Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Sistem Pembayaran Non ... · Lampiran 12 Contoh 12 Format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit ... Lampiran 14 Laporan Progres Implementasi

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non TunaiPenyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

DISCLAIMER Isi kodifikasi ini adalah himpunan peraturan Bank Indonesia yang disusun secara sistematis berdasarkan kelompok dan topik tertentu untuk memudahkan pembaca memahami peraturan dan menelusuri rekam jejak keberlakuan suatu peraturan Bank Indonesia. Penyusunan kodifikasi ini telah melalui proses pemeriksaan dan editing terkait keakuratan dan kelengkapan peraturan yang dikodifikasikan. Namun demikian mengingat bahwa peraturan Bank Indonesia dapat berubah dari waktu ke waktu, maka setiap akses dan penggunaan atas kodifikasi ini agar dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan tanggal unggah dan sumber orisinal dari masing-masing peraturan Bank Indonesia yang dirujuk.1

1 Peraturan Bank Indonesia dapat diakses pada situs resmi Bank Indonesia http://www.bi.go.id/ atau melalui fasilitas pencarian peraturan pada situs resmi Bank Indonesia (http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/).

http://www.bi.go.id/�

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/�

Tim Penyusun Ramlan Ginting Chandra Murniadi Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani Siti Astiyah

Wahyu Yuwana Hidayat Komala Dewi

Wirza Ayu Novriana Vimala Dewi Nurcahyani Aulia Rizka Destiana Laura Grace Gabriella Safyra Primadhyta

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021 29817321 Fax.: 021 2311580 email: [email protected] Hak Cipta © 2013, Bank Indonesia 2013

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Sistem Pembayaran Non Tunai Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

mailto:[email protected]

Sistem Pembayaran Non Tunai Penyelenggaraan Kegiatan APMK

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman Daftar Isi Hal. i – iii Rekam Jejak Regulasi Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Hal. iv

Dasar Hukum Hal. v Regulasi Terkait Hal. v Regulasi Bank Indonesia Hal. v

Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Ketentuan Umum Par. 1 Hal. 1 – 2

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Par. 2 – 14 Hal. 2 – 28

Perizinan Par. 2 – 10 Hal. 2 – 22

Prinsipal Par. 2 – 4 Hal. 2 – 6

Penerbit Par. 5 – 6 Hal. 7 – 12

Acquirer Par. 7 – 8 Hal. 12 – 18

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir Par. 9 Hal. 18 – 22

Pelaksanaan Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Par. 10 Hal. 22 – 23

Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama Par. 12 – 14 Hal. 23 – 28

Penyelenggaraan Kegiatan Par. 15 – 26 Hal. 28 – 53

Penerbitan dan Manajemen Risiko Par. 15 – 25 Hal. 28

Kartu Kredit Par. 15 – 22 Hal. 28 – 51

Kartu ATM dan/atau Kartu Debet Par. 23 – 25 Hal. 51 – 54

Penggunaan Uang Rupiah Par. 26 Hal. 54

Peralihan Perizinan APMK Par. 27 Hal. 54 – 59

Pengawasan Par. 28 – 41 Hal. 59 – 78

Ketentuan Peralihan Par. 42 – 44B Hal. 78 – 80

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank

Ketentuan Umum Par. 45 Hal. 80 –81

Penyusunan Laporan dan Penanggung Jawab Laporan Par. 46 – 47 Hal. 81 – 83

Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Par. 48 – 52 Hal. 84 – 87

Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan Par. 53 – 55 Hal. 87 – 91

Hak Akses Laporan Par. 56 Hal. 91– 92

Sanksi Par. 57 Hal. 92– 94

Lampiran Hal. 95 – 248 Lampiran 1 Contoh 1 Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit

Berdasarkan Kualitas Kredit Hal. 95 – 96


ii

Lampiran 2 Contoh 2 Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit Berdasarkan Masa Perolehan Kartu Kredit

Hal. 97

Lampiran 3 Contoh 3 Penyesuaian Jumlah Plafon Secara Proporsional Hal. 98

Lampiran 4 Contoh 4 Penyampaian Ringkasan Transaksi Pemegang Kartu Kredit Secara Tahunan

Hal. 99

Lampiran 5 Contoh 5 Penyampaian Lembar Informasi Tagihan (Billing Statement)

Hal.100

Lampiran 6 Contoh 6 Pembebanan dan Penghitungan Hari Bunga untuk Transaksi Tarik Tunai

Hal.101 – 102

Lampiran 7 Contoh 7 Klausula yang Dilarang Dicantumkan dalam Perjanjian Kartu Kredit

Hal. 103

Lampiran 8 Contoh 8 Format Pilihan Penawaran Fasilitas Hal. 104

Lampiran 9 Contoh 9 Penghitungan Batas Maksimum Plafon Kredit Hal. 105

Lampiran 10 Contoh 10 Pembatasan Jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam Pemberian Fasilitas Kartu Kredit

Hal. 106

Lampiran 11 Contoh 11 Penghitungan Alokasi Pembayaran Hal. 107

Lampiran 12 Contoh 12 Format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit

Hal.108

Lampiran 13 Laporan Rencana Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu Debet

Hal. 109 – 110

Lampiran 14 Laporan Progres Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu Debet Triwulanan/Bulanan

Hal. 111 – 112

Lampiran 15 Pedoman Penyusunan Laporan Selain Bank Umum Hal. 113 – 184

Kata Pengantar Hal. 116

Penjelasan Umum Hal. 117

A. Tujuan Pelaporan Hal. 118

B. Pelapor/Penyedia Informasi Hal. 118

C. Jenis Laporan Hal. 118 – 119

D. Penyusunan Laporan Hal. 120

E. Penyampaian Laporan Hal. 120

F. Waktu Penyampaian Laporan Hal. 120

G. Penyampaian Koreksi Hal. 121

H. Pengguna Hal. 121

I. Lain-lain Hal. 121

Penjelasan Formulir dan Cakupan Informasi Yang Dilaporkan Hal. 122

I. Form 301 sampai dengan 307: Laporan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Instrumen Prabayar

Hal. 122

II. Form 309 sampai dengan 313: Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank

Hal. 122

Penjelasan Pengisian Field atau Kolom Hal. 124 – 184

Tata Cara Penulisan Character dan Numeric Hal. 124

Tata Cara Pengisian Field Header Hal. 124

Informasi Pokok Pelapor Laporan LSB Hal. 126

Form 301 sampai dengan 307: Laporan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) dan Instrumen Prabayar

Hal. 127– 172

Form 301 : Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit Hal. 127 – 143

Form 302 : Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit Hal. 144 – 157

Form 303 : Laporan Bulanan Acquirer Hal. 158 – 159

Form 304 : Laporan Bulanan Infrastruktur Hal. 160 – 162


iii

Form 305 : Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/ atau

Penyelesaian Akhir (Settlement)

Hal. 163 - 165

Form 306 : Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Eleketronik

(Electronic Money)

Hal. 166- 169

Form 307 : Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit Hal. 170– 172

Form 309 sampai dengan 313: Laporan Triwulanan Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank

Hal. 173 – 150

Form 309 : Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan Hal. 173 – 175

Form 310 : Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan Hal. 176– 178

Form 311 : Penyebab Pengaduan Hal. 179 – 180

Form 312 : Publikasi Negatif Hal. 181 – 182

Form 313 : Penyelesaian Sengketa Hal. 183 – 184

Lampiran 16 Petunjuk Teknis Aplikasi Laporan Selain Bank Umum Hal. 185 – 248 Bab 1 Keterangan Umum Cara Pengisian Character and Numeric Hal. 187– 188

Bab 2 Sistem Validasi Header dan Content Hal. 189 – 209

Bab 3 Informasi Pokok Pelapir ID Pelapor Hal. 210 – 211

Bab 4 Daftar Formulir LSBU Jenis Form Hal. 212 – 213

Bab 5 Template dan Spesifikasi Tampilan dan Tabel Acuan Hal. 214– 246

Bab 6 Daftar Lampiran Sandi Sandi Pelapor LSBU

Hal. 247 – 248


iv

Rekam Jejak Regulasi Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

14/2/PBI/2012Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK

11/11/PBI/2009Penyelenggaraan Kegiatan APMK

10/8/PBI/2008Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 7/52/2005 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan APMK



Pasal 1 (18), 1 (19), 33, 35,

55, 56

SE 14/17/DASP 2012Perubahan atas SE 11/10/DASP perihal


SE 11/10/DASP 2009Penyelenggaraan Kegiatan Alat

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

SE 7/59/DASP 2005Tata Cara Penyelenggaraan APMK

SE 7/60/DASP 2005Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan

Keamanan dalam Penyelenggaraan APMK

Butir VII.A, VII B, VII C, VII D,

IX.B.1.b.2)b), IX.B.2.b

SE 8/18/DASP 2006Perubahan Pertama SE 7/60/DASP 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta

Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan APMK

SE 10/7/DASP 2008Pengawasan Penyelenggaraan APMK

SE 10/20/DASP 2008Perubahan Kedua SE 7/60/DASP 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian serta Peningkatan Keamanan dalam Penyelenggaraan

APMK

SE 7/61/DASP 2005Pengawasan Penyelenggaraan APMK

II.3

III.4, III, 5, III.6

SE 10/4/UKMI 2008Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga selain

Bank

10/4/PBI/2008Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK oleh

BPR dan Lembaga Selain Bank

Pasal 1(10), 1(15), 12, 13, 15, 15A, 16, 16A, 16B, 17,

17A, 17B, 18, 21, 25, 29A, 30, 32, 33, 36A, 37, 38,

39-53 dihapus, 54, 58A, 58B

SE 13/22/DASP 2011Implementasi Teknologi Chip &

Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu

Debet yg diterbitkan di Indonesia

SE 14/23/DASP 2012Perubahan atas SE Nomor 13/22/DASP perihal Implementasi Teknologi Chip &

Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu

Debet yg diterbitkan di Indonesia

Ketentuan Bab V

huruf C dan D

SE 14/27/DASP 2012Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan

Kartu Kredit

- 14/15/PBI/2012 Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum- 13/25/PBI/2011 Prinsip Kehati-hatian Bank yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain- 13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah- 11/25/PBI/2009 Perubahan atas 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum- 11/23/PBI/2009 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah- 9/15/PBI/2007 Penerapan Manajemen Risiko dalam PenggunaanTeknologi Informasi oleh Bank Umum- 8/26/PBI/2006 Bank Perkreditan Rakyat

SE 14/34/DASP 2012Batas Maksimum Suku Bunga Kartu Kredit

Diubah

Dicabut

Berkaitan

PBI Masih Berlaku

PBI Tidak Berlaku

SE Masih Berlaku

SE Tidak Berlaku

Keterangan:

Regulasi Terkait

SE 15/13/DASP 2013Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan Uang Elektronik oleh BPR dan Lembaga Selain

Bank


v

Dasar Hukum: - Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 - Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah - Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Regulasi Terkait:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang

Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan

Teknologi Informasi oleh Bank Umum - Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat

Regulasi Bank Indonesia:

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/4/PBI/2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13/DASP 2013 perihal Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/27/DASP 2012 perihal Mekanisme Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/23/DASP 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP 2012 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/22/DASP 2011 perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia

- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP 2009 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Sistem Pembayaran Non Tunai


BAB I Ketentuan Umum 1 Pasal 1

14/2/PBI/2012 1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

3. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau Kartu Debet.

4. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran Pemegang Kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Acquirer atau Penerbit, dan Pemegang Kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

5. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Pemegang Kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan Pemegang Kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pemegang Kartu adalah pengguna yang sah dari APMK. 8. Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab

atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer, dalam transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

9. Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan APMK.


2


10. Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang: a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu

memproses transaksi dari APMK yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan; dan

b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. 11. Pedagang (Merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang

menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet.

12. Perusahaan Switching adalah perusahaan yang menyediakan jasa switching atau routing atas transaksi elektronik yang menggunakan APMK melalui terminal seperti ATM atau Electronic Data Captured (EDC) dalam rangka memperoleh otorisasi dari Penerbit.

13. Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK.

14. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

15. Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain yang selanjutnya disebut Alih Daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

BAB II

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Bagian Kesatu Perizinan Paragraf 1 Prinsipal

2 Pasal 2 11/11/PBI/2009

(1) Kegiatan sebagai Prinsipal dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.

Pada prinsipnya baik Bank maupun Lembaga Selain Bank mempunyai kesempatan yang sama untuk bertindak sebagai Prinsipal, seperti mempunyai tanggung jawab yang sama dalam pemenuhan kehandalan sistem dan penetapan prosedur serta persyaratan yang fair dan obyektif jika jaringannya digunakan oleh Penerbit lain.

(2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan bertindak sebagai Prinsipal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Prinsipal Kartu Kredit, Prinsipal Kartu ATM dan/atau Prinsipal Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Prinsipal APMK tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.


3


SE 11/10/DASP 2009 Romawi I.B SE 11/10/DASP 2009 Romawi I.C

- Bank atau lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai prinsipal wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Permohonan izin untuk melakukan kegiatan sebagai Prinsipal disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut: 1. Jenis kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

yang akan diselenggarakan; 2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan 3. nama jaringan yang akan digunakan.

- Untuk Bank, permohonan izin dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun berjalan yang di dalamnya

mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Prinsipal; 2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara

calon Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: a. persyaratan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring,

Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jaringan Prinsipal;

b. prosedur kegiatan operasional (operating procedure) bagi Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan Prinsipal; dan

c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;

3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. analisis persaingan usaha; c. rencana kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;

d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan e. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

4. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis

antara calon Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal dalam

penyelenggaraan kegiatan APMK; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang

mungkin terjadi antara para pihak; b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti

pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penerbit, Acquirer,


4


SE 11/10/DASP 2009 Romawi I.D

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; dan

c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;

5. prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;

6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini).

7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Prinsipal yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan izin dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. profil perusahaan (company profile) yang antara lain memuat rencana

kegiatan sebagai Prinsipal; 2. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk perubahannya, jika

ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;

3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara calon Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: a. persyaratan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring,

Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan menggunakan jaringan Prinsipal;

b. prosedur kegiatan operasional (operating procedure) bagi Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan Prinsipal; dan

c. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;

4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. analisis persaingan usaha; c. rencana kerjasama dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara




5


5. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: a. konsep perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis

antara calon Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan mengenai penggunaan jaringan Prinsipal dalam

penyelenggaraan kegiatan APMK; 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian atas sengketa yang

mungkin terjadi antara para pihak; b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti

pengaturan hak dan kewajiban Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain; dan

c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Prinsipal dengan Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;

6. prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;

7. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini).

8. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan APMK yang akan dilakukan, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan

9. rekomendasi tertulis otoritas pengawas Lembaga Selain Bank jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi kondisi keuangan, kesiapan operasional dan kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwa Lembaga Selain Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.

3 Pasal 3 11/11/PBI/2009

(1) Dalam melaksanakan kegiatannya, Prinsipal wajib: a. menetapkan prosedur dan persyaratan yang obyektif dan transparan;

dan b. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan keandalan sistem

dan/atau jaringan, kepada seluruh Penerbit dan/atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal yang bersangkutan.


6


Yang dimaksud dengan “obyektif” adalah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal dan menerapkan perlakuan yang setara (equal treatment) kepada seluruh Penerbit dan/atau Acquirer. Yang dimaksud dengan “transparan” adalah harus tersedia informasi yang memadai kepada Penerbit dan/atau Acquirer terhadap proses penyusunan, pelaksanaan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Prinsipal. Pengawasan yang dilakukan Prinsipal terhadap keamanan dan kehandalan jaringan yang digunakan oleh Penerbit dan/atau Acquirer dilakukan secara efektif baik melalui pemantauan atau dengan pemeriksaan di lokasi Penerbit dan/atau Acquirer. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara rutin atau insidentil tanpa harus menunggu adanya suatu kejadian atau jika Penerbit dan/atau Acquirer akan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

(2) Pengawasan terhadap keamanan dan kehandalan sistem dan/atau

jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilakukan juga oleh Prinsipal terhadap pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer.

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang bekerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer” adalah pihak selain Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, seperti perusahaan switching, perusahaan personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK.

4 Pasal 4 11/11/PBI/2009

(1) Prinsipal wajib menghentikan kerjasama dengan Penerbit dan/atau Acquirer jika Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau Acquirer sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

(2) Penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh Prinsipal paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis dari Bank Indonesia mengenai pencabutan atas izin yang telah diberikan kepada Penerbit dan/atau Acquirer.

(3) Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan secara tertulis oleh Prinsipal dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penghentian kerjasama.

Pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dibuktikan dengan stempel tanggal dari perusahaan jasa pengiriman dokumen atau stempel tanggal terima dari Bank Indonesia.


7


Paragraf 2 Penerbit 5 Pasal 5

11/11/PBI/2009 SE 11/10/DASP 2009 Romawi II.C SE 11/10/DASP 2009 Romawi II.D

(1) Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.

(2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit, Penerbit Kartu ATM dan/atau Penerbit Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Penerbit APMK tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penerbit diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

- Permohonan izin disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut: 1. jenis kegiatan APMK yang akan diselenggarakan; 2. rencana waktu dimulainya kegiatan; dan 3. nama produk yang akan digunakan.

- Untuk Bank, permohonan izin, dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya mencantumkan

rencana kegiatan Bank sebagai Penerbit; 2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara

calon Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang berisi: a. prosedur kegiatan operasional (operating procedure) bagi

Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan Penerbit; dan

b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;

3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha; c. target jumlah Pemegang Kartu yang ingin dicapai; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara


e. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan f. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

4. bukti kesiapan perangkat hukum, meliputi: a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis

antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain. Pokok-


8


pokok perjanjian tertulis tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin

terjadi antara para pihak, Dalam hal calon Penerbit adalah kantor cabang Bank asing, dan perjanjian yang dilakukan dengan Prinsipal merupakan Global Agreement antara kantor pusat Bank tersebut dan Prinsipal, maka kantor cabang Bank asing dimaksud cukup menyampaikan fotokopi Global Agreement;

b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain; dan

c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain;

5. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, paling kurang meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan/atau manajemen risiko dalam penggunaan informasi teknologi, yang berupa: a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawasan aktif

dewan komisaris dan direksi, paling kurang meliputi: 1) penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian

untuk mengelola risiko yang timbul dari Penerbitan kartu; dan 2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari

prosedur pengendalian pengamanan Penerbitan kartu; b. Prosedur pengendalian pengamanan (security control) untuk

Penerbitan kartu, paling kurang memuat pengaturan mengenai: 1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam

Penerbitan kartu, seperti pembuatan dan penyampaian Personal Identification Number (PIN), serta penyampaian kartu kepada Pemegang Kartu;

2) pemisahan tugas antara proses permohonan, persetujuan, dan penagihan;

3) kewenangan atau pengendalian dalam pemberian persetujuan kepada calon Pemegang Kartu;

4) langkah-langkah untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi nasabah yang melakukan transaksi APMK;

5) audit trail atas transaksi Pemegang Kartu; 6) prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data,

catatan atau arsip, dan informasi pada transaksi APMK; dan


9


SE 11/10/DASP 2009 Romawi II.B SE 11/10/DASP 2009 Romawi II.E

7) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi Pemegang Kartu;

c. Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risiko operasional, paling kurang memuat: 1) penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko produk

sebelum nasabah menjadi Pemegang Kartu; dan 2) prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan)

dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;

d. Bukti kesiapan operasional, paling kurang meliputi: 1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya

manusia; dan 2) rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat

informasi mengenai: a) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan

operasional; dan b) peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software)

serta jaringan yang akan digunakan; 6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor

independen sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sistem dan/atau jaringan internal Penerbit sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini); dan

7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Penerbit yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan kegiatan sebagai

Penerbit Kartu Kredit adalah Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan yang secara prinsip dapat melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit;

2. Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet adalah Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.


kegiatan sebagai Penerbit;


10


2. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk perubahannya jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;

3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara calon Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang berisi: a. prosedur kegiatan operasional (operating procedure) bagi

Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerja sama dengan Penerbit; dan

b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain;

4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Penerbit yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. segmen pasar yang akan dituju dan analisis persaingan usaha; c. target jumlah Pemegang Kartu yang ingin dicapai; d. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara


e. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan f. prakiraan target pendapatan yang akan dicapai;

5. bukti kesiapan perangkat hukum, yang meliputi: a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis

antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain. Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin

terjadi antara para pihak; b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti

pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain; dan

c. Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Penerbit dengan Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, Pemegang Kartu, dan/atau pihak lain;

6. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, paling kurang meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen


11


risiko operasional dan/atau manajemen risiko dalam penggunaan informasi teknologi, yang berupa: a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawasan aktif


untuk mengelola risiko yang timbul dari Penerbitan kartu; dan 2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari

prosedur pengendalian pengamanan Penerbitan kartu; b. Prosedur pengendalian pengamanan (security control) untuk

Penerbitan kartu, paling kurang memuat pengaturan mengenai: 1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam

Penerbitan kartu, seperti pembuatan dan penyampaian PIN, serta penyampaian kartu kepada Pemegang Kartu;

2) pemisahan tugas antara proses permohonan, persetujuan, dan penagihan;

3) kewenangan atau pengendalian dalam pemberian persetujuan kepada calon Pemegang Kartu;


5) audit trail atas transaksi Pemegang Kartu; 6) prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data,

catatan atau arsip, dan informasi pada transaksi APMK; dan 7) langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi

Pemegang Kartu; c. Prosedur pengendalian risiko reputasi dan risiko operasional,

paling kurang memuat: 1) penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko produk

sebelum nasabah menjadi Pemegang Kartu; dan 2) prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan)

dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;

d. Bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi: 1) rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya




serta jaringan yang akan digunakan; 7. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor

independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini);


12


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.1

8. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi dimaksud paling kurang meliputi kondisi keuangan, kesiapan operasional dan kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwa Lembaga Selain Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiatan sebagai Penerbit dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut; dan

9. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Penerbit yang akan dilakukan, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

- Penerbit wajib menerapkan prinsip perlindungan nasabah dalam menyelenggarakan kegiatan APMK yang antara lain dilakukan dengan: a. menyampaikan informasi tertulis kepada calon Pemegang Kartu dan

Pemegang Kartu atas APMK yang diterbitkan. Informasi tersebut wajib menggunakan Bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dimengerti, ditulis dalam huruf dan angka yang mudah dibaca oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu; dan

b. menyediakan sarana dan nomor telepon yang dapat secara mudah digunakan dan/atau dihubungi oleh calon Pemegang Kartu dan Pemegang Kartu dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran segala fasilitas yang ditawarkan dan/atau informasi yang disampaikan oleh Penerbit.

6 Pasal 6 11/11/PBI/2009

(1) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit yaitu Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai perusahaan pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha Kartu Kredit.

(2) Lembaga Selain Bank yang dapat bertindak sebagai Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yaitu Lembaga Selain Bank yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut.

Lembaga Selain Bank yang dapat melakukan penghimpunan dana sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Lembaga Selain Bank tersebut antara lain koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur mengenai koperasi.

Paragraf 3 Acquirer

7 Pasal 7 11/11/PBI/2009

(1) Kegiatan sebagai Acquirer dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.

(2) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(3) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Acquirer Kartu Kredit, dan/atau Acquirer Kartu Debet maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk masing-masing kegiatan sebagai Acquirer APMK tersebut.


13


SE 11/10/DASP 2009 Romawi III.B SE 11/10/DASP 2009 Romawi III.C

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Acquirer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

- Permohonan izin disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut: 1. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Acquirer; 2. nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring,

Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan/atau pihak lain yang akan bekerjasama; dan

3. nama dan jumlah pedagang yang akan bekerjasama. - Untuk Bank, permohonan izin dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya mencantumkan rencana kegiatan Bank sebagai Acquirer;

2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara calon Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan

kewajiban antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain yang bekerjasama dengan Acquirer; dan

b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain.

3. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Acquirer yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. analisis persaingan usaha; c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;


4. bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa: a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis

antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain. Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak; 3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan


14


5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi antara para pihak;

b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti pengaturan hak dan kewajiban Penerbit, Prinsipal, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain; dan

c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain;

5. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, paling kurang meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan/atau manajemen risiko operasional, yang berupa: a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawasan aktif


untuk mengelola risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer; dan

2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer.

b. Prosedur pengendalian pengamanan (security control) dari pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer, paling kurang memuat pengaturan mengenai: 1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam

pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer, seperti pengamanan data transaksi dan data Pemegang Kartu;


3) audit trail atas transaksi APMK; 4) prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data,



paling kurang memuat penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;





serta jaringan yang akan digunakan; e. Bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi:

1) mekanisme pemenuhan kewajiban Acquirer; dan


15


SE 11/10/DASP 2009 Romawi III.D

2) mekanisme dalam hal Acquirer mengalami gagal bayar (failure to settle);

6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini); dan

7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Acquirer yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.


kegiatan sebagai Acquirer; 2. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk perubahannya jika

ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;

3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang memuat: a. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan

kewajiban antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain; dan

b. rencana pelaksanaan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain;

4. hasil analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan atas penyelenggaraan kegiatan sebagai Acquirer yang akan dilakukan, paling kurang memuat uraian mengenai: a. potensi pasar yang ada; b. analisis persaingan usaha; c. rencana kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara

Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang, dan/atau pihak lain, termasuk jumlah dan namanya;

d. rencana lingkup daerah penyelenggaraan; dan e. target pendapatan yang akan dicapai.

5. bukti kesiapan perangkat hukum, antara lain berupa: a. fotokopi perjanjian tertulis atau pokok-pokok perjanjian tertulis

antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain. Pokok-pokok perjanjian tertulis tersebut antara lain memuat klausul tentang: 1) kesepakatan antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit,

Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain mengenai penyelenggaraan kegiatan APMK;

2) hak dan kewajiban masing-masing pihak;


16


3) rencana pelaksanaan kerjasama; 4) jangka waktu kerjasama; dan 5) prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin

terjadi antara para pihak; b. konsep pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti

pengaturan hak dan kewajiban Acquirer, Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir pedagang dan/atau pihak lain;

c. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul antara Acquirer dengan Prinsipal, Penerbit, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, pedagang dan/atau pihak lain;

6. bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, paling kurang meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, dan/atau manajemen risiko operasional, yang berupa: a. Ketentuan intern yang mengatur mengenai pengawasan aktif


untuk mengelola risiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer; dan

2) persetujuan dan pengkajian ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer;

b. Prosedur pengendalian pengamanan (security control) dari pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer, paling kurang memuat pengaturan mengenai: 1) prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam

pelaksanaan kegiatan sebagai Acquirer, seperti pengamanan data transaksi dan data Pemegang Kartu;


3) audit trail atas transaksi APMK; 4) prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data,



paling kurang memuat penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;



informasi mengenai: a. lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk kegiatan

operasional; dan b. peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software)

serta jaringan yang akan digunakan;


17


e. bukti kesiapan manajemen risiko likuiditas, antara lain meliputi: 1) mekanisme pemenuhan kewajiban Acquirer; dan 2) mekanisme dalam hal Acquirer mengalami gagal bayar (failure

to settle); 7. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor

independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan APMK, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini),

8. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan Acquirer yang akan dilakukan, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan

9. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi dimaksud paling kurang meliputi kondisi keuangan, kesiapan operasional dan kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwa Lembaga Selain Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiatan sebagai Acquirer dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.

8 Pasal 8 11/11/PBI/2009

(1) Acquirer wajib melakukan edukasi dan pembinaan terhadap pedagang yang bekerjasama dengan Acquirer.

(2) Acquirer wajib menghentikan kerja sama dengan pedagang yang melakukan tindakan yang dapat merugikan.

Termasuk dalam pengertian ”tindakan yang merugikan” adalah tindakan pedagang yang merugikan Prinsipal, Penerbit, Acquirer dan/atau Pemegang Kartu, antara lain pedagang diketahui telah melakukan kerjasama dengan pelaku kejahatan (fraudster), memproses penarikan/gesek tunai (cash withdrawal transaction) Kartu Kredit, atau memproses tambahan biaya transaksi (surcharge).

(3) Acquirer wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan

seluruh Acquirer lainnya tentang pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan dan mengusulkan pencantuman nama pedagang tersebut dalam daftar hitam pedagang (merchant black list).

Kewajiban tukar menukar informasi dan data antar Acquirer, baik oleh Acquirer Kartu Kredit maupun Acquirer Kartu Debet, tentang nama dan data pedagang ditindaklanjuti dengan mengusulkan nama pedagang dalam suatu daftar hitam pedagang (merchant black list). Pengelolaan informasi tentang merchant black list dapat dilakukan oleh asosiasi Acquirer dan/atau Penerbit Kartu Kredit atau Kartu Debet.

(4) Ketentuan mengenai klausul minimum yang harus dicantumkan dalam

perjanjian kerjasama antara Acquirer dan pedagang diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.


18


SE 11/10/DASP 2009 Romawi VII.E

Dalam hal Acquirer melakukan kerjasama dengan pedagang, Acquirer tersebut harus memastikan bahwa: a. bidang usaha pedagang tidak termasuk bidang usaha yang dilarang

oleh undang-undang; b. dalam perjanjian kerjasama antara Acquirer dan pedagang harus

memuat klausula paling kurang mencantumkan: 1) hak dan kewajiban Acquirer dan pedagang; 2) larangan kepada pedagang untuk memproses penarikan tunai

(cash withdrawal transaction) dengan menggunakan Kartu Kredit; 3) larangan kepada pedagang untuk mengenakan biaya tambahan

(surcharge) kepada Pemegang Kartu; dan/atau 4) kewajiban kepada pedagang untuk menjaga kerahasiaan

data/informasi mengenai transaksi dan Pemegang Kartu. c. Pedagang mematuhi perjanjian kerjasama dengan Acquirer

sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan d. Pedagang memahami tata cara dan mekanisme transaksi dengan

menggunakan APMK. Dalam hal ini Acquirer berkewajiban untuk memberikan edukasi dan pembinaan secara berkala kepada pedagang termasuk jika terdapat jenis/produk APMK baru.

Paragraf 4

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

9 Pasal 9 11/11/PBI/2009 SE 11/10/DASP 2009 Romawi IV.A SE 11/10/DASP 2009 Romawi IV.B

(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(2) Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank akan bertindak sebagai Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka kewajiban memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk masing-masing kegiatan tersebut.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

A. Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penyelenggaraan Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib menyampaikan permohonan izin kepada Bank Indonesia secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan paling kurang harus memuat informasi sebagai berikut: 1. rencana waktu dimulainya kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir; 2. nama dan jumlah Prinsipal, Penerbit, Acquirer dan/atau pihak lain

yang akan bekerjasama; dan 3. nama atau merek dagang yang akan digunakan.

B. Untuk Bank, permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf A dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. fotokopi RBB tahun berjalan yang di dalamnya mencantumkan

rencana kegiatan Bank sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

2. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir


19


SE 11/10/DASP 2009 Romawi IV.C

dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang berisi: a. persyaratan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang

akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir;

d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain;

3. Prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;

4. bukti kesiapan operasional yang paling kurang meliputi: a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia;

dan b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat

informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk

penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan

2) peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan;

5. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini); dan

6. foto kopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir yang akan dilakukan, khusus untuk Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

C. Untuk Lembaga Selain Bank, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf B harus dilampiri dokumen sebagai berikut: 1. profil perusahaan (company profile) yang antara lain memuat rencana

kegiatan sebagai Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

2. fotokopi akta pendirian badan hukum termasuk perubahannya jika ada, yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang dan harus dilegalisir oleh pihak/pejabat yang berwenang;


20


3. konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain, yang diketahui oleh pengurus dan paling kurang berisi: a. persyaratan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang

akan menggunakan jasa Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

b. pokok-pokok perjanjian tertulis dan pengaturan hak dan kewajiban antara Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;

c. manajemen risiko dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelenggaraan penyelesaian akhir;

d. mekanisme kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan e. prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa antara

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, dan/atau pihak lain;

4. Prosedur penanganan keadaan darurat (disaster recovery plan) dan kesinambungan kegiatan usaha (business continuity plan) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK;

5. bukti kesiapan operasional paling kurang meliputi: a. rencana struktur organisasi dan kesiapan sumber daya manusia;

dan b. rencana peralatan dan sarana usaha, paling kurang memuat

informasi mengenai: 1) lokasi atau ruangan yang akan digunakan untuk

penyelenggaraan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir; dan

2) peralatan teknis terkait sistem (hardware dan software) serta jaringan yang akan digunakan;

6. fotokopi laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal sebagai bukti penggunaan proven technology dalam penyelenggaraan kliring dan/atau penyelesaian akhir, yang paling kurang meliputi pemenuhan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada butir VII.F (Paragraf 30 ayat (3)A perihal Pengelolaan Resiko Operasional dalam kodifikasi ini);

7. fotokopi rekomendasi dari Dewan Pengawas Syariah atas APMK yang akan diterbitkan, khusus untuk Lembaga Selain Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; dan

8. rekomendasi tertulis dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank jika Lembaga Selain Bank tersebut memiliki otoritas pengawas. Rekomendasi tersebut paling kurang meliputi kondisi keuangan, kesiapan operasional dan kepatuhan Lembaga Selain Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi bahwa Lembaga Selain Bank tersebut tidak dilarang melakukan kegiatan kliring dan/atau penyelesaian akhir APMK dan informasi lain tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi Lembaga Selain Bank tersebut.


21


SE 11/10/DASP 2009 Romawi V

D. Pemrosesan perizinan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir 1. Bank Indonesia memberikan izin atau penolakan secara tertulis dalam

jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak surat permohonan dan dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh Bank Indonesia.

2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan secara tertulis, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran dan

kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;

b. pemeriksaan (on site visit) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau

c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi jika terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.

3. Berdasarkan hasil pemeriksaan administratif dokumen, hasil pemeriksaan (on site visit), dan/atau rekomendasi otoritas pengawas Bank sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bank Indonesia melakukan: a. pemberian izin, jika:

1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang disampaikan pemohon telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;

2) hasil pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, menunjukan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta kesiapan operasional; dan

3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

b. penolakan, jika: 1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada

butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan pemohon tidak lengkap, tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;

2) hasil pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, menunjukkan adanya ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dokumen yang diajukan dan/atau ketidaksiapan operasional; dan/atau

3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank tidak merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer,


22


Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

4. Jika terdapat hal-hal yang harus ditindaklanjuti, maka jangka waktu pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pemberian izin tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir

10 Pasal 10 11/11/PBI/2009 SE 11/10/DASP 2009 Romawi VI

(1) Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(2) Bank atau Lembaga Selain Bank wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut telah atau belum dapat melaksanakan kegiatannya.

Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir apabila jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai APMK. Pemberitahuan tertulis mengenai belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

(3) Penetapan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata

cara penyampaian pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

- Pemberitahuan Tanggal Efektif dimulainya Kegiatan Sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. 1. Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin sebagai

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melakukan kegiatannya paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberian izin dari Bank Indonesia.

2. Apabila dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank atau Lembaga Selain Bank telah melakukan kegiatannya sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, maka Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia


23


mengenai tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Bank atau Lembaga Selain Bank dinyatakan telah dapat melaksanakan kegiatannya secara efektif sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir apabila jaringan atau sistemnya telah dapat dioperasikan dan produknya telah dapat digunakan oleh masyarakat luas sebagai APMK.

3. Apabila Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dapat melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender, Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia disertai dengan bukti-bukti pendukung yang memperkuat penjelasan mengenai alasan dan kendala-kendala yang menyebabkan belum dapat dilaksanakannya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

4. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Sedangkan pemberitahuan tertulis Bank atau Lembaga Selain Bank tidak dapat melaksanakan kegiatannya disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Bagian Ketiga Bentuk Badan Hukum dan Kerjasama

12 Pasal 11 11/11/PBI/2009

Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia.

13 Pasal 12 14/2/PBI/2012

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia hanya dapat bekerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir lainnya yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang bekerjasama dalam paragraf ini adalah Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia.

(2) Rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.


24


SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B 1.a. SE 14/17/DASP 2012 Romawi IX.B.1.b.2)b) SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B.2.a. SE 14/17/DASP 2012 Romawi IX.B.2.b.1)

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan baik secara tertulis dan/atau on-line dengan lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir A.2 (Paragraf 28 ayat (1) angka 2 dalam kodifikasi ini) sesuai dengan periode masing-masing laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan. Laporan Triwulanan (1) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan (2) Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit harus disampaikan

penerbit Kartu Kredit kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan. Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit pertama kali harus sudah diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Oktober 2012 yang memuat laporan periode Juli sampai dengan September (triwulan III) 2012. Contoh format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) kartu Kredit mengacu pada contoh 9 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 12 pada lampiran 12 dalam kodifikasi ini)

Laporan Insidentil a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib disampaikan

secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir A.2 (Paragraf 28 ayat (1) angka 2 dalam kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia maupun atas inisiatif sendiri pihak-pihak tersebut. Laporan insidentil dapat dilakukan dengan panyampaian dokumen sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.

b. Jenis Laporan Insidentil 1. Laporan Rencana Kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang akan melakukan kerjasama dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK lain wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a) laporan tertulis rencana kerjasama disampaikan kepada Bank

Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani;

b) laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat: 1) nama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK, yang akan bekerjasama;


25


SE 14/17/DASP 2012 Romawi IX.B.2.b.2)

2) cakupan rencana kerjasama; 3) tanggal efektif pelaksanaan kerjasama; dan 4) jangka waktu kerjasama;

c) laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia, harus dilengkapi dengan dokumen berupa: 1) fotokopi konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business

arrangement) yang mencakup pula pengaturan hak dan kewajiban para pihak atau fotokopi konsep perjanjian kerjasama; dan

2) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait kerjasama. 2. Laporan Realisasi Kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK Realisasi kerjasama antar Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: a) laporan tertulis realisasi kerjasama disampaikan oleh Prinsipal,

Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang melakukan kerjasama kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah perjanjian kerjasama dilaksanakan;

b) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat informasi tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama dan tanggal efektif perjanjian kerjasama dilaksanakan;

c) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bekerjasama.

14 Pasal 13 14/2/PBI/2012 ayat (1)

(1) Dalam hal Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir bekerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib:

Yang dimaksud dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, antara lain perusahaan penyedia jasa seperti perusahaan switching, perusahaan personalisasi, perusahaan pencetakan kartu, dan/atau perusahaan yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK. Kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK, diperlakukan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir kepada pihak lain yang dikenal sebagai kegiatan alih daya.


26


SE 11/10/DASP 2009 Romawi VII.E.2 dan VII.E.3 Pasal 13 14/2/PBI/2012 ayat (2) dan (3)

a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;

b. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum;

c. memiliki bukti mengenai kehandalan dan keamanan sistem yang digunakan oleh pihak lain, yang antara lain dibuktikan dengan: 1. hasil audit teknologi informasi dari auditor independen; dan 2. hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika dipersyaratkan

oleh Prinsipal. d. mensyaratkan kepada pihak lain untuk menjaga kerahasiaan data dan

informasi; e. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain

kepada Bank Indonesia.

Cakupan laporan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain, termasuk informasi mengenai alih daya yang bermasalah.

Dalam hal Acquirer melakukan kerjasama dengan pihak lain, seperti Perusahaan Switching dan/atau perusahaan lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK, maka: a. pengoperasian sistem harus dilakukan oleh perusahaan switching

dan/atau perusahaan lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK yang mempunyai jaminan keamanan atas keseluruhan proses transaksi APMK. Jaminan keamanan tersebut dibuktikan dengan:

1. adanya hasil audit teknologi informasi dari auditor independen internal atau eksternal; dan

2. adanya hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Prinsipal, jika Acquirer merupakan anggota Prinsipal.

b. Acquirer harus memastikan bahwa perusahaan switching dan/atau perusahaan lain yang menyediakan sarana pemrosesan transaksi APMK dapat menjaga kerahasiaan data, baik data Pemegang Kartu maupun data transaksi.

Acquirer yang merupakan Bank jika dalam melakukan kegiatan APMK akan bekerjasama atau menggunakan pihak lain untuk memproses transaksi APMK, wajib pula memperhatikan dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kerjasama Bank dengan pihak lain, antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank umum.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pula bagi Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berasal dari Lembaga Selain Bank.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.


27


SE 14/17/DASP 2012 Romawi IX.B.2.3) SE 14/17/DASP 2012 Romawi IX.B.2.4) dan IX.B.2.5)

Laporan Rencana Kerjasama antara Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK : a) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang akan melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Laporan tertulis rencana kerjasama disampaikan kepada Bank

Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perjanjian kerjasama ditandatangani.

(2) Laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat: (a) nama pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem

dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK yang akan bekerjasama;

(b) cakupan rencana kerjasama; (c) tanggal efektif pelaksanaan kerjasama; dan (d) jangka waktu kerjasama.

(3) Laporan tertulis rencana kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia, harus dilengkapi dengan dokumen berupa: (a) profil singkat (company profile) pihak lain yang menyediakan jasa

penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK yang akan bekerjasama. Profil singkat tersebut paling kurang mencakup informasi mengenai nama dan alamat perusahaan, bidang usaha, struktur organisasi, pengurus perusahaan, dan pemegang saham;

(b) fotokopi konsep pokok-pokok hubungan bisnis (business arrangement) yang mencakup pula pengaturan hak dan kewajiban para pihak, atau fotokopi konsep perjanjian kerjasama;

(c) analisis risiko dan mitigasi risiko terkait kerjasama; (d) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen terhadap

sistem dan teknologi informasi yang disediakan pihak lain; (e) fotokopi hasil sertifikasi/asesmen dari Prinsipal terhadap pihak lain

yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi yang bekerjasama dengan Penerbit atau Acquirer yang menjadi anggota Prinsipal, jika dipersyaratkan oleh Prinsipal; dan

(f) surat pernyataan kesanggupan menjaga kerahasiaan data yang dibuat dan ditandatangani oleh direktur utama pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK.

4) Laporan Realisasi Kerjasama antara Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi dalam penyelenggaraan APMK disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai realisasi kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut: a) laporan tertulis realisasi kerjasama disampaikan kepada Bank


28


Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak perjanjian kerjasama dilaksanakan;

b) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia paling kurang memuat informasi tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama dan tanggal efektif pelaksanaan perjanjian kerjasama;

c) laporan tertulis realisasi kerjasama yang disampaikan kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan dokumen berupa fotokopi perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bekerjasama.

5) Laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia

BAB III Penyelenggaraan Kegiatan Bagian Kesatu Penerbitan dan Manajemen Risiko Paragraf 1 Kartu Kredit

15 Pasal 14 11/11/PBI/2009

Pemberian Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit wajib didasarkan atas permohonan yang telah ditandatangani calon Pemegang Kartu. Yang dimaksud dengan “tanda tangan” dalam paragraf ini adalah tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik. Tanda tangan basah dari calon Pemegang Kartu diperlukan bagi calon Pemegang Kartu yang untuk pertama kalinya mengajukan permohonan Kartu Kredit pada Penerbit, dan Penerbit tersebut sama sekali belum pernah mempunyai data tentang calon Pemegang Kartu tersebut (Customer Information File/CIF). Persyaratan tersebut diperlukan sebagai bagian dari perlindungan kepada calon Pemegang Kartu. Tanda tangan dalam bentuk lainnya seperti tanda tangan elektronik dapat dipersyaratkan jika Penerbit telah mempunyai data Pemegang Kartu misalnya untuk pemberian Kartu Kredit yang bersifat add-on, up-grade, atau conversion. Yang dimaksud dengan “add-on” adalah pemberian Kartu Kredit yang kedua dan seterusnya kepada Pemegang Kartu yang sama. Yang dimaksud dengan “up-grade” adalah peningkatan fasilitas kartu seperti dari silver ke gold. Yang dimaksud dengan “conversion” adalah pengubahan fasilitas Kartu Kredit dari satu jenis fasilitas ke fasilitas lainnya, seperti dari silver card ke clear card. Dalam mengimplementasikan tanda tangan elektronik, Penerbit harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengenai informasi dan transaksi elektronik.

16 Pasal 15 14/2/PBI/2012

(1) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Bank wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

Yang dimaksud dengan ”manajemen risiko” dalam ayat ini antara lain manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko kredit, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit atau Acquirer diharuskan juga memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi


29


kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu Kredit.

(2) Penyelenggaraan Kartu Kredit oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer,

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank.

(3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko untuk Lembaga Selain Bank sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), maka penerapan manajemen risiko bagi Lembaga Selain Bank tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko.

16A Pasal 15A 14/2/PBI/2012

(1) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 (Paragraf 16 dalam kodifikasi ini), Penerbit Kartu Kredit wajib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. batas minimum usia calon Pemegang Kartu; b. batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu; c. batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan kepada

Pemegang Kartu; d. batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat

memberikan fasilitas Kartu Kredit e. batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu.

Persyaratan batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, dimaksudkan agar Pemegang Kartu bijak menggunakan Kartu Kredit sebagai alat pembayaran yang dananya bersumber dari kredit serta penggunaannya sesuai dengan kemampuan bayar. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu dibuktikan dengan dokumen identitas resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), atau paspor. Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu harus dibuktikan dengan dokumen resmi yang menunjukkan batas minimum pendapatan yang bersangkutan dan dimintakan pada saat calon Pemegang Kartu mengajukan aplikasi. Yang dimaksud dengan “minimum pendapatan” adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak, dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Termasuk sebagai dokumen resmi seperti slip gaji, bukti setoran pajak, atau dokumen lainnya yang menunjukkan pendapatan.

(2) Dalam rangka penerapan manajemen risiko kredit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pembaruan data Pemegang Kartu.

Pada saat pembaruan data Pemegang Kartu, Penerbit antara lain meminta dokumen resmi yang menunjukkan pendapatan Pemegang Kartu yang bersangkutan.


30


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.B.2

(3) Dalam hal Pemegang Kartu mempunyai pendapatan tertentu tiap bulan di atas batas minimum pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penerbit dapat memberikan plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit sesuai dengan analisis risiko Penerbit.

Pemegang Kartu Kredit yang mempunyai pendapatan di atas nilai tertentu dipandang telah mempunyai kemampuan pembayaran atas tagihan utang Kartu Kredit sehingga pemberian batasan plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit diserahkan kepada analisis Penerbit (risk appetite Penerbit).

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk

pemberian fasilitas Kartu Kredit yang dijamin: a. oleh pihak lain, termasuk perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu;

dan/atau b. simpanan Pemegang Kartu pada Penerbit.

Dalam pengertian Kartu Kredit yang dijamin oleh perusahaan atau korporasi Pemegang Kartu tidak termasuk Kartu Kredit yang diberikan Penerbit kepada dan dibayar oleh perusahaan (corporate card).

(5) Batas minimum usia calon Pemegang Kartu, batas minimum pendapatan

calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit, batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan tata cara pembaruan data Pemegang Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

1. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Penerbit Kartu Kredit

waib menerapkan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit

1) Kartu Kredit utama Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin.

2) Kartu Kredit tambahan Batas minimum usia calon Pemegang Kartu Kredit tambahan adalah 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.

b. Batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit Batas minimum pendapatan tiap bulan calon Pemegang Kartu Kredit utama adalah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah). Pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit dibuktikan dengan bukti pendapatan dari instansi atau perusahaan pemberi kerja tempat calon Pemegang Kartu Kredit bekerja. Dalam hal calon Pemegang Kartu Kredit tidak dapat menunjukkan bukti pendapatan, maka pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit dapat dibuktikan dengan dokumen lainnya seperti bukti setoran pajak.


31


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.B.7 SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.B.3 – VII.B.6

Pendapatan tiap bulan yang dapat dijadikan pertimbangan Penerbit Kartu Kredit adalah pendapatan setelah dikurangi kewajiban antara lain pajak dan pembayaran utang kepada pemberi pekerjaan (take home pay). Dalam menganalisis batas minimum pendapatan calon Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit dapat memperhitungkan pendapatan lain (surrogate income) dari calon Pemegang Kartu Kredit.

c. Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit. Batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit secara kumulatif kepada 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah sebesar 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan. Contoh penghitungan batas maksimum plafon kredit mengacu pada contoh 6 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 9 pada Lampiran 9 pada kodifikasi ini).

d. Batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit Batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit untuk 1 (satu) Pemegang Kartu Kredit adalah 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit. Pembatasan jumlah Penerbit Kartu Kredit ini tetap berlaku meskipun total plafon kredit dari kedua Penerbit Kartu Kredit belum mencapai batas maksimum plafon kredit yang dapat diterima oleh Pemegang Kartu Kredit. Contoh pembatasan jumlah Penerbit Kartu Kredit dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit mengacu pada contoh 7 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 10 pada Lampiran 10 pada kodifikasi ini).

2. Penerbit Kartu Kredit wajib menetapkan persentase minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu Kredit paling kurang sebesar 10% (sepuluh persen) dari total tagihan. Untuk pembayaran dengan minimum 10% (sepuluh persen) dari total tagihan atau lebih tetapi tidak penuh, Penerbit Kartu Kredit harus mengalokasikan pembayaran tersebut untuk biaya dan denda apabila ada, dan sisanya paling kurang sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban pokok transaksi. Contoh penghitungan alokasi pembayaran mengacu pada contoh 8 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 11 pada Lampiran 11 pada kodifikasi ini).

3. Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit memiliki maksimum plafon kredit dan maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d (butir 1.c dan butir 1.d dalam kodifikasi ini).


32


SE 14/27/DASP 2012 No. 1

4. Pembatasan sebagaimana dimaksud pada butir 2.c dan butir 2.d (butir 1.c dan butir 1.d dalam kodifikasi ini) tidak berlaku bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan. Penetapan batas maksimum plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit bagi calon Pemegang Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan di atas Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap bulan dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan risk appetite masing-masing Penerbit Kartu Kredit.

5. Dalam rangka penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (angka 1 pada kodifikasi ini), Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pengkinian data Pemegang Kartu Kredit, pada saat: a. kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit menunjukkan penurunan; b. Penerbit Kartu Kredit memproses kenaikan plafon kredit; atau c. sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Berdasarkan hasil pengkinian data, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan: a. penyesuaian plafon kredit dan jumlah Penerbit Kartu Kredit yang

dapat memberikan Kartu Kredit untuk Pemegang Kartu Kredit yang memiliki pendapatan tiap bulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah); atau

b. pengakhiran dan/atau penutupan Kartu Kredit untuk Pemegang Kartu Kredit yang tidak memenuhi batas minimum usia dan/atau memiliki pendapatan di bawah Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Dalam melakukan penyesuaian plafon kredit dan jumlah Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit lainnya untuk melakukan negosiasi dengan Pemegang Kartu Kredit. Dalam hal negosiasi dengan Pemegang Kartu Kredit tidak menghasilkan keputusan atau kesepakatan, Penerbit Kartu Kredit dan/atau Pemegang Kartu Kredit dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Teknis penyesuaian dan tata cara konsultasi dengan Bank Indonesia akan diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

7. Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit: a. Dalam rangka melakukan identifikasi terhadap Pemegang Kartu

Kredit yang memenuhi kriteria pembatasan minimum usia, minimum pendapatan tiap bulan, maksimum plafon kredit, dan maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit, setiap Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan seluruh data Pemegang Kartu Kredit kepada asosiasi Penerbit Kartu Kredit.

b. Asosiasi Penerbit Kartu Kredit melakukan kompilasi seluruh data Pemegang Kartu Kredit yang telah disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit, melakukan identifikasi dan memilah data Pemegang Kartu Kredit berdasarkan kriteria batas minimum usia, batas minimum pendapatan tiap bulan, batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan, dan batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit.


33


c. Asosiasi Penerbit Kartu Kredit menyampaikan secara tertulis hasil identifikasi dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait.

d. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Menutup dan/atau mengakhiri penggunaan Kartu Kredit yang

dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit dengan kriteria sebagai berikut: a) Pemegang Kartu Kredit tidak memenuhi batas minimum

usia yang dipersyaratkan, yaitu: 1. 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin untuk

Pemegang Kartu Kredit utama. 2. 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin untuk Pemegang

Kartu Kredit tambahan. b) Pemegang Kartu Kredit memiliki pendapatan tiap bulan

kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah); dan/atau c) Pemegang Kartu Kredit memiliki Kartu Kredit lebih dari 2

(dua) Penerbit Kartu Kredit yang diantaranya terdapat Kartu Kredit dengan kualitas macet, diragukan, atau kurang lancar sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif. Penutupan dan/atau pengakhiran penggunaan Kartu Kredit berkualitas macet, diragukan, atau kurang lancar tersebut dilakukan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia ini, atau sesuai dengan kesepakatan antar Penerbit Kartu Kredit;

2) Menyesuaikan total plafon Kartu Kredit yang dimiliki Pemegang Kartu Kredit apabila total plafon tersebut lebih dari 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan Pemegang Kartu Kredit. Penyesuaian plafon Kartu Kredit dapat dilakukan sesuai metode penyesuaian plafon Kartu Kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan ini, atau sesuai kesepakatan antar Penerbit Kartu Kredit;

3) Memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Kartu Kredit untuk memilih Kartu Kredit yang akan tetap digunakan dan yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya apabila Pemegang Kartu Kredit memperoleh fasilitas Kartu Kredit lebih dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit. Pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Kartu Kredit tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit;

4) Apabila Pemegang Kartu Kredit tidak menyampaikan pilihan Kartu Kredit yang akan tetap digunakan dan yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, maka Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan negosiasi dengan Penerbit Kartu Kredit terkait;

5) Apabila negosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak menghasilkan kesepakatan, Pemegang Kartu Kredit atau Penerbit Kartu Kredit dapat mengajukan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia. Pengajuan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit.


34


SE 14/27/DASP 2012 No. 3

e. Penyelesaian Tagihan Kartu Kredit 1) Terhadap Kartu Kredit yang telah ditutup dan/atau diakhiri

penggunaannya, Pemegang Kartu Kredit tetap berkewajiban menyelesaikan tagihan Kartu Kredit berdasarkan tata cara dan mekanisme penyelesaian tagihan Kartu Kredit yang ditetapkan Penerbit Kartu Kredit.

2) Penetapan tata cara dan mekanisme penyelesaian tagihan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus memenuhi cara-cara yang tidak merugikan Pemegang Kartu Kredit, antara lain:

a) tidak memperhitungkan tambahan bunga, biaya, dan denda selama dalam masa penyelesaian tagihan Kartu Kredit;

b) menetapkan jangka waktu penyelesaian tagihan dan nilai angsuran tiap bulan secara wajar sesuai besarnya tagihan Kartu Kredit yang harus diselesaikan; dan

c) menggunakan cara pembayaran penyelesaian tagihan yang disepakati oleh Pemegang Kartu Kredit.

8. Metode Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit Dalam melakukan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit, baik di tahap negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit maupun konsultasi, asosiasi Penerbit Kartu Kredit dan Penerbit Kartu Kredit dapat mengacu pada metode penyesuaian sebagai berikut: a. Penyesuaian Kartu Kredit Berdasarkan Kualitas Kredit dan Masa

Perolehan Kartu Kredit 1) Apabila dari seluruh Kartu Kredit memiliki kualitas kredit tidak

sama maka penutupan dan/atau pengakhiran penggunaan Kartu Kredit diprioritaskan terhadap Kartu Kredit yang memiliki kualitas terendah/terburuk. Penyesuaian Kartu Kredit berdasarkan kualitas kredit sebagaimana contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 1 pada Lampiran 1 dalam kodifikasi ini)

2) Apabila dari seluruh Kartu Kredit memiliki kualitas kredit yang sama, maka penutupan dan/atau pengakhiran penggunaan Kartu Kredit diprioritaskan terhadap Kartu Kredit yang terakhir diperoleh Pemegang Kartu Kredit. Penyesuaian Kartu Kredit berdasarkan masa perolehan Kartu Kredit sebagaimana contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 2 pada Lampiran 2 dalam kodifikasi ini)

b. Penyesuaian Plafon Kartu Kredit Dalam hal Pemegang Kartu Kredit memiliki total plafon kredit melebihi 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan (take home pay), maka penyesuaian atas jumlah plafon kredit dilakukan secara proporsional. Penyesuaian total plafon kredit secara proporsional sebagaimana contoh 3 dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 3 dalam Lampiran 3 dalam kodifikasi ini)


35


SE 14/27/DASP 2012 No. 4 SE 14/27/DASP 2012 No. 5.a – 5.c

9. Pengawasan dan Laporan Perkembangan Penyesuaian Kartu Kredit a. Dalam rangka monitoring pelaksanaan penyesuaian kepemilikan

Kartu Kredit: 1) Asosiasi Penerbit Kartu Kredit melaporkan kepada Bank

Indonesia: a) hasil identifikasi data Pemegang Kartu Kredit sebagaimana

disampaikan kepada seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait; dan

b) perkembangan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh asosiasi Penerbit Kartu Kredit.

2) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi yang paling kurang memuat: a) pelaksanaan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit; b) perkembangan penyelesaian kewajiban Pemegang Kartu

Kredit yang ditutup dan/atau diakhiri Kartu Kreditnya; dan c) kendala atau permasalahan apabila ada dan upaya yang

telah dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit. b. Laporan hasil identifikasi data Pemegang Kartu Kredit

sebagaimana dimaksud pada butir a.1)a) disampaikan kepada Bank Indonesia segera setelah asosiasi Penerbit Kartu Kredit menyelesaikan identifikasi data Pemegang Kartu Kredit.

c. Laporan perkembangan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit oleh asosiasi Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir a.1)b) dan laporan pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada butir a.2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan diselesaikannya penyesuaian atau pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi.

10. Ketentuan Lain-lain a. Asosiasi Penerbit Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit dan

Pemegang Kartu Kredit dapat menyepakati metode lain selain yang ditetapkan pada angka 3 (angka 8 pada kodifikasi ini).

b. Dalam melakukan identifikasi data Pemegang Kartu Kredit, terhadap Kartu Kredit yang sedang dalam pemblokiran karena: 1) alasan fraud; 2) adanya permintaan pemblokiran oleh Pemegang Kartu Kredit;

dan/atau 3) pemblokiran oleh Penerbit karena Kartu Kredit dalam kualitas

macet; tetap diperhitungkan sebagai jumlah Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit yang bersangkutan.

c. Terhadap Kartu Kredit yang sudah ditetapkan untuk ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, tidak dapat diaktifkan kembali meskipun Pemegang Kartu Kredit telah menyelesaikan kewajiban pembayarannya.


36


17 Pasal 16 14/29/PBI/2012 Ayat (1)a – (1)c SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.b Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (1)d – (1)e

(1) Penerbit Kartu Kredit wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu paling kurang meliputi:

Yang dimaksud “secara tertulis” adalah penyampaian informasi kepada setiap calon Pemegang Kartu dan/atau Pemegang Kartu yang berupa tulisan atau ilustrasi dengan media tertentu berupa media publik seperti brosur, leaflet, surat kabar dan/atau website, atau dengan media individual seperti welcome pack, lembar tagihan atau sarana pemberitahuan lainnya. Butir-butir informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit disesuaikan dengan peruntukan yang dapat disampaikan secara umum melalui media publik dan/atau secara khusus kepada masing-masing individual Pemegang Kartu.

a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu Kredit; b. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam

penggunaan Kartu Kredit dan konsekuensi atau risiko yang mungkin timbul dari penggunaaan Kartu Kredit;

c. hak dan kewajiban Pemegang Kartu;

Hak dan kewajiban Pemegang Kartu Kredit, yang paling kurang meliputi: 1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu

Kredit dalam penggunaan Kartu Kredit, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu Kredit, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi

2) hak dan tanggung jawab pemegang dan/atau Penerbit Kartu Kredit apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau Penerbit Kartu Kredit, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu Kredit, kegagalan sistem Penerbit Kartu Kredit, atau sebab lainnya;

3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan Penerbit; 4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu Kredit tidak lagi

berkeinginan menjadi Pemegang Kartu Kredit; 5) tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan

penggunaan Kartu Kredit dan perkiraan waktu penyelesaian pengaduan;

6) jenis kualitas kredit dari Kartu Kredit (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, atau macet) berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, dan konsekuensi dari masing-masing kualitas kredit tersebut; dan

7) informasi bahwa penagihan dapat dilakukan menggunakan jasa pihak lain di luar Penerbit Kartu Kredit apabila kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit termasuk dalam kualitas macet, jika Penerbit Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain;

d. tata cara pengajuan pengaduan atas Kartu Kredit yang diberikan dan

perkiraan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut;


37


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.c SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.5.a - VII.A.5.c Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (1)f SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.d Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (1)g

e. pola, tata cara dan komponen yang dijadikan dasar penghitungan bunga, biaya (fee) dan denda Kartu Kredit;

1. Informasi mengenai bunga Kartu Kredit yang paling kurang

meliputi: 1) besarnya suku bunga Kartu Kredit, baik suku bunga bulanan

maupun suku bunga tahunan; 2) pola, tata cara dan komponen penghitungan bunga Kartu

Kredit; dan 3) tata cara serta persyaratan permohonan penghapusan bunga

jika terdapat kesalahan dalam pembebanan bunga Kartu Kredit; Informasi tata cara dan dasar penghitungan bunga Kartu Kredit harus dilengkapi dengan contoh atau ilustrasi yang mudah dipahami oleh Pemegang Kartu Kredit;

2. Dalam rangka perlindungan Pemegang Kartu Kredit, perhitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan

dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit Kartu Kredit. Tanggal pembukuan (posting) merupakan tanggal riil Penerbit Kartu Kredit melakukan pembayaran kepada Acquirer atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu Kredit, atau melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit;

b. penghitungan bunga Kartu Kredit untuk tagihan berikutnya dilakukan berdasarkan jumlah sisa tagihan Kartu Kredit atas transaksi pembelanjaan dan/atau tarik tunai yang belum terbayar (outstanding);

c. biaya terutang, denda terutang, bunga terutang, dan tagihan yang belum jatuh tempo, dilarang digunakan sebagai komponen penghitungan bunga Kartu Kredit;

f. jenis biaya (fee) dan denda yang dikenakan; Informasi mengenai biaya dan denda Kartu Kredit, yang paling kurang meliputi: 1) jenis dan besarnya biaya dan denda Kartu Kredit; 2) komponen dan pola penghitungan biaya dan denda Kartu

Kredit; 3) tata cara pengenaan biaya dan denda Kartu Kredit; dan 4) tata cara dan persyaratan permohonan penghapusan biaya dan

denda Kartu Kredit apabila terdapat kesalahan dalam pembebanan biaya dan/atau denda Kartu Kredit;

g. prosedur dan tata cara pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan


38


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.g SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.12

Informasi tata cara dan persyaratan bagi Pemegang Kartu Kredit untuk mengakhiri dan/atau menutup fasilitas Kartu Kredit, yang paling kurang memuat informasi: 1) persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu

Kredit; 2) mekanisme pengajuan permohonan pengakhiran dan/atau

penutupan fasilitas Kartu Kredit; 3) jangka waktu penanganan oleh Penerbit Kartu Kredit terhadap

permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit; dan

4) informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit.

Dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit atas permintaan Pemegang Kartu Kredit, berlaku ketentuan sebagai berikut: a) permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu

Kredit oleh Pemegang Kartu Kredit dilakukan secara tertulis. Termasuk permohonan tertulis dalam hal ini adalah permohonan tertulis yang disampaikan melalui faksimili atau e-mail, serta permohonan melalui pembicaraan telepon yang dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan;

b) Penerbit Kartu Kredit dilarang menghambat keinginan Pemegang Kartu Kredit untuk melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit, antara lain dengan: 1) memberlakukan persyaratan batas waktu minimal

penggunaan Kartu Kredit untuk dapat diakhiri, seperti penetapan persyaratan pengakhiran dan/atau penutupan penggunaan Kartu Kredit yang hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit setelah Pemegang Kartu Kartu Kredit menggunakan Kartu Kredit paling kurang 3 (tiga) tahun atau lebih; dan/atau

2) menunda proses permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan Pemegang Penerbit Kartu Kredit dengan berbagai alasan.

c) Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan pemblokiran Kartu Kredit sejak menerima permohonan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit yang diajukan Pemegang Kartu Kredit;

d) terhadap Kartu Kredit yang telah diblokir sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penerbit dilarang mengenakan biaya dan denda tambahan selain biaya dan denda terkait dengan transaksi yang telah dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit sebelum dilakukannya pemblokiran, atau biaya dan denda terkait dengan kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemegang Kartu Kredit;


39


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.13 Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (1)h SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.3.f

e) Penerbit Kartu Kredit harus melakukan pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak: 1) tanggal diterimanya permohonan, dalam hal Pemegang

Kartu Kredit tidak memiliki kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit; atau

2) tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit, dalam hal Pemegang Kartu Kredit masih memiliki kewajiban kepada Penerbit Kartu Kredit.

f) dalam hal terdapat saldo kredit, Penerbit Kartu Kredit harus mengembalikan saldo kredit kepada Pemegang Kartu Kredit paling lambat pada tanggal dilakukannya pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit. Pengembalian saldo kredit wajib dilakukan melalui transfer ke rekening simpanan Pemegang Kartu yang disepakati. Pengembalian saldo kredit berlaku apabila saldo kredit tersebut berjumlah lebih besar dari biaya transfer pengembalian. Biaya transfer saldo kredit menjadi beban Pemegang Kartu Kredit yang dapat dibebankan pada saldo kredit tersebut;

g) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit dapat dilakukan untuk kartu utama atau kartu tambahan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit

untuk kartu utama dilakukan terhadap kartu utama dan kartu tambahan apabila ada;

2) pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit untuk kartu tambahan dilakukan hanya terhadap kartu tambahan.

Penerbit Kartu Kredit dilarang membebankan biaya tambahan dalam rangka pengakhiran fasilitas-fasilitas, serta dalam rangka pengakhiran dan/atau penutupan fasilitas Kartu Kredit.

h) ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan Pemegang Kartu Kredit. Ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit yang mencakup informasi transaksi Pemegang Kartu Kredit selama satu tahun berjalan dihitung sejak bulan mulai berlakunya Kartu Kredit, yang paling kurang memuat informasi: 1) total transaksi pembelanjaan selama satu tahun; 2) total transaksi tarik tunai selama satu tahun; 3) total bunga selama satu tahun; 4) total biaya selama satu tahun; 5) total denda selama satu tahun; 6) performa pembayaran Pemegang Kartu Kredit atas tagihan Kartu

Kredit selama satu tahun; dan 7) kualitas kredit Pemegang Kartu Kredit posisi terakhir;


40


Pasal 16 14/2/PBI/2012 Ayat (2) dan (3) SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.4.a - VII.A.4.c

Pemberian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan dilakukan berdasarkan permohonan Pemegang Kartu Kredit. Penerbit dapat mengenakan biaya atas pemberian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan tersebut.

(2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Tata cara penyampaian tertulis adalah sebagai berikut: a. Informasi tertulis disampaikan oleh Penerbit APMK secara langsung

ke alamat calon Pemegang Kartu atau Pemegang Kartu dengan menggunakan media seperti formulir permohonan, welcome pack, brosur, lembar tagihan (billing statement) dan/atau surat pemberitahuan;

b. Dalam hal terjadi perubahan atas substansi dan materi informasi, Penerbit APMK wajib menginformasikan kembali secara langsung ke alamat calon Pemegang Kartu atau Pemegang Kartu dengan menggunakan media seperti formulir permohonan, welcome pack, brosur, lembar tagihan (billing statement) dan/atau surat pemberitahuan;

c. Untuk penyampaian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan terakhir periode ringkasan transaksi. Contoh penyampaian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit secara tahunan mengacu pada contoh 1; (Contoh 4 pada Lampiran 4 dalam kodifikasi ini)

17A Pasal 16 A 14/2/PBI/2012

(1) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu secara benar, akurat, dan tepat waktu.

Yang dimaksud dengan “menyampaikan lembar tagihan kepada Pemegang Kartu” adalah penyampaian lembar tagihan kepada Pemegang Kartu pada alamat sebagaimana diperjanjikan pada saat permohonan atau perubahannya yang telah dikonfirmasikan kepada Penerbit.

(2) Penerbit wajib memberitahukan kelonggaran waktu pembayaran apabila

tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur.

Yang dimaksud dengan “kelonggaran waktu pembayaran” adalah tambahan hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan Kartu Kredit (grace days) apabila tanggal jatuh tempo tersebut bertepatan dengan hari libur. Dengan demikian Pemegang Kartu mempunyai tambahan kelonggaran waktu untuk pembayaran tagihan Kartu Kredit. Adanya tambahan kelonggaran waktu tersebut tidak mengubah periode tanggal cetak tagihan sampai dengan tanggal jatuh tempo (grace period).


41


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.4.d

Yang dimaksud dengan “hari libur” adalah hari libur nasional dan/atau hari dimana Penerbit tidak melakukan kegiatan operasional.

(3) Penerbit dilarang mengenakan denda kepada Pemegang Kartu yang

melakukan pembayaran tagihan utang Kartu Kredit pada kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu penyampaian lembar tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelonggaran waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Lembar informasi tagihan (billing statement), baik dalam bentuk elektronik (e-statement) atau dalam bentuk fisik (hardcopy), harus sudah sampai di alamat Pemegang Kartu Kredit paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran (due date). Jumlah hari antara tanggal cetak tagihan dengan tanggal jatuh tempo pembayaran (due date) tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) hari kalender. Contoh penyampaian lembar informasi tagihan (billing statement) mengacu pada contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 5 pada Lampiran 5 dalam kodifikasi ini)

17B Pasal 16 B 14/2/PBI/2012

(1) Penerbit wajib mencantumkan informasi dalam lembar tagihan yang disampaikan kepada Pemegang Kartu, paling kurang mencakup: a. besarnya tagihan; b. besarnya batas minimum pembayaran oleh Pemegang Kartu; c. penjelasan informasi rincian bunga dan denda, jika ada; d. plafon kredit dan sisa plafon kredit; e. tanggal transaksi; f. tanggal pembukuan (posting);

Tanggal pembukuan (posting) merupakan tanggal riil Penerbit melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai, atau kepada Acquirer atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu.

g. besarnya nilai transaksi dalam valuta asing dan lawan rupiahnya, serta informasi nilai tukar, untuk transaksi yang dilakukan di luar negeri;

h. tanggal cetak tagihan; i. tanggal jatuh tempo pembayaran; j. kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo

pembayaran bertepatan dengan hari libur; k. besarnya persentase bunga per bulan dan persentase efektif bunga

per tahun (annualized percentage rate) atas transaksi pembelian barang atau jasa, dan penarikan tunai;

l. nominal bunga yang dikenakan; m. besarnya biaya-biaya; dan n. besarnya denda atas keterlambatan pembayaran oleh Pemegang

Kartu, jika ada.


42


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.4.a dan VII.A.4.b

(2) Dalam hal terjadi perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan perubahan informasi tersebut secara tertulis kepada Pemegang Kartu.

Perubahan informasi disampaikan kepada individual Pemegang Kartu.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi

tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

a. Informasi tertulis disampaikan oleh Penerbit APMK secara langsung

ke alamat calon Pemegang Kartu atau Pemegang Kartu dengan menggunakan media seperti formulir permohonan, welcome pack, brosur, lembar tagihan (billing statement) dan/atau surat pemberitahuan;

b. Dalam hal terjadi perubahan atas substansi dan materi informasi, Penerbit APMK wajib menginformasikan kembali dengan ketentuan dan tata cara penyampaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;

18 Pasal 17 14/2/PBI/2012

(1) Dalam memberikan kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib menyusun dan melaksanakan kebijaksanaan perkreditan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Bank bagi Bank umum.

(2) Penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan dalam pemberian kredit yang merupakan fasilitas Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank, wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan Lembaga Selain Bank.

(3) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan bagi Lembaga Selain Bank, maka pemberian kredit atas fasilitas Kartu Kredit oleh Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan.

(4) Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Bank umum.

(5) Penilaian kualitas kredit Kartu Kredit oleh Penerbit Kartu Kredit yang berupa Lembaga Selain Bank wajib dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Lembaga Selain Bank.

(6) Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank, maka penilaian kualitas kredit Kartu Kredit bagi Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas kredit Kartu Kredit.


43


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.5.d Pasal 17 14/2/PBI/2012 Ayat (7)b SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.5.e Pasal 17 14/2/PBI/2012 Ayat (7)c – (7)e

Untuk kepentingan internal, Penerbit Kartu Kredit dapat melakukan penilaian kualitas kredit yang lebih hati-hati (prudent) daripada ketentuan Bank Indonesia atau ketentuan otoritas yang berwenang terhadap Lembaga Selain Bank. Namun demikian untuk kepentingan pelaporan kepada Bank Indonesia, penilaian kualitas kredit didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas kredit oleh Bank umum.

(7) Penghitungan bunga yang timbul atas transaksi Kartu Kredit wajib

dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit dengan memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a. untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang

Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo pembayaran;

Pengertian “melakukan pembayaran tidak penuh” adalah melakukan pembayaran kurang dari minimum pembayaran, sebesar minimum pembayaran, atau lebih dari minimum pembayaran namun kurang dari total tagihan utang Kartu Kredit.

Untuk transaksi pembelanjaan, bunga dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit: 1) tidak melakukan pembayaran; 2) melakukan pembayaran kurang dari total tagihan Kartu Kredit

(pembayaran tidak penuh); atau 3) melakukan pembayaran penuh setelah tanggal jatuh tempo

pembayaran. Bunga dari transaksi pembelanjaan tidak dibebankan apabila Pemegang Kartu Kredit telah melakukan pembayaran penuh paling lambat pada tanggal jatuh tempo, atau pada kelonggaran waktu pembayaran yang diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit;

b. untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan apabila Pemegang

Kartu tidak melakukan pembayaran, melakukan pembayaran tidak penuh, atau melakukan pembayaran penuh baik sebelum atau setelah tanggal jatuh tempo; Untuk transaksi tarik tunai, bunga dibebankan dan dihitung mulai dari tanggal pembukuan (posting) sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran secara penuh oleh Pemegang Kartu Kredit, dengan contoh penghitungan mengacu pada contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini; (Contoh 6 pada Lampiran 6 dalam kodifikasi ini)

c. penghitungan hari bunga atas utang Kartu Kredit didasarkan dan dimulai dari tanggal pembukuan (posting) Penerbit;


44


Tanggal pembukuan (posting) merupakan tanggal riil Penerbit melakukan pembayaran kepada penyelenggara ATM atas transaksi tarik tunai, atau kepada Acquirer atas transaksi pembelanjaan Pemegang Kartu.

d. biaya dan denda, serta bunga terutang dilarang digunakan sebagai

komponen penghitungan bunga; Biaya, denda dan bunga terutang tidak diperkenankan sebagai komponen perhitungan bunga karena komponen tersebut bukan merupakan transaksi yang dilakukan Pemegang Kartu. Termasuk dalam komponen biaya antara lain biaya administrasi, biaya bea materai, biaya cetak tagihan, biaya upgrade jenis dan/atau limit Kartu Kredit, iuran tahunan (annual fee), serta biaya-biaya lainnya. Sedangkan komponen denda antara lain denda keterlambatan pembayaran (late payment charge), denda penggunaan yang melebihi batas plafon kredit (over limit) dan denda-denda lainnya. Bunga terutang adalah bunga dari pokok transaksi sebelumnya yang belum terlunasi oleh Pemegang Kartu.

e. Penetapan bunga harian didasarkan pada perhitungan jumlah hari kalender dalam setahun yaitu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.

18A Pasal 17 A 14/2/PBI/2012

SE 14/34/DASP 2012 No. 1-3

(1) Bank Indonesia menetapkan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dan wajib dipatuhi oleh Penerbit Kartu Kredit.

Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain:

a. indikator perekonomian seperti BI rate; b. struktur biaya Kartu Kredit yang meliputi biaya dana (cost of fund),

biaya operasional dan pengelolaan risiko kredit oleh Penerbit (risk premium); dan/atau

c. praktek suku bunga yang dikenakan oleh Penerbit. penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit oleh Bank Indonesia dapat disesuaikan apabila terjadi perubahan atas dasar pertimbangan tersebut di atas.

(2) Bank Indonesia mengumumkan batas maksimum suku bunga Kartu

Kredit paling kurang 20 (dua puluh) hari kerja sebelum diberlakukan secara efektif.

(3) Penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi pembelanjaan dan transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

1. Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit yang wajib diterapkan oleh Penerbit Kartu Kredit adalah sebesar 2,95% (dua koma sembilan puluh lima persen) per bulan atau 35,40% (tiga puluh lima koma empat puluh persen) per tahun.


45


2. Batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku baik untuk transaksi pembelanjaan maupun transaksi tarik tunai.

3. Bank Indonesia dapat mengubah batas maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan mempertimbangkan, antara lain: a. indikator perekonomian seperti BI rate; b. struktur biaya Kartu Kredit yang meliputi biaya dana (cost of fund),

biaya operasional dan pengelolaan risiko kredit oleh Penerbit (risk premium); dan/atau

c. praktek suku bunga yang dikenakan oleh Penerbit.

18B Pasal 17 B 14/2/PBI/2012

SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.D.4

(1) Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit.

(2) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penerbit wajib menjamin bahwa: a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan

sendiri oleh Penerbit; b. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu

Kredit dengan kualitas tertentu. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pokok-pokok etika penagihan utang

Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kualitas utang Kartu Kredit yang penagihannya dapat dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa penagihan Kartu Kredit, Penerbit APMK wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan: a. penagihan Kartu Kredit dapat dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit

dengan menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan;

b. dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit wajib memastikan bahwa: 1) tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai

terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;

2) identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;

3) tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut: a) menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit

Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;

b) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;


46


c) penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;

d) penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;

e) penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;

f) penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;

g) penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit; dan

h) penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Selain memenuhi pokok-pokok etika penagihan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf h), Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara APMK.

c. dalam hal penagihan Kartu Kredit dilakukan menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, maka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, juga berlaku ketentuan sebagai berikut: 1) penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari

perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;

2) kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3) Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit.

19 Pasal 18 14/2/PBI/2012

(1) Kartu Kredit dilarang digunakan di luar peruntukan sebagai alat pembayaran.

Fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, yaitu untuk transaksi pembelanjaan (purchase) di pedagang (merchant) atau untuk transaksi tarik tunai (cash advance).

Yang dimaksud dengan penggunaan Kartu Kredit di luar fungsi Kartu Kredit sebagai alat pembayaran, misalnya untuk penyaluran fasilitas kredit lain dan/atau untuk membayar angsuran kredit lain.


47


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.7 – VII.A.11

(2) Penerbit dan Acquirer wajib menjaga agar Kartu Kredit tidak digunakan diluar peruntukan sebagai alat pembayaran.

(3) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fitur tambahan melalui Kartu Kredit yang tujuannya untuk membayar angsuran fasilitas kredit lainnya.

(4) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya kepada Pemegang Kartu dan/atau memberikan fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Yang dimaksud dengan “fasilitas yang mempunyai dampak tambahan biaya” dalam paragraf ini antara lain adalah program asuransi dan pemberian Kartu Kredit tambahan. Yang dimaksud dengan “fasilitas lain diluar fungsi utama Kartu Kredit” antara lain adalah tagihan rutin atas transaksi yang bersifat terus-menerus (tagihan listrik, air, telepon), dan/atau memperlakukan kelebihan pembayaran tagihan Kartu Kredit sebagai tabungan yang diperlakukan seperti simpanan biasa sehingga dapat digunakan untuk bertransaksi di luar transaksi Kartu Kredit misalnya transaksi transfer dana antarBank. Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk e-mail, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

1. Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan secara otomatis fasilitas

yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu Kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Termasuk persetujuan tertulis dalam hal ini adalah persetujuan tertulis yang disampaikan melalui faksimili atau e-mail, serta kesepakatan pembicaraan melalui telepon yang dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan. Fasilitas yang berdampak tambahan biaya yang harus ditanggung oleh Pemegang Kartu Kredit, dan/atau fasilitas lain di luar fungsi utama Kartu Kredit antara lain program asuransi dan tagihan rutin atas transaksi yang bersifat terus-menerus seperti tagihan listrik, air, atau telepon.

2. Penerbit Kartu Kredit dilarang mencantumkan klausula dalam perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit yang memberikan peluang diberikannya suatu produk secara otomatis kepada Pemegang Kartu Kredit, dan/atau diberikannya fasilitas-fasilitas yang berdampak tambahan biaya, tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu. Contoh klausula yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian Kartu Kredit mengacu pada contoh 4 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 7 pada Lampiran 7 dalam kodifikasi ini)


48


3. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Kartu Kredit untuk pemberian fasilitas-fasilitas dalam Kartu Kredit yang berdampak tambahan biaya, maka dalam formulir aplikasi dan/atau perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit wajib mencantumkan format pilihan kepada Pemegang Kartu Kredit untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Contoh format pilihan penawaran fasilitas mengacu pada contoh 5 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 8 pada Lampiran 8 dalam kodifikasi ini)

4. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit bermaksud memperoleh persetujuan Pemegang Kartu Kredit untuk mempergunakan data Pemegang Kartu Kredit dalam rangka cross selling produk dan/atau fasilitas lainnya dari Penerbit Kartu Kredit, maka dalam formulir aplikasi dan/atau perjanjian antara Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit wajib dicantumkan format pilihan kepada Pemegang Kartu Kredit untuk menyatakan setuju atau tidak setuju sebagaimana contoh format pilihan penawaran fasilitas. (Contoh 8 pada Lampiran 8 dalam kodifikasi ini)

5. Dalam hal Penerbit Kartu Kredit memperoleh persetujuan dari Pemegang Kartu Kredit baik untuk pemberian fasilitas Kartu Kredit yang berdampak tambahan biaya atau untuk menggunakan data Pemegang Kartu Kredit dalam rangka cross selling produk dan/atau fasilitas lainnya, maka Penerbit Kartu Kredit harus menyediakan mekanisme dan sarana yang cepat dan mudah bagi Pemegang Kartu Kredit kredit untuk mengakhiri fasilitas-fasilitas dimaksud.

20 Pasal 19 11/11/PBI/2009

(1) Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan tukar-menukar informasi atau data dengan seluruh Penerbit Kartu Kredit lainnya.

Pelaksanaan tukar-menukar informasi atau data tentang Pemegang Kartu Kredit tetap memperhatikan ketentuan mengenai rahasia Bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perbankan.

(2) Informasi atau data yang wajib dipertukarkan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi data Pemegang Kartu berupa negative list.

Data Pemegang Kartu berupa negative list, antara lain berupa informasi mengenai identitas Pemegang Kartu Kredit, data transaksi Kartu Kredit dalam kurun waktu tertentu, kolektibilitas kredit, plafond kredit, dan saldo kredit.

(3) Tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui pusat pengelola informasi.

Pusat pengelola informasi dalam ayat ini antara lain pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, asosiasi Penerbit Kartu Kredit dan/atau suatu credit bureau.


49


(4) Penerbit Kartu Kredit dilarang memberikan informasi data Pemegang Kartu kepada pihak lain di luar kepentingan tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari Pemegang Kartu.

Larangan pemberian informasi data Pemegang Kartu pada ayat ini misalnya pemberian informasi data Pemegang Kartu oleh Penerbit kepada pihak lain seperti Pedagang dan perusahaan asuransi. Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis dari pem egang kartu” adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemegang Kartu melalui media komunikasi yang khusus dibangun oleh Penerbit Kartu Kredit untuk komunikasi Penerbit Kartu Kredit dengan nasabahnya termasuk e-mail, faksimili, atau telepon yang kemudian dituangkan dalam catatan resmi Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan baik dalam bentuk transkrip atau media elektronik.

21 Pasal 20 11/11/PBI/2009

(1) Penerbit Kartu Kredit yang akan menerbitkan produk baru Kartu Kredit harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pelaporan produk baru Kartu Kredit dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan sebelum kegiatan produk baru Kartu Kredit dilaksanakan. Produk baru Kartu Kredit antara lain berupa varian baru dari Kartu Kredit (silver, gold, platinum, co-branding, dan lain-lain) atau penambahan fungsi Kartu Kredit.

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi

dengan informasi yang paling kurang meliputi: a. rencana bisnis; dan b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kredit

Penjelasan karakteristik produk baru Kartu Kredit antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

22 Pasal 21 14/2/PBI/2012

(1) Dalam hal Penerbit melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, maka Penerbit wajib:

Yang dimaksud dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK, seperti perusahaan jasa pengiriman dokumen, agen pemasaran (sales agent) atau jasa penagihan (debt collection). Kerjasama Penerbit dengan pihak lain tersebut diperlakukan sebagai penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dari Penerbit kepada pihak lain yang dikenal sebagai kegiatan alih daya.


50


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.D.1 – VII.D.3

a. memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain;

Kewajiban Penerbit untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip kehati-hatian bagi Bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, berlaku bagi Penerbit yang berasal dari Bank dan yang berasal dari Lembaga Selain Bank.

b. melaporkan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK kepada Bank Indonesia; dan

Dalam cakupan laporan rencana dan realisasi kerjasama dengan pihak lain, termasuk informasi mengenai alih daya yang bermasalah.

c. mensyaratkan kepada pihak lain yang menyediakan jasa penunjang

dalam penyelenggaraan APMK untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan rencana dan

realisasi kerjasama Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir dengan pihak lain yang menyediakan jasa penunjang dalam penyelenggaraan APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

1. Dalam menyelenggarakan APMK, Penerbit APMK dapat bekerjasama

dengan Perusahaan Penyedia Jasa di bidang sistem dan teknologi seperti perusahaan pencetakan kartu, personalisasi kartu, switching dan/atau penyedia sarana pemrosesan transaksi APMK.

2. Dalam bekerjasama dengan Perusahaan Penyedia Jasa tersebut, Penerbit APMK wajib memastikan bahwa: a. tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan

kegiatan oleh pihak lain yang menyediakan jasa penunjang di bidang sistem dan teknologi informasi tersebut sesuai dengan tata cara, mekanisme, prosedur, dan kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Penerbit APMK itu sendiri;

b. sistem yang digunakan oleh Perusahaan Penyedia Jasa aman dan andal. Keamanan dan kehandalan sistem tersebut antara lain dibuktikan dengan: 1) hasil audit teknologi informasi dari auditor independen;

dan/atau 2) hasil sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang

atau Prinsipal APMK jika dipersyaratkan oleh Prinsipal APMK. c. pengelolaan data/informasi dilakukan dengan menjaga aspek

keamanan dan kerahasiaan data/informasi; dan d. pelaksanaan kerjasama memperhatikan dan memenuhi ketentuan

Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian


51


bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain (Alih Daya).

3. Dalam bekerjasama dengan perusahaan pencetakan kartu dan personalisasi kartu, Penerbit APMK wajib: a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 di

atas, dan b. memastikan bahwa perusahaan pencetakan kartu dan/atau

personalisasi kartu telah memiliki sertifikasi dari Prinsipal APMK atau lembaga yang berwenang melakukan sertifikasi.

Paragraf 2 Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

23 Pasal 22 11/11/PBI/2009

(1) Dalam pemberian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko.

Yang dimaksud dengan ”manajemen risiko” dalam ayat ini antara lain meliputi manajemen risiko likuiditas, manajemen risiko operasional dan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam penerapan manajemen risiko tersebut Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet juga diharuskan memiliki kesiapan finansial untuk memenuhi kewajiban pembayaran yang mungkin timbul dalam hal terjadi kejahatan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet. Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang berupa Bank, mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Sementara itu khusus untuk penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum Ketentuan yang mengatur manajemen risiko bagi Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang berupa Lembaga Selain Bank mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank tersebut. Dalam hal belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko Lembaga Selain Bank, maka penerapan manajemen risiko bagi Penerbit yang berupa Lembaga Selain Bank dapat mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai manajemen risiko Bank termasuk manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.

(2) Dalam menerapkan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib pula menerapkan persyaratan yang paling kurang meliputi: a. penetapan batas maksimum nilai transaksi; dan b. penetapan batas maksimum penarikan uang tunai.

(3) Penetapan batas maksimum nilai transaksi dan penarikan uang tunai

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank Indonesia.


52


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.B.8

Untuk meningkatkan keamanan dan agar masing-masing Penerbit APMK dapat melakukan pengelolaan likuiditasnya dengan baik, ditetapkan hal-hal sebagai berikut: a. batas paling banyak nilai nominal dana untuk penarikan tunai melalui

mesin ATM baik menggunakan Kartu ATM atau Kartu Kredit adalah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari.

b. batas paling banyak nilai nominal dana yang dapat ditransfer antar Penerbit Kartu ATM melalui mesin ATM adalah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tiap rekening dalam satu hari dengan ketentuan sebagai berikut: 1) batas paling banyak nilai nominal dana berlaku untuk transfer

dana antar Penerbit melalui mesin ATM dimana rekening pengirim dan rekening penerima berada pada Penerbit yang berbeda; dan

2) batas paling banyak nilai nominal dana tidak berlaku untuk transfer dana intra Penerbit Kartu ATM dimana rekening pengirim dan penerima berada pada Penerbit yang sama.

24 Pasal 23 11/11/PBI/2009 SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.2.b SE 13/22/DASP 2011 Romawi II.A

Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib memberikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang meliputi: a. prosedur dan tata cara penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet,

fasilitas yang melekat pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;

b. hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan c. tata cara pengajuan pengaduan permasalahan yang berkaitan dengan

penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a dan lamanya waktu penanganan pengaduan tersebut.

1. Hak dan kewajiban Pemegang Kartu ATM dan/ atau Kartu Debet, yang

paling kurang meliputi: 1) hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu ATM

dan/atau Kartu Debet dalam penggunaan kartu, termasuk segala konsekuensi/risiko yang mungkin timbul dari penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, misalnya tidak memberikan PIN kepada orang lain dan berhati-hati saat melakukan transaksi melalui mesin ATM;

2) hak dan tanggung jawab pemegang dan/atau Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet apabila terjadi berbagai hal yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang dan/atau Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, baik yang disebabkan karena adanya pemalsuan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, kegagalan sistem Penerbit, atau sebab lainnya;

3) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan Penerbit; dan 4) tata cara dan konsekuensi jika Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu

Debet tidak lagi berkeinginan menjadi Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;

2. Dalam rangka implementasi teknologi chip dan PIN paling kurang 6

(enam) digit pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Penerbit wajib:


53


SE 13/22/DASP 2011 Romawi II.B

A. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada Pemegang Kartu, paling kurang mengenai: 1. kewajiban Pemegang Kartu untuk mengembalikan Kartu ATM

dan/atau Kartu Debet berteknologi pita magnetik (magnetic stripe) atau yang telah menggunakan standar teknologi chip lainnya yang masih digunakan Pemegang Kartu untuk diganti oleh Penerbit dengan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi chip sesuai standar yang telah disepakati oleh industri dan disetujui oleh Bank Indonesia dengan menggunakan PIN paling kurang 6 (enam) digit.

2. tata cara bagi Pemegang Kartu untuk melakukan penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling kurang meliputi: a. penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilakukan oleh

Pemegang Kartu dengan mendatangi kantor atau tempat yang ditunjuk oleh Penerbit sebagai tempat penggantian;

b. persyaratan dokumen yang harus dibawa dan/atau dilengkapi oleh Pemegang Kartu;

c. daftar rincian alamat kantor atau tempat lain yang ditunjuk oleh Penerbit untuk melakukan penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet;

d. jenis dan besarnya biaya jika Penerbit membeBankan biaya penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet kepada Pemegang Kartu;

e. jangka waktu penyelesaian penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet; dan

f. konsekuensi tidak dapat digunakannya Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi pita magnetik atau standar teknologi chip lainnya apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e Pemegang Kartu belum melakukan penggantian Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang lama.

3. tanggung jawab Penerbit dan Pemegang Kartu ATM dan/atau Kartu Debet terhadap hal-hal yang mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kartu dan/atau Penerbit yang disebabkan karena adanya pemalsuan kartu, pemalsuan data, kegagalan sistem Penerbit atau pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit, penyalahgunaan kartu, kelalaian mengamankan PIN, atau sebab lainnya.

4. tata cara pengajuan pengaduan yang berkaitan dengan penggunaan kartu dan perkiraan waktu penanganan pengaduan tersebut sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelesaian pengaduan nasabah.

5. hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemegang Kartu dalam penggunaan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana autentikasi.

B. Memiliki prosedur penanganan permasalahan dan penyelesaiannya atas pengaduan Pemegang Kartu yang terkait dengan pihak lain yang bekerja sama dengan Penerbit, seperti Prinsipal,


54


Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, dan pihak lainnya yang sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh self-regulatory organization di bidang sistem pembayaran.

25 Pasal 24 11/11/PBI/2009

(1) Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang akan menerbitkan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pelaporan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pengawasan sebelum kegiatan produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dilaksanakan.

(2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi

antara lain dengan:

Penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu Debet antara lain meliputi alur transaksi, upaya peningkatan keamanan sistem, dan perbedaan produk baru dengan produk sebelumnya.

a. rencana bisnis; dan b. penjelasan karakteristik produk baru Kartu ATM dan/atau Kartu

Debet.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua Penggunaan Uang Rupiah 26 Pasal 25

14/2/PBI/2012 Setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, wajib menggunakan rupiah.

Kewajiban penggunaan rupiah dalam kegiatan APMK sejalan dengan kewajiban penggunaan rupiah di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Mata Uang. Termasuk dalam pengertian “setiap perbuatan yang mempunyai tujuan pembayaran atau pemenuhan kewajiban” antara lain berupa pembayaran tagihan Kartu Kredit, penarikan dana melalui ATM, transfer dana melalui ATM, dan transaksi pembelanjaan di pedagang menggunakan Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet.

BAB IV Peralihan Perizinan APMK 27 Pasal 26

11/11/PBI/2009

(1) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK kepada pihak lain hanya dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemisahan.

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan


55


SE 11/10/DASP 2009 Romawi VIII.A – VIII.E

Bank atau Lembaga Selain Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau Lembaga Selain Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan Bank atau Lembaga Selain Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank atau Lembaga Selain Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada dua atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank atau sebagian aktiva dan pasiva Bank atau Lembaga Selain Bank beralih karena hukum kepada satu atau lebih Bank atau Lembaga Selain Bank.

(2) Peralihan izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit,

Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh izin Bank Indonesia.

(3) Dalam hal terjadi pengambilalihan, Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Bank atau Lembaga Selain Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank atau Lembaga Selain Bank tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk

memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

A. Penggabungan

1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Bank yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang telah

memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan APMK.


56


b. jika Bank hasil penggabungan adalah Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK.

2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan penggabungan dengan Lembaga Selain Bank yang telah atau belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga

Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan APMK.

b. jika Lembaga Selain Bank hasil penggabungan adalah Lembaga Selain Bank yang belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Lembaga Selain Bank hasil penggabungan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK.

B. Peleburan 1. Dalam hal Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan

kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan peleburan dengan Bank lain yang telah maupun belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK, maka Bank hasil peleburan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK.

2. Dalam hal Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan peleburan dengan Lembaga Selain Bank lain yang telah maupun belum memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK, maka Lembaga Selain Bank hasil peleburan tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK.

C. Pemisahan 1. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh

izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan pemisahan murni, maka Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan murni tersebut wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK.

2. Dalam hal Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia akan melakukan pemisahan tidak murni (spin off), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia tetap

melekat pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (spin off). Dengan demikian Bank atau


57


SE 11/10/DASP 2009 Romawi VIII.F – VIII.G

Lembaga Selain Bank yang melakukan pemisahan tidak murni (spin off) harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana melanjutkan kegiatan APMK.

b. Bank atau Lembaga Selain Bank hasil pemisahan tidak murni (spin off) wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK.

D. Pengambilalihan 1. Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap Bank atau Lembaga

Selain Bank yang telah memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan APMK dari Bank Indonesia, maka Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan diambilalih harus melaporkan rencana pengambilalihan tersebut kepada Bank Indonesia.

2. Laporan rencana pengambilalihan tersebut harus dilengkapi dengan informasi yang paling kurang meliputi latar belakang pengambilalihan, pihak yang akan melakukan pengambilalihan, target waktu pelaksanaan pengambilalihan, susunan pemilik dan/atau pemegang saham pengendali setelah dilakukannya pengambilalihan, serta rencana bisnis setelah dilakukannya pengambilalihan khususnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK seperti rencana perubahan nama, perubahan struktur organisasi, atau perubahan sistem yang digunakan.

E. Laporan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.a., butir A.2.a., butir C.2.a., dan butir D.1. harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Laporan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian

permohonan izin rencana penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang berwenang.

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilampiri dengan dokumen antara lain berupa rencana bisnis setelah penggabungan, pemisahan, atau pengambilalihan termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem, laporan kesiapan infrastruktur, dan laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang telah ada.

F. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada butir A.1.b., butir A.2.b., butir B.1., butir B.2., butir C.1., dan butir C.2.b., harus disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Permohonan perizinan wajib disampaikan bersamaan dengan

penyampaian permohonan izin rencana penggabungan, peleburan, atau pemisahan kepada Bank Indonesia atau otoritas pengawas Lembaga Selain Bank yang berwenang.

2. Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilampiri dengan dokumen yang antara lain berupa: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit

oleh kantor akuntan publik yang independen, untuk Lembaga Selain Bank;


58


b. rencana bisnis setelah penggabungan, peleburan, atau pemisahan, termasuk rencana penggunaan sistem dan pengembangan sistem;

c. laporan kesiapan infrastruktur; d. laporan hasil audit teknologi informasi dari auditor independen

dalam hal terjadi pengembangan dan/atau penggabungan sistem yang telah ada;

e. komposisi kepemilikan saham setelah penggabungan, peleburan, atau pemisahan, untuk Lembaga Selain Bank; dan

f. rekomendasi otoritas pengawas Lembaga Selain Bank, khusus untuk Lembaga Selain Bank.

G. Pemrosesan permohonan perizinan untuk dapat melanjutkan kegiatan APMK sehubungan dengan penggabungan, peleburan, atau pemisahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Bank Indonesia memberikan izin atau penolakan secara tertulis

dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh Bank Indonesia.

2. Dalam rangka memberikan izin atau penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. pemeriksaan administratif terhadap kelengkapan, kebenaran,

dan kesesuaian dokumen yang diajukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank;

b. pemeriksaan (on site visit) ke Bank atau Lembaga Selain Bank yang bersangkutan untuk melakukan verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional, jika diperlukan; dan/atau

c. dalam hal pemohon berupa Bank, Bank Indonesia meminta rekomendasi kepada otoritas pengawas Bank, paling kurang meliputi kondisi keuangan, tingkat kesehatan, kesiapan operasional dan kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk informasi jika terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bank tersebut.

3. Dalam hal pemeriksaan administratif dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.a dan pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b telah dilakukan, dan dengan mempertimbangkan rekomendasi otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank, Bank Indonesia melakukan: a. pemberian izin, jika:

1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan telah lengkap, benar dan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;

2) hasil pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, menunjukan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta kesiapan operasional; dan

3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank merekomendasikan pelaksanaan rencana Bank atau Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan APMK.


59


b. penolakan, jika: 1) hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud

pada butir 2.a menunjukkan bahwa dokumen yang diajukan pemohon tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia;

2) hasil pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud pada butir 2.b, menunjukkan adanya ketidakbenaran atau ketidaksesuaian dokumen yang diajukan dan/atau ketidaksiapan operasional; dan/atau

3) otoritas pengawas Bank atau Lembaga Selain Bank tidak merekomendasikan Bank atau Lembaga Selain Bank untuk melanjutkan kegiatan APMK.

4. Jika terdapat hal-hal yang harus ditindaklanjuti, maka jangka waktu pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang. Perpanjangan jangka waktu pemberian izin tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Bank Indonesia kepada pemohon.

BAB V Pengawasan 28 Pasal 27

11/11/PBI/2009 Ayat (1) SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.A

(1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan APMK 1. Tujuan Pengawasan

Pengawasan bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan secara efisien, cepat, aman dan andal dengan memperhatikan prinsip perlindungan nasabah.

2. Obyek Pengawasan Bank Indonesia, melakukan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan APMK yang dilakukan oleh: a. Prinsipal; b. Penerbit; c. Acquirer; d. Penyelenggara Kegiatan Kliring APMK; dan e. Penyelenggara Kegiatan Penyelesaian Akhir APMK.

3. Fokus Pengawasan Pengawasan terhadap penyelenggaraan APMK difokuskan pada: a. penerapan aspek manajemen risiko; b. kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran

dan ketepatan penyampaian informasi dan laporan; dan c. penerapan aspek perlindungan nasabah.

4. Metode Pengawasan a. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan

Bank Indonesia melalui: 1) penelitian, analisis dan evaluasi, antara lain yang didasarkan

atas laporan berkala, laporan insidentil, data dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia dari pihak lain, serta diskusi dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2.


60


Pasal 27 11/11/PBI/2009 Ayat (2) SE 14/27/DASP 2012 No. 2

2) pemeriksaan (on site visit) terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mencocokan kebenaran data dengan fakta di lapangan, serta melihat sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan database. Dalam hal diperlukan, pemeriksaan (on site visit) dapat juga dilakukan terhadap pihak-pihak yang bekerjasama dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2.

3) pertemuan konsultasi (consultative meeting) dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan informasi penyelenggaraan dan menyampaikan saran.

4) pembinaan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk untuk melakukan perubahan.

b. Dalam rangka pengawasan, pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib memberikan: 1) keterangan dan/atau data yang terkait dengan

penyelenggaraan APMK, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy; dan

2) kesempatan melakukan pemeriksaan (on site visit) untuk melihat penyelenggaraan APMK, sarana fisik, sistem, aplikasi pendukung dan database.

c. Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (on site visit) terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 2.

(2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengadakan pertemuan konsultasi (consultative meeting) dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir. Konsultasi dengan Bank Indonesia dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Konsultasi

1) Pengajuan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit atau melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit.

2) Dalam hal permohonan konsultasi dilakukan oleh pemegang atau Penerbit Kartu Kredit, permohonan konsultasi diajukan di bawah koordinasi salah satu Penerbit Kartu Kredit.

3) Permohonan konsultasi harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit. Apabila negosiasi dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali, maka batas waktu pengajuan permohonan konsultasi dihitung dari tanggal pelaksanaan negosiasi yang terakhir.

4) Pengajuan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Pemegang Kartu Kredit telah diberikan kesempatan untuk

menentukan Kartu Kredit yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya;


61


b) telah dilakukan negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit terkait namun belum memperoleh kesepakatan;

c) Kartu Kredit yang akan dikonsultasikan tidak sedang dalam proses mediasi atau proses pengadilan; dan

d) Pemegang Kartu Kredit tidak dinyatakan pailit/bangkrut, atau tidak sedang dalam proses kepailitan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf d) dibuktikan dengan surat pernyataan dari Penerbit Kartu Kredit atau dokumen pendukung lainnya.

5) Permohonan konsultasi harus dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa: a) surat pernyataan dari Penerbit Kartu Kredit atau dokumen

pendukung lainnya yang menyatakan telah terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 4)a), butir 4)b), butir 4)c), dan butir 4)d).

b) rincian data/informasi Pemegang Kartu Kredit, antara lain: (1) fotokopi identitas Pemegang Kartu Kredit; (2) fotokopi dokumen yang membuktikan pendapatan setiap

bulan Pemegang Kartu Kredit; (3) data Kartu Kredit yang dimiliki Pemegang Kartu Kredit,

berupa: (a) jumlah Kartu Kredit; (b) jumlah dan nama Penerbit Kartu Kredit; (c) plafon Kartu Kredit dari setiap Kartu Kredit; (d) tanggal Penerbitan Kartu Kredit dari setiap Kartu

Kredit; (e) total tagihan Kartu Kredit dari masing-masing Kartu

Kredit; dan (f) kualitas kredit dari setiap Kartu Kredit.

c) ringkasan pelaksanaan proses negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit yang berupa: (1) fotokopi berita acara negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit

yang bersangkutan; (2) permasalahan utama penyebab negosiasi tidak

menghasilkan kesepakatan; dan (3) alternatif penyelesaian yang diusulkan oleh para pihak, jika

ada. b. Pelaksanaan Konsultasi

1) Tahap Konsultasi Awal a) Bank Indonesia memeriksa pemenuhan tata cara permohonan

dan kelengkapan persyaratan konsultasi sebagaimana diatur pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: (1) dalam hal tata cara permohonan dan/atau kelengkapan

dokumen belum terpenuhi atau belum sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia meminta pemohon konsultasi untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud;

(2) permintaan untuk melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka (1) disampaikan oleh Bank Indonesia secara tertulis melalui surat, faksimili, atau email;


62


(3) pemohon konsultasi wajib memenuhi kelengkapan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan tertulis Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2);

(4) apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka (3) pemohon konsultasi tidak melengkapi kekurangan dokumen, maka permohonan konsultasi dianggap batal dan Bank Indonesia tidak memproses lebih lanjut permohonan tersebut;

(5) permohonan konsultasi yang telah dianggap batal sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak dapat diajukan kembali ke Bank Indonesia.

b) apabila tata cara permohonan dan kelengkapan persyaratan konsultasi telah lengkap, Bank Indonesia menetapkan jadwal konsultasi awal. Konsultasi awal tersebut dimaksudkan untuk: (1) memperoleh penjelasan mengenai dokumen yang

disampaikan Penerbit Kartu Kredit, antara lain: (a) posisi Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu

Kredit, yang meliputijumlah plafon, jumlah Penerbit Kartu Kredit, kualitas kredit, penghasilan Pemegang Kartu Kredit, dan informasi terkait lainnya; dan

(b) permasalahan dan/atau kendala yang menyebabkan proses negosiasi antara Penerbit Kartu Kredit dengan Pemegang Kartu Kredit tidak menghasilkan kesepakatan.

(2) apabila dalam konsultasi awal tersebut terdapat kesepakatan atas penyesuaian Kartu Kredit dan metode penyelesaian tagihan Kartu Kredit yang ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, maka proses konsultasi dianggap selesai.

c) forum konsultasi awal harus dihadiri oleh pejabat seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. Dalam hal terdapat pejabat Penerbit Kartu Kredit yang tidak hadir dalam konsultasi awal maka Penerbit Kartu Kredit tetap terikat pada hasil konsultasi awal. Dalam hal seluruh Penerbit Kartu Kredit tidak menghadiri konsultasi awal maka permohonan konsultasi dianggap batal dan tidak diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

d) Hasil konsultasi awal dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Bank Indonesia.

2) Tahap Konsultasi Lanjutan a) apabila dalam konsultasi awal sebagaimana dimaksud dalam

angka 1) belum diperoleh kesepakatan, Bank Indonesia menentukan jadwal pelaksanaan konsultasi lanjutan. Tahap konsultasi lanjutan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara konsultasi awal

b) forum kons ultasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dihadiri oleh pejabat seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. Dalam hal terdapat pejabat Penerbit Kartu Kredit yang


63


Pasal 27 11/11/PBI/2009 Ayat (3) – (6)

tidak hadir dalam konsultasi lanjutan maka Penerbit Kartu Kredit tetap terikat pada hasil konsultasi lanjutan. Apabila seluruh Penerbit Kartu Kredit tidak menghadiri tahap konsultasi lanjutan maka permohonan konsultasi dianggap batal dan tidak diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

c) Pemegang Kartu Kredit yang tidak hadir dalam pelaksanaan konsultasi tetap terikat pada hasil konsultasi.

d) hasil konsultasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Bank Indonesia.

3) Tahap Pelaksanaan Hasil Konsultasi a) Pemegang Kartu Kredit dan Penerbit Kartu Kredit terikat pada

hasil kesepakatan, baik pada tahap konsultasi awal maupun konsultasi lanjutan.

b) kesepakatan hasil konsultasi wajib dilaksanakan oleh Penerbit Kartu Kredit paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara konsultasi atau sesuai waktu yang telah disepakati dalam konsultasi.

c) Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi yang paling kurang memuat: (1) pelaksanaan penyesuaian Kartu Kredit; (2) perkembangan penyelesaian kewajiban oleh Pemegang

Kartu Kredit; dan (3) kendala/permasalahan apabila ada, dan upaya yang telah

dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit. d) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c)

wajib dilakukan Penerbit Kartu Kredit tiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan diselesaikannya pelaksanaan hasil konsultasi tersebut.

(3) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib: a. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara tertulis

dan/atau on-line mengenai kegiatan APMK; b. memberikan keterangan dan/atau data yang terkait dengan

penyelenggaraan kegiatan APMK sesuai dengan permintaan Bank Indonesia;

c. memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia melakukan pemeriksaan (on site visit) untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK.

Dalam memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh informasi termasuk memberikan akses pada sistem teknologi informasi.

(4) Bank Indonesia dapat meminta kepada pihak-pihak yang bekerjasama

dengan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) (Paragraf 13 ayat (1) dan Paragraf 22


64


SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B.1.a - IX.B.1.b.2).a)

ayat (1) dalam kodifikasi ini), untuk menyampaikan laporan tertulis mengenai informasi tertentu.

(5) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi administratif.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan jenis laporan yang disampaikan secara tertulis dan/atau on-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK 1. Laporan Berkala

a. Laporan berkala merupakan laporan yang wajib disampaikan baik secara tertulis dan/atau on-line dengan lengkap, benar, akurat dan tepat waktu oleh pihak-pihak sesuai dengan periode masing-masing laporan. Laporan berkala terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan tahunan.

b. Jenis Laporan Berkala Laporan berkala yang wajib disampaikan oleh pihak-pihak meliputi: 1) Prinsipal

a) Laporan Tahunan yang paling kurang meliputi informasi mengenai: (1) rencana kerja dan target 1 (satu) tahun ke depan

termasuk rencana pengembangan produk dan kerjasama dengan pihak lain;

(2) realisasi rencana kerja tahun sebelumnya; (3) anggota yang tergabung dalam jaringan Prinsipal; dan (4) jenis dan besarnya biaya yang dikenakan kepada

anggota. b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dengan cakupan audit antara lain meliputi: (1) keamanan jaringan; (2) keamanan data; (3) keamanan aplikasi dan sistem; (4) kontrol terhadap akses sistem dan data; (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan;

dan (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi.

2) Penerbit a) Laporan Bulanan Penyelenggaraan Kegiatan APMK terdiri

dari: (1) Laporan Bulanan Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu

Debet; (2) Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit; (3) Laporan Bulanan Fraud; dan (4) Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kredit, yaitu:

(a) Khusus Lembaga Selain Bank yang bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit, Laporan Bulanan


65


SE 14/17/DASP 2012 Romawi IX.B.1.b.2).b) SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B.1.b.2).c) - IX.B.1.b.5)

Kolektibilitas Kartu Kredit terdiri dari klasifikasi: i. Lancar, apabila pembayaran tepat waktu,

perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit;

ii. Dalam Perhatian Khusus, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;

iii. Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari;

iv. Diragukan, apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; atau

v. Macet, apabila terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.

(b) Khusus Bank yang bertindak sebagai Penerbit Kartu Kredit, penyampaian Laporan Bulanan Kolektibilitas Kartu Kredit dilakukan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva Bank Umum.

b) Laporan Triwulanan (1) Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan

Nasabah; dan (2) Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit

Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit harus disampaikan Penerbit Kartu Kredit kepada Bank Indonesia paling lambat setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan. Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit pertama kali harus sudah diterima Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 Oktober 2012 yang memuat laporan periode Juli sampai dengan September (triwulan III) 2012. Contoh format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit mengacu pada contoh 9 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Contoh 12 pada Lampiran 12 dalam kodifikasi ini)

c) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan audit antara lain meliputi: (1) Keamanan jaringan; (2) Keamanan dari; (3) Keamanan aplikasi dan sistem (4) Kontrol terhadap akses sistem dan data;


66


SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B.2.a

(5) Monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan; (6) Prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi;

3) Acquirer a) Laporan Bulanan Acquirer; dan b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan

secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan cakupan audit antara lain meliputi: (1) keamanan jaringan; (2) keamanan data; (3) keamanan aplikasi dan sistem; (4) kontrol terhadap akses sistem dan data; (5) monitoring dan pengujian berkala terhadap jaringan;


4) Penyelenggara Kliring APMK a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Kliring

APMK. b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan



5) Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK a) Laporan Triwulanan Penyelenggaraan Kegiatan Penyelesaian

Akhir APMK; dan b) Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi yang dilakukan


dan (6) prosedur tertulis terkait keamanan teknologi informasi

2. Laporan Insidentil a. Laporan insidentil merupakan laporan tertulis yang wajib

disampaikan secara benar oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada butir A.2 (Paragraf 28 ayat (1) angka 2 dalam kodifikasi ini) kepada Bank Indonesia baik atas permintaan Bank Indonesia maupun atas inisiatif sendiri pihak-pihak tersebut. Laporan insidentil dapat dilakukan dengan penyampaian dokumen sesuai dengan permintaan Bank Indonesia.


67


SE 11/10/DASP 2012 Romawi IX.B.3 SE 11/10/DASP 2012 Romawi IX.B.7 SE 13/22/DASP 2011 Romawi IV

3. Laporan tahunan Prinsipal sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1).a) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis dengan hardcopy paling lambat diterima Bank Indonesia pada tanggal 15 Februari tahun berikutnya. Apabila tanggal 15 Februari jatuh pada hari libur maka laporan harus sudah diterima Bank Indonesia 1 (satu) hari kerja berikutnya. Contoh: Laporan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2009 disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2010.

4. Penyampaian Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.1).b), butir 1.b.2).d), butir 1.b.3).b), dan butir 1.b.5).b) harus sudah diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Laporan Hasil Audit Teknologi Informasi diterbitkan.

5. Dalam rangka pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban implementasi teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia, diatur kewajiban pelaporan dengan ketentuan sebagai berikut: A. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib

menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia berupa: 1. laporan rencana dan progres implementasi standar chip dan

PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib

menyampaikan laporan tertulis rencana implementasi standar teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit, paling lama tanggal 31 Desember 2011 dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Lampiran 13 dalam kodifikasi ini)

b. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet wajib menyampaikan laporan tertulis progres implementasi standar chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit kepada Bank Indonesia secara triwulanan dengan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia ini. (Lampiran 14 dalam kodifikasi ini)

c. terhitung sejak tanggal 1 Januari 2015, laporan progres implementasi sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib disampaikan secara bulanan.

d. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c wajib diterima Bank Indonesia paling lama setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah berakhirnya periode laporan.

e. apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur maka laporan wajib diterima Bank Indonesia paling lambat pada hari kerja berikutnya.

2. laporan penyelesaian implementasi standar chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal selesainya implementasi.


68


SE 13/22/DASP 2011 Romawi V SE 14/23/DASP 2012 Romawi V.C dan V.D

B. Penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah selesai mengimplementasikan standar teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia, tidak wajib menyampaikan laporan progres implementasi standar chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud pada butir A.1.b dan butir A.1.c.

C. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan/atau informasi lainnya dalam rangka implementasi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit disampaikan kepada: Bank Indonesia cq. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Gedung D Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta – 10350

6. Dalam hal Penerbit telah mengimplementasikan teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit untuk seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkannya, maka pemrosesan Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut tidak dapat dilakukan secara off-line.

7. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016, di wilayah Republik Indonesia: 1) setiap transaksi dari Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang

diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan standar teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit, sedangkan

2) setiap transaksi dari Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di luar Indonesia dapat diproses sesuai dengan teknologi yang digunakan.

Dalam hal Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia tidak dapat diproses untuk kepentingan transaksi, maka proses transaksi Kartu ATM dan/atau Kartu Debet tersebut tidak dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi selain chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

8. Pihak yang memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai penyelenggara Kartu ATM dan/atau Kartu Debet setelah berlakunya ketentuan ini, wajib mengimplementasikan teknologi chip dan penggunaan PIN paling kurang 6 (enam) digit paling lambat tanggal 31 Desember 2015.

9. Penyampaian permohonan izin, laporan dan surat menyurat disampaikan kepada Bank Indonesia, dengan alamat sebagai berikut: Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Kompleks Perkantoran Bank Indonesia Gedung D Lantai 2 Jl MH. Thamrin No. 2 JAKARTA 10350

29 Pasal 28 11/11/PBI/2009

Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan (on site visit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c. (Paragraf 28 ayat (3) huruf c)


69


Yang dimaksud dengan ”pihak lain” dalam paragraf ini adalah pihak-pihak yang oleh Bank Indonesia dinilai memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengawasan, antara lain akuntan publik dan konsultan teknologi informasi. Pengawasan oleh pihak lain dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pengawas dari Bank Indonesia.

30 Pasal 29 11/11/PBI/2009 SE 11/10/DASP 2009 Romawi VII.F

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib: a. menggunakan sistem yang aman dan andal; b. memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi APMK; c. memiliki kebijakan dan prosedur tertulis (standard operating

procedure) penyelenggaraan kegiatan APMK; dan d. menjaga keamanan dan kerahasiaan data.

Keamanan teknologi APMK meliputi keamanan dalam proses Penerbitan kartu, pengelolaan data, keamanan pada kartu, dan keamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK. Yang dimaksud dengan ”aman” adalah sistem elektronik yang digunakan terlindungi secara fisik dan non fisik. Yang dimaksud dengan ”andal” adalah sistem elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib melaksanakan audit teknologi informasi secara berkala dan melaporkan hasil audit teknologi informasi tersebut kepada Bank Indonesia.

Pelaksanaan audit untuk teknologi informasi dapat dilakukan oleh auditor independen.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan teknologi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan audit dan tata cara pelaporan hasil audit teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

A. Pengelolaan Resiko Operasional

Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir wajib mengelola risiko operasional antara lain melalui penggunaan proven technology yang paling kurang mencakup pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut: 1. Adanya sistem keamanan teknologi informasi yang paling kurang

memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: a. dua faktor otentikasi yang akan digunakan (two factors

authentication); b. kerahasiaan data (confidentiality); c. integritas sistem dan data (integrity);


70


SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.C.1 – VII.C.3

d. otentikasi sistem dan data (authentication); e. pencegahan terjadinya penyangkalan transaksi yang telah

dilakukan (non-repudiation); dan/atau f. ketersediaan sistem (availability), yang dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;

2. Adanya sistem dan prosedur untuk melakukan audit trail; 3. Adanya kebijakan dan prosedur internal untuk sistem dan Sumber

Daya Manusia (SDM); dan 4. Adanya Business Continuity Plan (BCP) yang dapat menjamin

kelangsungan penyelenggaraan APMK. BCP tersebut meliputi tindakan preventif maupun contingency plan (termasuk penyediaan sarana back-up) jika terjadi kondisi darurat atau gangguan yang mengakibatkan sistem utama penyelenggaraan APMK tidak dapat digunakan.

B. Standar Keamanan APMK 1. Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK guna

mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan di bidang APMK, serta sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK.

2. Peningkatan keamanan dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK, yaitu dengan menerapkan teknologi chip dan Personal Identification Number (PIN) paling kurang 6 (enam) digit.

3. Penggunaan standar teknologi chip sebagai upaya peningkatan keamanan pada kartu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Kartu Kredit yang menggunakan jaringan internasional

(global network), standar teknologi chip dan sistem atau aplikasi yang digunakan mengacu pada standar teknologi chip dan sistem atau aplikasi yang berlaku dan/atau dipersyaratkan oleh Prinsipal selaku pemegang jaringan kartu tersebut.

b. untuk Kartu Kredit yang menggunakan jaringan domestik (domestic network), standar teknologi chip untuk kartu dapat mengacu pada standar teknologi chip yang berlaku untuk kartu yang menggunakan jaringan internasional (global network) sebagaimana dimaksud pada huruf c. Sedangkan standar sistem atau aplikasi (seperti EDC) yang digunakan harus disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat memproses kartu dengan teknologi chip tersebut.

c. untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan teknologi chip dengan mengacu pada standar teknologi chip yang telah disepakati industri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.


71


SE 13/22/DASP 2011 Romawi I.A.2 SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.C.4 SE 13/22/DASP 2011 Romawi I.C SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.C.5 SE 13/22/DASP 2011 Romawi III

d. Kewajiban penggunaan standar teknologi chip berlaku bagi seluruh kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia, termasuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang telah menggunakan standar teknologi chip lainnya.

4. Penggunaan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana verifikasi dan autentikasi pada Kartu Kredit, Kartu ATM, dan/atau Kartu Debet dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Kartu Kredit

Penerbit Kartu Kredit di Indonesia wajib telah mengimplementasikan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit baik untuk Kartu Kredit baru maupun penggantian Kartu Kredit lama (renewal) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014.

b. Kartu ATM dan Kartu Debet Seluruh Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia wajib telah menggunakan teknologi PIN paling kurang 6 (enam) digit dengan mengacu pada waktu implementasi yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.

5. Penambahan sarana autentikasi selain chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

6. Penggunaan teknologi yang dapat memproses Kartu Kredit, Kartu ATM dan/atau Kartu Debet dengan teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit pada sistem APMK seperti EDC, ATM, dan back end system sebagai upaya peningkatan keamanan sistem, dilakukan secara bertahap, sebagai berikut: a. Acquirer Kartu Kredit wajib mengganti atau meningkatkan

standar keamanan pada seluruh EDC dan back end system yang disediakan sehingga seluruh EDC dan back end system tersebut dapat memproses transaksi dari Kartu Kredit yang menggunakan teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

b. Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu Debet, dan Acquirer Kartu Debet wajib mengganti dan meningkatkan standar keamanan pada seluruh ATM, EDC, dan back end system, dalam jangka waktu sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai implementasi teknologi chip dan PIN pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia.

7. Kewajiban untuk implementasi teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagaimana dimaksud pada butir I.A dan butir I.B (angka 3 dan angka 4 pada kodifikasi ini) , baik untuk kartu baru maupun penggantian kartu lama dilakukan paling lama tanggal 31 Desember 2015, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016 setiap Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan oleh Penerbit di Indonesia dan digunakan untuk


72


transaksi di Indonesia wajib diproses dengan menggunakan teknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit.

8. Penerbit, Acquirer, Prinsipal, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir (untuk selanjutnya secara atau Kartu Debet wajib menyesuaikan bersama-sama disebut “Penyelenggara”) Kartu ATM dan/ atau meningkatkan keamanan sarana pemroses pada mesin Electronic Data Capture (EDC), mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serta sistem pendukung dan pemroses transaksi (back end system) yang dapat memproses Kartu ATM dan/atau Kartu Debet berteknologi chip dan PIN paling kurang 6 (enam) digit, paling lama tanggal 31 Desember 2015.

9. Dalam hal Penerbit telah mengimplementasikan standar teknologi chip lebih awal dari tanggal 31 Desember 2015, maka implementasi standar teknologi chip tersebut wajib dilakukan bersamaan dengan implementasi PIN paling kurang 6 (enam) digit sebagai sarana autentikasi.

30A Pasal 29A 14/2/2012 SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.C.6

(1) Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi, Penerbit wajib mengimplementasikan transaction alert kepada Pemegang Kartu untuk transaksi dengan kriteria tertentu.

Yang dimaksud dengan “transaction alert” adalah pesan yang disampaikan Penerbit kepada Pemegang Kartu Kredit mengenai transaksi Kartu Kredit yang perlu diketahui oleh Pemegang Kartu Kredit untuk memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar dilakukan oleh Pemegang Kartu yang bersangkutan

(2) Transaction alert sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan

melalui teknologi layanan pesan singkat (short message service). (3) Transaction alert dapat dilakukan melalui sarana lain di luar layanan

pesan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan permintaan Pemegang Kartu.

Sarana lain dapat berupa e-mail atau telepon.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai transaction alert diatur dengan Surat

Edaran Bank Indonesia

Dalam rangka peningkatan keamanan transaksi Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mengimplementasikan transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit, dengan ketentuan sebagai berikut: a. transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib dilakukan

Penerbit Kartu Kredit dengan menggunakan teknologi layanan pesan singkat (short message service/sms) atau sarana lainnya berdasarkan pilihan Pemegang Kartu Kredit, misalnya telepon, e-mail atau sarana elektronik lainnya;

b. transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit apabila terdapat transaksi Kartu Kredit yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. transaksi terjadi di pedagang (merchant) yang menurut Penerbit


73


Kartu Kredit memiliki risiko tinggi (high risk merchant); 2. transaksi terjadi dalam jumlah dan/atau nilai yang besar atau

menyimpang dari profil transaksi Pemegang Kartu Kredit; 3. transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang (merchant) yang berbeda

lokasi dalam waktu yang relatif singkat; 4. transaksi terjadi berkali-kali di Pedagang (merchant) yang sama

untuk pembayaran pembelanjaan barang dan/atau jasa yang sama; atau

5. transaksi pertama atas Kartu Kredit baru. c. transaction alert harus mencantumkan informasi mengenai nomor

telepon Penerbit Kartu Kredit yang bisa dihubungi dan/atau mengakomodir sistem atau teknologi yang memudahkan bagi Pemegang Kartu Kredit untuk memberikan jawaban atau respon kepada Penerbit Kartu Kredit.

d. kewajiban penyampaian transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit wajib diimplementasikan oleh Penerbit Kartu Kredit paling lambat tanggal 1 Januari 2013.

31 Pasal 30 14/2/PBI/2012

Penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah tunduk kepada Peraturan Bank Indonesia ini dengan tetap mengacu pada prinsip syariah yang berlaku. Yang dimaksud dengan “unit usaha syariah” adalah unit usaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Perbankan Syariah. Penyesuaian prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan APMK oleh Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, atau unit usaha syariah misalnya berupa penyesuaian penyaluran pembiayaan, penghitungan iuran keanggotaan (membership fee) dan denda, penggantian biaya yang telah dikeluarkan Penerbit (ta’widh), serta penggunaan dan penyebutan istilah.

32 Pasal 31 11/11/PBI/2009

(1) Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat menyelenggarakan kegiatan APMK sepanjang tidak dilarang dalam peraturan yang mengatur mengenai Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

(2) Dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan APMK maka seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

33 Pasal 32 14/2/PBI/2012

(1) Prinsipal, Penerbit, dan/atau Acquirer wajib menyediakan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain.

Kewajiban penyediaan sistem yang dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dalam kegiatan APMK.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyediaan sistem yang

dapat dikoneksikan dengan sistem APMK yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.


74


SE 11/10/DASP 2009 Romawi X

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, kelancaran dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada nasabah dalam bertransaksi, diperlukan upaya untuk mengembangkan sistem yang dapat saling dikoneksikan dalam memproses transaksi APMK antara Prinsipal, Penerbit dan Acquirer yang satu dengan Prinsipal, Penerbit dan Acquirer yang lain. Secara teknis, hal tersebut dapat dilakukan oleh Prinsipal dengan menetapkan aturan main dan suatu kriteria atau standar sehingga setiap Penerbit yang menggunakan jaringan dari Prinsipal tersebut dapat memberikan fasilitas kepada para Pemegang Kartunya untuk menggunakan akses peralatan yang menggunakan tanda atau logo dari Prinsipal yang bersangkutan. Kemudahan tersebut disamping dapat memberikan manfaat bagi Pemegang Kartu juga memberikan penghematan proses transaksi yang dilakukan oleh pihak Acquirer sehingga dapat dihindari investasi yang tidak perlu diantara para Acquirer. Dalam jangka panjang penghematan biaya transaksi diharapkan dapat menstimulasi pertumbuhan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Penyederhanaan sistem atau aplikasi dapat dilakukan oleh pihak Prinsipal, Penerbit dan Acquirer dengan melakukan pengembangan sistem yang dari awalnya telah dirancang agar sistem yang dikembangkan dapat saling membaca dengan sistem yang dikembangkan oleh pihak lain. Langkah penyederhanaan sistem oleh para pihak dapat dilakukan melalui kesepakatan yang dilakukan sendiri oleh industri. Untuk mendukung pelaksanaannya Bank Indonesia dapat mewajibkan para pihak untuk mengikuti dan menyesuaikan sistemnya yang kriteria dan persyaratannya telah menjadi kesepakatan industri.

34 Pasal 33 14/2/PBI/2012 SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.B.4

(1) Dalam hal terdapat perubahan data dan/atau informasi pada dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib melaporkan perubahan tersebut secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Perubahan data dan/atau informasi pada dokumen-dokumen perizinan, seperti perubahan nama, perubahan alamat kantor, perubahan pengurus (direksi dan/atau dewan komisaris), dan perubahan dokumen lainnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan perubahan atas

nama, alamat dan/atau informasi pada dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia. Jika terdapat perubahan data dan/atau informasi pada dokumen-dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia, seperti perubahan nama, alamat kantor, perubahan pengurus (Direksi dan/atau Dewan Komisaris), perubahan dokumen pokok-pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerjasama dan perubahan para pihak yang bekerja sama, perubahan prosedur dan mekanisme


75


penyelesaian sengketa, maka Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara tertulis perubahan tersebut kepada Bank Indonesia, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak dilakukannya perubahan.

35 Pasal 34 11/11/PBI/2009

Setiap laporan, keterangan dan/atau data yang disampaikan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK wajib disampaikan secara lengkap, benar dan akurat.

36 Pasal 35 11/11/PBI/2009

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan APMK dapat menyepakati pembentukan suatu forum atau institusi yang bertujuan untuk mengatur sendiri hal-hal yang bersifat teknis dan mikro, dengan melaporkan secara tertulis keberadaan forum atau institusi tersebut kepada Bank Indonesia.

Pengaturan sendiri oleh forum atau institusi (Self-Regulation Organization/SRO) dimaksudkan untuk melengkapi aturan dan kebijakan Bank Indonesia.

(2) Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh forum atau institusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Bank Indonesia dan tidak boleh bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia.

Untuk mencegah agar aturan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan aturan dan kebijakan Bank Indonesia, maka materi aturan yang akan dikeluarkan oleh forum atau institusi tersebut dikonsultasikan kepada Bank Indonesia.

(3) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara

Penyelesaian Akhir APMK dan pihak lain yang menjadi anggota dalam forum atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti dan tunduk dengan aturan yang telah dikeluarkan dan menjadi kesepakatan forum atau institusi tersebut.

37 Pasal 36 11/11/PBI/2009

Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dan telah efektif melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK dalam website Bank Indonesia.

Pencantuman daftar nama Bank atau Lembaga Selain Bank dalam website Bank Indonesia dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengetahui Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dalam penyelenggaraan APMK.


76


37A Pasal 36 A 14/2/PBI/2012

(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pembatasan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.

Penetapan kebijakan pembatasan antara lain meliputi pembatasan terhadap permohonan izin baru sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir, atau pembatasan wilayah operasional tertentu.

(2) Dalam rangka pembatasan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang menutup dan membuka kembali kesempatan pengajuan permohonan izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.

(3) Pembatasan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan antara lain faktor efisiensi, mendukung kebijakan nasional, menjaga kepentingan publik, serta menjaga pertumbuhan industri dan persaingan usaha yang sehat.

38 Pasal 37 14/2/PBI/2012

Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK tanpa izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2) (Paragraf 2 ayat (2), Paragraf 5 ayat (2), Paragraf 7 ayat (2), dan Paragraf 9 ayat (2) dalam kodifikasi ini), dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penghentian kegiatan APMK, bagi Bank; atau b. penghentian kegiatan APMK oleh instansi yang berwenang berdasarkan

permintaan Bank Indonesia, bagi Lembaga Selain Bank.

39 Pasal 38 14/2/PBI/2012

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 15A, Pasal 16, Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 17, Pasal 17A, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 58B (Paragraf 3, Paragraf 4, Paragraf 8, Paragraf 11, Paragraf 13, Paragraf 14, Paragraf 15, Paragraf 15, Paragraf 16A, Paragraf 17, Paragraf 17A, Paragraf 17B, Paragraf 18, Paragraf 18A, Paragraf 18B, Paragraf 19, Paragraf 20, Paragraf 22, Paragraf 23, Paragraf 24, Paragraf 26, Paragraf 27, Paragraf 28, Paragraf 30, Paragraf 30A, Paragraf 33, Paragraf 34, Paragraf 35, Paragraf 36, Paragraf 43, Paragraf 44 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan APMK;

dan/atau d. pencabutan izin penyelenggaraan kegiatan APMK.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.


77


SE 11/10/DASP 2009 Romawi IX.C SE 14/17/DASP 2012 Romawi VII.A.6

Tata Cara Pengenaan Sanksi Denda 1. Pengenaan sanksi denda terhadap Bank terkait penyelenggaraan

kegiatan APMK, dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

2. Pengenaan sanksi denda terhadap Lembaga Selain Bank terkait dengan penyelenggaraan kegiatan APMK dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menyampaikan surat pengenaan sanksi denda kepada Lembaga Selain Bank tersebut yang antara lain berisi informasi jumlah sanksi denda dan tata cara pembayarannya kepada Bank Indonesia.

3. Denda keterlambatan pembayaran dikenakan oleh Penerbit Kartu Kredit apabila Pemegang Kartu Kredit tidak melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo. Denda keterlambatan dilarang dikenakan oleh Penerbit Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit yang melakukan pembayaran pada masa kelonggaran waktu pembayaran apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari libur. Nilai denda keterlambatan yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit paling banyak 3% (tiga persen) dari total tagihan dan tidak melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Apabila hasil perhitungan denda 3% (tiga persen) tersebut melebihi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah), maka nilai denda yang dapat dikenakan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah). Untuk Kartu Kredit yang memiliki kartu tambahan, maka denda keterlambatan hanya dibeBankan kepada Kartu Kredit utama. Pengenaan denda keterlambatan pembayaran wajib dihentikan pada saat Kartu Kredit digolongkan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia atau diblokir permanen oleh Penerbit Kartu Kredit. Untuk Kartu Kredit yang bersifat charge card, denda/biaya keterlambatan pembayaran yang dapat dikenakan kepada Pemegang Kartu Kredit tidak boleh melebihi batas maksimum

40 Pasal 54 14/2/PBI/2012

(1) Selain dalam rangka penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 (Paragraf 39 dalam kodifikasi ini), Bank Indonesia berwenang: a. meminta Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring,

dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan kegiatan tertentu;

b. menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK;

c. membatalkan izin penyelenggaraan kegiatan APMK sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK yang telah diberikan; atau mencabut izin penyelenggaraan kegiatan APMK yang telah diberikan kepada Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK.

(2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk melaksanakan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi antara lain: a. hasil pengawasan Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa Prinsipal,


78


Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK tidak dapat menyelenggarakan kegiatan APMK dengan baik;

b. terdapat permintaan pihak yang berwajib kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK, dalam rangka mendukung proses hukum yang berlaku;

c. terdapat rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang antara lain mengenai memburuknya kondisi keuangan dan/atau lemahnya manajemen risiko Bank atau Lembaga Selain Bank;

d. terdapat permintaan tertulis atau rekomendasi dari otoritas pengawas yang berwenang kepada Bank Indonesia untuk menghentikan sementara kegiatan Prinsipal, Penerbit, Acquirer, penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK;

e. otoritas pengawas yang berwenang telah mencabut izin usaha dan/atau menghentikan kegiatan usaha Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK; atau

f. adanya permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin yang diajukan sendiri oleh Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

41 Pasal 55 11/11/PBI/2009

(1) Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia apabila akan menghentikan kegiatannya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir menghentikan kegiatannya.

(3) Pelaksanaan penghentian kegiatan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir harus dilaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal penghentian kegiatan.

BAB VI Ketentuan Peralihan 42 Pasal 56

11/11/PBI/2009 Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

43 Pasal 57 11/11/PBI/2009

Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara


79


Penyelesaian Akhir APMK sebelum diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia ini dan telah memperoleh izin atau penegasan dari Bank Indonesia, wajib melaporkan kegiatannya kepada Bank Indonesia dan melengkapi persyaratan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir APMK sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

44 Pasal 58 11/11/PBI/2009

Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir di wilayah Republik Indonesia sebelum diberlakukannya ketentuan ini dan belum berbadan hukum Indonesia maka wajib telah berbadan hukum Indonesia dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

44A Pasal 58 A 14/2/PBI/2012

Kewajiban penerapan minimum usia calon Pemegang Kartu, minimum pendapatan calon Pemegang Kartu, batas maksimum plafon kredit, batas maksimum perolehan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A (Paragraf 16A dalam kodifikasi ini), dan penerapan maksimum suku bunga Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (Paragraf 18A dalam kodifikasi ini), mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

44B Pasal 58 B 14/2/PBI/2012

(1) Penerbit wajib melakukan penyesuaian kepada Pemegang Kartu dalam rangka memenuhi ketentuan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A (Paragraf 16A dalam kodifikasi ini).

Penyesuaian kepada Pemegang Kartu dilakukan oleh Penerbit jika Pemegang Kartu tidak memenuhi ketentuan penerapan manajemen risiko, seperti Pemegang Kartu yang memiliki pendapatan di bawah batas minimum pendapatan yang ditetapkan, memiliki plafon kredit melebihi batas yang ditetapkan dan/atau memiliki fasilitas Kartu Kredit melebihi jumlah maksimum Penerbit yang diperkenankan.

(2) Pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

tenggat waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

(3) Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit lainnya dalam menyelesaikan permasalahan Pemegang Kartu yang memiliki Kartu Kredit melebihi batas maksimum jumlah Penerbit dan/atau batas maksimum jumlah plafon kredit yang diperkenankan.

Kerja sama yang dilakukan antara lain dapat berupa kesepakatan untuk mengurangi jumlah Penerbit yang memberikan fasilitas Kartu Kredit dan/atau mengurangi jumlah plafon kredit yang diberikan.

(4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), Penerbit dapat mewajibkan kepada Pemegang Kartu untuk menyelesaikan kewajibannya.

(5) Dalam rangka penyesuaian untuk memenuhi persyaratan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit dan Pemegang Kartu dapat berkonsultasi kepada Bank Indonesia.


80


(6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu oleh Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Selain Bank

BAB I Ketentuan Umum 45 Pasal 1

10/4/PBI/2008 Angka 1 - 4 SE 15/13/DASP 2013 Romawi I Angka 4 – 10

1. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR adalah BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

2. Lembaga Selain Bank, yang selanjutnya disebut LSB adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan alat pembayaran dengan menggunakan kartu di Indonesia.

3. Pelapor adalah kantor pusat BPR dan LSB atau kantor cabang LSB apabila kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.

4. Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu yang selanjutnya disebut APMK adalah alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), Kartu Debet dan/atau kartu prabayar.

5. Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh

pemegang kepada penerbit; b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti

server atau chip; c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan

merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan d. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh

penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

6. Pelapor adalah kantor pusat BPR dan LSB yang melakukan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money).

7. Acquirer adalah bank atau LSB yang: a. melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu

memproses transaksi dari APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money) yang diterbitkan oleh pihak selain Acquirer yang bersangkutan; dan

b. bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. 8. Penerbit adalah bank atau LSB yang menerbitkan APMK dan/atau Uang

Elektronik (Electronic Money). 9. Penyelenggara Kliring adalah bank atau LSB yang melakukan perhitungan

hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money).


81


Pasal 1 10/4/PBI/2008 Angka 6 SE 15/13/DASP 2013 Romawi I Pasal 1 10/4/PBI/2008 Angka 7-10

10. Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah bank atau LSB yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money) berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

11. Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang selanjutnya disebut Laporan adalah laporan yang disusun dan disampaikan oleh Pelapor secara bulanan (Laporan bulanan) dan/atau triwulanan (Laporan triwulanan) kepada Bank Indonesia melalui sistem Laporan Selain Bank Umum.

12. Sistem LSBU adalah sistem penerimaan Laporan (capturing) yang berbasis web yang disampaikan Pelapor melalui jaringan ekstranet.

Untuk menciptakan keseragaman dalam penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Selain Bank (LSB), perlu ditetapkan sistematika penyusunan laporan melalui sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU). Sistem LSBU tersebut dituangkan dalam Pedoman Penyusunan LSBU yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (Lampiran 15 dalam kodifikasi ini) dan Petunjuk Teknis Aplikasi LSBU yang selanjutnya disebut Juknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 (Lampiran 16 dalam kodifikasi ini) yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

13. Periode Pelaporan adalah tenggang waktu penyampaian Laporan yang

dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir bulan Laporan untuk Laporan Bulanan dan dimulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober, dan Januari untuk Laporan triwulanan.

14. Penyampaian Laporan secara On-Line yang selanjutnya disebut On-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan secara langsung dengan mengirim dan/atau mengisi data dalam bentuk tampilan form melalui jaringan komunikasi data ke Bank Indonesia.

15. Penyampaian Laporan secara Off-Line yang selanjutnya disebut Off-Line adalah penyampaian Laporan yang dilakukan dengan menyampaikan rekaman data dalam bentuk disket atau media perekaman data elektronik lainnya kepada Bank Indonesia.

16. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor yang berada dalam satu wilayah propinsi dengan Bank Indonesia setempat.

BAB II Penyusunan Laporan dan Penanggung Jawab Laporan 46 Pasal 2

10/4/PBI/2008

Pelapor menyusun laporan sebagai berikut: a. Bagi Pelapor BPR

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK. b. Bagi Pelapor LSB

(i). Laporan Penyelenggaraan Kegiatan APMK; dan/atau (ii). Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Instrumen Prabayar; dan (iii). Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.


82


SE 15/13/DASP 2013 Romawi III&IV

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kegiatan APMK adalah penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran yang berupa Kartu Kredit, kartu Automated Teller Machine (ATM), Kartu Debet, dan/atau kartu prabayar. Kartu prabayar merupakan bagian dari instrumen prabayar. Yang dimaksud dengan instrumen prabayar adalah alat pembayaran yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada Penerbit baik secara langsung atau melalui agen-agen Penerbit yang memungkinkan nilai uang tersebut dicatat secara elektronik dan disimpan dalam media penyimpan data elektronik yang berada dalam pengelolaan Penerbit atau pemegang. 1. Pelapor BPR menyampaikan Laporan yang terdiri atas:

1) Laporan Penerbit Kartu automated teller machine (ATM) meliputi: a. Laporan Penerbitan; b. Laporan Fraud; dan c. Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

2) Laporan Penyelenggaraan Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement).

2. Pelapor LSB menyampaikan Laporan yang terdiri atas: 1) Laporan Penerbit Kartu Kredit meliputi:

a. Laporan Penerbitan; b. Laporan Fraud; c. Laporan Kolektibilitas; dan d. Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

2) Laporan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money) meliputi: a. Laporan Penerbitan; b. Laporan Fraud; dan c. Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

3) Laporan Acquirer Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money) meliputi: a. Laporan Kegiatan; b. Laporan Infrastruktur; dan c. Laporan Fraud.

4) Laporan Penyelenggaraan Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir. 3. Format Laporan menggunakan format dalam Sistem LSBU sebagaimana

tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 1 (Lampiran 15 dan Lampiran 16 dalam kodifikasi ini), sebagai berikut: a. Form 301 Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit; b. Form 302 Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit; c. Form 303 Laporan Bulanan Acquirer; d. Form 304 Laporan Bulanan Infrastruktur; e. Form 305 Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelesaian Akhir (Settlement); f. Form 306 Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik

(Electronic Money); g. Form 307 Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit; h. Form 309 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian

Pengaduan Nasabah LSB (Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan)


83


i. Form 310 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan);

j. Form 311 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Penyebab Pengaduan);

k. Form 312 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Publikasi Negatif); dan

l. Form 313 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah LSB (Penyelesaian Sengketa).

4. Jenis Laporan a. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh BPR meliputi Form 302,

Form 306, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, dan Form 313 dalam hal BPR telah memperoleh izin sebagai Penerbit Kartu automated teller machine (ATM) dari Bank Indonesia.

b. Jenis Laporan yang wajib disampaikan oleh LSB meliputi: 1) Form 301, Form 306, Form 307, Form 309, Form 310, Form 311,

Form 312, dan Form 313 dalam hal LSB bertindak sebagai Penerbit kartu kredit.

2) Form 302, Form 306, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, Form 313 dalam hal LSB bertindak sebagai Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money).

3) Form 303, Form 304, dan Form 306 dalam hal LSB bertindak sebagai Acquirer kartu kredit, kartu debet, dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money).

4) Form 305 dalam hal LSB bertindak sebagai Perusahaan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir untuk APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money).

47 Pasal 3 10/4/PBI/2008

(1) Pelapor bertanggung jawab atas kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan laporan.

(2) Pelapor harus menunjuk dan memberitahukan Person In-Charge (PIC) laporan kepada Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan PIC laporan adalah petugas yang ditunjuk oleh pelapor untuk melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait dengan laporan.

(3) Penunjukan PIC tidak mengurangi dan/ atau menghilangkan tanggung jawab Direksi BPR atau Pimpinan LSB.

Yang dimaksud dengan tidak mengurangi dan/atau menghilangkan tanggung jawab adalah bahwa tanggung jawab laporan tetap melekat kepada Direksi BPR atau Pimpinan LSB.

(4) Dalam hal terjadi perubahan PIC, Pelapor harus mengkinikan dan

melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Indonesia.

Mengkinikan perubahan PIC dilakukan oleh pelapor dengan cara menyesuaikan informasi melalui form Informasi Pokok Pelapor di dalam Sistem LSBU.


84


BAB III Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan 48 Pasal 4

10/4/PBI/2008

SE 15/13/DASP 2013 Romawi V.1 – V.5

(1) Pelapor wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini) sebagai berikut: a. Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan laporan

berikutnya; Contoh: Laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008.

Data yang dilaporkan dalam penyelenggaraan kegiatan APMK dan kegiatan instrumen prabayar merupakan akumulasi transaksi pada bulan Maret 2008, dan/atau posisi pada akhir bulan Maret 2008 sesuai jenis data yang dilaporkan.

b. Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli,

Oktober dan Januari.

Contoh: Laporan triwulan I tahun 2008 adalah: Penyampaian laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah triwulan I tahun 2008, diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008.

(2) Dalam hal Pelapor tidak memiliki data sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini) Pelapor tetap wajib menyampaikan form header sebagai berikut: a. Dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan laporan

berikutnya; b. Dilakukan setiap triwulan paling lambat tanggal 15 bulan April, Juli,

Oktober dan Januari.

Yang dimaksud dengan tidak memiliki data adalah kondisi ketika pelapor yang berdasarkan statusnya memungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaporkan melalui Sistem LSBU, namun sampai dengan akhir bulan laporan dan/atau masa laporan tidak ada data yang dilaporkan.

(3) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan laporan pada tanggal diterimanya laporan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LSBU.

Yang dimaksud tanda terima dari Sistem LSBU adalah tampilan atau hasil cetak komputer sebagai bukti bahwa laporan telah diterima oleh Bank Indonesia.

1. Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi

Laporan secara online yaitu Form 301, Form 302, Form 303, Form 304, Form 306, dan Form 307 setiap bulan.

2. Pelapor wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara online yaitu Form 305, Form 309, Form 310, Form 311, Form 312, dan From 313 setiap triwulan.


85


SE 15/13/DASP 2013 Romawi V.8

3. Kewajiban penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan paling lambat tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya.

4. Kewajiban penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling lambat tanggal 15 bulan April untuk triwulan I, 15 Juli untuk triwulan II, 15 Oktober untuk triwulan III dan 15 Januari tahun berikutnya untuk triwulan IV.

5. Dalam hal tanggal 15 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur maka Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 disampaikan kepada Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya. Contoh: Laporan bulan September 2013 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013. Mengingat tanggal 15 Oktober 2013 merupakan hari libur nasional, maka Laporan tersebut paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013. Laporan triwulan III tahun 2013 (data Juli sampai dengan September 2013) dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013. Mengingat tanggal 15 Oktober 2013 jatuh pada hari Selasa yang merupakan hari libur, maka Laporan tersebut paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada Hari Kerja berikutnya yaitu hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013.

6. Tata Cara Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan dilakukan sebagai berikut: a. Sebelum Laporan disampaikan, Pelapor harus melakukan validasi

teknis sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada Lampiran 2 (Lampiran 16 pada kodifikasi ini).

b. Pelapor wajib menyampaikan seluruh form sesuai dengan jenis laporan. Dalam hal Pelapor tidak memiliki data yang wajib disampaikan selama periode laporan, kewajiban penyampaian Laporan tetap berlaku dengan cara mengirimkan form header.

c. Dalam hal Pelapor melakukan merger atau konsolidasi dengan Pelapor lain, masing-masing Pelapor peserta merger atau konsolidasi tetap wajib menyampaikan laporan yang disusun secara bulanan untuk bulan laporan sebelum dilakukan merger atau konsolidasi secara operasional masing-masing Pelapor. Contoh: Apabila pada tanggal 5 November 2013 Pelapor X secara operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Pelapor Y, maka masing-masing Pelapor wajib menyampaikan Laporan bulan Oktober 2013. Sementara itu, Laporan bulan November 2013 merupakan laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Pelapor hasil merger atau konsolidasi.

d. Dalam hal Pelapor melakukan merger atau konsolidasi dengan Pelapor lain sebelum berakhirnya masa Laporan yang disusun secara triwulanan, penyampaian Laporan untuk masa Laporan tersebut dilakukan oleh Pelapor hasil merger atau konsolidasi. Contoh: Apabila pada tanggal 11 Juni 2013 Pelapor X secara operasional telah melakukan merger atau konsolidasi dengan Pelapor Y, maka


86


laporan triwulanan II tahun 2013 merupakan Laporan konsolidasi atau gabungan yang dilaporkan oleh Pelapor hasil merger atau konsolidasi.

49 Pasal 5 10/4/PBI/2008

Pelapor wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini) secara lengkap, benar, dan akurat.

50 Pasal 6 10/4/PBI/2008

(1) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan/atau form header apabila Bank Indonesia: a. menerima laporan dan/atau form header setelah tanggal 15 pada

bulan laporan berikutnya untuk laporan bulanan atau setelah tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk laporan triwulanan.

b. tidak menerima laporan dan/atau form header setelah tanggal 15 pada bulan laporan berikutnya untuk laporan bulanan atau setelah tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk laporan triwulanan.

Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008; dan/ atau Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan laporan apabila data penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah selama triwulan I tahun 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008.

(2) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan dan/atau

form header wajib menyampaikan laporan dan/atau form header yang belum disampaikan.

51 Pasal 7 10/4/PBI/2008

(1) Bank Pelapor dapat menyampaikan koreksi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini).

Koreksi laporan dapat diakibatkan oleh data tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat dan/atau tidak terkini baik yang diketahui oleh Pelapor maupun Bank Indonesia.

(2) Dalam hal terdapat koreksi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini), koreksi laporan tersebut wajib disampaikan dalam jangka waktu periode pelaporan.

Contoh: Koreksi laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 April 2008.

(3) Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan apabila

koreksi laporan diterima Bank Indonesia melampaui batas waktu periode pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Contoh: Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan apabila koreksi laporan bulan Maret 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008; dan/atau


87


Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan apabila data penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah selama triwulan I tahun 2008 diterima oleh Bank Indonesia setelah tanggal 15 April 2008.

(4) Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi laporan sebagaimana wajib menyampaikan koreksi laporan yang belum disampaikan.

(5) Pelapor dinyatakan telah menyampaikan koreksi laporan pada tanggal diterimanya koreksi laporan oleh Bank Indonesia yang dibuktikan dengan tanda terima dari Sistem LSBU.

52 Pasal 8 10/4/PBI/2008

Dalam hal tanggal berakhirnya penyampaian: a. Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Paragraf 48 ayat

(1) dalam kodifikasi ini); b. Form header sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (Paragraf 48

ayat (2) dalam kodifikasi ini); dan/atau c. Koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Paragraf

51 ayat (2)), jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur maka laporan, form header dan/atau koreksi laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Yang dimaksud dengan hari libur adalah hari libur umum mengikuti keputusan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat. Contoh: Laporan bulan Mei 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Juni 2008. Mengingat tanggal 15 Juni 2008 jatuh pada hari Minggu, maka laporan tersebut paling lambat diterima oleh Bank Indonesia pada hari Senin tanggal 16 Juni 2008.

BAB IV Prosedur Penyampaian Laporan dan Koreksi Laporan 53 Pasal 9

10/4/PBI/2008

(1) Pelapor harus menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 7 ayat (2) (Paragraf 48 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Paragraf 51 ayat (2) dalam kodifikasi ini) melalui Sistem LSBU secara online.

(2) Sistem LSBU secara online digunakan untuk penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah bulan laporan dan 1 (satu) bulan setelah masa laporan.

Pelapor menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan data bulan Maret 2008 secara online sampai dengan akhir bulan April 2008. Pelapor menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan triwulan I tahun 2008 secara online sampai dengan akhir bulan April 2008. Yang dimaksud dengan bulan laporan adalah jangka waktu yang menunjukkan sumber data laporan yang disampaikan setiap bulan berasal. Contoh: data akumulasi kegiatan tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 merupakan data bulan laporan Maret 2008. Yang dimaksud dengan masa laporan adalah jangka waktu yang menunjukkan sumber data laporan yang disampaikan setiap triwulan


88


SE 15/13/DASP 2013 Romawi V.9&V.10

berasal. Contoh: data penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2008 merupakan data masa laporan triwulan I tahun 2008.

(3) Dalam hal penyampaian Laporan, form header, dan/ atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Pasal 7 ayat (2) (Paragraf 48 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Paragraf 51 ayat (2) dalam kodifikasi ini) melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyampaian Laporan, form header, dan/ atau koreksi Laporan dilakukan secara Off-Line.

1. Sistem LSBU secara On-Line digunakan untuk penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah bulan Laporan dan 1 (satu) bulan setelah masa Laporan. Contoh: a. Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi

Laporan bulan Juni 2013 secara On-Line sampai dengan akhir bulan Juli 2013.

b. Pelapor menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan triwulan III tahun 2013 secara On-Line sampai dengan akhir bulan Oktober 2013.

Dalam hal Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan disampaikan melebihi tanggal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4 (Paragraf 47 ayat (3) angka 3 dan 4 dalam kodifikasi ini), Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 (Paragraf 47 ayat (3) angka 1 dan 2 dalam kodifikasi ini).

2. Penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan yang dilakukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 9 (angka 1 dalam kodifikasi ini) dilakukan secara offline. Contoh: a. Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan bulan Oktober

2013 disampaikan secara offline, apabila Pelapor menyampaikan dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan November 2013.

b. Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan Triwulan III tahun 2013 disampaikan secara offline, apabila Pelapor menyampaikan dan diterima Bank Indonesia setelah akhir bulan Oktober 2013.

54 Pasal 10 10/4/PBI/2008 ayat (1)

(1) Dalam hal pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir periode pelaporan, pelapor harus menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan secara offline.

Yang dimaksud dengan gangguan teknis di pelapor adalah gangguan yang menyebabkan pelapor tidak dapat menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan secara online kepada Bank Indonesia antara lain karena gangguan pada sistem di internal pelapor. Yang dimaksud dengan pada akhir periode pelaporan adalah tanggal 15 untuk laporan bulanan dan setiap tanggal 15 bulan April, Juli, Oktober dan Januari untuk laporan triwulanan.


89


SE 15/13/DASP 2013 Romawi V.11.a dan V.11.b Pasal 10 10/4/PBI/2008 ayat (2) – (6)

1. Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line karena gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana angka 3 dan/atau angka 4 (Paragraf 47 ayat (3) angka 3 dan 4 dalam kodifikasi ini) harus menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Bagi pelapor BPR, kepada:

a) Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor BPR yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau

b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor BPR, bagi BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia Indonesia paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya; atau

2) Bagi Pelapor LSB, kepada: a) Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya; atau

b) Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat, bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia paling lambat pukul 10.00 waktu setempat pada Hari Kerja berikutnya.

Contoh: Pada tanggal 15 Oktober 2013 Pelapor X mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara On-Line, Pelapor X wajib menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line paling lambat tanggal 16 Oktober 2013 pukul 10:00 waktu setempat.

2. Dalam hal Pelapor mengalami gangguan teknis pada akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai gangguan teknis yang dialami pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis yang berisi antara lain rencana penyampaian Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan secara Off-Line.

(2) Dalam hal penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan

dilakukan secara offline, pelapor wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350 segera pada hari yang sama setelah terjadinya gangguan teknis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tembusan kepada: a. Kantor Bank Indonesia setempat bagi pelapor BPR yang

berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau


90


b. Kantor Bank Indonesia terdekat bagi pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

(3) Dalam hal Bank Indonesia mengalami gangguan teknis maka Bank

Indonesia memberitahukan kepada pelapor terjadinya gangguan tersebut secara tertulis dan/atau dengan menggunakan sarana lain. Yang dimaksud dengan gangguan teknis di Bank Indonesia adalah gangguan yang menyebabkan Bank Indonesia tidak dapat menerima penyampaian laporan, form header dan/atau koreksi laporan secara online dari Pelapor antara lain karena gangguan pada jaringan telekomunikasi dan atau penyebab lainnya. Yang dimaksud dengan sarana lain antara lain: e-mail, telepon, faksimili.

(4) Dalam hal gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) terjadi pada batas akhir Periode Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/ atau pasal 7 ayat (2) (Paragraf 48 ayat (1), ayat (2) dan/ atau Paragraf 51 ayat (2) dalam kodifikasi ini), Pelapor harus menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan paling lambat pada hari kerja berikutnya secara offline.

(5) Dalam hal pelapor tidak menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan maka Pelapor dianggap terlambat menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan/ atau pasal 7 ayat (3) (Paragraf 50 ayat (1), ayat (2), dan/atau Paragraf 51 ayat (3) dalam kodifikasi ini).

(6) Laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada :

a. Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi BPR dan LSB yang berkedudukan di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau

b. Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi bagi BPR yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

c. Kantor Bank Indonesia terdekat bagi LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

55 Pasal 11 10/4/PBI/2008 Ayat (1) dan (2)

(1) Penyampaian laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) (Paragraf 53 ayat (1) dan Paragraf 54 ayat (1) dalam kodifikasi ini) tidak berlaku bagi pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) adalah keadaan yang secara nyata menyebabkan pelapor tidak dapat menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan, antara lain: kebakaran, kerusuhan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

(2) Pelapor yang tidak dapat menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab


91


SE 15/13/DASP 2013 Romawi V.11.f

Pasal 11 10/4/PBI/2008 Ayat (3) dan (4)

terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh pejabat pelapor yang berwenang.

Pelapor yang tidak dapat menyampaikan Laporan, form header, dan/atau koreksi Laporan karena mengalami keadaan memaksa (force majeure), wajib segera memberitahukan secara tertulis disertai penjelasan mengenai penyebab terjadinya keadaan memaksa (force majeure) yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang kepada Departemen Pengelolaan Sistem Informasi Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. Tembusan pemberitahuan dimaksud disampaikan kepada: 1) Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang mewilayahi Pelapor BPR

yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau

2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia terdekat bagi Pelapor LSB yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.

(3) Pelapor harus menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah keadaan memaksa (force majeure) dapat diatasi.

Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (force majeure) dapat diatasi adalah keadaan kerika pelapor secara normal telah dapat melaksanakan kegiatan operasional sehingga dapat menyusun dan menyampaikan laporan, form header, dan/atau koreksi laporan kepada Bank Indonesia.

(4) Pemberitahuan secara tertulis atas terjadinya keadaan memaksa (force majeure) disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) (Paragraf 54 ayat (2) dalam kodifikasi ini).

BAB V Hak Akses Laporan 56 Pasal 12

10/4/PBI/2008 ayat (1)

SE 15/13/DASP 2013 Romawi VI.1 Pasal 12 10/4/PBI/2008 ayat (2) SE 15/13/DASP 2013 Romawi VI.2

(1) Bank Indonesia menyediakan hak akses terhadap Sistem LSBU dalam jumlah tertentu kepada setiap pelapor tanpa dikenakan biaya.

Yang dimaksud hak akses adalah hak yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank pelapor untuk dapat mengirim laporan dan/atau menerima hasil olahan laporan melalui log-in ke dalam Sistem LSBU di Bank Indonesia.

Bank Indonesia menyediakan hak akses berupa user id atas Sistem LSBU sebanyak 1 (satu) fasilitas user id kepada setiap Pelapor tanpa dikenakan biaya, baik berupa biaya lisensi maupun biaya pemeliharaan.

(2) Bank Indonesia mengenakan biaya kepada Pelapor atas setiap tambahan hak akses terhadap Sistem LSBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal Pelapor meminta penambahan hak akses berupa user id atas Sistem LSBU, Pelapor dikenakan biaya lisensi dan biaya pemeliharaan Sistem LSBU yang diatur sebagai berikut:

a. Biaya lisensi sebesar USD 1,500 (seribu lima ratus US Dollar) dikenakan 1 (satu) kali selama menggunakan hak akses Sistem LSBU untuk setiap 1 (satu) tambahan hak akses.


92


Pasal 12 10/4/PBI/2008 ayat (3)

b. Biaya pemeliharaan Sistem LSBU sebesar USD 300 (tiga ratus US Dollar) setiap tahun dikenakan untuk setiap 1 (satu) tambahan hak akses.

c. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dalam ekuivalen mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi jual Bank Indonesia pada tanggal pembayaran biaya.

d. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara transfer melalui bank umum untuk untung rekening Bank Indonesia yang secara teknis diberitahukan oleh Bank Indonesia pada saat BPR atau LSB melakukan pembayaran.

(3) Pelapor bertanggung jawab atas hak akses terhadap Sistem LSBU yang

diberikan oleh Bank Indonesia.

BAB VI Sanksi 57 Pasal 13

10/4/PBI/2008

(1) Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan dan/atau form header sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 4 ayat (2) (Paragraf 48 ayat (1) dan/ atau Paragraf 48 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form per hari kerja keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap form.

Contoh: Pelapor menyampaikan data Penerbit iInstrumen prabayar untuk laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan tersebut pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 1 form x 2 hari kerja atau sebesar Rp1.000.000,00; dan/atau Pelapor menyampaikan laporan periode triwulan I tahun 2008 penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah untuk form jenis produk dan permasalahan yang diadukan, pengaduan yang diselesaikan dalam masa laporan, dan penyebab pengaduan, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan tersebut pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp500.000,00 x 3 form x 2 hari kerja atau sebesar Rp3.000.000,00; dan/atau Pelapor menyampaikan laporan Penerbit instrumen prabayar untuk laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Atas keterlambatan penyampaian laporan tersebut pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp500.000,00 x 1 form x 31 hari kerja atau sebesar Rp15.500.000,00 namun pelapor dikenakan maksimal sanksi kewajiban membayar sebesar Rp7.500.000,00.

(2) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) (Paragraf 51 ayat (2) dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form per hari kerja keterlambatan dan


93


paling banyak sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap form. Contoh: Pelapor menyampaikan koreksi laporan data Penerbit instrumen prabayar untuk laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April 2008. Atas keterlambatan koreksi tersebut pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 form x 2 hari kerja atau sebesar Rp100.000,00; dan/atau Pelapor menyampaikan koreksi laporan Penerbit instrumen prabayar untuk laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Mei 2008. Atas keterlambatan penyampaian koreksi laporan tersebut pelapor seharusnya dikenakan sanksi sebesar Rp50.000,00 x 1 form x 31 hari kerja atau sebesar Rp1.550.000,00 namun pelapor dikenakan maksimal sanksi kewajiban membayar sebesar Rp750.000,00.

(3) Pelapor yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 (Paragraf 46 dalam kodifikasi ini) yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (Paragraf 49 dalam kodifikasi ini) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap item data dan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap form.

Yang dimaksud dengan item dalam ayat ini adalah field-field pada setiap record dalam setiap form. Contoh: Laporan Penerbit instrumen prabayar terdapat kesalahan sebanyak 10 (sepuluh) item. Atas kesalahan tersebut pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 10 item atau sebesar Rp500.000,00 untuk form Penerbit instrumen prabayar. Laporan Penerbit instrumen prabayar terdapat kesalahan sebanyak 100 (seratus) item. Atas kesalahan tersebut seharusnya pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar Rp50.000,00 x 100 item atau sebesar Rp5.000.000,00 namun pelapor dikenakan maksimal sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 untuk form laporan Penerbit instrumen prabayar.

(4) Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi laporan dalam batas

waktu periode penyampaian online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada ayat (2) (Paragraf 53 ayat (2) dalam kodifikasi ini), pelapor hanya dikenakan sanksi terlambat menyampaikan koreksi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tidak dikenakan sanksi terhadap penyampaian laporan yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Contoh: Pelapor menyampaikan koreksi laporan terhadap 18 (delapan belas) item kesalahan laporan Penerbit instrumen prabayar untuk periode laporan bulan Maret 2008, diterima oleh Bank Indonesia pada tanggal 17 April


94


SE 15/13/DASP 2013 Romawi VIII

2008. Terhadap pelanggaran keterlambatan koreksi laporan tersebut, pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 1 form x 2 hari kerja atau sebesar Rp100.000,00. Atas penyampaian laporan secara tidak benar sebanyak 18 (delapan belas) item kesalahan, pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

(5) Pelapor yang telah dikenakan sanksi menyampaikan laporan yang tidak lengkap, tidak benar, dan tidak akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) karena kesalahan Laporan ditemukan setelah melampaui periode penyampaian secara On- Line, pelapor tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Contoh: Laporan Penerbit instrumen prabayar periode laporan bulan Maret 2008, pada tanggal 5 Mei 2008 ditemukan 10 (sepuluh) item kesalahan. Terhadap pelanggaran item kesalahan tersebut, Pelapor dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 x 10 item atau sebesar Rp500.000,00. Atas keterlambatan penyampaian koreksi laporan, pelapor tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar.

(6) Pelapor dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dalam hal:

a. belum menyampaikan laporan, form header dan/atau koreksi laporan sampai periode penyampaian laporan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/ atau Pasal 7 ayat (4) (Paragraf 50 ayat (2) dan/atau Paragraf 51 ayat (4) dalam kodifikasi ini); dan/atau

b. tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis perihal gangguan teknis dan/atau perihal keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan/ atau Pasal 11 ayat (2) (Paragraf 54 ayat (2) dan/atau Paragraf 55 ayat (2) dalam kodifikasi ini).

1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pelapor dan besarnya sanksi kewajiban membayar yang dikenakan.

2. Pembayaran sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan cara transfer melalui bank umum untuk untung rekening Bank Indonesia yang diberitahukan oleh Bank Indonesia pada saat BPR atau LSB dikenakan sanksi kewajiban membayar.

Lampiran 1

CONTOH 1

PENYESUAIAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT

BERDASARKAN KUALITAS KREDIT

A memiliki pendapatan tiap bulan (take home pay) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah). A

merupakan Pemegang 7 (tujuh) Kartu Kredit yang masing-masing diperoleh dari 7 (tujuh) Penerbit Kartu

Kredit, dengan komposisi sebagai berikut:

a. Kartu Kredit ke-1 dari Penerbit S dengan plafon kredit Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan

kualitas lancar;

b. Kartu Kredit ke-2 dari Penerbit T dengan plafon kredit Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan

kualitas kurang lancar;

c. Kartu Kredit ke-3 dari Penerbit U dengan plafon kredit Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan

kualitas dalam perhatian khusus;

d. Kartu Kredit ke-4 dari Penerbit V dengan plafon kredit Rp 4.000.000,00(empat juta Rupiah) dan

kualitas macet;

e. Kartu Kredit ke-5 dari Penerbit W dengan plafon kredit Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus

ribu Rupiah) dan kualitas diragukan;

f. Kartu Kredit ke-6 dari Penerbit X dengan plafon kredit Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus

ribu Rupiah) dan kualitas dalam perhatian khusus; dan

g. Kartu Kredit ke-7 dari Penerbit Y dengan plafon kredit Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus

ribu Rupiah) dan kualitas lancar.

Kepemilikan Kartu Kredit oleh A tersebut wajib disesuaikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit. Adapun

metode yang dapat digunakan dalam rangka penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit A adalah

berdasarkan kualitas Kartu Kredit. Berdasarkan metode ini maka Kartu Kredit yang yang diprioritaskan

untuk ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya oleh Penerbit Kartu Kredit adalah Kartu Kredit yang

memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, yaitu:

Kartu Kredit ke-2 dari Penerbit T dengan kualitas kurang lancar;

Kartu Kredit ke-4 dari Penerbit V dengan kualitas macet; dan

Kartu Kredit ke-5 dari Penerbit W dengan kualitas diragukan.

Berdasarkan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit tersebut masih terdapat 4 (empat) Kartu Kredit yang

dimiliki oleh A, yaitu:

Kartu Kredit ke-1 dari Penerbit S dengan kualitas lancar;

Kartu Kredit ke-3 dari Penerbit U dengan kualitas dalam perhatian khusus;

Kartu Kredit ke-6 dari Penerbit X dengan kualitas dalam perhatian khusus; dan

Kartu Kredit ke-7 dari Penerbit Y dengan kualitas lancar.

Atas Kartu Kredit yang masih dimiliki oleh A tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian karena selain

melampaui batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit

95

Lampiran 1

juga melampaui batas maksimum plafon kredit yang diperkenankan.

Dengan menggunakan metode penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit berdasarkan kualitas kredit, maka

Kartu Kredit yang diprioritaskan untuk diakhiri dan/atau ditutup adalah Kartu Kredit ke-3 dari Penerbit

U dan Kartu Kredit ke-6 dari Penerbit X.

Berdasarkan hasil dari penyesuaian kepemilikan tersebut, maka Kartu Kredit yang masih dimiliki A

adalah:

Kartu Kredit ke-1 dari Penerbit S dengan plafon Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah); dan

Kartu Kredit ke-7 dari Penerbit Y dengan plafon Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu

Rupiah).

Dengan demikian kepemilikan Kartu Kredit A telah memenuhi ketentuan, yaitu diperoleh dari 2 (dua)

Penerbit Kartu Kredit dengan total plafon yang tidak melebihi 3 (tiga) kali pendapatan A tiap bulan.

96

Dtiadm

TextBox

Lanjutan Lampiran 1

Lampiran 2

CONTOH 2

PENYESUAIAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN MASA PEROLEHAN KARTU KREDIT

B memiliki pendapatan tiap bulan (h) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah). B merupakan

Pemegang 5 (lima) Kartu Kredit yang masing-masing diperoleh dari 5 (lima) Penerbit Kartu Kredit,

dengan komposisi sebagai berikut:

• Kartu Kredit ke-1 diperoleh dari Penerbit U pada bulan Juni 2010 dengan plafon kredit

Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kualitas lancar;

• Kartu Kredit ke-2 diperoleh dari Penerbit V pada bulan Desember 2010 dengan plafon kredit

Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan kualitas lancar;

• Kartu Kredit ke-3 diperoleh dari Penerbit W pada bulan Februari 2011 dengan plafon kredit

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas lancar;

• Kartu Kredit ke-4 diperoleh dari Penerbit X pada bulan Mei 2011 dengan plafon kredit

Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kualitas lancar; dan

• Kartu Kredit ke-5 diperoleh dari Penerbit Y pada bulan Agustus 2011 dengan plafon kredit

Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas lancar.

Kepemilikan Kartu Kredit oleh B tersebut wajib disesuaikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit. Adapun

metode yang dapat digunakan dalam rangka penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit B adalah

berdasarkan masa perolehan Kartu Kredit. Berdasarkan metode ini maka Kartu Kredit yang

diprioritaskan untuk ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya oleh Penerbit Kartu Kredit adalah:

• Kartu Kredit ke-5 diperoleh dari Penerbit Y pada bulan Agustus 2011;

• Kartu Kredit ke-4 diperoleh dari Penerbit X pada bulan Mei 2011; dan

• Kartu Kredit ke-3 diperoleh dari Penerbit W pada bulan Februari 2011.

Berdasarkan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit tersebut, maka Kartu Kredit yang masih dimiliki B

adalah:

• Kartu Kredit ke-1 diperoleh dari Penerbit U pada bulan Juni 2010; dan

• Kartu Kredit ke-2 diperoleh dari Penerbit V pada bulan Desember 2010.

Dengan demikian kepemilikan Kartu Kredit B telah memenuhi ketentuan, yaitu diperoleh dari 2 (dua)

Penerbit Kartu Kredit dengan total plafon yang tidak melebihi 3 (tiga) kali pendapatan B tiap bulan.

97

Lampiran 3

CONTOH 3

PENYESUAIAN JUMLAH PLAFON SECARA PROPORSIONAL

A memiliki pendapatan tiap bulan (take home pay) sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah). A

pemegang 2 (dua) Kartu Kredit, masing-masing dari Penerbit Kartu Kredit X dengan plafon

Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dan dari Penerbit Kartu Kredit Y dengan plafon

Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dengan kualitas kredit yang sama.

Oleh karena plafon Kartu Kredit A melampaui batas maksimum plafon kredit yang ditentukan, yaitu 3

kali pendapatan tiap bulan atau Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah), maka Penerbit Kartu

Kredit X dan Penerbit Kartu Kredit Y wajib melakukan penyesuaian atas plafon Kartu Kredit A secara

proporsional sebagai berikut:

Kartu Kredit dari Penerbit Kartu Kredit X

Rp 12.000.000,00 x Rp 18.000.000,00 = Rp 8.000.000,00

Rp 27.000.000,00

Kartu Kredit dari Penerbit Kartu Kredit Y

Rp 15.000.000,00 x Rp 18.000.000,00 = Rp 10.000.000,00

Rp 27.000.000,00

Rp 18.000.000,00

Berdasarkan hasil penyesuaian maka total plafon Kartu Kredit yang diperoleh A tercatat sebesar Rp

18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sehingga memenuhi ketentuan maksimum plafon Kartu

Kredit yang ditentukan.

98

Lampiran 4

CONTOH 4

PENYAMPAIAN RINGKASAN TRANSAKSI PEMEGANG KARTU KREDIT SECARA TAHUNAN

Untuk Kartu Kredit yang mulai berlaku bulan Juni 2011, ringkasan transaksi tahunan Pemegang Kartu

Kredit untuk tahun berjalan memuat informasi Kartu Kredit periode bulan Juni 2011 sampai dengan

bulan Mei 2012, dan harus sudah diterima oleh Pemegang Kartu atau sampai di alamat Pemegang Kartu

paling lambat akhir bulan Juni 2012. Gambar penyampaian ringkasan transaksi Pemegang Kartu Kredit

secara tahunan sebagai berikut:

7/11 9/11 11/11 1/12 3/12

8/11 10/11 12/11 2/12 4/12

Juni 2011

Kartu Kredit mulai berlaku

Mei 2012

Juni 2012

Ringkasan transaksi tahunan (periode Juni 2011 – Mei 2012)

harus diterima/ sampai di alamat Pemegang Kartu Kredit

99

Lampiran 5

CONTOH 5

PENYAMPAIAN LEMBAR INFORMASI TAGIHAN (BILLING STATEMENT)

Lembar tagihan milik B (Pemegang Kartu Kredit) dicetak oleh Penerbit X pada tanggal 2 Januari 2012

dengan jatuh tempo pembayaran (due date) pada tanggal 18 Januari 2012, yaitu 16 (enam belas) hari

kalender setelah tanggal cetak lembar tagihan. Lembar tagihan harus sudah sampai di alamat B paling

kurang pada tanggal 11 Januari 2012, yaitu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo.

Gambar penyampaian lembar informasi tagihan (billing statement) Kartu Kredit sebagai berikut

16 hari kalender

7 hari kalender

9 hari kalender

2 Jan 2012 11 Jan 2012 18 Jan 2012

Tanggal cetak lembar tagihan

Proses pengiriman

lembar tagihan

Lembar tagihan alamat

Pemegang Kartu Kredit

Tanggal cetak lembar tagihan

100

Lampiran 6

CONTOH 6

PEMBEBANAN DAN PENGHITUNGAN HARI BUNGA UNTUK TRANSAKSI TARIK TUNAI

a. Transaksi on us

Transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit pada tanggal

10 April 2012. Tanggal pembukuan (posting) oleh Penerbit Kartu Kredit terjadi pada tanggal yang

sama dengan tanggal transaksi karena transaksi dimaksud merupakan transaksi on us. Tanggal cetak

tagihan (billing date) 24 April 2012 dan tanggal jatuh tempo (due date) 8 Mei 2012. Pada lembar

tagihan tersebut telah dicantumkan besarnya bunga tarik tunai dengan hari bunga yang dihitung dari

tanggal pembukuan (10 April 2012) sampai dengan tanggal cetak lembar tagihan (24 April 2012).

Gambar perhitungan hari bunga untuk transaksi tarik tunai on us sebagai berikut:

10 Apr 24 Apr 8 Mei 24 Mei

Tanggal Transaksi Tarik Tunai

Tanggal Cetak Tagihan

Tanggal Jatuh TempoTanggal Cetak

Tagihan

Tanggal pembukuan (posting) terjadi pada

tanggal yang sama dengan tanggal

transkasi.

Tanggal memuat: a) pokok tagihan

transaksi tarik tunai; b) bunga harian tarik tunai yang dihitung mulai tanggal 10 s.d

24 April 2012; dan c) biaya/fee tarik tunai,

apabila ada.

Pemegang Kartu membayar penuh

tagihan Tarik Tunai termasuk bunga, dan

biaya/fee, apabila ada.

Tagihan bulan Mei 2012 memuat tagihan

bunga harian tarik tunai yang dihitung

mulai tanggal 25 April s.d 8 Mei 2012

(tanggal pembayaran).

b. Transaksi not on us

Transaksi tarik tunai menggunakan Kartu Kredit dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit pada

tanggal 10 April 212. Tanggal pembukuan (posting) oleh Penerbit Kartu Kredit terjadi pada

tanggal 11 April 2012 karena transaksi dimaksud merupakan transaksi not on us. Tanggal cetak

tagihan (billing date) 24 April 2012 dan tanggal jatuh tempo (due date) 8 Mei 2012. Pada lembar

tagihan tersebut telah dicantumkan besarnya bunga tarik tunai dengan hari bunga yang dihitung

101

Lampiran 6

dari tanggal pembukuan (11 April 2012) sampai dengan tanggal cetak lembar tagihan (24 April

2012). Gambar perhitungan hari bunga untuk transaksi tarik tunai not on us sebagai berikut:

10 Apr 24 Apr 8 Mei 24 Mei

Tanggal Transaksi Tarik Tunai

Tanggal Cetak Tagihan

Tanggal Jatuh TempoTanggal Cetak

Tagihan

Tagihan telah memuat: a) pokok

tagihan transaksi tarik tunai; b) bunga harian

tarik tunai yang dihitung mulai

tanggal 11 s.d 24 April 2011; dan c)

biaya/fee tarik tunai, apabila ada.

Pemegang Kartu membayar penuh

tagihan Tarik Tunai termasuk bunga, dan

biaya/fee, apabila ada.

Tagihan bulan Mei 2012 memuat tagihan

bunga harian tarik tunai dari tanggal 25 April s.d 8 Mei 2012

(tanggal pembayaran).

11 Apr

Tanggal Pembukuan (Posting)

Apabila Pemegang Kartu Kredit melakukan pembayaran penuh (pokok, bunga dan biaya/fee) sebelum

atau pada tanggal cetak tagihan, maka pada lembar tagihan bulan berikutnya Pemegang Kartu Kredit

tidak akan dikenakan bunga pokok tarik tunai karena telah terjadi pembayaran penuh.

102

Dtiadm

TextBox

Lanjutan Lampiran 6

Lampiran 7

CONTOH 7 KLAUSULA YANG DILARANG DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KARTU KREDIT

“Dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka Penerbit Kartu Kredit setiap saat dapat memberikan fasilitas atau produk yang biayanya dibebankan secara otomatis kepada Pemegang Kartu Kredit”.

“Penawaran produk ini dianggap telah disetujui oleh Pemegang Kartu Kredit apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran produk ini. Pemegang Kartu Kredit tidak melakukan konfirmasi melalui telepon nomor 021-12345678”.

103

Lampiran 8

CONTOH 8

FORMAT PILIHAN PENAWARAN FASILITAS

”Bubuhkan tandatangan Saudara dalam kotak pilihan di bawah ini apabila Saudara setuju atau tidak

setuju menerima fasilitas dalam Kartu Kredit berupa _________________________ dengan konsekuensi

tambahan biaya”.

Setuju

Tidak Setuju

104

Lampiran 9

CONTOH 9

PENGHITUNGAN BATAS MAKSIMUM PLAFON KREDIT

A memiliki pendapatan (take home pay) sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulan. Batas

maksimum plafon kredit yang dapat diberikan seluruh Penerbit Kartu Kredit kepada A adalah Rp

9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah). Dalam hal A telah memperoleh fasilitas Kartu Kredit dari Penerbit

Kartu Kredit X dengan plafon Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah), apabila A mengajukan permohonan

fasilitas Kartu Kredit lagi kepada Penerbit Kartu Kredit X ataupun Penerbit Kartu Kredit lainnya, maka

plafon yang dapat diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit X atau Penerbit Kartu Kredit lainnya maksimum

sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah).

105

Lampiran 10

CONTOH 10

PEMBATASAN JUMLAH PENERBIT KARTU KREDIT DALAM PEMBERIAN FASILITAS KARTU KREDIT

A memiliki pendapatan (take home pay) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) tiap bulan, sehingga

maksimum plafon kredit yang dapat diterima A adalah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah).

Penerbit Kartu Kredit X telah memberikan fasilitas Kartu Kredit kepada A dengan plafon kredit Rp

4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Penerbit Kartu Kredit Y telah memberikan fasilitas Kartu Kredit

kepada A dengan plafon kredit Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah).

Karena A telah memperoleh Kartu Kredit dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit, maka Penerbit Kartu Kredit

lain tidak dapat memberikan Kartu Kredit kepada A meskipun plafon kredit A belum mencapai batas

maksimum.

106

Lampiran 11

CONTOH 11

PENGHITUNGAN ALOKASI PEMBAYARAN

A memiliki tagihan Kartu Kredit dengan nilai total tagihan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus

ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. denda keterlambatan pembayaran .............................. Rp 100.000,00

b. biaya ............................................................................. Rp 50.000,00

c. bunga ............................................................................ Rp 350.000,00

d. tagihan pokok transaksi ............................................... Rp 1.000.000,00

Pada saat tanggal jatuh tempo A melakukan pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Berdasarkan jumlah nominal yang dibayarkan oleh A tersebut, Penerbit wajib mengalokasikan

pemenuhan pembayaran tagihan A sebagai berikut:

a. denda keterlambatan pembayaran dan biaya, masing-masing dibayar sebesar 100% (Seratus

persen) sebesar:

- Rp 100.000,00 (Seratus ribu Rupiah); dan

- Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah)

b. sisa pembayaran sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) dialokasikan

sebesar 60% (enam puluh persen) untuk pembayaran pokok transaksi, dengan perhitungan

sebagai berikut:

- pokok transaksi

Rp 850.000,00 x 60% = Rp 510.000,00 Rp 1.000.000,00 - Rp 510.000,00 = Rp 490.000,00

- bunga Rp 850.000,00 x 40% = Rp 340.000,00 Rp 350.000,00 - Rp 340.000,00 = Rp 10.000,00

Keterangan:

Nilai Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) merupakan total tagihan pokok transaksi, yang berasal dari transaksi tarik tunai dan/atau transaksi pembelanjaan. Sedangkan nilai Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) merupakan tagihan bunga, termasuk sisa bunga bulan lalu yang belum terbayar

Nilai Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah merupakan sisa pembayaran A setelah dikurangi pembayaran denda keterlambatan dan biaya [Rp 1.000.000,00 – (Rp 100.000,00 + Rp 50.000,00)] = Rp 850.000,00.

Sisa tagihan bunga yang belum terbayar (Rp 10.000,00) tidak boleh dipergunakan sebagai komponen perhitungan bunga pada tagihan berikutnya.

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran atas tagihan bunga, maka kelebihan pembayaran harus dipergunakan untuk mengurangi pokok transaksi.

107

Lampiran 12

CONTOH 12

FORMAT LAPORAN LABA RUGI KARTU KREDIT

(PROFIT/LOSS REPORT)

Laporan Laba Rugi

Unit/Divisi Kartu Kredit PT Bank XYZ

Periode Triwulan ___________ Tahun __________

dalam juta Rupiah

Aktual Aktual Aktual

bulan …. bulan …. bulan ….

Pendapatan (Revenue)

1 Pendapatan Interchange (Interchange)

2 Pendapatan Tarik Tunai (Cash Advance Fee)

3 Pendapatan Iuran Tahunan (Annual Fee)

4 Pendapatan Bunga Kotor (Gross Interest Earned)

5 Pendapatan Keterlambatan Pembayaran dan Pelampauan Batas Kredit (Late Charge & Over Limit)

6 Pendapatan Perolehan Kembali (Recovery)

7 Pendapatan Merchandis & Asuransi (Merchandising & Insurance)

8 Pendapatan Lain-lain (Other Revenue)

Total Pendapatan sebelum Pendapatan Buaya Dana dan Keuntungan Nilai Tukar (Revenue before CoF & Forex)

9 Pendapatan Biaya Dana (Cost of Fund)

10 Keuntungan Nilai Tukar (Forex Gain)

Total Pendapatan (Total Revenue)

Biaya-Biaya (Cost)

1 Biaya SDM (Human Resource)

2 Biaya Operasional (Operational Cost)

3 Biaya Aset Tetap (Fixed Asset Cost)

4 Biaya Komputer & Telekomunikasi (Computer & Telecommunication)

5 Biaya Iklan & Sponsor (Advertising & Sponsorship)

6 Biaya Provisi (Provision)

7 Biaya Kerugian Fraud (Fraud Loss)

8 Biaya untuk EDC (EDC Cost)

9 Biaya Lain-lain (Other Cost)

Total Biaya (Total Cost)

Pendapatan Bersih (Net Income)

108

Lampiran 13

Laporan Rencana Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk kartu ATM dan atau Kartu Debet

Nama Bank/Institusi : …………………………………………………………….

Status Bank/Institusi : Penerbit/Acquirer/Prinsipal/Penyelenggara Kliring/Penyelenggara Penyelesaian Akhir

No. Rencana

Implementasi

Jadwal Pelaksanaan Implementasi Keterangan

31 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2013 31 Desember 2014 31 Desember 2015

Rencana Penyelesaian

Prosentase Terhadap Target

Akhir Implementasi


Prosentase Terhadap

Target Akhir Implementasi


Prosentase Terhadap Target

Akhir Implementasi


Prosentase Terhadap

Target Akhir Implementasi


Prosentase Terhadap

Target Penyelesaian

1 Penerbitan/Penggantian Kartu ATM dan atau Kartu Debet

(dalam jumlah kartu)





100%

2 Penyesuaian Terminal ATM (dalam jumlah ATM)

(dalam jumlah ATM)

(dalam jumlah ATM)

(dalam jumlah ATM)

(dalam jumlah ATM)

100%

3 Penyesuaian Terminal EDC (dalam jumlah EDC)

(dalam jumlah EDC)

(dalam jumlah EDC)

(dalam jumlah EDC)

(dalam jumlah EDC)

100%

4 Penyesuaian Back End System a. CMS (Card

Management System) b. Host Security Module

(HSM) c. Aplikasi Personalisasi d. Lainnya

100%

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Direktur/Pejabat yang Berwenang)

109

Lampiran 13

Kepada

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Gedung D Lantai 2

Jl. MH. Thamrin No.2

Jakarta

Perihal : Laporan Rencana Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu

Debet

Sehubungan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011

perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu

ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia, dengan ini kami sampaikan rencana

implementasi teknologi chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu Debet

oleh…………………………………….(nama bank/institusi) sebagai berikut (pilih sesuai dengan status

bank/institusi dalam penyelenggaraan Kartu ATM dan atau Kartu Debet :

Penerbit

Acquirer

Prinsipal

Penyelenggara Kliring

Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Adapun rencana implementasi penerbitan kartu/penyesuaian mesin yang akan dilaksanakan

oleh …………………………………………………………… (nama bank/institusi) mulai Oktober 2011 sampai

dengan 31 Desember 2015 adalah sebagaimana tabel terlampir (Lampiran 1.1).

Demikian agar maklum.

Jakarta,

(Nama Direktur/Pejabat yang Berwenang )

110

Dtiadm

TextBox

Lanjutan Lampiran 13

Lampiran 14

Laporan Progres Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk kartu ATM dan atau Kartu Debet

Triwulanan/Bulanan*)

Nama Bank/Institusi : …………………………………

Status Bank/Institusi : Penerbit/Acquirer/Prinsipal/Penyelenggara Kliring/Penyelenggara Setelmen

Periode : Triwulan : 1/2/3/4*)

Bulan : ……..…………….

Tahun : ………………………….............

No. Implementasi Jadwal Pelaksanaan Implementasi

Keterangan Penyelesaian

Prosentase Terhadap Target Akhir Implementasi

1. Penggantian/Penerbitan kartu ATM dan atau kartu Debet (dalam jumlah kartu)

2. Penyesuaian Terminal ATM (dalam jumlah ATM)

3. Penyesuaian Terminal EDC (dalam jumlah EDC)

4. Penyesuaian Back End System

a. CMS (Card Management System) b. Host Security Module (HSM) c. Aplikasi Personalisasi d. Lainnnya

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Direktur/Pejabat yang Berwenang)

*) Pilih salah satu sesuai periode laporan.

111

Lampiran 14

Kepada

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

Kompleks Perkantoran Bank Indonesia

Gedung D Lantai 2

Jl. MH. Thamrin No.2

Jakarta

Perihal : Laporan Progres Implementasi Teknologi Chip dan PIN untuk Kartu ATM dan atau Kartu

Debet Periode Triwulan/Bulan*)….. Tahun …..

Sehubungan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/22/DASP tanggal 18 Oktober 2011

perihal Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu

ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia, dengan ini kami sampaikan progres

implementasi teknologi chip dan PIN untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debet

oleh…………………………………….(nama bank/institusi) periode Triwulan/Bulan*) ……… Tahun ………

sebagaimana tabel terlampir (Lampiran 2.1)

Demikian agar maklum.

Jakarta,

(Nama Direktur/Pejabat yang Berwenang )

*) Pilih salah satu sesuai periode laporan.

112

Dtiadm

TextBox


Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 13 /DASP tanggal 12 April 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEDOMAN PENYUSUNAN

LAPORAN SELAIN BANK UMUM

Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran

BANK INDONESIA

Jakarta, 12 April 2013

113

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox

Lampiran 15

Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i

DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Kata Pengantar iii

Penjelasan Umum

A. Tujuan Pelaporan 1.1

B. Pelapor Penyedia Informasi 1.2

C. Jenis Laporan 1.2

D. Penyusunan Laporan 1.4

E. Penyampaian Laporan 1.4

F. Waktu Penyampaian Laporan 1.4

G. Penyampaian Koreksi 1.5

H. Pengguna 1.5

I. Lain-lain 1.5

Penjelasan Formulir dan Cakupan Informasi yang Dilaporkan

I. Form 301 sampai dengan Form 307: Laporan Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

(APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money)

1.6

II. Form 309 sampai dengan Form 313: Laporan Penanganan dan

Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank

1.6

Penjelasan Pengisian Field atau Kolom

Tata Cara Penulisan Character dan Numerik 1.8

Tata Cara Pengisian Field Header 1.8

Informasi Pokok Pelapor Laporan LSBU 1.10

Form 301 sampai dengan Form 307:

Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money)

1.11

Form 301: Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit 1.11

Form 302: Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit 1.28

Form 303: Laporan Bulanan Acquirer 1.42

Form 304: Laporan Bulanan Infrastruktur 1.44

Form 305: Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring

dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement)

1.47

Form 306: Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang

114

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



ii

Elektronik (Electronic Money) 1.50

Form 307: Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu

Kredit

1.54


LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN

PENGADUAN NASABAH LEMBAGA SELAIN BANK

1.57

Form 309: Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan 1.57

Form 310: Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan 1.60

Form 311: Penyebab Pengaduan 1.63

Form 312: Publikasi Negatif 1.65

Form 313: Penyelesaian Sengketa 1.67

115

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox


Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ 13 /DASP tanggal 12 April 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

iii

KATA PENGANTAR

Laporan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Uang

Elektronik (Electronic Money) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga

Selain Bank (LSB) merupakan informasi penting bagi Bank Indonesia

sebagai otoritas moneter, pengawas bank, dan sistem pembayaran

nasional. Pelaksanaan tugas Bank Indonesia tersebut akan dapat tercapai

dengan efisien dan efektif apabila ketersediaan data yang berkualitas dan

sesuai dengan kebutuhan Bank Indonesia dapat diperoleh secara tepat

waktu, sehingga pengambilan keputusan dan kebijakan dapat

memberikan kontribusi yang baik pada sistem perekonomian nasional.

Untuk memperoleh data yang berkualitas tersebut di atas, Bank

Indonesia perlu menciptakan sistem pelaporan yang lebih memadai baik

mekanisme, aturan, jenis, dan komposisi dari data yang terkandung

dalam laporan. Pengembangan sistem pelaporan yang akan dilakukan

harus dimulai melalui sistem-sistem yang sudah berjalan dan

berpedoman pada manajemen informasi Bank Indonesia yang menjadi

landasan umum dalam pengelolaan informasi di Bank Indonesia agar

sistem baru dapat memenuhi kebutuhan pihak pengguna.

Sejalan dengan hal tersebut sistem pelaporan juga harus

diselaraskan dengan pemanfaatan teknologi yang lebih memadai dan

efisien baik di Bank Indonesia maupun pada pihak pelapor.

Penyempurnaan sistem tersebut di atas akan diakomodir melalui

pengembangan sistem Laporan Selain Bank Umum (LSBU) yang berbasis

sekurang-kurangnya periode bulanan. Pengembangan sistem LSBU ini,

terutama untuk memenuhi kebutuhan satuan kerja yang menangani

Akunting dan Sistem Pembayaran atas data tentang APMK dan Uang

Elektronik dari BPR dan LSB yang telah memdapat izin dari Bank

Indonesia dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan APMK dan

Uang Elektronik di Indonesia.

116

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox


Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013

--------------------------------------------------------------------------------------------

1.1

PENJELASAN UMUM

A. Tujuan Pelaporan

Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen,

salah satu tugasnya adalah mengatur dan menjaga kelancaran

sistem pembayaran. Agar tugas tersebut dapat dilaksanakan secara

optimal, maka Bank Indonesia memerlukan data atau informasi dari

kegiatan suatu Bank, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun

Lembaga Selain Bank (LSB) yang dituangkan dalam bentuk laporan.

Dalam menyajikan berbagai laporan yang diperlukan oleh Bank

Indonesia, antara Pelapor yang satu dengan Pelapor yang lainnya

mungkin terdapat perbedaan bentuk penyajian. Agar laporan yang

dimaksud dapat diolah secara gabungan sebagai suatu aktivitas

industri, maka berbagai bentuk laporan yang diperlukan perlu dibuat

seragam.

Sehubungan dengan hal tersebut, bentuk laporan yang

disusun oleh BPR dan LSB untuk kepentingan Bank Indonesia

disajikan menurut sistematika yang ditetapkan dalam buku pedoman

ini, dalam bentuk definisi yang seragam serta pelaporannya

menggunakan sandi-sandi dan angka-angka. Adapun penyusunan

dan penyampaian Laporan Selain Bank Umum (LSBU) dimaksudkan

untuk:

1. mendukung dalam pengambilan kebijakan sesuai tugas pokok

Bank Indonesia di sektor moneter, perbankan, dan sistem

pembayaran;

2. penyusunan statistik dalam rangka analisis sistem pembayaran;

dan

3. pengumpulan dan penyusunan statistik untuk memberikan

informasi kepada manajemen masing-masing BPR dan LSB.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas, LSBU harus disusun

secara lengkap, benar, akurat, dan disampaikan tepat pada

waktunya.

B. Pelapor ...

117

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.2

B. Pelapor/Penyedia Informasi

Laporan ini disusun dan disampaikan oleh kantor pusat BPR

dan LSB yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk

menyelenggarakan kegiatan APMK dan Uang Elektronik (Electronic

Money) baik sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, maupun

Penyelenggara Kliring, dan Penyelesaian Akhir.

C. Jenis Laporan

Jenis informasi dalam Laporan adalah informasi yang bersifat

posisi atau outstanding pada periode laporan dan data yang bersifat

kumulatif. Penyusunan dan penyampaian informasi yang dikirim

dapat dilihat pada tabel yang disesuaikan dengan Kelompok/Kategori

BPR dan LSB pelapor yaitu:

MATRIK ...

118

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.3

MATRIK KEWAJIBAN PELAPORAN FORM LSBU UNTUK BPR DAN LSB PENYELENGGARA APMK DAN

UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

Kelompok/Katergori BPR dan LSB sesuai dengan ketentuan yang ada Form yang wajib dilaporkan (beri tanda √)

301 302 303 304 305 306 307 309 310 311 312 313

A. BPR Penyelenggara Kegiatan APMK

1. Penerbit APMK-Kartu ATM - √ - - - √ - √ √ √ √ √

B. LSB Penyelenggara Kegiatan APMK dan Uang Elektronik (Electronic

Money)

1. Penerbit APMK-Kartu Kredit √ - - - - √ √ √ √ √ √ √

2. Penerbit Uang Elektronik - √ - - - √ - √ √ √ √ √

3. Acquirer - - √ √ - √ - - - - - -

4. Penyelenggara Kliring dan Penyelesaian Akhir - - - - √ - - - - - - -

Form Nama Informasi/Form

301 Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit

302 Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit

303 Laporan Bulanan Acquirer

304 Laporan Bulanan Infrastruktur

305 Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement)

306 Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik

307 Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit

309 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan)

310 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan)

311 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Penyebab Pengaduan)

312 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Publikasi Negatif)

313 Laporan Triwulanan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank (Penyelesaian Sengketa)

D. Penyusunan ...

119

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.4

D. Penyusunan Laporan

Bank Indonesia memberikan pilihan kepada BPR dan LSB

mengenai cara pelaporan yaitu melalui sarana pelaporan dalam

bentuk web form yang disediakan oleh Bank Indonesia atau melalui

pengembangan sistem aplikasi sendiri sehingga dapat menyesuaikan

dengan kemampuan teknologinya. Laporan ini disusun dalam bentuk

text file dengan berpedoman pada template dan spesifikasi dalam

buku pedoman ini.

E. Penyampaian Laporan

Laporan disampaikan secara elektronis langsung ke Kantor

Pusat Bank Indonesia di Jakarta. Komunikasi pelaporan yang

digunakan adalah melalui media extranet yang dikembangkan oleh

Bank Indonesia. Kebutuhan informasi bagi Kantor Perwakilan Bank

Indonesia (KPw BI) akan dipenuhi melalui Kantor Pusat Bank

Indonesia.

F. Waktu Penyampaian Laporan

Laporan dan/atau koreksi Laporan disampaikan ke Bank

Indonesia sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setelah akhir

bulan Laporan untuk Laporan bulanan dan sejak tanggal 1 sampai

dengan tanggal 15 (April, Juli, Oktober, dan Januari) setelah akhir

masa Laporan untuk laporan triwulanan. Penyampaian Laporan

maupun koreksi Laporan setelah tanggal 15 hingga akhir bulan

masih diterima oleh Sistem LSBU, namun laporan dan/atau koreksi

tersebut dinyatakan terlambat dan akan dikenakan sanksi sesuai

ketentuan.

Sistem LSBU secara On-Line dapat digunakan untuk

penyampaian Laporan dan/atau koreksi Laporan sampai dengan 1

(satu) bulan setelah bulan laporan untuk Laporan bulanan dan 1

(satu) bulan setelah masa laporan untuk laporan triwulanan.

Pengiriman data baru dan/atau koreksi setelah melampaui waktu

On-Line tersebut akan ditolak oleh Sistem LSBU dan harus

disampaikan secara Off-Line.

G. Penyampaian ...

120

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.5

G. Penyampaian Koreksi

BPR dan LSB dapat menyampaikan koreksi atas Laporan

dalam batas waktu penyampaian Laporan sebagaimana ditetapkan

dalam ketentuan. Koreksi yang disampaikan setelah batas waktu

dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi dan akan dikenakan

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koreksi Laporan yang

disampaikan ke Bank Indonesia dilakukan dengan mengirim ulang 1

(satu) form meskipun hanya terdapat 1 (satu) field kesalahan pada

form yang bersangkutan. Bagi pelapor yang menggunakan sarana

pelaporan web form, koreksi dapat dilakukan dengan me-retrieve data

yang telah disampaikan untuk dikoreksi atas data yang salah

tersebut.

H. Pengguna

Pengguna LSBU adalah satuan kerja di Bank Indonesia dan

BPR serta LSB sesuai dengan kewenangan akses yang dimiliki.

I. Lain-lain

Pertanyaan yang berkenaan dengan pelaporan ditujukan

kepada Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran, Divisi Perizinan

dan Informasi Sistem Pembayaran dan Divisi Pengawasan

Sistem Pembayaran mengenai materi Form 301, Form 302, Form

303, Form 304, Form 305, Form 306, Form 307, Form 309, Form

310, Form 311, Form 312, dan Form 313.

2. Direktorat Pengelolaan Sistem Informasi, mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan aplikasi dan otomasi sistem penyampaian

Laporan dan akses Sistem LSBU di Bank Indonesia.

Pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal tersebut di atas

disampaikan melalui Helpdesk Bank Indonesia dengan nomor telepon

(021) 381-8000.

PENJELASAN ...

121

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.6

PENJELASAN FORMULIR DAN

CAKUPAN INFORMASI YANG DILAPORKAN


Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK)

dan Uang Elektronik (Electronic Money)

Laporan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK)

dan Uang Elektronik (Electronic Money) meliputi penyelenggaraan

Kartu Kredit, Kartu Automated Teller Machine (ATM), Kartu Debet,

Uang Elektronik (Electronic Money), dan/atau yang dipersamakan

dengan itu, yang dilaksanakan oleh BPR dan LSB, yang melakukan

kegiatan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money).

Laporan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money) terdiri

dari 7 form yang antara lain berisi laporan mengenai:

1. Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit (Form 301);

2. Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit (Form 302);

3. Laporan Bulanan Acquirer (Form 303);

4. Laporan Bulanan Infrastruktur (Form 304);

5. Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau

Penyelesaian Akhir (Settlement) (Form 305);

6. Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (Form 306);

dan

7. Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit (Form 307).

II. Form 309 sampai dengan Form 313: Laporan Penanganan dan

Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga Selain Bank

Laporan Penanganan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah

adalah Laporan yang disampaikan oleh BPR dan LSB secara

triwulanan dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah yang

terkait dengan kerugian finansial dan diajukan secara tertulis oleh

nasabah dan/atau perwakilan nasabah, termasuk yang diajukan oleh

suatu lembaga, badan hukum, dan/atau bank lain yang menjadi

nasabah LSB tersebut.

Dalam ...

122

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.7

Dalam form ini yang dilaporkan adalah:

1. Jenis Produk dan Permasalahan yang Diadukan (Form 309);

2. Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan (Form 310);

3. Penyebab Pengaduan (Form 311);

4. Publikasi Negatif (Form 312); dan

5. Penyelesaian Sengketa (Form 313).

PENJELASAN ...

123

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.8

PENJELASAN PENGISIAN FIELD ATAU KOLOM

Tata Cara Penulisan Character dan Numerik

Pengisian setiap field pada laporan ini diantaranya menggunakan

character atau numerik dengan kaidah penulisan berikut:

1. Character

Penulisan dimulai dari sisi kiri, dan apabila dikosongkan diisi spasi

sebanyak jumlah panjang field.

2. Numerik

Penulisan angka di depan desimal diisi dari sisi kanan, dan apabila

tersisa di depan diisi dengan 0 sepanjang field. Penulisan angka di

belakang desimal diisi dari sisi kiri, dan apabila tersisa di belakang

diisi dengan 0 sepanjang field. Contoh numerik prosentase sebanyak

8 (delapan) digit, yang terdiri dari 3 (tiga) digit awal merupakan angka

di depan desimal dan 5 (lima) digit di belakang merupakan angka di

belakang desimal, maka suku bunga 2,25% (dua koma dua puluh

lima persen) harus ditulis dengan 00225000. Contoh lain numerik

sebanyak 9 (sembilan) digit maka USD1000 harus ditulis dengan

000001000.

Tata Cara Pengisian Field Header

Pengisian field header adalah sebagai berikut:

1. Sandi Pelapor, diisi character sebanyak 9 (sembilan) digit sesuai

dengan sandi LSB (Lampiran Sandi Pelapor). Contoh: Lembaga

Keuangan Non Bank adalah PT Artajasa Pembayaran Elektronis,

maka LSB tersebut harus mengisi sandi dengan 777930000.

2. Jenis Periode Laporan, diisi character sebanyak 1 (satu) digit sesuai

dengan sandi jenis periode laporan sebagai berikut:

Q: Quarterly (Triwulanan); dan

M: Monthly (Bulanan)

3. Periode Data Laporan, diisi 8 (delapan) digit periode data laporan

dengan format yyyymmdd. Mekanisme pengisian sebagai berikut:

Apabila ...

124

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.9

Apabila kolom jenis laporan berisi Q untuk 4 (empat) digit

pertama yyyy, 2 (dua) digit selanjutnya diisi 01, 04, 07, atau 10,

2 (dua) digit terakhir diisi 01. Selain itu ditolak.

Apabila kolom jenis laporan berisi M untuk 4 (empat) digit

pertama yyyy, 2 (dua) digit selanjutnya diisi 01, 02, 03, 04, 05,

06, 07, 08, 09, 10, 11, atau 12, 2 (dua) digit terakhir diisi 01.

Selain itu ditolak.

4. Jenis Laporan, diisi character sebanyak 1 (satu) digit sesuai dengan

daftar sandi jenis laporan. Khusus untuk LSBU diisi “A”.

5. No. Form, diisi character sebanyak 4 (empat) digit sesuai dengan

nomor form yang bersangkutan, contoh: Form 301 diisi 0301.

6. Jumlah Record Isi, diisi numerik sebanyak 9 (sembilan) digit yaitu

sesuai dengan jumlah record isi yang dilaporkan. Field ini akan terisi

secara otomatis oleh sistem pada Pelapor.

Informasi ...

125

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.10

Informasi Pokok Pelapor Laporan LSBU*

Nama Pelapor :

Sandi Pelapor :

Alamat :

Nama Kota :

Penanggung jawab Laporan

a. Nama :

b. Nomor Telepon :

c. Nomor Faks :

d. E-mail :

* Disediakan melalui Sistem LSBU

Form 301 ...

126

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.11


Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan

Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money)

Form 301:

Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit

Form ini diisi oleh Penerbit Kartu Kredit (Credit Card). Kartu Kredit

adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi

pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana

kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh

Acquirer atau Penerbit, dan Pemegang kartu berkewajiban untuk

melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan

pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran

secara angsuran.

1. Prinsipal dan Private Label

Prinsipal adalah bank atau LSB yang bertanggung jawab atas

pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang

berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer, dalam transaksi APMK

yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian

tertulis.

Field ini diisi dengan character sebanyak 3 (tiga) digit berdasarkan

nama Prinsipal dan Private Label yang digunakan. Pengisian data

berdasarkan sandi sebagai berikut :

Nama Prinsipal dan/atau Private Label Sandi

a. Visa 110

b. Master Card 120

c. JCB 140

d. Amex 150

e. CUP 160

f. Prinsipal Lainnya 390

Prinsipal lainnya adalah prinsipal selain tersebut dalam huruf a

sampai dengan huruf e.

g. Private Label 690

Private ...

127

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.12

Private label adalah Kartu Kredit yang hanya dapat digunakan pada

sistem dan jaringan Penerbit sendiri atau dengan kata lain

transaksinya hanya bersifat on us.

2. Keterangan

Apabila field Prinsipal dan Private Label diisi dengan sandi “390” atau

“690”, field keterangan digunakan untuk menjelaskan nama Prinsipal

lainnya atau nama Private Label. Untuk nama Prinsipal lainnya diisi

dengan nama lembaga yang memiliki sistem dan jaringan yang

digunakan. Dan untuk Private Label diisi dengan nama lembaga yang

menerbitkan kartu tersebut.

Field ini diisi dengan character sebanyak 45 (empat puluh lima) digit.

3. Jumlah Kartu

Jumlah Kartu Kredit baik kartu utama (basic card) maupun kartu

tambahan (supplementary card) pada akhir periode laporan, termasuk

Kartu Kredit yang diblokir sementara (temporary blocked) dan kartu

baru (new card approved).

Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit.

Contoh:

Jumlah kartu beredar pada tanggal 30 September 2013 adalah

sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kartu utama dan 10.000 (sepuluh

ribu) kartu tambahan, maka untuk pelaporan jumlah kartu pada

periode laporan bulan Oktober 2013 adalah sebanyak 60.000 (enam

puluh ribu) kartu.

4. Kartu Baru (New Card Approved)

Total jumlah kartu utama dan kartu tambahan yang disetujui selama

periode laporan, tidak termasuk penggantian kartu (misalnya karena

kartu hilang, kartu expired, dan lain sebagainya).


Contoh:

Jumlah kartu yang disetujui dan telah diaktivasi selama bulan

September 2013 adalah sebanyak 1000 (seribu) kartu utama dan 500

(lima ratus) kartu tambahan, maka untuk pelaporan kartu baru pada

periode ...

128

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.13

periode laporan bulan Oktober 2013 (paling lambat penyampaian

tanggal 15 Oktober 2013) adalah sebanyak 1500 (seribu lima ratus)

kartu.

5. Kartu yang Ditutup

Total jumlah kartu utama maupun kartu tambahan yang ditutup

secara permanen, baik atas permintaan sendiri maupun ditutup oleh

Penerbit selama periode laporan.


Contoh:

Jumlah kartu yang ditutup selama bulan September 2013 adalah

sebanyak 500 (lima ratus) kartu utama dan 100 (seratus) kartu

tambahan, maka untuk pelaporan kartu yang ditutup pada periode

laporan bulan Oktober 2013 adalah sebanyak 600 (enam ratus)

kartu.

Untuk jumlah kartu pada bulan September 2013 adalah posisi

jumlah kartu pada bulan Agustus 2013 ditambah kartu baru pada

bulan Agustus 2013 dikurangi dengan kartu yang ditutup pada bulan

Agustus 2013.

6. Jumlah Account

Total jumlah pemegang kartu berdasarkan Customer Information File

(CIF).

Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit dan

setiap jenis kartu diisi dengan jumlah account yang sama.

Contoh:

Jumlah account pada penerbit A yang bekerjasama dengan 3 (tiga)

Prinsipal, dan memiliki 100 (seratus) nasabah Pemegang Kartu

Kredit. Sebanyak 70 (tujuh puluh) nasabah memiliki 3 (tiga) jenis

Kartu Kredit yaitu kartu dengan sandi Prinsipal 110, 120, dan 140

sedangkan sisanya (30 nasabah) hanya memiliki 2 (dua) jenis Kartu

Kredit yaitu kartu dengan sandi Prinsipal 110 dan 120. Field jumlah

account diisi dengan angka 100 pada setiap Prinsipal yang

dilaporkan.

Cara ...

129

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.14

Cara pengisian dalam Form 301:

Sandi Prinsipal Jumlah Kartu Jumlah Account

110 100 100

120 100 100

140 70 100

Total 270 100

7. Jumlah Kartu Berdasarkan Status

a. Kartu Utama

Jumlah Kartu Kredit utama (kartu yang dimiliki oleh Pemegang

Kartu yang bertanggung jawab atas semua kewajiban yang

timbul atas penggunaan kartu) pada akhir periode laporan

(termasuk Kartu Kredit yang diblokir sementara).


b. Kartu Tambahan

Jumlah Kartu Kredit tambahan (kartu yang diberikan kepada

Pemegang Kartu utama namun dimanfaatkan oleh orang lain

yang identitasnya tercantum pada kartu tersebut dimana

kewajiban yang timbul atas penggunaan kartu tersebut menjadi

tanggung jawab Pemegang Kartu utama) pada akhir periode

laporan (termasuk Kartu Kredit yang diblokir sementara).


8. Jumlah Kartu Berdasarkan Per Credit Limit

- 0 – 5 jt

Jumlah Kartu Kredit utama dan tambahan dengan limit kredit

antara 0 – 5 juta rupiah pada akhir periode laporan (termasuk

Kartu Kredit yang diblokir sementara).


- >5 – 10 jt


antara >5 – 10 juta rupiah pada akhir periode laporan (termasuk



>10 - 25 jt ...

130

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.15

- >10 – 25 jt


antara >10 – 25 juta rupiah pada akhir periode laporan



- >25 – 50 jt





- >50 – 100 jt





- >100 jt


antara >100 juta rupiah pada akhir periode laporan (termasuk



Total jumlah kartu per kredit limit harus sama dengan jumlah

kartu yang dilaporkan.

Informasi Suku Bunga dan Biaya: Nilai minimum dan maksimum

yang dibebankan kepada customer.

9. Interest Rate Retail Bulanan

Interest rate retail bulanan adalah besarnya suku bunga bulanan

yang dikenakan kepada nasabah untuk transaksi ritel atau

pembelanjaan yang dilakukan di Merchant apabila Pemegang Kartu

tidak melunasi seluruh tagihan pada waktu jatuh tempo secara

sekaligus (pembayaran dilakukan dengan cara diangsur).

- Nilai Minimum

Nilai persentase minimum interest rate retail bulanan.

Field ...

131

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.16

Field ini diisi dengan numerik sebanyak 5 (lima) digit (format

persentase).

- Nilai Maksimum

Nilai persentase maksimum interest rate retail bulanan.


persentase).

10. Interest Rate Cash Advance Bulanan

Interest rate cash advance bulanan adalah besarnya suku bunga

bulanan yang dikenakan kepada nasabah untuk transaksi penarikan

tunai yang dilakukan apabila Pemegang Kartu tidak melunasi

seluruh tagihan pada waktu jatuh tempo secara sekaligus

(pembayaran dilakukan dengan cara diangsur).

- Nilai Minimum

Nilai persentase minimum interest rate cash advance bulanan.


persentase).

- Nilai Maksimum

Nilai persentase maksimum interest rate cash advance bulanan.


persentase).

11. Late Fee

Late fee adalah besarnya nilai denda yang dikenakan kepada masing-

masing pemegang kartu apabila pembayaran dilakukan setelah

tanggal jatuh tempo tagihan.

- Nilai Minimum

Nilai minimum late fee.

Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit.

- Nilai Maksimum

Nilai maksimum late fee.

Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 digit.

Contoh:

Biaya keterlambatan pembayaran untuk Kartu Kredit Silver adalah

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Kartu Kredit Gold

adalah ...

132

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.17

adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan untuk Kartu

Kredit Platinum adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Maka

nilai minimum late fee diisi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

rupiah) dan nilai maksimum late fee diisi sebesar Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Dalam hal nilai minimum/maksimum late fee masih dalam bentuk

persentase, maka nilai yang dilaporkan dihitung dari nilai tertinggi

tagihan yang mengalami late fee selama periode pelaporan X

persentase (%) late fee yang ditetapkan oleh Bank.

Contoh:

Jika terdapat 100 (seratus) Pemegang Kartu yang terkena late fee,

dimana nilai tagihan yang tertinggi adalah Rp5.000.000,00 (lima juta

rupiah) maka yang dilaporkan adalah nilai tertinggi dari pemegang

kartu tersebut dikalikan persentase (%), misalnya 3% (tiga persen).

Jadi nilai yang dilaporkan adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh

ribu rupiah).

12. Over Limit Fee

Over limit fee adalah besarnya nilai denda dalam rupiah dan dalam

persentase yang dikenakan kepada masing-masing Pemegang Kartu

apabila penggunaan Kartu Kredit baik untuk pembelanjaan di

merchant maupun penarikan tunai melebihi limit yang telah

ditetapkan.

- Nilai Minimum

Nilai minimum denda (dalam rupiah) untuk transaksi over limit.


- Nilai Maksimum

Nilai maksimum denda untuk transaksi over limit.


Contoh:

Nilai minimum denda (dalam rupiah) adalah Rp50.000,00 (lima puluh

ribu rupiah) maka dicantumkan 50000, dan jika nilai maksimum

denda adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dituliskan

200000.

Dalam ...

133

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.18

Dalam hal nilai minimum/maksimum over limit fee masih dalam

bentuk persentase, maka nilai yang dilaporkan dihitung dari nilai

tertinggi tagihan yang mengalami over limit fee selama periode

pelaporan X persentase (%) over limit fee yang ditetapkan oleh Bank.

Contoh:

Jika terdapat 100 (seratus) Pemegang Kartu yang terkena over limit

fee, maka yang dilaporkan adalah nilai dari tagihan tertinggi, yaitu

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikalikan persentase

(%), misalnya 5% (lima persen), maka yang dilaporkan Rp500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

13. Annual Fee

Annual fee adalah besarnya iuran tahunan yang dikenakan oleh

Penerbit kepada masing-masing Pemegang Kartu.

- Nilai Minimum

Nilai minimum annual fee.


- Nilai Maksimum

Nilai maksimum annual fee.


Contoh:

Annual fee untuk Kartu Kredit Silver adalah Rp150.000,00, (seratus

lima puluh ribu rupiah) untuk Kartu Kredit Gold adalah

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Kartu Kredit

Platinum adalah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Maka nilai

minimum annual fee diisi 150000 dan nilai maksimum annual fee

diisi 600000. Dalam hal Penerbit mengenakan iuran secara bulanan

maka nilai iuran bulanan dikalikan 12 (dua belas) bulan.

14. Biaya Cash Advance

Biaya cash advance adalah besarnya biaya dalam rupiah dan dalam

persentase yang dikenakan kepada masing-masing Pemegang Kartu

untuk penarikan tunai yang dilakukan.

- Nilai ...

134

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.19

- Nilai Minimum

Nilai minimum (dalam rupiah) yang dibebankan untuk transaksi

cash advance/penarikan tunai yang dilakukan.


- Nilai Maksimum Dalam Persen

Nilai persentase maksimum suku bunga yang dikenakan untuk

transaksi cash advance/penarikan tunai yang dilakukan.


persentase).

Contoh:

Biaya cash advance untuk Kartu Kredit Silver adalah Rp40.000,00

(empat puluh ribu rupiah) atau 6% (enam persen) dari jumlah yang

ditarik, untuk Kartu Kredit Gold adalah Rp60.000,00 (enam puluh

ribu rupiah) atau 7% (tujuh persen) dari jumlah yang ditarik dan

untuk Kartu Kredit Platinum adalah Rp100.000,00 (seratus ribu

rupiah) atau 8% (delapan persen) dari jumlah yang ditarik. Maka nilai

minimum biaya cash advance diisi sebesar Rp40.000,00 (empat

puluh ribu rupiah) dan nilai maksimum biaya cash advance diisi

sebesar 8% (delapan persen).

Informasi Kolektibilitas

15. First Payment Default

Jumlah kartu utama baru yang mengalami payment default (tidak

melakukan pembayaran) atas tagihan pada billing statement pertama

dan total nilai payment default tersebut selama periode laporan.

- Jumlah Account

Jumlah kartu utama yang mengalami first payment default.


- Nominal

Nilai first payment default. Field ini diisi dengan numerik

sebanyak 15 (lima belas) digit.

16. Hapus Buku/Write Off

Jumlah kartu utama dan nilai tagihan yang dihapus buku oleh


- Jumlah ...

135

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.20

- Jumlah Account

Jumlah kartu utama yang tagihannya dihapus buku.


- Nominal

Nilai tagihan yang dihapus buku.


17. Recovery

Jumlah kartu utama dan nilai tagihan yang telah dihapus buku

namun dapat dibayar kembali oleh Pemegang Kartu selama periode

laporan.

- Jumlah Account

Jumlah kartu utama yang di-recovery.


- Nominal

Nilai tagihan yang di-recovery.


18. Hapus Tagih

Jumlah kartu utama dan nilai tagihan yang dihapus tagih oleh


- Jumlah Account

Jumlah kartu utama yang tagihannya dihapus tagih.


- Nominal

Nilai tagihan yang dihapus tagih.


Informasi terkait Bucket Receivables

19. Nominal Outstanding

Besarnya nilai kewajiban yang belum dipenuhi oleh Pemegang Kartu

atas penggunaan Kartu Kredit (tidak termasuk bunga dan biaya lain)

pada akhir periode laporan.

- Current ...

136

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.21

- Current

Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang masih

lancar (termasuk current past due)


- X days

Nominal outstanding dari kelompok Pemegang Kartu yang

menunggak hingga 30 hari.


- 30 DPD


menunggak antara 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60

(enam puluh) hari.


- 60 DPD


menunggak antara 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90

(sembilan puluh) hari.


- 90 DPD


menunggak antara 91 (sembilan puluh satu) hari sampai dengan

120 (seratus dua puluh) hari.


- 120 DPD


menunggak antara 121 (seratus dua puluh satu) hari sampai

dengan 150 (seratus lima puluh) hari.


- 150 DPD


menunggak antara 151 (seratus lima puluh satu) hari sampai

dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.


- 180 DPD ...

137

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.22

- 180 DPD


menunggak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.


20. Account Outstanding (disamakan dengan nominal outstanding)

Jumlah kartu utama/basic cardholder yang belum memenuhi

kewajibannya sebagai akibat dari penggunaan Kartu Kredit pada

akhir periode laporan.

- Current

Jumlah account outstanding yang belum jatuh tempo.


- X days

Jumlah account outstanding yang telah melewati masa jatuh

tempo pemenuhan kewajibannya hingga 30 (tiga puluh) hari.


- 30 DPD


tempo pemenuhan kewajibannya dengan periode antara 31 (tiga

puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari.


- 60 DPD


tempo pemenuhan kewajibannya dengan periode antara 61

(enam puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.


- 90 DPD



(sembilan puluh satu) hari sampai dengan 120 (seratus dua

puluh) hari.


- 120 DPD



seratus ...

138

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.23

(seratus dua puluh satu) hari sampai dengan 150 (seratus lima

puluh) hari.


- 150 DPD



(seratus lima puluh satu) hari sampai dengan 180 (seratus

delapan puluh) hari.


- 180 DPD


tempo pemenuhan kewajibannya dengan periode lebih dari 180

(seratus delapan puluh) hari.


21. Volume Transaksi

a. Transaksi Tunai

Jumlah frekuensi penggunaan Kartu Kredit untuk transaksi

penarikan tunai selama periode laporan.

- Transaksi Internasional

Jumlah frekuensi transaksi tunai yang dilakukan di luar

wilayah Indonesia selama periode laporan.


- Transaksi Domestik

Jumlah frekuensi transaksi tunai yang dilakukan di dalam

wilayah Indonesia.


b. Transaksi Belanja

Jumlah frekuensi penggunaan Kartu Kredit untuk transaksi

belanja selama periode laporan.


Jumlah frekuensi transaksi ritel/belanja yang dilakukan di

luar wilayah Indonesia, termasuk pembelanjaan yang

dilakukan pada Merchant yang berada di luar wilayah

Indonesia ...

139

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.24

Indonesia (misalnya pembelanjaan melalui online store yang

berkedudukan di luar negeri) selama periode laporan.



Jumlah frekuensi transaksi ritel/belanja yang dilakukan di

dalam wilayah Indonesia.


22. Nilai Transaksi

a. Transaksi Tunai

Nilai transaksi penarikan tunai dengan menggunakan Kartu

Kredit selama periode laporan.


Nilai transaksi tunai yang dilakukan di luar wilayah

Indonesia selama periode laporan.



Nilai transaksi tunai yang dilakukan di dalam wilayah

Indonesia.


b. Transaksi Belanja

Nilai transaksi ritel/belanja dengan menggunakan Kartu Kredit

selama periode laporan.


Nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di luar wilayah

Indonesia, termasuk pembelanjaan yang dilakukan pada

merchant yang berada di luar wilayah Indonesia (misalnya

pembelanjaan melalui online store yang berkedudukan di

luar negeri).



Nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di dalam wilayah

Indonesia.


23. Revolving ...

140

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.25

23. Revolving Rate

Persentase dari jumlah Pemegang Kartu utama yang masuk kedalam

kriteria revolving dibandingkan dengan jumlah Pemegang Kartu

utama secara keseluruhan. Kriteria revolving disesuaikan dengan

ketentuan yang berlaku pada masing-masing Penerbit Kartu Kredit.


persentase).

LAPORAN ...

141

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.26

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG

ELEKTRONIK (Electronic Money)

LAPORAN BULANAN PENERBIT KARTU KREDIT Form 301

Sandi Pelapor Jenis Periode Laporan

Principle

dan

Private

Label

Keterangan Jumlah

Kartu

Kartu

Baru

Kartu

yang

Ditutup

Jumlah

Account

Jumlah Kartu

Kredit

Berdasarkan

Status

Kredit Limit Interest Rate Retail Interest Rate Cash Advance Late Fee

Kartu

Utama

Kartu

Tamb

ahan

0 - 5

Juta

> 5 -

10 Juta

> 10 -

25 Juta

> 25 -

50 Juta

> 50 -

100

Juta

> 100

Juta Nilai

Minimum

Nilai

Maksimum

Nilai

Minimum

Nilai

Maksimum

Nilai

Minimum

Nilai

Maksimum

Periode Data Laporan Jenis Laporan

Over Limit Annual Fee Biaya Cash Advance First Payment

Default

Hapus Buku/Write

Off Recovery Hapus Tagih

Nilai

Minimum

Nilai

Maksimum

Nilai

Minimum

Nilai

Maksimum

Nilai

Minimum

Nilai

Maksimum

Jumlah

Account Nominal

Jumlah

Account Nominal

Jumlah

Account Nominal

Jumlah

Account Nominal

No Form ...

142

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.27

No Form Jumlah Record Isi

Bucket Receivables Volume Transaksi

Tunai

Volume Transaksi

Belanja Nilai Transaksi Tunai Nilai Transaksi Belanja

Revolving

Rate

Nominal Outstanding Account Outstanding

Transaksi

Internasional

Transaksi

Domestik

Transaksi

Internasional

Transaksi

Domestik

Transaksi

Internasional

Transaksi

Domestik

Transaksi

Internasional

Transaksi

Domestik Cu

rre

nt

X

Days

30

DPD

60

DPD

90

DPD

120

DPD

150

DPD

180

DPD Current

X

Days

30

DPD

60

DPD

90

DPD

120

DPD

150

DPD

180

DPD

Form 302 ...

143

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.28

Form 302:

Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit

Form ini diisi oleh Penerbit Kartu ATM, Kartu Debet dan Uang

Elektronik (Electronic Money). Kartu ATM adalah APMK yang dapat

digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan

dana dimana kewajiban Pemegang Kartu dipenuhi seketika dengan

mengurangi secara langsung simpanan Pemegang Kartu pada Bank atau

LSB yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi,

termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban Pemegang Kartu

dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan

Pemegang Kartu pada Bank atau LSB yang berwenang untuk

menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh

Pemegang kepada Penerbit;

b. nilai uang disimpan secara elektonik dalam suatu media seperti

server atau chip;

c. digunakan sebagai alat pembayaran kepada Pedagang yang bukan

merupakan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money) tersebut; dan

d. nilai Uang Elektronik (Electronic Money) yang disetor oleh Pemegang

dan dikelola oleh Penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai

perbankan.

1. Jenis Data

Diisi dengan character sebanyak 3 (tiga) karakter berdasarkan sandi

jenis data dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jenis Data Sandi Jenis Data

Jumlah kartu 001

Kartu baru 002

Kartu ...

144

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.29

Kartu yang ditutup 003

Jumlah kartu per Prinsipal, dibedakan menjadi:

Visa 110

Mastercard 120

JCB 140

Amex 150

Link 015

ATM Bersama 016

Prima 017

Alto 018

Private Label 048

Lainnya 049

Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) berdasarkan jenis media

penyimpan data Uang Elektronik (Electronic Money), dibedakan

menjadi:

Chip Based 051

Server Based 052

Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) berdasarkan bentuk Uang

Elektronik (Electronic Money), dibedakan menjadi:

Registered 056

Unregistered 057

Dana Float 070

Volume Transaksi, dibedakan menjadi:

Volume transaksi tunai internasional (interchange) 081

Volume transaksi tunai domestik (interchange) 082

Volume transaksi belanja internasional (interchange) 086

Volume transaksi belanja domestik (interchange) 087

Volume transaksi transfer interbank 091

Volume transaksi transfer antarbank 092

Volume transaksi transfer antar Uang Elektronik 093

Volume transaksi initial (pengisian pertama kali) 096

Volume transaksi reload/top up 097

Volume ...

145

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.30

Volume transaksi tarik tunai untuk Uang Elektronik 098

Volume transaksi reedem 099

Nilai Transaksi, dibedakan menjadi:

Nilai transaksi tunai internasional (interchange) 101

Nilai transaksi tunai domestik (interchange) 102

Nilai transaksi belanja internasional (interchange) 106

Nilai transaksi belanja domestik (interchange) 107

Nilai transaksi transfer interbank 111

Nilai transaksi transfer antarbank 112

Nilai transaksi transfer antar Uang Elektronik 113

Nilai transaksi initial (pengisian pertama kali) 116

Nilai transaksi reload/top up 117

Nilai transaksi tarik tunai untuk Uang Elektronik 118

Nilai transaksi reedem 119

Jumlah mesin ATM 121

Jumlah mesin reader Uang Elektronik 122

2. Data Kartu ATM

Diisi dengan numerik sebanyak 15 (lima belas) digit untuk data

terkait Kartu ATM yang dilaporkan. Dalam hal Penerbit tidak

memiliki produk Kartu ATM, field diisi dengan angka 0 sebanyak 15

(lima belas) digit.

3. Data Kartu ATM+Debet


terkait Kartu ATM+Debet yang dilaporkan. Dalam hal Penerbit tidak

memiliki produk Kartu ATM+Debet, field diisi dengan angka 0

sebanyak 15 (lima belas) digit.

4. Data Uang Elektronik (Electronic Money)


terkait Uang Elektronik (Electronic Money) yang dilaporkan. Dalam

hal Penerbit tidak memiliki produk Uang Elektronik (Electronic

Money), field diisi dengan angka 0 sebanyak 15 digit. Apabila Pelapor

menerbitkan ...

146

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.31

menerbitkan Uang Elektronik, dan mencantumkan nilai pada kolom

Uang Elektronik (Electronic Money) maka Pelapor tersebut harus

mengisi pada sandi 051+052 dan 056+057.

5. Keterangan Jenis Data

a. Jumlah Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money)

Jumlah kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang

diterbitkan pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi

untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet dan/atau Penerbit

Uang Elektronik (Electronic Money).


Contoh:

Jumlah kartu beredar pada tanggal 28 September 2013 adalah

sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) Kartu ATM, 100.000 (seratus

ribu) Kartu ATM+Debet, dan 10.000 (sepuluh ribu) Uang

Elektronik (Electronic Money), maka untuk pelaporan jumlah

kartu pada periode laporan bulan Oktober 2013, adalah Kartu

ATM sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) kartu, Kartu ATM+Debet

sebanyak 100.000 (seratus ribu) kartu dan Uang Elektronik

(Electronic Money) sebanyak 10.000 (sepuluh ribu).

b. Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) Baru

Total jumlah kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang

diterbitkan selama periode laporan (khusus untuk Kartu ATM

dan Kartu ATM+Debet, kartu baru tidak termasuk penggantian

kartu, misalnya karena kartu hilang, lupa PIN, kartu yang habis

masa berlakunya, dan sebagainya). Field ini wajib diisi untuk

Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang

Elektronik (Electronic Money).


Contoh:

Jumlah Kartu ATM yang diterbitkan pada tanggal 28 September

2013 adalah sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) Kartu ATM dimana

1000 (seribu) kartu diantaranya diterbitkan untuk mengganti

kartu nasabah yang hilang/rusak dan 2000 (dua ribu) kartu

diterbitkan untuk mengganti Kartu ATM yang sudah habis masa

berlakunya ...

147

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.32

berlakunya. Untuk pelaporan jumlah kartu baru pada periode

laporan bulan Oktober 2013 adalah Kartu ATM baru sebanyak

7000 (tujuh ribu) kartu, karena 3000 (tiga ribu) kartu yang

diterbitkan merupakan kartu pengganti.

c. Kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang ditutup

Total jumlah kartu dan Uang Elektronik (Electronic Money) yang

ditutup secara permanen, baik atas permintaan sendiri maupun

ditutup oleh Penerbit selama periode laporan. Field ini wajib diisi

untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau

Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money).


Contoh:

Jumlah kartu yang ditutup selama bulan September 2013

adalah sebanyak 500 (lima ratus) kartu maka untuk pelaporan

kartu yang ditutup pada periode laporan bulan Oktober 2013

adalah sebanyak 500 (lima ratus) kartu.

Untuk jumlah kartu pada bulan September 2013 adalah posisi

jumlah kartu pada bulan Agustus 2013 ditambah kartu baru

pada bulan Agustus 2013 dikurangi dengan kartu yang ditutup

pada bulan Agustus 2013.

d. Per Prinsipal

Prinsipal adalah Bank atau LSB yang bertanggung jawab atas

pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik

yang berperan sebagai Penerbit dan/atau Acquirer, dalam

transaksi APMK yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan

atas suatu perjanjian tertulis.

Visa

Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Visa pada akhir

periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM,

Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic

Money).


Mastercard ...

148

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.33

Mastercard

Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Master pada akhir

periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM,

Kartu ATM+Debet dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic

Money).


JCB

Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan JCB pada akhir



Money).


Amex

Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan AMEX pada akhir



Money).


Link

Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Link pada akhir



Money).


ATM Bersama

Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan ATM Bersama

pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit

Kartu ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang



Prima

Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Prima pada akhir



Money).

Field ...

149

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.34


Alto

Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan Alto pada akhir



Money).


Private Label

Jumlah kartu yang hanya dapat digunakan pada sistem dan

jaringan penerbit sendiri serta transaksinya bersifat on us pada

akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu

ATM, Kartu ATM+Debet, dan/atau Penerbit Uang Elektronik

(Electronic Money).


Lainnya

Jumlah kartu yang tergabung dalam jaringan lainnya (selain

prinsipal tersebut di atas) pada akhir periode laporan. Field ini

wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM, Kartu ATM+Debet,

dan/atau Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money).


e. Bentuk Media Penyimpan Data Uang Elektronik (Electronic

Money)

Chip Based

Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) yang menggunakan

media penyimpan data berbentuk chip sebagai media

penyimpanan nilai Uang Elektronik (Electronic Money) pada

akhir periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang



Server Based

Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) yang menggunakan

media penyimpan data dalam bentuk server atau media

komputer lainnya yang dikelola oleh Penerbit sebagai media

penyimpan nilai Uang Elektronik (Electronic Money) pada akhir

periode ...

150

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.35

periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang



Jumlah total Uang Elektronik (Electronic Money) harus sama

dengan jumlah chip based ditambah server based.

f. Jenis Uang Elektronik (Electronic Money)

Registered

Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) yang data identitas

pemegangnya terdaftar dan dikelola oleh Penerbit pada akhir

periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang



Unregistered

Jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) yang data identitas

pemegangnya tidak terdaftar di Penerbit pada akhir periode

Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik

(Electronic Money).



dengan jumlah registered ditambah unregistered based.

g. Dana Float

Posisi nilai Uang Elektronik (Electronic Money) yang dikelola oleh

Penerbit yang berasal dari penerbitan dan/atau pengisian ulang

Uang Elektronik (Electronic Money) yang masih merupakan

kewajiban Penerbit kepada Pemegang dan/atau Pedagang pada

akhir periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang



h. Volume Transaksi

Jumlah frekuensi penggunaan kartu dan Uang Elektronik

(Electronic Money) selama periode Laporan.

Transaksi ...

151

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.36

Transaksi Tunai Internasional

Total volume transaksi penarikan tunai yang dilakukan di luar

wilayah Indonesia selama periode Laporan. Field ini wajib diisi

untuk Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet.

Field ini diisi dengan numerik sebanyak 15 digit.

Transaksi Tunai Domestik

Total volume transaksi penarikan tunai yang dilakukan di




Transaksi Belanja Internasional

Total volume transaksi ritel/belanja yang dilakukan di luar

wilayah Indonesia, termasuk pembelanjaan yang dilakukan pada


pembelanjaan melalui online store yang berkedudukan di luar

negeri) selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk

Penerbit Kartu ATM+Debet dan Uang Elektronik (Electronic

Money).


Transaksi Belanja Domestik

Total volume transaksi ritel/belanja yang dilakukan di wilayah

Indonesia selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk


Money).


Transaksi Transfer Intrabank

Total volume transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke

rekening lainnya dalam satu bank, termasuk pembayaran

kepada pihak ketiga seperti pembayaran tagihan telepon, listrik,

dan lain-lain selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk

Penerbit Kartu ATM dan/atau Kartu ATM+Debet.


Transaksi Transfer Antarbank

Total volume transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke

rekening lainnya antar bank termasuk pembayaran kepada

pihak ...

152

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.37

pihak ketiga seperti pembayaran tagihan telepon, listrik, dan

lain-lain selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk



Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik (Electronic Money)

Total volume transaksi pemindahan dana antar Pemegang Uang

Elektronik (Electronic Money) selama periode Laporan. Field ini

wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money).


Initial (isi pertama kali)

Total volume transaksi pengisian dana untuk pertama kali pada

Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode Laporan. Field

ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money).


Reload (Top Up)

Total volume transaksi pengisian ulang dana pada Uang

Elektronik (Electronic Money) selama periode Laporan. Field ini



Tarik tunai

Total volume transaksi penarikan dana secara tunai yang

tersimpan pada Uang Elektronik (Electronic Money) yang

dilakukan selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk

Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money) dengan jenis

registered dan Penerbit telah mendapat izin sebagai

Penyelenggara KUPU.


Redeem

Total volume transaksi penarikan seluruh dana pada Uang

Elektronik (Electronic Money) secara tunai dengan tujuan untuk

mengakhiri pengunaan Uang Elektronik (Electronic Money)

selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang



i. Nilai ...

153

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.38

i. Nilai Transaksi

Nominal penggunaan kartu dan/atau Uang Elektronik (Electronic

Money) selama periode Laporan.

Transaksi Tunai Internasional

Total nilai transaksi penarikan tunai yang dilakukan di luar




Transaksi Tunai Domestik

Total nilai transaksi penarikan tunai yang dilakukan di wilayah




Transaksi Belanja Internasional

Total nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di luar wilayah

Indonesia, termasuk pembelanjaan yang dilakukan pada


pembelanjaan melalui online store yang berkedudukan di luar

negeri) selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk


Money).


Transaksi Belanja Domestik

Total nilai transaksi ritel/belanja yang dilakukan di wilayah



Money).


Transaksi Transfer Intrabank

Total nilai transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke

rekening lainnya dalam satu bank, termasuk pembayaran

kepada pihak ketiga seperti pembayaran tagihan telepon, listrik,

dan lain-lain selama periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk



Transaksi ...

154

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.39

Transaksi Transfer Antarbank

Total nilai transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke

rekening lainnya antar bank, termasuk pembayaran kepada

pihak ketiga seperti pembayaran telepon, listrik, dll selama

periode Laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Kartu ATM

dan/atau Kartu ATM+Debet.


Transaksi Transfer Antar Uang Elektronik (Electronic Money)

Total nilai transaksi pemindahan dana antar Pemegang Uang

Elektronik (Electronic Money) selama periode laporan. Field ini



Initial (isi pertama kali)

Total nilai transaksi pengisian dana untuk pertama kali pada

Uang Elektronik (Electronic Money) selama periode laporan. Field

ini wajib diisi untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money).


Reload (Top Up)

Total nilai transaksi pengisian ulang dana pada Uang Elektronik

(Electronic Money) selama periode laporan. Field ini wajib diisi

untuk Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money).


Tarik Tunai

Total nilai transaksi penarikan dana secara tunai yang

tersimpan pada Uang Elektronik (Electronic Money) yang

dilakukan selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk

Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money) dengan jenis

registered dan Penerbit telah mendapat izin sebagai

Penyelenggara KUPU.


Redeem

Total nilai transaksi penarikan seluruh dana pada Uang

Elektronik (Electronic Money) secara tunai dengan tujuan untuk

mengakhiri pengunaan Uang Elektronik (Electronic Money)

selama ...

155

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.40

selama periode laporan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit Uang



j. Jumlah Mesin ATM

Jumlah mesin yang digunakan untuk melakukan penarikan

tunai dari rekening dan/atau mengakses pelayanan lainnya,

seperti cek saldo, transfer dana, atau penerimaan setoran, baik

untuk mesin yang dimiliki sendiri maupun mesin yang disewa

dimana operasionalnya menjadi tanggung jawab yang

bersangkutan pada akhir periode laporan. Field ini wajib diisi



k. Jumlah Mesin Reader Uang Elektronik (Electronic Money)

Jumlah mesin yang digunakan untuk membaca data yang

tersimpan dalam instrumen Uang Elektronik (Electronic Money),

dan digunakan untuk keperluan melakukan transaksi

pembelanjaan, penarikan tunai maupun redeem pada akhir

periode laporan baik untuk mesin yang dimiliki sendiri maupun

mesin yang disewa dimana operasionalnya menjadi tanggung

jawab yang bersangkutan. Field ini wajib diisi untuk Penerbit

Uang Elektronik (Electronic Money).


LAPORAN ...

156

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.41

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN

MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

LAPORAN BULANAN PENERBIT SELAIN KARTU KREDIT Form 302

Sandi Pelapor

Jenis Periode Laporan

Periode Data Laporan

Jenis Laporan No Form Jumlah

Record Isi

Jenis Data Jenis Kartu

Kartu ATM Kartu ATM+Debet

Kartu Elektronik

(E-Money)

Form 303 ...

157

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.42

Form 303:

Laporan Bulanan Acquirer

Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan

kerjasama dengan Pedagang (merchant), yang dapat memproses data

APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money) yang diterbitkan oleh

pihak lain.

Form ini diisi oleh penyelenggara APMK yang berperan sebagai

Acquirer baik untuk Kartu Kredit, Kartu Debet, dan/atau Uang Elektronik

(Electronic Money).

1. Jenis Kartu

Diisi dengan character sebanyak 3 (tiga) digit berdasarkan sandi jenis

kartu sebagai berikut:

Jenis Kartu Sandi Jenis Kartu

a. Kartu Kredit 100

b. Kartu ATM+Debet 400

c. Uang Elektronik (Electronic Money) 500

2. Jenis Transaksi

Diisi dengan character sebanyak 2 (dua) digit berdasarkan sandi jenis

transaksi sebagai berikut:

Jenis Transaksi Sandi Jenis Transaksi

a. Internasional (interchange) 51

b. Domestik (interchange) 52

c. On Us (non interchange) 53

3. Volume Transaksi

Total jumlah transaksi yang dilakukan pada Point of Sale (POS) yang

dikelola oleh Acquirer selama periode laporan.


4. Nilai Transaksi

Total nominal transaksi yang dilakukan pada Point of Sale (POS) yang

dikelola oleh Acquirer selama periode laporan.


LAPORAN ...

158

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.43



LAPORAN BULANAN ACQUIRER Form 303

Sandi Pelapor Jenis Periode

Laporan

Periode Data

Laporan Jenis Laporan No Form

Jumlah

Record Isi

Jenis Kartu Jenis transaksi Transaksi

Volume Nilai

Form 304 ...

159

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.44

Form 304:

Laporan Bulanan Infrastruktur

Form ini diisi oleh penyelenggara APMK yang berperan sebagai Acquirer

Kartu Kredit, Kartu Debet, dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money).

1. Jenis Mesin

Mesin adalah alat yang dapat digunakan untuk memproses transaksi

APMK dan/atau Uang Elektronik (Electronic Money).


mesin sebagai berikut:

Jenis Mesin Sandi Jenis Mesin

a. Point of Sale Kartu Kredit 01

b. Point of Sale ATM dan Debet 02

c. Point of Sale Uang Elektronik 03

d. Point of Sale gabungan 09

2. Jumlah Mesin

Jumlah mesin milik sendiri maupun mesin yang disewa dimana

operasionalnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan pada

akhir periode laporan.


3. Jumlah Pedagang (merchant) yang Bekerjasama

Pedagang (merchant) adalah penjual barang dan/atau jasa yang

menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit

dan/atau Kartu Debet.

Field ini diisi dengan jumlah Pedagang (merchant) yang bekerjasama

pada akhir periode laporan. Perhitungan jumlah Pedagang (merchant)

berdasarkan pada jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS).


Contoh:

Bank A bekerjasama dengan PT B sebagai perusahaan yang

mengelola jaringan minimarket di Indonesia, adapun jumlah

minimarket yang tergabung dalam jaringan PT B sebanyak 100

(seratus) unit minimarket. Untuk pelaporan jumlah Pedagang

(merchant) ...

160

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.45

(merchant) yang bekerjasama dilaporkan sebanyak 1 (satu) sesuai

dengan jumlah PKS.

LAPORAN ... 161

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.46



LAPORAN BULANAN INFRASTRUKTUR Form 304


Laporan

Periode Data

Laporan

Jenis

Laporan

No

Form

Jumlah

Record Isi

Jenis Mesin Jumlah Mesin Jumlah Pedagang (merchant) yang Bekerjasama

Form 305 ...

162

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.47

Form 305:

Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian

Akhir (Settlement)

Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang

melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing

Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK.

Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain

Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian

akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit

dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi APMK berdasarkan hasil

perhitungan dari Penyelenggara Kliring.

Form ini diisi oleh penyelenggara APMK yang berperan sebagai

Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir.

1. Jenis Kartu


kartu sebagai berikut :


a. Kartu Kredit 100

b. Kartu ATM 300

c. Kartu ATM+Debet 400

d. Uang Elektronik 500

2. Jumlah Peserta

Jumlah Penerbit (Bank dan/atau LSB) yang tergabung dalam

jaringan yang dikelola pada akhir periode laporan.


3. Jenis Transaksi


transaksi sebagai berikut:

Jenis Transaksi Sandi Jenis Transaksi

a. Kartu internasional 21

b. Transaksi internasional untuk kartu domestik 22

c. Transaksi ...

163

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.48

c. Transaksi domestik untuk kartu domestik 24

4. Volume Transaksi

Total jumlah transaksi yang dilakukan oleh Penerbit yang tergabung

dalam jaringan yang dikelola selama periode laporan.


5. Nominal Transaksi

Total nilai transaksi yang dilakukan oleh Penerbit yang tergabung

dalam jaringan yang dikelola selama periode laporan.


6. Nominal Settlement

Total nilai yang menjadi hak atau kewajiban dari seluruh Penerbit

yang tergabung dalam jaringan yang dikelola selama periode laporan.

Field ini wajib diisi oleh Penyelenggara Penyelesaian Akhir

(settlement).


Contoh:

Bank A dan Bank B merupakan Penerbit Kartu ATM yang tergabung

sebagai anggota dalam jaringan yang dikelola oleh Prinsipal C, selama

periode laporan, nasabah Bank A melakukan transfer ke nasabah

Bank B sebanyak 200 (dua ratus) transaksi dengan nilai sebesar

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sebaliknya nasabah Bank

B melakukan transfer ke nasabah Bank A sebanyak 100 (seratus)

transaksi dengan nilai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah). Sehingga pada akhir periode tersebut, Bank A memiliki

kewajiban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada

Bank B.

Untuk pelaporan periode laporan tersebut, volume transaksi

dilaporkan sebanyak 300 (tiga ratus) transaksi dan nominal transaksi

dilaporkan sebanyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan nominal settlement dilaporkan (total nilai seluruh

kewajiban anggota yang harus dipenuhi) sebesar Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah).

LAPORAN ...

164

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.49

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN

DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN


LAPORAN TRIWULANAN PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU

PENYELESAIAN AKHIR (SETTLEMENT) Form 305

Sandi

Pelapor

Jenis Periode

Laporan

Periode Data

Laporan

Jenis

Laporan No Form

Jumlah Record

Isi

Jenis Kartu Jumlah Peserta Transaksi Nominal

Jenis Volume Nominal Settlement

Form 306 ...

165

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.50

Form 306:

Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money)

Form ini digunakan untuk melaporkan fraud yang terjadi pada

penyelenggaraan APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money) selama

periode laporan.

1. Jenis Kartu


kartu sebagai berikut:


a. Kartu Kredit 100

b. Kartu ATM 300

c. Kartu ATM+Debet 400

d. Uang Elektronik 500

e. Lainnya 999

2. Jenis Penyebab Fraud


penyebab fraud sebagai berikut:

Jenis Penyebab Fraud Sandi Jenis Penyebab Fraud

a. Kartu palsu 10

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu hasil penggandaan

(duplikasi) oleh pihak yang tidak berwenang atas kartu yang

dimiliki oleh Pemegang Kartu yang sah atau kartu yang belum

pernah diterbitkan Penerbit.

b. Kartu hilang dan/atau dicuri 20

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu asli yang hilang atau

dicuri oleh pihak yang tidak berwenang.

c. Kartu tidak diterima pemegang kartu 30

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu asli oleh pengguna

yang tidak berhak sebelum kartu diterima oleh Pemegang Kartu

sebenarnya.

d. Pencurian Identitas Fraud Aplikasi 40

Fraud ...

166

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.51

Fraud yang terjadi dari penggunaan kartu yang diperoleh melalui

pengunaan data pribadi milik orang lain atau data yang tidak

benar pada saat pengajuan aplikasi.

e. Transaksi tanpa menggunakan kartu/card not present 50

Fraud yang terjadi melalui penggunaan informasi yang ada

dalam kartu tanpa penggunaan kartu secara fisik misalnya

melalui telepon, surat, internet, dan alat elektronik lainnya oleh

pihak yang tidak berwenang.

f. Lainnya 99

Fraud yang terjadi selain huruf a sampai dengan e.

3. Fraud Volume (Actual Losses)

Total jumlah kasus yang telah terbukti sebagai fraud selama periode

laporan.


4. Fraud Nominal (Actual Losses)

Total nilai kerugian atas kasus yang telah terbukti sebagai fraud

selama periode laporan.


5. Fraud Volume (Potential Losses)

Total jumlah kasus yang berpotensi sebagai fraud atau belum

terbukti sebagai fraud (masih dalam kegiatan investigasi untuk

menetapkan kasus tersebut sebagai fraud atau bukan) selama

periode laporan.


6. Fraud Nominal (Potential Losses)

Total nilai kerugian yang berpotensi sebagai fraud atau belum

terbukti sebagai fraud (masih dalam kegiatan investigasi untuk

menetapkan kasus tersebut sebagai fraud atau bukan) selama

periode laporan.


Contoh: ...

167

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.52

Contoh:

- Bank A menerima laporan/pengaduan dari nasabah mengenai

kerugian yang dialami yaitu rekeningnya didebet sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan nasabah

tersebut merasa tidak melakukan transaksi tersebut (pengaduan

diterima pada tanggal 28 September 2013). Pengaduan nasabah

tersebut dicatat sebagai potential losses (baik volume kasus

maupun nominal) sebelum proses investigasi selesai dilakukan.

Adapun nilai potensi kerugian tersebut dilaporkan sebagai

potential losses oleh Bank A sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) dan volume potensi kerugian sebanyak 1 (satu)

kasus pada periode laporan (pelaporan untuk bulan September

2013 yang dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2013).

Dalam hal hasil investigasi belum selesai dilakukan, potensial

losses tersebut tidak perlu dilaporkan lagi pada periode

pelaporan berikutnya.

- Bank A menerima laporan/pengaduan dari nasabah mengenai

kerugian yang dialami yaitu rekeningnya didebet sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan nasabah

tersebut merasa tidak melakukan transaksi tersebut (pengaduan

diterima pada tanggal 24 September 2013). Berdasarkan hasil

investigasi, ditemukan bahwa fraud tersebut disebabkan oleh

kesalahan pihak internal Bank (pegawai Bank yang

bersangkutan). Proses investigasi selesai dilakukan pada tanggal

28 September 2013 dan pegawai yang bersangkutan bersedia

mengganti semua kerugian yang timbul, sebesar

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pelaporan yang

disampaikan adalah Nilai Actual Fraud sebesar Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) dan Volume Actual Fraud sebanyak 1

(satu) (pelaporan untuk bulan September 2013 yang dilaporkan

paling lambat tanggal 15 Oktober 2013).

LAPORAN ...

168

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.53


DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK

(ELECTRONIC MONEY)

LAPORAN BULANAN FRAUD APMK DAN UANG ELEKTRONIK

Form 306

Sandi

Pelapor

Jenis Periode

Laporan

Periode Data

Laporan

Jenis

Laporan No. Form

Jumlah

Record Isi

Jenis

Kartu

Jenis

Penyebab

Fraud

Actual Losses Potential Losses

Fraud Volume Fraud

Nominal

Fraud

Volume

Fraud

Nominal

Form 307 ...

169

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.54

Form 307

Laporan Bulanan Penerbit Kolektibiltas Kartu Kredit

Form ini digunakan untuk melaporkan kolektibiltas pada Kartu

Kredit dan wajib diisi oleh LSB yang menerbitkan Kartu Kredit.

1. Kualitas Aktiva Produktif

Diisi dengan numerik sebanyak 1 (satu) digit berdasarkan sandi

kualitas aktiva produktif. Sandi kualitas aktiva produktif adalah

sebagai berikut:

Jenis Kartu Sandi Kualitas Aktiva Produktif

a. Lancar 1

b. Kurang lancar 2

c. Dalam perhatian khusus 3

d. Diragukan 4

e. Macet 5

2. Jumlah Rekening

Total jumlah kartu utama yang termasuk dalam sandi kualitas pada

nomor 1.

Field ini diisi dengan numerik sebanyak 12 (dua belas) digit dan

setiap jenis kartu diisi dengan jumlah account yang sama.


3. Suku Bunga

Field ini dikosongkan sebanyak 6 (enam) character.

4. Plafond

Total maksimum kredit (credit limit) yang diberikan kepada Pemegang

Kartu.


5. Kelonggaran Tarik

Total nilai fasilitas kredit yang masih bisa direalisasikan oleh

Pemegang Kartu (plafond-baki debet).


6. Baki ...

170

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.55

6. Baki Debet Bulan Lalu

Field ini dikosongkan sebanyak 15 (lima belas) digit.

7. Baki Debet Bulan Laporan

Total nilai pokok kredit yang telah digunakan Pemegang Kartu pada

periode bulan lalu.


LAPORAN ...

171

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.56


DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK

(ELECTRONIC MONEY)

LAPORAN BULANAN PENERBIT KOLEKTIBILITAS KARTU KREDIT

Form 307

Sandi

Pelapor

Jenis

Periode

Laporan

Periode

Data

Laporan

Jenis Laporan No. Form Jumlah

Record Isi

Kualitas

Aktiva

Produktif

Jumlah

Rekening

Suku

Bunga Plafond

Kelonggaran

Tarik

Baki Debet

Bulan

Lalu

Bulan

Laporan

Form 309 ...

172

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.57


Laporan Triwulanan Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan

Nasabah Lembaga Selain Bank

Form 309:

Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan

1. Jenis Produk, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan

sandi jenis produk, yaitu:

1) ATM dan Kartu Debet 310

2) Kartu Kredit 320

3) Uang Elektronik 330

4) Direct Debet 340

5) Lainnya 399

Keterangan, diisi character sebanyak 35 (tiga puluh lima) digit

apabila field “Jenis Produk” berisi sandi jenis produk 399, selain

sandi jenis produk tersebut field keterangan dikosongkan.

2. Kategori Permasalahan, diisi numerik sebanyak 12 (dua belas) digit

sesuai dengan frekuensi permasalahan berdasarkan kuantitas

pengaduan yang diterima selama periode laporan. Pengisian

kuantitas pengaduan didasarkan pada inti permasalahan pengaduan

yang diajukan oleh nasabah, sehingga apabila pengaduan nasabah

menyangkut beberapa permasalahan yang saling terkait Pelapor

cukup mengisi kuantitas pengaduan yang menjadi pokok

permasalahan pada salah satu kategori permasalahan saja.

Contoh:

Apabila nasabah mengajukan pengaduan karena kenaikan suku

bunga kredit yang menyebabkan kenaikan jumlah tagihan, maka

Pelapor cukup mengisi pengaduan pada kategori permasalahan

„Bunga/Bagi Hasil/Margin Keuntungan‟

Kategori permasalahan meliputi:

a. Bunga/Bagi Hasil/Margin Keuntungan;

b. Denda/Penalti;

c. Biaya Administrasi/Provisi/Transaksi;

d. Kegagalan/Keterlambatan Transaksi;

e. Jumlah ...

173

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.58

e. Jumlah Tagihan/Saldo Rekening; dan

f. Lain-lain

3. Jumlah, diisi numerik sebanyak 15 (lima belas) digit yang

merupakan penjumlahan dari masing-masing kategori permasalahan

(angka 2).

Field Total, Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan (Form

309), Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan (Form 310),

sub field Pengaduan Yang Diterima Dalam Periode Pelaporan, dan

Penyebab Pengaduan (Form 311), harus memiliki nilai yang sama.

LAPORAN ...

174

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.59

LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH

LEMBAGA SELAIN BANK

(JENIS PRODUK DAN PERMASALAHAN YANG DIADUKAN)

FORM 309


Laporan Periode Data Laporan Jenis Laporan No Form Jumlah Record Isi

Jenis

Produk Keterangan

Kategori Permasalahan

Jumlah Bunga/Bagi Hasil/

Margin Keuntungan

Denda/

Penalti

Biaya

Administrasi/

Provisi Transaksi

Kegagalan/

Keterlambatan

Transaksi

Jumlah

Tagihan/

Saldo Rekening

Lain-lain

Form 310 ...

175

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.60

Form 310:

Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan

1. Periodisasi Pelaporan, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai

dengan sandi periodisasi pelaporan, yaitu:

a. Pengaduan yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya:

1) Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk) 101

2) Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) 102

3) Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) 103

4) Sedang dalam proses penyelesaian 104

b. Pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan

1) Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk) 201

2) Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) 202

3) Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) 203

4) Sedang dalam proses penyelesaian 204

Pengisian pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan

sebelumnya yaitu:

a. Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk)

(sandi 101)

b. Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk)

(sandi 102)

c. Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk)

(sandi 103)

d. Sedang dalam proses penyelesaian (sandi 104)

merupakan penyelesaian dari pengaduan yang diterima dalam

periode pelaporan sedang dalam proses penyelesaian (sandi 204)

pada periode sebelumnya.

Contoh:

- Laporan pengaduan selama triwulan Januari – Maret 2006

sebanyak 100 (seratus) pengaduan dilaporkan pada periode

laporan sebagai berikut:

Pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan

Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk) 201 = 25

Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) 202 = 27

Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) 203 = 05

Sedang dalam proses penyelesaian 204 = 43

- Laporan ...

176

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.61

- Laporan pengaduan selama triwulan April – Juni 2006 untuk

Pengaduan yang diterima pada periode pelaporan sebelumnya,

merupakan tindak lanjut dari pengaduan dari (sandi 204)

periode triwulan Januari – Maret 2006 yang berjumlah 43

(empat puluh tiga) pengaduan, misalnya sebagai berikut:

Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk) 101 = 18

Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) 102 = 15

Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) 103 = 02

Sedang dalam proses penyelesaian 104 = 08

2. Jumlah, diisi numerik sebanyak 12 (dua belas) digit dengan

frekuensi/kuantitatif pengaduan.

Field Total Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan

(Form 310) sub field Pengaduan Yang Diterima Dalam Periode

Pelaporan, Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan (Form

309), dan Penyebab Pengaduan (Form 311), harus memiliki nilai yang

sama.

LAPORAN ...

177

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.62



(PENGADUAN YANG DISELESAIKAN DALAM MASA LAPORAN)

FORM 310

Sandi

Pelapor

Jenis Periode

Laporan

Periode Data


Jumlah

Record Isi

Periodisasi Pelaporan Jumlah

Form 311 ...

178

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.63

Form 311:

Penyebab Pengaduan

1. Penyebab Pengaduan, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai

dengan sandi penyebab pengaduan, yaitu:

a. Pemahaman Karakteristik Produk oleh Nasabah 110

b. Informasi Produk Kurang Memadai 120

c. Gangguan/Kerusakan Perangkat dan Sistem Teknologi Informasi 130

d. Gangguan/Kerusakan ATM/Payment Point 140

e. Perubahan/Pemutusan Akad/Perjanjian/Kontrak 150

f. Kelalaian Nasabah 160

g. Kelalaian Bank 170

h. Tindak Pidana Perbankan 180

i. Lainnya 999


apabila field 1 “Penyebab Pengaduan” berisi sandi 999 (Lainnya),

selain itu field ini dikosongkan.


frekuensi/kuantitatif penyebab pengaduan.

Field Total Penyebab Pengaduan (Form 311), Jenis Produk dan

Permasalahan Yang Diadukan (Form 309), dan Pengaduan Yang

Diselesaikan Dalam Masa Laporan (Form 310) sub field Pengaduan

Yang Diterima Dalam Periode Pelaporan, harus memiliki nilai yang

sama.

LAPORAN ...

179

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.64



(PENYEBAB PENGADUAN)

FORM 311


Laporan

Periode Data


Penyebab Pengaduan Keterangan Jumlah

Form 312 ...

180

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.65

Form 312:

Publikasi Negatif

1. Jenis Publikasi, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai dengan

sandi jenis publikasi, yaitu:

a. Pengaduan Nasabah pada media massa 110

b. Artikel Media Cetak 120

c. Liputan Media Elektronis 130

d. Publikasi/tulisan di tempat umum 140

e. Lainnya 999


apabila field 1 “Jenis Publikasi” berisi sandi 999 (Lainnya), selain itu

field ini dikosongkan.


frekuensi/kuantitatif publikasi negatif.

LAPORAN ...

181

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.66

LAPORAN TRIWULANAN PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN

NASABAH LEMBAGA SELAIN BANK

(PUBLIKASI NEGATIF)

FORM 312


Laporan

Periode Data


Jenis Publikasi Keterangan Jumlah

Form 313 ...

182

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.67

Form 313:

Penyelesaian Sengketa

1. Jenis Penyelesaian, diisi numerik sebanyak 3 (tiga) digit sesuai

dengan sandi jenis penyelesaian, yaitu:

a. Penyelesaian sengketa melalui mediasi

1) Mediasi yang diselenggarakan Bank Indonesia 110

2) Mediasi yang diselenggarakan Lembaga Selain Bank Indonesia 120

b. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase 200

c. Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan 300

d. Penyelesaian sengketa melalui cara lainnya 999


apabila field 1 “Jenis Penyelesaian” berisi sandi 999 (Penyelesaian

sengketa melalui cara lainnya), selain itu field ini dikosongkan.


frekuensi/kuantitatif penyelesaian sengketa.

LAPORAN ...

183

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



--------------------------------------------------------------------------------------------

1.68



(PENYELESAIAN SENGKETA)

FORM 313


Laporan

Periode Data


Jenis Penyelesaian Keterangan Jumlah

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN

BOEDI ARMANTO

184

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



PETUNJUK TEKNIS APLIKASI

LAPORAN SELAIN BANK UMUM

Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran

BANK INDONESIA

Jakarta, 12 April 2013

185

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox

Lampiran 16


DAFTAR ISI

Bab 1

KETERANGAN UMUM CARA PENGISIAN 2.1

Character dan Numeric

Bab 2

SISTEM VALIDASI 2.3

Header dan Content

Bab 3

INFORMASI POKOK PELAPOR 2.24


Bab 4

DAFTAR FORMULIR LSBU 2.26

Jenis Form

Bab 5

TEMPLATE DAN SPESIFIKASI 2.28

Tampilan dan Tabel Acuan

Bab 6

DAFTAR LAMPIRAN SANDI 2.61

186

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



2.1

KETERANGAN ...

Bab 1

KETERANGAN UMUM

CARA PENGISIAN


187

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox


Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/ /DASP tanggal April 2013 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2

Bab 2 ...

KETERANGAN UMUM CARA PENGISIAN

Character

- Rata kiri, sisi di belakangnya diisi spasi.

- Apabila dikosongkan diisi spasi sebanyak jumlah panjang field. Misalnya Kode Surat berharga (Character 15), misalnya 07.135.806.3-

821.00A: 07135806382100A.

Sandi LSB Character 9, misalnya 777930000.

Numeric

- Angka di depan desimal diisi rata kanan, dan sisi di depannya diisi ‘0’. - Angka di belakang desimal diisi rata kiri, dan sisi di belakangnya diisi

‘0’.

- Apabila dikosongkan maka diisi ‘0’ sebanyak panjang field.

Penulisan Jumlah Numeric Apabila Ada Koma (di depan dan belakang

koma)

Misalnya suku bunga numeric 8,5 misalnya 2,512%. Diisi 3 digit di depan koma, 3 digit di belakang koma.

Cara mengisi: 00251200.

Volume numeric 15, misalnya USD 1000. Cara mengisi: 000000000001000.

188

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



2.3

RECORD ...

Bab 2

SISTEM VALIDASI

Header dan Content

189

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



2.4

Validasi ...

RECORD HEADER LAPORAN SELAIN BANK UMUM (LSBU)

BERLAKU UNTUK SELURUH FORM

Record Header

a. Sandi pelapor Type Character (9)

Validasi: - Sesuai daftar sandi bank pelapor.

- Berisi 9 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

b. Jenis Periode Laporan

Sandi: Quarterly (Triwulanan) Q

Monthly M

Type Character (1) Validasi: - Diisi jenis periode laporan sebanyak 1 digit sesuai sandi di

atas.

- Selain sandi di atas maka ditolak. - Validasi berdasarkan Jenis Laporan dan No. Form.

c. Periode Data Laporan

Type Sysdate (8) Validasi: - Diisi 8 digit periode laporan dengan format yyyymmdd.

- Mekanisme pengisian sebagai berikut:

Apabila kolom jenis laporan berisi Q untuk 4 digit pertama yyyy, 2 digit selanjutnya diisi 01, 04, 07 atau

10, 2 digit terakhir diisi 01. Selain itu ditolak.

Apabila kolom jenis laporan berisi M untuk 4 digit

pertama yyyy, 2 digit selanjutnya diisi 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, atau 12, 2 digit terakhir diisi 01.

Selain itu ditolak.


d. Jenis Laporan

Sandi jenis laporan: LSBU A

Type Character (1)

Validasi: - Diisi sesuai dengan sandi jenis laporan di atas. - Selain sandi di atas maka ditolak.

e. Nomor Form

Type Character (4)

Validasi: - Hanya berisi nomor form yang dilaporkan, diluar itu ditolak.

- Contoh: untuk form Kustodian diisi ‘0101’.

f. Jumlah Record Isi

Type Numeric (9)

190

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



2.5

Form 301 ...

Validasi: - Berisi jumlah record yang dilaporkan. - Berisi 9 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

- Harus sesuai dengan jumlah record transaksi.

191

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



2.6

7. Jumlah ...

Form 301: Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit

Record Isi

1. Principle dan Private Label

Principle:

Visa 110

Mastercard 120 JCB 140

Amex 150

CUP 160 Prinsipal Lainnya 390

Private Label: 690

Type Character (3)

Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak.


2. Keterangan

Type Character (45) Validasi: - Diisi apabila kolom Principle dan Private Label berisi sandi

‘390’ Prinsipal Lainnya atau ‘690’ Private Label. Selain itu

dikosongkan.

3. Jumlah kartu

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi banyaknya kartu.

4. Kartu baru (new card approved)

Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu.

5. Kartu yang ditutup

Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya kartu, merupakan total kartu utama dan

kartu tambahan.

Jumlah kartu beredar harus lebih besar sama dengan (≥) Jumlah

kartu baru-Jumlah kartu ditutup.

Jumlah kartu Per Prinsipal harus (≤) Jumlah kartu beredar untuk

masing-masing prinsipal. Apabila mau ditambah jumlah kartu Private Label maka, validasinya menjadi Jumlah kartu Per

Prinsipal harus (≤) Jumlah kartu beredar - Private Label.

6. Jumlah account Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi banyaknya account.

192

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



2.7

10. Interest ...

7. Jumlah kartu berdasarkan status 7a. Kartu utama

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 7b. Kartu tambahan

Type Numeric (12)


Jumlah kolom (7a) dan kolom (7b) harus sama dengan jumlah pada kolom (3).

8. Jumlah kartu berdasarkan kredit limit 8a. 0-5jt

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi banyaknya kartu. 8b. >5jt-10jt

Type Numeric (12)


8c. >10-25jt Type Numeric (12)


8d. >25-50jt Type Numeric (12)


8e. >50-100jt


8f. >100jt


Jumlah kolom (8a), (8b), (8c), (8d), (8e), dan kolom (8f) harus sama

dengan jumlah pada kolom (3).

Informasi Suku Bunga dan Biaya: Nilai minimum dan maksimum yang

dibebankan kepada customer. Jumlah kartu Per Credit Limit harus bisa diisi dengan angka 0 (nol) dengan validasi sebagai berikut Total Jumlah kartu Per Credit Limit

= Jumlah kartu beredar

9. Interest rate retail bulanan

9a. Nilai minimum

Type Numeric_Rate (5.2)

Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma dan 2 digit belakang koma.

- Misalnya 12,89 %, diisi 01289.

- Lebih-kurang atau kosong maka ditolak.

9b. Nilai maksimum

Type Numeric_Rate (5.2) Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma

dan 2 digit belakang koma.

- Misalnya 12,89 %, diisi 01289. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak.

193

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



2.8

Contoh: ...

10. Interest rate cash advance bulanan 10a. Nilai minimum


Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma dan 2 digit belakang koma.



10b. Nilai maksimum Type Numeric_Rate (5.2)

Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma

dan 2 digit belakang koma. - Misalnya 12,89 %, diisi 01289.


11. Late fee

11a. Nilai minimum

Type Numeric (15)

Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak.

11b. Nilai maksimum

Type Numeric (15) Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit.


Dalam hal nilai minimum/maksimum late fee masih dalam bentuk

persentase, maka nilai yang dilaporkan dihitung dari nilai tertinggi

tagihan yang mengalami late fee selama periode pelaporan X

persentase (%) late fee yang ditetapkan oleh Bank.

Contoh: jika terdapat 100 pemegang kartu yang terkena late fee,

dimana nilai tertingginya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka yang dilaporkan adalah nilai tertinggi dari pemegang

kartu tersebut dikalikan persentase (%), misalnya 7% (tujuh persen).

Jadi nilai yang dilaporkan adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu

rupiah).

12. Over limit fee

12a. Nilai minimum Type Numeric (15)

Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit.


12b. Nilai maksimum

Type Numeric (15)

Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. - Lebih-kurang atau kosong maka ditolak.

Dalam hal nilai minimum/maksimum over limit fee masih dalam bentuk persentase, maka nilai yang dilaporkan dihitung dari nilai

tertinggi tagihan yang mengalami over limit fee selama periode

pelaporan X persentase (%) over limit fee yang ditetapkan oleh Bank.

194

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



2.9

Validasi ...

Contoh: jika terdapat 100 (seratus) pemegang kartu yang terkena over limit fee, maka yang dilaporkan adalah nilai dari tagihan tertinggi,

yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dikalikan

persentase (%), misalnya 5% (lima persen), maka yang dilaporkan

adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

13. Annual fee



- Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 13b. Nilai maksimum

Type Numeric (15)



14. Biaya cash advance



- Lebih-kurang atau kosong maka ditolak. 14b. Nilai maksimum dalam persen


Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma

dan 2 digit belakang koma. - Misalnya 12,89 %, diisi 01289.


Informasi kolektibilitas

15. First payment default 15a. Jumlah account

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account. 15b. Nominal

Type Numeric (15)


16. Hapus buku/write off

16a. Jumlah account Type Numeric (12)


Type Numeric (15)


17. Recovery

17a. Jumlah account

Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account.

17b. Nominal

Type Numeric (15)

195

THI_ristia

Rectangle

THI_ristia

Rectangle

Dtiadm

TextBox



2.10

20e. 90 DPD ...


18. Hapus tagih

18a. Jumlah account Type Numeric (12)



Informasi terkait Bucket Receivables

19. Nominal outstanding

19a. Current


19b. X days


19c. 30 DPD

Type Numeric (15)

Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. 19d. 60 DPD

Type Numeric (15)

Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. 19e. 90 DPD

Type Numeric (15)


19f. 120 DPD Type Numeric (15)


19g. 150 DPD Type Numeric (15)


19h. 180 DPD Type Numeric (15)


20. Accounting outstanding 20a. Current

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account. 20b. X days

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account. 20c. 30 DPD

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account.

20d. 60 DPD


196

Dtiadm

TextBox



2.11

Form 302 ...

20e. 90 DPD Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account. 20f. 120 DPD


20g. 150 DPD


20h. 180 DPD

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi sebanyak jumlah account.

21. Volume transaksi

21a. Transaksi tunai (internasional) interchange Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi sebanyak 12 digit jumlah transaksi.

21b. Transaksi tunai (domestik) interchange

Type Numeric (12) Validasi: - Diisi sebanyak 12 digit jumlah transaksi.

21c. Transaksi belanja (internasional) interchange

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi sebanyak 12 digit jumlah transaksi. 21d. Transaksi belanja (domestik) interchange

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi sebanyak 12 digit jumlah transaksi.

22. Nilai transaksi

22a. Transaksi tunai (internasional) interchange


22b. Transaksi tunai (domestik) interchange


22c. Transaksi belanja (internasional) interchange

Type Numeric (15)

Validasi: - Diisi dalam nominal rupiah sebanyak 15 digit. 22d. Transaksi belanja (domestik) interchange

Type Numeric (15)


23. Revolving Rate


Validasi: - Diisi persentase sebanyak 5 digit; 3 digit depan koma. dan 2 digit belakang koma.



197

Dtiadm

TextBox



2.12

Form 303 ...

Form 302 Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit

Record Isi

1. Jenis Data

Type Character (3)

Validasi: - Diisi sesuai sandi Jenis Informasi sebanyak 3 digit (lampiran), selain itu ditolak.

- Lebih-kurang atau kosong ditolak.

2. Data Kartu ATM

Type Numeric (15)

Validasi: - Diisi sesuai validasi terlampir (template), lebih-kurang atau kosong ditolak.

3. Data Kartu ATM+Debet

Type Numeric (15) Validasi: - Diisi sesuai validasi terlampir (template), lebih-kurang

atau kosong ditolak.

4. Data Uang Elektronik (Electronic Money)

Type Numeric (15)

Validasi: - Diisi sesuai validasi terlampir (template), lebih-kurang

atau kosong ditolak.


dengan jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) pada chip

based ditambah dengan jumlah Uang Elektronik (Electronic

Money) server based.


dengan jumlah Uang Elektronik (Electronic Money) registered

ditambah jumlah Uang Elektronik (Electronic Money)

unregistered.

198

Dtiadm

TextBox



2.13

Form 304 ...

Form 303 Laporan Bulanan Acquirer

Record Isi

1. Jenis Kartu

Sandi jenis kartu:

Kartu Kredit 100 Kartu ATM+Debet 400

Uang Elektronik (Electronic Money) 500

Type Character (3)



2. Jenis Transaksi

Sandi jenis transaksi kartu:

Internasional (interchange) 51 Domestik (interchange) 52

On us (non interchange) 53

Type Character (2)



3. Volume transaksi

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi frekuensi transaksi periode yang bersangkutan. - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

4. Nilai transaksi Type Numeric (15)

Validasi: - Diisi nominal dalam satuan penuh periode yang

bersangkutan.


199

Dtiadm

TextBox



2.14

Form 305 ...

Form 304 Laporan Bulanan Infrastruktur

Record Isi

1. Jenis Mesin

Sandi jenis mesin:

Point of Sale Kartu Kredit 01

Point of Sale ATM dan Debet 02

Point of Sale Uang Elektronik (Electronic Money) 03

Point of Sale Gabungan 09

Type Character (2)



2. Jumlah Mesin

Type Numeric (12) Validasi: - Diisi banyaknya mesin.


3. Jumlah pedagang (merchant) yang bekerjasama Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi banyaknya pedagang (merchant) yang bekerjasama.


200

Dtiadm

TextBox



2.15

Form 306 ...

Form 305 Laporan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir

(Settlement)

Record Isi

1. Jenis Kartu

Sandi jenis kartu: Kartu Kredit 100

Kartu ATM 300

Kartu ATM+Debet 400 Uang Elektronik (Electronic Money) 500

Type Character (3) Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak.


2. Jumlah peserta Type Numeric (12)

Validasi: - Berisi 12 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

Tidak boleh 0 (nol)

3. Jenis transaksi

Sandi jenis transaksi: Kartu internasional 21

Kartu domestik:

Transaksi internasional 22 Transaksi domestik 24

Type Character (2)

Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 2 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

4. Volume transaksi Type Numeric (12)


5. Nominal transaksi

Type Numeric (15)


6. Nominal settlement

Type Numeric (15)

Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak. - Hanya diisi untuk penyelenggaraan settlement.

201

Dtiadm

TextBox



2.16

Form 307 ...

Form 306 Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money)

Record Isi

1. Jenis Kartu

Sandi jenis kartu:

Kartu Kredit 100 Kartu ATM 300

Kartu ATM+Debet 400

Uang Elektronik (Electronic Money) 500 Lainnya 999



2. Jenis Penyebab Fraud Sandi jenis penyebab fraud:

Kartu palsu 10

Kartu yang hilang dan atau dicuri 20 Kartu tidak diterima pemegang kartu 30

Fraud aplikasi 40

Transaksi tanpa menggunakan kartu/card not present 50

Lainnya 99

Type Character (2)

Validasi: - Diisi sesuai sandi di atas, selain itu ditolak. - Berisi 2 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

3. Actual Losses Fraud Volume Type Numeric (12)


4. Actual Losses Fraud Nominal Type Numeric (15)


5. Potential Losses Fraud Volume

Type Numeric (12)


6. Potential Losses Fraud Nominal

Type Numeric (15)


202

Dtiadm

TextBox



2.17

LAPORAN ...

Form 307 Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit

Record Isi

1. Kualitas Aktiva Produktif

Sandi Kualitas Aktiva Produktif:

Lancar 1 Kurang Lancar 2

Dalam Perhatian Khusus 3

Diragukan 4 Macet 5



2. Jumlah Rekening

Type Numeric (12)


3. Suku Bunga

Type Numeric (6)

Validasi: - Berisi 6 digit

4. Plafond

Type Numeric (15)


5. Kelonggaran Tarik

Type Numeric (15) Validasi: - Berisi 15 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

6. Baki Debet Bulan Lalu Type Numeric (15)


7. Baki Debet Bulan Laporan Type Numeric (15)


203

Dtiadm

TextBox



2.18

- Lebih ...


Form 309 Jenis Produk Dan Permasalahan yang Diadukan

Apabila tidak ada transaksi maka pelapor mengirimkan header saja. Record Isi

1a. Jenis Pengaduan Sandi Jenis Produk:

ATM dan Kartu Debet 310 Kartu Kredit 320

Uang Elektronik (Electronic Money) 330

ATM 340 Lainnya 999

Type Numeric (3)

Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi jenis produk. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.

1b. Keterangan Type Character (35)

Validasi: - Diisi apabila kolom 1 berisi ‘999’, selain itu dikosongkan.

- Berisi 35 digit, lebih atau kurang ditolak.


2a. Bunga/Bagi Hasil/Marjin Keuntungan

Type Numeric (12) Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit.

- Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan.

2b. Denda/Penalti

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih atau kurang ditolak, kecuali dikosongkan.

2c. Biaya Administrasi/Provisi/Transaksi



2d. Kegagalan/Keterlambatan Transaksi

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit.


2e. Jumlah Tagihan/ Saldo Rekening


204

Dtiadm

TextBox



2.19

Form 310 ...


2f. Lain-lain



3. Jumlah


- Merupakan penjumlahan seluruh kolom 2.

- Bila hasil penjumlahan tidak sesuai, maka ditolak. - Lebih, kurang atau kosong ditolak.

- Khusus untuk sandi ‘310’ s/d ‘999’, total jumlah harus

sama dengan form 310 kolom jumlah sandi periode pelaporan pada jenis pengaduan yang diterima dalam

periode pelaporan ‘201’ s/d ‘204’, harus sama dengan form

311 total jumlah sandi ‘110’ s/d ‘999’ . Bila tidak ditolak.

205

Dtiadm

TextBox



2.20

Form 311 ...

Form 310 Pengaduan yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan

Apabila tidak ada transaksi maka pelapor mengirimkan header saja.

Record Isi

1. Penyebab Pengaduan Sandi Periodisasi Pengaduan:

Pengaduan yang Diterima pada Periode Sebelumnya

Telah Diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk) 101

Telah Diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) 102 Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) 103

Sedang dalam proses penyelesaian 104

Pengaduan yang Diterima dalam Periode Pelaporan

Telah Diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk) 201

Telah Diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk) 202 Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (> 40 hk) 203

Sedang dalam proses penyelesaian 204

Type Numeric (3)

Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi penyebab pengaduan.


2. Jumlah

Type Numeric (12)

Validasi: - Diisi frekuensi sebanyak 12 digit. - Lebih, kurang atau kosong ditolak.

- Khusus untuk penjumlahan kolom jenis pengaduan total

sandi ‘201’, ‘202’, ‘203’, dan ‘204’ harus sama dengan total penjumlahan pada form 309 sandi ‘310’, ‘320’, ‘330’, ‘340’

dan ‘999’ pada kolom jumlah seluruh sandi dan pada form

311 kolom jumlah sandi ‘110’ s/d ‘999’.

- Khusus untuk penjumlahan sandi ‘101’, ‘102’, ‘103’, dan ‘104’, harus sama dengan sandi ‘204’ periode triwulan

sebelumnya. Bila tidak sesuai maka ditolak.

206

Dtiadm

TextBox



2.21

Form 312 ...

Form 311 Penyebab Pengaduan

Apabila tidak ada transaksi maka pelapor mengirimkan header saja. Record Isi

1a. Penyebab Pengaduan Sandi Penyebab Pengaduan:

Pemahaman karakteristik produk oleh nasabah 110

Informasi produk kurang memadai 120 Gangguan/kerusakan perangkat dan sistem teknologi Informasi 130

Gangguan/kerusakan ATM/payment point 140

Perubahan/pemutusan akad/perjanjian kontrak 150 Kelalaian nasabah 160

Kelalaian bank 170

Tindak pidana perbankan 180 Lainnya 999

Type Numeric (3)

Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi penyebab pengaduan. - Berisi 3 digit, lebih-kurang atau kosong ditolak.


Validasi: - Wajib diisi apabila kolom 1a berisi sandi ‘999’ selain itu

dikosongkan. - Berisi 35 Character, lebih atau kurang ditolak.

2. Jumlah



- Khusus untuk total penjumlahan kolom sandi ‘110’ s/d ‘999’, harus sama dengan total penjumlahan sandi ‘310’,

‘320’, ‘330’, ‘340’, dan ‘999’ pada kolom jumlah seluruh

sandi jenis pengaduan (form 309) dan dengan form 310

kolom penjumlahan pada jenis pengaduan yang diterima dalam periode pelaporan sandi ‘201’ s/d ‘204’. Bila tidak

ditolak.

207

Dtiadm

TextBox



2.22

Form 313 ...

Form 312 Publikasi Negatif


Record Isi

1a. Jenis Publikasi Sandi Jenis Publikasi:

Pengaduan nasabah pada media massa 110 Artikel media cetak 120

Liputan media elektronis 130

Publikasi/tulisan di tempat umum 140 Lainnya 999

Type Numeric (3) Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi jenis publikasi.



Validasi: - Diisi apabila kolom 1a berisi sandi ‘999’ selain itu

dikosongkan. - Berisi 35 Character, lebih atau kurang ditolak.

2. Jumlah Type Numeric (12)



208

Dtiadm

TextBox



2.23

Bab 3 ...

Form 313 Laporan Penyelesaian Sengketa


Record Isi

1a. Jenis Penyelesaian Sandi Jenis Penyelesaian:

Penyelesaian sengketa melalui mediasi: Mediasi yang diselenggarakan Bank Indonesia 110

Mediasi yang diselenggarakan Lembaga selain Bank Indonesia 120

Penyelesaian sengketa melalui arbritase 200 Penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan 300

Penyelesaian sengketa melalui cara lain 999

Type Numeric (3)

Validasi: - Diisi sesuai daftar sandi jenis penyelesaian.


1b. Keterangan

Type Character (35)

Validasi: - Diisi apabila kolom 1a berisi sandi ‘999’ selain itu dikosongkan.

- Berisi 35 Character, lebih atau kurang ditolak.

2. Jumlah

Type Numeric (12)



209

Dtiadm

TextBox



2.24

Informasi ...

Bab 3

INFORMASI POKOK

PELAPOR


210

Dtiadm

TextBox



2.25

Bab 4 ...

Informasi Pokok Pelapor Laporan LSBU*

Nama Pelapor :

Sandi Pelapor :

Alamat :

Nama Kota :

Penanggung jawab Laporan

a. Nama :

b. Nomor Telepon :

c. Nomor Faks :

d. E-mail :

* Disediakan melalui Sistem LSBU

211

Dtiadm

TextBox



2.26

I. Form ...

Bab 4

DAFTAR FORMULIR LSBU

Jenis Form

212

Dtiadm

TextBox



2.27

Bab 5 ...


Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

(APMK) dan Uang Elektronik (Electronic Money)

a. Laporan Bulanan Penerbit Kartu Kredit 301

b. Laporan Bulanan Penerbit Selain Kartu Kredit 302

c. Laporan Bulanan Acquirer 303

d. Laporan Bulanan Infrastruktur 304

e. Laporan Triwulanan Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir (Settlement)

305

f. Laporan Bulanan Fraud APMK dan Uang Elektronik (Electronic Money)

306

g. Laporan Bulanan Penerbit Kolektibilitas Kartu Kredit 307

II. Form 309 sampai dengan Form 313: Laporan Triwulanan Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah Lembaga

Selain Bank

a. Jenis Produk dan Permasalahan Yang Diadukan 309

b. Pengaduan Yang Diselesaikan Dalam Masa Laporan 310

c. Penyebab Pengaduan 311

d. Publikasi Negatif 312

e. Penyelesaian Sengketa 313

213

Dtiadm

TextBox


Lampiran 2 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/13 /DASP tanggal 12 April 2013 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.28

Bab 5

TEMPLATE

DAN SPESIFIKASI


LAPORAN ...

214

Dtiadm

TextBox



2.29

LAPORAN ...

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG

ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)


Sandi Pelapor Jenis Periode Laporan

Principle dan

Private

Label

Keterangan Jumlah

Kartu

Kartu

Baru

Kartu

yang

Ditutup

Jumlah

Account

Jumlah Kartu Kredit

Berdasarkan Status Kredit Limit Interest Rate Retail Interest Rate Cash Advance Late Fee

Kartu Kartu 0 - 5

Juta

> 5 -

10 Juta

> 10 -

25 Juta

> 25 -

50 Juta

> 50 - 100

Juta > 100 Juta

Nilai Minimum Nilai

Maksimum

Nilai

Minimum Nilai Maksimum Nilai Minimum Nilai Maksimum

Utama Tambahan

No Form Jumlah Record Isi

Bucket Receivables Volume Transaksi Tunai Volume Transaksi Belanja Nilai Transaksi Tunai Nilai Transaksi Belanja

Revolving Rate Nominal Outstanding Account Outstanding

Transaksi

Internasional

Transaksi

Domestik Transaksi

Internasional

Transaksi

Domestik Transaksi

Internasional

Transaksi

Domestik

Transaksi

Internasional

Transaksi

Domestik

Curren

t

X Day

s

30 DP

D

60 DP

D

90 DP

D

120 DP

D

150 DP

D

180 DP

D

Curren

t

X Day

s

30 DP

D

60

DPD

90 DP

D

120 DP

D

150 DP

D

180

DPD

Periode Data Laporan Jenis Laporan

Over Limit Annual Fee Biaya Cash Advance First Payment Default Hapus Buku/Write Off Recovery Hapus Tagih

Nilai Minimum Nilai

Maksimum Nilai Minimum

Nilai

Maksimum Nilai Minimum

Nilai

Maksimum

Jumlah

Account Nominal

Jumlah

Account Nominal

Jumlah

Account Nominal

Jumlah

Account Nominal

215

Dtiadm

TextBox



2.30

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)


Record Header

No. Nama Kolom Jenis Data Jumlah Posisi Keterangan

a Sandi Pelapor Character 9 1-9 Diisi Sandi Bank Pelapor (sesuai lampiran 1)

b

c



Character

Sysdate

1

8

10-10

11-18

Diisi jenis periode laporan :

A: Annual S: Semester Q: Quarter T: Trimester M: Monthly W: Weekly Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode

Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester yyyy[01-12]01 Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly

d Jenis Laporan

Character 1 19-19 Diisi sesuai daftar sandi. Khusus untuk LKPBU

diisi ‘A' A: LKPBU B: PVA C: LLD Non Bank

e No Form Character 4 20-23 Diisi no Form yang dilaporkan

f Jumlah Record Isi Numeric 9 24-32 Jumlah transaksi yang dilaporkan

Record Isi No. Nama Kolom Jenis Data Jumlah Posisi Keterangan

1 Prinsipal dan Private Label Character 3 1-3 Berdasarkan Sandi Jenis Kartu Kredit

2 Keterangan Character 45 4-48 Diisi apabila Sandi "390" Prinsipal Lainnya atau "690" Private Label

3 Jumlah kartu Numeric 12 49-60 Nominal – Kuantitas

4 Kartu baru (new card approved) Numeric 12 61-72 Nominal – Kuantitas

5 Kartu yang ditutup Numeric 12 73-84 Nominal - Kuantitas. Merupakan total kartu utama dan kartu tambahan.

6 Jumlah Account Numeric 12 85-96 Nominal – Kuantitas

Jumlah kartu berdasarkan :

7 I. Status 7a - Kartu utama Numeric 12 97-108 Nominal – Kuantitas

7b - Kartu tambahan Numeric 12 109-120 Nominal – Kuantitas

8 II. Per credit limit 8a - 0 – 5 jt Numeric 12 121-132 Nominal – Kuantitas

8b - >5 jt – 10 jt Numeric 12 133-144 Nominal – Kuantitas

8c - >10 jt – 25 jt Numeric 12 145-156 Nominal – Kuantitas

8d - >25jt – 50 jt Numeric 12 157-168 Nominal – Kuantitas

8e - >50jt – 100 jt Numeric 12 169-180 Nominal – Kuantitas

8f - >100jt Numeric 12 181-192 Nominal – Kuantitas

Informasi Suku Bunga dan Biaya : Nilai minimum dan maksimum yang dibebankan kepada customer

9 I. Interest Rate Retail Bulanan:

9a Nilai ...

216

Dtiadm

TextBox



2.31

9a - Nilai minimum Numeric_Rate 5,2 193-197 Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

9b - Nilai maksimum Numeric_Rate 5,2 198-202 Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

10 II. Interest Rate Cash Advance Bulanan:

10a - Nilai minimum Numeric_Rate 5,2 203-207 Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

10b - Nilai maksimum Numeric_Rate 5,2 208-212 Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

11 III. Late Fee : 11a - Nilai minimum Numeric 15 213-227 Nominal Rupiah

11b - Nilai maksimum Numeric 15 228-242 Nominal Rupiah

12 IV. Over Limit Fee: 12a - Nilai minimum Numeric 15 243-257 Nominal Rupiah


13 V. Annual Fee : 13a - Nilai minimum Numeric 15 273-287 Nominal Rupiah


14 VI. Biaya Cash Advance 14a - Nilai minimum Numeric 15 303-317 Nominal Rupiah

14b - Nilai maksimum dalam persen Numeric_Rate 5,2 318-322 Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

Informasi Kolektibilitas

15 I. First Payment Default 15a - Jumlah Account Numeric 12 323-334 Nominal – Kuantitas

15b - Nominal Numeric 15 335-349 Nominal Rupiah

16 II. Hapus buku/Write Off 16a - Jumlah Account Numeric 12 350-361 Nominal – Kuantitas


17 III. Recovery 17a - Jumlah Account Numeric 12 377-388 Nominal – Kuantitas


18 IV. Hapus Tagih 18a - Jumlah Account Numeric 12 404-415 Nominal – Kuantitas


Informasi terkait Bucket Receivables:

19 I. Nominal Outstanding: 19a - Current Numeric 15 431-445 Nominal Rupiah

19b - X days Numeric 15 446-460 Nominal Rupiah

19c - 30 DPD Numeric 15 461-475 Nominal Rupiah

19d - 60 DPD Numeric 15 476-490 Nominal Rupiah

19e - 90 DPD Numeric 15 491-505 Nominal Rupiah

19f - 120 DPD Numeric 15 506-520 Nominal Rupiah

19g - 150 DPD Numeric 15 521-535 Nominal Rupiah

19h - 180 DPD Numeric 15 536-550 Nominal Rupiah

20 II. Account Outstanding 20a - Current Numeric 12 551-562 Nominal – Kuantitas

20b - X days Numeric 12 563-574 Nominal – Kuantitas

20c - 30 DPD Numeric 12 575-586 Nominal – Kuantitas

20d - 60 DPD Numeric 12 587-598 Nominal – Kuantitas

20e - 90 DPD Numeric 12 599-610 Nominal – Kuantitas

20f - 120 DPD Numeric 12 611-622 Nominal – Kuantitas

20g - 150 DPD Numeric 12 623-634 Nominal – Kuantitas

20h - 180 DPD Numeric 12 635-646 Nominal – Kuantitas

21 Volume transaksi : I. Transaksi tunai

21a - Transaksi internasional (interchange) Numeric 12 647-658 Nominal – Kuantitas

21b - Transaksi domestik (interchange) Numeric 12 659-670 Nominal – Kuantitas

II. Transaksi belanja

21c - Transaksi internasional (interchange) Numeric 12 671-682 Nominal – Kuantitas

21d - Transaksi domestik (interchange) Numeric 12 683-694 Nominal – Kuantitas

22 Nilai transaksi : I. Transaksi tunai

22a - Transaksi internasional (interchange) Numeric 15 695-709 Nominal Rupiah

22.b Transaksi ...

217

Dtiadm

TextBox



2.32

22b - Transaksi domestik (interchange) Numeric 15 710-724 Nominal Rupiah

II. Transaksi belanja

22c - Transaksi internasional (interchange) Numeric 15 725-739 Nominal Rupiah

22d - Transaksi domestik (interchange) Numeric 15 740-754 Nominal Rupiah

23 Revolving Rate Numeric_Rate 5,2 755-759 Persentase (%), 5 digit dengan 2 desimal

Sandi jenis kartu :

Principle :

110 Visa

120 MasterCard

140 JCB 150 Amex

160 CUP

390 Prinsipal Lainnya

690 Private Label

LAPORAN ...

218

Dtiadm

TextBox



2.33



Sandi

Pelapor

Jenis Periode

Laporan

Periode Data

Laporan Jenis Laporan No Form Jumlah Record Isi

Jenis Data Jenis Kartu

Kartu ATM Kartu ATM+Debet Kartu Elektronik (e-Money)

LAPORAN ...

219

Dtiadm

TextBox



2.34



Record Header


A Sandi Pelapor Character 9 1-9 Diisi Sandi Bank Pelapor (sesuai lampiran 1)

B

C



Character

Sysdate

1

8

10-10

11-18

Diisi jenis periode laporan : A: Annual S: Semester

Q: Quarter T: Trimester M: Monthly W: Weekly Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual

yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester yyyy[01-12]01 Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly

D Jenis Laporan

Character 1 19-19 Diisi sesuai daftar sandi. Khusus untuk LKPBU diisi ‘A'

A: LKPBU B: PVA C: LLD Non Bank

E No Form Character 4 20-23 Diisi no Form yang dilaporkan

F Jumlah Record Isi Numeric 9 24-32 Jumlah transaksi yang dilaporkan

Record Isi No. Nama Kolom Jenis Data Jumlah Posisi Keterangan

1 Jenis Data Character 3 1-3 Berdasarkan Sandi Jenis InFormasi (lihat Daftar)

Jenis Kartu:

2 Data kartu ATM Numeric 15 4-18 Diisi berdasarkan Jenis Kartu : Kartu ATM. Validasi Pengisian sesuai Jenis Informasi (lihat Daftar)

3 Data kartu ATM+Debet Numeric 15 19-33 Diisi berdasarkan Jenis Kartu : Kartu ATM+Debet.

Validasi Pengisian sesuai Jenis Informasi (lihat Daftar)

4 Data uang Elektronik Numeric 15 34-48 Diisi berdasarkan Jenis Kartu : Uang Elektronik. Validasi Pengisian sesuai Jenis Informasi (lihat Daftar)

No ...

220

Dtiadm

TextBox



2.35

Wajib diisi Untuk

No Sandi Jenis Informasi Sandi Kartu

ATM

Kartu

ATM+

Debet

Uang

Elektronik

Keterangan Validasi Teknis

1 Jumlah Kartu 001 Nominal – Kuantitas

2 Kartu Baru 002 Nominal – Kuantitas

3 Kartu yang Ditutup 003 Nominal – Kuantitas

4 Per Prinsipal:

Visa 110 Nominal – Kuantitas

Total seluruh Prisipal tidak harus sama dengan Jumlah Kartu untuk field

Kartu ATM, Kartu ATM + Debet, dan Uang Elektronik

MasterCard 120 Nominal – Kuantitas

JCB 140 Nominal – Kuantitas

Amex 150 Nominal – Kuantitas

Link 015 Nominal – Kuantitas

ATM bersama 016 Nominal – Kuantitas

Prima 017 Nominal – Kuantitas

ALTO 018 Nominal – Kuantitas

Private Label 048 Nominal – Kuantitas

Lainnya 049 Nominal – Kuantitas

Jenis media penyimpan data Uang Elektronik:

Chip based 051 Nominal – Kuantitas Total harus sama dengan Jumlah Kartu untuk field Uang Elektronik Server based 052 Nominal – Kuantitas

Bentuk Uang Elektronik:

Registered 056 Nominal – Kuantitas Total harus sama dengan Jumlah Kartu untuk field Uang Elektronik Unregistered 057 Nominal – Kuantitas

5 Dana Float 070 Nominal Rupiah

6 Volume transaksi

a. Transaksi tunai

i. Transaksi internasional (interchange) 081

Nominal - Kuantitas

ii. Transaksi domestik (interchange) 082

Nominal - Kuantitas

b.Transaksi belanja

i. Transaksi internasional (interchange) 086

Nominal - Kuantitas

ii. Transaksi domestik (interchange) 087

Nominal - Kuantitas

c. Transaksi Transfer

i. Transfer interbank 091

Nominal - Kuantitas

ii. Transfer antarbank 092

Nominal - Kuantitas

iii. Transfer antar Uang Elektronik 093

Nominal - Kuantitas

d. Transaksi Tunai (khusus untuk Uang Elektronik):

i. Initial (Isi pertama kali) 096

Nominal - Kuantitas

ii. Reload/Top up 097

Nominal - Kuantitas

iii. Tarik tunai (khusus untuk Uang Elektronik yang memiliki fungsi transfer)

098

Nominal - Kuantitas

e. Redeem 099

Nominal - Kuantitas

7 Nilai ...

221

Dtiadm

TextBox



2.36

7 Nilai transaksi

a. Transaksi tunai

i. Transaksi internasional (interchange) 101 Nominal Rupiah

ii. Transaksi domestik (interchange) 102 Nominal Rupiah

b.Transaksi belanja

i. Transaksi internasional (interchange) 106 Nominal Rupiah

ii. Transaksi domestik (interchange) 107 Nominal Rupiah

c. Transaksi Transfer

i. Transfer interbank

111

Nominal Rupiah

ii. Transfer antarbank

112

Nominal Rupiah

iii. Transfer antar uang elektronik

113

Nominal Rupiah

d. Transaksi Tunai (khusus untuk Uang Elektronik):

i. Initial (Isi pertama kali) 116 Nominal Rupiah

ii. Reload/Top up 117 Nominal Rupiah

iii. Tarik tunai (khusus untuk uang Elektronik yang memiliki fungsi transfer)

118 Nominal Rupiah

e. Redeem 119 Nominal Rupiah

8 Jumlah Mesin ATM 121 Nominal - Kuantitas

9 Jumlah Mesin Reader Uang Elektronik 122

Nominal - Kuantitas

LAPORAN ...

222

Dtiadm

TextBox



2.37

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN




Laporan Periode Data Laporan Jenis Laporan No Form

Jumlah

Record Isi

Jenis Kartu Jenis transaksi Transaksi

Volume Nilai

LAPORAN ...

223

Dtiadm

TextBox



2.38



Record Header



b

c



Character

Sysdate

1

8

10-10

11-18

Diisi jenis periode laporan : A: Annual S: Semester Q: Quarter T: Trimester M: Monthly

W: Weekly Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester

yyyy[01-12]01 Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly

d Jenis Laporan

Character 1 19-19 Diisi sesuai daftar sandi. Khusus untuk LKPBU diisi ‘A' A: LKPBU B: PVA C: LLD Non Bank



Record Isi

No Nama Kolom Jenis Data Jumlah Posisi Keterangan

1 Jenis Kartu Character 3 1-3 Diisi sandi jenis kartu

2 Jenis Transaksi Character 2 4-5 Diisi sandi jenis transaksi kartu

3 Volume Transaksi Numeric 12 6-17 Diisi frekuensi transaksi periode yang bersangkutan

4 Nilai Transaksi Numeric 15 18-32 Diisi nominal dalam satuan penuh periode yang

bersangkutan

Sandi Jenis Kartu: Sandi Jenis Transaksi Kartu :

100 Kartu Kredit 51 Internasional (interchange)

400 Kartu ATM+Debet 52 Domestik (interchange)

500 Uang Elektronik (E-Money) 53 On Us (non interchange)

LAPORAN ...

224

Dtiadm

TextBox



2.39




Sandi Pelapor Jenis Periode Laporan Periode Data

Laporan

Jenis

Laporan No Form

Jumlah

Record Isi

Jenis Mesin Jumlah Mesin Jumlah Pedagang (merchant) yang Bekerjasama

LAPORAN ...

225

Dtiadm

TextBox



2.40



Record Header


A Sandi Pelapor Character 9 1-9 Diisi Sandi Bank Pelapor (sesuai lampiran 1)

B

C



Character

Sysdate

1

8

10-10

11-18

Diisi jenis periode laporan : A: Annual S: Semester Q: Quarter T: Trimester M: Monthly W: Weekly

Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester yyyy[01-12]01 Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly

D Jenis Laporan


E No Form Character 4 20-23 Diisi no Form yang dilaporkan

F Jumlah Record Isi Numeric 9 24-32 Jumlah transaksi yang dilaporkan

Record Isi


1 Jenis Mesin Character 2 1-2 Diisi sandi jenis mesin

2 Jumlah Mesin Numeric 12 3-14 Diisi banyaknya mesin

3 Jumlah Pedagang (Merchant) yang Bekerjasama

Numeric 12 15-26 Diisi pedagang (merchant) yang bekerjasama dengan pelapor periode yang bersangkutan

Sandi Jenis Mesin:

01 Point of Sale Kartu Kredit

02 Point of Sale ATM dan Debet

03 Point of Sale Uang Elektronik

09 Point of Sale Gabungan

LAPORAN ...

226

Dtiadm

TextBox



2.41

LAPORAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ALAT PEMBAYARAN DENGAN MENGGUNAKAN KARTU DAN UANG ELEKTRONIK

LAPORAN TRIWULANAN PENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU

PENYELESAIAN AKHIR (SETTLEMENT) Form 305



Jenis Kartu Jumlah Peserta Transaksi Nominal

Jenis Volume Nominal Settlement

LAPORAN ...

227

Dtiadm

TextBox



2.42


LAPORAN TRIWULANANPENYELENGGARA KLIRING DAN/ATAU PENYELESAIAN AKHIR (SETTLEMENT) Form 305

Record Header



b

c



Character

Sysdate

1

8

10-10

11-18

Diisi jenis periode laporan : A: Annual S: Semester Q: Quarter

T: Trimester M: Monthly W: Weekly Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter

yyyy[01,05,09]01 Trimester yyyy[01-12]01 Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly

d Jenis Laporan

Character 1 19-19 Diisi sesuai daftar sandi. Khusus untuk LKPBU diisi ‘A' A: LKPBU B: PVA

C: LLD Non Bank



RECORD ...

228

Dtiadm

TextBox



2.43

RECORD ISI


1 Jenis Kartu Character 3 1-3 Diisi sandi jenis kartu

2 Jumlah Peserta Numeric 12 4-15 Diisi banyaknya jumlah peserta

3 Jenis Transaksi Character 2 16-17 Diisi sandi jenis transaksi

4 Volume transaksi Numeric 12 18-29 Diisi frekuensi transaksi

5 Nominal Transaksi Numeric 15 30-44 Diisi nominal transaksi dalam satuan penuh

6 Nominal Settlement **

Numeric 15 45-59 Diisi nominal settlement dalam satuan penuh Hanya diisi untuk penyelenggaraan settlement **

Sandi Jenis Kartu:

Kartu Kredit 100

Kartu ATM 300

Kartu ATM+Debet 400

Uang Elektronik 500

Sandi Jenis Transaksi:

Kartu Internasional 21

Kartu Domestik:

Transaksi internasional 22

Transaksi domestik 24

LAPORAN ...

229

Dtiadm

TextBox



2.44


LAPORAN BULANAN FRAUD APMK DAN UANG ELEKTRONIK Form 306

Sandi

Pelapor

Jenis Periode

Laporan Periode Data Laporan Jenis Laporan No. Form Jumlah Record Isi

Jenis Kartu

Jenis Penyebab Fraud

Actual Losses Potential Losses

Fraud Volume Fraud Nominal Fraud Volume Fraud Nominal

LAPORAN ...

230

Dtiadm

TextBox



2.45


LAPORAN BULANAN FRAUD APMK DAN

UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY) Form 306

Record Header



b

c



Character

Sysdate

1

8

10-10

11-18

Diisi jenis periode laporan :

A: Annual S: Semester Q: Quarter T: Trimester M: Monthly W: Weekly Diisi periode laporan berdasarkan Jenis

Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester yyyy[01-12]01 Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly

d Jenis Laporan




Record Isi


1 Jenis Kartu Character 3 1-3 Diisi sandi jenis kartu (lihat daftar sandi jenis kartu)

2 Jenis Penyebab Fraud Character 2 4-5 Diisi sandi jenis penyebab Fraud (lihat daftar

sandi jenis penyebab Fraud)

Actual Losses

3 Fraud Volume (Actual Losses) Numeric 12 6-17 Diisi Volume Kerugian/Fraud (Actual Losses)

4 Fraud Nominal (Actual Losses) Numeric 15 18-32 Diisi Nominal Kerugian/Fraud (Actual

Losses) dalam satuan penuh untuk masing-masing jenis penyebab Fraud dalam bulan pelaporan yang bersangkutan

Potential Losses

5 Fraud Volume (Potential Losses) Numeric 12 33-44 Diisi Volume Kerugian/Fraud (Potential

Losses)

6 Fraud Nominal (Potential Losses)

Numeric 15 45-59 Diisi Nominal Kerugian/Fraud (Potential Losses) dalam satuan penuh untuk masing-masing jenis penyebab Fraud dalam bulan pelaporan yang bersangkutan

Sandi ...

231

Dtiadm

TextBox



2.46

Sandi Jenis Kartu: Kartu Kredit 100 Kartu ATM 300 Kartu ATM dan Debet 400 Uang Elektronik 500 Lainnya 999

Sandi Jenis Penyebab Fraud: Kartu palsu 10 Kartu yang hilang dan atau dicuri 20 Kartu tidak diterima pemegang kartu 30 Pencurian Identitas Fraud Aplikasi 40 Transaksi tanpa menggunakan kartu/Card not present 50 Lainnya 99

LAPORAN ...

232

Dtiadm

TextBox



2.47

LAPORAN ...



LAPORAN BULANAN PENERBIT KOLEKTIBILITAS

KARTU KREDIT Form 307


Laporan Periode Data

Laporan Jenis Laporan

No. Form Jumlah Record Isi

Kualitas Aktiva

Produktif

Jumlah Rekening

Suku Bunga Plafond

Kelonggaran Tarik

Baki Debet

Bulan Lalu Bulan Laporan

233

Dtiadm

TextBox



2.48

Sandi ...


LAPORAN BULANAN PENERBIT KOLEKTIBILITAS KARTU KREDIT Form 307

Record Header



b

c



Character

Sysdate

1

8

10-10

11-18

Diisi jenis periode laporan : A: Annual S: Semester Q: Quarter T: Trimester M: Monthly

W: Weekly Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester yyyy[01-12]01 Monthly

yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly

d Jenis Laporan




Record Isi


1 Kualitas Aktiva Produktif Character 1 1-1 Diisi sandi Kualitas Aktiva Produktif

2 Jumlah Rekening Numeric 12 2-13 Diisi banyaknya/jumlah rekening dalam bulan yang bersangkutan

3 Suku Bunga Numeric 6 14-19 Dikosongkan

4 Plafond Numeric 15 20-34 Diisi nominal dalam satuan penuh periode yang bersangkutan

5

6

Kelonggaran Tarik Baki Debet Bulan Lalu

Numeric

Numeric

15

15

35-49

50-64

Diisi nominal dalam satuan penuh periode yang bersangkutan Dikosongkan

7 Baki Debet Bulan Laporan Numeric 15 65-79 Diisi nominal dalam satuan penuh periode yang bersangkutan

234

Dtiadm

TextBox



2.49

LAPORAN ...

Sandi Kualitas Aktiva Produktif: Lancar 1 Kurang Lancar 2 Dalam Perhatian Khusus 3 Diragukan 4 Macet 5

235

Dtiadm

TextBox



2.50


JENIS PRODUK DAN PERMASALAHAN YANG DIADUKAN Form 309

Sandi Pelapor Jenis Periode Laporan Periode Data Laporan Jenis Laporan No Form Jumlah Record Isi

Jenis Produk

Keterangan


Bunga/Bagi Hasil/ Denda/ Biaya Administrasi/ Kegagalan/Keterlambatan Jumlah Tagihan/ Lain-lain Jumlah

Margin Keuntungan Penalti Provisi Transaksi Transaksi Saldo Rekening

LAPORAN ...

236

Dtiadm

TextBox



2.51


JENIS PRODUK DAN PERMASALAHAN YANG DIADUKAN Form 309

Record Header



b Jenis Periode Laporan Character 1 10-10 Diisi jenis periode laporan : A: Annual S: Semester Q: Quarter

T: Trimester M: Monthly W: Weekly

c Periode Data Laporan Sysdate 8 11-18 Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter

yyyy[01,05,09]01 Trimester yyyy[01-12]01 Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly

d Jenis Laporan Character 1 19-19 Diisi sesuai daftar sandi. Khusus untuk LKPBU diisi 'A' A: LKPBU B: PVA C: LLD Non Bank

e No Form Character 4 20-23 Diisi No. Form yang dilaporkan


Record Isi


1a Jenis Produk Numeric 3 1-3 Diisi sandi jenis produk

b Keterangan Character 35 4-38 Diisi apabila kolom 1 berisi '199', '299', '399', '499' atau '599'selain itu dikosongkan

2 Kategori Permasalahan

a Bunga/Bagi Hasil/Margin

Keuntungan

Numeric 12 39-50 Diisi frekuensi/kuantitatif selama periode

laporan

b Denda/Penalti Numeric 12 51-62 Diisi frekuensi/kuantitatif selama periode laporan

c Biaya Administrasi/Provisi/Transaksi

Numeric 12 63-74 Diisi frekuensi/kuantitatif selama periode laporan

d Kegagalan/Keterlambatan transaksi Numeric 12 75-86 Diisi frekuensi/kuantitatif selama periode laporan

e Jumlah Tagihan/Saldo Rekening Numeric 12 87-98 Diisi frekuensi/kuantitatif selama periode laporan

f Lain-lain Numeric 12 99-110 Diisi frekuensi/kuantitatif selama periode laporan

3 Jumlah Numeric 15 111-125 Diisi frekuensi/kuantitatif (penjumlahan kolom

2)

Sandi ...

237

Dtiadm

TextBox



2.52

Sandi Jenis Produk:

310 ATM dan Kartu Debet

320 Kartu Kredit 330 Kartu Pra Bayar

340 Direct Debet 199 Lainnya

LAPORAN ...

238

Dtiadm

TextBox



2.53


PENGADUAN YANG DISELESAIKAN DALAM MASA LAPORAN Form 310



Jumlah Record Isi

Periodisasi Pelaporan Jumlah

LAPORAN ...

239

Dtiadm

TextBox



2.54


PENGADUAN YANG DISELESAIKAN DALAM MASA LAPORAN Form 310

Record Header



b Jenis Periode Laporan Character 1 10-10 Diisi jenis periode laporan : A: Annual S: Semester Q: Quarter T: Trimester M: Monthly

W: Weekly

c Periode Data Laporan Sysdate 8 11-18 Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester yyyy[01-12]01 Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly




Record Isi


1 Periodisasi Pelaporan Numeric 3 1-3 Diisi sandi periodisasi pelaporan

2 Jumlah Numeric 12 4 – 15 Diisi nilai frekuensi/kuantitatif

Sandi Periodisasi Pelaporan:

Pengaduan yg Diterima pada periode pelaporan sebelumnya;

101 Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk)

102 Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk)

103 Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (>40 hk)

104 Sedang dalam proses penyelesaian

Pengaduan yg Diterima dalam periode Pelaporan;

201 Telah diselesaikan tanpa perpanjangan waktu (maks 20 hk)

202 Telah diselesaikan dengan perpanjangan waktu (maks 40 hk)

203 Diselesaikan melebihi jangka waktu yang ditetapkan (>40 hk)

204 Sedang dalam proses penyelesaian

LAPORAN ...

240

Dtiadm

TextBox



2.55


PENYEBAB PENGADUAN Form 311




Jumlah Record Isi

Penyebab Pengaduan Keterangan Jumlah

LAPORAN ...

241

Dtiadm

TextBox



2.56


PENYEBAB PENGADUAN Form 311

Record Header





c Periode Data Laporan Sysdate 8 11-18 Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester





Record Isi


1a Penyebab Pengaduan Numeric 3 1-3 Diisi sandi penyebab pengaduan

b Keterangan Character 35 4-38 Diisi apabila kolom 1 berisi '999', selain itu dikosongkan

2 Jumlah Numeric 12 39-50 Diisi frekuensi/kuantitatif

Sandi Penyebab Pengaduan:

110 Pemahaman Karakteristik Produk oleh nasabah

120 Informasi Produk kurang memadai

130 Gangguan/Kerusakan Perangkat dan Sistem Teknologi Informasi

140 Gangguan/Kerusakan ATM/Payment Point

150 Perubahan/Pemutusan akad/Perjanjian/Kontrak

160 Kelalaian Nasabah

170 Kelalaian Bank

180 Tindak Pidana Perbankan

999 Lainnya

LAPORAN ...

242

Dtiadm

TextBox



2.57


PUBLIKASI NEGATIF Form 312




Jenis Publikasi Keterangan Jumlah

LAPORAN ...

243

Dtiadm

TextBox



2.58


PUBLIKASI NEGATIF Form 312

Record Header





c Periode Data Laporan Sysdate 8 11-18 Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester





Record Isi


1a Jenis Publikasi Numeric 3 1-3 Diisi sandi jenis publikasi

b Keterangan Character 35 4-38 Diisi apabila kolom 1 berisi '999', selain itu dikosongkan

2 Jumlah Numeric 12 39-50 Diisi frekuensi/kuantitatif selama periode pelaporan

Sandi Jenis Publikasi:

110 Pengaduan Nasabah pada media masa

120 Artikel Media Cetak

130 Liputan media elektronis

140 Publikasi/tulisan di tempat umum

999 Lainnya

LAPORAN ...

244

Dtiadm

TextBox



2.59


PENYELESAIAN SENGKETA Form 313


Laporan Periode Data Laporan Jenis Laporan No Form

Jumlah

Record Isi

Jenis Penyelesaian Keterangan Jumlah

LAPORAN ...

245

Dtiadm

TextBox



2.60


PENYELESAIAN SENGKETA Form 313

Record Header


a Sandi Pelapor Character 9 1-9 Diisi Sandi Bank Pelapor (sesuai

lampiran 1)

b Jenis Periode Laporan Character 1 10-10 Diisi jenis periode laporan : A: Annual S: Semester Q: Quarter T: Trimester M: Monthly W: Weekly

c Periode Data Laporan Sysdate 8 11-18 Diisi periode laporan berdasarkan Jenis Periode Laporan: yyyy0101 Annual yyyy[01,07]01 Semester yyyy[01,04,07,10]01 Quarter yyyy[01,05,09]01 Trimester yyyy[01-12]01 Monthly yyyy[01-12][01,08,16,24] Weekly

d Jenis Laporan Character 1 19-19 Diisi sesuai daftar sandi. Khusus untuk

LKPBU diisi 'A' A: LKPBU B: PVA C: LLD Non Bank



Record Isi


1a Jenis Penyelesaian Numeric 3 1-3 Diisi sandi jenis penyelesaian

b Keterangan Character 35 4-38 Diisi apabila kolom 1a berisi '999', selain

itu dikosongkan

2 Jumlah Numeric 12 39-50 Diisi frekuensi/kuantitatif

Sandi Jenis Penyelesaian:

Penyelesaian sengketa melalui mediasi

110 Mediasi yg diselenggarakan Bank Indonesia

120 Mediasi yg diselenggarakan Lembaga selain Bank Indonesia

200 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

300 Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan

999 Penyelesaian sengketa melalui cara lainnya

Bab 6 ...

246

Dtiadm

TextBox



2.61

Bab 6

DAFTAR LAMPIRAN

SANDI


Sandi ...

247

Dtiadm

TextBox



2.62

SANDI PELAPOR LEMBAGA SELAIN BANK UMUM

NAMA PERUSAHAAN SANDI

LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

I LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (PERUSAHAAN PEMBIAYAAN)

1 PT. MASTERCARD INDONESIA 777930009

2 PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA 777930010

3 PT. JCB INTERNATIONAL INDONESIA 777930011

II PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN

1 PT. SAHABAT FINANSIAL KELUARGA 777250340

2 PT. ARTAJASA PEMBAYARAN ELEKTRONIS 777930000

3 PT. RINTIS SEJAHTERA 777930001

4 PT. DAYA NETWORK LESTARI 777930002

5 PT. INDOPAY MERCHANT SERVICES 777930003

6 PT. SKYE SAB INDONESIA 777930007

7 PT. FINNET INDONESIA 777930008

8 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA 777952197

9 PT. TELEKOMUNIKASI SELULAR 777952690

10 PT. XL AXIATA 777951212

11 PT. INDOSAT 777952280

12 PT. NUSA INTI SATU ARTHA 777930014

III LEMBAGA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT

1 BPR KARYAJATNIKA SADAYA 600311000

2 BPR DANAGUNG BAKTI 600739000

3 BPR DANAGUNG RAMULTI 600748000

4 BPR BARELANG MANDIRI 600811000

5 BPR DANAGUNG ABADI 600825000

6 BPR EKA BUMI ARTHA 601109000

7 BPR DANA NUSANTARA 601118000

8 BPR SUPRA ARTAPERSADA 601359000

9 BPR SEMOGA JAYA ARTHA 602460000

KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING DAN

SISTEM PEMBAYARAN

BOEDI ARMANTO

248

Dtiadm

TextBox


Documents

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Sistem Pembayaran Non ... · Lampiran 12 Contoh 12 Format Laporan Laba Rugi (Profit/Loss Report) Kartu Kredit ... Lampiran 14 Laporan Progres Implementasi