5
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 NOMOR: PK- /DIII.M.EKON/2019 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Montty Girianna Jabatan : Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkimgan Hidup selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Darmin Nasution Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Jakarta, Januari 2019 Pihak Pertama, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkimgan Hidup Pihak Kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna Darmin Nasution

KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN · 2019. 3. 13. · Tersertifikasinya slag industri berbasis mineral logam (slag tembaga dan slag nikel) Realisasi penyerapan Domestic Market Obligation

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN · 2019. 3. 13. · Tersertifikasinya slag industri berbasis mineral logam (slag tembaga dan slag nikel) Realisasi penyerapan Domestic Market Obligation

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NOMOR: PK- /DIII.M.EKON/2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada basil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Montty Girianna

Jabatan : Deputi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkimgan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Darmin Nasution

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkimgan Hidup

Pihak Kedua,

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Montty GiriannaDarmin Nasution

Page 2: KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN · 2019. 3. 13. · Tersertifikasinya slag industri berbasis mineral logam (slag tembaga dan slag nikel) Realisasi penyerapan Domestic Market Obligation

rLAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

No. Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Terwujudnya Pemerataan Ekonomi melalui Reforma Agaria

Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Reforma Agraria Sektor Kehutanan

1 Paket Rekomendasi

1.

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

Jumlah Paket Rekomendasi Basil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1 Paket Rekomendasi

2.

Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian

Jumlah Paket Rekomendasi Basil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Bidup

1 Paket Rekomendasi

3.

Program : Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kegiatan

1. Koordinasi Kebijakan Produktivitas Energi2. Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Energi3. Koordinasi Kebijakan Bidang Industri Ekstraktif4. Koordinasi Kebijakan Bidang Tata Kelola Kehutanan

a. Kebijakan Reforma Agraria Sektor Kehutananb. Koordinasi dan sinkronisasi Kebijakan Tata Kelola Kehutanan

5. Koordinasi Kebijakan Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

Anggaran

Rp 1.800.000.0001.500.000.0006.500.000.000

RpRp

1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

13.800.000.000 Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah

RpRp.RpRP

Jakarta, Januari2019

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Bidup\

Darmin Nasution Montty Gmanna

Page 3: KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN · 2019. 3. 13. · Tersertifikasinya slag industri berbasis mineral logam (slag tembaga dan slag nikel) Realisasi penyerapan Domestic Market Obligation

RINCI AN TARGET CAPAI AN KINERJA TAHUN 2019DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Target (Kumulatif)Sasaran Program /

Indikator Kinerja ProgramInisiatif Strategis **) (Penanggung Jaivab)

No. Key Monitoring Indicators*)Q1 Q2 Q3 Q4 (Y)

Terwujudnya Pemerataan Ekonomi melalui Reforma Agaria1

jiniilali Paket Rekomendnsi Kebijakmi Refonua Agraria Seklor Kelmtamn

Penerbitan Keputusan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang meliputi SK Perubahan Batas, SK Tukar Menukar Kawasan Hutan, SK Perhutanan Sosial dan SK Resettlement. Konsolidasi data spasial untuk kegiatan PPTKH, transmigrasi dan moratorium kebun sawit. Penyusunan database perkebunan kelapa sawit yg bersumber dari kawasan hutan dalam rangka mewujudkan Tracebility dan sustainability perkebunan kelapa sawit.

1 Paket Rekowendasi

7 Paket Rekomendnsi

7 Pnket Rekomendnsi

7 Paket Rekomendnsi

Luas pelepasan kawasan Hutan untuk Tanah Objek Reforma Agraria Luas Kawasan Hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan

Distribusi Penyaluran B20 Proses Penyusunan Rancangan PP untuk konversi Multi Yenrs Bond dan right issuePelaksanaan pembanguna Kilang RDMP dan GRR Kilang Minyak Dalam Negeri (EPC)Penurunan Emisi GRK pada 5 sektor (lahan, pertanian, energi, industri dan limbah)Tersusunnya rencana aksi nasional penanganan danau prioritas Terbentuknya Badan Pengelola Dana Lingkungan HidupPenyederhanaan Perizinan Lingkungan HidupPeningkatan kapasitas penyediaan tenaga listrik.Pengembangan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Roadmap efisiensi distribusi penyaluran B20 (Asdep Produktivitas Energi)Revisi Perpres.146/2015 tentang Pembangunan dan Pengembangan Kilang (Asdep Produktivitas Energi) Revisi PP No.70/2009 tentang Konservasi Energi (Asdep Produktivitas Energi)Rperpres IGRK/PPRK (Asdep Pengelolaan Lingkungan Hidup) Rperpres Penanganan Danau Prioritas (Asdep Pengelolaan Lingkungan Hidup)Monitoring, evaluasi, dan rekomendasi pelaksanaan proyek 35.000 MW sesuai Perpres No. 4 Tahun 2016 jo. Perpres No. 14 Taliun 2017 (Asdep Infrastruktur Energi) Rancangan Perpres atau PP tentang Percepatan Investasi Energi

2 Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

jumlah Pnket Rekomendnsi Hasil Koordinnsi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinnsi Pengelolaan Energi, Sumber Dayn Alnm (Pengembangan industri Petrokimin Nasional)

7 Paket Rekomendnsi

7 Paket Rekomendasi

7 Pnket Rekomendasi

7 Paket Rekomendasi

3. Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian

jumlah Pnket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam (Mandatori 820)

7 Pnket Rekomendasi

7 Paket 7 Paket Rekomendnsi

7 Paket RekomendasiRekomendnsi

Page 4: KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN · 2019. 3. 13. · Tersertifikasinya slag industri berbasis mineral logam (slag tembaga dan slag nikel) Realisasi penyerapan Domestic Market Obligation

r

Target (Kumulatif)Sasaran Program/

Indikator Kinerja ProgramInisiatif Strategis **) (Penanggung Jazvab)

No. Key Monitoring Indicators*)Q1 Q2 Q3 Q4(Y)

Produksi hasil hutan kayu dan non- kayu yang dihasilkan dari kawasan hutan negaraData jumlah lokasi Kluster pencegahan Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan Data PNBP dari Hutan Produksi Luas Kebakaran hutan dan Jumlah titik HotspotTersertifikasinya slag industri berbasis mineral logam (slag tembaga dan slag nikel)Realisasi penyerapan Domestic Market Obligation (DMO)Publikasi laporan E1TI Indonesia Publikasi laporan commodity trading migasPelaporan Beneficial Ownership (BO)

Terbarukan (Asdep Infrastruktur Energi)Penurunan Titik Hotspot (Asdep Tata Kelola Kehutanan)

I

I1

I

*) Key Monitoring Indicators adalah indikator-indikator teknis atas kcberhasilan dalam setiap indikator kinerja sesnai dengan outcome yang ingin dicapai. **) Inisiatif strategis merupakan kegiatan-kegiatan utamayang menjadi prioritas untiik mencapai sasaran.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Montty Girianna

Page 5: KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN · 2019. 3. 13. · Tersertifikasinya slag industri berbasis mineral logam (slag tembaga dan slag nikel) Realisasi penyerapan Domestic Market Obligation

r

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI, SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Taiget (Kumulatif) dan Waktu PelaksanaanIndikator Kinerja/ Rencana Aksi Tahun 2019

Anggaran/ Keluaran AksiNo. Sasaran Program

Qi Q2 Q3 Q4 (Y)

JumIciIi Paket Rekomendasi Kebijakan Reforma Agraria Sektor Keliulanan 1 Paket Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi

Terwujudnya Pemerataan Ekonomi melalui Reforma Agaria

1 Rp. 1.000.000.000

Persiapan Koordimsi Kebijakan7 / Laporan

V V2 Pelaksanaan Koordimsi Kebijakan 2 Laporan

V3 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 2 Laporan

Itimlah Paket Rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sttmber Daya Alain

1 Paket Rekomendasi

7 Paket Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi

1 Paket Rekomendasi

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Perekonomian

2 Rp 10.400.000.000

V7 Persiapan Koordinasi Kebijakan I Laporan

V2 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 2 Laporan

V3 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 2 Laporan

JumlaU Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Kebijakan Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Snmber Daya Alain

1 Paket Rekomendasi

7 Paket Rekomendasi

7 Paket Rekomendasi

7 Paket Rekomendasi

Terwujudnya Pengendalian Kebijakan Bidang Perekonomian

3 Rp 2.400.000.000

7 Persiapan Koordinasi Kebijakan I Laporan

V2 Pelaksanaan Koordinasi Kebijakan 2 Laporan

V V3 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 2 Laporan

’) Rencana Aksi berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja, termasuk bempa kegiatan yang termasuk ke dalant Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut. **) Penulisan largel dilakukan secara kumulatif per triwulan.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Montty Girianna