If you can't read please download the document
Upload
smileisfa
View
1.731
Download
72
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Tabel Masa Manfaat Untuk Penyusutan Barang
Citation preview
1
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 59/KMK.6/2013
TENTANG
TABEL MASA MANFAAT DALAM RANGKAPENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS
PEMERINTAH PUSAT
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang MilikNegara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Standar AkuntansiPemerintahan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara BerupaAset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri KeuanganNomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik NegaraBerupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, penentuan MasaManfaat Aset Tetap dilakukan dengan berpedoman pada MasaManfaat Aset Tetap yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat AsetTetap;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangantentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang MilikNegara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang PengelolaanBarang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4855);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang StandarAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165);
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
^'"11 Tll.ttV "-'
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-2-
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang BaganAkun Standar;
6.
7.
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentangPenatausahaan Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007 tentang SistemAkuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimanadiubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor233/PMK.05/2011;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentangPenggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor Ol/PMK.06/2013 tentangPenyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada EntitasPemerintah Pusat;
10. KeputusanPerubahan
Menteri Keuangan Nomor 04/KMK.06/2013 tentangatas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
53/KMK.06/2011 Tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik NegaraBerupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TABEL MASAMANFAAT DALAM RANGKA PENYUSUTAN BARANG MILIKNEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAHPUSAT.
Masa Manfaat adalah periode suatu Aset Tetap yang diharapkandigunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publikatau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dariaset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetapdengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikandalam Tabel Masa Manfaat, yang terdiri dari Tabel Masa Manfaat I danTabel Masa Manfaat II, sebagaimana tercantum pada Lampiran I danLampiran II, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari KeputusanMenteri Keuangan ini.
Tabel Masa Manfaat I merupakan tabel Masa Manfaat atas Aset Tetapuntuk tahun pertama diterapkannya penyusutan. Untuk tahun keduadan selanjutnya, Tabel Masa Manfaat Iberlaku untuk seluruh Aset Tetapperolehan baru.
Tabel Masa Manfaat II merupakan Tabel Masa Manfaat atas perbaikanterhadap Aset Tetap yang menambah masa manfaat suatu Aset Tetap.
KELIMA
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
KESEMBILAN
SfflBSSf
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
-3-
Pengakuan atas tambahan masa manfaat yang timbul akibat perbaikanterhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPATdilakukan pada saat penyerahan pekerjaan perbaikan melalui Berita AcaraSerah Terima.
Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap Renovasi pada Tabel MasaManfaat II dilakukan untuk Aset Tetap Renovasi yang diperoleh setelahTahun Anggaran 2012.
Menetapkan Tabel Masa Manfaat I dan Tabel Masa Manfaat IIsebagaimana tersebutpada DIKTUM KETIGA dan DIKTUM KEEMPAT.
Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas namaMenteri Keuangan menetapkan perubahan dan/atau penambahan atasTabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik NegaraBerupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Keputusan Menteri Keuangan ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran2013.
Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:1. Presiden Republik Indonesia;2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;3. Para Ketua/ Kepala/ Pimpinan Lembaga;4. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, danpara Ketua/Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Direktur Barang Milik Negara.
Ditetapkan di Jakartapadatanggal 13 Maret 2013
a.n MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,
ttd
HADIYANTO
NIP 196210101987031006
Salinan Sesuai Dengan AslinyaSekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum
Partolo
\NIP 196803231988031004 W
sSPfsa
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
TABEL MASA MANFAAT
(TABEL I)
LAMPIRAN I
SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 59 /KMK.6/2013
TENTANG TABEL MASA MANFAAT
DALAM RANGKA PENYUSUTAN BARANG
MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP
PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT
KODE BARANG URAIAN
3 01 00 00 000 ALAT BESAR
3 01 01 00 000 ALAT BESAR DARAT 10
3 01 02 00 000 ALAT BESAR APUNG 8
3 01 03 00 000 ALAT BANTU 7
3 02 00 00 000 ALAT ANGKUTAN
3 02 01 00 000 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 7
3 02 02 00 000 ALAT ANGKUTAN DARATTAK BERMOTOR 2
3 02 03 00 000 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10
3 02 04 00 000 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 3
3 02 05 00 000 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 20
3 03 00 00 000 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KODE BARANG URAIAN
3 03 01 00 000 ALAT BENGKEL BERMESIN 10
3 03 02 00 000 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 5
3 03 03 00 000 ALATUKUR 5
3 04 00 00 000 ALATPERTANIAN
3 04 01 00 000 ALATPENGOLAHAN4
3 05 00 00 000 ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA
3 05 01 00 000 ALAT KANTOR 5
3 05 02 00 000 ALAT RUMAH TANGGA 5
3 06 00 00 000 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR
3 06 01 00 000 ALAT STUDIO 5
3 06 02 00 000 ALAT KOMUNIKASI 5
3 06 03 00 000 PERALATAN PEMANCAR 10
MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
KODE BARANG URAIAN
3 06 04 00 000 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI15
3 07 00 00 000 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
3
3
07 01 00 000 ALAT KEDOKTERAN 5
07 02 00 000 ALAT KESEHATAN UMUM 5
3 08 00 00 000 ALAT LABORATORIUM
3 08 01 00 000 UNIT ALAT LABORATORIUM 8
3 08 02 00 000 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 15
3 08 03 00 000 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA 15
3 08 04 00 000 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI UNGKUNGAN 10
3 08 05 00 000RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE
TESTING LABORATORY10
3 08 06 00 000 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 7
3 08 07 00 000 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA 15