Click here to load reader
Upload
sidik-abdullah
View
1.388
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
1© gid.2011 - KPP BUMN
PT. PERTAMINA (PERSERO)BOGOR, 13-14 OKTOBER 2011
22
KUASA
© gid.2011 - KPP BUMN
33© gid.2011 - KPP BUMN
Dalam menjalankan hak & kewajiban perpajakannya, WP badan diwakili oleh pengurus. [p32a1 KUP]
Termasuk dalam pengertian pengurus adalah orang yg nyata2 mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, & sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yg tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan.
Ketentuan ini berlaku pula bagi komisaris & pemegang saham mayoritas atau pengendali. [p32a4]
Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dg surat kuasa khusus untuk menjalankan hak & memenuhi kewajiban perpajakannya.
Kuasa adalah orang yg menerima kuasa khusus dari WP untuk menjalankan hak & memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari WP. [p32a3]
44© gid.2011 - KPP BUMN
Memiliki NPWP;
Telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir;
Menguasai ketentuan peraturan perUUan perpajakan; DAN• Bukan konsultan pajak: memiliki sertifikat brevet atau ijazah
pendidikan formal di bidang perpajakan, sekurang2nya tingkat Diploma lll, yg diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dg status terakreditasi A.
Untuk bukan konsultan pajak yg merupakan karyawan WP, dilengkapi juga dg Surat Pernyataan bermeterai dari WP dg format sbgmana ditetapkan dalam Lampiran III PMK-22/PMK.03/2008. [p4a2]
• Konsultan pajak: memiliki Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yg diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak a.n. Menteri Keuangan dilengkapi dg Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dg format sbgmana ditetapkan dalam Lampiran II PMK-22/PMK.03/2008.
Memiliki Surat Kuasa Khusus dari WP yg memberi kuasa dg format sbgmana ditetapkan dalam Lampiran I PMK-22/PMK.03/2008. [p2 & P3]
55© gid.2011 - KPP BUMN
WP orang pribadi yg tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
WP orang pribadi yg menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dg peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 dalam 1 tahun; atau
WP badan dg peredaran bruto tidak lebih dari Rp 2.400.000.000,00 dalam 1 tahun. [p4a1]
KEPADA BUKAN KONSULTAN PAJAK
66© gid.2011 - KPP BUMN
Paling sedikit memuat:• nama, alamat, & tanda tangan di atas meterai,
serta NPWP dari WP pemberi kuasa;• nama, alamat, & tanda tangan, serta NPWP
penerima kuasa; DAN• hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yg
dikuasakan. Format sbgmana ditetapkan dalam Lampiran I
PMK-22/PMK.03/2008. [p2a2hd]
Satu Surat Kuasa Khusus hanya untuk 1 (satu) pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu. [p5]
77© gid.2011 - KPP BUMN
Seorang kuasa tidak dapat melimpahkan kuasa yg diterima dari Wp kepada orang lain.
Seorang kuasa dapat menunjuk orang lain atau karyawannya terbatas untuk menyampaikan dokumen2 dan/atau menerima dokumen2 perpajakan tertentu yg diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu yg dikuasakan, selain penyerahan dokumen yg dapat disampaikan melalui tempat pelayanan terpadu.
Orang lain atau karyawan yg ditunjuk wajib menyerahkan Surat Penunjukan dari seorang kuasa pada saat melaksanakan tugasnya sbgmana ditetapkan dalam Lampiran IV PMK-22/PMK.03/2008.
Seorang kuasa mempunyai hak dan/atau kewajiban yg sama dg WP. Namun, terbatas pada pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu sbgmana tercantum dalam surat kuasa khusus.
Seorang kuasa wajib memberi bantuan, penjelasan, & hal2 lain yg berkaitan dg pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tertentu WP yg memberikan kuasa kepadanya, sesuai dg ketentuan peraturan perUUan perpajakan.
PMK-22/PMK.03/2008
88© gid.2011 - KPP BUMN
WP dapat meminta karyawannya untuk menyampaikan dokumen dan/atau menerima dokumen perpajakan yg diperlukan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa surat penunjukan kepada karyawan yg bersangkutan, selain penyerahan dokumen yg dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu.
Pengurus, komisaris, & pemegang saham mayoritas atau pengendali serta karyawan WP yg nyata2 mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan perusahaan dapat melaksanakan hak dan/atau kewajiban perpajakan WP tanpa memerlukan surat kuasa khusus.
Dokumen perpajakan seperti Faktur Pajak dan/atau Surat Setoran Pajak, dapat ditandatangani oleh pejabat/karyawan yg ditunjuk oleh WP tanpa memerlukan surat kuasa khusus.
Penyerahan dokumen yg berdasarkan ketentuan peraturan perUUan perpajakan dapat disampaikan melalui Tempat Pelayanan Terpadu, tidak memerlukan surat kuasa khusus atau surat penunjukan.
SE-16/PJ/2008
99
TERIMA KASIH…
© gid.2011 - KPP BUMN