KOORDINASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK

(Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Bandarlampung dan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo)

Skripsi

Oleh

ADI SURYO GUMILAR

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

ABSTRAK

KOORDINASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK

(Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Bandarlampung dan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo)

Oleh

Adi Suryo Gumilar

Koordinasi program Kartu Identitas Anak yang di lakukan oleh Disdukcapil Kota

Bandar Lampung di dasari oleh permendagri no 2 tahun 2016 pasal 13 ayat (1).

Dalam hal ini adanya kerjasama antara Disdukcapil dan RSUD dr.A.Dadi

Tjokrodipo dalam memaksimalkan pemanfaatan KIA melalui perjanjian

kerjasama Program Three In One yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan

masyarakat sebagai bentuk inovasi dan komitmen Disdukcapil dalam

melaksanakan program KIA di kota Bandar Lampung.

Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi koordinasi antara Disdukcapil Kota

Bandar Lampung dengan RSUD dr.A.Dadi Tjokrodipo dan kendala-kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi program Kartu Identitas Anak Di Kota

Bandar Lampung.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Koordinasi program Kartu Identitas Anak antara Disdukcapil Kota Bandar

Lampung dengan RSUD dr.A.Dadi Tjokrodipo dalam pelaksanaan kerjasama

program Three In One dapat dilihat melalui tujuh teknik-teknik koordinasi

menurutKoontz dan Donnelydan model koordinasi menurut O’toole. Berdasarkan

indikator tersebut menunjukkan bahwa koordinasi yang dijalankan dalam

kerjasama Three in One sudah berjalan dengan baik dan menerapkan model

koordinasi reciprocal (timbal balik). Rekomendasi yang peneliti berikan, yaitu

adanya penelitian lanjutan untuk menambah penelitian tentang azas azas

manajemen, mambuat aturan tertulis, membuat jadwal rapat koordinasi, dan

adanya penerapan program Three In One di rumah sakit lain di Kota

Bandarlampung.

Kata Kunci: Kartu Identitas Anak, Program KIA, Pemanfaatan KIA,

Disdukcapil Bandar Lampung

ABSTRACT

COORDINATION OF THE CHILD IDENTITY CARD PROGRAM

(Study at the Department of Population and Civil Registration Service and

Public Hospital of Bandarlampung City RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo)

By

Adi Suryo Gumilar

Coordination of the Child Identity Card program carried out by Disdukcapil

(Department of Population and Civil Registration) Bandar Lampung city is based

on Article 13 paragraph (1) of Minister of Home Affairs regulation number 2 of

2016 concerning. In this case there was a collaboration between Disdukcapil and

RSUD (public hospital) dr.A.Dadi Tjokrodipo in maximizing the use of KIA

through a collaboration agreement between the Three In One Program which

aimed to accelerate community service as a form of innovation and commitment

of Disdukcapil in implementing KIA programs in Bandar Lampung.

The purpose of this study was to identify coordination between Disdukcapil

Bandar Lampung city and RSUD (public hospital) dr.A.Dadi Tjokrodipo and the

obstacles faced in the coordination of the Child Identity Card program in Bandar

Lampung City. The method used in this study was a qualitative approach. The

data collection techniques used were interviews, observation, and documentation.

The coordination of the Child Identity Card program between the Disdukcapil

Bandar Lampung and the RSUD (public hospital) dr.A.Dadi Tjokrodipo in the

implementation of the Three In One program collaboration can be seen through

seven coordination techniques according to Koontz and Donnely and coordination

models according to O’toole. Based on these indicators, it shows that the

coordination carried out in the Three in One collaboration has gone well and

implemented a reciprocal coordination model. Recommendations that the

researchers gave, namely the existence of further research to add research on the

principle of management principles, create written rules, schedule coordination

meetings, and implement the Three In One program at other hospitals in

Bandarlampung.

Keywords : Child Identity Card Program, Utilization KIA, Disdukcapil

Bandarlampung

KOORDINASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK

(Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota

Bandarlampung dan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo)

Oleh

ADI SURYO GUMILAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2018

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Adi Suryo Gumilar, dilahirkan pada 17 Oktober 1995 di

Bandar Lampung dari pasangan Bapak Sumarjiyanto, SH.

(Alm) dan Ibu Astutik. Penulis adalah anak pertama dan

memiliki satu orang adik perempuan bernama Dwi Ratna

Sari.

Penulis memulai pendidikan di

SD Al azhar 2 Bandar Lampung 2001 – 2007.

SMP Negeri 2 Bandar Lampung 2007 - 2011.

SMA Negeri 9 Bandar Lampung 2011 - 2013.

Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 2013.

Lebih lanjut, penulis terdaftar menjadi mahasiswa Jurusan Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui penerimaan mahasiswa jalur

SBMPTN atau tertulis. Pada periode Kedua Juli sampai dengan Agustus 2018

(selama 32 hari), penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang

bertempat di Desa Margamulya, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung

Timur.Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat mengikuti beberapa kegiatan

kampus, yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan anggota

BEM Universitas Lampung.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada

kemudahan (QS.94:5-6)

Enjoy the little things in life, for one day you’ll look back and

realize they were the big things.

Kebahagiaan tertinggi adalah senyuman kedua wanita terhebat

dalam hidup ku, ibu dan adikku .

Komunikasi yang baik adalah awal dari kerjasama yang baik

(Adi Suryo Gumilar)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil’alamiin, puji syukur kepada Allah SWT yang

Maha baik, dan telah meridhoi penyusunan skripsi ini dengan

banyak prosesserta pelajaran yang disisipkan oleh NYA selama

proses penyusunan skripsi ini berlangsung.

Terimakasih yang tak terhitung untuk kedua orang tua dan

keluarga tercinta:

Bapakku Alm. Sumarjiyanto, SH. dan Ibu ku Astutik

Dan adikku tersayang

Dwi Ratna Sari (ndok nana)

Terimakasih kepada pakde Sartono,pakde sunyoto, tante Siti

Umaroh,dan Nani handayani yang telah memberikan dukungan

begitu besar pada penulis.

Sahabat sahabat ku yang selalu ada dalam perjalanan hidupku

Terimakasih kepada para dosen dan Civitas Akademika yang telah

memberikan bekal ilmu, dukungan dan doa. Untuk selalu

membanggakan Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, dengan yakin atas rencana Allah SWT beserta segala rahmat,

rohmaan, dan rohiim NYA, skripsi dengan judul KOORDINASI PROGRAM

KARTU IDENTITAS ANAK (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung dan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo)

ini telah selesai pada waktu terbaik menurut perencanaan nya. Selama proses

penyusunan skripsi ini, penulis menyadari ada banyak sekali pihak yang

membantu dari berbagai aspek, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi

ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtuaku, ibu dan bapak terimakasih atas kasih sayang yang tak

terhingga dan segala nya yang telah engkau korban kan selama ini. Ter khusus

Ibu ku yang selama ini membesarkan ku seorang diri sejak bapak meninggal,

yang selalu menyayangi ku sama seperti aku masih bayi dulu, yang selalu

terjaga saat aku tertidur untuk mendoakan ku dalam keadaan apapun. Segala

yang ku perbuat adalah untuk membahagiakan mu ibu, dan semoga Allah

selalu menjaga ibu dan bapak dalam rahmat, keimanan dan ketaqwaan .

2. Adikku tercinta Dwi Ratna Sari (ndok nana), terimaksih atas semangat dan

kasih sayang mu selama ini, tingkah laku lucu mu ga bakal mamas lupa. Ayo

semangat kejar gelar Spd nya tinggal beberapa bulan lagi ndok. Semoga allah

selalu mempermudah jalan mu mengejar cita cita dan selalu melindungi mu

dalam keadaan apapun, semoga kelak menjadi guru yang baik bagi muridmu.

3. Pakde Sartono dan keluarga, terimakasih atas segala bantuan moril dan

materil yang telah di berikan kepada peneliti, segala kebaikan takkan dapat

terlupakan, semoga allah membalas segala kebaikan dan selalu memberikan

perlindungan serta barokah dalam setiap langkah.

4. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A. (miss Devi) selaku dosen pembimbing

utama. Terimakasih banyak atas bimbingan, arahan, ilmu, waktu, nasehat, dan

tenaga selama ini. Terimakasih telah menjadi mentor yang baik, yang telah

mengajari cara berfikir dan berkembang. “dunia kerja lebih kejam, jangan

pernah berkata tidak kepada atasan,selalu terima tantangan, supaya kamu bisa

maju” kata kata yang selalu saya ingat sekaligus menjadi motivasi saya

selama ini. Terimakasih banyak miss atas proses bimbingan yang sangat

berkesan, semoga Allah selalu menjaga Ibu dan kelarga selalu dalam

kebaikan dan dapat segera mengejar gelar Doktoral.

5. Ibu Selvi Diana Melinda, S.A.N., M.PA. selaku dosen pembimbing kedua.

Terimakasih bu atas bimbingan, motivasi, dukungan, semangat, ilmu, waktu,

tenaga, arahan, serta nasehatnya selama ini, terimakasih juga untuk buku

implementasi kebijakan dan kebijakan publik yang ibu pinjamkan, karena itu

sangat penting dan berpengaruh dalam pengerjaan skripsi ini. Semoga Allah

menjaga kebaikan ibubeserta keluarga dimanapun, kapanpun dan segera

menjadi dosen tetap di UNILA sekaligus disegerakan mengejar gelar

Doktoral.

6. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos, M.Siselaku dosen pembahas. Terimakasih

atas setiap saran, kritik dan masukan yang membangun selama ini bu.

Walaupun saya paling takut dengan ibu dari pertama kuliah dulu, tapi saya

sangat mengagumi cara mengajar ibu yang sangat menakutkan. Semoga ibu

dan keluarga selalu dirahmati Allah.

7. Bapak Prof. Dr Yulianto.,MS selaku dosen Pembimbing Akademik peniliti

sejak awal peneliti menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta UNILA.

Terimakasih atas segala masukan dan saran serta bimbingan yang diberikan

kepada peneliti selama ini. Anda merupakan salah satu idola saya dikampus,

anda merubah pemikiran saya bahwa profesor itu boleh keren. Semoga allah

selalu melindungi bapak dan memberi keberkahan dalam hidup bapak.

8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Bapak Dr.Bambang Utoyo,

Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P., Ibu Dewie Brima Atika, S.I.P,

M.Si., Ibu Rahayu Sulistiowati, Bapak Dr.Noverman Duadji, Bapak Nana

Mulyana, S.I.P., M.Si., Ibu Meiliyana, S.I.P., M.A., Bapak Dr. Dedi

Hermawan,S.Sos,M.Si, Bapak Syamsul Maarif, Ibu Dra.Dian Kagungan,

M.H., Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. terimakasih banyak atas

setiap ilmu yang diajarkan kepada penulis.

9. Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pak Azhari dan bu Nur.

Terimakasih telah membantu setiap urusan administrasi yang dibutuhkan

penulis selama ini.

10. Bapak A zainnudin, Ibu Rinning, Ibu Siti Nur, Ibu Tri Hastuti, Bapak A

johan, Ibu Dr indrassari, Ibu Rozalena, Bapak Rudi Ardiansyah, selaku

narasumber dalam penelitian ini, Terimakasih atas keramahan dan sambutan

hangat nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian

ini dengan baik. Semoga Allah membalas segala kebaikan bapak dan ibu

sekalian.

11. Terimakasih brother Keluarga kosdik/basecamp 758/benteng belanda/rumah

kedua (Alasmenara bujang),Sukses bro semua , Sidik Aryono (tukang edit edit

klub yang paling rajin,alim,sabar kalo dirusuhin), Dinda Safutra (kebanyakan

ngijang idup lo cok, buruan lagi nyari kerja oyy), M.Leo Andika Chandra

(babang tamvan ceo lampung tour), Pindo Riski Saputra (dari dulu

kebanyakan alasan jagain adek), Zulham Effendi Putra (caleg waykanan,

semoga menang brader), Dhimas Cahyo Pratama (yang sudah merantau

duluan ke jakarta, sukses sob), hafiz ramadhan/Apis kriting (brader aug cuti,

kelarin kuliah bree ngejer duit mah ga ada abis nya), Ari Ismarangga/balur

(dedek ayuy galak tapi rendah hati dan Bijaksana), Gibran Kalibongso (anak

IPDN yang garing kalo ngelucu),Prayoga Biantara (budak Prabumulih calon

punya istri 2), Rahmad galih risadi (udah nikah duluan boy, abis masa bujang

lo. Moga cepet punya anak kalo bisa sih yang banyak), Hendro/ Mat Golok

(yang udah punya lapas lapas kota agung).

12. Abang abang Himagara, Terimakasih atas bimbingan nya selama ini kepada

peneliti, nanti kalo gua udah sukses kita reoni di kapal pesiar bang haha.

Untuk Bang Loy (sukses bang, banyak masukan yang sangat membangun),

Bang Aden (gua di ocehin suruh pulang pas cuti dulu, makasih gua menang

taruhan sepatu ama elo bang,calon sekda prov lampung), Bang Samsu (sukses

gudang kuota nya bang), Bang Liba (sebelum lulus kekosan terus der, sebat

dulu geh woles), Bang uyung (yang udah punya anak duluan namanya dedek

uju), Bang guruh (abang asuransi yang juga pengusaha sukses nih,

onemixorder), Bang Rido (masuk kemenkumham tugas di jambi, sok ga lak

bener dulu mah tapi kok gua nurut ya haha), Bang Begh (tinggal di BTN 2 ,

dulu mah sering kesana waktu maba sok ngasih pencerahan wkwk),Menceng,

oji, upil, ahmed, Wahyu, Kiki, Alga, Akbar, Berry, Danu, Denish, Irlan, Satria

mbah,Dll. Terimakasih dan semoga sukses selalu bang.

13. Terimakasih untuk Sobat-Sobat karib ku dari SMAN 9 Bandar Lampung,

Indra Bangsawan Sangadji, SH (moga tercapai cita cita nya jadi notaris

terkenal), M Renardi Merdian, SE (walaupun lo ga jadi dokter, jadi akuntan

juga Oke kok med), M Abduh Firman, SE (Do lo cocok nya jadi PNS aja bisa

nyantai do), Dimas Aditya Buchari, ST (mbul lo udah duluan kerja, padahal

katanya mau bisnis), Try Ghaly Aditya, S.Tr. PAS (lo nanti jadi kalapas

cipinang aja lih biar banyak duit), Furqon Dwi Cahya, SE (jangan kebanyakan

nonton kon, nyari kerja tah), Putu Deva, SP (semoga keterima PNS tu), Erza

Taufik (za kejar mimpi jadi ahli IT), Arizal Gusti (bentar lagi ngikutin jejak

bokap peng),Ucup Siahaan (calon bos nya jalan jalan Men), Faldy Hamcoy

SH (DJ yang sarjana hukum)Semoga kita sukses semua bro dijalan nya

masing-masing.Aamiin

14. Temen-temen Alasmenara Zikri, Hasby, Iqbal, Arif, BJ Shedy, Yogi, Resghi,

Respaty, Revardo, Rico, Taufiq, , Edo, Bayu tongba, Khaidir, Hendriko, Okta,

Hendriyansyah, Anggi, Fajar, Wahyu, Ayu W, Uun, Dila, Dwi, Eka, Laras,

Ratu, Riska, Sasa, Luse, Arinta, Desti, Rindu, Pepah, Meilika, Ade, Agnes,

Andan, Asti, Ayu Krui, Cici, Eci, Emon, Devi P, Devi Y, Nuris, Ellyza, Elva,

Fella, Ghozie, Isti, Kartika F, Lela, Nanda, Nisa, Nita, Oca, Syntia, Tiara,

Tulva, Vania, Wiza, Wulan, Dewi A, Fitri Wahyuni, Jita, Maya, Meylani,

Pepy, Rahma, Rijkiana, Sarah/ala, Kartika Re.

15. Keluarga besar “ANAK KOPI” , kak Ade Fazriansyah, Tri Wira (iik), Yerandi

Anarki (riki), Afrizal (ijal), Bayu P, Imam, Tommy gede, Tommy Babe, Bung

Angga, Kak Dona, Bang Firhad, Bang Ewok, Rio Ijul, Awal, Bayu, Rio

Linantha, Kiki, Novalco, AA’ Ujang, dan semua yang tidak dapat disebutkan

satu persatu. Terimakasih atas segala pelajaran hidup yang di berikan kepada

saya selama ini.

16. Keluarga besar HIMAGARA, terimakasih banyak Anti Mapia, Ampera, Gelas

Antik dan Atlantik yang telah menjadi teman kuliah bagi peniliti dalam masa

ahir studi peneliti dan telah mengajarkan banyak hal kepada peneliti selama

kuliah di FISIP Unila. Sukro Anung, Adi, Idin, Binter, Sangga, Fery, Adon,

Yunia, Astri, Isti, Bela, Kadek, Jeki, Aldino, Goten, Dedi, Meika, Maul,

Cindy, Galuh, Septri, Niko, Refani, dll yang tidak dapat disebutkan.

17. Semua pihak yang membantu secara langsung atau tidak langsung selama

penulis kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini ditulis dengan usaha yang maksimal sesuai dengan kemampuan

peneliti. Jika masih terdapat banyak kekurangan, dapat dijadikan evaluasi atau

penelitian lanjutan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang

memerlukan.

Bandar Lampung, 10 Desember 2018

Penulis

\

Adi Suryo Gumilar

i

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ........................................................................................................... i

DAFTAR TABEL .................................................................................................. v

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ vi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1

B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 13

C. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 13

D. Kegunaan Penelitian ..................................................................................... 14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Koordinasi ...................................................................... 15

1. Pengertian Koordinasi .................................................................................. 15

2. Pendekatan-Pendekatan untuk Pencapaian Koordinasi yang Efektif ........... 19

3. Tujuan dan Pentingnya Koordinasi .............................................................. 23

4. Tipe-tipe dan Sifat Koordinasi ..................................................................... 25

5. Syarat-syarat Koordinasi .............................................................................. 26

6. Model Koordinasi ......................................................................................... 29

7. Cara-cara Mengadakan Koordinasi .............................................................. 31

B. Tinjauan TentangKartu Identitas Anak (KIA) .......................................... 34

1. Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA) ........................................................ 34

2. Jenis–Jenis Kartu Identitas Anak (KIA) ....................................................... 35

3. Tujuan Dan Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) ....................................... 35

4. Strategi Pelaksanaan KIA .............................................................................. 36

C. Kerangka Pemikiran ..................................................................................... 36

ii

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian ............................................................................................... 42

B. Fokus Penelitian ............................................................................................ 42

C. Lokasi Penelitian ........................................................................................... 44

D. Teknik Pengumpulan Data ........................................................................... 46

E. Teknik Analisis Data ..................................................................................... 47

F. Teknik Keabsahan Data ................................................................................ 49

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ........................................................... 52

1. Kota Bandarlampung .................................................................................... 52

a. Sejarah Kota Bandarlampung .................................................................... 52

b. Kondisi Geografis .................................................................................... 54

c. Visi dan Misi Kota Bandarlampung ......................................................... 55

d. Kependudukan.......................................................................................... 57

e. Pemerintahan ............................................................................................ 58

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung .............. 58

a. Visi dan Misi serta Moto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... 59

b. Fungsi Dan Tugas Berdasarkan Struktur Di Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil ......................................................................................... 60

3. RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandarlampung .................................. 62

a. Sejarah RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandarlampung ................. 62

b. Perubahan Status Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)....... 62

c. Visi dan Misi RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandarlampung ....... 63

d. Struktur Organisasi RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandarlampung

Error! Bookmark not defined.

B. Hasil Penelitian ........................................................................................ 66

1. Koordinasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung

Dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo dalam program kerjasama Three In

One ................................................................................................................. 66

a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap

kelompok kerja atau satuan organisasi ...................................................... 68

b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung

jawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan yang

dikoordinasi ............................................................................................... 73

iii

c. Menciptakan hubungan inter dan antar personel dari satuan-satuan

organisasi yang terlibat dalam organisasi .................................................. 75

d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan

pertanggung jawaban secara berkala dari tiap-tiap satuan organisasi ....... 78

e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang

diperlukan .................................................................................................. 80

f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat

dilaksanakan secara optimal ...................................................................... 82

g. Koordinasi Melalui Alat Komunikasi ....................................................... 87

2. Faktor Penghambat Koordinasi Disdukcapil dengan dengan RSUD dr. A.

Dadi Tjokrodipo dalam program kerjasama Three In One ............................ 90

a. Faktor internal penghambat koordinasi Disdukcapil di Kota

Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo dalam program

kerjasama Three In One ............................................................................ 91

b. Faktor Eksternal Penghambat Koordinasi koordinasi Disdukcapil di Kota

Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo dalam program

kerjsama Three In One .............................................................................. 93

C. Pembahasan ............................................................................................. 95

1. Koordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi

Tjokrodipo dalam program kerjasama Three In One ..................................... 95

a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap kelompok

kerja atau satuan organisasi ....................................................................... 96

b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan

tanggungjawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan

yang dikoordinasi. ................................................................................... 101

c. Menciptakan hubungan inter dan antar personel dari satuan-satuan

organisasi yang terlibat dalam organisasi. ............................................... 104

d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan

pertanggung jawaban secara berkala dari tiap-tiap satuan organisasi. .... 106

e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang

diperlukan. ............................................................................................... 107

f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat

dilaksanakan secara optimal. ................................................................... 108

g. Koordinasi Melalui Alat Komunikasi ..................................................... 111

h. Kritik Terhadap Koordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan

RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo ................................................................ 117

2. Faktor Penghambat Koordinasi Disdukcapil dengan RSUD dr. A. Dadi

Tjokrodipo .................................................................................................... 118

a. Faktor internal penghambat koordinasi Disdukcapil di Kota

Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo ......................... 119

iv

b. Faktor Eksternal Penghambat Koordinasi Disdukcapil di Kota

Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo ......................... 120

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN ............................................................................................. 122

B. SARAN .......................................................................................................... 125

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

v

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Proyeksi Penduduk Indonesia Umur 0-17 Tahun, 2010-2019 (000) ................ 2

2. Jumlah Penduduk Kota Bandarlampung Dirinci Menurut Kelompok

Umur, Jenis Kelamin, Dan Sex Ratio Tahun 2011 -2015 ............................... 3

3. Laporan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten/Kota Se-Provinsi

Lampung Sampai Bulan November Tahun 2018 ............................................. 10

4. Data Informan Penelitian .................................................................................. 45

5. Jumlah Penduduk Kota Bandarlampung Dirinci Menurut Kecamatan

Tahun 2016 ....................................................................................................... 57

6. Banyaknya kelurahan, lingkungan (RW), dan RT menurut kecamatan

di Kota Bandarlampung .................................................................................. 58

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Internal Coordinating of an Enterprise menurut Terry (1958) dalam

Torang (2014:182) ............................................................................................ 16

2. Tiga pendekatan untuk koordinasi yang efektif : metoda-metoda bagi

manajer James A.F. Stoner ............................................................................... 20

3. Pola pooled (mengutub) .................................................................................. 29

4. Pola sequential (berurutan) .............................................................................. 30

5. Pola Reciprocal (timbal balik) ......................................................................... 30

6. Kerangka Pemikiran ......................................................................................... 41

7. Struktur Disdukcapil KotaBandarlampung ...................................................... 61

8. Struktur Organisasi RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo ......................................... 65

9. Syarat-Syarat Pembuatan KK, Akta Kelahiran, dan KIA ................................ 86

10. Berkas Syarat-Syarat Program Three In One ................................................. 87

11. Koordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung dalam program Three In One

.......................................................................................................................... 99

1

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (UUD 1945 Pasal 28 D

ayat 1), ketentuan tersebut telah memberikan landasan bahwa setiap orang

memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

adil dan sama di hadapan hukum tanpa terkecuali, baik itu laki-laki atau

perempuan, dewasa atau anak–anak. Kemudian ditegaskan kembali bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi“ (UUD 1945 Pasal 28 B

ayat 2). Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak-

anak juga berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk

memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Anak adalah aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat

strategis sebagai penerus suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan

bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta

memiliki peran strategis menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara

pada masa depan. Sepertiga penduduk negara Indonesia adalah anak-anak, Oleh

karena itu, setiap anak harus mendapatkan perhatian khusus dari negara, anak

2

perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.Berikut ini adalah

proyeksi penduduk Indonesia hingga tahun 2019.

Tabel 1. Proyeksi Penduduk Indonesia Umur 0-17 Tahun, 2010-2019 (000)

KELOMPOK

UMUR TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0 -4 23.454 23.681 23.853 23.994 24.087 24.066 23.960 23.848 23.730 23.605

5 – 9 22.518 22.632 22.767 22.932 23.110 23.330 23.560 23.734 23.879 23.974

10 – 14 22.166 22.230 22.281 22.310 22.360 22.462 22.577 22.713 22.879 23.057

15 – 17 13.003 13.086 13.182 13.262 13.292 13.286 13.316 13.369 13.409 13.424

JUMLAH 81.141 81.630 82.083 82.498 82.848 83.144 83.412 83.665 83.896 84.060

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil SP 2010

Berdasarkan tabel 1 tentang Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada tahun

2018 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 253 juta jiwa, dan sekitar 83,89

juta jiwa (32,9 persen) diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Apabila

dilihat dari sudut pandang ketergantungan, maka sepertiga dari penduduk

Indonesia adalah anak-anak dibawah 17 tahun.

Hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035, Indonesia sedangmengalami bonus

demografi, dimana rasio ketergantungan penduduk sebesar 48,6. Puncakbonus

demografi akan terjadi pada tahun 2028-2031 dan angka ketergantungan

pendudukakan mencapai titik terendah, yaitu 46,9. Bonus demografi tersebut

hanya akan terjadi satukali dalam perjalanan suatu bangsa, dan Indonesia sedang

berada pada kondisi tersebut.Menurunnya jumlah anak dan bertambahnya

persentase penduduk usia produktif akanmemberikan keleluasaan untuk

meningkatkan pengeluaran yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber

daya manusia, termasuk kualitas anak diberbagai bidangpembangunan dalam

3

upaya pemenuhan haknya.Berikut ini adalah table jumah penduduk kota

Bandarlampung menurut kelompok usia,jenis kelamin, dan sex ratio

Tabel 2. Jumlah Penduduk kota Bandarlampung Dirinci Menurut kelompok

Umur, Jenis Kelamin, Dan Sex Ratio Tahun 2011 -2015

Kelompok

umur

Age group

Jumlah Penduduk/ number of population

Laki – laki

Male Perempuan

Female Jumlah

Total Sex Ratio

0 –4 47.208 45.604 92.812 104

5 – 9 46.329 43.676 90.005 106

10 –14 40.009 38.599 78.608 104

15 – 19 44.691 48,908 93.599 91

20 – 24 51.354 50.479 101.833 102

25 – 29 45.458 42.672 88.130 107

30 – 34 40.519 38.795 79.314 104

35 – 39 38.079 38.209 76.288 100

40 – 44 36.330 35.580 71.910 102

45 – 49 30.555 29.599 60.154 103

50 – 54 25.779 24.987 50.766 103

55 – 59 18.678 18.288 36.966 102

60 – 64 12.720 11.673 24.393 109

65+ 15.702 18.807 34.509 83

2015 493.411 485.876 979.287 102

2014 484.215 476.876 960.695 102

2013 475.039 467.000 942.039 102

2012 456.620 446.265 902.885 102

2011 450.802 440.572 891.374 102

Sumber : Badan Pusat Statistik Bandarlampung

Tabel 2 diatas juga menerangkan tentang jumlah penduduk kota Bandarlampung

dirinci menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan sex ratio tahun 2011 - 2015

bahwa jumlah penduduk di Kota Bandarlampung di perkirakan 979.287 jiwa dan

diantaranya adalah anak anak usia 0 – 19 tahun yang berjumlah 355.024 jiwa atau

sekitar 36,2 persen dari jumlah penduduk keseluruhan. Ini menunjukan bahwa

anak – anak menduduki posisi strategis serta masih membutuhkan perlindungan

baik oleh keluarga, masyarakat, ataupun negara. Namun pada kenyataan nya

masih banyak permasalahan - permasalahan yang belum terselesaikan oleh

4

pemerintah diantaranya adalah terkait Pendidikan, Kesehatan, Perlindungan anak,

dan Hak sipil anak.

Permasalahan lainnya dapat dilihat juga berdasarkan hasil Susenas (Survey Sosial

Ekonomi Nasional) 2014 terkait permasalahan pendidikan menunjukkan bahwa

anak usia 5-17 tahun yang berstatus sekolah sebesar 83,83 persen. Pada kelompok

usia tersebut terdapat 4,04 persen yang tidak bersekolah lagi dan yang belum

pernah sekolah sebesar 12,13 persen. Meskipun persentase anak usia sekolah yang

masih bersekolah cukup tinggi, namun kualitas dari anak tersebut juga harus

ditingkatkan demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa

dan negara di masa mendatang. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan

terbatasnya akses pendidikan berkualitas bagi anak, terutama bagi anak keluarga

miskin dan di masyarakat terpencil serta kurangnya pendataan dari pemerintah.

Dampaknya dapat terlihat dari semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan,

jumlah anak yang bermasalah dengan hukum, eksploitasi, dan anak yang bekerja.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk

mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional, sehingga kesehatan

masyarakat selalu diupayakan oleh pemerintah. RPJMN (Rencana Pembangunan

Jangka Menengah) 2015-2019 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan

manusia dan masyarakat bidang kesehatan antara lain: 1. Penurunan angka

kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 346 menjadi 306 jiwa, 2.

Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 24

jiwa, 3. Penurunan persentase prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 19,6

menjadi 17 persen, dan 4. Penurunan persentase stunting (pendek dan sangat

pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) dari 32,9 menjadi 28 persen.

5

Berdasarkan hasil (Riskesdas) Riset Kesehatan Dasar 2010, prevalensi Balita

Kurang Gizi (BKG) pada tahun 2010 adalah sebesar 17,9 persen yang terdiri dari

4,9 persen gizi buruk dan 13 persen gizi kurang. Dari ketiga sasaran pembangunan

tersebut tiga diantaranya dikhususkan untuk kesehatan bayi dan balita, begitu

pentingnya kesehatan bayi dan balita dikarenakan anak merupakan generasi

penerus yang menjamin keberlangsungan bangsa dan negara kedepan.

Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita

semua, anak korban kejahatan harus mendapatkan perhatian dan perlindungan

terhadap hak-haknya seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Maraknya kasus tentang tindak kekerasan, perdagangan anak,

eksploitasi, dan diskriminasi yang belum teratasi dengan optimal menjadi

fenomena yang kita rasakan sekarang ini. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014

menunjukkan bahwa dari keseluruhan penduduk pada tahun 2014, sebanyak 1,06

persen diantaranya pernah menjadi korban kejahatan. Dari jumlah tersebut,

sebesar 0,29 persen diantaranya adalah anak. Jika dilihat menurut kelompok umur,

komposisi penduduk anak, ada 9,31 persen atau sekitar 247 ribu anak dari sekitar

2,41 juta penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan. Selain itu dapat

terlihat dari jumlah anak bekerja yang relatif masih tinggi. Hasil Sakernas Agustus

2014, menunjukkan bahwa 2,7 juta anak berumur 10-17 tahun yang bekerja, yaitu

sekitar 7,06 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun.

Belum terpenuhinya hak sipil anak, berdasarkan Susenas 2014 dimana anak yang

memiliki akta kelahiran baru sekitar 77,72 persen, 21,72 persen lainnya tidak

6

mempunyai akta kelahiran. Hal ini mencerminkan belum terpenuhinya hak anak

terhadap identitasnya dan masih lemahnya sistem pendataan atau registrasi

kelahiran.Akta kelahiran yang tidak dimiliki oleh seorang anak menyebabkan

ketidakjelasan identitas anak. Keadaan ini tidak sesuai dengan Pasal 7 konvensi

PBB mengenai hak-hak anak / Convention On The Rights of The Child atau

dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya disebut KHA). KHA

merupakan instrumen hukum Internasional yang disahkan oleh Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 sebagai

perlindungan terhadap hak asasi anak. Menentukan bahwa “semua anak harus

didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta

kewarganegaraan.perlindungan yang terbaik bagi anak tersebut”.

Gambaran kondisi permasalahan anak saat ini merupakan landasan pemerintah

untuk menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi

anak yaitu tentang Kartu Identitas Anak (KIA). Berbagai peraturan perundangan

undangan menurut hirarki yang ada sudah diterbitkan, seperti Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun

2012 tentang perubahan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Peraturan

Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang tata cara pendaftaran penduduk dan

pencatatan sipil bahkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pedoman Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor

7

Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional dan Peraturan Menteri Nomor 2

Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Pentingnya kebutuhan identitas dan penyelesaian permasalahan yang ada

membuat diperlukannya peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah untuk

membuat lancarnya tertib administrasi pemerintah dan pendataan dan pencatatan

peristiwa hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang salah satunya

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan juga ditegaskan pada pasal 2

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang tujuan dari kartu identitas anak (KIA)

yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta

sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional

warga negara. Di Indonesia diterapkan 2 jenis KIA, yaitu : 1. KIA untuk yang

berumur 0-5 tahun, dan 2. KIA untuk yang berumur 5-17 tahun. Perbedaan dari

keduannya terdapat pada ada tidaknya foto didalamnya, untuk yang berusia 0-5

tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun akan terdapat

foto didalamnya. Syarat penerbitan diantara nya adalah bagi anak yang baru lahir,

KIA akan diterbitkan bersamaan dengan akte kelahiran. Namun, bagi anak yang

belum berusia 5 tahun dan belum memiliki KIA, persyaratannya meliputi salinan

kutipan akte kelahiran dan menunjukan kutipan akte kelahiran asli dan kartu

keluarga orang tua

Di negara-negara lain kebijakan seperti KIA ini pun telah diterapkan. Seperti

Malaysia menerbitkan MyKid untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Fiturnya

menyerupai MyKad yaitu kartu tanda pengenal pintar yang dibuat untuk mereka

yang berumur di atas 12 tahun. Dilansir portal resmi National Registration

Department, Ministry of Home Affairs Malaysia, ada beberapa poin plus dari

8

MyKid : mengurangi penggunaan kertas untuk urusan administrasi pemerintahan

dan swasta, mempermudah transaksi terkait kesehatan dan pendidikan, gampang

dibawa, memfasilitasi pembaruan data seiring dengan adanya chip pada MyKid,

serta mempunyai desain menarik. Di Belgia, kartu semacam ini pun diluncurkan

dengan nama Kids-ID sejak 1 oktober 2015. Salah satu kepentingannya adalah

untuk keperluan bepergian ke luar negeri bagi anak di bawah 12 tahun. Di

samping paspor, kartu identitas anak juga dapat dibawa saat anak-anak

meninggalkan Belgia. Ada beberapa keunggulan dari kartu ini: diproduksi oleh

pusat dan sulit dipalsukan karena memakai beberapa teknologi seperti tulisan

timbul, pseudo micro-lettering, dan UV prints. Tidak hanya itu, kartu identitas

anak di Belgia juga bisa dipakai sebagai kartu jaminan sosial dan kartu anggota

perpustakaan, akses ke klub olahraga, atau keperluan sekolah. Di Amerika Serikat

pun dirilis seperangkat alat identifikasi anak. FBI menggenjot program pembuatan

kartu identitas anak seiring membengkaknya angka anak yang dinyatakan hilang

atau diculik. Guna mencegah kejadian ini, mereka membuat program kartu

identitas anak melalui National Child Identification Program. Di dalam kartu

identitas anak tersebut akan tercantum deskripsi fisik anak, termasuk peta tubuh

untuk menunjukkan bekas luka, tanda lahir, atau fitur unik lainnya dari si anak.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menerangkan bahwa pentingnya memiliki

KIA adalah agar anak terdata sejak dini, dan juga disebutkan keuntungan

diantaranya yaitu, ketika anak yang memiliki KIA memasuki usia 17 tahun, secara

otomatisKIA akan menjadi E-KTP. Sebab, nomor yang tertera di KIA tidak akan

berbeda dengan E-KTP yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan

sistem informasi dan administrasi kependudukan. KIA juga memiliki kegunaan-

9

kegunaan sejenis dengan KTP yang dapat dipergunakan untuk persyaratan

transaksi atau keperluan administratif lainnya. Pemenuhan kelengkapan dokumen

pendaftaran sekolah,menabung, keimigrasian, pelayanan kesehatan di puskesmas

atau rumah sakit, keperluan klaim santunan kematian, dan pencegahan

perdagangan anak.

Keuntungan pembuatan KIA di beberapa daerah di Indonesia sudah bisa

dirasakan, seperti memperoleh diskon khusus ketika berbelanja di toko-toko atau

tempat yang bermitra dengan pemerintah daerah. Di Kota Batu, Malang,

pemegang KIA bisa mendapat potongan 50 persen untuk tiket masuk wahana

wisata di sana. Sementara, di Bandung perusahaan-perusahaan seperti lembaga

kursus bahasa Inggris LIA dan TBI, bimbel SSC, Ganesha Operation, dan

Tridaya, toko buku Gramedia dan Rumah Buku, serta BJB bekerja sama dengan

pemerintah untuk memberikan keuntungan bagi anak-anak yang memiliki KIA.

Pemerintah kotaBandarlampung siap mengeluarkan KIA melalui Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Kartu tersebut diperuntukkan

bagi anak-anak dari usia bayi hingga 17 tahun. Berlakunya program KIA sejak 19

Januari 2016 di Kota Bandarlampung dinilai mendapatkan respon positip dari

masyarakat. Antusias masyarakat Kota Bandarlampung dalam pembuatan KIA

cukup tinggi di awal pemberlakuan program. Dalam beberapa hari sejak di

berlakukannya, Disdukcapil mencatat pemohon pembuatan KIA mencapai 12.482

orang. Sedangkan, di Kota Bandarlampung, tercatat ada 312.961 anak-anak 0-18

tahun, yang akan dianjurkan untuk membuat KIA atau setara dengan 3 %. Berikut

akan disajikan data pencetakan KIA di provinsi Lampung.

10

Tabel 3. Laporan Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten/Kota

Se-Provinsi Lampung Sampai Bulan November Tahun 2018

No Kabupaten/Kota

Kepemilikan Akta

Kelahiran anak 0-18

th

Pencetakan

KIA

Keterangan

Ketercapaian

1. Lampung Selatan 305.938 87 0,028 %

2. Lampung Barat 94.971 14.651 15,42 %

3. Tanggamus 192.744 2.989 1,55 %

4. Way Kanan 154.044 35.977 23,35 %

5. Pesawaran 148.471 5.012 3,37 %

6. Pringsewu 123.267 377 0,3 %

7. Pesisir Barat 42.494 5.367 12,63 %

8. Metro 50.105 28.846 57,57 %

9. Bandar Lampung 312.961 12.482 3,98 %

10. Lampung Tengah 395.827 0 dilaksanakan 2019

11. Lampung Utara 215.617 0 dilaksanakan 2019

12. Tulang Bawang 122.183 0 dilaksanakan 2019

13. Lampung Timur 363.145 0 dilaksanakan 2019

14. Mesuji 79.002 0 dilaksanakan 2019

15. Tulang Bawang Barat 64.106 0 dilaksanakan 2019

Jumlah Se-Provinsi Lampung 2.664.875 105.788 3,96 %

Sumber : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan laporan data pencetakan KIA di Provinsi

Lampung tahun 2018 yang kita ketahui persentase ketercapaian keseluruhan se

provinsi Lampung masih sekitar 3,96 % dari jumlah total jumlah anak-anak yang

di targetkan di Provinsi Lampung yang berjumlah 2.664.875 anak. Dari 15

kabupaten/kota hanya 9 kabupaten/kota yang telah melaksanakan penerbitan

KIA.Sedangkan masih ada 6 kabupaten/kota yang belum melaksanakan

Pencetakan KIA dikarenakan masih ada kendala dalam pelaksanaan KIA yang

seharusnya sudah dijalankan sejak 2016 lalu, dan direncanakan akan segera

dilaksanakan pada awal tahun 2019 nanti. Sedangkan Kabupaten Kota yang

memiliki presentase pencetakan terbanyak adalah pada Kota Metro yaitu

mencapai 57% dari target yang di tentukan dan bandar lampung menempati posisi

ke 5 dalam presentase ketercapaian pencetakan KIA yaitu hanya mengantongi

sebesar 3,9 % dari target yang seharusnya dicapai yaitu sebanyak 312.961 anak.

11

Penerapan Kartu Identitas Anak ini belum berjalan dengan baik. Masih sangat

sedikit minat masyarakat Kota Bandarlampung yang membuat KIA dikarenakan

warga masyarakat yang masih memandang remeh atau tidak menganggap penting

Kartu Identitas Anak ini. Kemudian juga belum adanya realisasi dari fasilitas

umum seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, maupun tempat bermain bagi anak-

anak yang menerapkan atau mewajibkan harus menggunakan KIA pada saat

pendaftaran tersebut. Sosialisasi akan program KIA sebagaimana kita ketahui

bahwa sampai saat ini juga sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema

di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu

ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut. Artinya

Disdukcapil masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan

untuk tercapainya target yang diinginkan.

Banyaknya permasalahan yang terjadi seharusnya menjadi bahan

pertimbanganDisdukcapilKota Bandarlampung seperti yang ditekankan dalam

pasal 13 ayat (4) dan Pasal 20 ayat (1),(2) Permendagri No.2 tahun 2016

menegaskan tentang strategi pelaksanaan KIA di Ketentuan Penutup, Bahwa

“Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola

di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan

tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.” dan

“untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka

kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga

sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan,

taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Dinas dapat

melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

12

yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada

di luar wilayah administrasi”. Kedua pasal tersebut adalah penekanan terhadap

strategi koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bandarlampung dengan stakeholderdalam pelaksanaan program KIA.

Berdasarkan hal tersebut, Disdukcapil Kota Bandarlampung mengadakan

kerjasama dalam memaksimalkan pemanfaatan KIA di Kota Bandarlampung

dengan salah satu badan layanan umum daerah kota Bandarlampung yaitu RSUD

dr. A.Dadi Tjokrodipo dalam upaya memberikan percepatan pelayanan

pembuatan KIA, program yang di beri nama Three In One ini memberikan

pelayanan pembuatan KK, Akta Kelahiran, dan KIA khusus bagi pasien yang

melahirkan dirumah sakit ini. Adanya kerjasama antar Disdukcapil Kota

Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo mengharuskan adanya

koordinasi lintas stakeholder dalam rangka mencapai tujuan KIA yang telah

dituangkan dalam undang-undang. Koordinasi antar stakeholder dalam

pelaksanaan KIA di Kota Bandarlampung ditujukan untuk menghindari adanya

tumpang tindih dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaanya, koordinasi

antar stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan KIA cukup menarik untuk

diteliti. Para stakeholder ini melaksanakan koordinasi berdasarkan tupoksi

masing-masing yang telah dibebankan sesuai dengan kewenanganya. Namun

dalam prakteknya, koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan KIA di Kota

Bandarlampung masih mengalami beberapa kendala karena tidak adanya acuan

yang jelas dalam mengadakan koordinasi. Koordinasi yang dilakukan hanya

sebatas kebutuhan tanpa ada pedoman serta jadwal yang intensif. Maka,

berdasarkan masalah yang ada di latar belakang di atas peneliti memfokuskan

13

penelitian dengan judul “Koordinasi Program Kartu Identitas Anak (Studi

Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung

DanRSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo)”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka dapat dirumuskan

permasalahanya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo?

2. Apa saja faktor penghambat koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan di lakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo

2. Menyimpulkan kendala-kendala yang menghambat koordinasiDisdukcapildan

RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo.

14

D.Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini menambah penelitian dalam kajian ilmu

administrasi publik khusus nya tentang koordinasi antar lembaga pelaksana

kebijakan.

2. Secara praktis, merupakan saran dan masukan bagi Disdukcapil Kota

Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo untuk dapat

melaksanakan program KIA di Kota Bandarlampungsecara maksimal.

.

15

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Koordinasi

1. Pengertian Koordinasi

Terry dalam Hasibuan (2009:85) menjelaskan bahwakoordinasi adalahsuatu usaha

yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan

mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Kemudian Awaluddin Djamin

dalam Hasibuan (2009:86) mendefinisikan koordinasi sebagai suatu usaha kerja

sama antara badan, instansi, unit, dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu

sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling

melengkapi. Sedangkan Hasibuan sendiri berpendapat tentang koordinasi yaitu

kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur

manajemen (6M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan

organisasi.

Handoko (2003:195) mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian

tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen

atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi

secara efisien. Lain halnya dengan Handayaningrat yang menambahkan adanya

unsur komunikasi di dalamnya. Menurut Handayaningrat (1985:88) bahwa

koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain

16

itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan

(leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain

saling mempengaruhi.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat ditarik garis besar bahwa koordinasi

merupakan proses menyelaraskan dan megintegrasikan kegiatan-kegiatan antar

instansi atau bidang guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selain itu,

dengan adanya koordinasi memberikan kemudahan untuk mencapai tujuan karena

terjadi saling membantu dan saling mengisi serta saling melengkapi dalam

melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi.

Proses manajemen akan berjalan sempurna dan efektif, apabila koordinasi

diimplementasikan khusus pada dimensi „organizing‟ dan „actuating‟. Berikut ini

adalah skema yang menggambarkan hubungan antara proses manajemen dengan

koordinasi.

Gambar 1 : Internal Coordinating of an Enterprise menurut Terry (1958)

dalam Torang (2014:182)

Sumber : Organisasi & Manajemen, Torang 2014

17

Berdasarkan gambar di atas menunjukan hubungan antara manajemen proses

dengan koordinasi. Pada kotak tengah menggambarkan bahwa, manusia (men)

yang dilengkapi dengan/ memiliki bahan (materials), mesin (machines), uang

(money), pasar (markets), dan metode (methods) tidak akan dapat mencapai tujuan

organisasinya tanpa menjalankan fungsi manajemen (planning, organizing,

actuating, dan controlling) serta melakukan koordinasi baik secara internal

maupun eksternal.

a. Perencanaan (Planning) dan koordinasi (Coordinating)

Menurut Terry (1958) dalam Torang (2014:183), pengaruh perencanaan sangat

signifikan terhadap koordinasi. Hal ini berarti bahwa sebuah rencana haruslah

berinterelasi dan di disain bersama dan oleh sebab itu, kedudukan koordinasi

menjadi sangat penting. Misalnya, dalam pelaksanaan manajemen berbasis

sekolah, dalam membuat rencana (planning), sebuah sekolah harus

menginterelasikan dan mendesain rencana tersebut bersama dengan guru, murid,

masyarakat lingkungan sekolah, dan stakeholder. Apa yang digambarkan di atas,

merupakan wujud pelaksanaan koordinasi.

b. Pengaturan (Organizing) dan Koordinasi (Coordinating)

Sangat sulit untuk tidak melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan

„organizing‟ sebagai salah satu manajemen. Terry menjelaskan bahwa :

“organizing has a profound effect upon co-ordination because where the

component activities are assigned regulates the amount and extend of co-

ordination they will receive. A manager with three subordinates reporting to

him is logically expected to maintain co-ordination among their efforts”

18

Pendapat Terry tersebut mengindikasikan bahwa manajemen hanya dapat efektif

melalui koordinasi dan atau keberhasilan „organizing‟ dalam sebuah organisasi

ditentukan oleh „coordination‟.

c. Pelaksanaan (Actuating) dan Koordinasi (Coordination)

Dalam „actuating‟ pelaksanaan tipe dan fungsi kepemimpinan (leadership

function), pemgawasan, dan instruksi merupakan bentuk „coordination‟ yang

sangat signifikan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Terry yang menjelaskan

bahwa : „by employing variations in the intensities of the many different actuating

forces, a manager helps to achieve co-ordination‟.

d. Pengawasan (Controlling) dan Koordinasi (Coordination)

Menurut Terry (1958) dalam Torang (2014:184), „controlling‟ memiliki hubungan

langsung dengan „coordination‟ terhadap evaluasi kemajuan pekerjaan. Hal

tersebut membantu mensinkronkan setiap usaha, sehingga tujuan organisasi yang

telah ditentukan dapat dicapai.

Berdasarkan teori hubungan antara koordinasi dan manajemen menurut Terry di

atas, peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi terjadi dalam semua tahapan

manajemen, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga

pengawasan. Hal ini menunjukan bahwa koordinasi mrupakan faktor yang sangat

penting dalam proses manajemen terutama dalam pencapaian tujuan. Peneliti

dalam hal ini menitikberatkan koordinasi pada pelaksaan, bahwasanya dalam

proses pelaksanaan juga dibutuhkan kerjasama berbagai pihak dalam pencapaian

tujuan manajemen. Begitu pula dalam proses pelaksaan KIA, koordinasi sangat

19

penting dalam rangka menyelaraskan tujuan pelaksaan KIA guna mencapai tujuan

pelaksanaan KIA.

2. Pendekatan-Pendekatan untuk Pencapaian Koordinasi yang Efektif

Komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara

langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi.

Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan

informasi. Untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas

pemrosesan.

Menurut Handoko (2009 : 198) ada tiga pendekatan untuk pencapaian koordinasi

yang efektif. Pertama, hanya mempergunakan teknik-teknik manajemen dasar

yaitu, hirarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-

kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Organisasi yang relatif

sederhana tidak memerlukan peralatan koordinasi lebih dari teknik-teknik

tersebut. Pendekatan kedua menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan

organisasi menjadi lebih saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan

fungsi. Pendekatan ketiga, di samping penigkatan koordinasi potensial,

mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Dalam beberapa situasi adalah tidak

efisien untuk mengembangkan cara pengkoordinasian tambahan. Ini dapat

dilakukan dengan penyediaan sumber daya-sumber daya untuk satuan-satuan

organisasi atau pengelompokkan kembali satuan-satuan organisasi agar tugas-

tugas dapat berdiri sendiri.

20

Gambar 2. Tiga pendekatan untuk koordinasi yang efektif : metoda-metoda

bagi manajer James A.F. Stoner

Sumber : Manajemen, Handoko 2009

a. Mekanisme-mekanisme Pengkoordinasian Dasar

Mekanisme-mekanisme dasar untuk pencapaian koordinasi adalah komponen-

komponen vital manajemen yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hirarki manajerial

Rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung

jawab dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integritas bila dirumuskan

secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat.

2. Aturan dan prosedur

Aturan-aturan dan prosedur-prosedur adalah keputusan-keputusan manajerial

yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin, sehingga dapat juga

menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin.

21

3. Rencana dan penetapan tujuan

Pengembangan rencana dan tujuan dapat digunakan untuk pengkoordinasian

melalui pengarahan seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama.

Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memroses seluruh

informasi yang diperlukan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-

satuan organisasi.

b. Menigkatkan Koordinasi Potensial

Bila mekanisme pengkoordinasian dasar tidak cukup, investasi dalam mekanisme-

mekanisme tambahan diperlukan. Kordinasi potensial dapat ditingkatkan dalam

dua cara, vertikal dan horizontal :

1) Sistem informasi vertikal

Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui mana data disalurkan melewati

tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar

rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-

kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi dan operasi-operasi internasional

untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi dan

pengawasan.

2) Hubungan-hubungan lateral (horizontal)

Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan lateral membiarkan

informasi dipertukrkan dan keputusan dibuat pada tingkat hirarki dimana

informasi yang dibutuhkan ada. Ada beberapa hubungan lateral, yang dapat

diperinci sebagai berikut :

22

2) Kontak langsung antara individu-individu yang dapat menigkatkan efektifitas

dan efisiensi kerja.

3) Peranan penghubung, yang menangani komunikasi antar departemen sehingga

mengurangi panjangnya saluran komunikasi.

4) Panitia dan satuan tugas. Panitia biasanya diorganisasi secara formal dengan

pertemuan yang dijadwalkan teratur. Satuan tugas dibentuk bila dibutuhkan

untuk masalah-masalah khusus.

5) Pengintegrasian peran-peran, yang dilakukan oleh misal manajer produk atau

proyek, perlu diciptakan bila suatu produk, jasa atau proyek khusus

memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan perhatian yang terus menerus

dari seseorang.

6) Peranan penghubung manajerial, yang mempunyai kekuasaan menyetujui

perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan

implementasinya. Ini diperlukan bila posisi pengintegrasian yang dijelaskan di

atas tidak secara efektif mengkoordinasikan tugas tertentu.

7) Organisasi matriks.

c. Pengurangan Kebutuhan akan Koordinasi

Bila mekanisme-mekanisme pengkoordinasian dasar tidak mencukupi, koordinasi

potensial dapat ditingkatkan dengan penggunaan metode-metode di atas. Tetapi

kebutuhan akan koordinasi yang sangat besar dapat menyebabkan kelebihan

beban bahkan memperluas mekanisme-mekanisme pengkoordinasian. Langkah

yang paling konstruktif yang dapat diambil dalam menghadapi kasus ini adalah

mengurangi kebutuhan akan koordinasi. Ada dua metode pengurangan kebutuhan

koordinasi yaitu :

23

1. Penciptaan sumber daya-sumber daya tambahan

Sumber daya-sumber daya tambahan memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan

kerja. Penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, tugas diperingan dan

masalah-masalah yang timbul berkurang.

2. Penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri

Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karkter satuan-

satuan organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserahi suatu

tanggung jawab penuh salah satu organisasi operasi (perusahaan).

3. Tujuan dan Pentingnya Koordinasi

Beberapa ahli berpendapat bahwa koordinasi merupakan fungsi dasar manajemen.

Terry (1958) dalam Hasibuan (2009:87) berpendapat bahwa masalah koordinasi

merupakan hal yang akan tercapai dengan sendirinya, jika POAC diterapkan

dengan baik. Para ahli sependapat bahwa koordinasi itu penting supaya semua

tindakan ditujukan serta memberikan sumbanganya kepada tujuan umum (laba)

perusahaan.

Hasibuan (2009 : 87) mengemukakan beberapa tujuan tentang koordinasi dalam

organisasi sebagai berikut :

a. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah

tercapainya sasaran perusahaan

b. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis ke arah sasaran perusahaan.

c. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.

d. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran.

24

e. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6M ke arah sasaran

organisasi atau perusahaan.

f. Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan.

Selain tujuan, koordinasi juga penting untuk dilakukan di dalam sebuah organisasi

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian, Hasibuan juga

menambahkan tentang arti penting sebuah koordinasi dalam organisasi atau

perusahaan yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau

kekosongan pekerjaan.

b. Agar orang-orang dan pekerjaanya diselaraskan serta diarahkan untuk

pencapaian tujuan perusahaan.

c. Agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

d. Supaya semua unsur manajemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu

karyawan harus membantu tercapainya tujuan organisasi.

e. Supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang

diinginkan.

Berdasarkan tujuan dan pentingnya koordinasi yang telah dikemukakan oleh

Hasibuan di atas, maka peneliti menyimpulkan tujuan dan pentingnya koordinasi

dalam pencapaian tujuan organisasi adalah untuk menyelaraskan langkah-langkah

serta menghindari adanya peran tumpang tindih. Sehingga yang terjadi adalah

saling mengisi dan saling membantu dalam mencapai tujuan organisasi.

25

4. Tipe-tipe dan Sifat Koordinasi

Hasibuan (2009:86) membagi koordinasi menjadi dua tipe yaitu :

a. Koordinasi vertikal (vertical coordination)

Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang

dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan

kerja yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya, atasan

mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara

langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan

dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.

b. Koordinasi horizontal (horizontal coordination)

Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau

kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap keegiatan-

kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam

tingkat organisasi (aparat) yang setingkat.

Koordinasi horizontal dibagi atas interdisciplinary dan interrelated.

Interdiscipinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan menyatukan

tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu

dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang

sama tugasnya.

Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang fungsinya

berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantungan atau

mempunyai ikatan baik, cara intern atau ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi

26

horizontal ini relatif sulit dilakukan karena kordinator tidak dapat memberikan

sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukanya setingkat.

Selain tipe-tipe koordinasi di atas, Hasibuan mengemukakan sifat-sifat koordinasi

sebagai berikut:

1. Koordinasi bersifat dinamis bukan statis.

2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator

(manajer) dalam rangka mencapai sasaran.

3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

5. Syarat-syarat Koordinasi

Syarat-syarat koordinasi menurut Hasibuan (2011:88), diantaranya :

a. Sense of cooperation (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat sudut

bagian perbagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang.

b. Rivalry, dalam perusahaan-perusahaan besar sering diadakan persaingan antara

bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai

kemajuan.

c. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai.

d. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai,

umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

27

Menurut Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (2006:39), ada 9 syarat mencapai

koordinasi yaitu:

a. Hubungan langsung

Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung diantara

orang-orang yang dapat bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung,

ide-ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan

salah paham dapat dijelaskan dan cara ini jauh lebih baik ketimbang melalui

metode apapun lainnya.

b. Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai dengan mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan

dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu

sendiri hanya ada dalam konsultasi bersama.

c. Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung pada

semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu koordinasi

merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama

perusahaa berfungsi.

d. Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan-perubahan

lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu jangan kaku.

Koordinasi akan meredakan masalah-masalah apabila timbul koordinasi yang baik

akan mengetahui masalah secara dini an mencegah kejadiannya. ‟

28

e. Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam

suatu perusahaan, manajer-manajer bagian harus diberi tahu tentang tujuan

perusahaan dan diminta agar bekerja untuk tujuan bersama perusahaan.

f. Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.

Menurut Robbins struktur organisasi adalah pengakuan sebuah organisasi

mengenai kebutuhan untuk membicarakan dan mengkoordinasikan pola interaksi

para anggotanya secara formal. Struktur organisasi bisa diisi oleh orang-orang

yang berperan penting dalam organisasi tersebut struktur organisasi memberikan

gambaran pemisah kegiatan antara satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas

dan fungsi yang telah dibatasi.

g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan

bagian. Wewnang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara

pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam

pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

h. Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang

baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan individu dan

bagian dapat diatasi dan perubahan-perubahan kebijaksanaan, penyesuaian

program-program, untuk waktu yang akan datang. Suatu proses komunikasi

membutuhkan aktivitas, cara dan sarana lain agar bisa berlangsung dan mencapai

hasil yang efektif.

29

i. Kepemimpinan yang efektif

Suksesnya koordinasi banyak dipengaruhui oleh hakikat kepemimpinan dan

supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang,

baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Ringkasnya kekuatan suatu organisasi ditentukan spirit atau semangatnya.

Semangat ini ditentukan oleh tujuan dan cara-cara mencapai tujuan itu dan ini

meliputi doktrin. Selain semangat koordinasi juga harus mempunyai aspek-aspek

formal yaitu metode-metode, teknik yang ditunjukan untuk mengejar / mencapai

sasaran tersebut.

6. Model Koordinasi

Hall dan O‟toole (jr) (2000) mengklasifikasikan paling tidak ada 4 kategori

mekanisme kerja atau hubungan antar stakeholder yang terlibat dalam

implementasi suatu kebijakan, yaitu sebagai berikut

a. Pooled (mengutub)

Gambar 3. Pola pooled (mengutub)

Dalam logika kerja yang bersifat mengutub ini masing-masing organisasi yang

terlibat dalam implementasi tidak saling tergantung antara satu dengan yang lain

dalam melakukan delivery mechanism atas keluaran keluaran kebijakan yang

mereka hasilkan kepada kelompok sasaran. Dalam independensi yang sangat

A B C

TARGET GROUP

30

tinggi ini, maka koordinasi yang di butuhkan antar organisasi yang terlibat dalam

implementasi sangat minim. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah pembagian

tugas yang jelas diawal ketika implementasi akan dilakukan. Setelah pembagian

tugas disepakati maka masing-masing organisasi dapat bekerja sendiri-sendiri

untuk menjangkau kelompok sasaran sesuai tugas masing- masing.

b. Sequential(berururtan)

Gambar 4. Pola sequential (berurutan)

Dalam proses implementasi tersebut terjadi hubungan saling ketergantungan

antara satu organisasi dengan organisasi lain karena logika kerja implementasi

yang bersifat berurutan didasarkan pada relasi input – output, yaitu output

organisasi pertama akan menjadi input organisasi yang kedua, demikian

seterusnya sehingga keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan sangat

dipengaruhi kerjasama seluruh organisasi yang terlibat dalm implementasi.

c. Reciprocal (timbal balik)

Gambar 5. Reciprocal (timbal balik)

A

TARGET GROUP

D C B

A C B TARGET

GROUP

31

Terjadi ketika implementasi suatu kebijakan melibatkan beberapa organisasi dan

untuk dapat menjalankan tugas mereka masing-masing organisasi akan

menghasilkan output yang akan menjadi input bagi organisasi yang lain, namun

pada titik tertentu proses tersebut akan berbalik ketika input yang telah diperoses

tersebut akan mengsailkan output yang akan digunakan sebagai input bagi

organisasi sebelumnya memberikan input.

7. Cara-cara Mengadakan Koordinasi

Ada beberapa cara untuk mengadakan koordinasi, Hasibuan membagi cara-cara

mengadakan koordinasi sebagai berikut :

a. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai

pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil

untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.

b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai

oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuanya

sendiri-sendiri. Tujuan itu adalah tujuan bersama.

c. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-

saran, dan lain sebagainya.

d. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan

penciptaan sasaran.

e. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan.

f. Manajer sering melakukan komunikasi informal denga para bawahan.

Dengan demikian, suatu koordinasi akan lebih baik, jika memperoleh dukungan,

partisipasi dari bawahan, dan pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan

32

pekerjaan diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan supaya mereka

antusias dalam melaksanakanya.

Teknik-teknik koordinasi digunakan untuk mencapai koordinasi yang diinginkan

agar semua sektor berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing tanpa ada

tumpang tindih. Teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan Donnely dalam

Saefuddin (1993:71)antara lain:

a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap kelompok kerja

atau satuan organisasi. Tugas utama dalam seorang pengurus atau koordinator

ialah untuk menjaga orang-orang bawahannya mencapai tingkat target kerjanya

dalam koordinasi dengan kelompok lainnya.

b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung

jawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan yang

dikoordinasi.

c. Menciptakan hubungan intier dan antar personel dari satuan-satuan organisasi

yang terlibat dalam organisasi. Hubungan dapat dipererat dengan bentuk-

bentuk komunikasi lisan, tertulis, prosedur-prosedur, surat-surat, buletin-

buletin, dan cara-cara mekanis modern untuk menyampaikan pesan dan

pendapat-pendapat.

d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan

pertanggung jawaban secara berkala dari tiap-tiap satuan organisasi. Disela-

sela rapat ada waktu luang yang dapat digunakan untuk pertemuan informasi

33

tukar pendapat dan informasi antara para pejabat dari berbagai satuan

organisasi.

e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang diperlukan.

Satu satuan organisasi mencetak masalah yang dihadapi, kemudiaan pada

satuan-satuan organisasi lainnya untuk menanggapi dan ikut serta memecahkan

masalah tersebut.

f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat

dilaksanakan secara optimal. Mekanisme kerja ini dapat di atur melalui buku

pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan

peraturan.

g. Koordinasi melalui alat komunikasi telepon, telegram, teleks radio CB, HT,

untuk koordinasi jarak jauh sedangkan untuk koordinasi dalam satu lingkungan

kerja dapat dibuat tanda-tanda, simbol, kode, yang dapat dipahami secara

umum oleh semua karyawan yang bekerja.

Teknik-teknik koordinasi yang dikemukakan di atas dilakukan secara bertahap

dan cukup detail mulai dari konsep hingga alat yang mungkin dgunakan dalam

rangka mengoptimalkan koordinasi antar organisasi. Dengan adanya teknik

koordinasi ini diharapkan koordinasi antar anggota dapat berjalan efektif guna

menyelaraskan kegiatan-kegiatan para anggota. Jika kegiatan para anggota sudah

selaras dan terkoordinasi dengan baik serta semua teknik dijalankan dan

terpenuhi, maka diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan maksimal.

Koordinasi antar stakeholder yang berwenang dalam pelaksanaan Three In One

harus berjalan secara optimal guna mencapai tujuan pelaksanaan program KIA di

34

Kota Bandarlampung. Berdasarkan hal tersebut, peneliti dalam hal ini akan

menggunakan teori teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan Donnely untuk

menganalisis koordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung denganRSUD

dr.A.Dadi Tjokrodipo dalam pelaksanaan kerjasama program Three In One.

B.Tinjauan TentangKartu Identitas Anak (KIA)

1.Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA)

Peraturan menteri dalam negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang kartu identitas anak

pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat

menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia

kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak

berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas

penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi

dan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan

kepadaseluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional

sebagaiupaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;

bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong

peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan

hak terbaik bagi anak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri tentang Kartu Identitas Anak

35

2.Jenis–Jenis Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 0-5 tahun;

b. Kartu Identitas Anak (KIA) untuk yang berumur 5-17 tahun.

Perbedaan dari keduannya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia

0-5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis 5-17 tahun terdapat.

3.Tujuan Dan Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA)

Setiap peraturan yang diterbitkan pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan

darikartu identitas anak (KIA) yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan

dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan

pemenuhan hak konstitusional warga negara. Kartu Identitas Anak ini juga

mempunyai manfaat bagi anak maupun manfaat bagi pemerintah, berikut manfaat

memiliki KIA bagi anak:

a. Sebagai bentuk pemenuhan hak anak.

b. Untuk persyaratan mendaftar sekolah.

c. Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri si anak contohnya untuk

data identitas membuka tabungan atau menabung di bank.

d. Untuk mendaftar BPJS.

e. Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk 30 Pasal2

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

f. Mengurus klaim santunan kematian.

g. Pembuatan dokumen keimigrasian.

h. Mencegah terjadinya perdagangan anak.

36

i. Manfaat penertiban KIA bagi pemerintah:

j. Mempermudah pendataan juga pencatatan saat adanya peristiwa

hukummaupun diterbitkannya aturan terbaru untuk di terapkan langsung

kepadamasyarakat..

4. Strategi Pelaksanaan KIA

Pasal 13 Permendagri No 2 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan Program

KIA, menyebutkan bahwa Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan

keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan,

tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan

KIA dapat maksimal.

Pasal 20 Permendagri no 2 tahum 2016 menyebutkan bahwa : (1) Untuk

memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah,maka

kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga

sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain,rumah makan,

taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. (2) Dinas

dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimanadimaksud pada ayat

(1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya

berada di luar wilayah administrasi.

C. Kerangka Pemikiran

Menurut Ikbar (2012 : 94) kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang

paling mendasar yang menjadi fondasi bagi setiap pemikiran lainnya. Pemahaman

itu merupakan landasan bagi pemahaman-pemahaman selanjutnya. Kerangka

37

berpikir berarti menyusun langkah-langkah sistematis dalam mengolah konsep-

konsep ke dalam proses penteorian yang akan dibuat dalam penelitian

Menurut Chandy afrizal (2017:53) Pelaksanaan KIA di Kota Bandarlampung

belum berjalan dengan baik, walaupun diawal penerapannya program ini

mendapat respon positip dari masyarakat. Masih sangat sedikit minat masyarakat

Kota Bandarlampung yang membuat KIA dikarenakan warga masyarakat yang

masih memandang remeh atau tidak menganggap penting Kartu Identitas Anak

ini. Kemudian juga belum adanya realisasi dari fasilitas umum seperti sekolah-

sekolah, rumah sakit, Bank, toko buku maupun tempat bermain bagi anak-anak

yang menerapkan atau mewajibkan harus menggunakan KIA pada saat

pendaftaran tersebut. Sosialisasi akan program KIA sebagaimana kita ketahui

bahwa sampai saat ini juga sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema

di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu

ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah tersebut. Artinya

Disdukcapil masih menyisakan banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan

untuk tercapainya target yang diinginkan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi seharusnya menyadarkan Disdukcapil

Kota Bandarlampung akan pentingnya koordinasi seperti ditekankan dalam Pasal

20 ayat (1),(2) Permendagri No.2 tahun 2016 menegaskan di Ketentuan Penutup,

Bahwa “untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah,

maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga

sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan,

taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Dinas dapat

38

melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada

di luar wilayah administrasi”. Ini adalah penekanan terhadap salah satu strategi

koordinasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandarlampung

dengan RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo yang terkait dengan program KIA.

Peneliti dalam hal ini akan mendeskripsikan bagaimana koordinasi Disdukcapil

Kota BandarlampungRSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo dalam memaksimalkan

pemanfaatan program KIA. Dalam hal ini adalah kerjasama dan koordinasi antara

Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo dalam

program Three In One dengan mengacu pada teknik-teknik koordinasi menurut

Koontz dan Donnely dalam Saefuddin 1993 antara lain:

1. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap kelompok

kerja atau satuan organisasi. Tugas utama dalam seorang pengurus atau

koordinator ialah untuk menjaga orang-orang bawahannya mencapai tingkat

target kerjanya dalam koordinasi dengan kelompok lainnya.

2. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung

jawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan yang

dikoordinasi.

3. Menciptakan hubungan intier dan antar personel dari satuan-satuan organisasi

yang terlibat dalam organisasi. Hubungan dapat dipererat dengan bentuk-

bentuk komunikasi lisan, tertulis, prosedur-prosedur, surat-surat, buletin-

buletin, dan cara-cara mekanis modern untuk menyampaikan pesan dan

pendapat-pendapat.

39

4. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan

pertanggung jawaban secar berkala dari tiap-tiap satuan organisasi. Disela-sela

rapat ada waktu luang yang dapat digunakan untuk pertemuan informasi tukar

pendapat dan informasi antara para pejabat dari berbagai satuan organisasi.

5. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang diperlukan.

Satu satuan organisasi mencetak masalah yang dihadapi, kemudiaan pada

satuan-satuan organisasi lainnya untuk menanggapi dan ikut serta memecahkan

masalah tersebut.

6. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat

dilaksanakan secara optimal. Mekanisme kerja ini dapat di atur melalui buku

pedoman organisasi, buku pedoman tata kerja dan buku pedoman kumpulan

peraturan.

7. Koordinasi melalui alat komunikasi telepon, telegram, teleks radio CB, HT,

untuk koordinasi jarak jauh sedangkan untuk koordinasi dalam satu lingkungan

kerja dapat dibuat tanda-tanda, simbol, kode, yang dapat dipahami secara

umum oleh semua karyawan yang bekerja.

Selain memfokuskan pada teknik-teknik koordinasi di atas, fokus penelitian juga

ditujukan pada faktor-faktor penghambat jalanya koordinasiDisdukcapil Kota

Bandarlampung dengan RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo dalam pelaksanaan

kerjasama program Three In Onekhusus nya untuk memaksimalkan pemanfaatan

KIA di Kota Bandarlampung. Serta faktor-faktor penghambat koordinasi yang

dimaksud yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

40

Alasan peneliti menggunakan teknik-teknik koordinasi menurut Koontz dan

Donnely dalam Saefudidin 1993 yaitu, untuk mengetahui proses koordinasi antar

stakeholder dalam pelaksanaan program Three In One dalam rangka

memaksimalkan pemanfaatan KIA di Kota Bandarlampung. Koordinasi tersebut

mungkin sudah dilakukan, hanya saja, mungkin masih kurang efektif sehingga

masih ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaanya. Dengan kata lain

peneliti menyimpulkan bahwa koordinasi dalam pelaksanaan program Three In

One masih lemah dan kurang efektif. Selain menganalis dan mendeskripsikan

bagaimana proses koordinasi antar stakeholder, peneliti juga akan menganalisis

faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam menjalankan koordinasi antar

stakeholder. Sehingga, nantinya peneliti dapat memberikan saran dan masukanya

agar mampu mencapai koordinasi antar stakeholder yang efektif untuk

memaksimalkan pemanfaatan KIA di Kota Bandarlampung.

41

Gambar 6. Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2018

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan

martabatkemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Pemenuhan Hak Konstitusional Anak

Pendataan dan tertib administrasi pemerintah

Berdasarkan permasalahan yang ada, diterbitkanlah peraturan yang

mengatur, Permendagri No.2 tahun 2016, tentang kartu Identitas

Anak (KIA).

Teknik-teknik koordinasi menurut Koontz

dan Donnely dalamSaefuddin 1993 antara

lain:

a. Mengangkat seorang pengawas atau

koordinator

b. Menciptakan keseimbangan antara beban

kerja, wewenang dan tanggung jawab

c. Menciptakan hubungan intier dan antar

personel

d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara

rutin

e. Membuat edaran berantai dan selebaran

kepada para pejabat yang diperlukan.

f. Membuat mekanisme kerja

g. Koordinasi melalui alat komunikasi

Kendala-kendala yang

dihadapi

Dengan adanya koordinasi yang baik antara Disdukcapil Kota Bandarlampung

dengan RSUD Dr. A.Dadi Tjokrodipo dalam melaksanakan program Three In One

memungkinkan tercapainya kesuksesan pelaksanaan program KIA.

Memberikan nilai tambah dan memaksimalkan pemanfaatan KIA di Kota

Bandarlampung.

Pelaksana kebijakan tersebut adalah :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Bandarlampung dan RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo dalam

program kerjasama Three In One

42

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena

peneliti telah memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan

keadaan objek peneliti pada sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi,

wawancara serta dokumen. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti

bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa

yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan

koordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan stakeholder dalam

memaksimalkan pemanfaatan Program Kartu Identitas Anak di Kota

Bandarlampung secara sistematis dan sesuai dengan fakta yang ada dilapangan

sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4).

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualiatif disebut juga dengan fokus, yang berisi

pokok masalah yang bersifat umum. Dalam penelitian kualitatif, penentu fokus

43

lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi

sosial (lapangan). Menurut Moleong (2011:93) masalah dalam penelitian kualitatif

bertumpu pada sesuatu fokus. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, hal

yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk

memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data

yang sesuai dengan dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Fokus penelitian yang

pertama ditujukan pada koordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan

stakeholderdalam memaksimalkan pemanfaatan program KIA. Fokus penelitian

yang pertama ditujukan pada cara-cara mengadakan koordinasi menurut Teknik-

teknik koordinasi menurut Koontz dan Donnely dalam Saefuddin 1993 antara lain

a. Mengangkat seorang pengawas atau koordinator untuk tiap-tiap kelompok

kerja atau satuan organisasi.

b. Menciptakan keseimbangan antara beban kerja, wewenang dan tanggung

jawab, yang dipikul oleh tiap-tiap koordinasi dengan karyawan yang

dikoordinasi.

c. Menciptakan hubungan intier dan antar personel dari satuan-satuan

organisasi yang terlibat dalam organisasi.

d. Mengadakan rapat-rapat terjadwal secara rutin untuk menerima laporan

pertanggung jawaban secara berkala dari tiap-tiap satuan organisasi.

e. Membuat edaran berantai dan selebaran kepada para pejabat yang

diperlukan.

f. Membuat mekanisme kerja sedemikian rupa sehingga koordinasi dapat

dilaksanakan secara optimal.

44

g. Koordinasi melalui alat komunikasi telepon, telegram, teleks radio CB,

HT, untuk koordinasi jarak jauh sedangkan untuk koordinasi dalam satu

lingkungan kerja dapat dibuat tanda-tanda, simbol, kode, yang dapat

dipahami secara umum oleh semua karyawan yang bekerja.

Fokus yang kedua adalah ditujukan pada faktor – faktor penghambat dalam

menjalankan koordinasi Disdukcapil dengan RSUD Dr. A.Dadi Tjokrodipodalam

pelaksanaan program KIA. Faktor penghambat yang dimaksud oleh peneliti yaitu

a. Faktor internal, yaitu faktor yang ada didalam organisasi atau stakeholder

b. Faktor eksternal, yaitu faktor yang ada diluar lingkup organisasi atau

stakeholder.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:224) lokasi penelitian merupakan tempat peneliti

melakukan penelitian.Lokasi penelitian ini dipilh berdasarkan kriteria tertentu.

Menurut Moleong (2011:128) mendefinisikan lokasi penelitian merupakan tempat

dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau

peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka

mendapatkan data-data peneliti yang akurat.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah organisasi yang ditunjuk untuk

mengimplementasikan program KIA dan juga pihak – pihak yang terlibat dalam

pelaksaan program KIA. Organisasi dan stakeholder yang dimaksud peneliti

diantaranya :

45

1. DisdukcapilKota Bandarlampung, Lokasi ini dipilih oleh peneliti

mengingat karena instansi tersebut yang memiliki wewenang dalam

menjalankan program KIA. Sehingga peneliti memutuskan untuk melihat

apakah Disdukcapil sudah melakukan koordinasi secara maksimal dengan

stakeholderyang terlibat.

2. Rumah SakitUmum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo, lokasi ini dipilih

karena adanya kerjasama dengan Disdukcapil dalam konteks

memaksimalkan pemanfaatan KIA di Kota Bandarlampung dalam

program kerjasamaThree In One.

Tabel 4. Data Informan Penelitian

No Instansi Substansi/

jabatan informan

Informasi

1 Disdukcapil Kota

Bandarlampung

Bapak A. Zainudin/Kepala

Dinas

Gambaran umum dinas,

bidang yang ada

didalamnya, program

KIA, pelaksanaan KIA

di Kota Bandarlampung.

2 Disdukcapil Kota

Bandarlampung

Ibu Rinning/Kepala bidang

pelayanan pendaftaran

penduduk.

Alur pembuatan KIA,

SOP KIA., pola

koordinasi., hambatan.

3 Disdukcapil Kota

Bandarlampung

Ibu Tri Hastuti/Kepala bidang

pemanfaatan data dan inovasi

pelayanan

Inovasi pelayanan,

SOP,MOU,program

kerjasama, stakeholder

yang terlibat

4 Disdukcapil Kota

Bandarlampung

Ibu Siti Nur/Kepala seksi

identitas penduduk

Pelaksanaan KIA,

jumlah pemilik KIA.

5 Disdukcapil Kota

Bandarlampung

Bapak Ahmad Djohan/Kepala

seksi Pemanfaatan data dan

dokumen kependudukan.

Kerjasama yang dijalin

oleh Disdukcapil,

prosedur.

6 RSUD dr. A. Dadi

Tjokrodipo

Dr. Indrassari/Kepala rumah

sakit

Kerjasama Three In One

7 RSUD dr. A. Dadi

Tjokrodipo

Ibu Rozalena Dewi

S.Kep/Kepala Perinatologi

Koordinasi ,hambatan,

pelaksanaan program

8 RSUD dr. A. Dadi

Tjokrodipo

Bapak Rudi Ardiansyah

/Koordinator pelaksana

program / petugas kurir.

Koordinasi ,hambatan,

pelaksanaan program.

Sumber : Diolah peneliti, 2018

46

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam

melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Untuk medapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus

penelitian maka yang akan dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai

berikut :

Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis

mengenai fenomena sosial untuk kemudian dilakukan pengamatan. Dalam

penelitian ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan koordinasi

Disdukcapil Kota Bandarlampung denganstakeholder dalam memaksimalkan

pemanfaatan program KIA. Dengan ini peneliti mengamati koordinasi antara

Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo

dalam program kerjasama Three In One, untuk mengetahui apakah koordinasi

yang dijalankan sudah sesuai dengan teknik teknik koordinasi yang ada.

Wawancara (interview)

Moelong (2009:186) mendefenisikan wawancara adalah percakapan dengan

maksut tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak.yaitu

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang

memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dilakukan untuk

mengumpulkan data primer dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan koordinasi

Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan stakeholderdalam memaksimalkan

pemanfaatan program KIA.

47

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti memungkinkan menemui informan –

informan baru yang berkaitan dalam melengkapi data-data penelitian. maka

dalam hal ini peneliti menggunakan metode snowball sampling (Sugiyono

:2012). Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula – mula

jumlah kecil kemudian membesar. Dalam penetuan sampel pertama dipilih

satu atau dua informan, tetapi karena dengan ke dua orang ini belum merasa

lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang

dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang dibutuhkan. Dalam hal

ini peneliti menentukan Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

sebagai informan pertama untuk kemudian mendapatkan informasi informasi

lanjutan sesuai dengan data yang di butuhkan.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2012:244) teknik analisis data merupakan proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, pencatatan,

lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam

katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaam

pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi data (data reduction)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan

dan keluasan dalam kedalaman wawasan tinggi. Dalam penelitian ini peneliti

48

memilah data yang dibutuhkan dalam koordinasi Disdukcapil Kota

Bandarlampungdengan RSUD dr.A.Dadi Tjokrodipodalam pelaksanaan

program Three In One untuk memaksimalkan pemanfaatan program KIA.

2. Penyaji data (data display)

Penyajian data berguna untuk memdahkan peneliti melihat gambaran secara

keseluruhan atau bagian tertentu dari peneliti. Batasan yang diberikan dalam

penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyaji data dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memamparkann

hasil temuan dalam wawancara dengan informan terkait dengan koordinasi

Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan RSUD dr.A.Dadi Tjokrodipodalam

pelaksanaan program Three In One untuk memaksimalkan pemanfaatan

program KIA.

3. Kesimpulan (conclusion drawing)

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus

sepanjang proses penelitian berlangsung. Terhitung sejak awal memasuki

lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Penelitian menganalis

dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul

yang dikemukakan dalam kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti

memberikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan

dokumentasi.

49

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut

Moloeng (2011:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data

dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam

pemeriksaan data dan menggunakan kriteria :

1. Derajat Kepercayaan (credibility)

a. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, tringulasi diartikan sebagai teknik

pengumpulan data yang bersifat menggambungkan dari berbagi teknik

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Oleh karena itu dengan

menggunakan teknik tringulasi dalam pengumpulan data, maka data yang

diperoleh akan leboh konsisten, tuntas dan pasti. Menurut Sugiyono (2012:373)

terdapat tiga macam tringulasi menentukan keabsahan data yakni :

1) Triangulasi sumber

Tringulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.

2) Triangulasi teknik

Tringulasi teknik untuk menguji krediblitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi waktu

Waktu juga sering memperngaruhi kredibilitas data. Maka dari itu dalam

melakukan kredibilitas data dilakukan dengan waktu atau situasi berbeda.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan tringulasi jenis

50

tringulasi sumber.Dengan menggunakan triangulasi sumber peneliti melakukan

wawancara, observasi serta dokumentasi yang dilakukan secara langsung.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial yaitu, dengan memanfaatkan bahan-bahan terekan

sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisi dan penafisiran data.

Kecukupan refensial peneliti melakukan dengan cara mengumpulkan informasi

yang berkaitan dengan penelitian baik melalui literatur buku, arsip, pencatatan

lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk menganalisis data.

c. Ketekunan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi

yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dengan

melakukan ketekunan, maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang

akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

2. Keteralihan (transferbility)

Penguji keteralihan dalam penelitin kualitatif digunakan supaya orang lain

dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk

menerapkan hasil peneliti tersebut maka peneliti harus membuat laporan

yang rinci, jelas, sitematsi dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan (dependability)

Pengujian kebergantungan dilakukan dengan audit terhadap keseluruhn

proses peneliti. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses peneliti teapi

dapat memberikan data maka dari itu diperlukannya uji kebergantungan.

Apabila proses peneliti tidak ada tetapi datanya ada, maka peneliti tidak

reliebel atau dependable.

51

4. Kepastian (confirmability)

Menguji kepastian dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam

penelitian, jangan sampai prosesnya tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian

yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati

hasil penelitian tidak subjektif tetapi sudah objektif. Penguji kepastian dapat

dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berati menguji hasil

penelitian yang sudah dilakukan.

122

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai koordinasi Disdukcapil Kota

Bandarlampung denganRSUD dr. A. Dadi Tjokrodipodalam program kerjasama

Three In Oneyang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Koordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi

Tjokrodipo Dalam program kerjasama Three In One

Koordinasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan RSUD dr.

A. Dadi Tjokrodipo dalam program kerjasama Three In One sudah berjalan

dengan baik sesuai dengan teknik-teknik Koordinasi menurut Koontz dan

Donnley.Bentuk Koordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan RSUD dr.

A. Dadi Tjokrodipodalam program Three In One adalah koordinasi horizontal

yaitu koordinasi horizontal Interrelated adalah koordinasi antar badan (instansi),

unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling

bergantungan atau mempunyai ikatan baik, cara intern atau ekstern yang levelnya

setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan karena kordinator tidak

dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukanya

setingkat. Model koordinasi yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota

123

Bandarlampung dengan RSUD dr.A.Dadi Tjokrodipo menurut Hall dan O‟toole

adalah model koordinasi reciprocal (timbal balik), dimana kedua instansi yang

saling berkoordinasi menerapkan model koordinasi secara timbal balik dalam

pelaksanaan program Three In One ini. Model koordinasi ini sangat bergantung

pada intensitas pertemuan antara keduanya dan cenderung membutuhkan

komitmen kerjasama yang kuat dalam pelaksanaan program nya.

2. Faktor penghambatkoordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan

RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo

Faktor yang menjadi kendala dalam koordinasi Disdukcapil Kota Bandar

:Lampung dengan RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo dalam memaksimalkan

pemanfaatan KIA terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Adapun

kesimpulanya sebagai berikut :

a. Faktor internal

Faktor internal penghambat koordinasi dalammemaksimalkan pemanfaatan KIA

adalah :

1) Kurang inovasi dalam meningkatkan pelayanan pencatatan sipil

Dalam meningkatkan pelayanan masyarakat tentunya Disdukcapil Kota

Bandarlampung memerlukan inovasi untuk mengasilkan program yang

dapat menunjang pelaksanaan pelayanan. Karena dengan kurang nya

inovasi maka secara tidak langsung akan berdampak besar pada jalannya

koordinasi.

2) Tidak ada target kerja yang jelas

Perlu adanya target untuk memastikan apakah program yang dijalankan

dapat berjalan secara maksimal atau tidak. Dalam hal ini Disdukcapil

124

kurang memperhatikan target pada setiap bidang kerja yang ada. Sehingga

program yang ada tidak berjalan dengan maksimal.

b. Faktor eksternal

8) Persepsi masyarakat yang masih menganggap KIA tidak terlalu penting

keterlibatan masyarakat yang kurang akan penting nya KIA sehingga

masyarakat enggan untuk mendaftarkan anggota keluarga nya yang masih

dibawah 17 tahun. Masih belum adanya fungsi KIA yang jelas bisa

dirasakan secara langsung di masyarakat, kebanyakan dari mereka menilai

bahwa kurang perlu untuk memiliki KIA karena dinilai masih belum perlu.

Ini merupakan kendala yang tentunya perlu diselesaikan oleh Disdukcapil

Kota Bandarlampung untuk merangsang masyarakat agar segera memiliki

KIA bagi yang di bawah 17 tahun.

9) Belum ada dukungan dari pihak pihak yang memfungsikan KIA

Banyak pihak-pihak yang seharusnya membutuhkan KIA sebagai dasar

untuk memanfaatkan fasilitas instansi tersebut namun belum

menggunakan nya, baik instansi pemerintah ataupun instansi swasta

seperti sekolah, bank, maskapai penerbangan, rumah sakit, dll. Sehingga

berdampak pada disfungsi KIA di masyarakat. Seharusnya pemanfaatan

KIA dan E-KTP adalah sama ketika pihak-pihak diluar pun turut

mendukung dengan memanfaatkan keberadaan KIA tersebut.

125

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti menunjukan bahwa

Koordinasi Disdukcapil Kota Bandarlampung dengan RSUD dr. A. Dadi

Tjokrodipo dalam memaksimalkan pemanfaatan KIA sudah terlaksana. Namun

masih terdapat beberapa kelemahan sehingga koordinasi kurang maksimal. Oleh

karena itu dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Adanya penelitian lanjutan terkait KIA yang dapat menambah penelitian dalam

kajian mata kuliah azas-azas manajemen

Koordinasi merupakan bagian yang tak terlepaskan dalam proses-proses

manajemen baik dalam proses Planning, Organizing, Actuating, dan

Controlling sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu contoh penerapan

koordinasi dalam organisasi yang dapat dijadikan rujukan penelitian mengenai

teknik-teknik koordinasi, model koordinasi, dan syarat-syarat koordinasi.

Peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menganalisis

lebih dalam terkait pelaksanaan KIA di Provinsi Lampung yang tidak dapat

dibahas dalam penelitian ini dikarenakan peneliti membatasi penelitian

terhadap koordinasi dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan KIA di Kota

Bandarlampung.

2. Rapat rutin denganRSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo

Dijadwalkan dan diagendakan secara rutin, minimal satu bulan sekali guna

menjalin koordinasi yang intensif. Dengan adanya rapat yang diagendakan

secara rutin satu bulan sekali, hal ini dapat menjadi upaya yang efektif untuk

menyatukan visi dan misi dalam memaksimalkan pemanfaatan KIA Di Kota

Bandarlampung. Selain itu, rapat ini juga berfungsi sebagai upaya

126

meningkatkan pelayanan dan menyelesaikan permasalahan- permasalahan yang

ada.

3. Diperlukan dibuat SOP secara khusus

Diperlukan dibuat SOP secara khusus terkait kerjasama yang dijalain oleh

Disdukcapil dengan stakeholder dalam memaksimalkan pelaksanaan program

Three In Oneterkait memaksimalkan pemanfaatan KIA. SOP ini merupakan

SOP khusus yang akan menjadi panduan dalam pelaksnaan kerjasama

denganstakeholder, sehingga di waktu mendatang tidak ada lagi kendala yang

dihadapi.

4. Adanya penerapan program Three In One di rumah sakit lain di Kota

Bandarlampung

Dengan adanya kerjasama dalam program Three In One dengan RSUD dr. A.

Dadi Tjokrodipo, dapat menjadi pertimbangan bagi Disdukcapil Kota

Bandarlampung untuk menerapkan kerjasama serupa dengan rumah sakit lain

atau tempat bersalin yang ada di Kota Bandarlampung sehingga dapat lebih

memaksimalkan pemanfaatan KIA di masyarakat.

127

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal Chandy (2017). Pelaksanaan Kebijakan Pembuatan Kartu Identitas Anak

Di Kota Bandar Lampung Tahun 2017 : Skripsi

Handayaningrat, Soewarno. 2006. Pengantar Studi ilmu Administrasi Negara dan

Manajemen. Jakarta: Toko Gunung Agung.

Handoko, Hani. 2009. Manajemen. Yogyakarta. BPFE.

Hasibuan, Malayu S.P. 2009. Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Moekijat. 2006. Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bandung:Mandar Maju

Moleong, Lexy J.2007.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Posdakarya.

Moleong, Lexy.2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung.Remaja Rosdakarya.

Saefuddin, M. 1993. Organisasi dan Manajemen Industri. Yogyakarta: Liberty

Yogyakarta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:

Alfabeta.

Terawati (2017). Pengaturan Administrasi Kependudukan Terkait Pemberlakuan

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak : Skripsi.

Terry, George. R. 1986. Asas-Asas Manajemen. Bandung. Penerbit Alumni.

Torang, Syamsir. 2014. Organisasi dan Manajemen. Bandung. Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 jo. 35 tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.

128

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 102 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Republik indonesia No. 37 Tahun

2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak

(KIA).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2016 tentang pedoman penertiban

KTP berbasis NIK secara nasional.

Sumber Online

Direktorat jendral kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2016. (online)

(http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/detail/dinas-dukcapil) diakses pada

10 maret 2017 pukul 20.00 WIB.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

indonesia2016.(online)(https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/slider/c7c

3e-profil-anak-indonesia-2015.pdf) diakses pada 10 maret 2018 pukul 20.00

WIB.

Hukum online.com. Tentang Kartu Identitas Anak (KIA). (online)

(http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56bc2f0f324bc/tentang-kartu-

identitas-anak-kia) diakses pada 10 maret 2018 pukul 20.00 WIB.

Tirto.id 2016. Menimbang untung dan urgensi kartu identitas

anak.(https://tirto.id/e-ktp-ala-indonesia-versus-mykad-ala-malaysia-

ckFlhttps://tirto.id/menimbang-untung-dan-urgensi-kartu-identitas-anak-

csiV). Diakses pada 11 maret 2018 pukul 23.00.

Kupastuntas.co 2016. Antusias warga lampung membuat kartu identitas anak

cukup tinggi. (online). (https://www.kupastuntas.co/2016/05/23/antusias-

warga-lampung-membuat-kartu-identitas-anak-kia-cukup-tinggi/). Diakses

pada 11 maret 2018 pukul 23.00 WIB.

Replubika.co 2016. Bandarlampung terbitkan 300 ribu kartu identitas anak

(online).(http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/02/19/o2rr

08384-Bandarlampung-terbitka-300-ribu-kartu-identitas-anak) diakses pada

11 maret 2018 pukul 23.00 WIB.

TribunLampung.co.id tahun 2016. Pemkot Minta 300 Ribu Anak di

Bandarlampung Buat KIA.

(online).(http://lampung.tribunnews.com/2016/02/16/pemkot-minta-300-

129

ribu-anak-di-bandar-lampung-buat-kia?page=2) diakses pada 12 maret 2018

pukul 23.00 WIB.

Kompas.com 2016. Mulai tahun ini balita dan anak wajib punya kartu

identitas.(online).(http://nasional.kompas.com/read/2016/02/11/10383911/

Mulai.Tahun.Ini.Balita.dan.Anak.Wajib.Punya.Kartu.Indentitas), diakses

pada 11 Februari 2016 pukul 15.43 WIB.

Badan Pusat Statistik Bandarlampung tahun 2017. Jumlah penduduk kota

Bandarlampung dirinci menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan sex

ratio tahun 2011 – 2015.

(online)(https://Bandarlampungkota.bps.go.id/statictable/2017/01/10/114/ju

mlah-penduduk-kota-bandar-lampung-dirinci-menurut-kelompok-umur-

jenis-kelamin-dan-sex-ratio-tahun-2011-2015.html), di akses pada 07 juli

2018 pukul 01.00 WIB.