Upload
duongkhuong
View
224
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LLLAAAPPPOOORRRAAANNN AAAKKKUUUNNNTTTAAABBBIIILLLIIITTTAAASSS KKKIIINNNEEERRRJJJAAA KKKEEEMMMEEENNNTTTEEERRRIIIAAANNN AAAGGGAAAMMMAAA TTTAAAHHHUUUNNN 222000111333
KKEEMMEENNTTEERRIIAANN AAGGAAMMAA TTAAHHUUNN 22001144
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
iii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR.......................................................................................................... i
DAFTAR ISI....................................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL................................................................................................................ iv
DAFTAR GRAFIK.............................................................................................................. v
DAFTAR GAMBAR............................................................................................................ vi
RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................................. vii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................................
1.1. Latar Belakang............................................................................................
1.2. Maksud dan Tujuan....................................................................................
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi...................................................................
1.4. Profil SDM Kementerian Agama ..............................................................
1.5. Sistematika Penyajian................................................................................
1
1
1
1
9
12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA................................................
2.1. RPJMN 2010-2014.....................................................................................
2.2. Rencana Strategis......................................................................................
13
13
15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................................................
3.1. Pengelolaan Data Kinerja ..........................................................................
3.2. Capaian Indikator Kinerja ..........................................................................
3.3. Analisis Capaian Kinerja............................................................................
27
27
27
30
BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 59
LAMPIRAN:
I. Rencana Kinerja Tahunan
II. Penetapan Kinerja
III. Pengukuran Kinerja
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Data Pegawai Berdasarkan Agama
Tabel 2 Penetapan Kinerja Kementerian Agama
Tabel 3 Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase
Tabel 4 Tingkat Capaian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2013
Tabel 5 Capaian Sasaran Strategis 1
Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis 2
Tabel 7 Capaian Sasaran Strategis 3
Tabel 8 Capaian Sasaran Strategis 4
Tabel 9 Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS)Terhadap kepuasan Jemaah Haji
Tahun 2010 – 2013
Tabel 10 Capaian Sasaran Strategis 5
Tabel 11 Penambahan/Pengurangan Struktur Tingkat Kanwil
Tabel 12 Penambahan/Pengurangan Struktur Tingkat Kab/Kota
Tabel 13 Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2012
Tabel 14 Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2013
Tabel 15 Realisasasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2013
Tabel 16 Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2013
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2012 dan 2013
Tabel 18 Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian
Agama Tahun2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
v
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik 2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Grafik 3 Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik 4 Data Pegawai Berdasarkan Usia
Grafik 5 Data Pegawai Berdasarkan Jabatan
Grafik 6 Data Penyuluh Semua Agama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013
Grafik 7 Perbandingan Kondisi dan Kebutuhan Rumah Ibadah
Grafik 8 Perkembangan Perolehan Zakat
Grafik 9 Perkembangan Partisipasi Umat dalam Kegiatan MTQ
Grafik 10 Perkembangan APK Lembaga Pendidikan Islam
Grafik 11 Perbandingan Tingkat Kelulusan Madrasah dan Sekolah Umum
Grafik 12 Penurunan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
Grafik 13 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Struktur Organisasi Kementerian Agama
Gambar 2 Foto Menag Suryadharma Ali memberikan sambutan pada acara Silaturahmi & Pembinaan Penyuluh Agama Non PNS se-Jawa Barat
Gambar 3 Foto Menag Suryadharma Ali memberikan Sambutan saat Bersilaturahim dan Berdialog dengan Tokoh dan Pemuka Lintas Agama Provinsi Kalimantan Tengah
Gambar 4 Foto Kemenag Rangkul Eks Ahmadiyah Kuningan dengan Dakwah dan Kewirausahaan
Gambar 5 Foto Mantan Presiden B.J. Habibie memberikan ceramah pada Inspiring Speech yang diadakan MAN IC Gorontalo dengan tema Mata Air Kearifan dari Guru Bangsa, Gorontalo
Gambar 6 Foto Menteri Agama didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerimaPenghargaan Internasional dari World Hajj And Umrah Convention (WHUC) London United Kingdom berupa “Hajj Excellence Award 2013”
Gambar 7 Foto Menteri Agama didampingi Wakil Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal menyerahkan Penghargaan Pemerintah atas keberhasilan Kementerian Agama dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi kepada perwakilan Unit Eselon I Pusat, Kepala Kanwil, dan Pimpinan Perguruan Tinggi Agama dalam Acara Rakernas Kementerian Agama Tahun 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
vii
A. Pendahuluan
Salah satu wujud dari penerapan good governance pada suatu instansi pemerintah
adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi atas tugas
dan fungsi yang diemban instansi tersebut. Kementerian Agama sebagai instansi
pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan tugas dan fungsinya secara
akuntabel, yang ditandai dengan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden. LAKIP ini menyajikan capaiankinerja
Kementerian Agama selama satu tahun berdasarkan pada pencapaian sasaran
strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Kementerian Agama.
Proses penyusunan LAKIP Kementerian Agama Tahun 2013,seperti yang telah
diamanatkan dalam Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP), dan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dilakukan
melalui perancangan kinerja, pengumpulan dan pengukuran data kinerja, dan
penyusunan laporan kinerja.
Selain fungsi akuntabilitas, LAKIP ini secara internal untuk memenuhi kebutuhan
Kementerian Agama dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya
peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan secara
eksternal sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kementerian Agama dimasa
yang akan datang.
B. Laporan Akuntabilitas Kinerja
Secara umum, LAKIP Kementerian Agama Tahun 2013 ini menyajikan dan
mengungkapkan pencapaian kinerja 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan,
dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak
21 indikator kinerja, dengan ikhtisar atas kinerja Kementerian Agama Tahun 2013
sebagai berikut:
1. Perencanaan dan Penetapan Kinerja
Sebagai upaya pengukuran kinerja terhadap capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama, ditetapkan penetapan kinerja sebagai berikut:
Penetapan Kinerja Kementerian Agama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1.
Terwujudnya suatu
kondisi keberagamaan
masyarakat yang
dinamis dan mampu
mendukung percepatan
pembangunan nasional
1. Indeks kualitas bimbingan
terhadap masyarakat umat
beragama
50
2. Indeks kualitas pelayanan
terhadap masyarakat umat
beragama
47
RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
viii
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
3. Indeks kualitas pemberdayaan
umat beragama 37
4. Indeks kualitas pengembangan
potensi umat Islam 41
2.
Terwujudnya kehidupan
harmoni intern dan antar
umat beragama sebagai
pilar kerukunan nasional
1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
yang dibentuk
15
Lembaga
2. Pemulihan Pasca konflik 1 Kegiatan
3.
Terwujudnya pelayanan
pendidikan yang merata,
bermutu, dan berdaya
saing, serta mampu
memperkuat jati diri
bangsa
1. APK Lembaga Pendidikan
Islam:
Madrasah Ibtidaiyah 13,60 %
Madrasah Tsanawiyah 20,78 %
Madrasah Aliyah 7,30 %
Perguruan Tinggi Agama Islam 2,89 %
2. APMLembaga Pendidikan
Islam:
Madrasah Ibtidaiyah 10.61%
Madrasah Tsanawiyah 14.88%
Madrasah Aliyah 6.59%
Perguruan Tinggi Agama Islam 2.59%
3. Rerata Nasional Nilai UN 8.25
4.
Tercapainya tingkat
kepuasan jamaah dalam
berbagai bidang
pelayanan dan
pengelolaan dana haji
untuk sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan umat
1. Indeks kualitas pembinaan haji 60
2. Indeks kualitas pelayanan haji 60
3. Indeks kualitas pengembangan
informasi haji
60
4. Indeks kualitas pembinaan haji 60
5.
Terwujudnya
penyelenggaraan
birokrasi yang efektif,
efisien, dan akuntabel,
serta tersedianya
aparatur pelayanan
keagamaan yang
profesional
1. Persentase SDM berkinerja
sangat baik
50%
2. Persentse ketersediaan SPM &
SPO
90%
3. Predikat opini Laporan
Keuangan Kementerian Agama
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
WTP
4. Jumlah unit organisasi yang
disempurnakan
33
provinsi
5. Persentase Penurunan
Pelanggaran dan
Penyimpangan
10%
6. Persentase tindak lanjut temuan
yang berhasil diselesaikan.
95%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
ix
2. Akuntabilitas Kinerja
Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis Kementerian Agama memang tidak
seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka, karena dari lima
sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Agama sebagaimana telah
ditetapkan dalam Renstra 2010-2014, tiga diantaranya mencakup dimensi
pembangunan manusia dan perubahan perilakumasyarakat yang membutuhkan
proses dan waktu dalam pencapaiannya.
Dalam rangka akuntabilitas kinerja Kementerian Agama, pengukuran terhadap
masing-masing indikator didasarkan pada satuan ukurnya, baik berupa indeks,
persentase, maupun berupa jumlah. Adapun kriteria pengukuran dengan indeks
dan persentase adalah sebagai berikut:
Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase
No Kategori Rentang Nilai Kode
1 Sangat Baik >100 Biru
2 Baik 80–100 Hijau
3 Cukup 50–79 Kuning
4 Kurang <50 Merah
Berdasarkan pengukuran dan kriteria di atas, tingkat capaian kinerja sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2013 adalah sebesar 114,85%(sangat baik) dengan rincian sebagai berikut:
a. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Target Realisas
i % Kategori
1. Indeks kualitas bimbingan
terhadap masyarakat umat
beragama
50 63,00 126% Sangat
Baik
2. Indeks kualitas pelayanan
terhadap masyarakat umat
beragama
47 52,72 112,17
%
Sangat
Baik
3. Indeks kualitas pemberdayaan
umat beragama
37 29,60 79,49% Cukup
4. Indeks kualitas
pengembangan potensi
umat beragama
41 24,82 60,54% Cukup
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 94,55 Baik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
x
b. Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional
Indikator Kinerja Target Realisas
i % Kategori
1. Jumlah Sekretariat
Bersama Forum Kerukunan
Umat Beragama (FKUB)
yang dibentuk;
15
lembaga
15
lembaga
100% Baik
2. Pemulihan Pasca konflik 1
kegiatan
2
kegiatan
200% Sangat
Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 150% Sangat
Baik
c. Sasaran Strategis 3: Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati diri bangsa
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. APK Lembaga Pendidikan
Islam
- MI 13,60% 12,33% 90,66 Baik
- MTs 20,78% 21,19% 101,97
Sangat
Baik
- MA 7,35% 7,88% 107,21 Sangat
Baik
- PTAI 2,89% 2,91% 100,69 Sangat
Baik
2. APM Lembaga Pendidikan
Islam
- MI 10,61 10,20 96,14 Baik
- MTs 14,88 16,36 109,95 Sangat
Baik
- MA 6,59 5,34 81,03 Baik
- PTAI 2,59% 2,60% 100,39 Sangat
Baik
3. Rerata Nasional Nilai UN 8,25% 7,085% 85,88 Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3 97,10 Baik
d. Sasaran Strategis 4: Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. Indeks Kualitas Pembi-
naan haji
60 84,94 141,57 Sangat
Baik
2. Indeks Kualitas Pela-
yanan haji
60 81,34 135,57 Sangat
Baik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
xi
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
3. Indeks Kualitas Pengem-
bangan Informasi Haji
60 82,69 137,82 Sangat
Baik
4. Indeks Kualitas Pembi-
naan Umrah
60 63,33 105,55 Sangat
Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4 130,13 Sangat
Baik
e. Sasaran Strategis 5: Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. % SDM berkinerja
sangat baik
50% 39% 78,00 Cukup
2. Persentse ketersediaan
SPM & SPO
90% 80% 88,89 Baik
3. Predikat opini Laporan
Keuangan Kementerian
Agama Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
WTP WTP
(DPP)
95,00 Baik
4. Jumlah unit organisasi
yang disempurnakan
33
provinsi
33
provinsi
100 Baik
5. Tingkat Pelanggaran dan
Penyimpangan
10% 1,66% 183,40 Sangat
Baik
6. Persentase tindak lanjut
temuan yang berhasil
diselesaikan.
95% 66% 69,47 Cukup
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 5 105,39% Sangat
Baik
Rata-rata capaian kinerja 114,85% Sangat
Baik
Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Kementerian Agama sebesar
114,85% (sangat baik). Capain tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan
rata-rata capain tahun 2011 sebesar 92%. Dan tahun 2012 sebesar 100,94%.
Kerukunan umat beragama adalah fokus utama dalam pembangunan bidang
agama, capaian sasaran terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat
beragama sebagai pilar kerukunan nasional pada tahun 2013 sebesar 150%
adalah merupakan keberhasilan yang sangat diharapkan.
Potensi yang mendukung capaian kinerja ini antara lain pemberdayaan Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB) baik tingkat provinsi maupun Kab/Kota dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
xii
telah berdirinya 15 (lima belas) Sekretariat Bersama FKUB. Keberhasilan
pemulihan pasca konflik yang terjadi di Surabaya dan Gorontalo realisasi yang
tak kalah penting dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Agama
khususnya bidang kerukunan umat beragama.
Tercapainya tingkat kepuasan jemaah haji dalam berbagai bidang pelayanan
sebesar 130,13%, sebagaimana dapat dilihat dari hasil survey Badan Pusat
Statistik (BPS) Tahun 2013, dimana rata-rata memuaskan berada pada nilai
82,69 meningkat jika dibandingkan tahun 2012 dengan nilai 81,32. Meskipun
tingkat kepuasan jamaah tinggi, namun Kementerian Agama sebagai
penanggungjawab penyelenggara haji merasa belum cukup puas. Untuk itu
perlu peningkatan di berbagai jenis pelayanan, khususnya petugas kloter dan
pelayan dalam beribadah hal ini dapat dilihat dari penurunan poin jika
dibandingkan tahun sebelumnya.
Sasaran strategis bidang pendidikan Islam, dimana rata-rata capaian sasaran
strategis bidang ini mencapai 97,10% jika dibandingkan tahun 2012 sebesar
119,30%, capaian sasaran ini mengalami penurunan 22,20%. Yang memicu
penurunan ini, salah satunya adalah menurunnya rata-rata nilai Ujian Nasional
pada tingkat Madrasah Tsanawiyah sebesar 1,17 poin jika dibandingkan tahun
2012, dimana pada tahun 2013 ditargetkan 8,22 hanya terealisasi 7,08.
Meskipun menurun capaian sasaran ini masih diposisi kategori baik, hal ini dapat
dilihat dari apresiasi jumlah masyarakat Indonesia yang secara kasar merasakan
jenjang pendidikan tingkat menengah, atas dan, perguruan tinggi Islam.
Sasaran terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis
dan mampu mendukung percepatan pembangunan nasional dengan capaian
sebesar 94,55%, hal ini menunjukan bahwa kondisi keberagamaan di Indonesia
makin dinamis. Adapun kondisi yang dapat dilihat dalam hal ini adalah (1)
semakin meningkatnya kualitas pembimbing agama/penyuluh agama dengan
tingkat pendidikan dan latar belakang pendidikannya, (2) meningkatnya
pelayanan terhadap umat, khususnya tersedianya rumah ibadah sesuai dengan
rasio yang distandarkan, (3) meningkatnya kualitas pemberdayaan dan
pengembangan umat beragama, hal ini dapat dilihat dari peningkatan
penerimaan zakat dari tahun ke tahun serta partisipasi umat dalam ikut
berkompetisi dalam berbagai lomba baik nasional maupun internasional.
Penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya
aparatur pelayanan keagamaan yang profesional telah terwujud, hal ini dapat
dilihat dari tingkat capaian sebesar 102,46% meningkat 1,52% jika dibandingkan
tahun 2012 dengan capaian sebesar 100,94%. Potensi yang mendukung
capaian sasaran ini adalah (1) tersedianya Standar Pelayanan Minimal pada
berbagai layanan, (2) penyempurnaan organisasi sesuai azas efektif dan efisien,
(3) menurunnya tingkat pelanggaran dan penyimpangan oleh aparatur, dan (4)
meningkatnya tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat diselesaikan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
xiii
C. Catatan
Secara umum sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2013 telah dapat
dilaksanakan dengan sangat baik, namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu
mendapat perhatian pada masa yang akan datang, khususnya persentase berkinerja
sangat baik yang tingkat capaian targetnya baru mencapai 78%, hal ini dikarenakan
belum diimplementasikannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang
Aparatur Sipil Negara secara merata pada satker/sator di lingkungan Kementerian
Agama, selain hal tersebut masih terdapat indikator yang perlu mendapat perhatian
pada masa yang akan datang, yaitu penyelesaian tindak lanjut temuan yang capaian
targetnya hanya 69,47%, serta perlunya peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian
sasaran Renstra 2010-2014 yang berakhir pada tahun 2014.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
1
1.1. Latar Belakang
nstruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) sebagaimana, telah mengamanatkan kepada seluruh
instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah, dari entitas tertinggi (instansi)
hingga unit kerja setingkat eselon II untuk menyampaikan laporan informasi
kinerja kepada instansi pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang setiap tahun.
Kementerian Agama sebagai instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk
menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), kepada
Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Penyampaian LAKIP Tahun 2013 ini dimaksudkan sebagai perwujudan
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Kementerian Agama, yang diukur
berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra 2010-2014 Kementerian
Agama selama tahun 2013. Di samping itu penyusunan LAKIP ini juga ditujukan
sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja Kementerian Agama di masa yang
akan datang.
1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kementerian Agama tahun 2013 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Menteri
Agama kepada Presiden atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan
program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun
tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja
dan sasaran Kementerian Agama.
Hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat
menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan
datang, sehingga dapat meningkatkan kerja Kementerian Agama.
1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang disempurnakan dengan
PMA Nomor 80 Tahun 2013, Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan
BAB I
PENDAHULUAN
I
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
2
urusan pemerintahan di bidang keagamaan untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang keagamaan;
2) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional dan daerah;
3) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab
Kementerian Agama;
4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian
Agama di daerah; dan
5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kementerian Agama memiliki 10 (sepuluh)
unit eselon I sebagai berikut:
1.3.1. Sekretariat Jenderal;
1.3.2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
1.3.3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
1.3.4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
1.3.5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat kristen;
1.3.6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
1.3.7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
1.3.8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
1.3.9. Inspektorat Jenderal; dan
1.3.10. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan.
Selain 10 (sepuluh) unit kerja Eselon I, Menteri Agama dibantu oleh 5 (lima) staf ahli
dan 2 (dua) pusat terdiri atas:
1.3.1. Staf Ahli Bidang Kehidupan Beragama;
1.3.2. Staf Ahli Bidang Kerukunan Umat Beragama;
1.3.3. Staf Ahli Bidang Lembaga Sosial Keagamaan;
1.3.4. Staf Ahli Bidang Pendidikan; dan
1.3.5. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
1.3.1. Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan
tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit
organisassi di lingkungan Kementerian Agama.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
3
Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
1) Koordinasi kegiatan Kementerian Agama;
2) Koordinasi penyusunan rencana dan program Kementerian Agama;
3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegaawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan
dokumentasi Kementerian Agama;
4) Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama,
dan hubungan masyarakat;
5) Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Agama.
Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:
1) Biro Kepegawaian
2) Biro Keuangan dan IKN
3) Biro Organisasi dan Tata Laksana
4) Biro Hukum dan KLN
5) Biro Umum
6) Pusat Kerukunan Umat Beragama
7) Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
1.3.2. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas merumuskan dan
melaksanakan kebijakan, serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan
pendidikan Islam. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam;
2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan Islam;
3) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam yang meliputi pendidikan
madrasah, pendidikan diniyah dan pondok pesantren, pendidikan agama
Islam, serta pendidkan tinggi Islam;
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Islam;
5) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pendidikan Islam; dan
6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri atas :
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2) Direktorat Pendidikan Madrasah;
3) Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
4) Direktorat Pendidikan Agama Islam; dan
5) Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
4
1.3.3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang
penyelenggaraan haji dan umrah.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan
Umrah menyelenggarakan fungsi :
1) perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah;
2) pelaksanaan program penyelenggaraan haji dan umrah yang meliputi
pembinaan haji dan umrah, pelayanan haji, dan pengelolaan dana haji;
3) penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan
haji dan umrah;
4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penyelenggaraan haji dan umrah; dan
5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
terdiri atas:
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2) Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah;
3) Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri;
4) Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri; dan
5) Direktorat Pengelolaan Dana Haji.
1.3.4. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan
masyarakat Islam.
Dalam melaksanakan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
menyelenggarakan fungsi :
1) perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam;
2) pelaksanaan program bimbingan masyarakat Islam yang meliputi urusan
Agama Islam dan pembinaan syari’ah, penerangan agama Islam,
pemberdayaan zakat, dan pemberdayaan wakaf;
3) pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang bimbingan
masyarakat Islam;
4) pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan
masyarakat Islam; dan
5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
5
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri atas:
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
2) Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah;
3) Direktorat Penerangan Agama Islam;
4) Direktorat Pemberdayaan Zakat; dan
5) Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
1.3.5. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
Direktorat Jendearal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
bimbingan masyarakat Kristen.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan
masyarakat Kriten; dan
3) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Kristen
terdiri atas:
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2) Direktorat Urusan Agama Kristen; dan
3) Direktorat Pendidikan Kristen.
1.3.6. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
bimbingan masyarakat Katolik. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik;
2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan
masyarakat Katolik;
3) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat
Katolik;
4) Pelaksanaan administrasi direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri atas:
1) Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
2) Direktorat Urusan Agama Katolik; dan
3) Direktorat Pendidikan Agama Katolik.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
6
1.3.7. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang
bimbingan masyarakat Hindu.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu;
2) pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu;
3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan
masyarakat Hindu;
4) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bimbingan masyarakat
Hindu; dan
5) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri atas:
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
2) Direktorat Urusan Agama Hindu; dan
3) Direktorat Pendidikan Hindu.
1.3.8. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha.
Dalam melaksanakan tugas, Diretorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
menyelenggarakan fungsi:
1) Perumusan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha;
3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bimbingan
masyarakat Buddha;
4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; dan
5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri atas:
1) Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha; dan
2) Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha.
1.3.9. Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawsan intern di
lingkungan Kementerian Agama.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
7
Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
1) perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Agama;
2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Agama
terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan,
dan kegiatan pengawasan lainnya;
3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Agama;
4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Agama;
dan Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:
1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2) Inspektorat Wilayah I
3) Inspektorat Wilayah II
4) Inspektorat Wilayah III
5) Inspektorat Wilayah IV
6) Inspektorat Investigasi; dan
7) Kelompok Jabatan Fungsional.
1.3.10. Badan Penelitian dan Pengembangan Serta Pendidikan Dan Pelatihan.
Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang
keagamaan serta pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di lingkungan
Kementerian Agama.
Dalam melaksanakan tugas, Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:
1) penyusunan kebijakan, rencana dan program penelitian dan pengembangan
di bidang keagamaan serta pendidikan dan pelatihan bagi pegawai di
lingkungan Kementerian Agama;
2) pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang keagamaan serta
pendidikan dan pelatihanbagi pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
3) pemantauan, evaluasidan dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan
pengembangan serta pendidikan dan pelatihan; dan
4) pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
8
Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan
Pelatihan terdiri atas:
1) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan
Pelatihan;
2) Pusat Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan;
4) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan
5) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.
Secara rinci dapatdilihat pada bagan sebagai berikut:
Gambar 1
Struktur Organisasi Kementerian Agama
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
9
1.4. Profil SDM Kementerian Agama
Jumlah pegawai di Kementerian Agama (pusat dan daerah) sampai dengan tahun 2013
mencapai 226.027 orang, dengan rincaian sebagai berikut:
1.4.1. Statistik Pegawai Berdasarkan Agama
Tabel 1
Data Pegawai Berdasarkan Agama
No Agama Jumlah Pemeluk
1 Islam 211.898
2 Kristen 7.003
3 Katolik 4.098
4 Hindu 2.290
5 Buddha 738
Jumlah 223.996
Berdasarkan Tabel1 terlihat bahwa secara nasional pegawai Kementerian Agama
paling banyak beragama Islam sebanyak 211.898 orang atau 94%, sedangkan
yang paling sedikit beragama Buddha sebanyak 738 orang atau 0,33%.
1.4.2. Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Grafik 1
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Grafik 1 terlihat bahwa cecara nasional pegawai Kementerian
Agama berjenis kelamin laki-laki sebanyak 115.575 orang atau 51%, dan
perempuan sebanyak 110.452 orang atau 49%.
49%51%
LAKI-LAKI PEREMPUAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
10
1.4.3. Statistik Pegawai Berdasarkan Golongan
Grafik 2
Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Berdasarkan Grafik 2 secara nasional pegawai Kementerian Agama paling
banyak bergolongan III sebanyak 143.324 orang atau 63%, sedangkan paling
sedikit golongan I sebanyak 764 orang atau 0,34%.
1.4.4. Statistik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Grafik 3
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Berdasarkan Grafik 3 secara nasional Pegawai Kementerian Agama paling
banyak berpendidikan S-1 yaitu sekitar 122.272 orang, sedangkan yang paling sedikit
adalah Sekolah Dasar (SD/MI) sekitar 690 orang atau 0,31%.
GOL I, 764
GOL II, 39,594
GOL III, 143,324
GOL IV, 42,345
-
50,000
100,000
150,000
690 684 23,272 28,962
122,272
17,500 1,495
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
11
1.4.5. Statistik Berdasarkan Usia
Grafik 4
Data Pegawai Berdasarkan Usia
Berdasarkan grafik 4 terlihat bahwa secara nasional Kementrian Agama paling
banyak berusia antara 40 s.d 49 tahun sekitar 105.758 orang atau 46,79%
sedangkan yang paling sedikit berusia dibawah 24 tahun yaitu sekitar 127
orang atau 0,06%
1.4.6. StatistikPegawai Berdasarkan Jabatan
Grafik 5
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan
127 7,205
77,308
105,758
30,516
5,113
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
< 24 th 24 - 29 th 30 - 39 th 40 - 49 th 50 - 57 th > 57 th
DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA
9,794
47,505
9,925
140,936
5,177 6,078 4,534 2,078 -
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
12
Berdasarkan grafik 5 terlihat bahwa secara nasional Pegawai Kementerian
Agama paling banyak jabatan fungsional sebagai Guru yaitu sekitar 140.936
orang atau 62%, lainnya adalah gabungan dari beberapa jabatan fungsional di
Kementerian Agama yang jumlah pegawainnya masih minim. Jabatan fungsional
tersebut adalah analis kepegawaian sebanyak 354 orang, widyaiswara 345
orang, Perencana 307 orang, Pustakawan 257 orang, Auditor 172 orang ,
Pranata komputer sebanyak 146 orang, Arsiparis 40 orang Pranata Humas 133
orang, Peneliti 146 orang , Litkayasa 42 orang , Dokter 34 orang, statisi 10
orang dan perawat 10 orang.
1.5. Sistematika Penyajian
LAKIP Kementerian Agama Tahun 2013 mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Secara umum LAKIP menginformasikan capaian kinerja Kementerian Agama selama
tahun 2013,yang membandingkan capaian Kinerja (Performance Results) 2013 dengan
Penetapan Kinerja (Performance Plan) Kementerian Agama Tahun 2012 sebagai tolok
ukur keberhasilan tahunan organisasi,dengan sistematika penyajian sebagai berikut:
1.5.1. Ikhtisar Eksekutif, pada bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh LAKIP
Kementerian Agama.
1.5.2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan,
kedudukan, tugas pokok dan fungsi.
1.5.3. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini berisi perencanaan
strategis Kementerian Agama 2010-2014 dan penetapan kinerja tahun 2013.
1.5.4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi hasil pengukuran kinerja,
evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Kementerian
Agama tahun 2013.
1.5.6. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dan LAKIP
Kementerian Agama dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.
1.5.7. Lampiran
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
13
alah satu misi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah Mewujudkan
masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk
mewujudkan misi tersebut adalah dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui
pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama,
melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai
luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014
RPJMN 2010-2014 merupakan tahap kedua dari rencana pembangunan jangka
panjang tahun 2005-2025, yang ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali
Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber
daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta
penguatan daya saing perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut telah ditetapkan
kerangka Visi Indonesia 2014 yaitu “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera,
Demokratis, dan Berkeadilan”
Visi Indonesia 2014 kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2010-2014, yang
diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman dan damai dan
meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis.
Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, pemerintah
menetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu:
1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penegakan Pilar Demokrasi
4. Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
S
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
14
Kelima agenda tersebut memiliki prioritas yang dirumuskan dalam bentuk sasaran
pembangunan nasional 2010-2014, yaitu:
1. Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan
2. Sasaran Perkuatan Pembangunan Demokrasi
3. Sasaran Program Penegakan Hukum
Selanjutnya berdasarkan visi, misi, agenda utama, dan sasaran pembangunan nasional
tersebut, pemerintah menetapkan 11 (sebelas) Program Prioritas Nasional yaitu:
1. reformasi birokrasi dan tata kelola
2. pendidikan
3. kesehatan
4. penanggulangan kemiskinan
5. ketahanan pangan
6. infrastruktur
7. iklim investasi dan usaha
8. energi
9. lingkungan hidup dan bencana
10. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik
11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
Selanjutnya disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang. Kebijakan lintas
bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi
prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas bidang untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan yang semakin kompleks. Berkaitan dengan hal ini telah
ditetapkan 9 (sembilan) bidang pembangunan yaitu:
1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah danTata ruang
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Dari 9 (sembilan) bidang pembangunan terdapat bidang yang terkait dengan tugas dan
fungsi Kementerian Agama yaitu Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
15
dengan sasaran yang akan dicapai yaitu “Peningkatan Kualitas Kehidupan
Beragama” yang dilakukan melalui empat fokus agenda prioritas, sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama
2. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama
3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
4. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar
Fokus prioritas pembangunan bidang agama di atas selanjutnya didukung melalui:
1. peningkatan kualitas manajemen dan tata kelola pembangunan bidang agama;
2. peningkatan sistem informasi dan pelayanan publik;
3. peningkatan penelitian dan pengembangan pembangunan bidang agama;
4. peningkatan pendidikan dan pelatihan; dan
5. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas bidang, lintas sektor, lintas program,
lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L).
2.2. Rencana Strategis
Dalam rangka mencapai fokus prioritas bidang agama, maka Kementerian Agama
menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Agama Tahun 2010-2014, sebagai berikut:
2.2.1 Visi dan Misi
Visi pembangunan bidang agama tahun 2010-2014 adalah “Terwujudnya
Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan
Sejahtera Lahir dan Batin”. Untuk mewujudkan visi pembangunan bidang
agama tersebut, maka ditetapkan misi Kementerian Agama, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
2. Meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama,
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan
4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
5. Mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.
2.2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
Tujuan pembangunan bidang agama tahun 2010-2014 yang ingin dicapai
Kementerian Agama adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang
beragama, maju, sejahtera, dan cerdas, serta saling menghormati antar pemeluk
agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
16
Sasaran strategis pembangunan bidang agama tahun 2010-2014 berdasarkan
tujuan yang akan dicapai adalah:
1. Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan
mampu mendukung percepatan pembangunan nasional, melalui beberapa
aspek antara lain:
1) Meningkatnya pemahaman dan perilaku keagamaan umat beragama
yang seimbang, moderat dan inklusif.
2) Meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam
pembangunan nasional.
3) Menurunnya aliran sempalan dan tindakan kekerasan yang
mengatasnamakan agama.
4) Meningkatnya kualitas pribadi umat beragama yang berakhlak mulia
dan beretika.
5) Meningkatnya harkat dan martabat umat beragama dalam membangun
jati diri bangsa.
6) Meningkatnya peran umat beragama dalam membangun harmoni
antar peradaban.
7) Meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi keagamaan.
8) Menguatnya sinergi kebijakan dalam pengelolaan potensi
ekonomi keagamaan.
9) Meningkatnya akses umat beragama terhadap sumberdaya ekonomi
keagamaan dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejateraan
umat beragama.
10) Meningkatnya peran dan kualitas penyuluh agama.
11) Meningkatnya pelayanan administrasi keagamaan sesuai dengan SPO
(Standar Prosedur Operasional).
2. Terwujudnya kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama sebagai
pilar kerukunan nasional, melalui beberapa aspek, antara lain:
1) Meningkatnya dialog dan kerjasama antar umat beragama dalam rangka
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
2) Meningkatnya peran Indonesia dalam dialog lintas agama di
dunia Internasional.
3) Meningkatnya harmoni intern dan antar umat beragama.
4) Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap
Kabupaten/Kota.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
17
5) Berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat berwawasan
multikultural, gender, dan HAM.
6) Tersedianya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama.
3. Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing,
serta mampu memperkuat jati diri bangsa, melalui beberapa aspek antara lain:
1) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini berbasis
keagamaan yang bermutu (RA, BA, TA, TPA, TPQ dan sejenisnya).
2) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pesantren Salafiyah Ula dan Pesantren
Salafiyah Wustho yang bermutu.
3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap Madrasah Aliyah (MA) dan
pesantren salafiyah ulya bermutu.
4) Terwujudnya Madrasah Aliyah bertaraf internasional di setiap provinsi.
5) Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi agama
6) Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan tinggi agama.
7) Tersedianya ma’had al jami’ah pada Perguruan Tinggi Islam Negeri.
8) Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan.
9) Tersedianya Ma’had Aly pada pondok pesantren
10) Tersedianya layanan pendidikan nonformal (Paket A, B, dan C) serta
pendidikan vokasional pada pondok pesantren
11) Meningkatnya mutu pengelolaan dan layanan pendidikan pesantren dan
pendidikan diniyah.
12) Meningkatnya mutu pendidikan agama di sekolah.
13) Meningkatnya mutu, profesionalitas dan kesejahteraan pendidik dan
tenaga kependidikan.
14) Meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan.
15) Terwujudnya pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan
ekonomi umat.
16) Tersedianya layanan pendidikan madrasah satu atap dan pesantren
terpadu di wilayah perbatasan atau daerah khusus.
17) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan
agama dan pendidikan keagamaan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
18
4. Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan
pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat,
melalui beberapa aspek antara lain:
1) Terwujudnya jemaah haji mandiri
2) Terwujudnya petugas profesional dan dedikatif
3) Terwujudnya standar pelayanan minimal pada seluruh komponen
pelayanan haji
4) Terwujudnya sistem informasi yang handal
5) Terwujudnya dukungan manajemen yang menyeluruh dalam
penyelenggaraan haji
6) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang memadai
7) Meningkatnya pengelolaan dana haji
5. Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel,
serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional:
1) Terwujudnya reformasi birokrasi secara menyeluruh.
2) Meningkatnya jumlah aparatur yang mengikuti diklat.
3) Terwujudnya laporan keuangan Kementerian Agama dengan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
4) Terwujunya struktur organisasi instasi pusat dan instansi vertikal
Kementerian Agama yang sesuai dengan tuntutan perkembangan.
5) Menurunya jumlah dan nilai temuan hasil pemeriksaan BPK, BPKP dan
Inspektorat Jenderal.
6) Meningkatnya recovery, revaluasi, pemanfaatan, dan kualitas
pengelolaan aset.
7) Terbangunnya rintisan e-government dalam rangka efektivitas dan
efisiensi pelayanan.
8) Meningkatnya kualitas aparatur sumberdaya manusia melalui sistem
rekrutmen, penempatan dan pembinaan yang profesional.
9) Terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien.
10) Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai basis kebijakan.
11) Terbangunnya citra positif Kementerian Agama sebagai institusi
Pemerintah yang bersih dan berwibawa.
2.2.3 Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur kinerja capaian terhadap sasaran strategis yang telah
ditetapkan, maka disusun Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama untuk
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
19
jangka menengah. Berkaitan dengan upaya pengukuran kinerja Tahun Anggaran
2013, maka diterbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2013
tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agama, sebagai berikut:
2.2.3.1. Sasaran strategis 1:
1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama
2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama
3. Indeks kualitas pemberdayaan umat beragama
4. Indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama
2.2.3.2. Sasaran strategis 2
1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
yang dibentuk;
2. Pemulihan Pasca konflik
2.2.3.3. Sasaran strategis 3
1. APK Lembaga Pendidikan Islam (MI, MTs, MA, PTAI)
2. APM Lembaga Pendidikan Islam (MI, MTs, MA, PTAI)
3. Rerata Nasional Nilai Ujian Nasional (UN)
2.2.3.4. Sasaran strategis 4
1. Indeks kualitas pembinaan haji
2. Indeks kualitas pelayanan haji
3. Indeks kualitas pengembangan informasi haji
4. Indeks kualitas pembinaan umrah
2.2.3.5. Sasaran strategis 5
1. Persentase SDM berkinerja sangat baik
2. Persentase ketersediaan SPM & SPO
3. Predikat opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
4. Jumlah unit organisasi yang disempurnakan
5. Persentase penurunan pelanggaran dan penyimpangan
6. Persentase tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan
2.2.4 Rencana Kinerja Tahunan
Rencana Kinerja Tahunan merupakan upaya untuk menerjemahkan rencana
strategis ke dalam dokumen perencanaan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan
Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013 ini merupakan periode keempat dari
rencana strategis 2010-2014.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
20
2.2.5 Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun 2013
Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan
bidang agama telah ditetapkan target-target sasaran IKU yang tertuang didalam
Penetapan Kinerja (PK) tahun 2013 yang telah disepakati/diperjanjikan, yaitu:
Tabel 2
Penetapan Kinerja Kementerian Agama
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1.
Terwujudnya suatu
kondisi keberagamaan
masyarakat yang dinamis
dan mampu mendukung
percepatan
pembangunan nasional
1. Indeks kualitas bimbingan terhadap
masyarakat umat beragama 50
2. Indeks kualitas pelayanan terhadap
masyarakat umat beragama 47
3. Indeks kualitas pemberdayaan umat
beragama 37
4. Indeks kualitas pengembangan
potensi umat Islam 41
2.
Terwujudnya kehidupan
harmoni intern dan antar
umat beragama sebagai
pilar kerukunan nasional
1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum
Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
yang dibentuk
15
Lembaga
2. Pemulihan Pasca konflik
1
Kegiatan
3.
Terwujudnya pelayanan
pendidikan yang merata,
bermutu, dan berdaya
saing, serta mampu
memperkuat jati diri
bangsa
1. APK Lembaga Pendidikan Islam:
Madrasah Ibtidaiyah 13,60 %
Madrasah Tsanawiyah 20,78 %
Madrasah Aliyah 7,30 %
Perguruan Tinggi Agama Islam 2,89 %
2. APM Lembaga Pendidikan Islam:
Madrasah Ibtidaiyah 10.61%
Madrasah Tsanawiyah 14.88%
Madrasah Aliyah 6.59%
Perguruan Tinggi Agama Islam 2.59%
3. Rerata Nasional Nilai UN 8.25
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
21
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
4.
Tercapainya tingkat
kepuasan jamaah dalam
berbagai bidang
pelayanan dan
pengelolaan dana haji
untuk sebesar-besarnya
bagi kesejahteraan umat
1. Indeks kualitas pembinaan haji 60
2. Indeks kualitas pelayanan haji 60
3. Indeks kualitas pengembangan
informasi haji
60
4. Indeks kualitas pembinaan haji 60
5.
Terwujudnya
penyelenggaraan
birokrasi yang efektif,
efisien, dan akuntabel,
serta tersedianya
aparatur pelayanan
keagamaan yang
profesional
1. Persentase SDM berkinerja sangat
baik
50%
2. Persentse ketersediaan SPM &
SPO
90%
3. Predikat opini Laporan Keuangan
Kementerian Agama Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
WTP
4. Jumlah unit organisasi yang
disempurnakan
33
provinsi
5. Persentase Penurunan Pelanggaran
dan Penyimpangan
10%
6. Persentase tindak lanjut temuan
yang berhasil diselesaikan.
95%
Dalam Penentapan Kinerja Kementerian Agama tahun 2013 didukung oleh 11
(sebelas) program sebagai berikut:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Tujuan program ini adalah meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas dan
fungsi, pembinaan, serta pemberian dukungan manajemen kepada semua
unit organisasi di lingkungan Kementerian Agama mulai dari tingkat pusat
sampai daerah. Sasarannya adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan
koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada semua unit organisasi sehingga dapat meningkatkan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
22
kinerja keseluruhan Kementerian Agama. Untuk mencapai tujuan tersebut,
kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1) Pembinaan Administrasi Perencanaan.
2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian.
3) Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN.
4) Pembinaan Administrasi Organisasi &Tata Laksana.
5) Pembinaan Administrasi Hukum & KLN.
6) Pembinaan Administrasi Umum.
7) Pembinaan Administrasi Pusat Kerukunan Hidup Umat Beragama.
8) Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama.
9) Pembinaan Pendidikan Agama dan Keagamaan Khonghucu.
10) Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan.
11) Pembinaan Administrasi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
12) Pembinaan Administrasi Misi Haji Indonesia.
13) Pembinaan Administrasi Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Sekretariat Jenderal dengan
jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar
Rp1.789.454.502.000,00.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
Tujuan program ini adalah meningkatkan mutu dan penyediaan sarana dan
prasarana penunjang pelayanan tugas dan fungsi unit-unit organisasi
Kementerian Agama. Sasaran yang hendak dicapai adalah peningkatan
mutu sarana dan prasarana yang dapat mendukung fungsi pelayanan bagi
unit-unit organisasi Kementerian Agama. Untuk mencapai tujuan tersebut,
kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah penyediaan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana aparatur.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Sekretariat Jenderal dengan
jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar
Rp144.022.738.000,00
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Tujuan program ini adalah meningkatkan kinerja aparatur Kementerian
Agama melalui penyelenggaraan pengawasan yang efektif. Sasaran yang
hendak dicapai adalah Pertama, meningkatnya ketaatan aparatur
Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan. Kedua,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
23
meningkatnya mutu kinerja aparatur dan satuan organisasi/satuan kerja
(Sator/Satker). Ketiga, meningkatnya akuntabilitas kinerja Sator/Satker.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1) Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah I dengan wilayah kerja
pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.
2) Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah II dengan wilayah
kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.
3) Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah III dengan wilayah
kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.
4) Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah IV dengan wilayah
kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 6 Kantor Wilayah Provinsi.
5) Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah V dengan wilayah
kerja pada 2 Unit Eselon I Pusat dan 7 Kantor Wilayah Provinsi.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Inspektorat Jenderal dengan
jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar
Rp148.539.939.000,00.
4. Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan
Tujuan program ini adalah: 1) Menyediakan data dan informasi keagamaan
melalui kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai landasan bagi
perumusan kebijakan pembangunan bidang agama; 2) Meningkatkan
kualitas aparatur Kementerian Agama melalui pendidikan dan pelatihan
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sasarannya
adalah peningkatan pemanfaatan hasil penelitian bagi perumusan kebijakan
pembangunan agama, dan akses masyarakat. Untuk mencapai tujuan
tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1) Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan.
2) Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan pendidikan
keagamaan.
3) Penelitian dan Pengembangan Lektur dan Khazanah Keagamaan.
4) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi.
5) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan.
6) Pentashihan, pengkajian, dan pemeliharaan Mushaf Al-Qur’an.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Badan Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan dengan jumlah pagu anggaran
yang dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp482.782.241.000,00
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
24
5. Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah
haji dan umrah dengan sasaran peningkatan kualitas pembinaan,
pelayanan, dan pengembangan sistem informasi haji dan umrah. Untuk
mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
a) Pembinaan Haji dan Umrah.
b) Pelayanan Haji dan Umrah.
c) Pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Umrah.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan jumlah pagu anggaran yang
dialokasikan tahun 2013 sebesar Rp565.120.016.000,00.
6. Program Pendidikan Islam
Tujuan program ini adalah meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya
saing serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan Islam.
Sasarannya adalah peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka
Partisipasi Murni (APM) pada Lembaga Pendidikan Islam. Untuk mencapai
tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah.
2) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah.
3) Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah.
4) Penyediaan Subsidi Pendidikan Madrasah Bermutu.
5) Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Madrasah.
6) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam.
7) Penyediaan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam Bermutu.
8) Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Tinggi Islam.
9) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Keagamaan Islam.
10) Penyediaan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam Bermutu.
11) Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.
12) Peningkatan Mutu dan Kesejahteraan Pendidik dan Pengawas
Pendidikan Agama Islam.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Pendidikan
Islam dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013 sebesar
Rp37.229.583.490.000,00.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
25
7. Program Bimbingan Masyarakat Islam
Tujuan program ini adalah terselenggaranya pembinaan dan pelayanan
bimbingan masyarakat Islam, baik menyangkut sumber daya manusia,
manajemen, maupun sarana (media) pembinaan dan pelayanan.
Sasarannya adalah peningkatan kualitas bimbingan, pelayanan,
pemberdayaan dan pengembangan potensi umat. Untuk mencapai tujuan
tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1) Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah.
2) Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam.
3) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.
4) Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun 2013
sebesar Rp3.034.498.369.000,00.
8. Program Bimbingan Masyarakat Kristen
Tujuan program ini adalah terselenggaranya bimbingan, pelayanan pendidikan
masyarakat Kristen. Sasarannya adalah peningkatan kualitas bimbingan,
pelayanan pendidikan, pemberdayaan dan pengembangan potensi umat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
2) Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen.
3) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Kristen dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun
2013 sebesar Rp1.042.627.061.000,00.
9. Program Bimbingan Masyarakat Katolik
Tujuan program ini adalah mewujudkan bimbingan dan pendidikan agama
Katolik, dengan sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya mayarakat
Katolik yang seratus persen Katolik dan seratus persen Pancasilais dalam
Negara Kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. Untuk mencapai tujuan
tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
26
2) Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik.
3) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Katolik.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Katolik dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun
2013 sebesar Rp571.968.129.000,00.
10. Program Bimbingan Masyarakat Hindu
Tujuan program ini adalah terlaksananya dukungan manajemen, bimbingan
dan pendidikan Hindu. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya
peningkatan signifikan kinerja yang menjamin transparansi, akuntabilitas,
kenaikan ketaatan beribadat dan kecerdasan serta sikap peserta didik
pendidikan agama Hindu. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan yang
dilaksanakan adalah:
1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.
2) Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu.
3) Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Hindu.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Hindu dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun
2013 sebesar Rp617.863.859.000,00.
11. Program Bimbingan Masyarakat Buddha
Tujuan program ini adalah terwujudnya penyelenggaraan dan kebijakan
teknis dibidang masyarakat Buddha dan pendidikan agama Buddha.
Sasarannya adalah peningkatankualitas bimbingan, pelayanan,
pemberdayaan, pengembangan potensi umat; dan pengembangan
pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Buddha. Untuk mencapai
tujuan tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
2) Pembinaan dan Pelayanan Keagamaan dan Pendidikan Buddha serta
Pelayanan Teknis Lainnya.
Unit kerja penanggung jawab program adalah Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha dengan jumlah pagu anggaran yang dialokasikan tahun
2013 sebesar Rp228.086.230.000,00.
Total anggaran sebesar Rp45.554.356.574.000,00.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
27
3.1. Pengelolaan Data Kinerja
alam rangka mempertanggungjawabkan kinerja Kementerian Agama,
dilakukan pengukuran terhadap masing-masing indikator berdasarkan satuan
ukurnya masing-masing, yaitu:
3.1.1. Pengukuran indikator yang dinyatakan dalam satuan indeks, maka dilakukan
dengan merumuskan data perubahan berdasarkan tahun berjalan dibagi dengan
tahun konstan yang ditetapkan yaitu 2010 sebagai awal pelaksanaan rencana
strategis.
3.1.2. Indikator yang dinyatakan dalam persentase diukur berdasarkan nilai tertimbang
antara output yang dibagi dengan kuantitas subjek yang menjadi sasaran
program/kegiatan, misalnya jumlah peserta, jumlah partisipan atau pendaftar
pada layanan yang disediakan oleh Kementerian Agama.
3.1.3. Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase
Tabel 3
Kriteria Pengukuran Indeks dan Persentase
No Kategori Rentang Nilai Kode
1 Sangat Baik >100 Biru
2 Baik 80–100 Hijau
3 Cukup 50–79 Kuning
4 Kurang <50 Merah
3.1.4. Indikator yang dinyatakan dalam satuan jumlah, maka pengukuran dilakukan
berdasarkan realisasi jumlah capaian dari kegiatan yang dilaksanakan.
Terkait dengan pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yaitu: 1) dilakukan
secara konvensional berdasarkan laporan yang diberikan oleh masing-masing Unit
Eselon I di lingkungan Kementerian Agama, 2) dilakukan melalui survei yang dilakukan
atau melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini Ditjen Penyelenggaraan Haji melibatkan
BPS untuk mengukur persentase kepuasan jamaah haji.
3.2. Capaian Kinerja Tahun 2013
Tolok ukur keberhasilan sasaran strategis Kementerian Agama memang tidak
seluruhnya dapat dituangkan dalam grafik dan angka-angka. Dari lima sasaran strategis
yang ingin dicapai Kementerian Agama sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
D
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
28
2010-2014, tiga diantaranya mencakup dimensi pembangunan manusia dan perubahan
perilaku masyarakat yang membutuhkan proses dan waktu dalam pencapaiannya.
Namun demikian pengukuran tingkat capaian kinerja Kementerian Agama tahun 2013
telah dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kementerian Agama Tahun
2013 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kementerian Agama Tahun 2013
berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4
Tingkat Capaian Kinerja Kementerian Agama Tahun 2013
Sasaran Strategis 1
Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan
mampu mendukung percepatan pembangunan nasional
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. Indeks kualitas bimbingan
terhadap masyarakat umat
beragama
50 63,00 126% Sangat
Baik
2. Indeks kualitas pelayanan
terhadap masyarakat umat
beragama
47 52,72 112,17% Sangat
Baik
3. Indeks kualitas
pemberdayaan umat
beragama
37 29,60 79,49% Cukup
4. Indeks kualitas
pengembangan potensi umat
beragama
41 24,82 60,54% Cukup
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 94,55 Baik
Sasaran Strategis 2
Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar
kerukunan nasional
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Ber-agama (FKUB) yang dibentuk;
15 lembaga 15 lembaga 100% Baik
2. Pemulihan Pasca konflik 1 kegiatan 2 kegiatan 200% Sangat
Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 150% Sangat
Baik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
29
Sasaran Strategis 3
Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing,
serta mampu memperkuat jati diri bangsa
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. APK Lembaga Pendidikan
Islam
- MI 13,60% 12,33% 90,66 Baik
- MTs 20,78% 21,19% 101,97
Sangat
Baik
- MA 7,35% 7,88% 107,21 Sangat
Baik
- PTAI 2,89% 2,91% 100,69 Sangat
Baik
2. APM Lembaga Pendidikan
Islam
- MI 10,61 10,20 96,14 Baik
- MTs 14,88 16,36 109,95 Sangat
Baik
- MA 6,59 5,34 81,03 Baik
- PTAI 2,59% 2,60% 100,39 Sangat
Baik
3. Rerata Nasional Nilai UN 8,25% 7,085% 85,88 Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3 97,10 Baik
Sasaran Strategis 4
Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan
pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. Indeks Kualitas Pembinaan
haji
60 84,94 141,57 Sangat
Baik
2. Indeks Kualitas Pelayanan
haji
60 81,34 135,57 Sangat
Baik
3 Indeks Kualitas Pengembang-
an Informasi Haji
60 82,69 137,82 Sangat
Baik
4 Indeks Kualitas Pembinaan
Umrah
60 63,33 105,55 Sangat
Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4 130,13 Sangat
Baik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
30
Sasaran Strategis 5
Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel,
serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional
Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. Persentase SDM berkinerja
sangat baik
50% 39% 78,00 Cukup
2. Persentse ketersediaan SPM
& SPO
90% 80% 88,89 Baik
3. Predikat opini Laporan Keu-
angan Kementerian Agama
Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP).
WTP WTP
(DPP)
95,00 Baik
4. Jumlah unit organisasi yang
disempurnakan
33
provinsi
33
provinsi
100 Baik
5. Tingkat Pelanggaran dan
Penyimpangan
10% 1,66% 183,40 Sangat
Baik
6. Persentase tindak lanjut
temuan yang berhasil
diselesaikan.
95% 66% 69,47 Cukup
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 5 102,46% Sangat
Baik
Rata-rata capaian kinerja 114,85% Sangat
Baik
3.3. Analisis Capaian Kinerja
3.3.1. Sasaran Strategis 1
Terwujudnya suatu kondisi keberagamaan masyarakat yang dinamis dan
mampu mendukung percepatan pembangunan nasional
Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 99,20 %dapat ditandai
dengan: (1) semakin meningkatnya pemahaman, dan perilaku keagamaan umat
beragama; (2) meningkatnya motivasi dan partisipasi umat beragama dalam
pembangunan nasional; (3) menurunnya aliran sempalan dan tindakan
kekerasanyang mengatasnamakan agama; (4) meningkatnya peran dan kualitas
penyuluh agama; dan (5) meningkatnya pemberdayaan potensi ekonomi
keagamaan.
Keberhasilan capaian target kinerja atas sasaran ini diindikasikan dengan (empat)
indikator kinerja berikut ini:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
31
Tabel 5
Capaian Sasaran Strategis 1
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 Indeks kualitas bimbingan
terhadap masyarakat umat
beragama
50 55,95 111,90 Sangat
Baik
2 Indeks kualitas pelayanan
terhadap masyarakat umat
beragama
47 52.60 111,91 Sangat
Baik
3 Indeks kualitas pemberdayaan
umat beragama
37 29,41 79,49 Cukup
4 Indeks kualitas pengembangan
potensi umat beragama
41 24,82 93,53 Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 1 99,20 Baik
Capaian target kinerja sasaran strategis 1 (satu) yaitu terwujudnya suatu kondisi
keberagamaan masyarakat yang dinamis dan mampu mendukung percepatan
pembangunan nasional tahun 2013 sudah cukup baik yaitu 99,20%. Dari 4 (empat)
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran
strategis ini semuanya tercapai dengan baik yaitu diatas 90%, indikator capaian
tertinggi terdapat pada kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama
yaitu 97,11%, sedang terendah pada indeks kualitas pemberdayaan umat beragama
dengan capain target sebesar 90,65%.
Gambar 2
Menag Suryadharma Ali memberikan sambutan pada acara Silaturahmi & Pembinaan
Penyuluh Agama Non PNS se-Jawa Barat., Rabu (05/06)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
32
3.3.1.1. Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama
Indeks kualitas bimbingan terhadap masyarakat umat beragama tercapai sebesar
63 atau 126% dari yang semula ditargetkan sebesar 50. Jika dibandingkan tahun
2012 mencapai 96,56%, capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan
sebesar 26,44%. Adapun alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur capaian
adalah peningkatan jumlah penyuluh agama yang semakin berkualitas dari tahun
ke tahun. Hal ini dilihat dari jumlah penyuluh agama sebanyak 91.798 orang,
57.833 atau 63% berlatar belakang pendidikan S1 dan Pondok Pesantren.
Keberhasilan tingkat capaian indikator kinera ini juga didukung oleh (1) peningkatan
kegiatan untuk meningkatkan kualitas kinerja penyuluh agama. Dalam hal ini
Kementerian Agama telah melakukan kegiatan peningkatan kinerja penyuluh
agama yang melibatkan 4.161 orang penyuluh agama dari seluruh Indonesia, (2)
memberikan beasiswa sebagai bentuk apresiasi positif untuk peningkatan kapasitas
SDM bagi penyuluh agama; (3) memberikan kendaraan operasional terhadap
penyuluh berprestasi; (4) menaikkan insentif/honor bagi penyuluh agama.
Grafik 6
Data Penyuluh Semua Agama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2013
3.3.1.2. Indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat umat beragama
Pelayanan keagamaan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban
konstitusional pemerintah dalam memberikan dukungan dan fasilitasbagi
pemenuhan hak beragama masyarakat. Realisasi Indek Indeks kualitas pelayanan
terhadap masyarakat umat beragama tahun 2013 adalah 52,60 dari target yang
telah ditetapkan sebesar 47, sehingga nilai capaian kinerja indeks ini sebesar
112,91% (sangat baik).
Realisasi target indikator kinerja indeks kualitas pelayanan terhadap masyarakat
umat beragama ini diukur dengan rata-rata rasio jumlah rumah ibadah sebanyak
818.154 unit dibanding jumlah umat sebanyak 258.438.813 orang dengan rasio
1%
18%
6%
30%
45%
S2
S1
D3
SLTA
Ponpes
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
33
1:90, serta dengan penerapan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian
Rumah Ibadah yang optimal.
Capaian target indikator kinerja ini didukung juga dengan peningkatan jumlah rumah
ibadah dari tahun 2010 hingga 2013, yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Grafik 7
Perbandingan Kondisi dan Kebutuhan Rumah Ibadah
Alat ukur lain yang digunakan untuk mengukur realisasi target indikator ini adalah
rasio jumlah KUA sebanyak 5.382KUA dengan 6.994 kecamatan.
Secara keseluruhan rumah ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh umat sejak tahun
2010 sebanyak 760.242 unit menjadi 818.154 unit pada tahun 2013.
3.3.1.3. Indeks Kualitas Pemberdayaan Umat Beragama
Realisasi indek kualitas pemberdayaan umat beragama tahun 2013 adalah 37,05
dari target yang telah ditetapkan sebesar 37, sehingga nilai capaian kinerja indeks
ini sebesar 100,14% (sangat baik).
Jika dibandingkan capaian target tahun 2012 sebesar 90,65% capain tahun ini
mengalami kenaikan sebesar 9,49%. Alat ukur yang dipergunakan dalam
penghitungan realisasi target indikator kinerja ini adalah jumlah peningkatan
penerimaan zakat tahun 2012 sebesar Rp295.737.596.664,00 dibandingkan
dengan tahun 2013 Rp1.700.000.000.000,00, serta realisasi pemberian wakaf
produktif kepada 188 lokasi pemberdayaan wakaf produktif.
2,301,957
272,222
67,754 114,194 106,414
720,293
61,796 8,049 24,753 3,263
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
Islam Kristen Katolik Hindu Buddha
Kebutuhan Rumah Ibadah Rumah Ibadah yang Ada
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
34
Grafik 8
Perkembangan Perolehan Zakat
3.3.1.4. Indeks Kualitas Pengembangan Potensi Umat
Realisasi indikator pada indeks pengembangan potensi umat beragama tahun 2013
adalah 37,05 dari target yang telah ditetapkan sebesar 41, sehingga nilai capaian
kinerja pada indikator tersebut sebesar 91,00% (baik).
Dibandingkan tahun 2012 sebesar 93,53% dari target 34, capaian target indikator
kinerja indeks kualitas pengembangan potensi umat beragama tahun ini mengalami
penurunan sebesar 2,53%, namun jika dilihat tingkat capaian indikator kinerja pada
tahun 2013 sudah tercapai dengan baik. Adapun alat yang digunakan dalam
pengukuran realisasi target indikator tersebut adalah peningkatan jumlah partisipasi
peserta MTQ tahun 2010 berjumlah 1.222 orang, tahun 2012 berjumlah 1.194 dan
meningkat pada tahun 2013 berjumlah 1.398. Tingkat capaian ini juga didukung
oleh partisipasi 5.497 umat kristen dalam kegiatan PESPARAWI, 378 umat Katolik
dalam kegiatan Pagelaran Musik Liturgi Propinsi Gerejawi, 2.012 umat Hindu dalam
kegiatan Utsawa Dharma Gita, dan 1.050 umat Budha dalam kegiatan
Swayamwara Tripitaka Gatha.
Grafik 9
Perkembangan Partisipasi Umat dalam Kegiatan MTQ
-
500,000,000,000.00
1,000,000,000,000.00
1,500,000,000,000.00
2,000,000,000,000.00
2,500,000,000,000.00
2010 2011 2012 2013
Perolehan Zakat
1222 1194 1194
1398
2010 2011 2012 2013
Partisipasi Umat dalam Kegiatan MTQ
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
35
3.3.2. Sasaran Strategis 2
Terwujudnya kehidupan harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar
kerukunan nasional
Gambar 3
Menag Suryadharma Ali memberikan Sambutan saat Bersilaturahim dan Berdialog dengan
Tokoh dan Pemuka Lintas Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya
Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 150%ditandai dengan:
(1) berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap Kabupaten/Kota
dan (2) tersediannya program siaga dini pencegahan konflik umat beragama.
Indikasi keberhasilan capaian target kinerja atas sasaran strategis tersebut adalah:
Tabel 6
Capaian Sasaran Strategis 2
A
n
a
Capaian target kinerja sasaran strategis 2 (dua) yaitu Terwujudnya kehidupan
harmoni inter dan antar umat beragama sebagai pilar kerukunan nasional tahun 2013
sangat memuaskan yaitu 100%, karena 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan
untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis ini keduanya mencapai
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1. Jumlah Sekretariat Bersama Fo-
rum Kerukunan Umat Beragama
(FKUB) yang dibentuk
15
lembaga
15
lembaga
100% Baik
2. Pemulihan Pasca konflik 1 kegiatan 2 kegiatan 200% Sangat
Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 2 150%
Sangat
Baik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
36
target yang sudah ditetapkan yaitu 100%. Hal ini didukung dengan telah berdirinya
33 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi dan 383 FKUB Kab/Kota
serta telah tersedianya 15 lembaga sekretariat bersama FKUB.
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
3.3.2.1. Jumlah Sekretariat Bersama Forum Kerukunan Umat Beragama
Dalam rangka mewujudkan kehidupan harmoni intern dan antar umat beragama
sebagai pilar kerukunan nasional dan dalam upaya meningkatkan kerukunan umat
beragama telah dilakukan antara lain melalui penerbitan, sosialisasi, dan
implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor
9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan
Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Sejak
penerbitan Peraturan Bersama tersebut, telah berdiri 33 Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) Provinsi dan 383 FKUB Kabupaten/Kota. Dalam rangka
mendukung operasional FKUB yang ada disetiap provinsi, Kementerian Agama
pada tahun 2013 telah menetapkan target 15 Sekretariat Bersama FKUB (tercapai
100%). Jika dibandingkan dengancapaian target indikator kinerja ini sama dengan
tahun 2012.
3.3.2.2. Pemulihan Pasca Konflik
Gambar 4
Kemenag Rangkul Eks Ahmadiyah Kuningan dengan Dakwah dan Kewirausahaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
37
Penyelesaian konflik merupakan aspek paling penting dan strategis bagi
Kementerian Agama yang hadir sebagai representasi pemerintah melalui kegiatan
intervensi terhadap konflik berlatar belakang agama. Konflik sosial di Indonesia
memiliki bermacam karakteristik, satu dari sekian karakteristik konflik itu adalah
peristiwa sosial dengan berlatar belakang keyakinan, kepercayaan yang seringkali
memuncak sampai pada peristiwa kekerasan. Peran Kementerian Agama dianggap
cukup vital dalam hal mengelola konflik berlatar belakang agama karena seringkali
menyulitkan negara dalam hal mengambil sikap.
Pada Tahun Anggaran 2013, Kementerian Agama menargetkan 1 paket kegiatan
pemulihan pasca konflik sebagai tahap akhir dari penanganan konflik. Paket kegiatan
tersebut merupakan serangkaian proses pengelolaan konflik berlatar belakang
agama yang dimulai dengan perumusan konsepsi penangan konflik berbasiskan
data, pengumpulan data kembali tentang stakeholders, workshop, rekonsiliasi
sampai dengan normalisasi hubungan antar pihak yang mengalami benturan.
Berdasarkan data pelaksanan kegiatan terhadap pemulihan konflik, maka
tergambarkan capaian target pasca konflik sebesar 200%, dari target yang telah
ditetapkan 1 kegiatan dan terselesaikan melebihi target yaitu pemulihan pasca
konflik di 2 wilayah provinsi di Surabaya dan Gorontalo. Jika dibandingkan tahun
2012 capaian indikator kinerja tersebut mengalami peningkatan sebesar 100%. Alat
ukur yang dipergunakan untuk mengukur capaian adalah jumlah pemulihan pasca
konfilk yang terselesaikan dari target yang telah ditetapkan.
Sebagai gambaran data keadaan sosial keagamaan dan potensi konflik di
Indonesia, berikut sampel atas indeks kerukunan umat beragama di dua provinsi
hasil penelitian Badan Litbang dan Diklat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
untuk provinsi Gorontalo indeks kerukunan beragama 3,06, kategori tinggi,
dengan indeks setiap kabupaten sebagai berikut: Kota Gorontalo 3,21, kabupaten
Gorontalo 3,04, Pohuwato 2,9, Boalemo 3,05 dan Gorontalo Utara 3,08. Sementara
Sulawesi Barat indeks yang dicapai 3,0 juga kategori baik dengan indeks tiap
kabupaten sebagai berikut; Mamuju Utara 2,91, Mamuju 3.03, Majene 2,85,
Polewali Mandar 2,94 dan Mamasa 3,27.
3.3.3. Sasaran Strategis 3
Terwujudnya pelayanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing,
serta mampu memperkuat jati diri bangsa
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
38
Gambar 5
Mantan Presiden B.J. Habibie memberikan ceramah pada Inspiring Speech yang diadakan MAN IC
Gorontalo dengan tema Mata Air Kearifan dari Guru Bangsa, Gorontalo, Minggu (02/03)
Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 150% yang ditandai
dengan (1) meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan madrasah, (2)
meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi agama dan (3)
meningkatnya mutu pengelolaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Tabel 7
Capaian Sasaran Strategis 3
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 APK Lembaga Pendidikan Islam
- MI 13,60% 12,33% 90,66% Baik
- MTs. 20,78% 21,19% 101,97% Sangat
Baik
- MA 7,35% 7,88% 107,21% Sangat
Baik
- PTAI 2,89% 2,97% 100,69% Sangat
Baik
2 APM Lembaga Pendidikan Islam
- MI 10,61% 10,20% 96,14% Baik
- MTs. 14,88% 16,36% 109,95% Sangat
Baik
- MA 6,59% 5,37% 81,03% Baik
- PTAI 2,59% 2,60% 100,39% Sangat
Baik
3 Rerata Nasional Nilai UN 8.25 7,85 85,88% Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 3 97,10% Baik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
39
Capaian kinerja atas sasaran strategis 3 (tiga) yaitu terwujudnya pelayanan
pendidikan yang merata, bermutu, dan berdaya saing, serta mampu memperkuat jati
diri bangsa tahun 2013 tercapai sebesar 97,10%. Hal ini diperoleh dari 3 (tiga)
indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan capaian sasaran
strategis tersebut, diantaranya dengan capaian melebihi target, yang ditunjukkan
dengan indikator kinerja APK pada MTs, MA, PTAI.Sedangkan untuk APK pada
MItidak mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja APK
tersebut diukur dengan membandingkan: (1) 3.200.459 siswa MI dan 25.965.261 jiwa
penduduk usia 7-12 tahun, (2) 2.745.022 siswa MTs dan 12.954.328 jiwa penduduk
usia 13-15 tahun, (3) 1.059.814 siswa MA dan 13.449.416 jiwa penduduk usia 16-18
tahun, dan (4) 617.200 mahasiswa dan 21.609.622 jiwa penduduk usia 19-23 tahun.
Adapun indikator kinerja APM yang melebihi target ditunjukan pada MTs, PTAI dan
lainnya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja APM
tersebut diukur dengan membandingkan: (1) 2.648.456 siswa MI usia 7-12 tahun dan
25.965.261 jiwa penduduk usia 7-12 tahun, (2) 2.119.328 siswa MTs usia 13-15
tahun dan 12.954.328 jiwa penduduk usia 13-15 tahun, (3) 718.199 siswa MA usia
16-18 tahun dan 13.449.416 jiwa penduduk usia 16-18 tahun, dan (4) 551.450
mahasiswa usia 19-23 tahun dan 21.609.622 jiwa penduduk usia 19-23 tahun.
Sedangkan indikator kinerja untuk Rerata Nilai Ujian Nasional (UN) diukur dari
jumlah rata-rata nilai ujian nasional hasil UN tahun 2013 untuk jenjang pendidikan
MTs dan MA.
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
3.3.3.1. APK Lembaga Pendidikan Islam
Realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Lembaga Pendidikan Islam tahun
2013 pada jenjang pendidikan MTs, MA dan PTAI melebihi target yang telah
ditetapkan masing-masing yaitu sebesar 0,02%, 0,07% dan 0,01, sehingga tingkat
capaian target indikator ini untuk MTs sebesar 101,97%, MA sebesar 107,21% dan
PTAI sebesar 100,69%. Hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi jumlah
masyarakat Indonesia yang secara kasar merasakan jenjang pendidikan tinggi
pada Lembaga Pendidikan Islam mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hanya
saja, APK pada Lembaga Pendidikan Islam tahun 2013 pada jenjang pendidikan
dasar terutama MI. Namun hal ini mengindikasikan bahwa apresiasi masyarakat
Indonesia yang merasakan jenjang pendidikan dasar belum mencapai target yang
telah ditetapkan dikarenakan adanya kecenderungan sebagian masyarakat untuk
memilih SD Islam Terpadu yang tidak dikelola oleh Kementerian Agama dari pada MI.
Secara umum pengukuran ini menandakan bahwa ada kenaikan pemerataan
pendidikan di seluruh wilayah Indonesia khususnya pada pendidikan umum dan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
40
keagamaan yang dikelola oleh Kementerian Agama terkecuali pada Persentase
Kota ber-APK 95% yang dikarenakan secara umum banyak sekolah-sekolah
terpadu yang didirikan pada kota-kota besar sehingga mengurangi minat
masyarakat untuk melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan yang dikelola
oleh Kementerian Agama.
Grafik 10
Perkembangan APK Lembaga Pendidikan Islam
3.3.3.2. APM Lembaga pendidikan Islam
Realisasi Angka Partisipasi Masar (APM) pada Lembaga Pendidikan Islam tahun
2013 pada jenjang pendidikan MTs dan PTAI melebihi target yang telah ditetapkan
masing-masing sebesar 0,10% dan 0,0039, sehingga tingkat capaian target
indikator ini untuk MTs sebesar 109,95% dan PTAI sebesar 100,39%.
Hal ini menandakan bahwa selain animo masyarakat Indonesia yang semakin
besar untuk merasakan jenjang pendidikan tinggi terutama pada PTAI juga
dikarenakan semakin bersaing dan berkualitasnya pengelolaan pendidikan tinggi
yang dikelola oleh Kementerian Agama.
3.3.3.3. Rerata Nasional Nilai Ujian Nasional
Terkait dengan perkembangan kualitas peserta didik yang diukur dari capaian
target dari realisasi Rerata Nasional Nilai UN adalah sebesar 7,085 meskipun
masih dibawah target yang telah ditetapkan sebesar 8,25 dengan capain targetnya
sebesar 85,88%, namun lebih tinggi 0,03 dibanding rerata nilai UN pada SMP dan
SMA sebesar 7,05. Secara umum persentase kelulusan peserta ujian nasional
jenjang MTs dan MA menduduki peringkat lebih tinggi dibanding persentase
11
18.7
6.87
11.36
19.5
7.28
11.62
19.59
7.61
12.33
21.19
7.88
MI MTs MA
ANGKA PARTISIPASI KASAR
2010 2011 2012 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
41
kelulusan peserta ujian nasional jenjang SMP dan SMA. Hal tersebut ditunjukkan
pada tingkat kelulusan MTs 99,73% sedangkan SMP 99,56%, tingkat kelulusan MA
99,59% sedangkan SMA 99,51%.
Grafik 11
Perbandingan Tingkat Kelulusan Madrasah dan Sekolah Umum
3.3.4. Sasaran Strategis 4
Tercapainya tingkat kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan
pengelolaan dana haji untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat
Gambar 6
Menteri Agama didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menerimaPenghargaan
Internasional dari World Hajj And Umrah Convention (WHUC) London United Kingdom berupa
“Hajj Excellence Award 2013”
Tingkat Kelulusan
99.73
99.56 99.59
99.51
TINGKAT KELULUSAN MADRASAH DIBANDING SEKOLAH UMUMTAHUN AJARAN 2012/2013
MTs SMP MA SMA
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
42
Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 130,13% ditandai
dengan (1) meningkatnya profesionalisme petugas; (2) meningkatnya penerapan
standar pelayan minimal pelayanan haji, dan (3) meningkatnya sistem informasi
yang handal.
Peningkatan mutu penyelenggaraan Ibadah haji harus mencakup aspek pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Untuk mengukur kinerja
penyelenggaraan, perlu survei dan penelitian yang teratur, profesional dan dapat
dipertanggungjawaban sehingga terpenuhi klausal 8.2.1 Sistem Manajemen Mutu
(SMM) ISO 9001:2008 mengenai pemantauan dan pengukuran kepuasan
pelanggan. Tujuan dari survei adalah: (1) mengetahui kesenjangan antara tingkat
kepuasan dan tingkat harapan jamaah haji terhadap mutu dan pelayanan yang
diberikan oleh pihak penyelenggara haji, dan (2) mengetahui kepuasan jemaah haji
sebagai salah satu pengukuran performance/kinerja dari sistem Manajemen Mutu di
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. Dalam proses survei kepuasan
jamaah haji digunakan metodologi pengumpulan data melalui: (1) kuesioner, (2)
wawancara, dan (3) observasi sedangkan desain sampling yang digunakan: (1)
desain sampling menggunakan stratified one stage cluster sampling, (2) sampel
didesain untuk mengestimasi angka di level nasional, (3) margin of error ditetapkan
sebesar 5 persen, dan (4) dari 12.800 responden terpilih, kuesioner yang masuk dan
layak olah sebanyak 8.628 kuesioner (response rate 67.41 persen).
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Tabel 8
Capaian Sasaran Strategis 4
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Kategori
1 Indeks kualitas pembinaan
haji
60 84.94 141.57% Sangat
Baik
2 Indeks kualitas pelayanan
haji
60 81.34 135.57% Sangat
Baik
3 Indeks kualitas pengem-
bangan informasi haji
60 82.69 137.82% Sangat
Baik
4 Indeks pembinaan umrah 60 63.33 105.55% Sangat
Baik
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 4 130.13% Sangat
Baik
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
43
Analisis pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Capaian target kinerja sasaran strategis 4 (empat) yaitu tercapainya tingkat
kepuasan jamaah dalam berbagai bidang pelayanan dan pengelolaan dana haji
untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat tahun 2013 sangat memuaskan
yaitu tercapai 130,13%, dimana Seluruh indikator kinerja yang digunakan untuk
mengukur keberhasilan capaian sasaran strategis ini melebihi target yang telah
ditetapkan.
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:
3.3.4.1. Indeks Kualitas Pembinaan Haji
Capaian indeks kualitas pembinaan haji tahun 2013 berdasarkan hasil survei BPS
terhadap kepuasan jamaah haji pada petugas kloter dan non kloter sebesar 84,96
atau 141,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60. Jika dibandingkan
dengan capaian tahun 2012 petugas nonkloter mengalami kenaikan sebesar 1,85.
Kenaikan angka tersebut diperoleh dari survei terhadap kemampuan petugas
dalam berkomunikasi dan penguasaan bahasa sesuai daerah asal jamaah haji dan
kegiatan capacity dan character building kepada seluruh non kloter melalui
pelatihan ESQ dan pelatihan teknis lainnya. Sedangkan untuk petugas kloter
mengalami penurunan sebesar 2,59. Penurunan tersebut disebabkan kurangnya
koordinasi para ketua rombongan (karom) dan ketua regu (karu) serta minimnya
petugas kloter ke kamar-kamar pemondokan jamaah haji,sehingga permasalahan-
permasalahan yang di hadapi jamaah haji kurang memperoleh respon yang
cepatdan faktor kemampuan dan keterampilan ketua kloter dalam memimpin,
melayani, dan mengelola kloter serta faktor kepedulian dan rasa empati petugas
kloter dalam melayani jamaah haji.
Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji sebagai salah satu
program prioritas yang sering diposisikan sebagai salah satu indikator kunci
Kementerian Agama telah berjalan cukup stabil, hal ini dapat dilihat dari:
(1) Tersedianya dukungan manajemen administrasi pembinaan haji, antara lain:
penyusunan beberapa dokumen standar, yaitu dokumen standar bimbingan
Jemaah, pembinaan petugas, pembinaan haji, dan pembinaan umrah, selain
itu tersedianya modul/materi pembinaan berupa buku manasik bagi jamaah haji
dan penyediaan audio visual berupa VCD bimbingan manasik haji.
(2) Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan manasik haji, dapat dilihat dari pelaksanaan
dilapangan antara lain menyelenggarakan kegiatan bimbingan mansik haji bagi
jemaah haji yang dilaksanakan di tingkat kecamatan melalui KUA dan ditingkat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
44
kabupaten/Kota melalui kantor kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan jumlah
bimbingan sebanyak 7 kali pertemuan di KUA dan 3 kali pertemuan di Kankemenag.
(3) Penyiapan petugas haji dilakukan melalui pola rekrutmen secara ketat baik di
daerah maupun pusat termasuk di Arab Saudi. Proses rekrutmen petugas
melibatkan lembaga psikologi dan dalam pelaksanaan diawasi langsung oleh
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, setelah melalui tahap penyeleksian,
bagi petugas yang lulus seleksi selanjutnya mengikuti pelatihan dan
pembekalan Petugas Haji sehingga tersedianya Petugas haji yang pofesional.
(4) Pembinaan dan pengawasan kepada KBIH dan PIHK yang semakin meningkat,
hal ini dapat dilihat dari upaya Kementerian Agama yang sudah dilakukan antara
lain: (1) pelaksanaan program akreditasi bagi 1160 Kelompok Bimbingan Ibadah
Haji (KBIH) dan pemeringkatan travel bagi 251 Penyelenggara Ibadah Haji
Khusus (PIHK), (2) Dalam rangka melindungi jemaah haji khusus, Kementerian
Agama telah melakukan langkah-langkah penyempurnaan diberbagai sisi, mulai
dari peningkatan tatakelola dan pengawasan PIHK hingga sanksi penutupan
usaha bagi travel yang melanggar aturan.
3.3.4.2. Indeks Kualitas Pelayanan Haji
Capaian indeks kualitas pelayanan haji tahun 2013 berdasarkan hasil survei BPS
terhadap kepuasan pelayanan haji diantaranya pada pelayanan ibadah,
akomodasi/pemondokan, catering (Madinah & Jeddah), Transportasi, dan catering
Armina serta pelayanan umum sebesar 81,92 atau 136,53% dari target yang telah
ditetapkan sebesar 60. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 100%
maka mengalami kenaikan sebesar 36,53%. Kenaikan angka tersebut terdapat pada
jenis pelayanan akomodasi/pemondokan (0,29), catering Madinah & Jeddah (1,97),
Transportasi (8,00), dan catering Armina (4,39). Kenaikan tersebut didukung adanya:
(1) kebijakan bus antar kota (Madinah-Mekkah, Madinah-Jeddah, Mekkah-Madinah,
dan Mekkah-Jeddah) menjadikan waktu tempuh lebih cepat dan kenyamanan di
dalam bus, (2) Lancarnya proses transportasi ke Arafah-Muzdalifah-Mina (Armina)
karena kebijakan pemerintah Indonesia yang mengatur waktu keberangkatan ke
Arafah mulai tahun 2013, (3) Catering Armina menggunakan sistem nasi box yang
dimasak di dapur milik maktab di Arafah dan Mina yang menjadikan masakan tetap
segar dan terjaga kualitasnya serta dapat meminimalisasi keterlambatan pembagian
kepada jamaah, dan (4) perekruitan koki asal indonesia dan penggunaan bumbu
dapur yang diimpor langsung dari Indonesia.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
45
Sedangkan pada pelayanan ibadah dan pelayanan umum mengalami penurunan
masing-masing sebesar 1,15 dan 1,62. Penurunan tersebut disebabkan: (1)
pelebaran Masjidil Haram yang menghambat proses manasik haji dibanding
dengan jalan normal, (2) kurangnya jumlah petugas bimbingan ibadah belum
memadai di sekitar lokasi-lokasi manasik haji mengakibatkan kesulitan jamaah haji
(khususnya lansia dan non KBIH) tidak memperoleh pemecahan masalah yang
cepat, (3) call center yang disediakan kurang cepat merespon pengaduan jamaah
haji, (4) petugas haji yang membantu dalam pemeriksaan dokumen ke imigrasian di
bandara yang belum optimal, (5) belum memadainya jumlah petugas haji dan
kendaraan operasional yang berada di area-area lawan tersesat, dan (6)
penanganan koper yang kurang rapih oleh para ‘umal di bandara maupun di
pemondokan yang mengakibatkan kerusakan pada koper jamaah.
Tabel 9
Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS)
Terhadap kepuasan Jemaah Haji Tahun 2010 - 2013
No Jenis Pelayanan 2010 2011 2012 2013 Perubaha
n
1. Pelayanan Petugas Kloter 88,88 88,37 88,36 85,77 -2,59
2 Pelayanan Petugas Non
Kloter (PPIH AS)
83,64 85,07 82,31 84,16 1,85
3. Pelayanan Ibadah 85,95 85,82 86,04 84,89 -1,15
4. Pelayanan
Akomodasi/Pemondokan
79,95 82,56 81,38 81,67 0,29
5. Catering (Madinah &
Jeddah)
79,83 80,46 78,24 80.21 1,97
6. Transportasi bus 76,82 77,41 74,00 82,00 8,00
7. Pelayanan Catering Armina 73,39 78,07 76,85 81,24 4,39
8. Pelayanan Umum Lainnya 83,15 82,98 83,18 81,56 -1,62
Rerata Kupasan Jemaah 81,45 83,31 81,32 82,69 1,37
3.3.4.3. Indeks Kualitas Pengembangan Informasi Haji
Capaian Indeks kualitas pengembangan Informasi Haji tahun 2013 berdasarkan
hasil survei BPS terhadap kepuasan pengembangan informasi haji di antaranya
pada pemberian informasi umum dan pengarahan kegiatan haji dan aspek
pelayanan publik bidang informasi dan komunikasi sebesar 37,05 atau 100,14%
dari target yang telah ditetapkan sebesar 37. Jika dibandingkan dengan capaian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
46
tahun 2012 sebesar 100% maka mengalami kenaikan sebesar 0,14%. Kenaikan
tersebut didukung adanya aspek pelayanan publik bidang informasi dan komunikasi
masing-masing sebesar 0,46. Sedangkan pada pemberian informasi umum dan
pengarahan pelaksanaan kegiatan haji mengalami penurunan sebesar 0,33.
Pengembangan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) yang
tersambung dengan BPS BPIH untuk melakukan input data pendaftar haji,
selanjutnya dilakukan pengembangan jaringannya hingga tahun 2013 menjadi
pada 26 BPS BPIH, 12 Embarkasi dan tiga Embarkasi Antara, 33 Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi, 420 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Mengingat belum terintegrasinya sistem informasi pendaftaran, identifikasi jemaah,
dokumen dan keuangan mengakibatkan proses rekonsiliasi dilakukan secara
manual sehingga perlu adanya pengembangan/upgrade Siskohat yang diarahkan
untuk membangun infrastruktur berbasis biometric system di seluruh Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan sistem Imigrasi. Selanjutnya
akan dilakukan restrukturisasi pengelolaan Siskohat, rekruitmen dan
pengembangan SDM, penerapan aplikasi switching untuk pengendalian setoran
awal BPIH, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam aplikasi
Siskohat, dan migrasi data Siskohat.
Tersedianya pusat informasi haji berupa Call Center Haji yang dapat diakses
melalui nomor 500425 dan Buku Pintar Haji yang dapat diunduh melalui
www.haji.kemenag.go.id
3.3.4.4. Indeks Kualitas Pembinaan Umrah
Sesuai dengan UU nonmor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
disebutkan bahwa masyarakat juga dilibatkan dalam penyelenggaraan ibadah haji
dan umrah. Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan oleh Biro Wisata
dengan memperoleh izin dari Kementerian Agama. Pemerintah selalu memberikan
perlindungan kepada jemaah umrah, hal ini diwujudkan dengan adanya nota
kesepakatan (MoU) antara Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) dengan pihak Kepolisian. Tercatat
sampai dengan tahun 2013 sebanyak 163 Penyelenggara Perjalanan Ibadah
Umrah (PPIU) telah terakreditasi. Ditjen PHU juga telah membuat road map
pembinaan umrah tahun 2013 – 2019. Pembinaan, pengawasan dan penegakan
hukum terhadap penyelenggara ibadah haji dan umrah mutlak dilakukan. Sehingga
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
47
diharapkan pembinaan umrah yang transparan, profesional dan berdaya guna dapat
terwujud.
Capaian Indeks kualitas pembinaan umrah tahun 2013 sebesar 63,33 atau
105,55% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60. Capaian ini diukur dari
ketersediaan regulasi penyelenggaraan umrah dengan bobot 70 tercapai 100%
dengan terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2008, upaya peningkatan mutu
penyelenggaraan umrah dengan bobot 60 tercapai 55 mengingat masih belum
tersosialisasikannya UU Nomor 13 Tahun 2008 dan pelayanan akreditasi terhadap
PPIU dengan bobot 50 tercapai 45 mengingat sampai dengan tahun 2013 baru
terdapat 163 PPIU yang terakreditasi.
Secara keseluruhan penyelenggaraan ibadah haji telah memberikan pelayanan
yang cukup maksimal, hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil survey BPS
sebagaimana diungkapkan di atas.
3.3.5. Sasaran Strategis 5
Terwujudnya penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel,
serta tersedianya aparatur pelayanan keagamaan yang profesional
Gambar 7
Menteri Agama didampingi Wakil Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal menyerahkan
Penghargaan Pemerintah atas keberhasilan Kementerian Agama dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan tahun 2012 dengan capaian standar tertinggi kepada perwakilan
Unit Eselon I Pusat, Kepala Kanwil, dan Pimpinan Perguruan Tinggi Agama da lam Acara
Rakernas Kementerian Agama Tahun 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
48
Capaian target kinerja atas sasaran strategis ini sebesar 99,67% ditandai dengan
(1) terwujudnya reformasi birokrasi secara menyeluruh baik di tingkat pusat
maupun daerah, (2) terwujudnya laporan keuangan dengan opini WTP DPP, (3)
terwujudnya struktur organisasi instansi pusat dan instansi vertikal Kementerian
Agama, (4) meningkatnya jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan,
(5) meningkatnya kualiatas aparatur SDM melalui sistem rekruitmen, penempatan
dan pembinaan yang profesional, (6) terbangunnya sistem informasi dan
komunikasi yang efektis dan efesien.
Capaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:
Tabel 10
Capaian Sasaran Strategis 5
No Indikator Kinerja Target Realisas
i % Kategori
1 % SDM berkinerja sangat
baik
50% 39% 78 Cukup
2 Persentse ketersediaan SPM &
SPO
90% 80% 88,89 Baik
3 Predikat opini Laporan
Keuangan Kementerian
Agama Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
WTP WTP
(DPP)
95 Baik
4 Jumlah unit organisasi yang
disempurnakan
33
provinsi
33
provinsi
100 Baik
5 Tingkat Pelanggaran dan
Penyimpangan
10% 1,66% 183,4 Sangat
Baik
6 Persentase tindak lanjut
temuan yang berhasil
diselesaikan.
95% 66% 69,47 Cukup
Rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis 5 102,46
Sangat
Baik
Capaian target kinerja sasaran strategis 5 (lima) yaitu terwujudnya
penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta tersedianya
aparatur pelayanan keagamaan yang profesional tahun 2013 tercapai sebesar
102,46%, yang jika dibandingkan dengan keberhasilan tahun 2012 sebesar 91,11%
maka peningkatan sebesar 11,35%. Hai ini diperoleh dari 6 (enam) indikator kinerja
yang digunakan sebagai indikasi keberhasilan capaian sasaran strategis ini,
dimana ada dua yang mencapai target bahkan satu diantaranya yaitu indikator
tingkat pelanggaran dan penyimpangan melampaui target yang sudah ditetapkan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
49
tercapai 183,40%. Jika dibandingkan dengan keberhasilan tahun 2012 sebesar
120%. Hal ini didukung semakin meningkatnya disiplin aparatur terhadap peraturan
perundang-undangan dan meningkatnya kinerja bidang pelayanan. Capaian
terendah pada indeks tindak lanjut temuan yang berhasil diselesaikan yang capaian
targetnya hanya 69,47% walaupun tingkat capaian pada indikator ini paling rendah
namun mengalami peningkatan jika di bandingkan pada atahun 2012 sebesar 47,19%.
Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut
3.3.5.1. Persentase SDM berkinerja sangat baik
Capaian indikator SDM berkinerja sangat baik tahun 2013 sebesar 78,00%, dari
target 50% terealisasi 39,00%. Jika dibandingkandengan capaian 2012 sebesar
97% telah mengalami penurunan sebesar 19%. Alat ukur yang digunakan adalah
penurunan indisipliner pegawai dari tahun 2012 sebanyak 120 pegawai turun
menjadi 73 pegawai pada tahun 2013. Capaian target kinerja ini juga didukung oleh
hasil pemantauan dan evaluasi kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama
khususnya pasca cuti Lebaran pada 79 satuan kerja meliputi Unit Eselon I Pusat,
Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota.
3.3.5.2. Persentse Ketersediaan SPM & SOP
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang
baik, maka diperlukan prosedur kerja yang ditata dengan baik pada seluruh unit
organisasi di lingkungan Kementerian Agama. Pengembangan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai kontrol kualitas,
di lingkungan Kementerian Agama hingga tahun 2013 sudah tersedia 2.399 SOP
dibanding dengan 3.694 SOP yang dibutuhkan. Hal ini adalah bukti dari pencapaian
target indikator persentase ketersediaan SPM dan SOP sebesar 80% dari target
90% dan terealisasi 89%. Sedangkan untuk menstandarkan pelayanan di
lingkungan Kementerian Agama, telah tersedia 49 dibanding 51 layanan yang
harus memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari berbagai jenis layanan yang
tersebar pada masing-masing satuan organisasi/kerja di lingkungan Kementerian
Agama sebagaimana telah ditetapkan dalam PMA Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Agama. Kendala belum adanya
penyeragaman prosedur dalam menyusun SOP, akan segera menyempurnakan
PMA tentang Pedoman Penyusunan SOP.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
50
3.3.5.3. Predikat Opini Laporan Keuangan Kementerian Agama Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Laporan Keuangan Kementerian Agama tahun 2012 disusun dan disajikan dengan
capaian standar tertinggi yanitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sehingga
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Dengan Paragraf Penjelasan
(DPP) dari BPK-RI, sehingga capaian indikator ini belum dapat dicapai sebesar
100%. Adapun penjelasan belum tercapainya 100%, adalah: (1) Penggunaan
Langsung PNBP Satker Non BLU di Luar Mekanisme APBN; (2) Kesalahan
Penganggaran Belanja; dan (3) Hasil Inventarisasi dan Penilaian Aset Tetap.
Penjelasan ini diakui oleh Kementerian Agama karena masih lemahnya sistem
perencanaan dan penganggaran dan kurangnya pemahaman dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tekad untuk memperoleh
WTP ini juga dilakukan sangat serius, dimana dalam persiapan sejak tahun 2007
hingga sekarang Kementerian Agama sudah merekrut lebih dari 1.700 akuntan
sebagai PNS dan merekrut 1000 tenaga IT yang ditugaskan diberbagai satker
seluruh Indonesia. Namun untuk meminimalisisir kesalahan dalam penyusunan LK
Kemenag, jumlah tenaga tersebut belum seimbang dibandingkan dengan jumlah
satker yang berjumlah 4.467 satker.
Selain upaya di atas, Kementerian Agama telah mengalokasikan anggaran tahun
2014 untuk penyelenggaraan kegiatan dalam menunjang tercapainya Opini WTP,
yaitu: 1) Pembinaan Pengelola Keuangan dan BMN, 2) Pembinaan Penyusunan
Laporan Keuangan pada UAPPA-W, 3) Sosialisasi e-Monitoring Pelaksanaan
Anggaran, dan 4) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan BMN.
3.3.5.4. Jumlah Unit Organisasi yang Disempurnakan
Target jumlah unit organisasi yang disempurnakan pada tahun 2013 sudah tercapai
yaitu 100%, sehingga tingkat capaian targetnya 100%. Yang mengindikasikan
target indikator kinerja jumlah unit organisasi yang disempurnakan tercapai sesuai
target adalah terbitnya Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, dimana penataan
ini dimaksudkan untuk menyesuaikan susunan organisasi dan tata kerja pada 33
Kanwil Kementerian Agama dengan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian
Agama Pusat dengan penjelasan sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
51
Tabel 11
Penambahan/Pengurangan Struktur Tingkat Kanwil
AGAMA
BIDANG SEKSI PEMBIMAS JML
BAR
U
LAM
A +/(-)
BAR
U
LAM
A +/(-)
BAR
U
LAM
A +/(-) + (-)
Islam 146 134 12 718 652 66 5 6 (1) 78 (1)
Kristen 13 13 0 59 59 0 23 23 0 0 0
Katolik 3 3 0 12 12 0 31 31 0 0 0
Hindu 3 3 0 12 12 0 29 24 5 5 0
Buddha 0 0 0 0 0 0 31 27 4 4 0
Hindu-
Budha 0 0 0 0 0 0 0 5 (5) 0 (5)
Jumlah 165 153 12 801 735 66 119 116 3 87 (6)
Penambahan Subbag
Baru Lama +/(-)
165 152 13
Tabel 12
Penambahan/Pengurangan Struktur Tingkat Kab/Kota
AGAMA
SEKSI PENYELENGGARA JUMLAH
BARU LAMA +/(-) BARU LAMA +/(-) LAM
A +/(-)
Islam 1.767 1.703 67 443 444 (2) 67 (2)
Kristen 136 129 5 95 73 22 27 0
Katolik 75 74 0 85 83 3 3 0
Hindu 22 22 0 36 35 1 1 0
Buddha 3 3 0 35 30 4 4 0
Jumlah 2.003 1.931 72 694 665 29 102 (2)
Dengan terbentuknya susunan organisasi dan tata kerja Kanwil Kementerian
Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten yang telah
disempurnakan tersebut diharapkan semua unsur di lingkungan instansi vertikal
dapat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan instansi vertikal Kemenag maupun hubungan antar instansi pemerintah
pusat maupun daerah.
3.3.5.5. Tingkat Pelanggaran dan Penyimpangan
Tingkat pelanggaran dan penyimpangan pada tahun 2013 yang diharapkan hanya
10% ternyata menurun hingga 1,66%, sehingga tingkat capaian target indikator ini
mencapai 183,40%. Tingkat pelanggaran dan penyimpangan di lingkungan
Kementerian Agama yang semakin menurun dapat diukur dari perbandingan jumlah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
52
pelanggaran dan penyimpangan tahun 2013 sebesar 73 pelanggaran pegawai
dibanding jumlah pelanggaran tahun 2012 sebesar 120 pelanggaran pegawai.
Penurunan tersebut disebabkan 1) pengendalian terhadap kedisiplinan pegawai
semakin baik, antara lain diberlakukannya sistem kehadiran dengan sidik jari (finger
print) di seluruh satuan kerja, 2) penerapan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS, 3) meningkatnya peran aparat pengawasan internal pemerintah
(APIP), 4) ditetapkannya kebijakan tentang penegakan integritasantara lain
penerbitan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian Agama, penerbitan KMA
Nomor 91 Tahun 20134 tentang Pejabat yang Wajib Melaporkan LHKPN di
Lingkungan Kementerian Agama, dan penandatangan komitmen penerapan
pengendalian gratifikasi.
Grafik 12
Penurunan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai
3.3.5.6. Persentase Tindak Lanjut Temuan yang Berhasil Diselesaikan
Capain indikator persentase tindak lanjut temuan yang berahasil diselesaikan
sebesar 69,74% dengan target 95% terealisasi 66,00%. Capaian ini jika
dibandingkan tahun 2012 sebesar 47,19% mengalami peningkatan sebesar
22,55%. Peningkatan ini didukung dengan 1) meningkatnya komitmen para
Koordinator TLHP dalam menindaklanjuti hasil pengawasan baik internal maupun
eksternal, 2) meningkatnyabentuk koordinasi penyelesaian hasil pengawasan baik
oleh Inspektorat Jenderal maupun Sekretariat Jenderal serta masing-masing Unit
Kerja, dan 3) meningkatnya sosialisasi tentang aturan di bidang pengawasan.
244
147120
73
2010 2011 2012 2013
Jumlah Pegawai Terkena Sanksi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
53
Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasi pengawasan, antara
lain 1) Frekuensi pemeriksaan/audit baik oleh APIP maupun BPK-RI meningkat
sehingga konsentrasi para Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terfokus pada
upaya menghadapi pelaksanaan pemeriksaan/audit dibanding waktu untuk melakukan
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, 2) Adanya kendala dalam penyelesaian
tindak lanjut, yang disebabkan:
(1) Masih terdapat kewajiban penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang
menjadi tanggung jawab pihak ketiga, antara lain penyelesaian temuan
keuangan oleh rekanan, penyelesaian aset oleh Pemda setempat, dll).
(2) Pejabat/pegawai yang bertanggung untuk menyelesaikan tindak lanjut
meninggal dunia;
(3) Perusahaan yang bertanggung untuk menyelesaikan tindak lanjut
mengalami pailit.
Gambaran tindak lanjut hasil pengawasan tahun 2012-2013 dapat dilihat pada tabel
sebagai berikut:
Tabel 13
Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2012
Tabel 14
Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2013
No Unit
Pengawasan
Jumlah Temuan Jumlah Tindak Lanjut Saldo Temuan
K Rp K Rp K Rp
1. BPK-RI Rp 139 14.312.628.160,63 52 5.137.990.802,74 87 9.174.637.357,99
USD 128.575,50 96,00 128.479,50
2. BPKP 1.364 15.726.287.115,39 756 9.537.874.938,34 608 6.188.412.177,05
3. Itjen 3391 6.063.923.089,32 1225 943.210.108,00 2166 5.120.712.981,32
Jumlah Rp 4894 36.102.838.365,34 2033 15.619.075.849,08 2861 20.483.762.516,36
%
41,54 43,26 58,46 56,74
USD
128.575,50
96,00
128.479,50
% 0,07 99,93
No Unit
Pengawasan
Jumlah Temuan Jumlah Tindak Lanjut Saldo Temuan
K Rp K Rp K Rp
1. BPK-RI Rp 111 27.632.235.176,96 97 10.356.968.226,89 14 17.275.266.953,07
USD 286,00 162,00 124,00
2. BPKP 1081 14.042.662.535,79 662 11.091.679.357,64 419 2.950.983.178,15
3. Itjen 1765 21.620.455.142,17 890 1.230.335.418,90 875 20.390.119.723,27
Jumlah Rp 2957 63,295,352,854.92 1,649 22,678,983,003.43 1308 40,616,369,851.49
USD 286,00 162,00 124,00
% Rp 55.77 35,83 44,23 64,17
% USD 56,64 43,36
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
54
Grafik 13
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tahun 2013
3.4. Akuntabilitas Keuangan
Dalam rangka menunjang keberhasilan capaian sasaran strategis Kementerian Agama
dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, tak luput dari dukungan anggaran.
Anggaran Kementerian Agama bersumber dari APBN, Penerimaan Bukan Pajak
(PNBP), dan Hibah. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran Kementerian Agama
Tahun 2013 adalah sebagai berikut:
1. Pagu Anggaran Kementerian Agama Tahun 2013 adalah sebesar
Rp45.854.356.574.000,00
Dengan rincian :
a. Belanja Pegawai Rp21.342.212.004.000,00
b. Belanja Barang Rp 8.328.953.212.000,00
c. Belanja Modal Rp 3.341.372.920.000,00
d. Belanja Hibah Rp 2.500.000.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp12.839.318.438.000,00
2. Realisasi Anggaran Kementerian Agama per 31 Desember 2013 adalah
sebesarRp41.784.967.287.808,00 atau terealisasi 91,13% dari pagu anggaran,
dengan rincian :
a. Belanja Pegawai Rp20.540.495.630.549,00 (96,24%)
b. Belanja Barang Rp 7.037.285.350.734,00 (84,49%)
c. Belanja Modal Rp 2.651.827.977.846,00 (79,36%)
d. Belanja Hibah Rp 2.458.533.200.,00 (98,34%)
e. Belanja Bantuan Sosial Rp11.552.899.795.479,00 (89,98%)
100% 100% 100%87.39%
61.24%50.42%
12.61%
38.76%49.58%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
BPK RI BPKP ITJEN
TEMUAN TINDAK LANJUT SALDO
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
55
Tabel 15
Realisasasi Anggaran Per Program Tahun Anggaran 2013
No Program Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Agama
1.789.464.502.000 1.507.788.258.341 84,26%
2 Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Negara
Kementerian Agama
144.022.738.000 126.605.827.490 87,91%
3 Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Agama
148.539.939.000 111.133.134.295 74,82%
4 Penelitian Pengembangan dan
Pendidikan Pelatihan
Kementerian Agama
482.782.241.000 408.109.804.511 84,53%
5 Penyelenggaraan Haji dan
Umrah 565.120.016.000 472.164.959.973 83,55%
6 Pendidikan Islam 37.229.583.490.000 34.102.952.736.493 91,60%
7 Bimbingan Masyarakat Islam 3.034.498.369.000 2.782.854.014.857 91,71%
8 Bimbingan Masyarakat Kristen 1.042.627.061.000 1.023.672.503.683 98,18%
9 Bimbingan Masyarakat Katolik 571.968.128.000 541.103.960.948 94,60%
10 Bimbingan Masyarakat Hindu 617.663.859.000 528.317.481.894 85,53%
11 Bimbingan Masyarakat Budha 228.086.230.000 180.264.605.323 79,03%
Jumlah 45.854.356.574.000 41.784.967.287.808 91,13%
Tabel 16
Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2013
(dalam Rupiah)
No Program Anggaran Realisasi
Anggaran %
1 Realsiasi Pendapatan
Negara
- Penerimaan Pajak 0 0 0,00
- Penerimaan Negara
Bukan Pajak 617.711.719.436 884.703.032.598 143,22
- Penerimaan Hibah
JUMLAH PENDAPATAN 617.711.719.436 884.703.032.598 143,22
2 Belanja Negara
BelanjaTransaksi Kas
Rupiah Murni 39.127.203.045.362 36.680.123.581.308 93,75
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
56
No Program Anggaran Realisasi
Anggaran %
- Belanja Pegawai 17.622.894.828.334 18.313.168.924.920 103,92
- Belanja Barang 8.251.062.282.387 6.983.716.824.960 84,64
- Belanja Modal 2.908.745.507.541 2.602.015.220.069 89,45
- Belanja Bantuan Sosial 10.344.500.427.000 8.781.222.611.359 84,89
Pinjamandan Hibah 673.350.345.423 146.517.889.243 21,75
- Belanja Pegawai 0 0 0,00
- Belanja Barang 79.439.498.423 33.911.951.523 42,69
- Belanja Modal 471.878.562.000 80.607.580.820 17,08
- Belanja Bantuan Sosial 0 0 0,00
Belanja Transaski Non Kas 0 70.186.073.689 0,00
- Belanja Pegawai Non Kas 0 0 0,00
- Belanja Barang Non Kas 0 70.096.073.689 0,00
- Belanja Modal Non Kas 0 90.000.000 0,00
- BelanjaBantuan Sosial
Non Kas 0 0 0,00
jumlah belanja (netto) 39.800.553.390.785 36.826.641.470.551 92,63
3 Belanja Negara
- Belanja Pegawai 17.622.894.828.334 18.321.622.964.216 103,96
- Belanja Barang 8.330.501.780.810 7.044.954.148.609 84,57
- Belanja Modal 3.380.624.069.641 2.683.216.610.040 79,37
- Belanja Bantuan Sosial 10.466.532.712.000 8.817.177.513.640 84,24
Jumlah Belanja (Bruto) 39.800.553.390.785 36.866.982.236.505 92,63
Tabel 17
Perbandingan Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2012 dan 2013 (dalam Ribuan Rupiah)
No Program Tahun 2012 Tahun 2013
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
1 ProgramDukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ke-
menterian Agama
1.786.718.077 1.571.318.338
87,94
1.789.464.502 1.507.788.258 84,26
2 Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur Negara Ke-
menterian Agama
251.847.250 231.426.642 91,89 144.022.738 126.605.827 87,91
3 Pengawasan dan Pe-
ningkatan Akun-
tabilitas Aparatur Ke-
menterian Agama
132.644.850 110.235.843 83,11 148.539.939 111.133.134 74,82
4 Penelitian Pengem-
bangan dan Pen-
didikan Pelatihan Ke-
menterian Agama
504.194.312 431.295.209 85,54 482.782.241 408.109.805 84,53
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
57
No Program Tahun 2012 Tahun 2013
Pagu Realisasi % Pagu Realisasi %
5 Penyelenggaraan
Haji dan Umrah 479.760.974 402.220.807 83,84 565.120.016 472.164.960 83,55
6 Pendidikan Islam 31.825.637.653 29.484.556.967 92,64 37.229.583.490 34.102.952.736 91,60
7 Bimbingan Masya-
rakat Islam 2.721.994.364 2.652.653.631 97,45 3.034.498.369 2.782.854.015 91,71
8 Bimbingan Masya-
rakat Kristen 962.469.268 885.701.287 92,02 1.042.627.061 1.023.672.504 98,18
9 Bimbingan Masya-
rakat Katolik 532.739.205 527.695.663 99,05 571.968.128 541.103.961 94,60
10 Bimbingan Masya-
rakat Hindu 426.524.532 419.780.405 98,42 617.663.859 528.317.482 85,53
11 Bimbingan Masya-
rakat Budha 176.022.906 150.097.445 85,27 228.086.230 180.264.605 79,03
Jumlah 39.800.553.391 36.866.982.237 92,63 45.854.356.574 41.784.967.287 91,13
Tabel 18
Anggaran Dalam Rangka Pencapaian Sasaran Strategis
Kementerian Agama Tahun 2013
Sasaran Strategis Program Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
Sasaran Strategis 1 1. Program Bimas Islam 3.029.371.967.811 2.788.203.739.146 92,04
Terwujudnya suatu
kondisi keberagamaan
masyarakat yang
dinamis dan mampu
mendukung
percepatan
pembangunan nasional
2. Program Bimas Kristen 1.042.617.813.257 1.024.299.867.713 98,24
3. Program Bimas Katolik 573.737.041.096 541.734.365.996 94,42
4. Program Bimas Hindu 617.815.445.360 530.635.972.334 85,89
5. Program Bimas Buddha 228.609.567.442 181.280.577.406 79,30
Sasaran Strategis 2 1. Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kemen-
terian Agama
29.697.377.000 23.365.339.257 78,68
Terwujudnya
kehidupan harmoni
inter dan antar umat
beragama sebagai
pilar kerukunan nasi-
onal
Sasaran Strategis 3 1. Program Pendidikan
Islam
37.238.399.193.372 34.235.953.634.196 91,94
Terwujudnya
pelayanan pendidikan
yang merata,
bermutu, dan berdaya
saing, serta mampu
memperkuat jati diri
bangsa
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
58
Sasaran Strategis Program Anggaran
Pagu Realisasi %
Sasaran Strategis 4 1. Program
Penyelenggaraan Haji
dan Umrah
565.246.998.100 477.051.306.162 84,40
Tercapainya tingkat
kepuasan jamaah
dalam berbagai
bidang pelayanan
dan pengelolaan
dana haji untuk sebe-
sar-besarnya bagi ke-
sejahteraan umat
Sasaran Strategis 5 1. Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Kemen-
terian Agama
1.759.662.818.437 1.489.871.453.977 84,67
Terwujudnya penye-
lenggaraan birokrasi
yang efektif, efisien,
dan akuntabel, serta
tersedianya aparatur
pelayanan
keagamaan yang
profesional
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur Negara Kemen-
terian Agama
144.016.584.160 126.763.354.290 88,02
3. Program Pengawasan
dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Agama
148.539.939.000 115.498.188.201 77,76
4. Program Penelitian Pe-
ngembangan dan Pendi-
dikan Pelatihan
Kementerian Agama
498.611.221.000 412.045.959.446 82,64
Jumlah 45.876.325.966 41.946.703.758 91,43
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2013
59
BAB IV
PENUTUP
apaian Kinerja Kementerian Agama tahun 2013 yang disampaikan dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja merupakan pertanggungjawaban kinerja atas amanah yang
diberikan. Secara umum berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai, kinerja
Kementerian Agama dipandang baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang
perlu mendapat perhatian. Diharapkan LAKIP ini dapat memberikan sumbangan secara
umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama melalui upaya
pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja Kementerian Agama sebesar 114,85%
(sangat baik). Capain tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata capain
tahun 2011 sebesar 92%. Dan tahun 2012 sebesar 100,94%. Berdsarkan hal tersebut
sasaran strategis Kementerian Agama Tahun 2013 telah dapat dilaksanakan dengan sangat
baik. Namun demikian hasil yang diperoleh masih perlu mendapat perhatian pada masa
yang akan datang, khususnya persentase berkinerja sangat baik yang tingkat capaian
targetnya baru mencapai 78%, hal ini dikarenakan belum diimplementasikannya Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Aparatur Negara Sipil secara merata pada
satker/sator di lingkungan Kementerian Agama. Selain hal tersebut masih terdapat indikator
yang perlu mendapat perhatian pada masa yang akan datang, yaitu penyelesaian tindak
lanjut temuan yang capaian targetnya hanya 69,47%, serta perlunya peningkatan kinerja
dalam rangka pencapaian sasaran Renstra 2010-2014 yang berakhir pada tahun 2014
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Agama tahun 2013 disusun
semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Jakarta, Maret 2014
Menteri Agama
SURYADHARMA ALI
C