KOLEGIUM MAHASISWA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA …

KOLEGIUM MAHASISWA

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA Puncak Dieng Eksklusif, Kalisongo, Kec. Dau, Kab. Malang 65151

E-mail: [email protected]

Religius, Moralis, Intelek, Profesional, Kepemimpinan, Prestatif, Kolegalitas

UNDANG-UNDANG KOLEGIUM MAHASISWA

FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KADERISASI

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA


FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang:

1. Bahwa keberlangsungan organisasi dilingkungan kolegium mahasiswa Fakultas Kedokteran

Hewan Universitas Brawijaya bergantung pada kualitas pelaksanaan kaderisasi;

2. Bahwa dalam prosesnya kegiatan kaderisasi harus dilaksanakan dengan sistematis, berdampak dan

mengikat kepada seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya;

3. Bahwa untuk mewujudkan kegiatan kaderisasi yang berkualitas diperlukan adanya aturan yang

mengatur penyelenggaraan kaderisasi tersebut.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya BAB

V tentang keanggotaan;

2. Anggaran Rumah Tangga Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas

Brawijaya BAB 1 tentang keanggotaan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FKH UB

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Mencabut Undang-Undang Kaderisasi Tahun 2020

2. Menetapkan Undang-Undang Kaderisasi Tahun 2021

KOLEGIUM MAHASISWA






Ditetapkan di Malang

Minggu,21 Februari 2021

Pukul 19:53 WIB

Ketua Umum DPM FKH UB 2021

Garvasilus Privantio T.V.H. NIM.195130107111054

Sekretaris Jenderal DPM FKH UB 2021

Rahma Azatil Ismah NIM.185130100111060

Bendahara Umum DPM FKH UB 2021

Sefti Nindia Pertiwi NIM.195130101111007

Sekretaris Umum DPM FKH UB 2021

Aura Ummulatifa NIM.185130107111029

Ketua Komisi 1 DPM FKH UB 2021

Ni’am Hasan Amin NIM.195130101111053


Tiffany Haririn NIM.195130101111023


William Alexandro T NIM.195130100111036

KOLEGIUM MAHASISWA






BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kaderisasi merupakan proses mempersiapkan seseorang untuk memiliki keahlian dalam

memegang suatu jabatan atau pekerjaan penting di dalam organisasi

2. Tujuan kaderisasi adalah untuk mempersiapkan seseorang untuk memiliki kemampuan

dan keahlian dalam memegang suatu jabatan atau pekerjaan penting di dalam organisasi

3. Kedudukan dari undang- undang ini adalah lebih tinggi dibanding AD/ART Lembaga

Semi Otonom namun lebih rendah dibandingkan AD/ART Kolegium Mahasiswa

Fakultas Kedokteran Hewan yang ditetapkan oleh Musyawarah Umum Mahasiswa

4. Bidang yang diatur dalam undang-undang ini mencakup bidang kerohanian, bidang

keilmiahan, bidang kepemimpinan, dan organisasi

5. Kolegium Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang selanjutnya disebut Kolegium

Mahasiswa FKH adalah Lembaga Kedaulatan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Brawijaya

6. Azas dasar dari undang-undang kaderisasi adalah Pancasila

7. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan yang selanjutnya disingkat

dengan BEM FKH merupakan lembaga tinggi eksekutif dalam kehidupan

kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya

8. Presiden BEM FKH merupakan pimpinan lembaga eksekutif di lingkungan Kolegium

Mahasiswa FKH yang dipilih melalui pemilihan umum

9. Menteri PSDM merupakan pembantu presiden BEM FKH dibidang pengembangan

sumber daya mahasiswa FKH yang dipilih oleh Presiden BEM FKH

10. Kementerian PSDM BEM merupakan kementerian yang dibentuk oleh Presiden BEM

FKH untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa BEM

dan Kolegium Mahasiswa FKH

11. Ketua Lembaga merupakan pimpinan Lembaga Semi Otonom yang dipilih sesuai dengan

ketentuan AD/ART Lembaga dan memenuhi ketentuan di undang-undang Kaderisasi

Kolegium Mahasiswa FKH

12. Lembaga Semi Otonom yang selanjutnya disingkat LSO merupakan lembaga

pelaksana kegiatan atau aktivitas peminatan yang berada di dalamnaungan BEM FKH

13. Divisi PSDM atau Divisi yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan PSDM di

dalam undang-undang ini disebut PSDM LSO dibawah arahan dari PSDM BEM

14. PSDM LSO merupakan divisi di lingkungan LSO yang bertugas dalam

pengembangan sumber daya pengurus dan anggota LSO

KOLEGIUM MAHASISWA






BAB II

TATA NILAI

Pasal 2

Undang-undang kaderisasi ini berdasarkan nilai 7 pilar kolegium, yaitu: Religius, Moralis, Intelek,

Profesional, Kepemimpinan, Prestatif, dan Kolegalitas

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran dari undang-undang ini adalah seluruh anggota Kolegium Mahasiswa FKH, khususnya

mahasiswa S1 serta pengurus organisasi di lingkungan FKH

BAB IV

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA

Pasal 4

Pengembangan sumber daya mahasiswa yang selanjutnya disingkat PSDM terdiri dari 2 jenis yaitu:

a. PSDM BEM

b. PSDM LSO

Pasal 5

TUGAS DAN WEWENANG PSDM BEM

1. PSDM BEM merupakan kementerian dalam naungan BEM FKH yang bertanggungjawab

terhadap kaderisasi internal BEM serta anggota Kolegium Mahasiswa FKH UB yang

sesuai dengan AD/ART Kolegium FKH UB serta Undang-Undang yang berlaku di

lingkungan Kolegium.

2. Dipimpin oleh Menteri PSDM yang dipilih dan bertanggungjawab kepada Presiden BEM

FKH

3. Memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan kaderisasi dan pembentukan karakter

mahasiswa dalam lingkup Kolegium Mahasiswa FKH dengan berdasarkan AD/ART

Kolegium FKH UB serta Undang-Undang yang berlaku di lingkungan Kolegium FKH

UB

4. Memiliki kewenangan penuh dalam membentuk Standar Operasional Prosedural PSDM

kolegium serta kerangka kaderisasi mahasiswa baru FKH

5. Memiliki wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap alur

kaderisasi Anggota Kolegium Mahasiswa FKH, BEM FKH, dan LSO

6. PSDM BEM berkewajiban untuk menjalankan peraturan terkait kaderisasi yang

telah ditetapkan

Pasal 6

PSDM LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)

KOLEGIUM MAHASISWA






1. PSDM LSO merupakan divisi dalam naungan Lembaga Semi Otonom yang bertanggungjawab

terhadap kaderisasi internal LSO

2. Merupakan divisi yang wajib ada dalam struktur Lembaga Semi Otonom yang

disesuaikan dengan kondisi masing-masing LSO

3. Kepala PSDM Lembaga Semi Otonom dipilih dan bertanggung jawab kepada ketua

Lembaga Semi Otonom

4. Tata nama dan tugas wewenang diatur lebih rinci dalam AD/ART Lembaga Semi Otonom

5. Berkewajiban untuk menjalankan SOP PSDM yang ditetapkan PSDM BEM FKH

6. Berkewajiban membuat kerangka kegiatan kaderisasi yang meliputi tujuan,

kompentensi, dan output, yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Lembaga Semi

Otonom dan PSDM BEM FKH

Kaderisasi terdiri dari:

BAB V

MEKANISME DAN STRUKTUR KADERISASI

Pasal 7

a. Kaderisasi dasar

b. Kaderisasi kepemimpinan dan keorganisasian

c. Kaderisasi pengabdian dan keprofesian

BAB VI

KADERISASI DASAR

Pasal 8

Kaderisasi dasar adalah kegiatan kaderisasi di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya untuk

seluruh mahasiswa baru dan dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa baru

Pasal 9

Kaderisasi dasar terdiri dari 2 tahap, yaitu:

a. Tahap 1 : PK2MABA Fakultas (PROBINMABA)

b. Tahap 2 : Krida Mahasiswa (PROBINMABA), Mentoring Terintegrasi, PKM

Mahasiswa Baru, Inaugurasi, dan Pengurus Lembaga

Pasal 10

PROGRAM PEMBINAAN MAHASISWA BARU (PROBINMABA)

Merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka mengenalkan dan membantu proses orientasi

mahasiswa baru di lingkungan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, serta merupakan

KOLEGIUM MAHASISWA






proses pembentukan karakter mahasiswa baru agar dapat menjadi mahasiswa yang dapat menerapkan nilai

– nilai kolegium dan pilar pembinaan sehingga menjadi calon dokter hewan yang unggul dan berdaya

saing

Pasal 11

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS MAHASISWA BARU (PK2MABA)

1. Merupakan kegiatan pertama dari PROBINMABA sekaligus awal dari kaderisasi Dasar

yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru yang selengkapnya diatur dalam Undang-

Undang PROBINMABA

2. PK2MABA berfokus pada Orientasi pendidikan (ORDIK), Orientasi kemahasiswaan

(ORMAWA), serta pengenalan kehidupan kampus di Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Brawijaya

3. Muatan pokok dalam PK2MABA meliputi:

a. Pengenalan Tri Dharma Perguruan Tinggi

b. Pengenalan sistem dan manajemen perkuliahan di FKH

c. Penanaman Tujuh Pilar Kolegium FKH

d. Penanaman nilai-nilai dasar, budaya, serta tata krama berilmu dalam Kolegium

Mahasiswa FKH

e. Mentoring Terintegrasi

Pasal 12

KRIDA MAHASISWA (KRIMA)

1. Merupakan rangkaian kegiatan dari PROBINMABA yang wajib diikuti mahasiswa baru

yang selengkapnya diatur dalam Undang-Undang PROBINMABA

2. KRIMA dibagi menjadi Empat pertemuan atau dapat diubah sesuai kondisi yang ditetapkan

oleh BPI Organizing Committee atas pertimbangan dari Steering Committee pada tahun terkait

3. KRIMA berfokus pada pembentukan karakter mahasiswa dan penanaman 7 Pilar

Kolegium Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya

4. Muatan pokok dalam KRIMA meliputi:

a. Penanaman 7 Pilar Kolegium FKH

b. Penanaman nilai-nilai dasar, budaya, serta tata krama berilmu dalam Kolegium

Mahasiswa FKH

c. Inter-Professional Education

d. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Pra-Dasar

e. Pengembangan diri, penalaran, dan minat bakat

f. Kurikulum Veterinary Intergrity and Skill Improvement (VISI)

KOLEGIUM MAHASISWA






g. Mentoring Terintegrasi

Pasal 13

MENTORING TERINTEGRASI

1. Merupakan kegiatan Kaderisasi Dasar di bidang kerohanian yang tergabung dalam

rangkaian PROBINMABA yang bekerjasama dengan Lembaga Kerohanian di FKH

2. Pelaksanaan kegiatan Mentoring Terintegrasi dalam rangkaian PROBINMABA dibagi

menjadi dua rangkaian yaitu saat hari pelaksanaan PK2MABA dan selama Krida

Mahasiswa

3. Mahasiswa dinyatakan lulus Mentoring Terintegrasi jika memenuhi kriteria yang telah

ditentukan oleh Sie Kerohanian PROBINMABA dan dibawah pengawasan PSDM BEM

FKH

Pasal 14

PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA BARU (PKM MABA)

1. Merupakan kegiatan Kaderisasi Dasar dibidang keilmiahan yang berfokus pada

pengenalan dan pembekalan mengenai berpikir ilmiah yang kemudian dituangkan dalam

PKM

2. Kriteria PKM Maba dibahas lebih lanjut oleh Kementrian terkait dibidang

ilmiah melalui Sie Ilmiah yang dikoordinasikan dengan PSDM BEM FKH

Pasal 15

INAUGURASI

1. Merupakan tahapan dari kegiatan Kaderisasi Dasar

2. INAUGURASI wajib diadakan oleh mahasiswa baru FKH

3. Kriteria INAUGURASI dibahas lebih lanjut dalam undang-undang INAUGURASI

Pasal 16

PENGURUS LEMBAGA

1. Merupakan wadah bagi mahasiswa baru untuk ikut langsung terlibat dan berpartisipasi

dalam kegiatan kemahasiswaan yang ada di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas

Brawijaya dengan cara menjadi bagian dari pengurus BEM atau DPM Fakultas

Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang penyebutannya tergantung masing-

masing lembaga

2. Materi pokok Pengurus Lembaga meliputi:

a. Pengenalan lembaga masing-masing

b. Pengenalan terhadap tugas dan wewenang lembaga masing-masing

KOLEGIUM MAHASISWA






c. Penanaman dasar-dasar berorganisasi dan minat lembaga

BAB VII

KADERISASI KEPEMIMPINAN DAN KEORGANISASIAN

Pasal 17

Kegiatan Kaderisasi kepemimpinan dan keorganisasian meliputi:

a. Diklat Lembaga

b. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM)

c. Sekolah Kebijakan Veteriner (SKV)

d. Sekolah Legislatif (SL)

Pasal 18

DIKLAT LEMBAGA

1. DIKLAT LEMBAGA terdiri dari Lembaga Otonom dan Lembaga Semi Otonom

2. DIKLAT LEMBAGA merupakan pelatihan kepemimpinan dan manajemen

mahasiswa tingkat dasar serta pengenalan masing-masing lembaga kepada Mahasiswa

FKH

3. DIKLAT BEM ditujukan untuk seluruh Staff Magang BEM FKH yang selanjutnya

akan disahkan menjadi Staff Muda oleh Presiden BEM FKH

4. DIKLAT LSO ditujukan untuk seluruh Anggota Baru Lembaga Semi Otonom FKH

yang telah disahkan oleh ketua LSO

5. DIKLAT LEMBAGA bersifat wajib untuk seluruh Staff Magang BEM dan DPM,

serta Anggota Baru Lembaga Semi Otonom

6. Fungsi dari DIKLAT LEMBAGA adalah sebagai pembekalan kompetensi dasar yang

perlu dimiliki oleh mahasiswa FKH dan untuk seluruh pengurus BEM, DPM,

Lembaga Semi Otonom di Fakultas Kedokteran Hewan UniversitasBrawijaya

Pasal 19

LATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN MAHASISWA TINGKAT MENENGAH

(LKMM-TM)

1. Merupakan peningkatan kompetensi dan membekali pengurus lembaga dengan wawasan,

sikap, dan keterampilan untuk mengoordinasi dan membawa tim kerja dalam suatu

keorganisasian di lingkup FKH

2. Wajib diikuti oleh seluruh pengurus lembaga otonom dan lembaga semi otonom sebagai

langkah kaderisasi pengurus internal yang ada di FKH

3. Ketua masing-masing lembaga wajib menghimbau seluruh anggota lembaganya untuk

mengikuti LKMM-TM yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) atau Surat

Himbauan sejenis

Pasal 20

KOLEGIUM MAHASISWA






SEKOLAH KEBIJAKAN VETERINER (SKV)

1. SKV merupakan tahapan kaderisasi lebih lanjut yang merupakan pelatihan

kepemimpinan, manajerial, dan wawasan yang berkaitan dengan keprofesian veteriner.

2. Koordinator dari kegiatan SKV adalah kementerian Kajian Aksi Strategis BEM FKH UB

yang berkoordinasi dengan PSDM BEM FKH UB dalam alur kaderisasi.

3. Fungsi SKV adalah untuk mempersiapkan kader kepemimpinan selanjutnya

4. Peserta SKV dibuka untuk seluruh kolegium mahasiswa FKH.

5. Masing-masing ketua lembaga wajib menghimbau seluruh anggotanya untuk mengikuti

SKV yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Himbauan sejenis.

Pasal 21

SEKOLAH LEGISLASI (SL)

1. Sekolah Legislasi merupakan tahapan kaderisasi dengan bentuk kegiatan berupa penanaman

pengetahuan mahasiswa terkait proses perencanaan dan pembentukan Undang-Undang serta

fungsi advokasi yang harus dimiliki oleh mahasiswa.

2. Pelaksana kegiatan Sekolah Legislasi adalah DPM FKH UB

3. Tujuan dari Sekolah Legislasi adalah peningkatan kesadaran mahasiswa akan pentingnya

keberadaan Undang Undang dalam mengatur pelaksanaan student goverment serta

peningkatan kesadaran fungsi advokasi mahasiswa.

4. Peserta SL dibuka untuk seluruh kolegium mahasiswa FKH serta wajib diikuti oleh seluruh

pengurus LO/LSO di lingkungan Kolegium FKH UB

5. Masing-masing ketua lembaga wajib menghimbau seluruh anggotanya untuk mengikuti SL

yang dibuktikan dengan Surat Keputusan atau Surat Himbauan

BAB VIII

KADERISASI PENGABDIAN DAN KEPROFESIAN

Pasal 22

PENGABDIAN MASYARAKAT

Merupakan rangkaian Orientasi Pendidikan (Ordik) dan Orientasi Mahasiswa (Ormawa) yang diatur

dalam Undang-Undang Pengabdian Masyarakat dalam pengawasan Kementrian Sosisal Lingkugan

(SOSLING) BEM FKH UB yang berkoordinasi dengan PSDM BEM FKH UB dalam hal alur

kaderisasi

BAB IX

KOLEGIUM MAHASISWA






KRIMA

PROBINMABA

PK2MABA

TAHAPAN KADERISASI

Pasal 23

Secara umum kaderisasi dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu:

1. Kaderisasi Tahap I

Merupakan kaderisasi tahap awal:

a. PROBINMABA (PK2MABA dan KRIMA)

b. Mentoring Terintegrasi

c. PKM MABA

d. INAUGURASI

e. Pengurus Lembaga

2. Kaderisasi Tahap II

Dilaksanakan selama periode kepengurusan kelembagaan yang berkelanjutan.

a. Diklat Lembaga

b. Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Menengah (LKMM-TM)

c. SKV (Sekolah Kebijakan Veteriner)

d. Sekolah Legislasi (SL)

3. Kaderisasi Tahap III

Merupakan Pengabdian Masyarakat (PENGMAS) yang dilakukan berdasarkan rangkaian

kegiatan Orientasi Pendidikan (Ordik) dan Orientasi Mahasiswa (Ormawa)

Pasal 24

STRUKTUR KADERISASI

Keterangan:

Bagan 1. Kaderisasi Dasar

: dilaksanankan sebagai tahapan yang berurutan

: Terintegrasi

: wajib dilaksanakan dengan urutan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi yang dipertimbangkan kementerian terkait dan dikoordinasikan

dengan DPM FKH UB

PKM MABA

MENTORING

INAUGURASI PENGURUS LEMBAGA

KOLEGIUM MAHASISWA






SKV

Kegiatan

Penunjang : Duta

Veteriner, Mawapres, dan

sebagainya

SL

Keterangan:

Bagan 2. Kaderisasi Kepemimpinan dan Organisasi

: dilaksanankan sebagai tahapan yang berurutan.

.............. .......... : kegiatan penunjang yang bersifat pilihan.

: wajib dilaksanakan dengan urutan yang dapat disesuaikan dengan

kebutuhan serta kondisi

: wajib dilaksanakan secara berkala dengan ketentuan pelaksanaan

diatur oleh lembaga masing-masing

Penerimaan Pengurus Lembaga

LKMM-TM

Evaluasi

Kepengurusan

Lembaga

DIKLAT LEMBAGA

KOLEGIUM MAHASISWA






Bagan 3. Kaderisasi Pengabdian dan Keprofesian

BAB X

STANDAR KHUSUS

Pasal 25

Standar Khusus Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa

Penjelasan lebih lanjut tercantum dalam undang-undang Pemilihan Mahasiswa (PEMILWA)

Pasal 26

Standar Khusus Dewan Perwakilan Mahasiswa

Penjelasan lebih lanjut tercantum dalam undang-undang Pemilihan Mahasiswa (PEMILWA)

Pasal 27

Standar Khusus Ketua Lembaga

Standar Khusus Ketua Lembaga:

1. Ketua Lembaga yang dimaksud adalah ketua LSO

2. Telah mengikuti rangkaian PROBINMABA dan dibuktikan dengan surat keterangan lulus

PROBINMABA yang ditandatangani oleh ketua pelaksana dan diketahui oleh presiden

BEM FKH di tahun dilaksanakan acara tersebut

3. Pernah menjadi pengurus di lembaga yang bersangkutan minimal satu tahun

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencalonan diatur dalam AD/ART lembaga

yang bersangkutan

BAB XI

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 28

BAGIAN KADERISASI TINGKAT DASAR

1. Panitia Kegiatan terkait berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi internal

kepanitiaan

2. Steering Committee kegiatan berhak untuk mengetahui standar kelulusan kegiatan di

bawah pengawasan PSDM BEM FKH dan DPM FKH

Pengabdian Masnyarakat

(PENGMAS)

KOLEGIUM MAHASISWA






3. DPM FKH serta PSDM BEM FKH berhak melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan terkait

4. Evaluasi dilakukan saat perencanaan, pelaksanaan, dan pasca kegiatan terkait

Pasal 29

BAGIAN KADERISASI KEPEMIMPINAN DAN KEORGANISASIAN

1. DPM FKH, PSDM BEM FKH, dan PSDM LSO berhak dan bertanggungjawab

untuk melakukan evaluasi internal kaderisasi kelembagaan

2. DPM FKH dan PSDM BEM FKH berhak melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap alur kaderisasi kolegium atas ketercapaian kaderisasi pada level lembaga

3. PSDM LSO wajib memberikan laporan kepada PSDM BEM FKH terkait evaluasi

pelaksanaan

4. Evaluasi dilakukan selama satu periode kepengurusan BEM dan DPM FKH

Pasal 30

BAGIAN KADERISASI PENGABDIAN DAN KEPROFESIAN

Kementerian Sosial Lingkungan BEM bertanggungjawab atas terlaksananya PENGMAS sesuai

ketentuan dari undang- undang Pengabdian Masyarakat (UU PENGMAS) yang berkoordinasi dengan

PSDM BEM dalam hal alur kaderisasi

BAB XII

SANKSI

Pasal 31

BAGIAN KADERISASI DASAR

Mahasiswa yang tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Kaderisasi Tingkat Dasar, dalam hal ini

yang dimaksud adalah PROBINMABA dengan ini tidak berhak untuk menjadi pengurus DPM,

pengurus BEM, serta BPI/BPH LSO

Pasal 32

BAGIAN KADERISASI KEPEMIMPINAN DAN KEORGANISASIAN

1. BEM, DPM, dan Lembaga Semi Otonom yang tidak mematuhi alur kaderisasi Kepemimpinan

dan Keorganisasian yang dijelaskan dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21

dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,00 oleh lembaga terkait setelah kegiatan kaderisasi

berlangsung yang dibayarkan sebagai kas kolegium

2. Sanksi yang diberlakukan terhadap pengurus lembaga yang tidak mengikuti program kaderisasi yang

KOLEGIUM MAHASISWA






bersifat wajib akan dikembalikan kepada lembaga masing-masing.

3. Setiap sanksi yang ditetapkan lembaga terhadap pengurusnya yang tidak mengikuti program

kaderisasi yang telah diwajibkan harus diberitahukan kepada DPM sebagai bukti

pertanggungjawaban.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 33

1. Undang-undang ini berlaku setelah tanggal dan waktu ditetapkan

2. Pemberlakuan penuh hingga adanya amandemen terhadap Undang-Undang ini.

Documents

KOLEGIUM MAHASISWA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA …