8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016

1/8

8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016

2/8

»-.

.

-=,=;-_=.==

;

‘

5§ 5§53 §3 £2i§

1

  1 .=;=e-¢§:,. .

7

KLIPING

BERITA 2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Tang_gal

|

I

I 13

Mei 2016

I

Halaman/Rubrik

I

: | 18, Properti

 

|

Jumalis

f :

Medla

I

.

I Medla

lndonesla

Musyaffa

1

I

8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016

3/8

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

\

: | 13

Mei

2016

| Halaman/Rubrik

\ 1 1 18,Pr0perti

i

Media

\ : |

Media Indonesia

| Jurnalis

I : \ Iqbal

Musyaffa

[

danbanyak

subsidiyang

diberl-

gbntrol hargatanah.

/ ldui

kahijakan unmli

many}

kan

kepada

pengembang,

lanjut

V

“Komponen

terbesar

penen-

derhanakan

perizinai\p€n'\ha-

Syaril,

itu l

seharusnya

dapat

m_ harga

rumah

itu

jalah

ngunan

mmah

mmgkin

akan

pe-

dengan

persentasq

khih

signikan

mengur§ngj-hiaya

_

hgrgg mmdt;

“Kahu;

60%. Ralau

biaya

pedzinah

_

produksi mmah.

Nnmn,

ma-

,

‘semud

seinakkmdipermudah,’

paling

hanya Bbpengdruhnya

slhheki'mterbukti

d:pat_menu-

.

dampaknya pada

penurunan

terhadap

harga

rumah.

Kita

runkan

harga

rumah

selama

harga

,rumah katena

selqma

.

tidak

ada

masalah

dengan pemerintah

belum bisa me-

ini

biaya,-biaya

ltu dibebankan

biaya/perizinan

ataupun

hiaya

'

ngontrbl

hargatanah,

ujamya

kepada konsumen

Iangan

ke~ pembangunan

karena,

sudah

kétika

dihubungi,

kemarln.

untungah

sepenuhnya

diambil

standar

dari

Ke;nemer1anPU-

Kompunenpembemukharga

penggmhang

agar

suatu

saat

Pera(Pekerjaan

Qmum danPe-

rumah

yang utama memang

harga

rum§h hisa

non-naL

rumahan

Rakyatl,”

ujargya.

harga

tanah,

disusul

biaya ad~

‘ >

Hal

senada

Direktur

ministrasipeltanahan,

material

Kontral

pqmorlnuh \

4

V Housing

U_rban Devclnpmerit,

Sementaia

ith, Wakil

Ketua

Zul

$yari.fK0t0.Mei1u11.1tdia,

‘ngunan

prasarana

dan

s_arana

Um-um

Realestat

Indonesia

upaya

mgnurunkan hérga

utilitas (PSU),

bidya

perizinan,

Bidwgvumah

Sederhana

ruinah

tidak mpdah meskipun

dan upah

hurnh

yang

bekerja

Tapak namg

Juhrd

mengzv

_pemerintah

sudah

melakukan

membanggun

rumah.($-1)

‘

'

b

h

imerv

'

'

tlknhar

gumahbisaumm

‘e

erapa

upaya

ensl,

8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016

4/8

KLIPING

BERITA 2016

DITJEN PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

j KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal I

:

| 13 Mei 2016

| Halaman/Rubrik | : 18 Properti

I I

edia

: I

Media

Indonesia

Jumalis

:

Ant/S 2

8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016

5/8

KLIPING

BERITA

2016

’

DITJEN PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

‘

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM

DAN PERUMAHAN

RAKYAT

0

}

Tanggal I

:

13

Mei 2016

I

Halaman/Rubrik

:

|

6

Infrastn-uc1ure

Transportaons

I

I

I

edia

:

Investor

Daily

Jurnalis

:

can

1

8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016

6/8

KLIPING

BERITA

2016

DITJEN

PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

KEMENTERIAN

PEKERJAAN

UMUM DAN

PERUMAHAN

RAKYAT

Tanggal

|

;

\

13 Mei 2016

\

Halaman/Rubrik

|

;

|

Headline

Media |

:

I Koran Jakarta

\

Jurnalis

\

: | Pin/WP

Regulasi

Perkotaan

lTak

Penuhi

Janji,

Pengembang

Bisa

Dipiclanakan

Tindak

Tegas

Pengembang

Lalai

Bangun

Fasos

clan

Fasum

» Ahok

dianggap

keras kepada

rakyat

kecil

tapi

pengembang

langgar

aturan

dibiarkan

bebas.

'

))

Sekitar

6.000

pengembang

belum

menyera.h-

kan

kewajiban

berupa

lahan

fasos

dan fasum.

IAKARTA

-

Pemerintah

Pro-

kewajiban

fasos

dan

fasum

iru

vinsi

(Pemprov)

DICl_

lakarta

diterapkan

tidak

akan

terjadi

diminta

untuk

memberikan

kedakadilan,

ujar pengamat

sanksi

tegas

kepada

para

pe-

perkotaan,

Yayat

Supriyatna,

ngembang

yang

rnelalaikan

saat dihubungi,

Kamis (12/5).

kewajiban

membangun

fasil_i-

Datamenunjukkan

sebanyak

tas

sosial (fasos)

dan

fasilitas

80

persen

dari

2.894

surat izin

umum

(fasum).

Ketegasan

dan

penunjukan

penggunaan

tanah

transparansi

itu

sangat

panting

(SIPPT)yangdiberikan

Pemprov

agar

publik

mengetahui

ber-

DKI

Jakarta

kepada

pengem-

bagaiv

pihak

yang

selama

ini

bang belum

menyerahkan

fasos

terlibat

dalam

kebijakan

pem-

dan

fasurn

kepada

pemerinmah.

an jalan.

Namun,

keumjiban

satu

bangunan

propel-ti

komersial.

Padahal,

izin

tersebut

berisi

de-

pengembang

berbeda

dengan

Selain

iru,

sanksi

kepada

sain

area yang

akan

dibangun

yang lain

tergantung

isi SIPPT.

pengembang nakal

yang

tidak

sena

kewajiban

fasosdan

fasum

Selainitu

kewajiban

akan

fa-

rnenaati

atllran

itu merupakan

yang

harus dipenuhi.

sos

dan fasumjuga

diaturdalam

wujud

keberpihakan

pemprov

Menurut

Peraturan

Daerah

SK

Menteri

Dalam

Negexi

No-

kepada

warga

Iakarta.

Lebih

Nomor

7

Tahun

2012

tentang

mor 1/1981

dan

SK

Gubemur

dari

itu,

keberadaan

fasos dan

Prasarana,

Sarana,

dan

Utilitas

DKI Jakarta

Nomor

540/1990.

fasum

bisa

mencerminkan

Umumkewajibanpengembang

Di

situ disebutkan

setiap

pe-

penataan

kota

yang

berpihak

antara

lain

membangun

jalan,

ngembang

yang

membangun

pada

kepentingan

umum.

saluian

air limbah,

saluran

air proyek

punya

kewajiban

me-

“Sekarang

ini

banyak

pe-

hujan,

tempat

pembuangan

nyerahkan

fasos

dan

fasum.

ngembang

yang

tidak

biga

saxnpah,

saxana

pendidikan,

sa-

Setiap

pengembang

Wajib me»

ditagih

untuk

memenuhi

ke—

rana

kesehatamtempatibadah,

nyerahkan

sekitar 20

persen

wajiban

penyerahan

fasos dan

tempat

olahraga,

dan taman.

dari

total penguasaan

lahan

di

.

fasum.

Hal ini

terjadi

karena

Selain

itu, mereka

wajib

me-

atas

5.000 meter

persegi untuk

an tanpa

sanksi

yang

nyediakan jaringan

air

bexsih,

fasos

dan fasum.

 ?adahal,

jika

sejak

awal

gas,

transportasi,

dan

penerang~

Yayat

menambahkan

scha-

 

8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016

7/8

‘ KLIPING

BERITA

2 16

DITJEN PEMBIAYAAN

PERUMAHAN

1‘ W

I

KEMENTERIAN PEKERJAAN

UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT

I Tanggal

|

= 13 Mei 2 16

I Halaman Rubrik

I 1 I

Headline

I

Media

:

Koran Jakarta

I

Jumalis

I

:

I

Pin WP

1

1

8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016

8/8