 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Tladan
Rp. 55.900.000
23 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Lembeyan
Rp. 59.100.000
24 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Takeran
Rp. 63.640.000
25 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Rp. 64.400.000
26 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Bendo
Rp. 63.400.000
27 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Maospati
Rp. 87.200.000
28 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Ngujung
Rp. 69.560.000
29 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas
Rp. 54.400.000
Program Anggaran Keterangan
Tebon
30 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Kartoharjo
Rp. 54.500.000
31 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Taji
Rp. 58.100.000
32 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Sukomoro
Rp. 71.100.000
33 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Rejomulyo
Rp. 51.800.000
34 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngariboyo
Rp. 420.000.000
35 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Candirejo
Rp. 450.000.000
36 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Panekan
Rp. 545.000.000
37 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sidokerto
Rp. 375.000.000
38 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Plaosan
Rp. 360.000.000
39 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumberagung
Rp. 300.000.000
40 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Poncol
Rp. 400.000.000
41 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Parang
Rp. 475.000.000
42 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kawedanan
Rp. 345.000.000
43 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tladan
Rp. 300.000.000
44 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Lembeyan
Rp. 445.000.000
45 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Takeran
Rp. 420.000.000
Program Anggaran Keterangan
46 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Rp. 325.000.000
47 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Bendo
Rp. 520.000.000
48 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Maospati
Rp. 320.000.000
49 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Ngujung
Rp. 300.000.000
50 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Tebon
Rp. 300.000.000
51 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Kartoharjo
Rp. 370.000.000
52 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Karangrejo
Rp. 390.000.000
53 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Taji
Rp. 360.000.000
54 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukomoro
Rp. 420.000.000
55 Bantuan Operasonal Kesehatan (BOK) Puskesmas Rejomulyo
Rp. 300.000.000
56 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Rp. 360.000.000
8 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Rp. 230.000.000 APBD
1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan
Rp. 100.000.000
2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya
Rp. 130.000.000
9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Rp. 600.000.000 APBD
1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Rp. 250.000.000
2 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
Rp. 350.000.000
10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Rp. 500.000.000 APBD
Program Anggaran Keterangan
1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Rp. 500.000.000
11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Rp. 630.493.000 APBD
1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
Rp. 330.493.000
2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
Rp. 300.000.000
12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Rp. 1.050.000.000 APBD
1 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Rp. 500.000.000
2 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik
Rp. 40.000.000
3 Peningkatan imuniasasi Rp. 200.000.000
4 Peningkatan survellance Epidemiologi dan
Rp. 100.000.000
5 Peningkatan Surveilans Penyakit Tidak Menular
Rp. 210.000.000
13 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Rp. 14.575.750.000 APBD
1 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Rp. 1.400.000.000
2 Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya
Rp. 8.800.000.000
3 Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Rp. 4.375.750.000
14 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Rp. 43.815.843.000 APBD
1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat
Rp. 18.000.000.000
2 Kemitraan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Non Kapitasi BPJS)
Rp. 1.510.800.000
3 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Candirejo
Rp. 1.567.705.000
4 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sidokerto
Rp. 893.308.000
5 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas
Rp. 1.655.600.000
Program Anggaran Keterangan
Plaosan
6 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sumberagung
Rp. 794.393.000
7 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Poncol
Rp. 1.131.066.000
8 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Parang
Rp. 1.907.860.000
9 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tladan
Rp. 1.125.570.000
10 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Lembeyan
Rp. 1.526.967.000
11 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Takeran
Rp. 2.236.447.000
12 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Gorang-Gareng Taji
Rp. 725.658.000
13 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Bendo
Rp. 1.921.928.000
14 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Maospati
Rp. 1.625.229.000
15 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Ngujung
Rp. 720.440.000
16 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Tebon
Rp. 1.050.480.000
17 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Kartoharjo
Rp. 1.235.924.000
18 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Taji
Rp. 2.005.780.000
Program Anggaran Keterangan
19 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Sukomoro
Rp. 1.399.646.000
20 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi) di Puskesmas Rejomulyo
Rp. 781.042.000
15 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
Rp. 2.490.919.000 APBD
1 Pengembangan Manajemen Perencanaan Bidang Kesehatan
Rp. 120.000.000
2 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Rp. 40.000.000
3 Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Rp. 300.000.000
4 Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Bidang Kesehatan
Rp. 550.000.000
5 Akreditasi Puskesmas Rp. 1.380.919.000
6 Pelayanan Kesehatan Rujukan
Rp. 100.000.000
16 Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan
Rp. 118.000.000 APBD
1 Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional
Rp. 100.000.000
2 Pembinaan Administrasi Kepegawaian dan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
Rp. 18.000.000
17 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Rp. 1.225.000.000 APBD
1 Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Rp. 1.225.000.000
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN
NO
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
CAPAIAN 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dan penyehatan lingkungan
a. Cakupan Rumah Tangga Sehat
60 % 63,92% 54,06% 90,1%
b. Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)
44 Desa/ Kelurahan
22 44 100
Meningkatnya upaya pengendalian penyakit secara optimal
b. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
70 % 60 94,89 100
Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat
e. Angka Kematian Bayi 23 per 1000 kelahiran hidup
10,89 10,37 100
NO
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
CAPAIAN 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
f. Angka Kematian Ibu
102 Per 100.000 Kelahiran hidup
106,55 97,57 100
d. Persentase balita gizi buruk
<1 % 0,75 0,96 100
h. Persentase Puskesmas Sesuai Standar Akreditasi
72,72 % 36,36 72,72 100
Meningkatnya pembiayaan kesehatan secara optimal
i. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pra bayar
69 % 78 79,87 100
Meningkatnya sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan bermutu secara optimal
j. Ketersediaan Obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/kapita)
9.900 per Kapita Rp. 7.225 per kapita
7.100 per Kapita
71,71
Meningkatnya pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan secara optimal
k. Rasio dokter per 1000 penduduk
0,3 0,05 0,05 17
l. Rasio perawat per 1000 penduduk
0,84 0,50 0,47 56
NO
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
REALISASI
CAPAIAN 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8
m. Rasio bidan per 1000 penduduk
0,55 0,84 0,52 95
Terwujudnya tata kelola manajemen keuangan, perencanaan dan evaluasi
n. Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan
B B BB 100