Kls XII BAB II Sistem Pemerintahan

  • Published on
    02-Aug-2015

  • View
    233

  • Download
    50

Embed Size (px)

Transcript

<p>Waktu : 8 x 45 Menit (Keseluruhan KD)Standar Kompetensi :2. Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahanKompetensi Dasar :2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia. 2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.</p> <p>Waktu : 4 x 45 Menit</p> <p>Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahanKompetensi Dasar :2.1. Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai negara.</p> <p>(Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menjelaskan pengertian pemerintahan. Menguraikan berbagai bentuk pemerintahan. Mendeskripsikan berbagai sistem pemerintahan. Menganalisis sistem pemerintahan di beberapa negara.</p> <p>Pengertian Pemerintahan</p> <p>SISTEM PEMERINTAHANSistem Pemerintahan di Beberapa Negara</p> <p>Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintahan</p> <p>Amerika Serikat</p> <p>InggrisRepublik Rakyat Cina</p> <p>1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negaraa. Pengertian Pemerintahan1. Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). 2. Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya) 3. Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama : Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia). Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.</p> <p>Lanjutan .</p> <p>Pemerintahan (governing) menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini : 1. Proses koordinasi (coordinating), 2. Pengendalian (steering),</p> <p>3. Pemengaruhan (influencing), dan4. Penyeimbangan (balancing).</p> <p>b. Bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan Klasik Ajaran Plato (429 - 347SM) Aristokrasi, Timokrasi, Oligarki, Demokrasi, Tirani. Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM) Monarki, Tirani, Aristokrasi, Oligarki, Politeia, Demokrasi.</p> <p>Lanjutan .</p> <p>Ajaran Polybios (204-122 SM)</p> <p>SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOSMONARKI</p> <p>OKHLOKRASI</p> <p>TIRANI</p> <p>DEMOKRASI</p> <p>ARISTOKRASI</p> <p>OLIGARKI</p> <p>Lanjutan .</p> <p>BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI REPUBLIK</p> <p> Absolut Konstitusional Parlementer</p> <p> Absolut Konstitusional Parlementer</p> <p>Penugasan Praktik Kewarganegaraan</p> <p>1</p> <p>Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan di berbagai negara (Pengertian pemerintahan, dan Bentuk pemerintahan), dilanjutkan penugasan dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut : 1. Berikan ulasan pengertian kembali tentang Pemerintahan sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal ! Pendapat anda tentang Pemerintahan? .......................................No 1. 2. Tokoh Uraian Singkat ....................................................................... .......................................................................</p> <p>Utrecht Offe</p> <p>Lanjutan .2. Pengertian pemerintahan menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.. Berikan penjelasn singkatnya yang dimaksud dengan ! a. Aktor dalam pemerintahan : ................................................... b. Kelompok sasaran : ................................................................. 3. Plato mengemukakan ada 5 (lima) bentuk pemerintahan negara, yaitu aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi dan tirani. Beri penjelasan singkat pada kolom di bawah ini ! Timokrasi ..................................... ............................... Oligarkhi ..................................... ...............................</p> <p>Lanjutan .4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa bentuk pemerintahan monarkhi absolut seiring dengan perkembangan zaman banyak yang berubah menjadi monarkhi konstitusional ! ........................................................................................................... 5. Tuliskan perbedaan dan persamaan pada bentuk pemerintahan republik, yaitu Republik Konstitusional dengan Republik Parlementer di bawah ini ! Persamaan.................................................... ....................................................</p> <p>Perbedaan.................................................... ....................................................</p> <p>c. Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Parlementer Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.</p> <p>Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen.</p> <p>Lanjutan .</p> <p>Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer1. 2. 3. 4. 5. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi. 6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. 7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.</p> <p>Lanjutan .</p> <p>Sistem Pemerintahan Presidensial Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).</p> <p>Lanjutan .</p> <p>Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial</p> <p>1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.</p> <p>Lanjutan .</p> <p>Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur : 1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.</p> <p>2. Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.</p> <p>Lanjutan .</p> <p>Model Sistem Pemerintahan Lain : Sistem Pemerintahan Referendum Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : 1. Referandum Obligatoir, 2. Referendum Fakultatif, 3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen : a. Satu Kamar b. Dua Kamar Federalisme Kebangsawanan</p> <p>Penugasan Praktik Kewarganegaraan</p> <p>2</p> <p>Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin &amp; sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut :1. Rumuskan kembali pemahaman tentang Sistem Pemerintahan dalam penyelenggaraan kehidupan negara ! 2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan parlementer di Inggris dianggap yang tertua ! 3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu bekas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan sistem presidential ! 4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem pemerintahan parlementer ! 5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam Swiss ! 6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua kamar !</p> <p>d. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara Sistem Pemerintahan Amerika SerikatPARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU KONGGRES BADAN PERWAKILAN SENAT MAHKAMAH AGUNG (YUDIKATIF) PRESIDEN (EKSEKUTIF)</p> <p>PEMILIHAN UMUM</p> <p>TETAP</p> <p>PEMILIHAN UMUM</p> <p>R A K Y A TKeterangan : : Checking Power With Power</p> <p>P E M I L I H</p> <p>Sistem Pemerintahan Inggris</p> <p>PERDANA MENTERI DEWAN MENTERI-MENTERI (KABINET) PARLEMEN</p> <p>Pemilihan Umum</p> <p>Artikulasi KepentinganPEMILIH</p> <p>Keterangan : : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif). : Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen (legislatif).</p> <p>Sistem Pemerintahan Republik Rakyat CinaKonferensi Negara Tertinggi Ketua Dewan Pertahanan Nasional</p> <p>Dewan Negara : Perdana Menteri 15 Wakil Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal, Menterimenteri, dan Kepala49 Kepala Komisi Kementerian dan Komisi</p> <p>Komisi Tetap Mahkamah Rakyat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Tertinggi</p> <p>Konggres Rakyat Nasional</p> <p>Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung Dewan-Dewan Rakyat Konggres-konggres Rakyat PengadilanPengadilanRak yat Tertinggi PengadilanPengadilan Rakyat Menengah</p> <p>Kejaksaan Rakyat</p> <p>Daerah-daerah Istimewa dan chou otonom</p> <p>Kejaksaan Rakyat</p> <p>Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain</p> <p>Penugasan Praktik Kewarganegaraan</p> <p>3</p> <p>Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem pemerintahan Negara Amerika Serikat, Inggris dan Republik Rakyat Cina, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. Langkah-langkah : 1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 5 orang. 2. Diberikan wacana atau kliping sesuai topik bahasan. 3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas. 4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok. 5. Buatlah kesimpulan bersama. 6. Penutup.</p> <p>Waktu : 4 x 45 Menit</p> <p>Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahanKompetensi Dasar :2.2. Menganalisis pelaksanaan sistem pemerintahan negara Indonesia.</p> <p>2.3. Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain.</p> <p>(Indikator) Hasil Yang Diharapkan : Menguraikan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut UUD 1945. Mendeskripsikan struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia. Menganalisis kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Menganalisis suatu sistem pemerintahan yang dianut suatu negara terhadap negara lain. Menganalisis perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia dengan negara lain.</p> <p>Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945</p> <p>SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA</p> <p>Struktur Ketatanegaraan Kelebihan dan Kelemahan</p> <p>Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI dengan negara lain</p> <p>Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I. menganut sistem distribution of power. Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 : 1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. 2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja. 3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.</p> <p>Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I.1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. 3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.</p> <p>4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden.5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) &amp; Dewan Perwakilan Daerah (DPD).</p> <p>6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.</p> <p>Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945) Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat) Sistem Konstitusional Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945) Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sistem Konstitusional Kekuasaan negara tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD.</p> <p>Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat. kepada Dewan Perwakilan Rakyat.Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.</p> <p>Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA</p> <p>PEMBUKAAN UUD 1945UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR</p> <p>MA</p> <p>BPK</p> <p>DPR</p> <p>PRESIDEN</p> <p>DPA</p> <p>Setelah Amandemen UUD 1945UNDANG-UNDANG DASAR 1945</p> <p>MPR BPK DPD DPR Legislatif</p> <p>PRESIDEN WAPRES Eksekutif</p> <p>KEHAKIMAN</p> <p>MK</p> <p>MA</p> <p>KY</p> <p>Yudikatif</p> <p>Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I.Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.</p> <p>No1.</p> <p>Kelebihan</p> <p>Kelemahan</p> <p>Adanya kepastian dan suprema- Masih ada oknum aparat penegak si hukum dalam penyelenggara- hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang an pemerintahan negara. belum bekerja secara profesional. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapanketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.</p> <p>2.</p> <p>Lanjutan .3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DP...</p>