SIPENDIKUM 2018

48

JEMBER UNTUK KOTA LAYAK ANAK:

KONTRADIKSI KABUPATEN PENGHASIL TEMBAKAU DAN INISIATIF

KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK1

Fiska Maulidian Nugroho2

Email : fiska.fh@unej.ac.id

Abstrak

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menghendaki klaster kesehatan

dasar dan kesejahteraan tersedia kawasan tanpa rokok. Hal ini bisa

menjadi suatu pengaruh yang kontradiktif dimana Kabupaten penghasil

tembakau sebagai komoditi perkebunannya. Pengaruh itu juga terlihat

ketika Jember belum menyentuh secara tegas melalui program legislatif

daerah tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. Kabupaten Bebas Rokok

adalah dilema yang tidak terselesaikan di Kabupaten Jember ini, faktor

dilematis itu secara tegas harus diselesaikan dengan melibatkan pemerintah

daerah dan dunia usaha serta kesadaran masyarakat tentang bahaya

merokok terhadap anak. Kesinergian antara pemerintah dan pelaku usaha

serta kemauan masyarakat Jember adalah berupa pembentukan kebijakan,

penyediaan fasilitas serta layanan yang mendukung kesehatan dasar dan

kesejahteraan anak. Penelitian ini menggunakan pengkajian secara

doktrinal dan hasil penelitian ini pada akhirnya menghasilkan indikasi-

indikasi penting yakni belum muncul ketegasan antara pemerintah

Kabupaten Jember dengan pelaku usaha untuk mewujudkan Kota Layak

Anak yang menghendaki Kawasan Bebas Asap Rokok.

Kata Kunci : Kota Layak Anak, Jember, Kawasan Bebas Rokok

Latar Belakang

Indonesia memiliki salah satu komoditi nasional yang patut untuk diperhitungkan

sebagai bagian dari produk unggulan orientasi ekspor. Tembakau Besuki Na-Oogst

(BesNO) adalah salah satu tembakau terbaik di Indonesia sebagai bahan baku

pembuatan cerutu dan berkembang baik di Kabupaten Jember. Tembakau dengan

kualitas nomor dua setelah negara Brazil. Cerutu ini diminati oleh pasar ekspor di

negara Jerman, Swiss, Belanda, Amerika, dan China.3 Jember juga penghasil cerutu

1 Tulisan ini disampaikan dalam Call for Papers ―Simposium SIPENDIKUM 2: Rekonstruksi

Harmonisasi Dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia‖ yang akan diselenggarakan

di Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan , Malang. Tertanggal 10 Maret 2018. 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

3 Sari Wiji Utami, Strategi Peningkatan Daya SaingTembakau Besuki Na-Oogst Berbasis Perbankan

Kinerja Mutu di PT Indonesia Bintang Biru (Thesis, Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor, 2014)

[unpublished] at 1.

SIPENDIKUM 2018

49

terbaik kedua setelah Kuba.4 Tembakau Indonesia merupakan bagian dari komoditi

perdagangan dan komoditi ekspor non-migas utama Indonesia. Industri rokok kretek

dari tembakau merupakan penghasil cukai terbesar bagi Indonesia. Di tahun 1982/1983

ekspor tembakau mencapai 19,547 ton dengan nilai devisa 32,1 juta dollar Amerika,

sementara oleh Indonesia dari hasil cukai rokoknya meraup keuntungan 600 milyar

rupiah.5

Perkembangan Indonesia disamping sebagai eksportir dan importir, dapat

dipastikan nilai ekspor lebih besar dari impor. Lihat di tahun 2007, surplus perdagangan

rokok sebesar US$ 253, 87 (nilai ekspor rokok sebesar US$ 304, 45 juta dan nilai impor

rokok sebesar US$ 50, 58 juta). Sedangkan untuk daun tembakau telah mengalami

defisit yaitu US$ 96,94 (nilai ekspor US$ 120,27 juta dan nilai impor US$ 217,21 juta).

Dilihat dari nilai tersebut, maka secara total di tahun 2007 surplus untuk perdagangan

tembakau di Indonesia adalah US$ 156,93 juta.6

Menarik ketika Kabupaten Jember mendapat julukan ―kota tembakau‖.7 Hal ini

dilandasi karena Jember adalah daerah penghasil tembakau dan masih banyak

penduduknya yang bekerja di sektor pertanian.8 Terutama saat hasil pertanian adalah

sebagai penunjang hidup penduduknya. Sebagaimana ditengarai dengan komoditinya

yang berupa cerutu yaitu jenis rokok bercirikan gulungan utuh dari daun tembakau hasil

pengeringan yang telah difermentasikan.9 Penerimaan industrialisasi rokok sangat

massif di masyarakat, meskipun pada akhirnya akan menimbulkan suatu kontroversi.10

Kabupaten Jember yang industri rokoknya merupakan sumber pendapatan dan lapangan

kerja bagi sebagaian masyarakatnya. Di lain sisi, banyak masyarakat yang menentang

karena akibat buruk yang ditimbulkan oleh rokok itu sendiri.11

Kehadiran Konvensi Kerangka untuk Pengendalian Tembakau (Framework

Convention on Tobacco Control – FCTC) yang diadopsi oleh Sidang Majelis Kesehatan

4 ―Cerutu Bobin‖, online: Jember JIC <http://www.jemberjic.com/tourism/detail/24/cerutu-bobin.htm>.

5 Tembakau Pusat & Lembaga Tembakau Jatim II di Jember, ―BAHAN DAN METODE‖, online:

<http://digilib.batan.go.id/e-

prosiding/File%20Prosiding/Pertanian_Peternakan/pertanianpeternakan_1985/data/Ali_Rahayu_469.pdf>

at 1 Lihat juga Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian,―Pertemuan Indonesia secara

singkat‖, Pertemuan Teknik Tembakau V, Jember (1984) dan Lihat pula Lembaga Tembakau, Data-data

produksi, ekspor dan nilai devisa tembakau Indonesia tahun 1982 - 1984, Tidak dipublikasikan. 6 Lihat Muchjidin Rachmat, ―Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara Maju dan

Pembelajaran Bagi Indonesia‖ (2010) 8 Analisis Kebijakan Pertanian 67 at 72. 7 Lihat ―Cerutu Produksi Jember | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur‖, online:

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/cerutu-produksi-jember> Diunduh tanggal 17 Februari 2017. 8 Lihat Diposkan oleh Majalah Gempur, ―Pelajar Minta Pemimpin Jember Kedepan Peduli Warga Miskin,

Petani Tembakau Dan Anti Tambang‖, online: <http://www.majalah-gempur.com/2015/11/pelajar-minta-

pemimpin-jember-kedepan.html> Diunduh tanggal 17 Februari 2017. 9 Cerutu adalah jenis dari rokok yang masuk pada bagian dari jenis bahan pembungkus. Namun, pada

prinsipnya cerutu dalam pemakaiannya adalah sama dengan rokok pada umumnya, seperti klobot,

kawung, sigaret, yang dibakar ujungnya dan asapnya dihisap oleh mulut melalui ujung lainnya. Lihat di

Bima Segara Sakti, Didik Pudjo Musmedi & others, ―Analisis Pengendalian Kualitas Cerutu Dengan

Menggunakan Statistical Process Control (SPC) pada PT Mangli Djaya Raya‖ (2014), online:

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/63975> at 2. 10

Lihat Rachmat, supra note 5. 11

Ibid.

SIPENDIKUM 2018

50

Dunia (World Health Assembly – WHA) pada Mei 2003. Menimbulkan suatu polemik

tersendiri, diantaranya ketika Indonesia kurang merespon konvensi tersebut secara tegas

dengan meratifikasi konvensi tersebut.12

Padahal notabene-nya ia merupakan negara

anggota World Health Organitation (WHO) sedangkan ia juga merupakan salah satu

negara yang belum menandatangani ratifikasi atas FCTC tersebut.13

Ketergantungan

beberapa pabrik-pabrik kecil sampai dengan industri cerutu terbesar Eropa terhadap

tembakau dekblad14

Jember masih sangat tinggi. Perusahaan itu diantaranya adalah

Burger group dari Swiss dan Henri Wintermans-Nobel Cigar.15

Sejauh ini, di tahun 2008, WHO menyatakan bahwa Indonesia menduduki

peringkat ke-3 dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah China dan India.

Sementara Tobacco Control Supprot Center (TCSC) menempatkan Indonesia di posisi

kedua setelah Rusia.16

Contohnya adalah sekitar 40,3 juta anak usia antara 0 (nol)

sampai dengan 14 (empat belas) tahun telah terpapar asap rokok. Sementara itu, sekitar

tahun 2007 telah terjadi peningkatan prevalensi perokok. Diantaranya di umur 15 (lima

belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun naik dari 17,3% (tujuh belas koma

tiga persen) hingga menjadi 18,6% (delapan belas koma enam persen). Melalui contoh

di atas dapat dikatakan bahwa, tingkat konsumsi atas rokok telah mengalami kenaikan

10% dalam kurun waktu 3 tahun. Disinyalir kemudian bahwa juga terdapat kelompok

umur produktif yang mengalami peningkatan. Diantaranya sekitar umur 25 (dua puluh

lima) sampai dengan 34 (tiga puluh empat) tahun yaitu 29 % (dua puluh sembilan

persen) di tahun 2007 dan mengalami pelonjakan di tahun 2010 menjadi 31,1% (tiga

puluh satu koma satu persen).17

Dampak buruk bagi kesehatan adalah bagian dari pro-kontra atas hadirnya rokok

di kehidupan sehari-hari.18

Karena saat asap rokok yang dihirup oleh seorang perokok

mengandung komponen yaitu gas dan partikel, ternyata masih terdapat 4000 (empat

ribu) bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam rokok.19

Sementara banyak

masyarakat yang ingin merokok namun juga banyak masyarakat yang ingin terbebas

dari asap rokok dan tidak lain keinginan mereka adalah untuk memiliki ruang udara

yang bersih dari asap rokok. Sebagaimana kita ketahui, ternyata asap rokok tidak hanya

12

Lihat Okta Pinanjaya & Waskito Giri Sasongko, Muslihat kapitalis global: selingkuh industri farmasi

dengan perusahaan rokok AS (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012). 13

Lihat Muchjidin Rachmat, ―Pertanaman Tembakau Indonesia dan Alternatif Substitusinya‖ in Kendali

Tembakau Tani (TCSC0-Indonesia) at 58. 14

Tembakau cerutu berkualitas tinggi, terutama digunakan sebagai bahan pembalut luar yang mempunyai

ciri khas yang sangat ringan dan aromatis. 15

Lihat Herry Budiarto, ―Tantangan dan Peluang Agribisnis Tembakau Cerutu‖ (2007) Balittas Litbang

Pertan Go Id, online: <http://balittas.litbang.pertanian.go.id/images/pdf/sby14.pdf> at 17. 16

Baca ―TCSC Indonesia » Hidup Tanpa Asap Rokok‖, online: <http://www.tcsc-indonesia.org/hidup-

tanpa-asap-rokok/>. 17

Kementerian Kesehatan & REPUBLIK INDONESIA, Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa

Rokok (Jakarta: Kementerian Kesehatan Replubik Indonesia, 2011) at 5–6. 18

Ana, ―74 Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh Yang Mematikan‖, (23 February 2015), online:

HaloSehat.com <http://halosehat.com/gaya-hidup/gaya-hidup-buruk/74-bahaya-merokok-bagi-kesehatan-

tubuh-yang-mematikan> Di unduh tanggal 17 Februari 2017. 19

Lihat Nururrahmah Hammado, ―Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter

Manusia‖ (2014) 1:1 Prosiding 77 at 75.

SIPENDIKUM 2018

51

berdampak negatif terhadap perokok aktifnya, namun asap rokok tersebut juga

berbahaya ketika dihirup oleh orang lain (perokok pasif). Seperti penyakit

kardiovaskuler, kanker paru-paru dan penyakit paru-paru lainnya.20

Dalam industrialisasi rokok, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Indonesia

merupakan suatu negara yang masih berkomitmen untuk memiliki aturan terhadap

industrialisasi rokok.21

Meskipun, perlu kita diakui dalam penguasaan pangsa industri

rokok, Indonesia merupakan komoditas oligopoli. Karena masih sebagian besar industri

tersebut dikuasai oleh beberapa industri besar. Tiga perusahaan tersebut adalah Gudang

Garam sebagai peringkat pertama, Djarum di posisi kedua, dan posisi ketiga dipegang

oleh HM Samporena. Dan pada akhirnya HM Sampoerna menjadi peringkat pertama,

karena di tahun 2007 ia telah berhasil di akuisisi oleh Philip Morris.22

Jauh dapat

dikatakan bahwa kontribusi rokok sebagai industri pertanian (agroindustri) adalah hal

yang paling menonjol di Indonesia, yaitu 13,13% (tiga belas koma tiga belas persen) di

ukur dari perekonomian nasional di sekitar tahun 2008.23

Di tarik garis lurus tentang potensi daerah Jember yang berbasis tembakau maka

perhatian terhadap lingkungan anak terutama bahaya merokok adalah sangat perlu

diperhatikan.24

Karena, selain ia memiliki potensi tembakau yang melimpah, dirinya

juga harus mampu mengakomodir kewajibannya dalam hal pemenuhan hak anak, Salah

satunya akan bahaya asap rokok entah itu dilingkungan manapun. Sebagaimana

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

menghendaki klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan tersedia kawasan tanpa rokok

dapat di laksanakan oleh setiap daerah, salah satunya Pemerintah Daerah Kabupaten

Jember.25

Komoditi atas rokok yang setali tiga uang dengan tembakau itu telah menempati

ruang yang strategis di kawasan Jember.26

Diantaranya berupa kecenderungan

terlibatnya profil anak di industrialisasi tembakau Jember. Tentunya akan jelas-jelas

20

Lihat Prehatin Trirahayu Ningrum & Reny Indrayani, ―PERILAKU MEROKOK PADA

MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI

DESA AJUNG KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER‖ (2015), online:

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62925>. 21

Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung

Zat Adiktif, selanjutnya Baca di ―Ini 5 Aturan Baru Soal Rokok dalam PP Tembakau‖, online:

detikHealth <https://health.detik.com/read/2013/01/09/145407/2137335/763/1/ini-5-aturan-baru-soal-

rokok-dalam-pp-tembakau>. 22

Lihat Fakta Tembakau di Indonesia (TCSC-IAKMI) at 3 Lihat pula Departemen Kesehatan, Fakta

Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau, 2004. 23

Lihat Rachmat, supra note 5 at 69. 24

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Profil Kesehatan Kabupaten Jember (Jember: Departemen

Kesehatan Republik Indonesia). 25

Lihat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak menghendaki klaster kesehatan

dasar Pasal 10 huruf (i). 26

Baca ―Tembakau Jadi Magnet Wisata di Jember‖, (28 October 2016), online: KretekCo

<http://www.kretek.co/index.php/2016/10/28/tembakau-jadi-magnet-wisata-jember/> Di unduh tanggal

17 Februari 2017.

SIPENDIKUM 2018

52

berhubungan dengan program tanggung jawab sosial (social responsibility

program/SRP), program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bagi pekerja anak di

perkebunan tembakau, peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pekerja

anak dan program pendidikan.27

Input data resmi adalah faktor yang menghambat

pengecekan profil anak atas pekerjaannya di industrialisasi tembakau.28

Terutama yang

dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dan itu ternyata masih nihil. Seiring

dengan nihilnya data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dimana kedua-duanya

masih tidak mempunyai informasi yang jelas atas jumlah tenaga kerja di usaha

tembakau.29

Meskipun di lapangan pada tahun 2008 International Labour Organization –

International Programme on the Elimination of Child Labour (ILO - IPEC) berusaha

menginterview 280 (dua ratus deapan puluh) keluarga yang memiliki anak berusia

diantara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pernah bekerja di sektor

perkebunan tembakau di enam desa, dengan rincian sebanyak 178 (seratus tujuh puluh

delapan) anak laki-laki dan 128 (seratus dua puluh delapan) anak perempuan.30

Hal ini sungguh menjadi sesuatu yang dapat dikatakan ―kontradiktif‖ atau

bertentangan dengan semangat untuk merepresentasikan Kabupaten Jember sebagai

kabupaten yang bebas asap rokok sesuai klaster yang dikehendaki Peraturan Menteri

diatas tersebut. Namun disisi yang lain, bagaimana seharusnya sikap dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Jember dan Pelaku Usaha untuk mewujudkan Kabupaten Layak

Anak khususnya kluster bebas asap rokok, serta sinergitas dari masyarakat Jember itu

sendiri.

Berbagai Kontradiksi Tentang Rokok

Regulasi telah digulirkan, diantaranya Keputusan Presiden tentang pengesahan konvensi

hak anak. Regulasi tersebut diharapkan sebagai upaya negara memberikan perlindungan

pada anak dari kekerasan dan diskriminasi.31

Didalamnya ditemukan prinsip-prinsip,

yaitu hak untuk menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi universal

27

Lihat International Programme on the Elimination of Child Labour, ed, Child labour on tobacco

plantations in Jember district (Jakarta: International Labour Organization, 2007) at 35. 28

Informasi jumlah secara rigid sulit untuk didapatkan karena terjadi dua arus informasi, yaitu, pertama

hanya informan saja yang mengakui adanya profil anak yang bekerja di industri tembakau. Sedangkan

oleh pengusaha dan mandor perusahaan besar tidak terdapat profil anak yang bekerja di perusahaannya.

Terutama oleh Sekretaris Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Jember (APTI) menginformasikan bahwa

profil pekerja anak dapat ditemukan di perusahaan temabakau rakyat. Selanjutnya lihat ibid at 12. 29

Ibid. 30

Baca Oleh Oleh Zumrotun Solicha, Ch & ra HNI, ―Potret Buram Pekerja Anak di Perkebunan Jember -

ANTARA News‖, online: <http://www.antaranews.com/berita/256510/potret-buram-pekerja-anak-di-

perkebunan-jember> Di akses tanggal 18 Februari 2017. 31

Lihat Tri Susilowati, ―Perancangan Naskah Akademik Pada Wilayah Kabupaten Tentang Perlindungan

Layak Anak Beralaskan Prinsip Rule of Law dan Hak Asasi Manusia‖ (2015) Training Tingkat Lanjut

Rule of Law dan Hak Asasi Manusia bagi Dosen Hukum dan HAM Pus Kaji Hak Asasi Mns Univ Islam

Indones Dan Nor Sent Menneskerettigheter Nor Cent Hum Rights 1 at 1 Lihat Pula Keputusan Presiden

Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights of The Child (Konvensi Tentang

Hak-Hak Anak).

SIPENDIKUM 2018

53

tersebut32

. Tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama,

politik, asal-usul bangsa, kaya-miskin, serta keturunan dari keluarganya. Selain itu

diberikan pula perlindungan khususnya, yaitu jaminan hukum, pembinaan secara

jasmani, mental, moral, spiritual dan sosial. Dan yang terakhir adalah perhatian itu

diberikan untuk fasilitas pendidikan secara cuma-cuma, dilarang adanya penelantaran,

eksploitasi, kekerasan, baik diskriminasi maupun ras.33

Sementara itu, di sisi perilaku merokok yang masih tinggi presentasenya, ternyata

masih tersebar sekitar 66% (enam puluh enam persen) penduduk Indonesia yang tidak

merokok, terutama perempuan dan anak. Berbicara hak anak maka secara langsung

berkaitan dengan hak kesehatan anak. Sehingga merokok ditempat umum dianggap

suatu pelanggaran atas hak bukan perokok, Hal ini disebabkan karena ia kurang

mendapatkan udara bersih akibat asap rokok.34

Paparan dari asap tembakau tersebut

dianggap berpotensi mengganggu kesehatan anak yaitu menyebabkan pertumbuhan

paru-paru lambat, terlebih lagi ketika terkena bronkhitis, lalu infeksi saluran pernafasan

dan telinga tengah, serta asma.35

Kontradiksi makin amat terasa saat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003

tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan memberikan peluang penuh terhadap

Pemerintah Daerah melalui wewenangnya untuk membuat peraturan tentang kota Tanpa

Rokok. Namun, pada kenyataannya dilapangan masih juga terdapat sudut tempat atau

space yang semestinya harus diberikan aturan larangan merokok, yaitu tempat umum,

tempat kerja, tempat belajar mengajar, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat-tempat

ibadah, angkutan umum dan arena bermain anak-anak yang kesemuanya itu seakan-

akan peluang untuk merokok masih ada36

Jauh ditarik kebelakang, sekaliber Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus

Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)-pun bertentangan untuk memahami tentang ―fatwa‖

soal rokok.37

Salah satunya adalah hadirnya ulama PBNU Jember yaitu KH. Najmudin -

Rois Aam NU Jember dimana ia secara tegas meminta MUI saat itu untuk tidak

mengeluarkan fatwa soal merokok.38

Sedangkan pihak MUI melalui ijtima’nya, hanya

32

Deklarasi hak anak secara universal telah ditetapkan di dalam Sidang Umum PBB tanggal 30

November 1989, dimana semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan

masyarakat harus mengakuinya dan memenuhinya. 33

Lihat Irma Rumtianing, ―Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak‖ (2014) Th. 27.

Nomor 1 Jurnal Pendidik Pancasila Dan Kewarganegaraan at 5. 34

Lihat TCSC IAKMI, Landasan Hukum Bagi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) at 1. 35

Lihat Pradono and Kristanti, 2002. Passive Smokers, the Forgotten Disaster, Institute of Health

Research and Development, Ministry of Health IAKMI, supra note 33. 36

Ibid Lihat U.S. National Institutes of Health. 10th Report on Human Carcinogens. Dec. 2002. Tobacco

and Related Exposures. http://ehp.niegs.nih.gov/roc/tenth/profiles/s176toba.pdf. 37

Kyai Arwani Faisal. staf Dewan Halal PBNU menyatakan bahwa rokok bukanlah sesuatu yang haram

melainkan mubah, dirinya menilai MUI yang mengharamkan rokok akan berakibat mematikan industri

tembakau atau rokok di tanah air ―MUI Fatwakan Rokok Haram, NU: Rokok Itu Tidak Haram Hanya

Mubah‖, online: <https://www.mediajurnal.com/mui-fatwakan-rokok-haram-nu-rokok-itu-tidak-haram-

hanya-mubah-3494/> Diakses 11 Februari 2017. 38

KH. Najmudin selaku Rois Aam NU Jember menyatakan bahwa perkara khilafiyah (perbedaan

pendapat dalam hukum Islam) adalah seperti rokok, dirinya tidak perlu diatur atau diperketat. Salah

satunya MUI disarankan untuk kembali mengkaji secara aspek sosial dan ekonomi. TempoCo, ―Kyai

SIPENDIKUM 2018

54

membatasi keterangan di dalam fatwanya, bahwa merokok itu hukumnya haram jika

dilakukan di tempat umum, oleh anak-anak, dan wanita hamil.

Selain itu MUI juga tidak lupa untuk merekomendasikan kepada Pemerintah

Daerah untuk membuat regulasi tentang larangan merokok bagi ketiga hal diatas

tersebut. Ijtima’ tersebut bergulir setelah mendapat dukungan dan penjelasan dari

Komnas Perlindungan Anak, Gabungan Perserikatan Rokok Indonesia (GAPPRI),

Komnas Pengendalian Tembakau, Departemen Kesehatan bahwa masalah rokok perlu

ditindaklanjuti dengan fatwa MUI.39

Perjalanan terkait kontradiksi aturan rokok tidak

sampai disitu. Bahkan pembatasan beriklan, promosi, dan sposorship sempat dianulir

oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.40

Meskipun terdapat empat hakim konstitusi yang mengeluarkan dissenting opinion, yang

menyatakan bahwa minuman keras dan rokok adalah zat adiktif. Ketika, iklan miras

dilarang, maka iklan rokokpun harus dilarang.41

Masih dengan usaha pengendalian rokok. Inisiatif dari pemerintah untuk

mengedalikan promosi iklan rokok terlihat dengan adanya pembatasan iklan.

Sebagaimana di Pasal 27 menegaskan sekiranya paling sedikit 10% atau 15% untuk

dicantumkannya suatu peringatan kesehatan ke dalam bentuk gambar dan tulisan dari

total luas iklan. Ditambahkan lagi atas lambang usia perokok yang dicantumkan dengan

tulisan ―18+‖ pada iklannya, sebagai wujud batasan umur pengguna rokok. Selanjutnya,

perihal pembatasan iklan di media pertelevisian adalah dimulai pukul 21.30 hingga

05.00 pagi.42

Upaya-upaya untuk mengendalikan rokok kembali dipertegas di tahun 2011,

ketika Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mulai menerbitkan

Permen PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak (KLA) yang didalamnya terdapat supporting atau dukungan atas kesehatan

dasar dan kesejahteraan anak. Di dalamnya terdapat esensi penting berupa standar hidup

yang tinggi dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.43

Tidak berhenti sampai

disitu saja, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KPP)

menetapkan model KLA dengan menemprioritaskan 7 (tujuh) aspek penting dalam

Jember Tolak Fatwa Anti Rokok | nusa | tempo.co‖, online: Tempo News

<https://m.tempo.co/read/news/2008/08/14/058130822/kyai-jember-tolak-fatwa-anti-rokok> Diakses 11

Ferbuari 2017. 39

Lihat Bagian Ketiga: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, Komisi Fatwa Majelis

Ulama Indonesia, 22 Syawal H/14 - 16 Desember 2003 M 1424 [Bagian Ketiga: Keputusan Ijtima’

Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia]. 40

Ignatius Mulyono, Perkembangan RUU Tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap

Kesehatan (Millenium Hotel Jakarta, 2011) at 7. 41

Lihat ―MK Bolehkan Iklan Rokok di Televisi‖, online: hukumonline.com

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aa9fdd945421/mk-bolehkan-iklan-rokok-di-televisi>

Diakses 11 Februari 2017. 42

Diakses 11 Februari 2017 Liputan6com, ―Ini Aturan Pembatasan Iklan Rokok yang Harus Dipatuhi

Juni 2014‖, online: liputan6.com <http://health.liputan6.com/read/485628/ini-aturan-pembatasan-iklan-

rokok-yang-harus-dipatuhi-juni-2014> Selanjutnya lihat Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012

tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. 43

Lihat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011

tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

SIPENDIKUM 2018

55

pengembangan KLA, yaitu : 1) Kesehatan; 2) Pendidikan; 3) Sosial; 4) Hak Sipil dan

Partisipasi; 5) Perlindungan Hukum; 6) Perlindungan Ketenagakerjaan; 7)

Infrastuktur.44

Dan dilanjutkan dengan adanya Indikator tetang KLA yang diatur dalam

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 Tahun 2011 sebagai

ukuran nantinya kabupaten/kota menjadi layak anak yang menyeting untuk

disediakannya kawasan tanpa rokok.45

Seharusnya, ketika pemerintah daerah telah dituntut untuk memenuhi hak anak di

daerahnya, maka indikator KLA adalah amanah bagi pemerintah daerah untuk

melaksanakannya. Sebagaimana makna tujuan akhir dari formulasi kebijakan ini adalah

untuk menunjukan hal yang wajib bagi setiap pemerintah daerah.46

Tahun 2006 konsep

KLA telah diujicobakan di 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi, Kabupaten

Sidoarjo, Kabupaten Kutai, Kota Solo, dan Kabupaten Gorontalo. Kemudian diikuti

oleh 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang lain di tahun 2007, yaitu Kota Aceh Besar,

Kabupaten Oki, Kota Padang, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Karawang,

Kabupaten Sragen, Kota Malang, Kota Pontianak, Kota Manado, dan Kota Kupang.47

Dari 15 (lima belas) nama-nama tersebut, status Kabupaten Jember sampai di tahun

2017 belum terdapat inisiatif untuk mewujudkan KLA.

Kesinergian Peran Pemerintah Daerah Jember, Masyarakat dan Pelaku Usaha

Sebisa mungkin para bupati maupun walikota haruslah bisa menempatkan dirinya

dengan bukan hanya mendukung pembangunan area mall, pasar, terminal dan jalan-

jalan yang beraspal. Sedangkan, pembangunan taman kanak-kanak yang bermutu,

taman kota dengan aneka permainan anak, penyediaan perpustakaan keliling, bahkan

memberikan makanan tambahan bagi anak-anak balita masih belum memadai.48

Dari

2006 sampai dengan 2010, KLA di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang

signifikan. Saat ini sebanyak 301 (tiga ratus satu) kabupaten atau kota telah

menginisiasi KLA hingga Desember 2016. Sementara itu KLA juga telah menjadi

bagian dari Child Friendly Asia Pasifik (Asia Pasifik), European Network Child

Friendly City (Eropa), dan Child Friendly ASEAN (Asia Tenggara).49

Tugas pemerintah daerah tentunya terkait dengan pemberian fasilitas secara fisik

maupun non fisik yang berkesinambungan dengan perlindungan serta tumbuh kembang

anak untuk terwujudnya program pemerintah Kabupaten/Kota Layak Anak. Sistem

pembangunan berbasis hak anak adalah melalui pengintegrasian komitmen dari

pemerintah yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dimana seluruh

44

Lihat Syamsul Arifin, ―Kota Layak Anak Berbasis Kesehatan‖ (2016) 12:1 J Berkala Kedokteran 117

at 2. 45

Lihat Penjelasan Peraturan Meajnteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 tahun 2011

Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak]. 46

Lihat ―Kota Layak Anak‖, online: <http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota-layak-

anak&option=com_content&Itemid=121> di unduh tanggal 16 Februari 2017. 47

Ibid. 48

Lihat Rumtianing, supra note 32 at 18. 49

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/28/oivzrk384-indonesia-percontohan-kota-

layak-anak-di-asean. Diakses tanggal 17 Februari 2017.

SIPENDIKUM 2018

56

kebijakan, kegiatan dan program harus tegas dan terencana.50

KLA adalah sebuah

komitmen yang perlu disinergikan antara pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku

usaha. Patut untuk ditekankan lebih lanjut ketika Jember belum bersedia beranjak untuk

menginisiasi KLA, sementara banyak daerah lain yang telah menginisiasi dengan

peraturan daerahnya. Kita lihat di Kabupaten Temanggung, Bupatinya telah bersedia

dan berkomitmen untuk segera mengimplementasikan KLA sebagai realisasi Konvensi

Hak Anak dan Konsep Ramah Anak.51

Padahal Temanggung sendiri juga merupakan

penghasil tembakau terbesar di Indonesia selain Jember yakni dengan tembakau

Srintilnya.52

Untuk meningkatkan semangat pemerintah daerah guna peranannya di KLA. Dari

Pemerintah Pusat telah menggolongkan lima kategori apresiasi atas KLA, yaitu

Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Dimana nantinya penilaian untuk golongan-

golongan predikat itu harus dirujuk atas cakupan 31 (tiga puluh) indikator yang diambil

dari 6 (enam) kluster utama pemenuhan hak anak.53

Saat inisiatif Pemerintah Pusat

berkenan memberikan apresiasi, begitu juga dengan banyaknya penghargaan yang telah

diterima daerah lain untuk mewujudkan KLA. Setidaknya Pemerintah Daerah Jember

mulai belajar dari daerah-daerah tersebut diatas. Atau dengan kata lain berani merujuk

Kota Ramah Anak menurut United Nations Childern’s Found (UNICEF) Innocent

Research Centre yaitu kota yang menjamin tentang adanya hak anak di kotanya.

Dimana setiap warga kota memiliki andil dalam pengambilan keputusan, proses

mempengaruhi kota, mengeskpresikan pendapat tentang kota yang mereka inginkan

seperti mempuyai ruang hijau, lingkungan bebas polusi.54

Mekanisme KLA memerlukan mitra dalam pelaksanaannya. Selain dengan

melibatkan sektor swasta, pemerintahan kota yang terdapat dalam setiap departemen,

lembaga non pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan masyarakat sipil, ternyata

juga diperlukan suatu kebijakan dan anggaran.55

Keseimbangan antara kebijakan dan

anggaran diperlukan karena setiap program yang akan dijalankan sangat memerlukan

dukungan anggaran maupun staff yang berkualitas. Kondisi ini memiliki pengaruh yang

50

Lihat Umi Supraptiningsih, ―KESIAPAN KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI KABUPATEN

LAYAK ANAK‖ (2014) 9:1 Al-Ihkam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 165 at 169. 51

Lihat ―.:: Selamat Datang di Website Kabupaten Temanggung ::.‖, online:

<http://portal.temanggungkab.go.id/berita/detail/201308/1756/temanggung-menuju-kota-layak-

anak.html> Di akses tanggal 17 Februari 2017. 52

―5 Daerah Penghasil Tembakau Terbaik di Indonesia‖, (7 April 2013), online: Komunitas Kretek

<https://komunitaskretek.or.id/ragam/2013/04/5-daerah-penghasil-tembakau-terbaik-di-indonesia/>. 53

Baca di ―SURABAYA RAIH LAGI GELAR KOTA LAYAK ANAK‖, online:

<http://www.mercuryfm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=819:risma-harus-fokus-

cegah-banjir&catid=29:sosial&Itemid=205>. 54

Rudi Subiyakto, ―Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah‖,

online:

<http://www.academia.edu/download/35597581/revisi_no_04._membangun_kota_ramah_anak_penulis_r

udi_subiyakto.pdf> at 62–62. 55

Ibid at 68.

SIPENDIKUM 2018

57

besar dalam kualitas implementasi kebijakan.56

Untuk memenuhi hak anak, dipastikan

perlu adanya presentase anggaran guna penguatan kelembagaan. Penguatan

kelembagaan itu terdapat di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diharapkan

dari alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Jember dan sumber dana lainnya dapat

mencukupi pencapaian indikator Kota Layak Anak, terutama mengenai kawasan bebas

asap rokok.

Terkait kawasan bebas asap rokok yang diwacanakan dalam KLA haruslah

nampak sebagai bagian dari isu strategis dalam rangka implementasi kebijakan rencana

tata ruang dan tata wilayah. Diwujudkan pada tingkatan paling bawah, dengan fasilitas

atau dorongan dari pusat. Terbagi peran dari individu, keluarga, Rukun Tetangga/Rukun

Warga (RT/RW), Desa/Kelurahan, Kecamatan, Inisiatif dari Kabupaten/Kota,

Provinsi.57

Sehingga, adanya unsur top-down yaitu pendekatan yang dibentuk oleh

pemerintah pusat (nasional/provinsi/kota), lalu bottom up, yaitu inisiasi gerakan

masyarakat, selanjutnya dapat dikombinasikan untuk pengembangan KLA.

Dunia usaha yang bertalian dengan industri tembakau, adalah pernak pernik

guliran antara aspek kesehatan terhadap anak dalam bingkai inisiasi KLA. Namun,

disisi lain ketika Pemerintah Daerah Jember sekiranya nanti bersedia untuk menginisiasi

KLA. Di harapkan untuk selalu memperhatikan pelaku usaha tembakau.58

Optimisme

itu dilandasi dari peran tengkulak, pemilik gudang, industri rokok maupun ke

pemasaran yang memiliki gap atau jarak atas tingkat kesejahteraan hidupnya. Sekiranya

Pemerintah Daerah Jember mulai memikirkan petani tembakau tersebut. Karena

diantara posisi yang paling tertekan dan berpengaruh langsung atas kesejahteraan

hidupnya adalah petani tembakau. Sementara dirinya tertekan dengan lingkaran pasar

tembakau yang bersifat oligopsoni, Dirinya juga tercekik oleh harga yang sangat

ditentukan oleh industri rokok. Serta terdapat pengaruh atas fluktuasi harga yang besar

dan cenderung tidak menentu. Sehingga, yang paling dikhawatirkan selanjutnya adalah

menurukan permintaan terhadap daun tembakau, tentu hal ini merugikan para petani.

Lebih dari itu, akan menghasilkan pengangguran yang besar karena petani tidak

sanggup untuk membeli bibit maupun mengolah kebunnya.59

Sebenarnya, masyarakat Jember sudah berusaha optimal dalam penyuluhan

tentang bahaya merokok sudah diupayakan beberapa pemerhati bahaya rokok, misalnya

adalah program upaya pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang

56

Lihat Choirul Saleh, Imam Hanafi & others, ―Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan‖ (2015) 4:2 Fak Ilmu Sos Dan Ilmu Polit, online:

<http://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/118>. 57

Baca Lenny N Rosalin, ―KLA dalam Pengetasan Kemiskinan dan Perwujudan Hak Anak‖, Bul Tata

Ruang (February 2011), online: <http://www.tataruangpertanahan.com/file_peraturan/828219106888-

Buletin-TATA-RUANG-Edisi-Januari-Februari-2011-Pengarusutamaan-Gender-dalam-Penyelenggaraan-

Penataan-Ruang-dan-Implementasinya-dalam-Pengembangan-In.pdf> at 16. 58

Kabupaten Jember telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2003 tentang

Pengusahaan Tembakau. Diharapkan pemerintah daerah mampu mensinergikan aspek ekomoni dan

pengelolaan lingkungan untuk memberikan perlindungan hukum dan mampu menjamin kedudukan para

pelaku pertembakauan. 59

Baca Petani Tembakau di Indonesia: Paradoks Kehidupan (Indonesian Institute for Social

Development, 2015).

SIPENDIKUM 2018

58

disosialisasikan dikawasan Desa Ajung Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember terhadap

Institusi Pendidikan Sekolah Dasar. Inisiasi ini dalam rangka pelaksanaan program

sebelumnya yang dicanangkan oleh Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) atas

keluhan masyarakat akibat terjadinya infeksi saluran pernapasan yang terutama

disebabkan oleh asap rokok.60

Kemudian terhadap pekerja anak di industri tembakau,

Pemerintah Daerah Jember harus membenahi akomodasi biaya pendidikan untuk

memutus mata rantai pemikiran mereka tentang pandangan tentang biaya sekolah yang

cenderung tidak dapat dipenuhi oleh mereka. Salah satunya adalah memberikan subsidi

untuk sekolah atau pemondokan.61

Substansi hukum yang telah disediakan pemerintah telah dibuka lebar, yaitu

peraturan menteri mengenai indikator-indikatornya. Kemudian contoh-contoh

pengelolaan KLA yang telah dilaksanakan beberapa daerah. Semestinya itu dapat

dijadikan motivasi tersendiri bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk

mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

Kesimpulan

Kabupaten Jember merupakan daerah yang memiliki komoditas tembakau. 5

(lima) kluster dengan 31 hak anak menyediakan tempat untuk kawasan bebas asap

rokok untuk anak. Penyediaan itu diharapkan dapat direalisasikan melalui space atau

kawasan yang benar-benar bebas asap rokok. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

belum secara tegas menginisiasi KLA. Pertimbangan itu berasal dari sejarah Jember itu

sendiri, yaitu Kota Tembakau. Rokok dengan bahan dasar tembakau memiliki pengaruh

terhadap kehidupan petani tembakau yang notabene-nya adalah mata pencaharian

terbesar di Jember. Sehingga, pengaruh itu juga dirasakan sebagai kebutuhan ekonomi

yang berdampak pula terhadap profil anak sebagai pekerja di industrialisasi tembakau.

Aspek kesinegian antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat Jember

sangat berperan dalam upaya perwujudan KLA dengan prioritas kawasan bebas asap

rokok. Kesinergian itu diwujudkan melalui perhatian pemerintah terhadap regulasinya

terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Agar, tingkat kesejahteraan hidup petani

atau pelau usaha dapat terpenuhi. Sedangkan, masyarakat dituntut untuk sadar akan

perilaku merokok dihadapan anak dan wanita hamil. Pada akhirnya, patutlah Pemerintah

Daerah Kabupaten Jember untuk berani tegas dalam mengambil keputusan yaitu

mewujudkan KLA sebagaimana kabupaten atau kota lain yang bersedia menginisiasi

KLA.

Daftar Pustaka

Bagian Ketiga: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia, Komisi Fatwa

Majelis Ulama Indonesia, 22 Syawal H/14 - 16 Desember 2003 M 1424 [Bagian

Ketiga: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia].

60

Selanjutnya baca Ningrum & Indrayani, supra note 19. 61

Selanjutnya baca International Programme on the Elimination of Child Labour, supra note 26 at 34.

SIPENDIKUM 2018

59

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 tahun 2011 Tentang

Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Tahun 2011 [Peraturan Menteri

Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 12 tahun 2011 Tentang Indikator

Kabupaten/Kota Layak Anak].

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11

Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

[Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor

11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak].

Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Profil Kesehatan Kabupaten Jember (Jember:

Departemen Kesehatan Republik Indonesia).

International Programme on the Elimination of Child Labour, ed. Child labour on

tobacco plantations in Jember district (Jakarta: International Labour

Organization, 2007).

Kesehatan, Kementerian & REPUBLIK INDONESIA. Pedoman Pengembangan

Kawasan Tanpa Rokok (Jakarta: Kementerian Kesehatan Replubik Indonesia,

2011).

Pinanjaya, Okta & Waskito Giri Sasongko. Muslihat kapitalis global: selingkuh industri

farmasi dengan perusahaan rokok AS (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012).

Utami, Sari Wiji. Strategi Peningkatan Daya SaingTembakau Besuki Na-Oogst

Berbasis Perbankan Kinerja Mutu di PT Indonesia Bintang Biru (Thesis, Sekolah

Bisnis - Institut Pertanian Bogor, 2014) [unpublished].

Petani Tembakau di Indonesia: Paradoks Kehidupan (Indonesian Institute for Social

Development, 2015).

Arifin, Syamsul. ―Kota Layak Anak Berbasis Kesehatan‖ (2016) 12:1 J Berk Kedokt

117.

Budiarto, Herry. ―Tantangan dan Peluang Agribisnis Tembakau Cerutu‖ (2007) Balittas

Litbang Pertan Go Id, online:

<http://balittas.litbang.pertanian.go.id/images/pdf/sby14.pdf>.

Hammado, Nururrahmah. ―Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan

Karakter Manusia‖ (2014) 1:1 Prosiding 77.

Ningrum, Prehatin Trirahayu & Reny Indrayani. ―PERILAKU MEROKOK PADA

MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA

ROKOK (KTR) DI DESA AJUNG KECAMATAN KALISAT KABUPATEN

JEMBER‖ (2015), online:

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62925>.

Pusat, Tembakau & Lembaga Tembakau Jatim II di Jember. ―BAHAN DAN

METODE‖, online: <http://digilib.batan.go.id/e-

SIPENDIKUM 2018

60

prosiding/File%20Prosiding/Pertanian_Peternakan/pertanianpeternakan_1985/dat

a/Ali_Rahayu_469.pdf>.

Rachmat, Muchjidin. ―Pengembangan Ekonomi Tembakau Nasional: Kebijakan Negara

Maju dan Pembelajaran Bagi Indonesia‖ (2010) 8 Anal Kebijak Pertan 67.

———. ―Pertanaman Tembakau Indonesia dan Alternatif Sustiitusinya‖ in Kendali

Tembakau Tani (TCSC0-Indonesia).

Rosalin, Lenny N. ―KLA dalam Pengetasan Kemiskinan dan Perwujudan Hak Anak‖,

Bul Tata Ruang (February 2011), online:

<http://www.tataruangpertanahan.com/file_peraturan/828219106888-Buletin-

TATA-RUANG-Edisi-Januari-Februari-2011-Pengarusutamaan-Gender-dalam-

Penyelenggaraan-Penataan-Ruang-dan-Implementasinya-dalam-Pengembangan-

In.pdf>.

Rumtianing, Irma. ―Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak‖ (2014) Th.

27. Nomor 1 J Pendidik Pancasila Dan Kewarganegaraan.

Saleh, Choirul, Imam Hanafi & others. ―Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan‖ (2015) 4:2 Fak

Ilmu Sos Dan Ilmu Polit, online:

<http://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/118>.

Segara Sakti, Bima, Didik Pudjo Musmedi & others. ―Analisis Pengendalian Kualitas

Cerutu Dengan Menggunakan Statistical Process Control (SPC) pada PT Mangli

Djaya Raya‖ (2014), online:

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/63975>.

Subiyakto, Rudi. ―Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era

Otonomi Daerah‖, online:

<http://www.academia.edu/download/35597581/revisi_no_04._membangun_kota

_ramah_anak_penulis_rudi_subiyakto.pdf>.

Supraptiningsih, Umi. ―KESIAPAN KABUPATEN PAMEKASAN SEBAGAI

KABUPATEN LAYAK ANAK‖ (2014) 9:1 Al-Ihkam J Huk Pranata Sos 165.

Susilowati, Tri. ―Perancangan Naskah Akademik Pada Wilayah Kabupaten Tentang

Perlindungan Layak Anak Beralaskan Prinsip Rule of Law dan Hak Asasi

Manusia‖ (2015) Training Tingkat Lanjut Rule of Law dan Hak Asasi Manusia

bagi Dosen Hukum dan HAM Pus Kaji Hak Asasi Mns Univ Islam Indones Dan

Nor Sent Menneskerettigheter Nor Cent Hum Rights 1.

Ana. ―74 Bahaya Merokok Bagi Kesehatan Tubuh Yang Mematikan‖, (23 February

2015), online: HaloSehat.com <http://halosehat.com/gaya-hidup/gaya-hidup-

buruk/74-bahaya-merokok-bagi-kesehatan-tubuh-yang-mematikan>.

Gempur, Diposkan oleh Majalah. ―Pelajar Minta Pemimpin Jember Kedepan Peduli

Warga Miskin, Petani Tembakau Dan Anti Tambang‖, online:

SIPENDIKUM 2018

61

<http://www.majalah-gempur.com/2015/11/pelajar-minta-pemimpin-jember-

kedepan.html>.

IAKMI, TCSC. Landasan Hukum Bagi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Liputan6com. ―Ini Aturan Pembatasan Iklan Rokok yang Harus Dipatuhi Juni 2014‖,

online: liputan6.com <http://health.liputan6.com/read/485628/ini-aturan-

pembatasan-iklan-rokok-yang-harus-dipatuhi-juni-2014>.

Mulyono, Ignatius. Perkembangan RUU Tentang Pengendalian Dampak Produk

Tembakau Terhadap Kesehatan (Millenium Hotel Jakarta, 2011).

Solicha, Oleh Oleh Zumrotun, Ch & ra HNI. ―Potret Buram Pekerja Anak di

Perkebunan Jember - ANTARA News‖, online:

<http://www.antaranews.com/berita/256510/potret-buram-pekerja-anak-di-

perkebunan-jember>.

TempoCo. ―Kyai Jember Tolak Fatwa Anti Rokok | nusa | tempo.co‖, online: Tempo

News <https://m.tempo.co/read/news/2008/08/14/058130822/kyai-jember-tolak-

fatwa-anti-rokok>.

―5 Daerah Penghasil Tembakau Terbaik di Indonesia‖, (7 April 2013), online:

Komunitas Kretek <https://komunitaskretek.or.id/ragam/2013/04/5-daerah-

penghasil-tembakau-terbaik-di-indonesia/>.

―Tembakau Jadi Magnet Wisata di Jember‖, (28 October 2016), online: KretekCo

<http://www.kretek.co/index.php/2016/10/28/tembakau-jadi-magnet-wisata-

jember/>.

―Cerutu Bobin‖, online: Jember JIC

<http://www.jemberjic.com/tourism/detail/24/cerutu-bobin.htm>.

―Cerutu Produksi Jember | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur‖,

online: <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/cerutu-produksi-jember>.

―TCSC Indonesia » Hidup Tanpa Asap Rokok‖, online: <http://www.tcsc-

indonesia.org/hidup-tanpa-asap-rokok/>.

―Ini 5 Aturan Baru Soal Rokok dalam PP Tembakau‖, online: detikHealth

<https://health.detik.com/read/2013/01/09/145407/2137335/763/1/ini-5-aturan-

baru-soal-rokok-dalam-pp-tembakau>.

Fakta Tembakau di Indonesia (TCSC-IAKMI).

―MUI Fatwakan Rokok Haram, NU: Rokok Itu Tidak Haram Hanya Mubah‖, online:

<https://www.mediajurnal.com/mui-fatwakan-rokok-haram-nu-rokok-itu-tidak-

haram-hanya-mubah-3494/>.

SIPENDIKUM 2018

62

―MK Bolehkan Iklan Rokok di Televisi‖, online: hukumonline.com

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4aa9fdd945421/mk-bolehkan-iklan-

rokok-di-televisi>.

―Kota Layak Anak‖, online: <http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=97:kota-

layak-anak&option=com_content&Itemid=121>.

―.:: Selamat Datang di Website Kabupaten Temanggung ::.‖, online:

<http://portal.temanggungkab.go.id/berita/detail/201308/1756/temanggung-

menuju-kota-layak-anak.html>.

―SURABAYA RAIH LAGI GELAR KOTA LAYAK ANAK‖, online:

<http://www.mercuryfm.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=

819:risma-harus-fokus-cegah-banjir&catid=29:sosial&Itemid=205>.