KWD Pemuda

7/30/2019 KWD Pemuda

1/42

Diterbitkan olehDepartemen Pendidikan Nasional

Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan


2/42


3/42


4/42


5/42

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


6/42

KATA SAMBUTANDirektur Jenderal PNFI Depdiknas

i

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAGAKEPEMUDAAN

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkanpendidikan berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

baik lokal, nasional maupun global, sehingga mampu membangun insan

Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Untuk mewujudkan tujuan tersebut,

dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada tiga tema,

yaitu: 1) Pemerataan dan perluasan akses, 2) Peningkatan mutu, relevansi

dan daya saing, dan 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah satuunit utama Departemen Pendidikan Nasional, dalam menindaklanjuti ketiga

tema tersebut di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan,

mengembangkan program sebagai berikut:

Tema Pertama: Pemerataan dan Perluasan Akses, dilaksanakan melalui

penyelenggaraan berbagai program yang mengarah pada pembekalan

kepada warga belajar tentang pengetahuan, keterampilan sikap, dan

kepribadian profesional yang berbasis pada pendidikan kecakapan hidup,

untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat baik pada spektrum

pedesaan, perkotaan, nasional, dan internasional, yaitu: 1) Kursus

Wirausaha Kota (KWK), 2) Kursus Wirausaha Desa (KWD), 3) Kursus

Para Profesi (KPP), dan 4) Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) kerjasama

SMK/Politeknik/BLK.

Selain itu pada tahun 2009 ini, Departemen Pendidikan Nasional

bekerjasama dengan Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga

mengembangkan program kewirausahaan pemuda, antara lain: 1) ProgramKewirausahaan Pemuda Melalui Lembaga Kepemudaan, 2) Program

Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP), dan 3) Program

Kewirausahaan Pemuda melalui Sarjana Penggerak Pembangunan di

Perdesaan (SP3).

Tema Kedua: Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing,

dilaksanakan melalui pengembangan berbagai standar kursus dan

kelembagaan, seperti: Standar Kompetensi Lulusan melalui Uji

Kompetensi, Peningkatan Mutu Penguji, Pembentukan LembagaSertifikasi, Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK), memfasilitasi


7/42

Lembaga Sertifikasi dan Tempat Uji Kompetensi, serta kelembagaan

kursus dan lembaga PNFI lainnya.

Tema Ketiga: Peningkatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan

Publik, dilaksanakan melalui program subsidi dukungan operasional kursus

dan kelembagaan serta pelatihan, Peningkatan Kapasitas PengelolaanLembaga Kursus dan Pelatihan, Kursus Kreatif, pembinaan organisasi

profesi/mitra kursus, Pemberian Anugerah Widya Bakti Kursus,

Penyelenggaraan Lomba Lembaga Kursus Berprestasi Tingkat Nasional,

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kursus dan

Kelembagaan, serta program lain yang bertujuan meningkatkan

akuntabilitas dan citra publik lembaga PNFI di masyarakat.

Misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal

melalui program dan kegiatan tersebut di atas adalah memberikan bekal

kecakapan hidup yang bermutu dan relevan dengan dunia usaha/dunia

industri, yang dapat dijadikan bekal bagi peserta didik untuk bekerja

mencari nafkah demi peningkatan kualitas kehidupannya.

Akhirnya dengan terbitnya pedoman ini diharapkan dapat dijadikan

pegangan bagi para pengelola PLS/PNFI, utamanya yang membidangi

pembinaan kursus dan kelembagaan PNFI, sehingga Kebijakan-kebijakan

yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, 10 Februari 2009

Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, P.hD

NIP. 19590512 198311 1 001

i i

PROGRAMPKHMELALUILEMBAGA

KEPEMUDAAN


8/42

KATA SAMBUTANSekretaris Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

Assalamualaikum Wr. Wb.Salam Sejahtera untuk Kita Semua.

Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada

Allah SWT, Tuhan YME, karena kita masih diberi rahmat dan hidayah

oleh-Nya dalam menjalankan tugas-tugas untuk kemaslahatan bangsa

dan negara, khususnya untuk kemajuan pemuda Indonesia.

Saya menaruh respek atas inisiatif Departemen Pendidikan Nasional

(Depdiknas), dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,yang membuat kebijakan penyelenggaraan Program Kemitraan Pendidikan

Kewirausahaan Pemuda, atau Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) bagi

pemuda, melalui kerjasama sinergis dengan Kementerian Negara Pemuda

dan Olahraga (Kemennegpora). Kebijakan sinergis ini diharapkan mampu

mengakselerasi upaya pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan

bagi pemuda. Program PKH ini pada prinsipnya selaras dengan paradigma

pemuda sebagai kategori sosial (social category), seperti yang diintrodusir

oleh Menpora Dr. Adhyaksa Dault, M.Si sejak awal memimpin

Kemennegpora.

Dari perspektif kekinian, di tengah tantangan dan kendala yang dihadapi

pemuda, pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah sepatutnya

melakukan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan bagi pemuda,

sebagai upaya mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat. Program

ini diharapkan mampu memacu pemuda untuk menghadapi tantangan

kekinian dalam rangka meniti masa depan yang lebih bermartabat.

Program PKH bagi pemuda yang didanai oleh Anggaran Tahun 2009

Depdiknas ini, memang kontekstual dengan kebutuhan para pemuda di

berbagai daerah khususnya yang tersebar di pedesaan. Sebagaimana

diketahui, Program PKH bagi pemuda akan menyentuh tiga program pokok

yakni Program SP-3, Program KUPP, dan Program Kewirausahaan Pemuda

melalui Lembaga Kepemudaan.

Ketiga program di atas memiliki karakteristik masing-masing sehingga

memerlukan pedoman/panduan/acuan demi pemahaman lebih lanjut.Untuk itulah, diterbitkan buku Pedoman Kemitraan Pendidikan i i i

PROGRAMPK

HMELALUILEMBAGA

KEPEMUDAAN


9/42

i v

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

Kewirausahaan Pemuda. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan

gambaran komprehensif mengenai substansi dan teknis penyelenggaraan

program kemitraan ini, untuk akhirnya mampu membawa kemaslahatan

bagi pemuda Indonesia.

Bilahitaufik Wal Hidayah.Wassalamualaikum Wr.Wb.

Jakarta, 11 Februari 2009

Sekretaris Menteri Negara

Pemuda dan Olahraga,

Drs. Wafid Muharram, MM


10/42

Data strategis BPS bulan Agustus 2008 menunjukkan jumlah angkatan

kerja Indonesia sebanyak 111,4 juta orang. Dari jumlah tersebut tercatat 9,42

juta (8,48%) orang, merupakan penganggur terbuka yang berdomisili di pedesaan

4.186.703 orang (44,4%) dan di perkotaan 5.240.887 orang (55,6%), Selanjutnya

penduduk miskin Indonesia saat ini mencapai 34,96 juta orang (15,42%) dengan

komposisi 22.189.122 orang (63%) berada di desa dan 12.770.888 orang (37%)

di kota.

Berdasarkan fakta diatas sangat diperlukan upaya-upaya untuk mengurangi

pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Upayayang ditempuh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat

Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional

yaitu dengan menyelenggarakan program Kursus dan Pelatihan yang berbasis

pendidikan kecakapan hidup (Lifeskills). Program tersebut antara lain Kursus

Wirausaha Desa (KWD), Kursus Wirausaha Kota (KWK), PKH kerjasama

SMK/Poltek/BLK, Kursus Wirausaha Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan,

Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Kursus Wirausaha melalui Sarjana

Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3) yang mempunyai tujuan agar peserta

didik dapat bekerja dan/atau usaha mandiri/berwirausaha, serta program KursusPara-Profesi (KPP) yang diharapkan menghasilkan peserta didik yang dapat

bekerja di dalam maupun di luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, dipandang perlu menerbitkan pedoman

untuk memberikan panduan kepada lembaga-lembaga yang berkeinginan untuk

mengakses program-program di atas, sertastakeholderlainnya,

Semoga upaya mulia kita ini, mendapat Ridho dari Allah SWT, amin.

Jakarta, 9 Januari 2009

Direktur Pembinaan Kursus

dan Kelembagaan,

Dr. Wartanto, M.M.

NIP. 131865020

v

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

KATA PENGANTARDirektur Pembinaan Kursus dan KelembagaanDitjen PNFI Depdiknas


11/42

KATA SAMBUTAN iKATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang 1

B.Pengertian 3

C.Tujuan Pedoman 3

D.Tujuan Program 3

BAB II : RUANG LINGKUP 5

A.Penyelenggara Program 5

B.Peserta Program 5

C.Jenis Keterampilan/Vokasi 7

E.Pemanfaatan Dana 7

BAB III : PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL 9

A.Penyusunan Proposal 9

B.Mekanisme Pengajuan Proposal 9

C.Waktu Pengajuan proposal 10

BAB IV : PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPAN

LEMBAGA 11

A.Tim Penilai 11

B.Mekanisme Penilaian Proposal 13

C.Penetapan Penyelenggara Program 13

D.Penyaluran Dana 14

BAB V : INDIKATOR KEBERHASILAN, PENGENDALIAN MUTU

DAN PELAPORAN 15

A. Indikator Keberhasilan 15

B. Pengendalian Mutu 15

C.Pelaporan 16

BAB VI : PENUTUP 17

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

v i

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


12/42

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar BelakangPengangguran dan kemiskinan hingga saat ini

merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang belum

bisa terpecahkan. Menurut data BPS Februari 2008, jumlah

penganggur terbuka tercatat sebanyak 9,43 juta orang

(8,46%) per Agustus 2008 berjumlah 9,39 juta orang ( 8,39

%) dari total angkatan kerja sekitar 111,4 juta orang.

pengangguran terbuka didominasi lulusan SekolahMenengah Kejuruan (SMK) besar 17,26 %, Sekolah

menengah Atas (SMA) sebesar 14,31 %, Perguruan Tinggi

(PT) 12,59%, Diploma 11,21 %, lulusan SMP, 9,39 % dan

lulusan Sekolah Dasar (SD) 4,57 %, dari jumlah

penganggur. Jumlah penganggur tersebut diperkirakan

akan bertambah dengan adanya krisis keuangan global

sebesar 20 juta orang sehingga dari jumlah penganguran

di tahun sebelumnya sebesar 190 juta orang, akan

bertambah menjadi 210 juta orang di tahun 2009.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

pengangguran di Indonesia, antara lain: Pertama, jumlah

pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang

tersedia (kesenjangan antara supply and demand). Kedua,

kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan

kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-match),Ketiga, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak

melanjutkan yang tidak terserap dunia kerja/berusaha

mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai

(unskill labour),Keempat, terjadinya pemutusan hubungan

kerja (PHK) karena krisis global, dan Kel ima, terbatasnya

sumber daya alam di kota yang tidak memungkinkan lagi

warga masyarakat untuk mengolah sumber daya alammenjadi mata pencaharian. Dari kelima faktor tersebut,

1

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


13/42

faktor pertama, kedua

dan ketiga merupakan

faktor dominan yang

m e n y e b a b k a n

pengangguran diIndonesia. Dari

gambaran tersebut di

atas maka perlu

d i k e m b a n g k a n

p r o g r a m- p r o g r a m

k e w i r a u s a h a a n

pemuda dalam rangkam e m p e r c e p a t

penurunan angka

pengangguran.

Mengingat data

pengangguran pemuda

masih cukup tinggi,

apabila tidak

memperoleh perhatian yang serius mengakibatkan

masalah sosial yang cukup tinggi pula. Beberapa masalah

sosial yang diakibatkan oleh tingginya pengangguran

diantaranya penyalahgunaan narkoba, kriminalitas,

pergaulan bebas, premanisme, trafficing, dan lain

sebagainya. Kondisi tersebut akan mengganggu

pembangunan di segala bidang dan stabilitas nasional.

Oleh karena itu, Departemen Pendidikan Nasionalbersama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga

memandang perlu untuk mengadakan program

Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan

(LK), sebagai salah satu solusi mengatasi masalah

pengangguran, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya

dalam pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan

pemuda.2

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


14/42

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pedoman

Program Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga

Kepemudaan ini disusun, dalam rangka memberikan

panduan kepada pengelola program, lembaga

kepemudaan, dan stakeholders lainnya untukmelaksanakan program sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.

B. PengertianYang dimaksudkan dengan Program Kewirausahaan

Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan adalah: Program

Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakansecara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi

pemuda usia produktif agar memperoleh pengetahuan,

keterampilan, dan menumbuhkembangkan jiwa

kewirausahaan yang ditopang oleh sikap mental kreatif,

inovatif, profesional, bertanggung jawab, serta berani

menanggung resiko dalam mengelola potensi diri dan

lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan kualitas

hidupnya.

C. Tujuan PedomanSebagai panduan bagi pengelola program, lembaga

kepemudaan, serta stakeholders lainnya dalam proses

perencanaan, pengusulan program, penyaluran dana,

pengawasan, dan pelaporan penyelenggaraan program

Kewirausahaan Pemuda melalui Lembaga Kepemudaan.

D. Tujuan ProgramTujuan penyelenggaraan program Kewirausahaan

Pemuda adalah:

1) Memberdayakan lembaga kepemudaan untuk

berpartisipasi dalam pengentasan pengangguran dan

kemiskinan; berpartisipasi dalam upaya mengurangiangka pengangguran.

3

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


15/42

2) Memberdayakan para pemuda usia produktif untuk

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap

mental sesuai dengan kebutuhan/peluang pasar kerja

pada dunia usaha/dunia industri (DUDI) dan/atau

berusaha mandiri;

4

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


16/42

A. Penyelenggara Program1. Lembaga penyelenggara program adalah:

1. OKP, LSM Kepemudaan, Yayasan yang bergerak

di bidang kepemudaan, Sentra Pemberdayaan

Pemuda, Sentra Kewirausahaan Pemuda, dan

lembaga kepemudaan lainnya.

2. Untuk pengembangan model pendidikan

kewirausahaan pemuda, Balai PengembanganKegiatan Belajar (BPKB) Propinsi atau nama lain

yang sejenis dapat mengajukan proposal

penyelenggaraan program kepada Balai

Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Infor-

mal (BPPNFI) atau Pusat Pengembangan

Pendidikan Non Formal dan Informal (P2PNFI)

setempat

2. Persyaratan penyelenggara program :

a. Berbadan hukum/memiliki akte notaris dan atau

memiliki AD/ART dan SK Kepengurusan,

b. Memiliki rekening bank dan NPWP (Nomor Pokok

Wajib Pajak) atas nama lembaga (bukan

rekening dan NPWP pribadi).

c. Memiliki jaringan mitra kerja yang relevan denganjenis keterampilan yang dibelajarkan.

d. Sanggup melaksanakan proses pembelajaran

yang dibuktikan dengan Sura t Pe rny a taan

Kesanggupan.

B. Peserta Program

1. KriteriaKriteria peserta program adalah:

5

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

BAB I I RUANG LINGKUP


17/42

a. Pemuda usia produktif

(18-35 tahun),

b. Menganggur

c. Berasal dari keluarga

tidak mampu;d. Minimal dapat baca,

tulis, hitung;

e. Memilik i kemauan

untuk belajar dan

bekerja, dibuktikan

dengan Surat

Pernyataan Kesanggupan Peserta Program.

2. Rekrutmen dan Seleksi

a. Lembaga penyelenggara program melakukan

rekrutmen dan seleksi peserta program.

b. Rekrutmen dan seleksi dapat dilakukan baik

sendiri maupun dengan pihak lain.

c. Lembaga kepemudaan tingkat nasional dapat

mengajukan peserta program sejumlah 50 sampai

dengan 75 orang.

d. Lembaga kepemudaan tingkat Propinsi dapat

mengajukan peserta program sejumlah 25 sampai

dengan 50 orang.

e. Lembaga kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota

dapat mengajukan peserta program sejumlah 15

sampai dengan 25 orang.

3. Fasilitas dan Program Pembelajaran

a. Fasil itas pembelajaran yang menjadi

tanggungjawab lembaga penyelenggara,

diantaranya: gedung, mebeler, alat-alat praktek,

dan sebagainya.

b. Lembaga penyelenggara wajib menyusunkurikulum dan bahan ajar sesuai dengan peluang

dan kebutuhan dunia kerja dan/atau usaha mandiri.

6

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


18/42

c. Lembaga penyelenggara wajib menyediakan

tenaga pendidik/instruktur yang kompeten di

bidangnya.

d. Lembaga penyelenggara wajib melakukan

evaluasi di akhir kegiatan pembelajaran.e. Sebagai tindak lanjut program, lembaga

penyelenggara dapat melakukan pendampingan

untuk merintis usaha mandiri.

C. Jenis Keterampilan/VokasiKeterampilan yang diselenggarakan dalam program

kewirausahaan pemuda adalah jenis keterampilan yangsesuai dengan peluang usaha dan kebutuhan dunia kerja,

antara lain:

7

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

D. Pemanfaatan DanaKomposisi penggunaan dana sebagai berikut:

1. Biaya manajemen (maksimal 10%), dipergunakan

untuk keperluan manajemen penyelenggaraan pro-

gram, misalnya: honorarium pengelola, penyusunan

proposal, biaya rapat-rapat, dan biaya-biaya lain yangmenunjang kelancaran penyelenggaraan program.


19/42

2. Biaya penyelenggaraan Pelatihan (maksimal 40%),

dipergunakan untuk publikasi, rekrutmen Peserta Pro-

gram, honorarium pendidik, bahan dan peralatan

praktek, laporan dan dokumentasi, bahan habis pakai

termasuk ATK, dan biaya operasional tidak langsungseperti biaya daya dan jasa, pemeliharaan peralatan

serta biaya operasional lainnya yang menunjang proses

pembelajaran.

3. Biaya Pemandirian Usaha/Modal (minimal 50%),

dipergunakan untuk kepentingan pembelian bahan dan

alat oprasional untuk pemandirian.

8

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


20/42

A. Penyusunan Proposal1. Lembaga yang berminat sebagai penyelenggara pro-

gram Kewirausahaan Pemuda menyusun proposal

yang meliputi asepk-aspek: a) What; apa jenis

keterampilan yang akan diusulkan dan apa tujuannya,

b) Why: mengapa program itu diusulkan, c) Who: siapa/

lembaga penyelenggaranya, siapa calon instruktur, dansiapa calon warga belajarnya, d) When: kapan pro-

gram itu akan dilaksanakan, e) Where: di mana pro-

gram akan dilaksanakan, dan f) How: bagaimana

rencana penyelenggaraannya.

2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan

lembaga calon penyelenggara program, dilengkapi

dengan dokumen-dokumen pendukung, dan

memperoleh rekomendasi dari kepala dinas yang

menangani kepemudaan minimal di tingkat Kabupaten/

Kota setempat.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal1. Lembaga Kepemudaan Tingkat Nasional calon

penyelenggara program mengirimkan proposal ke

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan diJakarta atau ke P2PNFI/BPPNFI dengan tembusan

kepada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

2. Lembaga Kepemudaan Tingkat Propinsi/Kabupaten/

Kota calon penyelenggara program mengirimkan pro-

posal ke Dinas Pendidikan Propinsi dengan tembusan

ke Dinas Propinsi yang menangani kepemudaan.

PENYUSUNAN DAN PENGAJUANPROPOSAL

BAB III

9

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


21/42

C. Waktu Pengajuan Proposal

Waktu pengajuan proposal dilakukan mulai bulan Maret

sampai dengan bulan Juli 2009.

1 0

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


22/42

PENILAIAN PROPOSAL DAN PENETAPANLEMBAGA

BAB IV

1 1

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

A. Tim PenilaiTim penilai proposal terdiri atas:

1. Tim Penilai Pusat

a. Tim Penilai Pusat dibentuk oleh Direktur

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PNFI

Depdiknas,

b. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab kepada:

1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Ditjen PNFI Depdiknas,

2. Deputi Bidang Kepemimpinan Pemuda,

Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

c. Tim Penilai Pusat minimal terdiri atas Tim dari

Depdiknas dan Tim dari Kementerian Negara

Pemuda dan Olahraga,

d. Tim Penilai terdiri dari seorang Ketua, seorangSekretaris dan 5 orang anggota.

2. Tim Penilai Regional:

a. Tim Penilai Regional dibentuk oleh Kepala P2PNFI

atau Kepala BPPNFI untuk wilayah regional

masing-masing sebagaimana terlampir,

b. Tim Penilai Regional bertanggungjawab kepadaKepala P2PNFI/BPPNFI


23/42

c. Tim Penilai Regional terdiri dari unsur P2PNFI/

BPPNFI, dan Dinas yang menangani kepemudaan

setempat,

d. Tim Penilai Regional terdiri dari seorang Ketua,

seorang Sekretaris dan 3 orang anggota,e. Tim Penilai Regional didukung oleh sekretariat Tim

Penilai yang terdiri dari unsur P2PNFI/BPPNFI, dan

Dinas yang menangani kepemudaan setempat

3. Tim Penilai Provinsi:

a. Tim Penilai Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi,b. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi,

2. Kepala Dinas Provinsi yang menangani

masalah kepemudaan

c. Tim Penilai Provinsi terdiri dari seorang Ketua,

seorang Sekretaris dan 1 orang anggota atau lebih,

sesuai anggaran yang tersedia.

d. Tim Penilai Provinsi didukung oleh sekretariat Tim

Penilai yang terdiri dari unsur Dinas Pendidikan

Provinsi dan Dinas yang menangani masalah

kepemudaan.

4. Tim Penilai bertugas :

a. Meneliti dan menilai kelengkapan dokumen pro-

posal yang diusulkan,b. Menilai kelayakan program yang diajukan oleh

lembaga kepemudaan,

c. Melakukan verifikasi (visitasi) ke lapangan,

d. Melaporkan hasi l penilaian kepada

penanggungjawab program.

1 2

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


24/42

B. Mekanisme Penilaian Proposal1. Penilaian proposal dilaksanakan melalui dua tahap

yaitu: a) Penilaian administrasi, dan b) Penilaian

substansi/teknis,

2. Penilaian kelengkapan administrasi dilakukan dengancara melakukan pengecekan terhadap kelengkapan

yang disyaratkan,

3. Penilaian substansi/teknis dilakukan terhadap proposal

yang telah lolos pada penilaian kelengkapan

administrasi melalui penilaian proposal dan verifikasi

(visitasi) ke lapangan,

4. Setiap tahapan penilaian, dibuatkan Berita AcaraPenilaian, yang ditandatangani oleh seluruh anggota

Tim Penilai,

5. Tim Penilai menyampaikan lembaga kepemudaan yang

telah lolos penilaian kepada Direktur Pembinaan

Kursus dan Kelembagaan, atau Kepala P2PNFI/

BPPNFI, atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk

ditetapkan sebagai penyelenggara program.

C. Penetapan Penyelenggara Program1. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, atau

Kepala P2PNFI/BPPNFI, atau Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi; berdasarkan hasil Tim Penilai,

menetapkan lembaga kepemudaan sebagai

penyelenggara program,

2. Surat Keputusan (SK) Hasil Penetapan lembagakepemudaan sebagai penyelenggara program tingkat

regional dan tingkat provinsi disampaikan kepada

Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

Depdiknas dan Asdep Pemberdayaan Lembaga

Kepemudaan Kementerian Negara Pemuda dan

Olahraga.

3. Penetapan lembaga kepemudaan penyelenggara pro-gram untuk tingkat pusat, dilakukan mulai bulan April

1 3

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


25/42

2009 s.d. September 2009. Penetapan akan diakhiri

pada saat kuota telah terpenuhi tanpa menunggu akhir

periode.

D. Penyaluran DanaMekanisme penyaluran dana dilakukan sebagai berikut:

1. Ketua lembaga kepemudaan yang ditetapkan sebagai

penyelenggara program menandatangani akad

kerjasama dengan:

a. Tingkat Pusat dengan Direktur Pembinaan Kursus

dan Kelembagaan atau Kepala P2PNFI/BPPNFI,

b. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota dengan KepalaDinas Pendidikan Provinsi.

2. Setelah penandatangan SK penetapan dan akad

kerjasama, Direktur Pembinaan Kursus dan

Kelembagaan, atau Kepala P2PNFI/BPPNFI, atau

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan usulan

kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN), untuk membayarkan/ mengirimkan dana

penyelenggaraan program ke rekening lembaga

kepemudaan sebagai penyelenggara program.

3. Setelah menerima dana, lembaga kepemudaan

sebagai penyelenggara Program menyampaikan surat

pemberitahuan bahwa dana telah diterima dan akan

segera melaksanakan program/kegiatan pembelajaran

sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan kepada:

a. Tingkat Pusat kepada Direktur Pembinaan Kursusdan Kelembagaan atau kepada Kepala P2PNFI/

BPPNFI, dengan tembusan kepada Deputi Bidang

Pengembangan Kepemimpinan Pemuda,

Kemenpora;

b. Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi, dengan tembusan

kepada Kepala Dinas propinsi yang menanganikepemudaan setempat.

1 4

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


26/42

A. Indikator KeberhasilanIndikator keberhasilan program dapat dilihat dari:

1. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan

keahlian bagi pemuda binaan untuk membentuk usaha

mandiri atau bekerja,

2. Terbentuknya kelompok usaha mandiri.

B. Pengendalian Mutu dan PengawasanPengendalian mutu dan pengawasan terhadap

pelaksanaan Program perlu dilakukan sebagai bentuk

akuntabilitas dan pencitraan publik. Pengendalian mutu

dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pengendalian dilakukan oleh unsur Internal dan Eksternal,

antara lain:

1. Departemen Pendidikan Nasional,

2. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga,

3. P2PNFI/BPPNFI,

4. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Dinas Pemuda dan Olahraga/Instansi yang menangani

program kepemudaan Provinsi,

6. Instansi/Lembaga yang memiliki wewenang melakukan

fungsi pengawasan.

Pengendalian mutu dan pengawasan meliputi aspek-

aspek administrasi, manajemen pelaksanaan, tingkat

pencapaian, dan penggunaan anggaran Program

Kewirausahaan Pemuda.

INDIKATOR KEBERHASILAN,PENGENDALIAN MUTU DAN PELAPORAN

BAB V

15

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


27/42

C. PelaporanPenyelenggara program wajib membuat dan

menyampaikan laporan sesuai dengan format terlampir.

Laporan disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah

program pembelajran berakhir. Penyampaian laporandilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Lembaga kepemudaan penyelenggara program

diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan secara

tertulis sesuai dengan format terlampir. Laporan

disampaikan paling lambat 2 minggu setelah akhir masa

program pembelajaran kepada:a. Tingkat Pusat kepada Direktur Pembinaan Kursus dan

Kelembagaan, dengan tembusan kepada Deputi

Bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda,

Kemenpora;

b. Tingkat Regional kepada Kepala P2PNFI/BPPNFI,

dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang

menangani kepemudaan setempat;

c. Tingkat Provinsi kepada Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi, dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang

mengelola Program SP-3 setempat.

1 6

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


28/42

Program kewirausahaan pemuda yang dirancangsebagai program sinergis antara Departemen Pendidikan

Nasional (Depdiknas) dan Kementerian Negara Pemuda

dan Olahraga (Kemenegpora), memerlukan pemantapan

dalam hal proses persiapan dan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan ini, dipandang perlu untuk

menerbitkan pedoman ini agar dapat menjadi acuan,rujukan, dan petunjuk bagi semua pihak yang

berkepentingan dalam merencanakan,

mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan

penyelenggaraan program tersebut.

Program kewirausahaan pemuda yang dirancang oleh

Depdiknas dan Kemenegpora ini, diharapkan dapat

mengakselerasi penyelesaian masalah-masalah sosial

khususnya untuk

mengurangi angka

pengangguran dan

m e n g e n t a s k a n

kemiskinan, dalam

rangka mencapai

masyarakat Indonesiayang lebih sejahtera, adil,

dan bermartabat.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi Kelompok Kerja

(Pokja) program kewirausahaan pemuda pada Direktorat Pembinaan Kursus

dan Kelembagaan dengan nomor Telepon 021-5725504, 021-5738325 Fax .

021-57904363/5725041, 021-5738325dan dapat mengunjungi websitewww. in foku rsus .ne t

1 7

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

BAB VI PEN UTUP


29/42

LAMPIRAN 1

1 8

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

SISTEMATIKA PROPOSAL PROGRAMKEWIRAUSAHAAN PEMUDA

A. JUDUL

1. Judul program KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

MELALUI LEMBAGA KEPEMUDAAN,

Berisi informasi tentang :

a) Jenis keterampilan yang akan diselenggarakanb) Karakteristik umum warga belajar/peserta didik

c) Nama, alamat, identitas, dan perijinan lembaga

Contoh :

PROPOSAL

PROGRAM KEWIRAUSAHAAN PEMUDA MELALUI

LEMBAGA KEPEMUDAAN

Bidang: Menjahit

Pemuda di Dk. Kedung Mojo, Ds. Kedung Sukodani

Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo

Jawa Timur

Diajukan oleh:

KARANG TARUNA MOJOPAHIT

Desa Kedung Sukodani, Kec. Balongbendo

Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

Telp.

2009


30/42

B. KATA PENGANTAR

C. HALAMAN REKOMENDASI

Surat rekomendasi yang menjelaskan bahwa proposal

yang diajukan layak dipertimbangkan untuk menjadipenyelenggara program kewirausahaan pemuda. Surat

rekomendasi berasal dari:

1. Subdin PLS Kab/Kota atau UPTD SKB untuk proposal

yang diajukan ke P2PNFI, BPPNFI, atau Dinas

Pendidikan Provinsi.

2. Subdin PLS Provinsi/Subdin yang menangani program

Kepemudaan atau P2PNFI/BPPNFI, untuk proposalyang diajukan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan

Kelembagaan, Ditjen PNFI, Depdiknas.

D. Bukti akad kerjasama bagi lembaga yang akan

menempatkan lulusannya ke DUDI.

E. DAFTAR ISI

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang:

a. Latar Belakang

Gambaran tentang masalah dan tantangan yang

dihadapi para pemuda, dan upaya yang ditempuh

untuk mengatasinya. Pentingnya program

kewirausahaan pemuda melalui lembaga

kepemudan dalam rangka pemberdayaan,pengembangan, dan perlindungan pemuda.

b. Maksud

Menjelaskan maksud penyelenggaraan bidang

keterampilan yang akan dilatihkan.

c. Tujuan

Menjelaskan tujuan penyelenggaraan program

kewirausahaan pemuda secara ringkas, padat,1 9

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


31/42

terukur, dan relevan dengan pendidikan kecakapan

hidup yang akan diselenggarakan.

2. BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM

Berisi uraian tentang:a. Organisasi penyelenggara: lembaga

penyelenggara dan struktur organisasi,

penanggungjawab program dilengkapi dengan

kualifikasi dan kompetensi.

b. Sasaran: siapa sasarannya dengan kriteria: usia,

pendidikan, dan latar belakang sosial ekonomi.

c. Narasumber/Pendidik/Instruktur: Kualifikasi,kompetensi, dan pengalaman dilengkapi dengan

sertifikat.

d. Fasilitas yang dimiliki: jelaskan jenis dan jumlah

serta kepemilikan gedung dan sarana prasarana

pembelajaran teori dan praktek.

e. Tempat pelaksanaan: jelaskan lokasi pembelajaran

teori dan praktek.

f. Kurikulum: jelaskan kurikulum yang dipakai dalam

proses pembelajaran (harus berbasis kompetensi).

g. Bahan ajar yang digunakan: jelaskan judul dan

jenisnya.

h. Evaluasi dan uji kompetensi: jelaskan bentuk

evaluasi dan sertifikasi kompetensi yang akan

dilakukan.

i. Networking: rencana organisasi, lembaga yangakan diajak kerjasama.

3. BAB III LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

a. Tahap persiapan

Jelaskan tahap-tahap mulai dari memperoleh

peluang kerja/wirausaha, penyusunan proposal,

Rekrutmen calon peserta didik, penyusunan2 0

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


32/42

kurikulum dan bahan ajar.

b. Proses Pembelajaran

Jelaskan secara rinci tahap-tahap pembelajaran

teori dan praktek termasuk waktu dan jadual.

c. Proses sertifikasiJelaskan dimana, kapan, dan lembaga sertifikasi.

d. Proses penempatan

Jelaskan proses dan jadual penempatan lulusan ke

DUDI/wirausaha.

4. BAB IV RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

Jelaskan secara rinci penggunaan anggarandengan mengacu pada pedoman.

5. BAB V TOLOK UKUR KEBERHASILAN

a. Jelaskan berapa jumlah peserta didik yang berhasil

menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai

tuntas (bersertifikat).

b. Jelaskan berapa jumlah peserta didik yang

disalurkan bekerja/berwirausaha.

c. Jelaskan kesanggupan untuk melaporkan

pelaksanaan program (success story).

d. Jelaskan kesanggupan mengadministrasikan

kegiatan dengan tertib.

6. LAMPIRAN

a. Legalitas lembaga:1) Akta notaris/badan hukum lembaga.

2} Surat rekomendasi sesuai dengan

persyaratan.

3) Rekening dan NPWP atas nama lembaga

4) Penghargaan/bukti sukses yang pernah

dicapai lembaga

b. Dokumen pendukung:2 1

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


33/42

1) Struktur organisasi

2) Daftar nama pendidik (identitas dilengkapi dengan

ijazah, sertifikat dan penghargaan yang relevan)

3) Daftar fasilitas pembelajaran teori dan praktek yang

dimiliki lembaga.

Catatan : daftar nama peserta didik dan jadual pembelajaran

wajib dilampirkan pada saat penandatanganan AKAD

kerjasama.

2 2

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


34/42

KOP LEMBAGA YANG MEMBERIKANREKOMENDASI

REKOMENDASI

Nomor: .......................

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal

yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasikepada:

Nama lembaga : ...............................................................

Penanggung jawab : ...............................................................

Alamat lembaga : ...............................................................

Telp. .................... Fax. .........................

Untuk ikut berkompetisi sebagai calon penyelenggara program

...................., dengan jenis keterampilan .........................................

Apabila proposal disetujui, kami bersedia ikut membina dan

memantau pelaksanaan program oleh lembaga tersebut di atas.

Demikian, rekomendasi ini diberikan untuk digunakan

sebagaimana mestinya.

........................., .................2009

Tanda tangan dan cap stempel

lembaga pemberi rekomendasi

Nama lengkap

NIP........................

LAMPIRAN 2

2 3

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


35/42

SISTEMATIKA LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang: Jelaskan cara memperoleh MoU

peluang kerja atau wirausaha oleh lembaga pengusul

dan pengalaman dalam melaksanakan program

Kewirausahaan Pemuda atau sejenisnya. Pengertian: jelaskan pengertian bidang keterampilan

yang akan dilatihkan.

Tujuan: jelaskan tujuan penyelenggaraan program

Kewirausahaan Pemuda dengan rumusan yang

singkat, padat dan terukur serta relevan dengan

Pendidikan Kecakapan Hidup yang akan

diselenggarakan

BAB II RUANG LINGKUP PROGRAM

Berisi uraian tentang :

Organisasi penyelenggara: lembaga penyelenggara

dan struktur organisasinya, penanggungjawab program

dilengkapi dengan kualifikasi dan kompetensi yang

dimiliki.

Sasaran : jumlah sasaran/garapan yang dilatih sesuaiakad kerjasama (criteria sasaran: usia, pendidikan, dan

latar belakang social ekonomi)

Narasumber/Pendidik/Instruktur: jelaskan narasumber

selama proses pelaksanaan (kualifikasi, kompetensi

dan pengalaman dilengkapi dengan sertifikat yang

dimiliki)

Fasilitas yang dimiliki: jelaskan fasilitas yang digunakan

LAMPIRAN 3

2 4

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


36/42

selama proses pembelajaran (jenis dan jumlah serta

kepemilikan gedung dan sarana prasarana

pembelajaran teori dan praktek).

Tempat pelaksanaan: jelaskan lokasi pembelajaran

teori dan praktek selama proses pembelajaran. Kurikulum: jelaskan kurikulum yang dipakai dalam

proses pembelajaran (harus berbasis kompetensi)

yang telah dilaksanakan.

Bahan ajar yang digunakan: jelaskan judul dan jenis

bahan ajar yang telah digunakan dalam proses

pembelajaran.

Evaluasi dan uji kompetensi: jelaskan bentuk evaluasidan sertifikasi kompetensi yang dilakukan.

Jaringan kerja : jelaskan dinas/instansi/organisasi/dudi

yang diajak bekerjasama dalam proses pelaksanaan

kegiatan.

BAB III LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN

Tahap persiapan

Jelaskan tahap-tahap mulai dari memperoleh MoU

penempatan kerja/rencana wirausaha, penyusunan pro-

posal, Rekrutmen calon peserta didik, penyusunan

kurikulum dan bahan ajar.

Proses Pembelajaran

Jelaskan secara rinci tahap-tahap pembelajaran teori

dan praktek termasuk waktu dan jadual yang telah

dilaksanakan. Proses sertifikasi

Jelaskan dimana, kapan, dan dengan lembaga

sertifikasi kompetensi yang telah dilaksanakan.

Proses penempatan/wirausaha.

Jelaskan proses dan jadual penempatan lulusan ke

DUDI/wirausaha. 25

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


37/42

BAB IV PENGGUNAAN ANGGARAN

Jelaskan secara rinci penggunaan anggaran selama

pelaksanaan kegiatan.

BAB V HASIL KEGIATAN Jumlah peserta didik yang memperoleh sertifikat.

Jumlah peserta didik yang disalurkan bekerja.

Jumlah peserta didik yang berusaha mandiri.

BAB VI PENUTUP

Masalah dan Kendala

Solusi untuk memecahkan masalah dan kendala Usulan kebijakan

LAMPIRAN

Fotocopy sertifikat peserta didik

Dokumen penempatan kerja/berwirausaha

Matrik sukses story

Kuitansi-kuitansi penggunaan anggaran

Foto-foto atau VCD pelaksanaan kegiatan.

2 6

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN


38/42

2 7

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

LAMPIRAN 4

MATRIK SUCCESS STORY

No. Foto Nama L/P Alamat Jenis Ket/Vokasi

Tempat Kerja/usaha Penghasilan Kontak Person

Ket

,2009

(..)

Ketua/Pimpinan Lembaga.


39/42

Contoh :

MATRIK PENGGUNAAN DANA

PENYELENGGARAAN PROGRAM

KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Keterangan:

(1) Diisi dengan nomor urut penerimaan dana blockgrant

(2) Diisi dengan uraian penerimaan disertai tanggal

penerimaan/penarikan dana blockgrant dari bank.

Penarikan dana dari bank bisa sekaligus atau secara

bertahap sesuai kebutuhan. Lebih dianjurkan agar

penarikan dilakukan secara bertahap.

(3) Diisi dengan jumlah dana yang diterima/ditarik dari bank

LAMPIRAN 5

2 8

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

,2009

Ketua/Pimpinan Lembaga.

(..)


40/42

2 9

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAG

AKEPEMUDAAN

(4) Diisi dengan nomor urut pengeluaran/penggunaan dana,

sekaligus sebagai nomor bukti pengeluaran yang harus

dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

laporan keuangan.

(5) Diisi dengan uraian pengeluaran/penggunaan danadisertai tanggal pengeluaran.

(6) Diisi dengan banyak/jumlah pembelian/pembayaran,

seperti: 2 rim, 3 orang, 5 buah, dst.

(7) Diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan.

(8) Saldo diisi dengan selisih antara jumlah kolom (3) dengan

jumlah kolom (7).


41/42

DAFTAR ALAMAT

UNTUK PENGAJUAN PROPOSAL

1. Bagi Lembaga Kepemudaan yang mengajukan proposalke Pusat, proposal diajukan ke:

Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan,

Direktorat Jenderal PNFI, DepdiknasGedung E Lt. 6,Jl. Jenderal Sudirman, SenayanJakarta 10270

2. Bagi Lembaga Kepemudaan yang mengajukan proposalke UPT Pusat (P2PNFI/BPPNFI), proposal diajukan kesalah satu alamat berikut ini:

a. P2-PNFI Regional I, Jl. Jayagiri 63 Lembang,

Bandung, 40391

b. P2PNFI Regional II, Jl. Diponegoro 250, Ungaran,

50512

c. BPPNFI Regional I, Jl Kenanga Raya No. 64

Tanjungsari, Medan

d. BPPNFI Regional IV, Jl Gebang Putih No. 10,

Sukolilo, Surabayae. BPPNFI Regional V, Jl. Adhyaksa No. 2 Makassar,

Sulawesi Selatan 90231

f. BPPNFI Regional VI,Jl. Ahmad Yani Km. 30,

Banjarbaru, Kalsel 70721

g. BPPNFI Regional VII, Jl. Arya Banjar Getas No. 17

Mataram, 83127.

h. BPPNFI Regional VIII, Jl. Raya Bumi Perkemahan(Buper), Waena Kabupaten Jayapura, Papua

LAMPIRAN 6

3 0

PROGRAMP

KHMELALUILEMBAGA

KEPEMUDAAN


42/42

Documents

KWD Pemuda