MAKALAH

PSSI : KONTROVERSI NURDIN HALID

ETIKA PROFESI dan TATA KELOLA KORPORAT

KELOMPOK 9

Ongky Dehani Andrianto

Doddy Rizqi Anggriawan

Arnanda Arvi Untari

Hayu Dwi Adiyanti

Profil PSSI ( persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia)

1. Sejarah PSSI

Soeratin Sosrosoegondo yang seorang sarjana teknik sipil Soeratin menyadari

sepenuhnya untuk mengimplementasikan apa yang sudah diputuskan dalam pertemuan para

pemuda Indonesia 28 Oktober 1928 (Sumpah Pemuda).

Soeratin melihat sepakbola sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di

kalangan pemuda sebagai tindakan menentang Belanda. Kegagalan Indonesische Voetbal

Bond (IVB)50 untuk mempersatukan sepakbola menjadi permasalahan yang mesti segera

dievaluasi. Jika segera tak teratasi, maka agenda menyamakan gendang tarian antara

sepakbola dengan perlawanan di dunia akan terhambat.

Alasan terbentuknya PSSI yang lain didasari karena sakit hatinya masyarakat pribumi

sebab PSM Mataram Yogyakarta yang ingin mengadakan pertandingan amal dan mengajak

tim-tim dari NIVB yang berada dalam naungan Belanda untuk ikut dalam laga amal tersebut

justru medapat hinaan dari pihak Belanda yang menyebut anggota NIVB dilarang bertanding

melawan tim-tim Inlander51 yang belum teratur baik. Kemudian hinaan tersebut disikapi

secara serius, tokoh–tokoh sepakbola Yogyakarta bersatu untuk mengundang para Bondbond

Indonesia untuk merapatkan barisan menentang NIVB yang semakin keterlaluan.

Akhirnya, pada tanggal 10-11 April 1933 di Gedung Hande Proyo dibentuklah panitia

persiapan pembentukan organisasi yang diketuai HA Hamid dan sekretaris Ir. Soeratin serta

anggota H.Anwar Noto dan M Daslam Hadiwasito.

Keputusan rapat itu menghasilkan empat agenda yang harus dikerjakan dalam tempo

waktu yang singkat:

1. Membentuk panitia konferensi.

2. Menyelenggarakan konfrensi untuk membentuk suatu badan organisasi bond-bond

Indonesia untuk menyaingi keberadaan NIVB.

3. Menyiapkan konferensi tanggal 19 April 1930 di Gedung Sositet Hande Priyo

Yogyakarta.

4. Mengundang semua bond-bond yang ada di pulau Jawa untuk datang.

Pada awal kongres hanya tujuh Bond pribumi yang menyatakan akan hadir di

antaranya adalah, Voetbal Indonesische Jacatra (VIJ), Bandoeng Voetbal Indonesische Bond

(BIVB), Madioenshe Voetbal Bond (MVB), Soerabaja Voetbal Indonesische Bond (SIVB),

Indonesische Voetbal Bond Magelang (IVBM), Persis Solo dan tuan rumah PSM Mataram.

Dalam kaitanya mengatasi permasalahan IVB dan hinaan dari pihak Belanda membuat

Soeratin Sosroegondo bertolak ke Jakarta. Pengurus Voetbal Indonesische Jacatra (VIJ) dan

pelaku sepakbola lainnya kemudian mengadakan pertemuan di hotel Hotel Binnenhof Jalan

Kramat no.17, semua orang yang hadir sepakat bahwa dalam waktu dekat akan segera

dibentuk organisasi sepakbola bumiputera yang kepengelolaanya akan lebih serius dan

professional yang berlandaskan kepada perjuangan. Sampai akhirnya, 30 April 1930 di

Gedung Sositet Hande Pryo Jalan Yudonegara Yogyakarta, dengan sukarela IVB

membubarkan diri dan muncul suatu organisasi baru, yang orang akan lebih sering

menyebutnya dengan panggilan PSSI yang awalnya bernama Persatuan Sepak Raga Seluruh

Indonesia menjadi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia yang juga menetapkan Ir. Soeratin

sebagai Ketua Umum PSSI. Nama PSSI ini diubah dalamkongres PSSI di Solo 1950.52 Usai

membentuk kepengurusan organisasi, rapat kemudian dilanjutkan membahas pertimbangan

sikap PSSI terhadap NIVB yang selama ini sering merendahkan bond-bond bumiputera.

Secara bergantian wakil dari Bandung, Jakarta dan Yogyakarta mengaduk sikap-sikap NIVB

yang terkadang amat keterlaluan melarang para pemainnya untuk bergabung dengan bond

bumiputera. Mereka sepakat untuk menolak berdamai dengan NIVB dan genderang perang

akan terus ditabuh demi harga diri bangsa Indonesia.

2. Perkembangan PSSI

Pasca Soeratin ajang sepakbola nasional ini terus berkembang walaupun

perkembangan dunia sepakbolaan Indonesia mengalami pasang surut dalam kualitas pemain,

kompetisi dan organisasinya, akan tetapi, olahraga yang dapat diterima di semua lapisan

masyarakat ini tetap bertahan apapun kondisinya. PSSI sebagai induk sepakbola nasional

memang telah berupaya membina timnas dengan baik, menghabiskan dana milyaran rupiah,

walaupun hasil yang diperoleh masih kurang masksimal. Peringkat terbaik Indonesia adalah

peringkat 80 dunia dan kini berada di peringkat 169 dibawah Singapura, Malaysia,Vietnam,

Thailand bahkan Myanmar.53 Hal ini disebabkan pada cara pandang yang keliru. Untuk

mengangkat prestasi Timnas, tidak cukup hanya membina Timnas itu sendiri, melainkan juga

dua sektor penting lainnya yaitu kompetisi dan organisasi Sementara tanpa disadari kompetisi

nasional kita telah tertinggal oleh negara-negara Asia.

Sesuatu yang lebih menarik adalah dapat dilihat sebagian besar ketua umum PSSI

adalah tokoh politik ada pula memang pelaku sepak bola seperti contohnya Maladi yang

menjadi ketua umum PSSI peride 1950-1959, beliaumenjabat sebagai Menteri Komunikasi

dan Informasi juga pernah menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di era Soekarno

dan pernah menjadi penjaga gawang Timnas Indonesia. Malui Saelan ketua umum PSSI

1964-1967 juga seorang pemain sepakbola legendaris PSSI. tokoh-tokoh yang pernah

menjabat sebagai ketua umum PSSI juga banyak sebagai tokoh politik seperti Ali Sadikin

yang memimpin PSSI periode 1977-1981. Beliau pernah menjabat sebagai menteri

perhubungan di era Soekarno dan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta 1966- 1977.

Azwar Anas ketua umu PSSI tahun1991-1999 di masa kepemimpinanya sebagai ketua PSSI

beliau juga merangkap jabatan sebagai menteri perhubungan 1988-1993 dan Menkokesra

1993-1998. Disusul oleh Jend (Purn) TNI Agum gumelar seorang tokoh calon wakil presiden

yang berpasangan dengan Hamzah Haz yang menjabat sebagai ketua umum PSSI periode

1999-2003. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan serta ketua umum

KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) pusat.

Periode 2003-2011 adalah masa kepemimpinan Nurdin Halid, Pada masa ini wajah

PSSI mulai melahirkan berbagai polemik dan kontoversi di dalamnya. Belum ada

Peningkatan prestasi timnas Indonesia juga menjadi isu yang membuat gerah para supporter

Indonesia karena Jebloknya prestasi timnas. Tiga kali gagal ke semifinal SEA Games yakni

tahun 2003, 2007, dan 2009. Tahun 2005 lolos ke semifinal. Dan merosotnya prestasi

Indonesia yang kini ke peringkat 170 versi FIFA dibawah Thailand Vietnam dan Malaysia.54

Merupakan peringkat terendah dalam sejarah persepakbolaan Indonesia. Setelah masa

Nurdin, Komite Normalisasi dan Komite Bading PSSI menunjuk Djohar Arifin Hussein

sebagai ketua umum PSSI periode 2011 sampai sekarang.

3. Periode Nurdin Halid (2003-2011)

Konflik PSSI pada masa Nurdin Halid termasuk jenis konflik Interpesonal yang

berkembang menjadi konflik di dalam organisasi dan berkembang lagi menjadi konflik antar

organisasi.

1. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena

pertentengan kepentingan atau keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang

berbeda status, jabatan, bidang kerja dan lain-lain. Konflik interpersonal ini merupakan suatu

dinamika yang amat penting dalam perilaku organisasi karena dapat berkembang menjadi

konflik besar tergantung pengaruh para pihak yang berkonflik. Pengaruh konflik antara

Nurdin halid dan Arifin Panigoro mempengaruhi beberapa pihak yang berada dalam

kepengurusan PSSI akhirnya terpecah mejadi kubu-kubu yang terpecah dan timbul konflik.

2. Konflik di dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang

banyak terjadi di dalam organisasi-organisasi. Konflik PSSI di era Nurdin ditandai dengan

berjalannya LPI yang diprakarsai oleh penguasaha Arifin Panigoro. Ketidakpuasan beberapa

orang atas kinerja PSSI yang kemudian membentuk kelompok tandingan yang gunanya

sebagai alat untuk menuntut keadilan dan kualitas kompetisi. Konflik menjadi semakin panas,

PSSI mulai membentengi dengan menggunkaan ancaman kepada pihak yang terlibat di IPL

yaitu pembekuan dan pelarangan hak bagi pemain untuk memperkuat Tim Nasional.

3. Konflik antar organisasi. Terjadi antara organisasi yang berbeda, tidak padunya

PSSI dan pemerintah dalam mengatasi konflik. PSSI menggunakan statuta FIFA yang berisi

tidak boleh ada pihak ketiga yang ikut campur dalam masalah rumah tangga PSSI, baik

pemerintahatau lembaga yang lain. Ancaman pembekuan assosiasi selalu dilontarkan PSSI

ketika pemerintah akan turun tangan dalam mengatasi konflik PSSI, sebagaimana yang

diutarakan Nurdin dalam rapat dengar Komisi X DPR RI. Nurdin mengecam pemerintah

yang mengusik indepensensi PSSI dan Menpora Andi Malarangeng yang terlalu ikut campur

dalam urusan dalam negeri PSSI bahkan menggunakan Undang-Undang Pemerintah di dalam

tubuh PSSI. Andi Malarangeng membantah melakukan intervensi terhadap PSSI pemerintah

hanya menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi keolahragaan di Indonesia.73

Sebagaimana dijelaskan diatur dalam undang-undang Nomor 3 tahun 2005 yang berisikan

pemerintah bertugas dan mempunyai wewenang untuk membina, melaksanakan, mengatur,

mengelola dan mengawasi keolahragaan nasional yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal

13 ayat 1 yang berbunyi: “Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina,

mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara

nasional”.

Penyebab konflik dalam tubuh PSSI awalnya terjadi karena penolakan Nurdin Halid

untuk mengundurkan diri demi alasan etika dari pimpinan tertinggi PSSI ketika dirinya

terjerat kasus korupsi. Himbauan tersebut diutarakan para tokoh nasional seperti, Jusuf Kalla

( wakil presiden ) dan Adyaksa Dault ( Menegpora ), serta Rita Sobowo ( ketua KONI

Pusat ), akan tetapi alih-alih Nurdin mundur, Nurdin bahkan merubah statuta FIFA Pasal 32

mengenai ketua umum yang sebelumnya berbunyi "harus tidak pernah terlibat dalam kasus

kriminal" (bahasa Inggris: “They..., must not have been previously found guilty of a criminal

offense....") diubah dengan menghapuskan kata "pernah" (bahasa Inggris: "have been

previously") sehingga artinya menjadi "harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu

tindakan kriminal" (bahasa Inggris: "... Must not found guilty of a criminal offense...").

Peran pemerintah dalam mengatasi kemunduran persepakbolaan Indonesia dengan

mengadakan KSN (Kongres Spakbola Nasional). Kegagalan timnas Indonesia di Sea Games

kalah oleh Myanmar 1-3 di Laos tahun 2009 menjadi acuan pemerintah untuk mengadakan

kongres tersebut. Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan

rapat khusus kabinet membahas persepakbolaan nasional. Menteri Koordinasi Kesejahteraan

Rakyat Agung Laksono dan Menteri Pemuda dan Olahraga mengumumkan rencana

penyelenggaraan Kongres Sepak Bola Nasional. KSN (Kongres Sepakbola Nasional) yang

diinisiasi SIWO (Seksi Wartawan Olahraga) yang dibuka resmi oleh presidan Susilo

Bambang Yudhoyono di Malang 29 April 2010. Dalam KSN tersimpan ambisi untuk

merombak total organisasi PSSI yang terpuruk dalam prestasi olahraga bahkan di wilayah

Asia Tenggara.

Sidang yang dipimpin oleh Agum Gumelar mengeluarkan tujuh Rekomendasi Malang

yang mendesak PSSI melakukan reformasi organisasi dan programnya beberapa poin

rekomendasi antara lain :

1. PSSI perlu segera melakukan reformasi dan restrukturisasi atas dasar usul, saran

dan kritik serta harapan masyarakat, dan mengambil langkah-langkah kongkret

sesuai aturan yang berlaku untuk mencapai prestasi yang diharapkan masyarakat.

2. Perlu adanya pembangunan dan peningkatan infrastruktur olahraga khususnya

sepakbola.

3. PSSI perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh

stake holder terutama KONI dan pemerintah.

4. Dilakukan pembinaan sejak usia dini melalui penangan secara khusus melalui

pendekatan IPTEK, dengan melibatkan tim yang terdiri dari dokter, psikolog,

pemandu bakat, dan pakar olahraga, dan perlu segera disusun kurikulum standar

nasional untuk penyelenggaraan Sekolah Sepakbola, PPLP dan PPLM sepakbola

5. Metode pembinaan atlet pelajar atau muda agar memperhatikan pendidikan

formalnya.

6. Pemerintah menyediakan anggaran dari APBN dan APBD untuk mendukung dan

menunjang target dan pencapaian sasaran untuk menuju prestasi (karena dana

APBD masih diperlukan untuk stimulan).

7. Perlu segera disusun dan dilaksanakan program pembinaan prestasi yang fokus

kepada pembentukan tim nasional untuk menjadi juara dalam SEA Games 2011 di

Indonesia.

Sorotan yang terjadi dalam sidang KSN adalah dibatalkannya rekomendasi yang

kedelapan yang berisi: Pemerintah dan masyarakat perlu mengawal hasil rekomendasi yang

konkret, dalam hal ini diminta kepada Presiden RI untuk membentuk Dewan Sepakbola

Nasional yang bersifat Independen. Dihapusnya rekomendasi kedelapan menandakan

kegagalan pemerintah dalam upaya mengawasi kinerja Nurdin Halid dan reformasi

kepengurusan di PSSI.

KSN yang awalnya bertujuan untuk mengawasi kinerja Nurdin Halid terlihat tidak

sesuai rencana, padahal pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar lima milyar untuk

menggelar KSN. Bila ditelaah hasil KSN yang merupakan tujuh butir resolusi seperti hanya

pemberian mandat baru yang diberikan kepada Nurdin Halid. Rekomendasi ke delapan yang

sangat krusial yang berisikan pembentukan Dewan PSSI untuk mengawasi pimpinan PSSI

akhirnya gagal terealisasi karena ditolak oleh seluruh jajaran PSSI dengan alasan institusi itu

tidak ada dalam AD/ART PSSI. Hegemoni Nurdin Halid ketika itu sulit digoyang. Seminggu

sebelum KSN berlangsung Nurdin Halid mengumpulkan para pengurus Pengprov se

Indonesia di Surabaya untuk konsolidasi terkalit KSN. Hampir dipastikan seluruh pengurus

Provinsi PSSI memberikan jaminannya untuk mendukung Nurdin Halid untuk menghadapi

KSN hasil akhir KSN pun dapat ditebak kubu SIWO dan PWI tidak siap mengahadapi

kekuatan pengurus PSSI.

Konflik juga berkaitan dengan kepentingan publik dan perilaku pemimpin terhadap

masyarakat, kekecewaan masyarakat karena kinerja yang buruk dan kebijakan yang dinilai

merugikan masyarakat. Kegagalan Timnas kompetisi piala AFF yang memaksa Indonesia

puas hanya sebagai runner-up menjadikan Nurdin sebagai bulan-bulanan pecinta sepakbola.

Alokasi tiket pertandingan yang carutmarut menyebabkan terjadi kericuhan di area Gelora

Bung Karno menandakan kegagalan PSSI menangani persepakbolaan Indonesia terlihat jelas.

Aksi damai dan demonstrasi anti Nurdin Halid berlangsung di Gelora Bung Karno menuntut

Nurdin Halid mundur dari kepemimpinan PSSI. Dalam buku Dosa-Dosa Nurdin Halid yang

ditulis oleh Erwiyantoro membeberkan permasalahan dan penyelewengan yang dilakukan

Nurdin Halid ketika menjabat ketua PSSI yang disebut sebagai sepuluh dosa Nurdin halid

antara lain adalah:

1. Nurdin menggunakan politik uang saat bersaing menjadi Ketua Umum PSSI

periode lalu (November 2003) dengan Sumaryoto dan Jacob Nuwa Wea.

2. Nurdin dituding mengubah format kompetisi dari satu wilayah menjadi dua wilayah

dengan memberikan promosi gratis kepada 10 tim (Persegi Gianyar, Persiba

Balikpapan, Persmin Minahasa, Persekabpas Pasuruan, Persema, Persijap, dan

Petrokimia Putra, PSPS, Pelita Jaya, serta Deltras).

3. Nurdin terindikasi melakukan jual beli trofi pada musim kompetisi 2003 lantaran

juara yang tampil punya kepentingan politik. Karena ketua atau manajer klub yang

bersangkutan akan bertarung di pemilihan kepala daerah atau pilkada.

4. Jebloknya timnas yang tiga kali gagal ke semifinal SEA Games pada 2003, 2007,

dan 2009. Tahun 2005 lolos ke semifinal, namun PSSI saat itu dipimpin Pjs

(pejabat sementara) Agusman Effendi.

5. Nurdin membohongi Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) dengan menggelar

musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di Makassar, Sulawesi Selatan, pada

2008 untuk memperpanjang masa jabatannya.

6. Tak jelas laporan keuangan terutama dana Goal Project dari FIFA yang diberikan

setiap tahunnya.

7. Banyak terjadi suap dan makelar pertandingan, bahkan banyak yang melibatkan

petinggi PSSI, seperti Kaharudinsyah dan Togar Manahan Nero.

8. Nurdin tak punya kekuatan untuk melobi polisi sehingga sejumlah pertandingan

sering tidak mendapatkan izin atau digelar tanpa penonton.

9. Nurdin adalah satu-satunya Ketua Umum PSSI dalam sejarah yang memimpin

organisasi dari balik jeruji besi.

10. Terlalu banyak intervensi terhadap keputusan-keputusan Komisi Disiplin sebagai

alat lobi untuk kepetingan pribadi dan menjaga posisinya sebagai Ketua Umum

PSSI.

Pergesekan wewenang terjadi kembali di dunia persepakbolaan Indonesia ketika

pemerintah dengan tangan terbuka mendukung digulirkan LPI, hal tersebut menuai protes

dari PSSI karena melanggar statuta FIFA. LPI yang didirikan oleh Pengusaha Arifin

Panigoro, visi dan misi LPI tidak menggunakan fasilitas negara seperti APBD dan APBN,

LPI juga memberikan dana segar senilai 20 milyar rupiah bagi tim yang ikut ke LPI. PSM

Makassar adalah klub pertama yang menunjukkan antusiasnya bergabung ke LPI, kemudian

disusul Persema Malang, Persebaya Surabaya dan Persibo Bojonegoro.

Nuansa Politik kental dalam pendirian LPI, salah satunya adalah perpindahan PSM

Makasaar dari ISL ke LPI karena PSM dipimpin oleh Arif Sirajudin, walikota PSM Makassar

yang baru pindah dari partai Golkar ke Demokrat, karena gagal mengalahkan Gubernur

Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dalam pemilihan ketua DPD partai Golkar, Arif

Sirajudin merasa di curangi karena dalam pemilihan ketua DPD seharusnya menggunakan

voting namun tibatiba menggunakan aklamasi untuk memilih Yasin Limpo sebagai ketua

DPD. Sidang yang dipimpin Nurdin Halid yang juga menjabat sebagai ketua wilayah

Sulawesi mengecewakan pihak Arif Sirajudin, merasa dikhianati Arif akhirnya pindah ke

Demokrat dan untuk menunjukkan loyalitasnya Arif membawa tim yang dipimpinnya

menyebrang ke LPI.

Politik di kubu PSSI pun terlihat. Sosok Nirwan Bakrie sebagai adik kandung

Aburizal Bakrie. Nurdin Halid sendiri duduk di DPP partai Golkar sebagai salah satu ketua,

dengan demikian ada kekuatan politik besar di belakang Nurdin. Hal tersebut telah

ditampilkan oleh Nurdin, walaupun tanpa disadarinya, membawa Tim Nasional dan pelatih

Alfred Riedl lengkap dengan para asisten pelatihnya mengunjungi kediaman Aburizal Bakrie

menjelang pertandingan final piala AFF 2010. Beberapa hari kemudian Nurdin Halid

mengucapkan terima kasih kepada Aburizal Bakrie yang telah membantu PSSI selama ini.

Bahkan Nurdin secara terang-terangan mengungkapkan alasan menurunkan tiket piala AFF

karena himbauan ketua umum partai Galkar bukan karena himbauan presdien RI, pernyataan

aneh karena Nurdin lebih loyal terhadap Aburizal Bakrie daripada Presiden RI.

Partai Demokrat sebagai penguasa eksekutif memberikan dukungan kepada LPI, hal

tersebut terlihat ketika pemerintah terkesan memaksakan bergulirnya LPI, walaupun PSSI

menolak keras hal tersebut karena melanggar statuta FIFA yang menyebutkan hanya ada satu

kompetisi di bawah naungan assosiasi. Pemerintah sejatinya telah membuka negosisasi dan

siap untuk memediasi namun PSSI tidak hadir dalam proses mediasi yang dilakukan

pemerintah. Menpora melalui BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia) mengizinkan

bergulirnya LPI.

Sosok Arifin Panigoro sebagai pendiri LPI menjadi perhatian publik, selain seorang

pengusaha, Arifin panigoro adalah seorang Politisi. Arifin pada masa OrdeBaru menjadi

kader partai Golkar, karena runtuhnya orde baru pada tahun 1998 Arifin menyebrang ke

PDIP. Arifin mendapatkan posisi penting di DPP PDIP sebagai salah satu ketua. Aifin juga

menjadi ketua Fraksi di DPR RI. Karena konflik internal PDIP Arifin membentuk partai PDP

(Partai Demokrasi Pembaharu). Arifin juga sempat diisukan sempat merapat ke partai

Demokrat. Pendirian LPI tidak mungkin terjadi bila tidak ada campur tangan pemerintah dan

dukungan kuat partai Demokrat. Isu yang beredar LPI dapat digunakan untuk mengakhiri

dominasi Nurdin Halid di PSSI, Nurdin dapat dikatakan perwakilan dari partai Golkar, ketika

berhasil mengulingkan Nurdin dari kepemimpinan PSSI maka dominasi Golkar akan pupus

di kepengurusan PSSI.

Keputusan pengesahan LPI disesalkan PSSI karena menurut UU No 3 tahun 2005

pasal 51 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pertandingan olahraga yang

mendatangkan massa wajib mendapatkan rekomendasi induk olahraga yang bersangkutan.

Tetapi pemaparan pihak kepolisian yang diwakili Komjen Wahyono menjelaskan bahwa

kalau kompetisi tersebut bersifat amatir harus ada rekomendasi induk cabang olahraga,

namun jika bersifat profesional harus ada izin pelenggaraan dari BOPI. Manakala BOPI

memberikan izin, maka Polri akan memeberikan izin dan pelayanan. Atas

diselenggarakannya LPI, PSSI melakukan berbagai cara dalam menjegal kompetisi LPI

berupa ancaman bagi yang terlibat dalam LPI baik para pemain, wasit dan official berupa

larangan memperkuat Tim Nasional dan pencabutan lisensi. Ancaman itupun ditanggapi

dingin oleh pemerintah karena menurut pemerintah semua warga negara berhak untuk

mendapatkan kesempatan membela Indonesia.

Ungkapan Nurdin Halid yang mengatakan lebih loyal kepada Aburizal bakrie secara

tidak langsung dianggap pelecehan terhadap Presiden RI. Tahun 2011 berkenaan dengan

pemilihan calonm ketua umum PSSI yang baru. Sosok Arfin belum kuat untuk mengalahkan

Nurdin yang mendapat dukungan kuat dari semua jajaran PSSI, kubu Arifin Panigoro

menggandeng KASAD Jendral George Toisutta sebagai pasangan Arifin Panigoro. Mengapa

George Tosisutta yang diangkat menjadi pasangan Arifin Panogoro pun menjadi misteri,

sosok yang puluhan tahun tidak terkait dengan sepakbola Indonesia tiba-tiba muncul sebagai

calon ketua umum PSSI bahkan menggeser posisi Arifin Panigoro. Mantan wakil Presiden

Jusuf Kalla pun berkomentar George sebagai figur yang cocok memimpin PSSI. George

mengungkapkan alasan menerima tanggung jawab sebagai calon ketua umum PSSI

merupakan amanah, amanah dari siapa? Amanah selalu datang dari orang yang berkuasa dan

dihormati. Keberadaan George selalu menjadi misteri, karena sosok George tidak pernah

terlibat di sepakbola nasioal walaupun dikabarkan sudah lama aktif di Persatuan Sepakbola

Angkatan Darat (PSAD). Keberadaan George juga dinilai dapat menjadi bulldozer bagi

kelompok Nurdin Halid seperti adanya indikasi kegagalan kongres di Pekanbaru dan Jakarta

adanya peran TNI terlibat didalamnya.

Kegagalan kongres Pekanbaru maret 2011, berubah ricuh dan bernuansa kekerasan

karena keterlibatan oknum-oknum militer, kongres juga diambil alih oleh kelompok 78 yang

mendukung duet GT-AP sebagai pemegang suara sah PSSI. Kegagalan tersebut dinilai

pemerintah merupakan kegagalan kepemimpinan Nurdin Halid, atas kegagalan tersebut

pemerintah mengeluarkan berbagai sikap antara lain :

1. Menunggu sikap FIFA atas keputusan kongres PSSI tanggal 26 Maret 2011 di

Pekanbaru yang diikuti oleh 78 anggota PSSI pemilik hak suara.

2. Jika keputusan kongres tersebut disikapi secara positif oleh FIFA, maka pemerintah

bersama KONI/KOI mendukung segera dilaksanakannya kongres PSSI untuk

memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan Anggota Executive Committee PSSI

Periode 2011-2015 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh FIFA yaitu sebelum

tanggal 30 April 2011.

3. Apabila FIFA bersikap lain, maka Pemerintah bersama KONI/KOI mendukung

segera diselenggarakannya kongres PSSI untuk memilih Komite Pemilihan dan

Komite Banding Pemilihan yang baru, dan selanjutnya melaksanakan kongres

pemilihan ketua umum, wakil ketua umum, dan Anggota Executive Committee

PSSI Periode 2011-2015.

4. Apabila situasi butir 3 yang terjadi, maka Pemerintah bersama KONI/KOI

beranggapan bahwa Pengurus PSSI di bawah pimpinan ketua umum Nurdin Halid

dan Sekretaris Jenderal Noegraha Besoes tidak kompeten untuk memimpin

organisasi PSSI, dan tidak kompeten untuk menyelenggarakan kongres PSSI.

5. Untuk mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan terulangnya kegagalan kongres

PSSI karena ketidak kompetenan pengurus PSSI, terutama ketidak tertiban di

dalam penentuan hak suara, distribusi undangan, penentuanperaturan pemilihan,

agenda kongres, serta ketidak bertanggung jawaban dalam penyelenggaraan

kongres, maka dengan ini Pemerintah menyatakan tidak mengakui lagi pengurus

PSSI di bawah pimpinan ketua umum Saudara Nurdin Halid dan Sekretaris

Jenderal Noegraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang

diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut.

6. Kebijakan ini diambil berdasarkan kewenangan pemerintah yang terdapat pada

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 serta Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 2007. Kebijakan ini juga diambil demi menyelamatkan organisasi PSSI dan

melindungi kepentingan persepakbolaan nasional.

7. Dengan kebijakan ini, maka seluruh jajaran pemerintahan baik di pusat maupun di

daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi

memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI di bawah

pimpinan ketua umum Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Noegraha Besoes,

serta seluruh kegiatan keolahragaannya.

8. Dengan ini pula maka pemerintah menghentikan sementara penyaluran dana yang

bersumber dari APBN, sampai terbentuk kepengurusan PSSI yang baru periode

2011-2015.

9. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional sepakbola Indonesia

untuk menghadapi SEA Games 2011 harus terus berjalan. Dalam hal ini

Pemerintah bersama KONI/KOI sepakat bahwa KONI/ KOI bersama Program

Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional.

10. Seluruh pertandingan LSI, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan

sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI/KOI bersama Pengprov PSSI dan

Klub setempat.

11. Pemerintah bersama KONI/KOI akan terus berkomunikasi dan bekerjasama

dengan FIFA untuk mencari solusi terbaik dalam rangka penyelenggaraan kongres

PSSI serta terpilihnya Komite Eksekutif PSSI Periode 2011-2015 yang kredibel.

12. Pemerintah bersama KONI/KOI meminta dukungan dan doa seluruh rakyat

Indonesia, seluruh pecinta bola di manapun berada agar langkah-langkah yang

diambil ini akan berujung pada terbentuknya Pengurus PSSI yang kredibel dan

kemajuan sepakbola Indonesia.

13. Sudah saatnya sepakbola Indonesia kembali menjadi yang terbaik di Asia

Tenggara, menjadi salah satu Macan Asia, dan berbicara pada tingkat dunia.

Dalam penanganan konflik yang dianggap lebih besar assosiasi tertinggi

menggunakan lembaga abitrase, yaitu pihak ketiga yang menentukan wewenang dan

mengambil keputusan. Metode arbirtari menggunakan cara setiap pihak membeberkan

argumen terbaik tim abitrase memenangkan salah satu pihak. Taktik ini jelas membawa

kerugian besar terhadap kedua belah pihak. Namun, konflik tahap tinggi dapat diselesaikan.

Arbitrasi, terutama yang mengikat harus ditegakkan. Semua pihak harus mematuhi dan

menerima keputusan tim arbitrasi. Metode yang dianggap ampuh ini biasanya akan

menimbulkan konflik baru karena ada pihak yang dikalahkan tidak puas dengan keputusan

lembaga abitrase.

PSSI membentuk lembaga abitrase yaitu Komite Banding dan Komite Verifikasi,

Komite Banding PSSI mecoret pasangan Arifin Panigoro dan Geogre Toisuta serta Nurdin

Halid dan Nirwan Bakrie. Dicoretnya duet GT-AP membuat kecaman dari kelompok 78.

Himbauan dari Menpora untuk meninjau ulang pencoretan GT-AP juga merupakan tekanan

yang dianggap mengganggu independensi Komite Banding karena melanggar statuta FIFA.

Berikut keputusan lengkap Komite Banding PSSI pada tanggal 25 Februari 2011:

1. Komite Banding telah memeriksa dan meneliti berkas-berkas keberatan banding

yang disampaikan para pembanding. Ada empat orang, yakni Arifin Panigoro,

George Toisutta, Tuti Daud dan Sihar Sitor.

2. Untuk menjaga independensi dan obyektivitas yang diambilnya, Komite Banding

dengan mengingat adanya ancaman, intimidasi, tekanan dan intervensi

memutuskan mengambil keputusan atas keputusan Komite Pemilihan dan

keberatan dari para pembanding, maka Komite Banding menolak banding Arifin

Panigoro, Geogre Toisutta, pada waktu yang bersamaan Komite Banding menolak

keputusan Komite Pemilihan yang memilih pasangan Nurdin Halid dan Nirwan

Bakrie sebagai calon ketua umum PSSI.

3. Komite Banding menyerahkannya kepada PSSI sebagai pemberi mandat kepada

Komite Banding

4. Komite Banding mengucapkan terima kasih kepada PSSI yang telah mempercayai

kami sebagai anggota Komite Banding. Komite Banding juga mengucapkan

terima kasih kepada media massa, pecinta sepakbola di seluruh Indonesia dan

pihak-pihak yang turut memberi kontribusi pemikiran selama Komite Banding

bekerja.

Terkait sikap pemerintah dan intervensi pemerintah terhadap PSSI dan keputusan

pemerintah menghentikan fasilitas yang diberkan kepada PSSI serta adanya TNI dalam

kongres Pekanbaru, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) turun tangan untuk memediasi. Komisi

X DPR RI memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng terkait pengambil

alihan Kantor PSSI pasca kerusuhan saat kongres di Pekanbaru, 26 Maret 2011 lalu dan

tentang kehadiran TNI dalam kongres Pekanbaru. 82Beberapa langkah yang dilakukan

pemerintah menuai pro dan kontra. Satu pihak beranggapan pemerintah terlalu berani dan

terlalu mengintervensi PSSI dan melanggar statuta FIFA di pihak yang lain memang itu

adalah tugas pemerintah adalah mengatur dan mengawasi kegiatan olahraga di Indonesia.