Upload
others
View
32
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus pada kinerja dan secara
terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan misi
organisasi serta untuk lebih memantapkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kinerja unit-
unit di lingkungan pemerintahan perlu disusun suatu Laporan Kinerja (LAKIN) pada tiap-tiap
Kementerian Negara/Lembaga dengan konstribusi laporan dari tiap-tiap unit di bawahnya.
Dengan berakhirnya tahun anggaran 2020, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah, semua instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun LAKIN sebagai bentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah.
LAKIN mempunyai tujuan pelaporan kinerja, yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan fungsi upaya
perbaikan, laporan ini membantu Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai salah satu unit organisasi
Eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memegang peranan penting dalam pengelolaan
keuangan negara untuk melaksanakan self assessment atas kinerjanya selama ini guna perbaikan di masa
mendatang.
LAKIN ini disusun untuk memberikan gambaran dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, serta
monitoring dan evaluasi di bidang Pelaksanaan Anggaran.
Jakarta, Januari 2021
Direktur,
Sudarso NIP 196808161989121002
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi serta target kinerja yang diemban, Direktorat Pelaksanaan
Anggaran telah menetapkan program kerja dan melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditargetkan pada
tahun 2020 dapat dilihat dari indikator-indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja
yang telah ditetapkan, dengan ikhtisar sebagai berikut.
1. Kinerja pelaksanaan anggaran K/L
Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran K/L,
diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis
perubahan perilaku dan pola pikir satker/K/L dalam pelaksanaan anggaran. Nilai kinerja pelaksanaan
anggaran K/L mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif. Capaian IKU nilai
kinerja pelaksanaan anggaran K/L memberikan indikasi sejauh mana kinerja satker K/L dalam
kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan
anggaran. Pada tahun 2020, diperoleh nilai realisasi sebesar 94,76 dari target nilai yang telah
ditetapkan sebesar 88, sehingga mendapat capaian IKU sebesar 107,68%. Tindakan yang dilakukan
dalam rangka pencapaian IKU tersebut diantaranya:
a) Penambahan 1 (satu) indikator baru yaitu konfirmasi capaian output sebagai komponen
perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui mekanisme reformulasi
IKPA Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-4/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
b) Pengembangan aplikasi OM SPAN untuk mendukung monitoring dan perhitungan capaian
IKPA secara otomatis sesuai reformulasi IKPA berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 maupun relaksasi dan reaktivasi penilaian
untuk mendukung akselerasi penyerapan anggaran PC-PEN sesuai S-258/PB/2020;
c) Penerbitan dan penyampaian surat langkah-langkah strategis peningkatan kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran Tahun 2020 kepada K/L, Kanwil, dan KPPN.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
iii
d) Penyempurnaan tools monev pelaksanaan anggaran pada aplikasi Monitoring dan Evaluasi
Budget Execution (MEBE), untuk memonitor perkembangan realisasi anggaran dan mendukung
pelaksanaan kegiatan EPA secara rutin
2. Kepuasan publik atas layanan Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah
dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur
dengan tingkat kepuasan customer (pelanggan) sebagai pengguna layanan yang diberikan oleh
Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Kepuasan pengguna layanan didefinisikan sebagai persepsi
pengguna layanan terhadap produk atau layanan Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang telah
memenuhi atau melebihi harapan. Tingkat kepuasan publik atas layanan yang tinggi akan
meningkatkan citra Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebagai pengawal kebijakan dan pengaman
perbendaharaan yang andal. Indeks kepuasan publik terhadap pelayanan perbendaharaan merupakan
alat ukur yang objektif untuk menilai persepsi customer (K/L atau satker) sebagai mitra kerja terhadap
layanan yang diberikan Ditjen Perbendaharaan khususnya Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang
meliputi layanan sosialisasi dan bimbingan teknis maupun upaya peningkatan kapasitas pengguna
layanan. Indikator ini diperoleh melalui survei dengan objek survei pengguna layanan eksternal, yaitu
K/L atau satker yang dipilih secara acak (sampling), dan pengguna layanan internal, yaitu Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2020,
diperoleh indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebesar 4,63 dari
target 4,52, sehingga capaian IKU Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Direktorat Pelaksanaan
Anggaran tahun 2020 sebesar 102,43%.
3. Efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI-DJPb
Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai layanan secara daring melalui Layanan Pengguna
Terintegrasi HAI-DJPb (Help, Answer, Improve) yang menyediakan layanan pengguna secara
terintegrasi sebagai upaya untuk menjamin penyediaan layanan yang tepat waktu dan profesional atas
permasalahan yang dihadapi oleh pengguna di bidang perbendaharaan. Layanan ini menggabungkan
seluruh layanan helpdesk di tiap-tiap direktorat pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Indeks
efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI-DJPb Direktorat Pelaksanaan Anggaran
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
iv
tahun 2020 diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu indeks hasil survei dan indeks ketepatan
waktu penyelesaian tiket HAI-DJPb dengan hasil nilai 3,86 dari target nilai indeks 3, sehingga capaian
IKU sebesar 120%.
4. Efektivitas peraturan perbendaharaan
Indeks efektivitas peraturan perbendaraan merupakan tingkat penyelesaian RPMK yang dirumuskan
dan diukur dengan uji dampak serta adanya tindak lanjut atas uji dampak atas PMK yang telah
diundangkan dengan metode ROCCIPI. Pada tahun 2020, ditetapkan 5 (lima) peraturan dalam
penetapan output kegiatan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan sampai dengan akhir tahun 2020
Direktorat Pelaksanaan Anggaran berhasil menyusun 4 (empat) Peraturan Menteri Keuangan,
sedangkan 1 PMK telah usulkan untuk dilakukan penghapusan terhadap Program Perencanaan
Tahun 2020 berdasarkan Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-733/PB/2020. Sedangkan
tindak lanjut atas uji dampak atas PMK yang telah diundangkan dengan metode ROCCIPI telah
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan. Oleh karena itu, perolehan
nilai atas IKU Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan adalah 4 dari target nilai indeks 3 sehingga
capaian IKU sebesar 120%.
5. Penyusunan dan tindak lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review dan Laporan
Khatulistiwa (KFR gabungan)
Ketepatan waktu penyusunan dan tindak lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review dan
Laporan Khatulistiwa (KFR gabungan) menunjukkan ketepatan waktu penyelesaian Laporan RPA
dan SR dan Laporan Khatulistiwa (KFR gabungan) yang kualitasnya dapat diterima sesuai dengan
target waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran atau yang dipersamakan terkait petunjuk
teknis penyusunan RPA, SR, dan Laporan Khatulistiwa (KFR gabungan). Indeks penyusunan dan
tindak lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review dan Laporan Khatulistiwa (KFR
gabungan) mendapat nilai 3,38 (skala 4) dari target 3, sehingga capaian IKU sebesar 112,67%.
6. Implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran
Implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan rata-
rata progress penyelesaian atas tahapan-tahapan implementasi atas regulasi/proses bisnis baru yang
direncanakan pada tahun 2020 maupun optimalisasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
v
pada tahun sebelumnya dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran K/L. Pada tahun
2020 ini terdapat empat implementasi kebijakan, yaitu Otomasi MP PNBP Tahap II, Optimalisasi
Penggunaan KKP di Dalam Negeri, Piloting Penggunaan KKP pada Satker Luar Negeri, dan
Percepatan dan Peningkatan Ketepatan Penyaluran Bansos. Persentase implementasi kebijakan
peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 terealisasi 100% dari target
100%.
7. Kinerja pengelolaan penyaluran DAK dan Dana Desa
Nilai kinerja pengelolaan penyaluran DAK dan Dana Desa digunakan untuk memastikan pelaksanaan
anggaran penyaluran DAK dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif. Nilai ini diukur dengan
menggunakan lima variabel, yaitu ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda,
ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh
KPPN, ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana
Desa, ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa, dan nilai deviasi
antara RPD Bulanan dengan realisasi DAK dan Dana Desa. Nilai kinerja pengelolaan penyaluran DAK
dan Dana Desa pada tahun 2020 memiliki nilai capaian sebesar 98,80 dari target 80, sehingga capaian
IKU sebesar 120%.
8. Efektivitas edukasi dan komunikasi
Untuk meningkatkan kapasitas pengelola perbendaharaan, pada tahun 2020 Direktorat Pelaksanaan
Anggaran telah menyelenggarakan berbagai bimbingan teknis, sosialisasi, dan lokakarya kepada
satker K/L maupun Kanwil DJPb/KPPN sebanyak 4 (empat) kali dan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran (EPA) tingkat K/L setiap bulan. Melalui perhitungan indeks atas pelaksanaan bimbingan
teknis, sosialisasi, dan lokakarya maupun evaluasi pelaksanaan anggaran maka diperoleh tingkat
efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 91,03 dari target 87, sehingga capaian IKU tahun 2020
sebesar 104,63%.
9. Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L
Monitoring dan evaluasi yang optimal merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi pengawasan
terhadap satker K/L dalam hal pelaksanaan anggaran, mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran,
serta mengetahui hal-hal yang memengaruhi tingkat penyerapan anggaran dilakukan melalui
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
vi
kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggarana K/L. Optimal tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut,
dapat dilihat dari sisi input, output, outcome atas kegiatan EPA yang masing-masing diukur melalui
aspek Kualitas penyelenggaraan EPA (input), Kualitas tindak lanjut hasil EPA (output), dan Perbaikan
kualitas pelaksanaan anggaran K/L (outcome). Rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
K/L tahun 2020 terealisasi 3,88 dari target 3 sehingga capaian IKU tahun 2020 sebesar 120%.
10. Kualitas laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb
Kualitas laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional Kanwil Ditjen
Perbendaharaan merupakan tolok ukur hasil pembinaan Direktorat Pelaksanaan Anggaran pada
seluruh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan terkait dengan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran
dan Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb. Pada tahun 2020 diperoleh nilai rata-rata sebesar 94,13 dari
target yang telah ditetapkan sebesar 90 sehingga mendapat capaian IKU sebesar 104,59%.
11. Penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
Pengukuran penyelesaian rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK adalah progress tindak lanjut yang
dilakukan oleh unit eselon II atas rekomendasi yang disampaikan oleh BPK sesuai dengan action plan
dan time frame yang ditetapkan pemerintah. Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN
perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L dan Pengguna
Anggaran BUN diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait. Persentase
penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran s.d. semester II tahun 2020 senilai 100% dari target sebesar 89%, sehingga
mendapat capaian IKU sebesar 120%.
12. Penguasaan pegawai terhadap hard competency
Untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Direktorat Pelaksanaan Anggaran terhadap tugas
dan fungsi yang mereka jalankan, telah dilaksanakan tes online hard competency melalui PbnOpen
Ditjen Perbendaharaan pada tanggal 6 s.d. 8 Oktober 2020. Nilai rata-rata hard competency pegawai
dihitung menggunakan hasil tes hard competency dari 55 orang pelaksana yang masih aktif bekerja di
Direktorat Pelaksanaan Anggaran s.d. akhir tahun 2020, yaitu senilai 88,87 melebihi dari target yang
ditetapkan sebesar 77 sehingga capaian IKU-nya sebesar 115,42%.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
vii
13. Hasil pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang
diimplementasikan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang terdiri dari 4 unsur yaitu penerapan
manajemen risiko, pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, kode etik dan disiplin pegawai
dan pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas
Fungsional. Target nilai hasil pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal adalah 83 dan realisasi tahun
2020 sebesar 98,03 sehingga capaian IKU tahun 2020 adalah 118,11%.
14. Kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO)
Nilai hasil kualitas merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja yang
diimplementasikan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Tujuannya adalah mendorong komitmen
pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit
lingkup Ditjen Perbendaharaan, melalui matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan
kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan
bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif
berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO). Target nilai kualitas pengelolaan
kinerja berbasis Strategy Focused Organization (SFO) adalah 83 dan realisasi tahun 2020 sebesar 94,47,
sehingga capaian IKU tahun 2020 adalah 113,82%.
15. Kualitas pengelolaan data pelaksanaan anggaran
Penyajian data analisis perkembangan belanja negara secara akurat dan tepat waktu dilakukan untuk
memastikan ketersediaan bahan/materi yang berkualitas untuk keperluan rapat (Weekly Meeting,
ALM, maupun Rapat DPR) saat dibutuhkan maupun kebutuhan secara rutin. Data/informasi dan
analisa perkembangan belanja negara dianggap berkualitas apabila tersedia dan disajikan secara
lengkap, akurat, dan tepat waktu serta mudah untuk diakses. Pada Tahun 2020, nilai kualitas
pengelolaan data pelaksanaan anggaran sebesar 85 dari target sebesar 70 sehingga capaian IKUnya
sebesar 120%.
16. Kualitas pengelolaan sistem informasi pelaksanaan anggaran
Pengelolaan sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berkualitas dalam rangka mendukung
pelaksanaan aktivitas monev yang optimal. Pengelolaan sistem informasi pelaksanaan anggaran
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
viii
dilakukan melalui pengembangan sistem sehingga mampu memenuhi kebutuhan stakeholders yang
terus berkembang. Pada Tahun 2020, nilai kualitas pengelolaan sistem informasi pelaksanaan
anggaran sebesar 100 dari target sebesar 90, sehingga capaian IKU tahun 2020 adalah 111,11%.
17. Kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Kualitas pelaksanaan anggaran diukur dengan dua komponen penilaian, yaitu komponen hasil dan
komponen proses. Komponen hasil yang diatur melalui peraturan mengenai Sistem Informasi dan
Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) yang terdiri dari empat indikator, yaitu capaian keluaran,
efisiensi, konsistensi, dan penyerapan anggaran atas pagu neto, sedangkan komponen proses yang
diatur melalui peraturan mengenai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai dari
13 indikator, yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak, pengelolaan UPTUP, perencanaan kas, rekon
LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur SP2D, revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, realisasi
anggaran, pagu minus, dan dispensasi SPM serta konfirmasi capaian output. Pada tahun 2020, untuk
periode triwulan I dan II dilakukan relaksasi perhitungan IKPA sehingga tidak dilakukan penilaian
atas IKU ini. Sedangkan pada periode triwulan III dan IV, sehubungan dengan adanya reaktivasi
IKPA, maka IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan perhitungan dengan
mengecualikan indikator revisi DIPA dan deviasi Halaman III DIPA. Persentase kualitas pelaksanaan
anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 adalah 100% dari target sebesar 95% sehingga
indeks capaian IKU sebesar 105,26%.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
ix
DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Ikhtisar Eksekutif ii
Daftar Isi ix
Bab I Pendahuluan 1
a. Latar Belakang 1
b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1
c. Peran Strategis 5
d. Sistematika Laporan 5
Bab II Perencanaan Kinerja 7
a. Rencana Strategis 7
b. Penetapan/Perjanjian Kinerja 9
Bab III Akuntabilitas Kinerja 16
a. Capaian Kinerja Organisasi 16
b. Realisasi Anggaran 65
c. Kinerja Lainnya 67
Bab IV Penutup 81
Lampiran
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
1
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999
adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan
Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan
Kinerja (LAKIN).
LAKIN Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk
pertanggungjawaban Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi
selama tahun 2020. Tugas dan fungsi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan misi dan mencapai
visi serta sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan
Direktorat Pelaksanaan Anggaran, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari
stakeholders demi perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga
merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 menyatakan bahwa Direktorat Pelaksanaan
Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, dan
monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
2
1. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran;
4. pembinaan di bidang pelaksanaan anggaran;
5. monitoring pelaksanaan anggaran;
6. evaluasi pelaksanaan anggaran; dan
7. pembinaan, koordinasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bidang pelaksanaan anggaran, penganggaran,
perimbangan keuangan, dan analisis fiskal regional; serta
8. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
Struktur organisasi Direktorat Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:
1. Direktur Pelaksanaan Anggaran yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta membawahkan enam
unit eselon III.
2. Subdirektorat Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran (Subdit KKPA)
Unit eselon III yang bertugas melaksanakan pengelolaan program dan kinerja Direktorat
Pelaksanaan Anggaran, konsolidasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta kompilasi,
konsolidasi, dan analisis laporan pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
3. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran I (Subdit PA I)
Subdit PA I sebagai unit eselon III yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan
penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan reviu belanja pemerintahan dan reviu
pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta
melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan di bidang pengganggaran, perimbangan keuangan, dan fiskal regional, yang
pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
3
Keputusan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor KEP-1/PB.2/2018 tentang Pembagian Tugas
di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, ruang lingkup pelaksanaan tugas Subdit PA I
adalah pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga di Bidang infrastruktur,
perekonomian, dan kemaritiman.
4. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran II (Subdit PA II)
Subdit PA II sebagai unit eselon III yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan
penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan reviu belanja pemerintahan dan reviu
pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta
melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan di bidang pengganggaran, perimbangan keuangan, dan fiskal regional, yang
pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan
Keputusan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor KEP-1/PB.2/2018 tentang Pembagian Tugas
di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, ruang lingkup pelaksanaan tugas Subdit PA II
adalah pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga di Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan (PMK).
5. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran III (Subdit PA III)
Subdit PA III sebagai unit eselon III yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan
penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan reviu belanja pemerintahan dan reviu
pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta
melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan di bidang pengganggaran, perimbangan keuangan, dan fiskal regional, yang
pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Berdasarkan
Keputusan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor KEP-1/PB.2/2018 tentang Pembagian Tugas
di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, ruang lingkup pelaksanaan tugas Subdit PA
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
4
III adalah pada pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga di Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (Polhukkam).
6. Subdirektorat Pelaksanaan Anggaran IV (Subdit PA IV)
Subdit PA IV sebagai unit eselon III yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan
penyiapan rumusan kebijakan teknis, standardisasi sistem, pelaksanaan monitoring dan
evaluasi, pembinaan pelaksanaan anggaran, penyusunan reviu belanja pemerintahan dan reviu
pelaksanaan anggaran, peningkatan dan pengembangan tugas pokok dan fungsi Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta
melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan di bidang pengganggaran, perimbangan keuangan, dan fiskal regional, yang
pembagian tugasnya diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Tugas Subdit
PA IV termasuk melaksanakan tugas koordinasi dalam rangka membantu peran Direktur
Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator dalam penyaluran DAK dan Dana Desa serta JKN.
Berdasarkan Keputusan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor KEP-1/PB.2/2018 tentang
Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, ruang lingkup pelaksanaan
tugas Subdit PA IV adalah pada pelaksanaan anggaran Lembaga non Kementerian dan Bagian
Anggaran BUN.
7. Subdirektorat Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran (Subdit APPA)
Subdit APPA sebagai unit eselon III yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pengembangan strategi, metodologi, dan pembinaan pelaksanaan anggaran, menganalisis,
merumuskan dan menyusun rekomendasi pengembangan kebijakan pelaksanaan anggaran,
serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan anggaran.
8. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
9. Kelompok Jabatan Fungsional (sampai saat ini belum ditetapkan)
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
5
C. PERAN STRATEGIS
Sesuai siklus penganggaran negara, dari fungsi perencanaan, pelaksanaan, hingga
pertanggungjawaban anggaran, seluruhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara (Chief Financial Officer) dan Pengelola Fiskal. Peran strategis Direktorat
Pelaksanaan Anggaran ada pada sisi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta
pelaksanaan reviu belanja (spending review) seperti:
1. perumusan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran;
2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran;
3. pemberian pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pelaksanaan anggaran; dan
4. penguatan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dalam rangka penganggaran
dan kebijakan pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan anggaran.
D. SISTEMATIKA LAPORAN
Adapun sistematika laporan penyusunan LAKIN Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
Bab I Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
c. Peran Strategis
d. Sistematika Laporan
Bab II Perencanaan Kinerja
a. Rencana Strategis
b. Penetapan/Perjanjian Kinerja
Bab III Akuntabilitas Kinerja
a. Capaian Kinerja Organisasi
b. Realisasi Anggaran
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
6
c. Kinerja Lainnya
Bab IV Penutup
Lampiran
Perjanjian Kinerja
Lain-lain
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
7
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang
berisiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi
secara sistematis upaya dalam melaksanakan keputusan tersebut, dan mengukur hasilnya melalui
umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan 53/2014), setiap instansi pemerintah
diwajibkan menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian
tujuan/sasaran strategis instansi.
Adapun visi dan misi Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut :
VISI
Menjadi Pengawal Terwujudnya Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang Efektif, Efisien, Akuntabel,
dan Modern dalam rangka mendukung Visi DJPb “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara
yang Unggul di Tingkat Dunia”
MISI
1. Merumuskan kebijakan pelaksanaan anggaran yang mendorong peningkatan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan anggaran.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kapasitas pengelola perbendaharaan negara di bidang pelaksanaan anggaran.
4. Mengembangkan proses bisnis pelaksanaan anggaran yang andal dan modern.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
8
TUJUAN
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Berdasarkan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai Direktorat
Pelaksanaan Anggaran adalah “terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif”.
SASARAN
1. Mewujudkan pelaksanaan anggaran yang optimal.
2. Mewujudkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi.
3. Mewujudkan formulasi/perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran yang sesuai kaidah
pengelolaan negara dan berkualitas serta menjamin kepastian hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan perbendaharaan negara yang efektif dan efisien.
5. Mewujudkan peningkatan kapasitas/kompetensi pengelolaan perbendaharaan negara.
6. Mewujudkan optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
7. Mewujudkan tujuan pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara
optimal, efektif, dan efisien.
8. Mewujudkan kondisi organisasi yang ideal dan fit for purpose.
9. Mewujudkan ketersediaan data/informasi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas
sebagai pendukung pengambilan kebijakan.
10. Mewujudkan pelaksanaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang berkualitas.
KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga.
2. Memberikan pelayanan yang terbaik terkait perbendaharaan/pengelolaan belanja negara kepada
pengguna layanan internal (Kanwil dan KPPN) dan eksternal (satker K/L).
3. Menyusun formulasi/perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran yang sesuai kaidah
pengelolaan negara dan berkualitas serta menjamin kepastian hukum.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan dan penyelesaian kajian pelaksanaan anggaran (SR, RPA, dan
KFR) secara tepat waktu sebagai dasar perumusan kebijakan, mengawal implementasi kebijakan
simplifikasi dan modernisasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran, serta
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
9
memastikan proses pengelolaan penyaluran DAK dan Dana Desa ke daerah yang dilaksanakan
oleh semua KPPN di seluruh Indonesia berjalan sesuai dengan ketentuan.
5. Memberikan/meningkatkan pemahaman stakeholders terhadap pelaksanaan tugas-tugas teknis
bidang perbendaharaan secara komprehensif dan kontinu antara lain melalui proses sosialisasi,
edukasi, penyebaran informasi, dll.
6. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, peningkatan
kualitas Laporan RPA dan KFR Kanwil DJPb, serta menindaklanjuti rekomendasi aparat
pengawas internal maupun eksternal.
7. Menjaga dan memperbaiki profesionalisme, integritas, perilaku, dan kapasitas sumber daya
manusia Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
8. Mengelola kinerja internal Direktorat Pelaksanaan Anggaran dengan baik.
9. Mengembangkan sistem aplikasi yang andal dan modern untuk mendukung kebutuhan
pelaksanaan tugas Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
10. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan kegiatan untuk menunjang pencapaian output
Direktorat Pelaksanaan Anggaran secara optimal.
B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA
Rencana Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan. Rencana kerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran yang telah
disusun dan diterjemahkan dalam RKAKL tahun 2020 memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka
pencapaian sasaran sesuai program yang ditetapkan dan indikator keberhasilan pencapaiannya.
Rencana Kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran merupakan target yang harus dilaksanakan dan
akan menjadi ukuran kerja serta pertanggungjawaban yang diuraikan dalam LAKIN Direktorat
Pelaksanaan Anggaran pada akhir tahun anggaran 2020. Penetapan Kinerja tahun 2020 yang
merupakan Kontrak Kinerja Direktur Pelaksanaan Anggaran dengan Direktur Jenderal
Perbendaharaan, dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
10
Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta
Strategi Direktorat Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 ditunjukkan pada Gambar 2.1.
Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:
a. Stakeholder Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi
harapan stakeholder sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku
kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak
langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak
menggunakan layanan organisasi secara langsung.
b. Customer Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi
harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer
merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.
Gambar 2.1. Peta Strategi Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
11
c. Internal Process Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang
dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan
customer (value chain).
d. Learning and Growth Perspective
Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal
organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk
menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai
dengan harapan customer dan stakeholder.
Sembilan sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan perspektif untuk tahun 2020 dapat
dijelaskan sebagai berikut:
A. Stakeholder Perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:
1. Pelaksanaan anggaran yang optimal
Pelaksanaan anggaran yang optimal adalah kemampuan satuan kerja pada Kementerian
Negara/Lembaga dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana terdapat
dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
B. Customer Perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:
1. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien diwujudkan dengan tingkat
kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Hal ini dapat diukur berdasarkan hasil survei
kepuasan atas pelayanan perbendaharaan bidang pelaksanaan anggaran oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra Kementerian
Keuangan pada umumnya dan Ditjen Perbendaharaan pada khususnya. Pengguna layanan
pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Kementerian/Lembaga (satker) dan
Kanwil/KPPN.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
12
C. Internal Process Perspective terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:
1. Perumusan kebijakan yang optimal
Perumusan kebijakan yang optimal adalah kajian dan penerbitan kebijakan yang terkait
pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta
menjamin kepastian hukum.
2. Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang efektif dan efisien
Pengelolaan perbendaharaan negara yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk
mengawal pelaksanaan kebijakan dan perbendaharaan berjalan secara efektif dan efisien
dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga
maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.
3. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan
Penyebaran informasi tugas bidang perbendaharaan adalah strategi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dalam memberikan pemahaman kepada satker K/L terhadap pelaksanaan
tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan kontinu. Dengan
demikian, satker K/L memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup untuk
menunjang tugas perbendaharaan.
4. Monitoring dan evaluasi yang optimal
Monitoring dan evaluasi yang optimal merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi
pengawasan terhadap satuan kerja K/L dalam hal pelaksanaan anggaran, mengoptimalkan
tingkat penyerapan anggaran, serta mengetahui hal-hal yang memengaruhi tingkat
penyerapan anggaran.
D. Learning and Growth Perspective terdiri atas 3 (tiga) sasaran strategis, yaitu:
1. Organisasi dan SDM yang optimal
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup
unsur arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan,
inovasi dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, serta budaya dan iklim. Organisasi yang
kondusif tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen
kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
13
motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor
berikut dapat berjalan dengan baik, antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan
dalam interaksi interpersonal yang memengaruhi suasana kerja; program pengembangan
SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan
konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat
kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan
(termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan
organisasi akan berjalan dengan baik. Organisasi dan SDM yang optimal adalah SDM yang
memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (competency) yang memadai dalam meningkatkan
kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan.
2. Sistem pelaksanaan anggaran yang andal dan modern
Sistem pelaksanaan anggaran yang andal dan modern maksudnya adalah melaksanakan
sistem perbendaharaan dengan bantuan teknologi informasi yang tepat guna dan mutakhir
mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif, tepat waktu, dan akuntabel.
3. Pengelolaan keuangan yang optimal
Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan teralokasi pada kegiatan Direktorat Pelaksanaan Anggaran harus
dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat juga dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap
memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan
Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
Pada tahun 2020, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 17 (tujuh belas) Indikator
Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1.
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1. Pelaksanaan anggaran yang optimal
1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L
88
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
14
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien
2a-N Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat PA
4,52 (skala 5)
2b-N Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI-DJPb
3 (skala 4)
3. Perumusan kebijakan yang optimal
3a-CP Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan
3 (skala 4)
4. Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang efektif dan efisien
4a-N Indeks penyusunan dan tindak lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review dan Laporan Khatulistiwa (KFR gabungan)
3 (skala 4)
4b-N Persentase implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran
100%
4c-N Nilai kinerja pengelolaan penyaluran DAK dan Dana Desa
80
5. Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan
5a-CP Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
87 (skala 100)
6. Monitoring dan evaluasi yang optimal
6a-N Rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L
3 (skala 4)
6b-N Rata-rata nilai kualitas Laporan RPA dan KFR Kanwil DJPb
90 (skala 100)
6c-CP Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
89%
7. Organisasi dan SDM yang optimal
7a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai
77
7b-N Nilai hasil pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
83
7c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization
83
8. Sistem pelaksanaan anggaran yang andal dan modern
8a-N Nilai Kualitas Pengelolaan Data Pelaksanaan Anggaran
70
8b-N Nilai Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran
90
9. Pengelolaan keuangan yang optimal
9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran
95%
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
15
Sebagaimana yang telah disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2020, dalam upaya
mencapai 9 (sembilan) sasaran strategis tersebut, Direktorat Pelaksanaan Anggaran didukung
pendanaan dalam 1 (satu) jenis kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2. Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2020
No Kegiatan Pagu Awal Pagu Akhir
1. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Rp9.165.737.000 Rp3.107.365.000
Jumlah Rp9.165.737.000 Rp3.107.365.000
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 dilakukan dengan cara
membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap
perspektif. Dari hasil pengkuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) Direktorat Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 110,91 dengan seluruh
perspektif mendapat nilai di atas bobot.
Nilai tersebut berasal dari rata-rata
capaian kinerja pada setiap perspektif
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel
3.1
Nilai tertinggi terdapat pada Learning
and Growth Perspective sebesar 112,20%
bobot sedangkan nilai terendah terdapat
pada Customer Perspective sebesar
104,25% bobot.
Nilai Kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengalami fluktuasi selama tahun 2016—2020 yang
dapat ditunjukkan pada Grafik 3.1
111.24113.14
109.98 110.09 110.91
90
95
100
105
110
115
2016 2017 2018 2019 2020
Grafik 3.1NKO Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016--2020
Tabel 3.1 Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif
Perspektif Bobot Nilai
Stakeholder 25 26,92
Customer 15 16,68
Internal Process 30 33,65
Learning and Growth 30 33,66
Nilai Kinerja Organisasi 110,91
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
17
Selama tahun 2020, seluruh IKU dari 17 IKU Direktorat Pelaksanaan Anggaran berstatus hijau.
Capaian 17 IKU tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.2
Tabel 3.2
Capaian IKU Kemenkeu-Two Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
No Kode IKU IKU Target Realisasi Capaian
A Stakeholder Perspective (25%) 26,92%
I Pelaksanaan anggaran yang optimal 107,68%
1 1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L 88 94,76 107,68%
B Customer Perspective (15%) 16,68%
II Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 111,22%
2 2a-N Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat Pelaksanaan Anggaran 4,52 4,63 102,43%
3 2b-N Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI-DJPb 3 3,86 120,00%
C Internal Process Perspective (30%) 33,65%
III Perumusan kebijakan yang optimal 120,00%
4 3a-CP Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan 3 4 120,00%
IV Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang efektif dan efisien 110,89%
5 4a-N Indeks penyusunan dan tindak lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review dan Laporan Khatulistiwa (KFR gabungan)
3 3,38 112,67%
6 4b-N Persentase implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran
100% 100% 100,00%
7 4c-N Nilai kinerja pengelolaan penyaluran DAK dan Dana Desa 80 98,8 120,00%
V Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan 104,63%
8 5a-CP Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 87 91,03 104,63%
VI Monitoring dan evaluasi yang optimal 113,13%
9 6a-N Rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L 3 3,88 120,00%
10 6b-N Rata-rata nilai kualitas Laporan RPA dan KFR Kanwil DJPb 90 94,13 104,59%
11 6c-CP Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
89% 100% 112,36%
D Learning and Growth Perspective (30%) 33,66%
VII Organisasi dan SDM yang optimal 115,81%
12 7a-N Nilai rata-rata hard competency pegawai 77 88,87 115,42%
13 7b-N Nilai hasil pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal 83 98,03 118,11%
14 7c-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization 83 94,47 113,82% VIII Sistem pelaksanaan anggaran yang andal dan modern 115,56%
15 8a-N Nilai Kualitas Pengelolaan Data Pelaksanaan Anggaran 70 85 120,00%
16 8b-N Nilai Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran 90 100 111,11% IX Pengelolaan keuangan yang optimal 105,26%
17 9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran 95% 100% 105,26%
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 110,91%
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
18
Berikut ini adalah 9 Sasaran Strategis Direktorat Pelaksanaan Anggaran:
1. Pelaksanaan Anggaran yang Optimal
Pelaksanaan anggaran yang optimal adalah kemampuan satuan kerja pada Kementerian
Negara/Lembaga dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana terdapat
dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat
Pelaksanaan Anggaran mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang
pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.3
Tabel 3.3. Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pelaksanaan Anggaran yang Optimal Tahun 2020
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai
1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan
anggaran K/L 88 94,76 107,68%
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, dapat terwakili oleh aspek kinerja pelaksanaan anggaran
antara lain: (1) kesesuaian terhadap perencanaan, (2) efektivitas pelaksanaan kegiatan, (3)
efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan (4) kepatuhan terhadap regulasi. Atas 4 (empat) aspek
tersebut terdapat 13 indikator yang diukur. IKU ini disusun dalam rangka memonitor
perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. Selain itu, IKU ini bertujuan
untuk mengetahui kinerja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga dalam kegiatan
pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan
anggaran. Rumus IKU ini adalah:
Nilai IKPA= [ 5% (REV) + 5% (HAL3) + 5% (MIN) + 15% (REAL) + 12% (TAG) + 10% (KCO)
+ 5% (RTR) + 5% (RPD) + 5% (SPM) + 15% (KTR) + 8% (PUP) + 5% (LPJ) + 5% (DSPM) ] x
100 x 100
IKPA Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L REV Nilai kinerja terkait revisi DIPA yang dihitung dengan menggunakan formula =
(Jdiparev1/Jdipa) – (Jdiparev2/Jdipa), dengan ketentuan: (i) JDIPA merupakan Total jumlah DIPA/Petikan DIPA Satker; (ii) Jdiparev1 merupakan jumlah DIPA/Petikan pada Q1—Q4 (tidak kumulatif) yang mengalami revisi maksimal 1 kali dalam 1 triwulan; dan (iii) Jdiparev2 merupakan jumlah DIPA/Petikan pada Q1—Q4 (tidak kumulatif) yang
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
19
mengalami revisi lebih dari 1 kali dalam 1 triwulan. Revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian IKU adalah revisi pergeseran pagu tanpa mengakibatkan perubahan pagu DIPA Satker, di dalamnya tidak termasuk revisi perubahan pagu akibat APBNP, kebijakan penghematan anggaran, kebijakan pemerintah pusat lainnya terkait APBN, serta revisi administratif. Dengan ketentuan, apabila hasil perhitungan bernilai negatif, maka nilainya dikonversi menjadi 0.
HAL3 Nilai kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula = 1- rata2 per bulan (Ijreal-JrencI/Jrenc), dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iiii) hasil (Ijreal-JrencI/Jrenc) maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil (Ijreal-JrencI/Jrenc) menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi.
RTR Nilai kinerja terkait level retur SP2D yang dihitung dengan formula = 1-(∑retur SP2D/∑SP2D Terbit)
REAL Nilai penyerapan anggaran DIPA K/L, yang dihitung dengan formula = %Real/%Target, dengan ketentuan: (i) %Real merupakan Persentase realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L (kumulatif) adalah perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran DIPA K/L dengan pagu yang telah dikurangi self blocking (pagu efektif), dan (ii) %Target merupakan nilai target %penyerapan DIPA K/L (kumulatif), dengan besaran Q1=15%, Q2=40%, Q3=60%, Q4=90%.
TAG Nilai kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan, yang dihitung dengan formula = ∑Tagihan yang disampaikan tepat waktu/∑Total Tagihan. Dengan ketentuan: Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).
CRO Indeks kinerja terkait realisasi volume rincian output yang dihitung secara bulanan berdasarkan rasio antara realisasi volume rincian output (RVRO) dengan target volume rincian output bulanan yang dikelola oleh Satker. Perhitungan kinerja capaian output berdasarkan capaian volume output riil dan status tahapan pelaksanaan.
SPM Indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker dihitung berdasarkan kategori rasio kesalahan SPM dengan formula rasio kesalahan = JSPM Salah/JSPM Terbit, dengan ketentuan: (i) JSPM Salah merupakan Jumlah SPM yang ditolak oleh sistem pada saat konversi di front office (kesalahan formal) atau pada saat verifikasi di middle office (kesalahan substantif), dan (ii) JSPM Terbit merupakan Jumlah total SPM yang diajukan Satker ke KPPN dan telah diterima oleh Middle Office. Kategori rasio kesalahan SPM adalah sebagai berikut: 1) 0% = indeks 100 2) >0,00% - 1,50% = 95 3) >1,50% - 3,00% = 90 4) >3,00% - 5,00% = 85 5) >5,00% = 80
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
20
RPD Nilai kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L, yang dihitung dengan formula = ∑Renkas Akurat/∑Renkas, dengan ketentuan: (i) ∑Renkas Akurat merupakan jumlah total data RPD harian yang akurat (diajukan SPMnya tepat waktu), dan (ii) ∑Renkas merupakan total data RPD yang disampaikan kepada KPPN.
KTR Nilai kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak, yang dihitung dengan formula = ∑Kontrak yang disampaikan tepat waktu/∑Total Kontrak. Dengan ketentuan, data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah kontrak ditandatangani.
PUP Nilai kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP, yang dihitung dengan formula = ∑GUP yang disampaikan tepat waktu/∑Total GUP. Dengan ketentuan, Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak melebihi 1 bulan dari tanggal SPM UP atau tanggal SPM GUP terakhir.
LPJ Nilai kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara, yang dihitung dengan formula = ∑LPJ yang disampaikan tepat waktu/∑Total LPJ yang harus disampaikan. Dengan ketentuan, Penyampaian LPJ Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pelaporan.
MIN Indeks kinerja terkait pagu minus dihitung berdasarkan persentase besarnya minus belanja dibagi dengan pagu anggaran dengan menggunakan formula = 1- ∑Pagu minus/∑Pagu.
DSPM Indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM dihitung berdasarkan kategori jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran. Kategori tersebut adalah: 1) 0 SPM = indeks 100 2) 1-5 SPM = 95 3) 6 - 10 SPM = 90 4) 11 - 20 SPM = 85 5) > 20 SPM = 80
Target IKU Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L untuk tahun 2020 adalah sebesar 88
sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja Direktur Pelaksanaan Anggaran tahun 2020.
Target tersebut masih sama dengan tahun 2019. Realisasi IKU Nilai kinerja pelaksanaan
anggaran K/L pada tahun 2020 sebesar 94,76. Capaian tersebut diatas target yang telah ditetapkan
atau 107,68%. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2020 secara triwulanan ditunjukkan
pada Tabel 3.4
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
21
Tabel 3.4 Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y Targe
Real Targe
Real Target Real Targe
Real Targe
Real
Nilai kinerja
Pelaksanaan
Anggaran K/L
- -*) - -*) 88 94,13 88 95,38 88 94,76
*) Sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23
Maret 2020 hal Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN, dinyatakan bahwa sehubungan dengan langkah antisipatif
terhadap penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja K/L akibat kondisi kahar
(forcemajeure) yang disebabkan oleh risiko penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
maka dalam rangka mendukung kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran K/L untuk
percepatan penanganan COVID-19, maka penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) tahun 2020 pada Aplikasi OMSPAN tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang
akan diatur lebih lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perhitungan IKU Nilai Kinerja
Pelaksanaan Anggaran IKPA untuk periode triwulan I dan II tahun 2020 dinyatakan N/A. Oleh
karena itu telah dilakukan juga adendum atas Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dengan nomor 2A/PB/2020.
Capaian IKU tersebut didukung oleh beberapa aktivitas/kegiatan yang telah dilakukan sampai
dengan Triwulan IV, yaitu sebagai berikut:
1. Penambahan 1 (satu) indikator baru yaitu konfirmasi capaian output sebagai komponen
perhitungan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui mekanisme
reformulasi IKPA Tahun 2020 yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
2. Pengembangan aplikasi OM SPAN untuk mendukung monitoring dan perhitungan capaian
IKPA secara otomatis sesuai reformulasi IKPA berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 maupun relaksasi dan reaktivasi
penilaian untuk mendukung akselerasi penyerapan anggaran PC-PEN sesuai S-258/PB/2020
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
22
3. Penerbitan dan penyampaian surat langkah-langkah strategis peningkatan kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran Tahun 2020 kepada K/L, Kanwil, dan KPPN terdiri dari:
a. Surat Menkeu Nomor S-837/MK.05/2019 tanggal 22 November 2019 hal Langkah-
langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2020;
b. Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-1827/PB/2019 tanggal 3 Desember 2019 hal
Tindak Lanjut Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2020; dan
c. Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-984/PB/2019 tanggal 4 Desember 2019
hal Petunjuk Teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2020
pada Kanwil DJPb dan KPPN.
4. Penajaman metodologi EPA Triwulanan melalui penyusunan desain pelaksanaan EPA
dengan konsep pendekatan kebijakan. Bahkan, pada Triwulan III Tahun 2020, mulai bulan
Agustus, pelaksanaan EPA dilakukan dengan periode bulanan.
5. Penerbitan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-614/PB/2020 tanggal 17 Juli 2020 hal
Penilaian IKPA K/L Triwulan III dan IV pada Aplikasi OMSPAN dan Nota Dinas Nomor
ND-562/PB/2020 tanggal 5 Agustus 2020 hal Pengaturan Penilaian IKPA Tahun 2020.
6. Pelaksanaan kegiatan EPA yang terdiri dari:
a. Bulan Desember 2019 dan Januari 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor
UND-422/PB.2/2019 tanggal 23 Desember 2019 hal Undangan Kegiatan EPA Triwulan
IV Tahun 2019;
b. Bulan Maret 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor S-38/PB.2/2020 tanggal
19 Feb 2020 hal Undangan Kegiatan EPA Triwulan I 2020;
c. Bulan Mei 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor S-90/PB.2/2020 tanggal
11 Mei 2020 hal Undangan Kegiatan EPA Triwulan II;
d. Bulan Agustus 2020 sesuai undangan Direktur PA UND-161/PB.2/2020 tanggal 5
Agustus 2020 hal Undangan Kegiatan EPA Bulan Agustus (Triwulan III) Tahun 2020;
e. Bulan September 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor UND-
195/PB.2/2020 tanggal 20 September 2020 hal Undangan EPA Triwulan III (September
2020);
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
23
f. Bulan Oktober 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor UND-217/PB.2/2020
tanggal 20 Oktober 2020 hal Undangan EPA bulan Oktober 2020; dan
g. Bulan November 2020 sesuai dengan Undangan Direktur PA Nomor UND-
238/PB.2/2020 tanggal 23 November 2020 hal Undangan EPA bulan November 2020.
7. Penyempurnaan tools monev pelaksanaan anggaran pada aplikasi Monitoring dan Evaluasi
Budget Execution (MEBE), untuk memonitor perkembangan realisasi anggaran dan
mendukung pelaksanaan kegiatan EPA secara rutin.
Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (action plan) untuk meningkatkan capaian
mendatang IKU tersebut yang akan dilakukan selama tahun 2021, yaitu:
a. melaksanakan EPA Bulanan dengan mengundang K/L untuk memastikan langkah-langkah
strategis berjalan dengan optimal, terutama PEN;
b. Monitoring proyeksi dan realisasi belanja melalui tools dalam aplikasi MEBE atau OMSPAN
serta koordinasi intensif dengan K/L untuk menjaga penyerapan tetap terkendali hingga akhir
tahun; dan
c. Reformulasi IKPA tahun 2021.
2. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien
Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien diukur berdasarkan hasil survei
kepuasan atas pelayanan perbendaharaan bidang pelaksanaan anggaran oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra Kementerian
Keuangan pada umumnya dan Ditjen Perbendaharaan pada khususnya. Pengguna layanan pada
Direktorat Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Kementerian/Lembaga (satker), Pemerintah
Daerah, serta Kanwil dan KPPN. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Pelaksanaan
Anggaran mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya
ditabulasikan dalam Tabel 3.5.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
24
Tabel 3.5 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan
Efisien Tahun 2020
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai
2a-N Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat Pelaksanaan Anggaran
4,52 4,63 102,43%
2b-N Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI-
b
3 3,86 120%
Indeks Kepuasan Publik Atas Layanan Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Untuk IKU Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat Pelaksanaan Anggaran, data
capaiannya diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran
dengan lingkup survei adalah pengguna atas seluruh layanan bidang pelaksanaan anggaran baik
itu dari pihak internal DJPb (Kanwil dan KPPN) maupun pihak eksternal DJPb (satker K/L dan
Pemda).
Pengolahan hasil Survei
Dengan indeks 1 s.d. 5
Nilai 5 : Sangat puas terhadap pelayanan perbendaharaan bidang pelaksanaan anggaran
Nilai 4 : Puas terhadap pelayanan perbendaharaan bidang pelaksanaan anggaran
Nilai 3 : Cukup Puas terhadap pelayanan perbendaharaan bidang pelaksanaan anggaran
Nilai 2 : Kurang puas terhadap pelayanan perbendaharaan bidang pelaksanaan
anggaran
Nilai 1 : Tidak puas terhadap pelayanan perbendaharaan bidang pelaksanaan anggaran
Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 4,52 (skala 5) sama dengan target tahun
sebelumnya 2019. Realisasi IKU Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat Pelaksanaan
Anggaran sebesar 4,63 melebihi target yang ditetapkan dan memiliki nilai sebesar 102,43%.
Indeks kepuasan publik atas layanan Direktorat Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 ditunjukkan
pada Tabel 3.6.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
25
Tabel 3.6
Perhitungan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Direktorat Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real
Indeks Kepuasan
Publik atas
Layanan
- - - - - - 4,52 4,63 4,52 4,63
Capaian IKU tersebut didukung oleh beberapa aktivitas/kegiatan yang telah dilakukan sampai
dengan Triwulan IV, yaitu sebagai berikut:
a. pemberian layanan konsultasi terkait permasalahan dan peraturan bidang pelaksanaan
anggaran (revisi anggaran, peraturan tentang tata cara pembayaran, peraturan tentang
perjadin, dll);
b. sosialisasi kepada stakeholder melalui video conference meeting menggunakan aplikasi Zoom
pada masa pandemi COVID-19 terkait kebijakan pelaksanaan anggaran 2020;
c. penyusunan form isian survei kepuasan pengguna layanan eksternal (K/L/satker) terhadap
layanan Direktorat PA dan dilakukan pengisian mulai triwulan II tahun 2020 dengan Nota
Dinas Direktur PA Nomor ND-571/PB.2/2020 tanggal 30 Juni 2020; dan
d. penyusunan form isian survei kepuasan pengguna layanan internal, yaitu Kanwil DJPb
melalui Nota Dinas Direktur PA Nomor ND-912/PB.2/2020 tanggal 26 November 2020 dan
KPPN melalui Nota Dinas Direktur PA Nomor ND-913/PB.2/2020 tanggal 26 November
2020.
Realisasi IKU ini adalah sebesar 4,63, dengan rincian sebagai berikut:
1) Survei Internal DJPb mendapatkan nilai sebesar 4,67, dengan rincian sebagai berikut:
a. Kanwil DJPb : 4,59
b. KPPN : 4,74
2) Survei Eksternal DJPb mendapatkan nilai sebesar 4,55.
Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (action plan) untuk meningkatkan capaian
mendatang IKU tersebut yang akan dilakukan selama tahun 2021, yaitu:
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
26
a. meningkatkan kinerja atas setiap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan
kepada stakeholders untuk menilai setiap layanan yang telah mereka terima;
b. menyusun standar pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terukur, dan akurat; dan
c. melakukan evaluasi terhadap hasil survei periode sebelumnya.
Indeks Efektivitas Implementasi Layanan Pengguna Melalui HAI-DJPb
Implementasi layanan pengguna yang terintegrasi pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
adalah HAI-DJPb (Help, Answer, Improve) yang menggabungkan seluruh layanan helpdesk di
tiap-tiap unit eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. HAI-
DJPb menyediakan layanan pengguna yang terintegrasi sebagai upaya untuk menjamin
penyediaan layanan yang tepat waktu dan profesional atas permasalahan yang dihadapi oleh
pengguna di bidang perbendaharaan. Selanjutnya perwakilan dari tiap-tiap direktorat teknis dan
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan bertindak sebagai agen HAI-DJPb yang akan menyelesaikan
setiap pertanyaan/permasalahan yang ditetapkan ke unit layanan masing-masing. Atas tiket
yang masuk tersebut, jumlah jawaban yang diberikan (resolve time) dibandingkan dengan
jumlah seluruh tiket yang ditetapkan ke unit terkait menunjukkan capaian tiap-tiap direktorat
teknis dan Sekretariat Ditjen Perbendaharaan pada akhir tahun. Acuan pengukuran ketepatan
waktu berdasarkan Dokumen Katalog Layanan dan Service Level Agreement (SLA), yaitu sebagai
berikut:
a. Layanan Kategori P1: SLA: 1 hari kerja (8 jam kerja layanan)
b. Layanan Kategori P2: SLA: 2 hari kerja (16 jam kerja layanan)
c. Layanan Kategori P3: SLA: 3 hari kerja (24 jam kerja layanan)
d. Layanan Kategori P4: SLA: 4 hari kerja (32 jam kerja layanan)
e. Layanan Kategori P5: SLA: 5 hari kerja (40 jam kerja layanan)
Indeks kualitas layanan diukur berdasarkan indeks ketuntasan penyelesaian tiket dan indeks
feedback pengguna layanan.
Indeks ketuntasan penyelesaian tiket merupakan persentase jumlah tiket yang belum
diselesaikan pada direktorat yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah seluruh tiket yang
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
27
masuk pada akhir periode perhitungan pelaporan IKU dan memiliki bobot perhitungan sebesar
30%, Dengan range indeks sebagai berikut:
Indeks 1: X > 3% tiket yang belum terselesaikan
Indeks 2: 2% > X ≤ 3% tiket yang belum terselesaikan
Indeks 3: 1 > X ≤ 2% tiket yang belum terselesaikan
Indeks 4: 0 > X ≤ 1% tiket yang belum terselesaikan
Indeks feedback pengguna layanan diukur menggunakan komponen feedback dari Pengguna
atas jawaban yang disampaikan oleh agent dan memiliki bobot perhitungan sebesar 40%. Dengan
range indeks sebagai berikut:
Indeks 1 : ≤ 30% nilai feedback
Indeks 2 : 30% ≤ x ≤ 60% nilai feedback
Indeks 3 : 60% ≤ x ≤ 80% nilai feedback
Indeks 4 : 80% ≤ x ≤ 100% nilai feedback
Sedangkan indeks ketepatan waktu penyelesaian tiket diukur dengan berdasarkan persentase
tiket yang diselesaikan tepat SLA dibandingkan dengan seluruh tiket yang masuk dan memiliki
bobot perhitungan sebesar 60%. Dengan range indeks sebagai berikut:
Indeks 1: ≤ 75% diselesaikan secara tepat waktu
Indeks 2: 75% ≤ x ≤ 85% diselesaikan secara tepat waktu
Indeks 3: 85% ≤ x ≤ 95% diselesaikan secara tepat waktu
Indeks 4: 95% ≤ x ≤ 100% diselesaikan secara tepat waktu
Mulai tahun 2020, untuk perhitungan IKU ini menambahkan unsur Indeks Hasil Survei yang
dilakukan oleh Direktorat SITP dengan mengirimkan link survei melalui email ke para
pengguna/stakeholder yang pernah mengajukan pertanyaan/konsultasi melalui HAI DJPb.
Formula yang digunakan untuk menghitung IKU ini adalah:
∑(( Indeks Hasil Survei x 40%)) + (Indeks Ketepatan waktu x 60%))
Target IKU Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI-DJPb adalah sebesar
3. Realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 sebesar 3,86, dengan nilai capaian IKU 120%. Capaian
IKU diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
28
Tabel 3.7 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Layanan Pengguna Melalui HAI-
DJPb Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Targe
Real Targe
Real Target Real Targe
Real Targe
Real
Indeks Efektivitas Implementasi Layanan Pengguna Melalui HAI-
b
- - 3 3,86 - - 3 3,86 3 3,86
Capaian IKU tersebut didukung oleh beberapa aktivitas/kegiatan yang telah dilakukan sampai
dengan Triwulan IV, yaitu sebagai berikut:
a. perubahan proses bisnis penyelesaian tiket dengan menghilangkan fungsi moderator
sehingga tiket langsung dibebankan kepada Agent sesuai tugas dan fungsinya. Pembebanan
atau pembagian (distribusi) tiket dilakukan oleh Direktorat SITP sebagai pengelola HAI-
DJPb (level layer 1);
b. monitoring terhadap perkembangan penyelesaian layanan konsultasi kepada HAI-DJPb
setiap hari kepada seluruh Agent melalui user Manajer IKU HAI-DJPb;
c. penerbitan jawaban dilakukan oleh Subdit APPA sebagai redaktur yang memiliki tanggung
jawab untuk mereview setiap jawaban Agent;
d. melakukan tagging (pelabelan: PA trending) atas pertanyaan berulang agar dapat
diselesaikan langsung oleh Agent HAI-DJPb level layer 1 pada Direktorat SITP; dan
e. telah dilaksanakan Survei Kepuasan Pengguna HAI-DJPb 2020 Semester II tahun 2020 pada
bulan Desember 2020 oleh Direktorat SITP. Direktorat Pelaksanaan Anggaran memperoleh
nilai 4,57 (indeks 5).
Tujuan strategis IKU Indeks efektivitas implementasi layanan pengguna melalui HAI-DJPb
adalah menyempurnakan dan mengembangkan produk dan layanan perbendaharaan
berdasarkan masukan/usulan dari stakeholders, serta mendorong direktorat agar dapat
menyampaikan jawaban secara tepat waktu tidak melewati batas ketentuan SLA serta untuk
memastikan jawaban dapat memberikan kepuasan pengguna secara maksimal.
Rekomendasi rencana aksi (action plan) yang dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU pada
Tahun 2021 adalah:
a. koordinasi dengan Direktorat SITP dalam rangka menjaga distribusi tiket permasalahan
pelaksanaan anggaran yang masuk pada HAI-DJPb kepada unit/departemen yang terkait
secara cepat dan tepat;
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
29
b. menjawab semua tiket permasalahan pelaksanaan anggaran yang masuk pada HAI-DJPb;
dan
c. membuat daftar FAQ untuk mempermudah penyelesaian tiket HAI-DJPb.
3. Perumusan Kebijakan yang Optimal
Perumusan kebijakan pelaksanaan anggaran yang optimal adalah kajian dan penerbitan
kebijakan yang terkait pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang
berkualitas serta menjamin kepastian hukum. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat
Pelaksanaan Anggaran mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang
pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.8.
Tabel 3.8 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Perumusan Kebijakan yang Optimal Tahun 2020
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai
3a-CP Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan
3 4 120%
Indeks efektivitas peraturan perbendaraan merupakan tingkat penyelesaian RPMK yang
dirumuskan dan diukur dengan uji dampak serta adanya tindak lanjut atas uji dampak atas PMK
yang telah diundangkan dengan metode ROCCIPI dengan formulasi Capaian IKU = ∑(( Indeks
Penyelesaian RPMK x 50%) + (Indeks Uji Dampak x 30%) + (Indeks Tindak Lanjut Uji Dampak
PMK dengan Metode ROCCIPI x 20%)). Lama penyelesaian RPMK menjadi 60 HK.
Indeks penyelesaian RPMK melalui monitoring Direktorat Sistem Perbendaharaan:
Indeks 1: 0 ≤ x ≤ 30% RPMK diselesaikan sesuai dengan batas waktu penyelesaian RPMK
Indeks 2: 30% < x ≤ 60% RPMK diselesaikan sesuai dengan batas waktu penyelesaian RPMK
Indeks 3: 60% < x ≤ 90% RPMK diselesaikan sesuai dengan batas waktu penyelesaian RPMK
Indeks 4: 90% < x ≤ 100% RPMK diselesaikan sesuai dengan batas waktu penyelesaian RPMK
Indeks ROCCIPI melalui penilaian Bagian Organisasi dan Tata Laksana:
Indeks 1: 25 ≤ x ≤ 50 (tidak efektif)
Indeks 2: 50 < x ≤ 75 (kurang efektif)
Indeks 3: 75 < x ≤ 90 (efektif)
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
30
indeks 4: 90 < x ≤ 100 (sangat efektif)
Indeks Tindak Lanjut Uji Dampak PMK dengan Metode ROCCIPI:
Indeks 1: 0 ≤ x ≤ 30% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 2: 30% < x ≤ 50% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 3: 50% < x ≤ 80% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Indeks 4: 80% < x ≤ 100% rekomendasi uji dampak diselesaikan oleh unit terkait
Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 3 dan merupakan IKU mandatory dari
Direktorat Sistem Perbendaharaan. Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan diperoleh
dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9.
Tabel 3.9 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1
Q2 Q3 Q4 Y
Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real Indeks Efektivitas Peraturan
- - - - - - 3 4 3 4
Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan nomor ND-445/PB.7/2020 tentang
Hasil Pembahasan Manual IKU Indeks Efektivitas Peraturan Perbendaharaan dan PMK Yang
Akan Dilakukan Uji Dampak adalah sebagai berikut:
a. rekomendasi hasil uji dampak yang ditindaklanjuti pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran
adalah PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga.
b. PMK yang akan dilakukan uji dampak pada tahun 2020 adalah PMK Nomor
196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah.
Berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Perbendaharaan nomor 25/PB.7/2021 hal Hasil Uji
Dampak Peraturan Tahun 2020 dan Tindak Lanjut Uji Dampak Tahun 2019, diperoleh informasi
bahwa hasil penilaian atas tindak lanjut uji dampak PMK 195/PMK.05/2018 sebesar 100 dan uji
dampak PMK 196/PMK.05/2018 sebesar 92,07, sehingga memperoleh indeks 4.
Capaian IKU Indeks efektivitas peraturan perbendaharaan tahun 2020 didukung oleh beberapa
aktivitas/kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan IV, yaitu sebagai berikut:
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
31
a. Telah diselesaikan PMK No. 66/PMK.05/2020 tentang Besaran Komponen dan
Pertanggungjawaban Biaya Pelaksanaan Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden RI
(indeks 4).
b. Telah diselesaikan PMK No. 25/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kartu Prakerja (indeks 4).
c. Telah diselesaikan PMK No. 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Anggaran
Penelitian yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sedang
dilakukan pembahasan antara Dit. PA dan Dit. SP, Dit. APK, Dit. PPK-BLU, Biro Hukum
Kemenkeu, DJA, dan Kemenristek/BRIN (indeks 4).
d. Telah diselesaikan PMK No. 204/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Belanja
Negara Dengan Menggunakan Platform Pembayaran Pemerintah telah dibahas secara
khusus dengan Direktorat Sistem Perbendaharaan dan sekarang sedang dilakukan
perbaikan atas masukan-masukan Direktorat Sistem Perbendaharaan oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran (indeks 4).
e. Terkait RPMK tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja K/L telah usulkan untuk dilakukan penghapusan terhadap
Program Perencanaan Tahun 2020 berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor ND-733/PB/2020.
f. Terkait hasil tindak lanjut Uji Dampak PMK Nomor 195/PMK.05/2018 yang telah
disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-
1012/PB.2/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan mendapatkan nilai 100 (indeks 4).
Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (action plan) untuk meningkatkan capaian
mendatang IKU tersebut yang akan dilakukan selama tahun 2021, yaitu melaksanakan tindak
lanjut hasil uji dampak PMK 196/PMK.05/2018 yang dilaksanakan di tahun sebelumnya.
4. Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Efektif dan Efisien
Pengelolaan perbendaharaan negara yang efektif dan efisien adalah kemampuan BUN untuk
mengawal pelaksanaan kebijakan dan perbendaharaan berjalan secara efektif dan efisien dengan
memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran baik pada BA Kementerian Negara/Lembaga
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
32
maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran. Dalam
pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengidentifikasikan 3 (tiga)
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.10.
Tabel 3.10. Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Perbendaharaan Negara yang Efektif dan
Efisien Tahun 2020
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai
4a-N Indeks penyusunan dan tindak lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review, dan Laporan Khatulistiwa (KFR gabungan)
3 3,38 112,67%
4b-N Persentase implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran
100% 100% 100%
4c-N Nilai kinerja pengelolaan penyaluran DAK dan Dana Desa
80 98,80 120%
Indeks Penyusunan dan Tindak Lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending
Review, dan Laporan Khatulistiwa (KFR Gabungan)
Indeks penyusunan dan tindak lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending
Review, dan Laporan Khatulistiwa (KFR Gabungan) adalah angka yang menunjukkan
ketepatan waktu penyelesaian serta upaya penyampaian feedback atas Laporan RPA, SR, dan
Laporan Khatulistiwa (KFR gabungan) yang disusun Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai
amanat PMK No. 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKU ini bertujuan untuk mendorong ketepatan waktu
penyelesaian dan kemanfaatan laporan RPA, Spending review, dan Laporan Khatulistiwa (KFR
gabungan) bagi stakeholders dalam pengambilan keputusan untuk perumusan, penyusunan,
perubahan, dan penyempurnaan kebijakan/regulasi. Rumus IKU ini adalah:
IPTL = Rata-rata IPL + Rata-rata
ITL 2
Keterangan:
IPTL = Indeks penyusunan dan tindak lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review,
dan Laporan Khatulistiwa (KFR gabungan).
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
33
IPL = Indeks Penyusunan Laporan, merupakan indeks yang menunjukkan ketepatan waktu
penyelesaian Laporan RPA, SR, dan Laporan Khatulistiwa (KFR gabungan) sesuai
dengan target waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran atau yang dipersamakan,
terkait petunjuk teknis penyusunan RPA, SR, dan Laporan Khatulistiwa (KFR
gabungan).
ITL = Indeks Tindak Lanjut Laporan, merupakan indeks yang menunjukan level upaya feedback
berupa penyampaian hasil laporan kepada stakeholder terkait.
Dengan rincian sebagai berikut:
i. Laporan SR hanya disusun 1x (pada Semester I) dan sesuai SE Direktur Jenderal
Perbendaharaan Laporan SR disusun paling lambat hari terakhir minggu IV bulan
Februari.
ii. Laporan RPA termasuk RPA Tematik (apabila ada) bahwa batas waktu Penyusunan RPA
Nasional, berdasarkan pedoman penyusunan RPA Nasional diatur dengan nota dinas
Direktur Pelaksanaan Anggaran.
iii. Laporan Khatulistiwa hanya disusun 1x (pada Semester II) dan penyelesaian Laporan
Khatulistiwa pada akhir bulan September.
Nilai waktu Indeks Ketepatan Waktu penyusunan RPA, Spending Review, dan Laporan
Khatulistiwa (KFR gabungan):
4 = lebih awal (menyelesaikan laporan lebih awal dari waktu yang ditentukan)
3 = tepat waktu (menyelesaikan laporan sesuai dengan waktu yang ditentukan)
2 = terlambat (menyelesaikan laporan terlambat antara 2 sampai 4 hari kerja)
1 = sangat terlambat (menyelesaikan laporan terlambat lebih dari 5 hari kerja)
0 = laporan tidak selesai disusun
Nilai Indeks Tindak Lanjut Laporan RPA, Spending Review, dan Laporan Khatulistiwa (KFR
gabungan):
4 = hasil laporan diseminasikan kepada stakeholder terkait
3 = hasil laporan disampaikan secara resmi dan tertulis kepada stakeholder eksternal DJPb
2 = hasil laporan disampaikan secara resmi dan tertulis kepada stakeholder internal DJPb
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
34
1 = hasil laporan disampaikan secara lisan kepada stakeholder
0 = tidak ada tindak lanjut
Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 3 (skala 4) atau sama dengan target tahun
2019. Indeks penyusunan dan tindak lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending
Review, dan Laporan Khatulistiwa (KFR Gabungan) diperoleh dengan uraian sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 3.11.
Tabel 3.11 Perhitungan Realisasi IKU Indeks Penyusunan dan Tindak Lanjut Reviu Pelaksanaan Anggaran, Spending Review, dan Laporan Khatulistiwa (KFR Gabungan) Tahun
2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real Indeks Penyusunan dan
Tindak Lanjut RPA, SR,
dan Laporan
Khatulistiwa (KFR
- - 3 3,25 - - 3 3,5 3 3,38
Capaian IKU tersebut didukung oleh beberapa aktivitas/kegiatan yang telah dilakukan pada
Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
a. Telah disusun Laporan Spending Review Efektivitas: Output Strategis Sektoral Tahun 2019
pada bulan Januari 2020 (lebih awal). Laporan tersebut disampaikan ke DJA melalui Nota
Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-18/PB.2/2020 tanggal 10 Januari 2020.
b. Telah disusun RPA Nasional Semester II Tahun 2019 pada bulan Juni 2020 (tepat waktu).
Laporan tersebut disampaikan ke Kanwil DJPb melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan
Anggaran nomor ND-573/PB.2/2020 tanggal 1 Juli 2020.
c. Telah disusun Laporan Khatulistiwa 2019 pada bulan Agustus 2020 (lebih awal). Analisis
spasial pada laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran dan
digunakan untuk Penyusunan Nota Keuangan RAPBN Tahun 2021.
d. Telah disusun RPA Nasional Semester I Tahun 2020 pada bulan September 2020 (lebih
awal). Laporan tersebut disampaikan kepada Kanwil DJPb melalui Nota Dinas Direktur
Pelaksanaan Anggaran nomor ND-787/PB.2/2020 tanggal 30 September 2020.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
35
Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (action plan) untuk meningkatkan capaian
mendatang IKU tersebut yang akan dilakukan selama tahun 2021, yaitu penyempurnaan
petunjuk teknis penyusunan RPA Kanwil untuk mempermudah penyelesaian laporan oleh
Kanwil dan proses kompilasi oleh Kantor Pusat:
1. standardisasi analisis; dan
2. fasilitasi pengumpulan dan akses data primer pendukung analisis.
Persentase Implementasi Kebijakan Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan
Anggaran
Persentase implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran
merupakan rata-rata progress penyelesaian atas tahapan-tahapan implementasi atas
regulasi/proses bisnis baru yang direncanakan pada tahun 2020 ataupun optimalisasi atas proses
bisnis yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya dalam rangka efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan anggaran K/L. Pada tahun 2020 ini terdapat 4 (empat) kebijakan peningkatan
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran yang meliputi Otomasi MP PNBP tahap II,
Optimalisasi penggunaan KKP di dalam negeri, Piloting penggunaan KKP pada satker luar
negeri, dan Percepatan dan peningkatan ketepatan penyaluran bansos. Rumus IKU ini adalah:
Σ(Otomasi MP PNBP thp II x bobot nilai) + Σ(Optimalisasi penggunaan KKP Dalam Negeri x
bobot nilai) + Σ(Piloting KKP Luar Negeri x bobot nilai) + Σ(Percepatan dan Ketepatan
Penyaluran Bansos dan Banper x bobot nilai)
Target IKU Persentase implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
anggaran adalah sebesar 100%. Capaian Persentase implementasi kebijakan peningkatan efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan anggaran diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada
Tabel 3.12.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
36
Tabel 3.12 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Implementasi Kebijakan Peningkatan Efisiensi dan
Efektivitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real
Persentase Implementasi
Kebijakan Peningkatan
Efisiensi dan Efektivitas
Pelaksanaan Anggaran
20% 39% 40% 43% 70% 73,38%
100%
100%
100%
100%
Progress tindak lanjut implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
anggaran diuraikan sebagai berikut:
a. Otomasi MP PNBP Tahap II
• Pembentukan tim dengan SK Direktur PA No. 2/PB.2/2020 tgl 21 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Otomasi MP PNBP Terpusat Fase II dan pengajuan UR dengan ND nomor ND-45/PB.22/2020 hal Penyampaian Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Pembangunan Sistem Otomasi MP PNBP Terpusat.
• Penerbitan Perdirjen Nomor PER-21/PB/2020 tentang Mekanisme Penetapan MP PNBP Secara Elektronik.
• Penyelesaian pembangunan Sistem Otomasi MP PNBP meliputi perancangan desain analisis sistem, developing dabatase sistem program aplikasi, UAT Sistem Otomasi MP PNBP, Interkoneksi dengan SPAN/SAS, dan finalisasi sistem otomasi.
• Telah ditetapkan K/L yang mengimplementasikan Modul MP PNBP berdasarkan Kepdirjen No KEP-262/PB/2020 tanggal 17 November 2020 dan KEP-274/PB/2020 tanggal 30 November 2020.
b. Optimalisasi Penggunaan KKP di Dalam Negeri
• Berkoordinasi dan bersinergi dengan Ditjen Pajak dalam penerbitan
PMK Nomor 231/PMK.3/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan
Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan PKP,
serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan
Pajak Bagi Instansi, yang mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran
tidak memiliki kewajiban sebagai Wajib Pungut/Wajib Potong/Wajib
Setor PPh Pasal 22 dan PPN atau PPN dan PPnBM atas belanja
barang/jasa dengan menggunakan KKP.
• Pengembangan aplikasi SAS/SAKTI/OMSPAN 2020 untuk
mendukung implementasi KKP.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
37
• Penyusunan petunjuk teknis implementasi KKP nomor ND-
271/PB/2020.
• Pelaksanaan rapat internal mengenai sosialisasi dan edukasi
penggunaan KKP melalui video conference zoom pada tanggal 31 Maret
2020 yang dihadiri oleh Kepala Bidang PPAI pada 15 (lima belas)
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan transaksi penggunaan KKP
tertinggi dan Kepala KPPN lingkup provinsi DKI Jakarta.
• Survei Penggunaan KKP Dalam Negeri kepada Satker K/L.
• Penerbitan Perdirjen Nomor PER-19/PB/2020 tentang Ujicoba
Mekanisme Pembayaran dan Penggunaan KKP atas Beban BA BUN.
c. Piloting Penggunaan KKP pada Satker Luar Negeri
• Rapat pembahasan terkait pembuatan/penyempurnaan aplikasi
dengan melibatkan Direktorat PKN, Direktorat SP, Direktorat SITP,
dan Direktorat APK.
• Rapat pada tanggal 9 Januari 2020 melalui Undangan Direktur
Pelaksanaan Anggaran nomor UND-2/PB.2/2020 tanggal 6 Januari
2020 hal Pembahasan PKS Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di
Luar Negeri untuk Satker Perwakilan RI Kemenlu. (Rapat dihadiri oleh
Perwakilan Biro Keuangan Setjen Kemenlu, Biro Hukum dan
Administrasi Kementerian dan Perwakilan Kemenlu, Perwakilan
Direktorat SP, Perwakilan Divisi Kartu Kredit Bank Mandiri,
Perwakilan Divisi Kartu Kredit BRI, Perwakilan Divisi Bisnis Kartu
BNI)
• Rapat pada tanggal 3 Februari 2020 melalui Undangan Direktur
Pelaksanaan Anggaran nomor UND-44/PB.2/2020 tanggal 31 Januari
2020 hal Rapat Pembahasan Draft Perdirjen Perbendaharaan tentang
Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di
Luar Negeri. (Rapat dihadiri oleh Perwakilan Setditjen
Perbendaharaan dan Direktorat SP).
• Penerbitan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2020 tentang
Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada
Satuan Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri tanggal 10 Februari 2020.
• Rapat pada tanggal 17 Februari 2020 melalui Undangan Direktur
Pelaksanaan Anggaran nomor UND-72/PB.2/2020 tanggal 13
Februari 2020 hal Rapat Pembahasan Penyesuaian Aplikasi SAS dan
OMSPAN terkait Pelaksanaan Uji Coba Penggunaan dan Pembayaran
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
38
KKP oleh Satker Perwakilan RI di Luar Negeri. (Rapat dihadiri oleh
Perwakilan Setditjen Perbendaharaan dan Direktorat SP).
• Rapat pada tanggal 18 Februari 2020 melalui Undangan Undangan
Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor UND-68/PB.2/2020 tanggal
12 Februari 2020 hal Undangan Rapat Persiapan Pelaksanaan Uji Coba
Penggunaan dan Pembayaran KKP oleh Satker Perwakilan RI di Luar
Negeri. (Rapat dihadiri oleh Perwakilan Kepala Biro Sekjen Kemenlu,
Direktorat PKN, Group Head Credit Card PT Bank Mandiri, Kepala
Divisi Kartu Kredit PT BRI, General Manager Divisi Bisnis Kartu
Kredit PT BNI).
• Bersurat kepada Sekjen Kemenlu terkait usulan Satker Perwakilan RI
yang ditunjuk untuk melaksanakan uji coba penggunaan dan
pembayaran KKP melalui surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-
157/PB/2020 tanggal 20 Februari 2020.
• Penerbitan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2020
tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri.
• Telah dilaksanakan rapat video conference dengan kedubes dan konjen
terkait penyamaan persepsi pengisian PKS dan teknis KKP sesuai
Undangan Kabiro Keuangan Kemenlu nomor 06043/KU/06/2020/25
tanggal 06 Juni 2020.
• Telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama satker
pelaksana uji coba KKP Luar Negeri.
• Penerbitan dan pengiriman KKP ke 16 Kantor Perwakilan RI di Luar
Negeri.
• Telah dilakukan serah terima KKP dari KPA ke Pemegang KKP pada
24 perwakilan RI di Luar Negeri.
• Telah dilakukan pembayaran dengan menggunakan KKP di Luar
Negeri pada 15 Satker Perwakilan RI.
d. Percepatan dan Peningkatan Ketepatan Penyaluran Bansos
• Melakukan monev penyaluran bansos dengan mengundang Kementerian Sosial melalui Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor UND-79/PB.2/2020 tanggal 19 Februari 2020.
• Menyusun laporan hasil monev dengan nota dinas nomor ND-30/PB.23/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Laporan Hasil Rapat.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
39
• Menyusun laporan hasil survei bansos dengan nota dinas nomor ND-104/PB23/2020 tanggal 30 Juni 2020 hal Laporan Survei Bantuan Sosial Tahun 2020.
• Melaksanakan rapat perbaikan regulasi penyaluran bansos tunai dengan laporan pelaksanaan nomor ND-101/PB.23/2020 hal Laporan Hasil Rapat Perbaikan Regulasi Penyaluran Bansos.
• Melakukan monev penyaluran Bansos dalam rangka PEN secara harian dan menyampaikan laporan dua kali dalam seminggu kepada Pokja Belanja PEN dan Wakil Menteri Keuangan.
• Melaksanakan FGD Evaluasi Penyaluran Bansos 2020 dengan Kemensos sesuai Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor UND-247/PB.2/2020 tanggal 7 Desember 2020.
Adapun rekomendasi rencana aksi (action plan) pelaksanaan implementasi kebijakan
peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2021, meliputi:
a. mengidentifikasi program/kegiatan implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan anggaran tahun 2021;
b. menyusun agenda kegiatan implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan anggaran 2021; dan
c. melaksanakan agenda kegiatan implementasi kebijakan peningkatan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan anggaran 2021.
Nilai Kinerja Pengelolaan Penyaluran DAK dan Dana Desa
Perhitungan terhadap nilai kinerja pengelolaan penyaluran DAK dan Dana Desa digunakan
untuk memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik (BOS), dan
Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif. Nilai kinerja diukur dengan menggunakan 5
(lima) variabel. Rumus IKU ini adalah:
NKP DAKDD = [0,10(SYARAT)+0,20(Proyeksi)+0,30(SPPSPM)+0,20(MONEV)+0,20(LK-
UAKPA)]x100
(SYARAT) Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda
(SPPSPM) Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN
(MONEV) Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
40
(LK-UAKPA) Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa
(PROYEKSI) Nilai deviasi antara RPD Bulanan dengan realisasi DAK dan Dana Desa
Target IKU Nilai kinerja pengelolaan penyaluran DAK dan Dana Desa tahun 2020 naik dari
tahun sebelumnya, yaitu sebesar 80. Nilai kinerja pengelolaan penyaluran DAK dan Dana Desa
pada tahun 2020 memiliki capaian sebesar 98,80 dan nilai capaian IKU 120% dengan uraian
sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13.
Tabel 3.13 Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kinerja Pengelolaan Penyaluran DAK dan Dana Desa Tahun
2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real
Nilai Kinerja
Pengelolaan
Penyaluran DAK
d D D
80 98,33 80 98,36 80 99,14 80 99,35 80 98,80
Capaian IKU tersebut didukung oleh beberapa aktivitas/kegiatan yang telah dilakukan pada
tahun 2020, yaitu sebagai berikut:
1. pelaksanaan koordinasi secara terus-menerus dengan pihak DJPK dan Direktorat SITP-
DJPb untuk membahas proses penyaluran DAK Fisik, BOS, dan Dana Desa melalui KPPN;
2. perubahan aturan/regulasi terkait relaksasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, telah
ditindaklanjuti dengan pengembangan dan penyesuaian pada aplikasi OMSPAN baik untuk
DAK Fisik maupun Dana Desa;
3. pengaturan tentang Petunjuk Teknis Rekonsiliasi Sisa Dana Desa sesuai Nota Dinas
Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-606/PB.2/2020;
4. fasilitas apliksasi Monitoring dan upload Laporan DAK Fisik dan Dana Desa pada
http://10.242.231.124, sehingga KPPN maupun Kanwil dapat melakukan monitoring dan
penilaian mandiri atas Laporan yang telah diunggah untuk keperluan sebagai raw data
penghitungan Capaian IKU;
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
41
5. penerbitan nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-775/PB.2/2020 tentang
Monitoring Penyaluran Dana Desa dan BLT Desa kepada Kepala kanwil dan Kepala KPPN,
mengenai progress penyaluran Dana Desa dan BLT Desa; dan
6. telah ditambahkan menu notifikasi pada halaman beranda OMSPAN, sehingga jika ada
Pemda mengunggah dokumen keperluan penyaluran Dana Desa dapat dipantau oleh
pegawai KPPN.
Rekomendasi rencana aksi (action plan) atas pelaksanaan penyaluran DAK fisik, DAK Non Fisik
(Dana Bos), dan Dana Desa pada tahun 2021 meliputi:
a. menerbitkan surat kepada Kanwil dan KPPN untuk mengingatkan kewajiban terkait
pengelolaan DAK fisik, DAK Non Fisik (Dana Bos), dan Dana Desa;
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa secara periodik;
c. membangun dan mengoptimalkan forum komunikasi dengan Kanwil dan KPPN berbasis
grup media sosial;
d. pembinaan kepada Pemerintah Daerah sebagai stakeholder;
e. komunikasi dengan DJPK untuk penyempurnaan regulasi/kebijakan penyaluran DAK
fisik, DAK Non Fisik (Dana Bos), dan Dana Desa; dan
f. komunikasi dengan Direktorat SITP-DJPb terkait pengembangan aplikasi.
5. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi yang Berkesinambungan
Penyebaran informasi tugas bidang perbendaharaan adalah strategi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dalam memberikan pemahaman kepada satker K/L terhadap pelaksanaan
tugas-tugas teknis bidang perbendaharaan secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan
demikian, satker K/L memiliki informasi sekaligus kompetensi yang cukup untuk menunjang
tugas Perbendaharaan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Pelaksanaan
Anggaran mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya
ditabulasikan dalam Tabel 3.14.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
42
Tabel 3.14 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi yang
Berkesinambungan Tahun 2020
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai
5a-N Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
87 91,03 104,63%
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan tingkat kualitas kegiatan edukasi dan
komunikasi yang dinilai oleh peserta pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan).
Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada penilaian peserta yang diberikan dalam
pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua pelatihan yang
diselenggarakan di lingkup Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Perhitungan rata-rata indeks
tingkat pemahaman satker K/L, Kanwil, dan KPPN terhadap materi bimtek/sosialisasi berkaitan
dengan tugas bidang perbendaharaan menggunakan formula:
0 < x ≤ 20 = sangat tidak efektif
21 < x ≤ 40 = tidak efektif
41 < x ≤ 60 = kurang efektif
61 < x ≤ 80 = efektif
81 < x ≤ 100 = sangat efektif
Target IKU untuk tahun 2020 adalah sebesar 87, meningkat dari target tahun 2019, yaitu sebesar
86. Realisasi IKU tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 91,03 dengan nilai capaian
IKU 104,63%. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi diperoleh dengan uraian sebagaimana
ditunjukkan pada Tabel 3.15.
Tabel 3.15 Perhitungan Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y Target Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real
Tingkat Efektivitas
Edukasi dan Komunikasi - - 87 90,71 - - 87 91,35 87 91,03
Tujuan strategis IKU adalah untuk mengukur peningkatan pemahaman/pengetahuan peserta
bimtek/sosialisasi terhadap ketentuan dan layanan perbendaharaan dan menjadi umpan balik
dalam mengukur tingkat efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan. Pada tahun 2020, telah
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
43
dilaksanakan 4 (empat) bimbingan teknis/sosialisasi kepada K/L, Kanwil, dan KPPN, serta 4
(empat) kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan rincian sebagai berikut:
a. Kegiatan EPA Triwulan I Tahun 2020 sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan
Anggaran Nomor S-38/PB.2/2020 tanggal 19 Februari 2020 hal Undangan Kegiatan EPA
Triwulan I 2020. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan EPA,
diperoleh nilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 89,75.
b. Kegiatan Bimtek Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2020 sesuai dengan Nota Dinas
Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-154/PB.2/2020 tanggal 15 Februari 2020.
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan bimtek, diperoleh nilai tingkat
efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 92,73.
c. Kegiatan Sosialisasi Internalisasi KKP sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pelaksanaan
Anggaran nomor ND-349/PB.2/2020 tanggal 8 April 2020. Berdasarkan hasil evaluasi
terhadap penyelenggaraan sosialisasi tersebut, diperoleh nilai tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi sebesar 89,95.
d. Kegiatan EPA Triwulan II Tahun 2020 sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan
Anggaran Nomor S-90/PB.2/2020 tanggal 11 Mei 2020 hal Undangan Kegiatan EPA
Triwulan II. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut,
diperoleh nilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 87,61.
e. Sosialisasi Monitoring dan Konfirmasi Capaian Output sesuai Nota Dinas Direktur
Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-518/PB.2/2020 tanggal 9 Juni 2020. Berdasarkan hasil
evaluasi terhadap penyelenggaraan sosialisasi tersebut, diperoleh nilai tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi sebesar 93,49.
f. Kegiatan EPA Triwulan III Tahun 2020 sesuai Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran
Nomor UND-195/PB.2/2020 tanggal 20 September 2020 hal Undangan EPA bulan
September 2020. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut,
diperoleh nilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 88,67.
g. Kegiatan EPA Triwulan IV Tahun 2020 sesuai Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran
Nomor UND-238/PB.2/2020 tanggal 23 November 2020 hal Undangan EPA bulan
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
44
November 2020. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut,
diperoleh nilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 88,57.
h. Sosialisasi Mekanisme Pelaporan & Konfirmasi Capaian Output Melalui Aplikasi OM-SPAN
sesuai Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-1008/PB.2/2020 tanggal 22
Desember 2020. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut,
diperoleh nilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 96,82.
i. Online Training – Creative Business Presentations with PowerPoint sesuai ST Direktur
Pelaksanaan Anggaran Nomor ST-270/PB.2/2020.
Pada tahun 2021, rencana aksi (action plan) untuk meningkatkan capaian IKU tersebut meliputi:
a. memberikan pembekalan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
kapabilitas dalam memberikan materi, serta melatih komunikasi melalui lokakarya
(presentasi, penulisan, public speaking);
b. menerima setiap masukan dari peserta bimbingan teknis, focus group discussion, dan
sosialisasi sebagai sarana perbaikan kegiatan di masa mendatang;
c. penegasan kembali kriteria peserta dalam setiap undangan sosialisasi; dan
d. pelaksanaan edukasi dengan media daring melalui metode pembelajaran jarak jauh secara
video conference.
6. Monitoring dan Evaluasi yang Optimal
Monitoring dan evaluasi yang optimal merupakan upaya untuk meningkatkan fungsi
pengawasan terhadap satuan kerja K/L dalam hal pelaksanaan anggaran, mengoptimalkan
tingkat penyerapan anggaran, serta mengetahui hal-hal yang memengaruhi tingkat penyerapan
anggaran. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Pelaksanaan Anggaran
mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan
dalam Tabel 3.16.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
45
Tabel 3.16 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Monitoring dan Evaluasi yang Optimal Tahun 2020
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai
6a-N Rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L
3 3,88 120%
6b-N Rata-rata nilai kualitas Laporan RPA dan KFR Kanwil DJPb
90 94,13 104,59%
6c-CP Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
89% 100% 112,36%
Rata-rata Nilai Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L dilakukan dengan
melaksanakan rapat koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dengan mengundang K/L
setiap triwulan dan melaksanakan rekomendasi terkait hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran.
Optimal tidaknya pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat dilihat dari sisi input, output, dan
outcome atas kegiatan EPA yang masing-masing diukur melalui aspek Kualitas penyelenggaraan
EPA (input), Kualitas tindak lanjut hasil EPA (output), dan Perbaikan kualitas pelaksanaan
anggaran K/L (outcome). Berdasarkan rekomendasi hasil EPA, nilai kinerja pelaksanaan
anggaran pada triwulan berikutnya dapat mengalami peningkatan dibandingkan periode
sebelumnya. Formula perhitungan IKU ini adalah:
Rata-rata Nilai Kualitas EPA K/L =
Indeks Kualitas Penyelenggaraan EPA + Indeks Kualitas Tindak Lanjut Hasil EPA + Indeks Perbaikan kualitas Pelaksanaan Anggaran K/L *
Jumlah indeks yang dihitung pada periode pelaporan
*) Hanya menjadi komponen yang dihitung pada periode triwulan IV
Target IKU Rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L adalah sebesar 3.
Realisasi IKU Rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2020 sebesar
3,88, sehingga nilai capaiannya adalah 120%. Rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran K/L diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
46
Tabel 3.17
Perhitungan Realisasi IKU Rata-rata Nilai Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun
2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Rata-rata Nilai Kualitas
Evaluasi Pelaksanaan
3 4 3 4 3 4 3 3,53 3 3,88
Tujuan IKU rata-rata nilai kualitas Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L adalah untuk
meningkatkan fungsi monitoring terhadap satuan kerja dalam hal pelaksanaan anggaran, serta
meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja satker K/L. Dalam rangka mendukung
pencapaian IKU tahun 2020, telah dilaksanakan beberapa kegiatan dan aktivitas sebagai berikut:
1. Pelaksanaan kegiatan EPA dengan rincian sebagai berikut:
a. bulan Desember 2019 dan Januari 2020 sesuai dengan Undangan Direktur
Pelaksanaan Anggaran Nomor UND-422/PB.2/2019 tanggal 23 Desember 2019 hal
Undangan Kegiatan EPA Triwulan IV Tahun 2019;
b. bulan Maret 2020 sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor
S-38/PB.2/2020 tanggal 19 Februari 2020 hal Undangan Kegiatan EPA Triwulan I 2020;
c. bulan Mei 2020 sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor S-
90/PB.2/2020 tanggal 11 Mei 2020 hal Undangan Kegiatan EPA Triwulan II;
d. bulan September 2020 sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran
Nomor UND-195/PB.2/2020 tanggal 20 September 2020 hal Undangan EPA Triwulan
III;
e. bulan Oktober 2020 sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran
Nomor UND-217/PB.2/2020 tanggal 20 Oktober 2020 hal Undangan EPA bulan
Oktober 2020; dan
f. bulan November 2020 sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran
Nomor UND-238/PB.2/2020 tanggal 23 November 2020 hal Undangan EPA bulan
November 2020.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
47
2. Rekomendasi hasil EPA triwulan IV tahun 2019 s.d. Triwulan IV tahun 2020 telah disusun
dan disampaikan ke tiap-tiap K/L sebagai bahan reviu dalam pelaksanaan anggarannya.
Pada tahun 2021, direkomendasikan rencana aksi (action plan) untuk meningkatkan capaian
IKU sebagai berikut:
a. melaksanakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran setiap bulan dengan
Kementerian/Lembaga; dan
b. mengembangkan Modul EPA dalam rangka mendukung implementasi monev secara
elektronik.
Rata-rata Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional
Kanwil DJPb
Rata-rata nilai kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional Kanwil
Ditjen Perbendaharaan digunakan sebagai tolok ukur hasil pembinaan Direktorat Pelaksanaan
Anggaran pada seluruh Kantor Wilayah lingkup Ditjen Perbendaharaan yang terkait dengan
Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb. Adapun formula
IKU ini adalah sebagai berikut:
Nilai Rata-rata RPA dan KFR = Rata-rata Nilai RPA Kanwil + Rata-rata Nilai KFR
Kanwil
2 Pada tahun 2020, rata-rata nilai kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal
Regional Kanwil DJPb memiliki target sebesar 90 atau meningkat dari tahun 2019 sebesar 89.
IKU ini pada tahun 2020 memiliki realisasi sebesar 94,13 dan nilai capaian 104,59%. Capaian
IKU per semester diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.18.
Tabel 3.18 Perhitungan Realisasi IKU Rata-rata Nilai Kualitas Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan
Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2/S1 Q3 Q4/S2 Y
Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real Rata-rata Nilai Kualitas Laporan RPA dan KFR Kanwil DJPb
- - 90 94,43 - - 90 93,82 90 94,13
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
48
Tujuan strategis IKU tersebut adalah sebagai tolok ukur untuk mengukur kualitas pembinaan
Direktorat Pelaksanaan Anggaran kepada seluruh Kanwil lingkup Ditjen Perbendaharaan terkait
dengan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional Kanwil DJPb. Penilaian
dan upaya peningkatan terhadap hasil Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Kajian Fiskal Regional
seluruh Kanwil DJPb telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dan aktivitas sebagai berikut:
a. penetapan Tim Penilai Laporan RPA Kanwil DJPb Semester II Tahun 2019 sesuai dengan
Keputusan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor KEP-07/PB.2/2020 tentang Tim Penilai
Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah Tahun 2020. Hasil penilaian tertuang dalam
Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-357/PB/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan
nilai rata-rata Kanwil DJPb sebesar 94,67;
b. penetapan Tim Penilai KFR Kanwil DJPb Tahun 2019 sesuai Keputusan Dirjen
Perbendaharaan Nomor KEP-122/PB/2020 tentang Tim Penilai KFR Tahun 2020. Hasil
penilaian tertuang dalam Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-479/PB/2019
tanggal 26 Juni 2020 dengan nilai rata-rata Kanwil DJPb sebesar 94,18;
c. telah dilaksanakan penilaian Laporan RPA Kanwil DJPb Semester I Tahun 2020 dengan
hasil penilaian tertuang dalam Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-
3/PB/PB.2/2020 tanggal 19 November 2020 dengan rata-rata Kanwil DJPb sebesar 93,91;
dan
d. telah dilaksanakan penilaian KFR Kanwil DJPb Semester I Tahun 2020 dengan hasil
penilaian tertuang dalam Nota Dinas Dirjen Perbendaharaan Nomor ND-41/PB/PB.2/2020
tanggal 28 Desember 2020 dengan nilai rata-rata Kanwil DJPb sebesar 93,72.
Pada tahun 2021, rencana aksi (action plan) untuk meningkatkan capaian IKU meliputi:
a. lokakarya peningkatan kualitas penyusunan Laporan Monev Pelaksanaan Anggaran bagi
Kanwil DJPb yang konstan memiliki nilai rendah; dan
b. pendidikan dan pelatihan analisis keuangan dan bisnis pemerintah dalam rangka
peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai Kanwil DJPb.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
49
Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti
Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP dan LK BUN
perlu diselesaikan sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Setiap K/L dan Pengguna
Anggaran BUN diwajibkan menyampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi terkait TP BPK
tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, November, dan Desember. Pengukuran penyelesaian
rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi
BPK sebagaimana action plan dengan time frame yang ditetapkan pemerintah dengan
menggunakan dua kriteria, yaitu:
a. rekomendasi yang ditindaklanjuti merupakan rekomendasi yang diusulkan selesai kepada
BPK. Status rekomendasi BPK yang diusulkan selesai, ditetapkan pada forum pembahasan
bersama DJPb, Itjen, unit eselon I terkait, dan Auditor BPK.
b. rekomendasi yang diselesaikan merupakan rekomendasi yang dinyatakan tuntas oleh BPK
dan tercantum dalam LHP.
Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti
merupakan IKU mandatory dengan target tahun 2020 adalah sebesar 89% atau sama dengan
target tahun 2019. Realisasi IKU Tahun 2020 berdasarkan Nota Dinas Direktur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Nomor ND-7/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Penyampaian Capaian
IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang ditindaklanjuti Semester II
tahun 2020 level unit eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb, Direktorat Pelaksanaan Anggaran
memiliki realisasi sebesar 100% dengan nilai capaian IKU sebesar 112,36%. Capaian IKU
diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.19.
Tabel 3.19 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN
yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2/S1 Q3 Q4/S2 Y
Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Persentase Penyelesaian
Rekomendasi BPK atas
LKPP dan LK BUN yang
- - 30% 100% - - 89% 100% 89% 100%
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
50
Tujuan persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah
ditindaklanjuti adalah untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban
keuangan negara. Upaya untuk menyelesaikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK
diantaranya:
a. melibatkan subdit teknis dalam kegiatan tripartit antara K/L, Kementerian Keuangan, dan
BPK untuk penyusunan LKKL, LKBUN, LKPP Tahun 2019 (Audited) berdasarkan surat
undangan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-47/PB.6/2020 tanggal 19
Maret 2020; dan
b. temuan dalam LHP yang terkait dan harus ditindaklanjuti Direktorat Pelaksanaan
Anggaran untuk periode pelaporan tahun 2020 telah diselesaikan pada tahun 2019.
Pada tahun 2021, untuk mempertahankan capaian IKU tersebut adalah dengan menyelesaikan
rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK oleh unit Eselon II sesuai dengan action plan meliputi:
a. menyampaikan permintaan kepada K/L untuk menindaklanjuti temuan atas LKPP dan
LKBUN dan mengambil langkah pencegahan agar temuan tidak ada atau tidak terulang; dan
b. melaporkan progress perkembangan atas penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP dan
LKBUN.
7. Organisasi dan SDM yang Optimal
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi internal mencakup
unsur arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi
dan pembelajaran, kemampuan, motivasi, serta budaya dan iklim. Organisasi yang kondusif
tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap
organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos
kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan
dengan baik, antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi
interpersonal yang memengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas
kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam
pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam
menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
51
karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan
baik. Organisasi dan SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan
kapasitas (competency) yang memadai dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan
perbendaharaan. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Pelaksanaan Anggaran
mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya ditabulasikan
dalam Tabel 3.20.
Tabel 3.20 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang Optimal Tahun 2020 Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai
7a-N Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai 77 88,87 115,42%
7b-N Nilai Hasil Pelaksanaan Tugas Kepatuhan I t l
83 98,03 118,11%
7c-N Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization
83 94,47 113,82%
Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai
IKU nilai rata-rata hard competency pegawai digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman
para pegawai Direktorat Pelaksanaan Anggaran terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan,
sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai. Teknisnya,
para pegawai akan mendapat tes secara daring yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan
sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakannya. Nilai hard competency dinyatakan baik
apabila para pegawai mampu mencapai nilai minimal 77. Realisasi IKU tersebut diukur
berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Direktorat Pelaksanaan
Anggaran dengan formula:
Jumlah nilai hard competency seluruh pegawai yang mengikuti tes X 100%
Jumlah pegawai yang mengikuti tes hard competency
Target IKU nilai rata-rata hard competency pegawai tahun 2020 adalah sebesar 77 atau sama
dengan target tahun 2019. Realisasi IKU tahun 2020 sebesar 88,87 atau menurun sebesar 4,03
dari tahun 2019, yaitu sebesar 92,90. nilai capaian IKU tahun 2020 adalah sebesar 115,42%.
Capaian IKU diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
52
Tabel 3.21 Perhitungan Realisasi IKU Nilai Rata-rata Hard Competency Pegawai Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Target Real Target Real Target Real Target Real Target Real Nilai Rata-rata
Hard Competency
- - - - - - 77 88,87 77 88,87
IKU ini bertujuan mendorong Direktur/Kasubdit/Kasi sebagai atasan agar secara berkelanjutan
selalu melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi para pegawai.
Pelaksanaan tes hard competency secara daring kepada seluruh pelaksana lingkup Direktorat
Pelaksanaan Anggaran (55 orang) dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 8 Oktober 2020. Dalam
rangka pencapaian IKU tersebut, Direktorat Pelaksanaan Anggaran telah melakukan aktivitas
sebagai berikut:
a. internalisasi pengelolaan kinerja dan kebijakan baru pelaksanaan anggaran kepada seluruh
pegawai pada tanggal 31 Januari 2020 sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan
Anggaran Nomor UND-43/PB.2/2020;
b. internalisasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis
Revisi Anggaran Yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada
Tahun 2020 kepada seluruh pegawai sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan
Anggaran Nomor UND-85/PB.2/2020 tanggal 20 Februari 2020;
c. sosialisasi SE-37/MK.1/2012 tentang Peningkatan Disiplin PNS Kemenkeu dalam rangka
Perwujudan Nilai-nilai Kemenkeu kepada seluruh pegawai sesuai dengan Undangan
Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-82/PB.2/2020 tanggal 20 Februari 2020;
d. e-learning dari BPPK, seperti Diklat Cross Function Pengelolaan Keuangan Negara dan E-
learning Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural; dan
e. internalisasi Mekanisme Pengiriman dan Konfirmasi Capaian Output Satker K/L Tahun
2020 berdasarkan Undangan Kasubdit KKPA Nomor UND-5/PB.21/2020 tanggal 15 Juni
2020.
Untuk meningkatkan capaian IKU Tahun 2021 rencana aksi (action plan) yang dilakukan
meliputi:
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
53
a. pelaksanaan internalisasi teknis terkait Kebijakan dan Proses Bisnis Pelaksanaan Anggaran
baik itu berupa perkembangan, inovasi, maupun yang baru melalui kegiatan Bertapa &
Ngopi Direktorat Pelaksanaan Anggaran; dan
b. penugasan mengikuti kegiatan Diklat/e-learning untuk peningkatan kompetensi.
Nilai Hasil Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal
Nilai hasil evaluasi yang merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan
internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Setditjen Perbendaharaan
c.q. Bagian Kepatuhan Internal.
Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Nomor KEP-239/PB/2020 tentang
Pedoman Penilaian Pelaksanakan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Unsur-unsur pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:
a. penerapan manajemen risiko (bobot 35%), meliputi:
1) kepatuhan terhadap penyampaian laporan;
2) kualitas laporan; dan
3) pengembangan budaya sadar risiko
b. pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern, kode etik dan disiplin pegawai dan
pengendalian gratifikasi (bobot 55%), meliputi:
1) tingkat kepatuhan terhadap pengendalian intern; dan
2) penerapan kode etik dan disiplin pegawai;
c. pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA)
Aparat Pengawas Fungsional (bobot 10%).
Nilai capaian IKU ini diperoleh dari hasil penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dari
Setditjen Perbendaharaan.
Target IKU nilai hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2020 adalah sebesar
83, sama dengan target tahun 2019. Realisasi IKU Tahun 2020 sebesar 98,03 dengan nilai capaian
IKU 118,11%. Dalam capaian peringkat lingkup direktorat pada Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan juga mengalami peningkatan dari peringkat 4 pada tahun 2019 menjadi
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
54
peringkat 3 pada tahun 2020. Capaian IKU diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan
pada Tabel 3.22.
Tabel 3.22 Perhitungan Realisasi IKU Nilai Hasil Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Nilai Hasil Pelaksanaan
Tugas Kepatuhan Internal - - - - - - 83 98,03 83 98,03
IKU nilai hasil pelaksanaan tugas kepatuhan internal digunakan untuk mendukung peningkatan
pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.
Tindakan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian IKU tersebut di antaranya:
a. melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan manajemen risiko:
1) menyampaikan pemantauan revisi yang berisi rekapitulasi pernyataan kewenangan
revisi anggaran, kelengkapan usulan, reviu berjenjang atas surat pengesahan revisi
anggaran, dan norma waktu setiap bulan.
2) Melaksanakan preliminary meeting sebagai pembahasan persiapan Rapat UPR:
a) Rapat UPR Triwulan I sesuai Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor
UND-108/PB.2/2020 tanggal 1 April 2020;
b) Rapat UPR Triwulan II sesuai Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor
UND-146/PB.2/2020 tanggal 30 Juni 2020;
c) Rapat UPR Triwulan III sesuai Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor
UND-202/PB.2/2020 tanggal 30 September 2020; dan
d) Rapat UPR Triwulan IV sesuai Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor
UND-258/PB.2/2020 tanggal 18 Desember 2020.
3) Melaksanakan Sosialisasi SE-37/MK.1/2012 tentang Peningkatan Disiplin PNS
Kemenkeu dalam rangka Perwujudan Nilai-nilai Kemenkeu kepada seluruh pegawai
sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-82/PB.2/2020
tanggal 20 Februari 2020.
4) Melaksanakan pengendalian internal atas kegiatan yang dipantau.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
55
Rencana aksi (action plan) untuk meningkatkan capaian IKU pada tahun 2021 antara lain:
a. melaksanakan rapat UPR setiap triwulan;
b. pemantauan pengendalian internal, kode etik, dan disiplin pegawai, serta pengelolaan
penerapan manajemen risiko; dan
c. evaluasi atas hasil penilaian tugas KI tahun sebelumnya.
Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused Organization
Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization merupakan hasil
penilaian terhadap pelaksanaan pengelolan kinerja yang diimplementasikan pada unit kerja di
lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Setditjen
Perbendaharaan c.q. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Parameter yang digunakan dalam
penilaian adalah:
a. nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode
sampai dengan triwulan III 2020 (70%); dan
b. NKO Unit periode tahunan 2019 (30%).
Target IKU nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization tahun 2020
adalah sebesar 83. Realisasi IKU tahun 2020 sebesar 94,47 dengan nilai capaian IKU 113,82%.
Capaian IKU diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.23.
Tabel 3.23 Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Kinerja Berbasis Strategy Focused
Organization Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Nilai Kualitas Pengelolaan
Kinerja Berbasis Strategy
Focused Organization
- - - - - - 83 94,47 83 94,47
IKU nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis strategy focused organization digunakan untuk
mendukung peningkatan pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan. Pada tahun 2020, Direktorat Pelaksanaan Anggaran tetap berada di peringkat
2. Hal ini tidak terlepas dari dukungan para pimpinan pada Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan capaian IKU ini meliputi:
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
56
a. menyampaikan draft Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Direktur Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2020 kepada Bagian OTL melalui Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran
Nomor ND-24/PB.2/2020 tanggal 13 Januari 2020 hal Penyampaian Dokumen Terkait
Pengelolaan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2019
(Comprehensive Report) dan Tahun 2020 (Refinement, Draft Peta Strategi, Kontrak Kinerja,
dan Manual IKU 2020);
b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2020 seluruh pegawai pada tanggal
31 Januari 2020 sesuai dengan Undangan Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor UND-
43/PB.2/2020;
c. melaksanakan internalisasi pengelolaan kinerja dan kebijakan baru pelaksanaan anggaran
kepada seluruh pegawai pada tanggal 29 Januari 2019 sesuai dengan Undangan Direktur
Pelaksanaan Anggaran Nomor UND-41/PB.2/2019;
d. menetapkan pengelola kinerja di lingkup Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui Surat
Keputusan Direktur PA Nomor KEP-4/PB.2/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang
Penunjukan Pengelola Kinerja di lingkungan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020;
e. melaksanakan preliminary meeting sebagai pembahasan persiapan DKO setiap triwulan; dan
f. menginformasikan dan melaksanakan langkah-langkah pengelolaan kinerja kepada seluruh
pejabat/pegawai lingkup Direktorat Pelaksanaan Anggaran melalui:
1) Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-327/PB.2/2020 tanggal 1 April
2020 hal Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Periode Triwulan I Tahun 2020;
2) Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-570/PB.2/2020 tanggal 30 Juni
2020 hal Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Periode Triwulan II Tahun 2020;
3) Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-786/PB.2/2020 tanggal 30
September 2020 hal Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan
Anggaran Periode Triwulan III Tahun 2020; dan
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
57
4) Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-983/PB.2/2020 tanggal 18
Desember 2020 hal Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko Direktorat Pelaksanaan
Anggaran Periode Triwulan IV Tahun 2020.
Pada tahun 2021, rencana aksi (action plan) untuk meningkatkan capaian IKU meliputi:
a. penetapan SK Tim Pengelola Kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
b. pelaksanaan pemantauan capaian kinerja dari tiap subdit dalam mendukung capaian tingkat
direktorat; dan
c. peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dengan mengadakan performance dialogue rutin
dengan pengelola kinerja tingkat subdit.
8. Sistem Pelaksanaan Anggaran yang Andal dan Modern
Sistem perbendaharaan yang andal dan modern adalah melaksanakan sistem perbendaharaan
dengan bantuan teknologi informasi yang tepat guna dan mutakhir mendukung pelaksanaan
anggaran yang efektif, tepat waktu, dan akuntabel. Dalam pencapaian sasaran strategis ini,
Direktorat Pelaksanaan Anggaran mengidentifikasikan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.24.
Tabel 3.24 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Sistem Pelaksanaan Anggaran yang Andal dan Modern
Tahun 2020
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai
8a-N Nilai Kualitas Pengelolaan Data Pelaksanaan Anggaran
70 85 120%
8b-N Nilai Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran
90 100 111,11%
Nilai Kualitas Pengelolaan Data Pelaksanaan Anggaran
Penyajian data/informasi dan analisis perkembangan belanja negara secara akurat dan tepat
waktu dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan/materi yang berkualitas dalam rangka
mendukung pelaksanaan aktivitas monev yang optimal serta untuk keperluan rapat (misal
Weekly Meeting, ALM, Rapat DPR, dll) saat dibutuhkan. Data/informasi dan analisis
perkembangan belanja negara dianggap berkualitas apabila tersedia dan disajikan secara lengkap,
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
58
akurat, tepat waktu, serta mudah untuk diakses. Formula yang digunakan untuk menghitung
IKU ini adalah:
NPD = [0.5 (rata2 KPDR) + 0.2 (rata2 DKDB) + 0,3 (KAUS)] x 100
NPD = Nilai kualitas penyediaan data pelaksanaan anggaran
KPDR = Kualitas penyediaan data (ketepatan waktu dan kelengkapan data)
1 = data/informasi dipenuhi secara tepat waktu dan lengkap
0,75 = data/informasi dipenuhi secara tepat waktu namun tidak lengkap
0,50 = data/informasi dipenuhi secara lengkap namun tidak tepat waktu
0,25 = data/informasi dipenuhi tidak secara tepat waktu dan lengkap
0 = permintaan data/informasi tidak ditanggapi/dipenuhi
DKDB = Nilai deviasi ketidakcocokan data antara Sistem Aplikasi kelolaan Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dan SPAN bulanan
Nilai Deviasi dihitung berdasarkan selisih antara persentase nilai anggaran yang tampil
di Aplikasi MEBE dan Aplikasi SPAN yang dihitung setelah tutup periode bulan
berkenaan. Nilai capaian triwulanan atas indikator ini dihitung dengan rumus berikut:
Rata-rata DKDB = ∑1 - (% realisasi anggaran menurut MEBE - % realisasi anggaran
menurut OM SPAN)/ realisasi anggaran menurut SPAN
KAUS = Kualitas tingkat akses user atas sistem penyedia data
1 = sistem menyediakan dan menyajikan data kebutuhan pada seluruh aktivitas
monev dengan akses pengguna lebih 90%
0,75 = sistem menyediakan dan menyajikan data kebutuhan pada seluruh aktivitas
monev dengan akses pengguna 70%—90%
0,50 = sistem menyediakan dan menyajikan data kebutuhan pada seluruh aktivitas
monev dengan akses pengguna 50%—70%
0,25 = sistem menyediakan dan menyajikan data kebutuhan pada seluruh aktivitas
monev dengan akses pengguna dibawah 50%
0 = sistem tidak menyediakan dan menyajikan data kebutuhan pada seluruh aktivitas
monev
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
59
Target IKU nilai kualitas pengelolaan data pelaksanaan anggaran tahun 2020 adalah sebesar 70.
Realisasi IKU tahun 2020 sebesar 85 dengan nilai capaian IKU 120%. Capaian IKU diperoleh
dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.25.
Tabel 3.25 Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Data Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targ
Real Nilai Kualitas Pengelolaan Data
Pelaksanaan Anggaran 70 85 70 85 70 85 70 85 70 85
Tujuan IKU nilai kualitas pengelolaan data pelaksanaan anggaran adalah untuk mendukung
pelaksanaan anggaran yang efektif, tepat waktu, dan akuntabel. Tingkat pengelolaan data dapat
dilihat melalui ketersediaan data dan informasi analisis perkembangan belanja negara yang
ditampilkan melalui aplikasi MEBE pada menu BEWR (Budget Execution Weekly Report) yang
berisi informasi mengenai overview kinerja penyerapan belanja (K/L, Non K/L, dan TKDD)
secara mingguan. Selain itu juga pemenuhan data dalam rangka kebutuhan pelaporan data
pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selama tahun 2020, data tersebut selalu dapat
disajikan atau dirilis secara tepat waktu, yaitu dapat digunakan dalam rapat mingguan baik di
level direktorat, Ditjen Perbendaharaan, maupun kementerian yang dilaksanakan di awal
minggu berikutnya. Dalam mendukung pencapaian IKU ini telah dilaksanakan tindakan sebagai
berikut:
a. penyediaan dan penampilan data melalui aplikasi dengan update secara terjadwal atau
secara otomatis;
b. penyediaan tambahan informasi analisis data belanja untuk menjelaskan perkembangan
belanja negara secara lebih lengkap;
c. pengembangan tools aplikasi melalui penambahan menu dan perbaikan tampilan report
sesuai dengan kebutuhan; dan
d. penyediaan bahan sebagai tindak lanjut atas permintaan data.
Rencana aksi (action plan) yang dilakukan untuk meningkatkan IKU pada tahun 2021 adalah
melakukan:
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
60
a. koordinasi dengan SITP selaku pengelola SPAN dan penyuplai sumber data realisasi belanja
negara; dan
b. koordinasi dengan pihak lain (eksternal Dit PA) sebagai pemilik data.
Nilai Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran
Pengelolaan sistem dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berkualitas dalam rangka
mendukung pelaksanaan aktivitas monev yang optimal. Pengelolaan sistem informasi
pelaksanaan anggaran dilakukan melalui pengembangan sistem sehingga mampu memenuhi
kebutuhan stakeholders yang terus berkembang. Formula yang digunakan untuk menghitung
IKU ini adalah:
NPSIPA = [%IMSA + %PSAP] : 2
NPSIPA = Nilai kualitas pengelolaan sistem informasi pelaksanaan anggaran
IMSA = Implementasi pembuatan modul sistem aplikasi yang diminta oleh user secara
tepat waktu
Persentase IMSA = jumlah modul yang telah diselesaikan/jumlah modul yang harus dibuat
berdasarkan user requirement
PSAP = Pengembangan sistem aplikasi pendukung tugas Direktorat Pelaksanaan
Anggaran atas inisiatif pengembang (untuk tahun 2020, ditargetkan 2 buah
pengembangan sistem yang akan dilaksanakan)
Persentase PSAP = jumlah pengembangan sistem aplikasi yang telah diselesaikan/jumlah
inisiatif yang ditargetkan.
Target IKU nilai kualitas pengelolaan sistem informasi pelaksanaan anggaran tahun 2020 adalah
sebesar 90. Realisasi IKU tahun 2020 sebesar 100 dengan nilai capaian IKU 111,11%. Capaian
IKU diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26.
Tabel 3.26 Perhitungan Realisasi IKU Nilai Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran
Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targ
Real
Nilai Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran - - - - - - 90 100 90 100
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
61
Tujuan IKU nilai kualitas pengelolaan sistem informasi pelaksanaan anggaran adalah untuk
mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif, tepat waktu, dan akuntabel. Dalam mendukung
pencapaian IKU ini telah dilaksanakan pengembangan tools aplikasi melalui penambahan menu
dan perbaikan tampilan report sesuai dengan kebutuhan, di antaranya:
a. Penambahan menu input revisi karena ada COVID-19;
b. Penambahan menu query data kontrak 2020;
c. Aplikasi Tools ditPA dalam Data Analysis;
d. Penambahan menu monitoring capaian output strategis;
e. Penambahan menu inquiry data PEN; dan
f. Penambahan menu inquiry data stunting.
Rencana aksi (action plan) yang dilakukan untuk meningkatkan IKU pada tahun 2021 adalah
melakukan pengembangan machine learning untuk keperluan data analytics pelaksanaan
anggaran.
9. Pengelolaan Keuangan yang Optimal
Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana
yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan
prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah
direncanakan dalam DIPA. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Direktorat Pelaksanaan
Anggaran mengidentifikasikan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pencapaiannya
ditabulasikan dalam Tabel 3.27.
Tabel 3.27 Capaian IKU pada Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Optimal Tahun 2020
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai
9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran
95% 100% 105,26%
Perhitungan IKU ini berpedoman pada Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-
8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di
Lingkungan Kementerian Keuangan. IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat
Pelaksanaan Anggaran diukur dengan mengunakan 2 (dua) komponen yang terdiri dari:
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
62
a. komponen hasil yang dinilai dari 4 indikator, yaitu capaian keluaran, efisiensi, konsistensi,
dan penyerapan anggaran atas pagu neto; dan
b. komponen proses yang dinilai dari 13 indikator, yaitu penyelesaian tagihan, data kontrak,
pengelolaan UPTUP, perencanaan kas, rekon LPJ Bendahara, pengembalian SPM, retur
SP2D, revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, realisasi anggaran, pagu minus, dan
dispensasi SPM serta konfirmasi capaian output.
Tiap-tiap indikator kualitas pelaksanaan anggaran dijabarkan sebagai berikut.
1. Capaian Keluaran, dihitung dari output dan volume output dalam RKA-K/L sesuai formula
SMART dari DJA (PMK No.214/PMK.02/2017). Hal ini dilakukan karena perhitungan
Capaian Keluaran pada SMART dari DJA sudah memperhitungkan capaian Indikator
Kinerja Keluaran (Value for Money).
2. Efisiensi, (modifikasi SMART DJA) di mana nilai efisiensi diperoleh dengan asumsi bahwa
minimal yang dicapai Kementerian/Lembaga dalam rumus efisiensi sebesar -20% dan nilai
paling tinggi sebesar 20%. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi skala nilai efisiensi
(NE) agar diperoleh skala nilai yang mencerminkan reward atas usaha efisiensi.
3. Konsistensi (modifikasi SMART DJA dan IKPA dari Ditjen Perbendaharaan), adalah
kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dan RPD
bulanan belanja barang dan modal sesuai Halaman Ketiga DIPA. Terdapat ketentuan
batasan RPD, yaitu revisi RPD dibatasi maksimal 1 kali per triwulan dan tidak mengubah
nilai konsistensi bulan sebelumnya. Dengan memberikan fleksibilitas revisi maksimal 1 kali
per triwulan, diharapkan tidak terjadi hasil perhitungan negatif (minus).
4. Penyerapan Anggaran atas Pagu Neto, adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan
belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak
termasuk self-blocking, hasil efisiensi Instruksi Menteri Keuangan (IMK), dan dana khusus
(sesuai SE-35/2017).
5. Penyelesaian Tagihan, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM-LS
Non Belanja Pegawai.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
63
6. Data Kontrak, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan rasio
data kontrak tepat waktu terhadap seluruh data kontrak yang disampaikan ke KPPN.
7. Pengelolaan UPTUP, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan jumlah GUP dan PTUP tepat waktu dibagi seluruh record GUP dan PTUP.
8. Perencanaan Kas (Renkas), sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke
KPPN.
9. Penyampaian LPJ, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan
rasio LPJ tepat waktu terhadap seluruh LPJ yang disampaikan ke KPPN.
10. Pengembalian SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan.
11. Retur SP2D, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung dengan
membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit.
12. Revisi DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan
jumlah revisi anggaran K/L per Satker (hanya revisi pagu tetap).
13. Deviasi Halaman III DIPA, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan rasio realisasi tiap triwulan terhadap rencana realisasi pada Halaman III DIPA.
14. Realisasi anggaran, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan
besarnya realisasi anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran
triwulanan yang ditetapkan secara proporsional untuk triwulan I-II-III-IV sebesar 15%-
40%-60%-90%.
15. Pagu Minus, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan
persentase pagu minus terhadap pagunya.
16. Dispensasi SPM, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung berdasarkan
rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L.
17. Konfirmasi Capaian Output, sesuai formula IKPA dari Ditjen Perbendaharaan, dihitung
berdasarkan rasio antara realisasi volume rincian output (RVRO) dengan target realisasi
output tahunan yang dikelola oleh Satker.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
64
Penilaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran
berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-61/PB.1/2021 tanggal 6
Januari 2021 hal Permintaan Data Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Periode s.d. Triwulan IV dan Capaian Output Tahun 2020 lingkup Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan, dinyatakan bahwa komponen perhitungan capaian IKU PKPA periode s.d.
Triwulan IV T.A. 2020 pada Direktorat lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan hanya memperhitungkan tiga komponen saja berupa penyerapan anggaran,
penyelesaian tagihan, dan penyampaian data kontrak. Formula yang digunakan untuk
menghitung IKU ini adalah:
Realisasi IKU = [(%penyerapan x 15%) + (%penyelesaian tagihan x 12%) + (%penyampaian
data kontrak x 15%)]
Target IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran tahun
2020 adalah sebesar 95% sama dengan target tahun 2019. Realisasi IKU sebesar 100% dengan
nilai capaian IKU 105,26%. Capaian IKU diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan
pada Tabel 3.28.
Tabel 3.28 Perhitungan Realisasi IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
Indikator Kinerja Q1 Q2 Q3 Q4 Y
Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Targe
Real Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran
- - - - 95% 100% 95% 100% 95% 100%
Adapun rincian capaian IKU tersebut diuraikan pada tabel 3.29.
Tabel 3.29 Perhitungan Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat
Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020
No Indikator IKU Bobot Capaian Keluaran
Tw I Tw II Tw III Tw IV
1 Capaian keluaran 2 Efisiensi
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
65
3 Penyerapan anggaran neto
4 Konsistensi 5 Revisi DIPA 15% 15% 15% 6 Penyelesaian Tagihan 12% 12% 12% 7 Data kontrak 15% 15% 15%
Realisasi IKU - - 100% 100%
Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran
pada periode triwulan I dan II 2020 tidak dilakukan perhitungan penilaian sehubungan dengan
adanya relaksasi penilaian IKPA.
Untuk mencapai IKU tersebut tindakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan melalui permintaan rencana kegiatan kepada
subdit teknis;
2. menyampaikan rencana penarikan dana Direktorat Pelaksanaan Anggaran selama tahun
2020 kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;
3. menyusun perkiraan penyerapan anggaran TA 2020 pada aplikasi SAKTI; dan
4. mengajukan usulan revisi anggaran berdasarkan:
a. Nota Dinas Direktur PA Nomor ND-391/PB.2/2020 tanggal 27 April 2020;
b. Nota Dinas Direktur PA Nomor ND-562/PB.2/2020 tanggal 26 Juni 2020;
c. Nota Dinas Direktur PA Nomor ND-649/PB.2/2020 tanggal 30 Juli 2020; dan
d. Nota Dinas Direktur PA Nomor ND-969/PB.2/2020 tanggal 15 Desember 2020.
Dalam rangka memperbaiki capaian IKU, rencana aksi (action plan) yang dilakukan pada tahun
2021 adalah sebagai berikut:
a. menyusun rencana/kalender kegiatan Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
b. melakukan reviu atas rencana kegiatan dan melakukan revisi POK atas kegiatan yang perlu
dilakukan revisi dalam pelaksanaannya; dan
c. menyampaikan usulan revisi POK/DIPA kepada Sekretaris Ditjen Perbendaharaan.
B. REALISASI ANGGARAN
Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen
pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
66
Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen
pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara. Pagu awal
bagi Direktorat Pelaksanaan Anggaran di tahun 2020 yang teralokasi pada kegiatan Pembinaan
Pelaksanaan Anggaran di dalam DIPA Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar
Rp9.165.737.000,00. Pada tahun 2020, sehubungan dengan adanya pandemi Covid-19 maka
dilakukan self-blocking pagu alokasi kegiatan Direktorat Pelaksanaan Anggaran sebesar
Rp6.058.372.000,00 sehingga pagu neto sebesar Rp3.107.365.000,00. Penyerapan anggaran sampai
dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.028.677.744,00 (atau 97,47% dari pagu). Penyerapan
pagu alokasi kegiatan Direktorat Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 ini naik dibandingkan tahun
sebelumnya yang mencapai 97,01% (naik 0,46%)
a. Berdasarkan Jenis Belanja
Seluruh pagu belanja tahun 2020 yang teralokasi bagi Direktorat Pelaksanaan Anggaran
merupakan jenis belanja barang. Realisasi belanja tahun 2020 mencapai Rp3.028.677.744,00
(atau 97,47% dari pagu sebesar Rp3.107.365.000,00) yang dapat dilihat pada Tabel 3.30.
Tabel 3.30 Realisasi Anggaran Tahun 2020 Alokasi Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Berdasarkan Jenis Belanja
No OUTPUT ANGGARAN
(Rp) PAGU SETELAH PENGHEMATAN
REALISASI (%)
1 2 3 4 5 1. Belanja Pegawai - - -
2. Belanja Barang 9.165.737.000 3.107.365.000 3. 028.677.744
(97.47%) 3 Belanja Modal - - -
J u m l a h 9.165.737.000 3.107.365.000 3.028.677.744 (97.47%)
b. Berdasarkan Output Kegiatan
Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada tahun anggaran (TA) 2020, Direktorat
Pelaksanaan Anggaran merencanakan 3 (tiga) output kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas
pencapaian 3 (tiga) output kegiatan tersebut pada TA 2020 ditunjukkan pada Tabel 3.31.
Tabel 3.31
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
67
Realisasi Anggaran Tahun 2020 Alokasi Kegiatan Direktorat Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan
No OUTPUT ANGGARAN (Rp)
PAGU SETELAH PENGHEMATAN
REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1. Peraturan bidang Pelaksanaan Anggaran
1.574.259.000 668.770.000 638.189.800
(96,08%)
2. Kajian Pelaksanaan Anggaran
4.940.553.000 1.248.595.000 1.203.963.835
(97,18%)
3. Layanan Pelaksanaan Anggaran
2.650.925.000 1.190.000.000 1.186.524.109
(99,93%)
J u m l a h 9.165.737.000 3.107.365.000 3. 028.677.744 (97.47%)
C. KINERJA LAINNYA
Selain 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) yang ditetapkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran
dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, Direktorat Pelaksanaan Anggaran juga
menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2020 yang tidak termasuk dalam Kontrak Kinerja
Direktur Pelaksanaan Anggaran, namun terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Kinerja lainnya tersebut adalah sebagai berikut.
1. Inovasi Manajemen/Pelayanan
a. Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN melalui Platform Pembayaran
Pemerintah (SSC-Gaji).
Agar pembayaran untuk pelaksanaan APBN dapat dilaksanakan secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel, dilakukan penyederhanaan dan modernisasi terhadap tata cara
pembayaran dalam pelaksanaan APBN melalui optimalisasi pemanfatan teknologi informasi
berupa Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). PPP merupakan interkoneksi system antara
core system dengan pendukung, system mitra, dan system monitoring dalam rangka
pelaksanaan pembayaran pemerintah. PPP tersebut mengakomodasi transaksi belanja dalam
kanal elektronik (digitalisasi) dan meningkatkan secara signifikan kecepatan siklus
pembayaran sekaligus menghemat tenaga administratif. Selain berdampak pada efisiensi
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
68
proses serta sumber daya, penerapan PPP juga memberi manfaat untuk mewujudkan
economics of scale serta tracking penggunaan sumber daya.
Building block Platform Pembayaran Pemerintah
Sesuai PMK No.204/PMK.05/2020, Piloting pembayaran melalui PPP akan
dilaksanakan untuk: belanja pegawai, belanja operasional, belanja pengadaan sederhana,
belanja perjalanan dinas, dan belanja bantuan social dan belanja bantuan pemerintah secara
bertahap mulai Tahun 2020 sampai 2023. Pada akhir tahun 2020, implementasi PPP
dilaksanakan untuk jenis belanja pegawai, terutama untuk pembayaran gaji dan tunjangan
yang melekat pada gaji untuk bulan Januari 2021 yang pengajuan pembayarannnya
disampaikan ke KPPN pada bulan Desember 2020. Pelaksanaan Piloting PPP untuk
pembayaran gaji tersebut dilakukan berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-
25/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Belanja Pegawai dan Belanja Operasional
Dalam Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Sebagai piloting, telah dilaksanakan
Simulasi Transaksi Perdana Penerbitan SPP dan SPM untuk Pembayaran Gaji pada Platform
Pembayaran Pemerintah untuk Satker DJPb dan Sekjen Kemenkeu pada tanggal 23
Desember 2020.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
69
b. Otomasi Maksimum Pencairan (MP) PNBP Terpusat
Otomasi MP PNBP Terpusat merupakan proses penetapan Maksimum Pencairan PNBP
yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut
dengan aplikasi Modul Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerapan
otomasi MP PNBP dilakukan dengan tujuan:
a. mewujudkan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja PNBP yang efisien dan efektif;
b. time & cost saving melalui simplifikasi proses bisnis administrasi pengajuan dan
persetujuan;
c. mempercepat kegiatan dan belanja Satker melalui penggunaan PNBP secara langsung
sehingga output kegiatan lebih optimal;
d. mengeliminasi penumpukan pekerjaan pada akhir tahun; dan
e. meningkatkan pelayanan Satker kepada masyarakat.
Proses Bisnis MP PNBP Secara Elektronik
Landasan hukum bagi implementasi Otomasi MP PNBP tersebut adalah Perdirjen
Perbendaharaan Nomor Per- 21/Pb/2020 tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Mekanisme
Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak Secara Elektronik. Pada
tahun 2020, penyelesaian implementasi otomasi PNBP dilakukan secara bertahap melalui 3
tahap kegiatan, yaitu:
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
70
a. Piloting Tahap I, diikuti oleh Sekretariat Jenderal Kementerian ATR/BPN dan Dirjen
Hubla Kemenhub sesuai dengan Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-262/PB/2020
tanggal 17 November 2020.
b. Piloting Tahap II, diikuti oleh Ditjen Bimas Islam, Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen
Perhubungan Darat sesuai Kepdirjen Perbendaharaan Nomor KEP-274/PB/2020 tanggal
30 November 2020.
c. Launching Modul Otomasi MP PNBP untuk satker PNBP terpusat yang dilakukan
berbarengan dengan Sosialisasi Per-21/PB/2020, yang digunakan sebagai payung hukum
implementasi modul pada Tanggal 30 November 2020.
c. Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Dalam Negeri dan Pengaturan
KKP untuk Bagian Anggaran BUN
Dalam rangka optimalisasi penggunaan KKP dalam sistem pembayaran atas pelaksanaan
APBN dalam negeri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah bersinergi dengan Direktorat
Jenderal Pajak dalam menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib
Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan
dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah. Dalam
PMK ini diatur ketentuan mengenai kebijakan pengecualian terhadap Bendahara
Pengeluaran sebagai Wajib Pungut/Wajib Potong/Wajib Setor PPh Pasal 22 dan PPN atau
PPN dan PPnBM apabila dilakukan pembayaran dengan KKP atas Belanja Instansi
Pemerintah Pusat. Terbitnya aturan pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 dan PPN atau
PPN dan PPnBM mendorong adanya peningkatan transaksi KKP pada tahun 2020. Tercatat
total transaksi selama Januari s.d. November 2020 meningkat menjadi sebesar Rp529,5 miliar.
Jika dibandingkan dengan total transaksi KKP pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp289,6 miliar,
terdapat peningkatan jumlah transaksi sebesar 82,8% pada tahun 2020, meskipun di tengah
kondisi pandemi Covid-19.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
71
Mekanisme penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Selanjutnya, dalam rangka perluasan penggunaan KKP di Dalam Negeri, telah diterbitkan
Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2020 tentang Uji Coba Mekanisme
Pembayaran dan Penggunaan KKP atas Beban BA BUN. Dalam rangka menindaklanjuti
Perdirjen tersebut, telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan tiga Satker BA BUN, yaitu
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Manajemen
Pelaksana Program Kartu Prakerja, serta dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan
KPPN terkait. Berdasarkan hasil koordinasi, ketiga Satker BA BUN sebagaimana dimaksud
telah siap untuk mengikuti uji coba atau piloting pembayaran dan penggunaan KKP yang
pelaksanaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2021. Dengan diimplementasikannya
penggunaan KKP atas Beban BA BUN, diharapkan terwujudnya pengelolaan APBN BA BUN
yang lebih transparan, aman, dan akuntabel.
d. Uji Coba Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Luar Negeri
KKP merupakan alat pembayaran menggunakan kartu untuk melakukan pembayaran belanja
barang dan modal yang dapat dibebankan pada APBN, di mana kewajiban pembayaran
terlebih dulu dipenuhi oleh bank penerbit, selanjutnya, satker berkewajiban melunasi pada
waktu yang disepakati dengan pelunasan sekaligus. Uji coba KKP di Luar Negeri adalah
penggunaan KKP oleh Satker perwakilan RI di Luar Negeri yaitu Kedutaan Besar RI atau
Konsulat Jenderal RI.
Penggunaan KKP oleh Satker perwakilan RI di Luar Negeri memiliki beberapa tujuan,
diantaranya:
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
72
• mendukung pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan
modern;
• meminimalisasi transaksi pembayaran dengan uang tunai;
• meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan anggaran di LN; dan
• memastikan seluruh transaksi pembayaran di luar negeri dapat dilaksanakan tanpa
bergantung pada ketersediaan UP.
Uji Coba pembayaran dengan menggunakan KKP dimulai pada tahun 2020, dengan 30 (tiga
puluh) kantor Perwakilan Indonesia ditetapkan sebagai pelaksana uji coba dan ditargetkan
sebanyak 15 (lima belas) Perwakilan Indonesia berhasil menggunakan KKP. Sebagai payung
hukum pelaksanaan uji coba tersebut, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan
Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Perbendaharaan Nomor PER-03/PB/2020 tentang
Uji Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja
Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan menerbitkan Keputusan Direktur
Jenderal (Kepdirjen) Perbendaharaan Nomor KEP-83/PB/2020 tentang Pelaksanaan Uji
Coba Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada Satuan Kerja Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri.
Peta Sebaran Satker Perwakilan RI Peserta Uji Coba KKP di Luar Negeri
1. KJRI di Osaka 2. KJRI di Seoul 3. KJRI di Singapura 4. KJRI di London 5. PTRI pada PBB & OI di Newyork 6. KBRI di Riyadh 7. KJRI di Perth 8. KBRI di New Delhi 9. KBRI di Madrid 10. KBRI di Roma
11. KBRI di Dili 12. KJRI di Chicago 13. KBRI di Berlin 14. KBRI di Tokyo 15. KBRI di Canberra 16. KJRI di Jeddah 17. KBRI di Paris 18. KBRI di Doha 19. KJRI di Johor Bahru 20. KBRI di Buenos Aires
21. KBRI di Bangkok 22. KBRI di Abu Dhabi 23. KBRI di Kuala Lumpur 24. KBRI di Manila 25. KBRI diAnkara 26. KJRI di Hongkong 27. KBRI di Washington DC 28. Konsulat RI di Darwin 29. KBRI di Moskow 30. KBRI di Wina
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
73
Pada tahun 2020, dalam rangka mengawal suksesnya pelaksanaan uji coba penggunaan KKP
di luar negeri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan koordinasi intensif dengan
Kementerian Luar Negeri dan Bank Penerbit KKP. Penyempurnaan juga dilakukan pada
sistem informasi internal Kementerian Luar Negeri untuk mengakomodasi pelaporan KKP
sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala pada
pertanggungjawabannya. Berdasarkan batas akhir pelaksanaan akhir coba, yaitu bulan
November 2020, diperoleh capaian bahwa 15 (lima belas) perwakilan telah berhasil
melaksanaan penggunaan KKP. Uji coba penggunaan KKP pada Perwakilan Indonesia di luar
negeri memiliki makna yang sangat penting, yaitu inovasi KKP dapat diterapkan pada lokasi
dengan situasi yang berbeda dengan Indonesia, sehingga ke depan dapat mewujudkan tujuan
dan manfaat sebagai pendukung pengelolaan likuiditas keuangan Negara yang modern.
2. Capaian Tahun 2020 Lainnya
a. Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Belanja K/L Untuk Pengawalan Pelaksanaan Apbn Dan Capaian Output Belanja
Prioritas Nasional Tahun 2020.
Sebagai implementasi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga,
dilaksanakan upaya pengawalan dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran melalui
penyusunan spending review (SR), perumusan langkah-langkah strategis pelaksanaan
anggaran Tahun 2020, reviu pelaksanaan anggaran, dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Pada
Tahun 2020, kegiatan-kegiatan tersebut difokuskan pada program prioritas nasional yang
menjadi perhatian pemerintah dan presiden, termasuk untuk mengawal belanja belanja
priotitas K/L yang sebagian besar digunakan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-
19.
Dalam rangka mendorong peningkatan Value for Money, khususnya pada Belanja
Pemerintah yang dilaksanakan oleh K/L, telah dilaksanakan SR tahun 2020 yang meliputi 2
aspek, yaitu review efisiensi dan review efektivitas. Hasil review disampaikan untuk
kebutuhan eksternal dan internal DJPb. Untuk eksternal, hasil review disampaikan kepada
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
74
DJA untuk masukan perbaikan penganggaran periode selanjutnya. Untuk keperluan internal
DJPb, review efisiensi diarahkan untuk (1) Monitoring dan memastikan pelaksanaan
kegiatan dan monitoring penyerapan belanja, (2) Penyediaan alokasi belanja dan kecukupan
kas, dan (3) Memastikan value for Money Belanja (Kualitas Belanja).
Pada SR 2020, aspek efektivitas dilakukan dengan melihat keterkaitan antara realisasi belanja
dengan capaian output belanja, untuk menilai apakah belanja Pemerintah disalurkan secara
tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima sehingga dampak/manfaat dari belanja tersebut
dapat dirasakan masyarakat secara optimal. Dalam Spending Review Efektivitas, analisis
dilakukan tidak hanya dari sisi penyaluran atau administrasi pengelolaan keuangan, namun
spesifik berbasis output belanja K/L dan mengaitkan dengan berbagai sasaran/target yang ada
selaras dengan concern berbagai pihak untuk mengetahui bagaimana capaian output dan
outcome program pemerintah.
Dalam beberapa tahun terakhir, DJPb telah secara khusus melihat pentingnya monitoring
atas capaian output dan secara aktif mendorong penataan kembali struktur/nomenklatur
program, kegiatan, output belanja yang lebih mencerminkan realisasi belanja dan
mendukung implementasi penganggaran berbasis kinerja. Concern tersebut pertama kali
disampaikan kepada Menteri Keuangan dalam penyampaian hasil SR Efektivitas 2018, dan
diangkat kembali pada Rapim BA 015 Kemenkeu di awal tahun 2019 dan Rapim
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) di akhir tahun 2019. Sebagai hasilnya, Kementerian
Keuangan telah menginisiasi dan menyusun Redesain Sistem Perencanaan dan
Penganggaran (RSPP) yang secara masif merubah struktur belanja dalam upaya peningkatan
keselarasan perencanaan-penganggaran dan peningkatan kualitas belanja. Selanjutnya,
dengan implementasi RSPP di tahun 2021, DJPb akan lebih siap dalam mengawal
implementasi RSPP menggunakan hasil-hasil review beberapa tahun terakhir.
Dengan semangat koordinasi, DJPb telah bersinergi secara intensif dengan DJA untuk
menyamakan perspektif review baik dari sisi obyek, jenis dan evaluasi belanja yang
dibutuhkan. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan manfaat hasil review sekaligus
meningkatkan sinergi antar tahapan baik tahapan perencanaan, tahapan penganggaran, dan
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
75
tahapan pelaksanaan anggaran. Untuk SR Efektivitas 2020, evaluasi dilakukan atas eksekusi
belanja selama tahun anggaran berlangsung di tahapan pelaksanaan anggaran tentunya
bermanfaat sebagai feedback untuk perbaikan perencanaan dan penganggaran periode
selanjutnya. DJPb menyampaikan hasil Review Efektivitas ini kepada DJA sebagai salah satu
masukan untuk Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya digunakan dalam
mempersiapkan perumusan Arah Kebijakan, Sasaran, Tema dan Prioritas Nasional 2021.
Sementara itu, SR Efisiensi dilakukan dengan review atas angka kebutuhan ideal belanja K/L.
DJPb menyampaikan hasil Spending Review atas aspek efektivitas kepada DJA sebagai salah
satu masukan untuk kebutuhan tinjau ulang (review) angka dasar dalam rangka penyusunan
pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Review Efisiensi dilakukan terhadap 4
kelompok output, yaitu output cadangan, operasional, generik, dan teknis. Selanjutnya, DJPb
menggunakan hasil review efisiensi tersebut untuk mendorong Satker dalam efisiensi
belanjanya.
Selain melalui SR, dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas belanja (spending better)
dan mewujudkan percepatan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2020, sebelum
tahun anggaran dimulai, diterbitkan Surat Menteri Keuangan S-837/MK.05/2019 hal
Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran (LLSPA) K/L Tahun Anggaran 2020.
Terdapat beberapa poin penting yang menjadi penekanan dalam langkah-langkah strategis
tersebut, yaitu: (1) Pelaksanaan reviu atas DIPA dan pengajuan usulan revisi DIPA di awal
tahun terutama bagi K/L yang mengalami perubahan sehubungan dengan pembentukan
Kabinet Indonesia Maju; (2) Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran; dan (3)
Peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran berdasarkan penilaian Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Dalam rangka memastikan langkah-langkah strategis
pelaksanaan anggaran dilaksanakan dan dijalankan K/L secara optimal, secara periodik
dilakukan kegiatan penyusunan Reviu Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran dengan melibatkan pihak K/L melalui one on one meeting.
Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah disiapkan tools evaluasi berupa
Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
76
Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Sesuai ketentuan
tersebut, mulai tahun 2020, pengukuran IKPA telah disempurnakan dan diperluas menjadi
13 indikator, dengan menambahkan konfirmasi capaian output. Untuk kemudahan,
perhitungan IKPA dilakukan dan ditampilkan secara otomatis pada aplikasi Online
Monitoring SPAN (OMSPAN). Bahkan, sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem monev
kinerja anggaran melalui implementasi Single Budget Monitoring System sebagai Single Source
Of Truth untuk monitoring, yang juga merupakan salah satu milestone dalam IS RBTK #14
(Integrasi Proses Bisnis Perencanaan dan Penganggaran), dilakukan proses integrasi data
penilaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Evaluasi Kinerja Anggaran
(EKA) melalui melalui pertukaran data (data interchange) antara aplikasi OMSPAN DJPb
dan SMART DJA.
Di tengah Tahun 2020, saat situasi pandemi Covid-19 mulai hadir, diterbitkan beberapa
kebijakan pelaksanaan anggaran sebagai respon dalam rangka membantu pelaksanaan
penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN).
Beberapa kebijakan yang diterbitkan tersebut bersifat relaksasi terhadap mekanisme
pelaksanaan anggaran dan pembayaran yang berlaku secara umum dan diharapkan dapat
mengakselerasi pelaksanaan anggaran, seperti:
a. Simplifikasi mekanisme/proses pelaksanaan komitmen dan alokasi belanja, berupa
kebijakan yang mengatur bahwa dalam rangka PC-PEN, PA/KPA dapat melakukan
perikatan walaupun danana tidak tersedia/cukup tersedia dalam DIPA.
b. Simplifikasi mekanisme/proses pelaksanaan pembayaran APBN, berupa kebijakan yang
mengatur bahwa: (1) pembayaran dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima setelah
rekanan menyampaikan jaminan; (2) mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan
mekanisme LS atau TUP; (3) relaksasi pembayaran TUP untuk keperluan operasional dan
Nonoperasional serta dapat dipergunakan untuk pembayaran pekerjaan kontraktual.
c. Kemudahan penyampaian SPM ke KPPN untuk percepatan pencairan dana berupa
penyampaian SPM secara elektronik melalui e-SPM serta pengaturan batas dan
persyaratan penyampaian spm yang lebih longgar.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
77
Bahkan, untuk mengawal pelaksanaan program PC-PEN secara lebih optimal, maka
pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran (Monev PA) K/L
dilakukan secara lebih intensif, melalui:
a. Pemantauan secara harian/regular melalui koordinasi dengan K/L pengelola belanja
PEN.
b. Penyusunan laporan rutin progress pelaksanaan belanja PEN dan penanganan Covid (2
kali per minggu).
c. Melakukan one-on-one meeting dengan K/L (EPA) secara bulanan dalam rangka
mendorong akselerasi belanja dan debottlenecking pelaksanaan belanja PEN. Sejak
Agustus 2020, bahkan EPA dilakukan secara bulanan.
d. Melakukan survey atas pelaksanaan program PEN, seperti; (i) Survei bansos Program
Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT); serta (ii) Survei
insentif tenaga Kesehatan.
Melalui sarana monev PA K/L tersebut di atas, dibahas capaian kinerja pelaksanaan anggaran
yang diukur dengan menggunakan IKPA, isu-isu strategis pelaksanaan anggaran,
tantangan/permasalahan teknis yang teridentifikasi dan dihadapi K/L dalam rangka
pelaksanaan program/kegiatan maupun optimalisasi penyerapan anggaran serta pencapaian
target outputnya.
Berbagai upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2020 memberikan hasil yang positif terhadap
kualitas pelaksanaan anggaran belanja K/L. Meskipun di tahun 2020 dihadapi berbagai
ketidakpastian akibat pandemi Covid-19 yang berakibat pada pembatasan sosial yang
menghambat berbagai kegiatan, keterbatasan resource, dan perubahan alokasi keuangan yang
menyertainya, realisasi belanja dan capaian output K/L tetap dapat tercapai dengan cukup
baik. Hal tersebut turut berkontribusi pada upaya menahan laju penurunan pertumbuhan
ekonomi serta percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
78
Capaian output strategis nasional Tahun 2020 (posisi per 15 Desember 2020)
b. Penyaluran Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2020
Pada Tahun Anggaran 2020, penyaluran TKDD yang dilakukan pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang sebelumnya terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa, bertambah dengan penyaluran Dana Alokasi Nonfisik Bantuan Operasional
Sekolah (Dana BOS). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
9/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS yang dilakukan oleh seluruh KPPN
bertujuan untuk (i) mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan terhadap Pemerintah
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
79
Daerah melalui 173 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang tersebar di
seluruh Indonesia; (ii) meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah
Daerah dengan Kementerian Keuangan; dan (iii) meningkatkan efektivitas monitoring dan
evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah.
Dampak dari pandemi Covid-19 membuat Kementerian Keuangan membuat berbagai
macam kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang
bertujuan agar dampak dari pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat dapat
ditangani dengan baik. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah penggunaan Dana Desa untuk
keperluan BLT Desa, penggunaan DAK Fisik Bidang Kesehatan untuk penanganan Covid-
19, serta program Cadangan DAK Fisik yang diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat
menyerap tenaga kerja.
Regulasi-regulasi yang dikeluarkan tersebut, mampu di-deliver dengan baik oleh KPPN dan
dikoordinasikan dengan Pemda. Hal ini berdampak positif dalam penyaluran TKDD
sepanjang tahun 2020. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, realisasi penyaluran TKDD
melalui KPPN sebagai berikut: realisasi penyaluran DAK Fisik adalah sebesar Rp50,18 T atau
93,29% dari pagu sebesar 53,78 T Dana Desa disalurkan sebesar Rp71,1 T atau 99,87% dari
pagu sebesar Rp71,19 T dan Dana BOS disalurkan sebesar Rp51,59 T atau 96,50% dari pagu
sebesar Rp53,45 T.
Kinerja penyaluran TKDD pada tahun 2020 ini apabila dibandingkan dengan 3 (tiga) tahun
sebelumnya merupakan penyaluran yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa ditengah
situasi pandemi Covid-19, kinerja KPPN dalam mengawal TKDD tetap berjalan dengan baik
dan maksimal. Diharapkan, dengan semakin cepatnya TKKD disalurkan kepada Pemda dan
Sekolah proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di daerah yang didukung dari
pendanaan DAK Fisik, Dana Desa dan BOS dapat segera dilaksanakan dan memberikan
dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
80
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kualitas penyaluran DAK Fisik Tahun 2020,
telah dilakukan beberapa upaya, antara lain (i) pengalokasian dana melalui mekanisme
proposal based; (ii) penerapan prinsip penyaluran dana berbasis kinerja; (iii) penetapan reviu
yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah sebagai persyaratan penyaluran; (iv) pelaksanaan
sosialisasi kepada Pemda, bimtek kepada KPPN, dan (v) pemantauan dan Evaluasi
Penyaluran DAK Fisik secara berjenjang dari KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan
Dit.PA. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan kualitas penyaluran Dana Desa, telah
dilakukan beberapa upaya, diantaranya: (i) penyempurnaan formulasi pengalokasian Dana
Desa; (ii) penyaluran yang berdasarkan kinerja dan memberikan kesempatan penyaluran
lebih cepat bagi desa yang berkinerja baik; (iii) pemantauan dan Evaluasi Penyaluran Dana
Desa secara berjenjang dari KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan Direktorat
Pelaksanaan Anggaran.
Dari sisi proses bisnis, untuk mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan penyaluran
DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS maka mulai tahun 2020 telah dilakukan interkoneksi
antara aplikasi OMSPAN dengan aplikasi SAKTI, sehingga dalam proses pembuatan
SPP/SPM yang dilakukan oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa telah dilakukan
otomatisasi.
LAKIN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 2020
81
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 merupakan bentuk
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Direktorat Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2020 yang
disusun berdasarkan Indikator Kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan rencana kinerja yang
ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Reformasi birokrasi dan reformasi manajemen keuangan negara yang melahirkan tiga paket undang-
undang, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, telah mendorong Direktorat
Pelaksanakan Anggaran untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi tugas-tugas yang
berkaitan dengan penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran secara profesional, transparan, dan
akuntabel.
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut merupakan titik awal pelaksanan anggaran negara yang berbasis
kinerja serta menjadikan Direktorat Pelaksanaan Anggaran salah satu unit organisasi Eselon II pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan
negara untuk melaksanakan self assessment atas kinerjanya selama ini guna perbaikan di masa
mendatang dan juga sebagai salah satu pengelola anggaran dan pemberi informasi pelaksanaan anggaran
yang profesional dan bertanggung jawab.
Disusunnya Laporan Kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 ini diharapkan dapat
memberikan informasi secara transparan, baik kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan maupun pihak
yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran, sehingga pada akhirnya dapat
dijadikan sebagai barometer pencapaian kinerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan memberikan
masukan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.