(lakip) dinas kesehatan provinsi bali tahun 2015

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI TAHUN 2015

DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 2016

LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

Astiti angayu bagia kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan

Yang Maha Esa atas karuniaNya yang tak terhingga kepada kita, sehingga dapat tersusun

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) SKPD Dinas Kesehatan

Provinsi Bali Tahun 2015.

LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Dinas Kesehatan

Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah. Laporan ini

memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator dari sasaran-sasaran

yang terdapat dalam Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-

2018. Dalam mengukur capaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Bali dipilih indikator kinerja utama yang

merupakan ukuran kinerja dan sasaran strategis SKPD.

Pelaksanaan tahun anggaran 2015 merupakan tahun kedua dari Renstra SKPD Dinas

Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 telah

menunjukan keberhasilan, hal tersebut berkat buah pikiran dan kerja bersama-sama seluruh

stakeholders pembangunan bidang kesehatan di Bali. Namun demikian kami menyadari

masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai,

tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada

tahun-tahun mendatang.

Kami berharap laporan ini dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan

kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali.

Denpasar, 29 Januari 2016

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali

dr. Ketut Suarjaya, MPPM Pembina Utama Muda NIP. 19620115 198710 1 001

KATA PENGANTAR

LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 ii

Kata Pengantar ……………………………………………………................................... i Daftar Isi ……………………………………………………............................................ ii Ikhtisar Eksekutif ……………………………………………………................................ iv I BAB I PENDAHULUAN ………………………………………........................... 1 I.1 Struktur Organisasi …………………………………………………………. 1 I.2 Fungsi dan Tuga ……………………………………………………………. 2 I.3 Keadaan Pegawai …………………………………………………………… 3 I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana ……………………………………………... 6 I.5 Keuangan …………………………………………………………………… 8 I.6 Sistematika LAKIP ………………………………………………………… 18 II BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………….. 21 II.1 Perencanaan Strategis ……………………………………………………… 21 II.1.1 Visi dan Misi ……………………………………………………… 21 II.1.2 Tujuan dan Sasaran ……………………………………………….. 21 II.1.3 Strategi ……………………………………………………………. 27 II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Misi Pertama …………………………………………… 27 II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Misi Kedua …………………………………………….. 29 II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Misi Ketiga …………………………………………….. 31 II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ………………………………… 32 III BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………… 50 III.1 Capaian Kinerja Tahun 2015 ……………………………………………... 50 III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja …………………………………… 52 III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Melahirkan …. 52 III.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Bayi dan Balita ………… 52 III.2.3 Sasaran Meningkatkan Status Gizi Masyarakat ………………... 53 III.2.4 Sasaran Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit

Menular …………………………………………………………. 54 III.2.1 Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular … 55 III.2.1 Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Fasilitas

Kesehatan ……………………………………………………….. 56 III.3 Akuntabilitas Anggaran …………………………………………………... 57 IV Penutup …………………………………………………………………………… 58 LAMPIRAN Prestasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali sampai dengan tahun 2015

DAFTAR ISI

LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah : ” Bali Sehat Menuju Bali Mandara (Maju,

Aman, Damai dan Sejahtera)”

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi yaitu a)

Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang merata,

bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali. b) Menjamin Ketersediaan dan

pemerataan sumber daya kesehatan dan c) Meningkatkan kemandirian masyarakat

untuk hidup sehat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan

Provinsi Bali ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas

Kesehatan Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja

dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam

Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018, dimana indikator yang

digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur

pencapaian sasaran yang dimaksud yang meliputi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka

Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Persentase Bumil KEK,

Persentase Balita Malnutrisi dan Gizi Kurang, Angka Kematian Penyakit Menular,

Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit

Tidak Menular dan Persentase Faskes yang Memenuhi Standar Pelayanan. Laporan

ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan kebijakan

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya bidang kesehatan di Bali

LAKIP | Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 1

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan

Provinsi Bali Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian

dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong

terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik Good Governance di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

diharapkan :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik

dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang

berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kesehatan Provinsi

Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

I.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda No. 4

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah. Dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali dilengkapi dengan struktur

organisasi yang terdiri dari :

1. Sekretariat

a. Sub. Bagian Umum

b. Sub. Bagian Kepegawaian

c. Sub. Bag. Keuangan dan Penyusunan Program.

BAB I

PENDAHULUAN


2. Bidang Pengkajian dan Pengembangan

a. Seksi Evapor

b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan

c. Seksi JPKM

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

a. Seksi Promosi Kesehatan.

b. Seksi Gizi Masyarakat

c. Seksi Kesehatan Keluarga

4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

a. Seksi Pencegahan Penyakit

b. Seksi Penanggulangan Penyakit

c. Seksi Penyehatan Lingkungan

5. Bidang Palayanan Kesehatan

a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar

b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

c. Seksi Sertifikasi, Perijinan dan Perbekalan Kesehatan

6. UPT Dinas Kesehatan Provinsi Bali

a. BLK (Balai Laboratorium Kesehatan).

b. JKMB (Jaminan Kesehatan Masyarakat Bali)

c. AKBID SINGARAJA (Akademi Kebidanan).

d. BPKKTK (Balai Pengembangan Keterampilan Khusus Tenaga Kesehatan)

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

I.2 Fungsi dan tugas

Dinas Kesehatan Provinsi Bali sesuai dengan pasal 2 Pergub 70 Tahun 2011

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas

otonomi dan tugas pembantuan bidang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur diatas pasal 3 dalam melaksanakan tugas

pokok Dinas Kesehatan Provinsi Bali mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta

pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan.


2. Penyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Dinas.

3. Penyelenggaraan pembinaan umum dan pembinaan teknis di bidang kesehatan.

4. Penyelenggaraan dukungan kerjasama antar kab/kota.

5. Penyelenggaraan pengendalian terhadap pelayanan umum dan perizinan.

6. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPT.

I.3 Keadaan Pegawai

Komposisi pegawai di lingkunangan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun

2015 dapat dirinci ke dalam tabel sebagai berikut :

a. Berdasarkan distribusi pada unit-unit kerja

Tabel 1.1 Distribusi Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali berdasarkan unit .kerja

Unit/Bidang Jumlah Staf %

Dinas Kesehatan Provinsi Bali 213 56,02

Kepala Dinas 1 0,46

Sekretaris Dinas Kesehatan 1 0,46

Subbag Umum 18 8,41

Subbag Keuangan dan Penyusunan Program 23 10,75

Subbag Kepegawaian 36 16,36

Kabid Pengkajian dan Pengembangan 1 0,46

Seksi Pengkajian dan Pengembangan 6 2,82

Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat

8 3,76

Seksi Evaluasi dan Pelaporan 8 3,76

Kabid Kesehatan Masyarakat 1 0,76

Seksi Kesehatan Keluarga 15 7,04

Seksi Gizi Masyarakat 10 4,69

Seksi Promosi Kesehatan 13 6,10


Kabid P2PL 1 0,46

Seksi Pencegahan Penyakit 11 5,16

Seksi Penanggulangan Penyakit 13 6,10

Seksi Penyehatan Lingkungan 10 4,69

Kabid Pelayanan Kesehatan 1 0,46

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar 11 5,16

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan 12 5,63

Seksi Sertifikasi Perijinan dan Perbekalan

Kesehatan

13 6,10

UPT BPKKTK 25 6,60

UPT JKMB 29 7,65

UPT AKBID Provinsi Bali 56 14,78

UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali 56 14,78

Jumlah Total 379 100

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No Tingkat Pendidikan Tahun 2015

Jumlah(orang) %

1 Sarjana Strata 3 (S3) - -

2 Sarjana Strata 2 (S2) 65 17,15

3 Sarjana Strata 1 (S1) 138 36,41

4 Sarjana Muda / Diploma 54 14,25

5 SLTA Sederajat 104 27,44

6 SLTP Sederajat 12 3,12

7 Sekolah Dasar (SD) 6 1,58

Jumlah 379 100


c. Berdasarkan tingkat penjenjangan

Tabel 1.3 Penjenjangan Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No. Tingkat Pendidikan Penjenjangan s.d Tahun 2015 % dari

total staf Jumlah Orang

1 SPAMEN - -

2 SPAMA/SEPADYA/DIKLATPIM III 9 2,38

3 ADUMLA/SEPALA 8 2,11

4 ADUM/SEPADA 3 0,79

Jumlah 20 5,28

d. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.4 Jumlah Eselon di Dinas Kesehatan Provinsi Bali

No Eselon Jumlah

1 2A 1

2 3A 9

3 4A 21

4 Staf non struktural 348

Jumlah Total 379

e. Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK)

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja

PEGAWAI

DINKES

PROV. BALI

UPT. LABKES UPT.

BPKKTK

UPT. AKBID

PROV. BALI

UPT. JKMB

ABK Riil ABK Riil ABK Riil ABK Riil ABK Riil

Eselon II 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Eselon III 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1

Eselon IV 15 15 1 1 1 1 1 1 3 3

Staf 207 192 54 54 35 23 95 54 25 25

jumlah 228 213 56 56 37 25 97 56 29 29


Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai riil yang ada pada satuan kerja

perangkat daerah (SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 379 orang yang

tersebar pada instansi induk 213 orang atau 56,20 %, pada UPT Laboratorium

Kesehatan 56 orang atau 14,76 %, di UPT. BPKKTK 25 orang atau 6,86 %, di

UPT. AKBID Provinsi Bali 56 orang atau 14,76 % dan di UPT. Jaminan

Kesehatan Masyarakat Bali (JKMB) berjumlah 29 orang atau 7,65 %. Berdasarkan

Analisis Beban Kerja (ABK) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, kebutuhan pegawai

di Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebanyak 447 orang, jika dibandingkan dengan

kebutuhan Riil maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali kekurangan pegawai sebanyak

68 orang atau 17,94 %.

Dalam Upaya meningkatkan mutu pelayanan dengan pelaksanaan program-

program lebih optimal untuk mengisi kekurangan pegawai tersebut dari

keterbatasan formasi pegawai negeri sipil maka diperlukan cara lain yaitu dengan

mengadakan tenaga kontrak.

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang semua program/kegiatan pada SKPD Dinas Kesehatan

Provinsi Bali tahun 2015, dibutuhkan sarana dan prasarana agar kegiatan dapat

berjalan dengan lancer. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SKPD Dinas

Kesehatan Provinsi Bali sesuai data asset tetap lainnya pada tahun 2015 terdapat

sebanyak 3.066 item barang senilai Rp 56.259.242.861,32,- dengan garis besar

rincian :

Tabel 1.6 Data Aset Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015

No Uraian Jumlah Barang Jumlah Harga (Rp)

1 Tanah 9 10.840.800.000 2 Alat-alat Besar 5 575.390.500 3 Alat-alat angkutan 85 3.972.825.750 4 Alat Bengkel dan alat ukur 86 276.863.700 5 Alat - alat pertanian 10 114.150.000 6 Alat kantor dan Rumah Tangga 2.207 8.572.872.311,33 7 Alat Studio dan Komunikasi 89 542.307.000 8 Alat-alat kedokteran 107 1.353.157.340 9 Alat Laboratorium 299 10.878.808.418 10 Bangunan dan Gedung 46 18.257.040.977 11 Jalan Khusus Komplek/Jembatan 2 19.813.320 12 Bangunan Air/Irigasi 4 104.142.045


13 Instalasi 5 291.455.000 14 Jaringan 4 294.038.000 15 Buku Perpustakaan 38 20.807.500 16 Barang bercorak Kebudayaan 70 144.771.000

Jumlah total 3.066 56.259.242.861,32 Beberapa rincian aset tetap alat-alat angkutan dan peralatan kantor antara lain : a. Kendaraan roda 6 /bus : 1 buah ( di UPT Akbid Singaraja)

b. Kendaraan roda 4 : 38 buah

1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 25 buah

2). UPT Labkes : 4 buah

3). UPT Akbid Singaraja : 3 buah

4). UPT JKMB : 4 buah

5). UPT BPKKTK : 2 buah

c. Kendaraan roda 2 : 50 buah






d. Komputer yang dapat digunakan : 109 buah






e. Laptop yang dapat digunakan : 95 buah

1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali : 38 bua





f. Printer yang dapat digunakan : 110 buah







g. Gedung Kantor :

1). Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Jalan Melati No 20 Denpasar

2). UPT Labkes, Jalan Angsoka No. Denpasar

3). UPT Akbid Singaraja, Jaln Bisma Barat No. 25 A Singaraja

4). UPT JKMB, Jalan Cut Nyak Dien No.1 Denpasar

5). UPT BPKKTK, Jalan Gemitir 135 BIaung Kesiman Kertalangu Denpasar

I.5 Keuangan

Pendapatan

Pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali merupakan penerimaan yang

bersumber dari penerimaan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Total

target pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 sebesar

Rp.3.778.600.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus

ribu rupiah).

Alokasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewenangannya, Dinas Kesehatan

Provinsi Bali didukung dana dari APBD. Pada tahun 2015 Dinas Kesehatan

Provinsi Bali melaksanakan 17 (tujuh belas) program antara lain :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

6) Program Pengawasan Obat dan Makanan

7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

13) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

15) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

16) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara

17) Program Kesehatan Wisata

Pagu total APBD Dinas Kesehatan Provinsi Bali setelah perubahan adalah

sebesar Rp. 364.496.459.885,36 (tiga ratus enam puluh empat miliar empat

ratus Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu delapan

ratus delapan puluh lima rupiah koma tiga puluh enam), dengan rincian

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 41.502.185.765,- (empat puluh

satu miliar lima ratus dua juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus enam

puluh lima rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 322.994.274.120,36 (tiga

ratus dua puluh dua miliar Sembilan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus

tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh rupiah koma tiga puluh enam).

Anggaran Belanja Langsung tersebut terbagi untuk beberapa program/kegiatan

dirinci sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Kegiatan : 14

Jumlah Anggaran : Rp. 8.287.758.870,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Kegiatan : 10


3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Kegiatan : 3


4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Jumlah Kegiatan : 2

Jumlah Anggaran : Rp. 288.643.540,-

5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah Kegiatan : 4



6) Program Pengawasan Obat dan Makanan

Jumlah Kegiatan : 1


7) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Jumlah Kegiatan : 1


8) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Jumlah Kegiatan : 2


9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Jumlah Kegiatan : 4


10) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Jumlah Kegiatan : 1


11) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Jumlah Kegiatan : 4


12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Kegiatan : 5


13) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Jumlah Kegiatan : 1


14) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Jumlah Kegiatan : 2


15) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Jumlah Kegiatan : 3

Jumlah Anggaran : Rp. 797.704.100

16) Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara

Jumlah Kegiatan : 2



17) Program Kesehatan Wisata

Jumlah Kegiatan : 1


Adapun pembagian pengampu tugas masing-masing adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7 Program dan Pengampu

NO PROGRAM/KEGIATAN PENGAMPU KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran - Sub Bagian Umum

- UPT Akademi Kebidanan - UPT JKMB - UPT Labkes - UPT BPKKTK

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Sub Bagian Umum - UPT Akademi Kebidanan - UPT JKMB - UPT Labkes - UPT BPKKTK

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Sub Bagian Kepegawaian - UPT Akademi Kebidanan - Bidang Pengkajian dan

Pengembangan - UPT BPKKTK

4 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Bidang Pelayanan Kesehatan

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


- UPT JKMB 6 Program Pengawasan Obat dan

Makanan - Bidang Pelayanan Kesehatan

7 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

- UPT JKMB

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Bidang Kesehatan Masyarakat

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat - Bidang Kesehatan Masyarakat 10 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat - Bidang P2PL

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Bidang P2PL

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


- UPT Labkes - Bidang Pengkajian dan

Pengembangan 13 Program Kemitraan Peningkatan - Bidang Pengkajian dan


Pelayanan Kesehatan Pengembangan 14 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia - Bidang Kesehatan Masyarakat

15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

- Bidang Pelayanan Kesehatan - Bidang Kesehatan Masyarakat

16 Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara

- UPT JKMB

17 Program Kesehatan Wisata - Bidang P2PL

Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun 2015 juga menerima dana

dekonsentrasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan total

anggaran sebesar Rp. 21.891.339.000,- (Dua puluh satu miliar delapan ratus

sembilan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) yang terbagai

kedalam 6 program. Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 1.8 Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2015

No. Program PAGU (Rp.) Keterangan

1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan

4.439.206.000

2 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

9.467.876.000

3 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

1.042.995.000

4 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

6.055.529.000

5 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

885.733.000

TOTAL 21.891.339.000

Realisasi Anggaran Tahun 2015

Capaian pendapatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015 sebesar

Rp.5.121.382.200,- (135,54 %) dari target pendapatan yang telah ditetapkan

sebesar Rp. 3.778.600.000,-. Penerimaan tersebut didapat dari Retribusi jasa

umum meliputi pelayanan kesehatan tradisional, sewa laboratorium, pelayanan

pendidikan dan dari Retribusi jasa usaha yang meliputi sewa kantin dan sewa

rumah dinas. Adapun capaian pendapatan adalah sebagai berikut :


Tabel 1.9 Realisasi Pendapatan Tahun 2015

NO URAIAN TARGET REALISASI % 1 Retribusi Jasa Umum 3.419.000.000 4.378.654.200 128

2 Retribusi Jasa Usaha 327.600.000 698.840.000 213

Jumlah 3.746.600.000 5.077.494.200 135,52

Realisasi anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber APBD Tahun 2015

adalah sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Jumlah Anggaran Belanja Tidak Langsung terserap sebesar Rp.35.474.070.810

(85,48%) dari Pagu sebesar Rp. 41.502.185.765,-

b. Belanja Langsung

- Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBD sebesar Rp.

322.994.274.120,36 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 313.019.749.837,07

(Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh

Sembilan Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) atau sebesar 96,91 %. Adapun

rincian anggaran dan realisasi menurut program adalah sebagai berikut:

Tabel 1.10. Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber

APBD Tahun 2015

NO PROGRAM /KEGIATAN

PAGU (RP) REALISASI

KEUANGAN

REALISASI (%) KETERANGAN

KEU FISIK 1 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

8.687.205.952 7.548.413.956 86,89 100,00

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.383.038.050 3.832.288.836 87,43 100,00

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.423.264.520 4.922.936.560 90,77 98,65



PAGU (RP) REALISASI

KEUANGAN


KEU FISIK 4 Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

288.643.540 202.133.704 70,03 94,07

5 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

366.293.020 333.942.140 91,17 99,19

6 Program Pengawasan Obat dan Makanan

180.400.000 172.135.300 95,42 100,00

7 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

393.138.720 362.475.200 92,20 97,37

8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

3.139.760.000 1.336.617.740 42,57 52,23

9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.478.160.000 1.287.616.450 87,11 100,00

10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

534.936.500 442.525.560 91,94 82,72

11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

12.916.738.000 10.785.476.496 83,50 96,28

12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

5.682.968.980 4.714.083.902 82,95 100,00

13 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

62.818.000 56.913.700 90,60 100,00

14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

352.498.000 334.512.150 94,90 100,00

15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

797.704.100 715.771.865 89,73 100,00



PAGU (RP) REALISASI

KEUANGAN


KEU FISIK 16 Program Jaminan

Kesehatan Bali Mandara

278.235.893.238 275.914.580.998,07 99,17 99,99

17 Program Kesehatan Wisata

70.813.500 57.325.200 80,95 87,57

- Anggaran Belanja Langsung bersumber dari APBN sebesar Rp. 21.891.339.000

sedangkan realisasinya sebesar Rp. 16.387.997.989 (Enam belas miliar tiga ratus

delapan puluh tujuh juta sembilan ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus

delapan puluh sembilan rupiah) atau sebesar 74,86 %. Adapun rincian anggaran

dan realisasi menurut program adalah sebagai berikut

Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Dinas Kesehatan Provinsi Bali bersumber

APBN Tahun 2015


PAGU (RP) REALISASI

KEUANGAN

REALISASI (%) KET

KEU FISIK 1 Program Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementrian Kesehatan

4.439.206.000 3.992.156.465 89,93 99,25

2 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

9.467.876.000 7.607.320.225 80,35 88,43

3 Program Pembinaan Upaya Kesehatan

1.042.995.000 924.052.190 88,60 98,25

4 Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

6.055.529.000 3.059.847.645 50,53 61,40

5 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

885,733,000 804,621,464 90.84 96,77

Penjelasan Realisasi Anggaran

Capaian realisasi anggaran secara umum sampai dengan akhir Tahun 2015

secara fisik mencapai 99,33 % dan realisasi keuangan sebesar Rp.


313.019.749.837,07 (Tiga Ratus Tiga Belas Miliar Sembilan Belas Juta Tujuh

Ratus Empat Puluh Sembilan Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh) atau sebesar

96,91%. Dari 17 program hanya 8 program yang realisasi fisiknya mencapai 100

% sedangkan 7 program bisa diselesaikan berkisar antara 90 – 99,99 %, 1 program

penyelesaiannya mencapai 87,57 % dan 1 program hanya bisa diselesaikan sebesar

52, 23 %.

Penjelasan program yang pada pelaksanaanya tidak mencapai 100 % sebanyak

9 program disebabkan karena:

1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program ini

hanya bisa terlaksana sebesar 52,23 %. Hal ini disebabkan pada kegiatan

Pembinaan Lingkungan Sosial Dampak Asap Rokok (DBH-CHT) tidak bisa

dilaksanakan karena untuk tahun 2015 penggunaan dana DBH-CHT beralih

fungsi dari promotif dan preventif menjadi kuratif dan rehabilitatif,

direncanakan dana tersebut untuk pengadaan alat-alat RS Internasional di tahun

2016.

2) Program Kesehatan Wisata; Pelaksanaan program ini mencapai 87,57 %

disebabkan perjalanan dalam daerah pengukuran kebisingan tidak terlaksana

karena berbenturan dengan kegiatan lain.

3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Program ini terlaksana sampai

91,94 %; tidak mencapai 100 % disebabkan karena pada saat kejadian kasus

legionela bersamaan dengan BBTKL (Balai Besar Teknik Kesehatan

Lingkungan) Kementerian Kesehatan RI sehingga perjalanan legionela tidak

bisa direalisasikan.

4) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Pelaksanaan program ini mencapai

94,07 %; Pada program ini ada beberapa item obat tidak dapat dilayani melalui

e-katalog (siprofloksasin 500 mg, asam mefenamat 500 mg, gentamicin salep

mata oleh PT bernofarm, Phenobarbital 100 mg dan lansoprazol oleh PT IGM).

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Pelaksanaan

program ini mencapai 96,28 %. Penyebab pelaksanaan tidak mencapai 100 %

karena Belanja sewa tenda dalam rangka skrining faktor resiko PTM

menyesuaikan lokasi, Belanja perjalanan daerah menyesuaikan dengan kasus

KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Belanja perjalanan luar daerah sesuai


pemanggilan, kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan

penanggulangan wabah sesuai dengan KLB (Kejadian Luar Biasa).

6) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia; Program tersebut pelaksanaan

sudah mencapai 97,37 %. Pada kegiatan Pembinaan pengobat tradisional

terdapat kesalahan kode rekening untuk BPJS ketenaga kerjaan sehingga tidak

bisa direalisasikan.

7) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Pelaksanaan program

ini mencapai 98,65 %. Pada kegiatan Perencanaan dan Penyebarluasan Tenaga

Medis dan Paramedis, ada 3 dr/drg dan 2 bidan PTT mengundurkan diri

sehingga gaji maupun BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan tidak bisa terealisasi.

8) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; Pada program ini pelaksanaannya telah

mencapai 99,19 % penyebab tidak tercapainya 100 % adalah kegiatan

Pembinaan Kesehatan Olah Raga, karena kesalahan kode rekening untuk BPJS

ketenaga kerjaan sehingga tidak bisa direalisasikan.

9) Program Kesehatan Bali Mandara; Pelaksanaan program ini telah mencapai

99,99 %, kegiatan rapat yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada bulan

Desember dan dibatalkan oleh pejabat eselon 1 yang akan memimpin rapat

tersebut.

Ada 10 program yang pada pelaksanaannya realisasi keuangan terserap dibawah

90 % adalah sebagai berikut :

1) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Program ini

realisasi keuangannya hanya mencapai 41,65 %. Hal ini disebabkan pada

kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Dampak Asap Rokok (DBH-CHT)

tidak bisa dilaksanakan karena untuk tahun 2015 penggunaan dana DBH-CHT

beralih fungsi dari promotif dan preventif menjadi kuratif dan rehabilitatif,

direncanakan dana tersebut untuk pengadaan alat-alat RS Internasional di

tahun 2016.

2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan; Realisasi keuangan program ini

mencapai 70,03 %; Pada program ini ada beberapa item obat tidak dapat

dilayani melalui e-katalog (siprofloksasin 500 mg, asam mefenamat 500 mg,


gentamicin salep mata oleh PT bernofarm, Phenobarbital 100 mg dan

lansoprazol oleh PT IGM).

3) Program Pengembangan Lingkungan Sehat; Realisasi keuangan Program ini

mencapai 79,54 %; disebabkan karena pada saat kejadian kasus legionela

bersamaan dengan BBTKL (Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan)

Kementerian Kesehatan RI sehingga perjalanan legionela tidak bisa

direalisasikan.

4) Program Kesehatan Wisata; Realisasi program ini mencapai 80,95 %

disebabkan perjalanan dalam daerah pengukuran kebisingan tidak terlaksana

karena berbenturan dengan kegiatan lain.

5) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan; Realisasi keuangannya sebesar

83,07 disebabkan karena anggaran perubahan diterima bulan Nopember

namun Pergub tentang satuan biaya honor BPRS baru diterima 14 Desember

2015 dan pada lomba Nakes dan Puskesmas berprestasi ada beberapa kab/kota

yang tidak mengikuti.

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Realisasi

keuangannya mencapai 83,11 %. Penyebabnya adalah pada Belanja sewa

tenda dalam rangka skrining faktor resiko PTM menyesuaikan lokasi, Belanja

perjalanan daerah menyesuaikan dengan kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca

Imunisasi), Belanja perjalanan luar daerah sesuai pemanggilan, kegiatan

peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah sesuai

dengan KLB (Kejadian Luar Biasa).

7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Realisasinya keuangan

mencapai 86,58 %, ini disebabkan adanya efisiensi, sesuai kebutuhan dan

untuk perjalanan dinas luar daerah dibiayai oleh Pusat.

8) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur; realisasi keuangan

program ini mencapai 86,90 % karena adanya efisiensi dan sesuai kebutuhan.

9) Program Perbaikan Gizi Masyarakat; Realisasi keuangan mencapai 87,11 %

hal ini disebabkan karena adanya efisiensi.

10) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; Realisasi

keuangannya mencapai 88,98 karena adanya efisiensi.


I.6 Sistematika LAKIP

Laporan Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan

Provinsi Bali selama tahun 2015. Dalam laporan ini, pencapaian sasaran, yaitu

dengan pengukuran atas indikator-indikator yang dianggap mampu mengukur

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Provinsi Bali

2014-2018.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi

Bali tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategis

issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang

bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun

ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi ;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

(jika ada) ;


5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1). Perjanjian Kinerja

2). Lain-lain yang dianggap perlu


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

II.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan RPJMD Provinsi Bali Tahun 2014-2018 serta dengan

mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang

yang ada serta mempertimbangkan kearifan lokal yang hidup dalam

masyarakat Bali maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014-2018 adalah ” Bali

Sehat Menuju Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera)”

Dalam rangka mewujudkan Bali Sehat menuju Bali yang Maju, Aman,

Damai dan Sejahtera, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang

berkembang selama 5 tahun sebelumnya, telah ditetapkan misi SKPD Dinas

Kesehatan Provinsi Bali dapat dirumuskan sbb :

1. Memelihara, meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan yang

merata, bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali.

2. Menjamin Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.

3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran

strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun

adalah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA


Tabel II.1.2.1 Keterkaitan Misi dan Tujuan

Misi Tujuan

1 Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat Bali

1 Terselenggaranya upaya yankes yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat Bali

2 Menjamin Ketersediaan Dan Pemerataan Sumberdaya Kesehatan

2 Tersedianya sumber daya kesehatan yang merata di seluruh sarana pelayanan kesehatan

3 Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat

3 Mewujudkan masyarakat yang mandiri untuk hidup Sehat

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang

hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai

berikut :

Tabel II.1.2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO SASARAN

STRATEGIS

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi

awal

(2014)

Target

Akhir

(2018)

1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan

1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

/100.000 KH

70,5 90

1.2 Persentase persalinan di fasilitas kesehatan

% 97,63 100

2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita

2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

/1000 KH 5,96 10

2.2 Angka Kematian Balita (AKABA)

/1000 KH 6,63 10

2.3 Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (Kn1) sesuai standar

% 100 100

2.4 Jumlah balita yang mendapatkan SDIDTK

Balita 64,02 80

2.5 Persentase cakupan KF sesuai standar

% 97,49 100


3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

3.1 Persentase Bumil KEK (%)

% 2,66 9,2

3.2 Persentase balita malnutrisi (gizi buruk) dan gizi kurang

% 13,2 12,1

3.3 Persentase bumil KEK yang mendapatkan PMT

% 0 80

3.4 Persentase Balita yang ditimbang (D/S)

% 79,86 85

3.5 Persentase bayi < 6 bl yang mendapat ASI Eksklusif

% 79,86 47

3.6 Persentase Desa Siaga Aktif

% 92,18 89

3.7 Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10 % untuk dana UKBM

% 18 40

3.8 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

Kebijakan 3 3

4 Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit Menular

4.1 Angka Kesakitan Penyakit Menular

% n/a n/a

4.2 Angka Kematian Penyakit Menular

% 0,20 <1

4.3 Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap

% 100,6 100

4.4 Persentase kab/kota yang melaksanakan verifikasi kab/kota sehat

% 33,33 77.77

4.5 Persentase Batita yang mendapat imunisasi lanjutan

% 65,76 88

4.6 Persentase KLB yang tertangani < 18 jam

% 100 100

4.7 Persentase penanganan kasus sesuai SOP

% 100 100

4.8 Persentase pelaksanaan surveilans penyakit menular

% 100 100

4.9 Persentase sinyal kewaspadaan yang direspon

% 51,9 95


5 Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

5.1 Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular

% 77,5 100%

5.2 Jumlah Desa yang memiliki posbindu PTM aktif

Desa 101 328

6 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan

6.1 Persentase faskes yang memenuhi standar pelayanan kesehatan

% 26,20 41

6.2 Persentase FKTP yang melaksanakan Pelayanan sesuai Standar

% 2,5 85

6.3 Persentase FKTP yang terakreditasi

% 0 100

6.4 Persentase FKTL yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

% 55,60 100

6.5 Persentase FKTL yang terakreditasi

% 55,60 100

6.6 Persentase Faskes lainnya yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

% 18,57 30

6.7 Persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi

% 3,6 25

6.8 Persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik

% 33,54 30

6.9 Persentase Ketersediaan data kesehatan di 9 kab/kota

% 100 100

6.10 Persentase diklat yang terakreditasi

% 100 100

6.11 Persentase pelaksanaan pendidikan kebidanan

% 100 100


sesuai kompetensi 6.12 Jumlah kab/kota yang

memiliki laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan

Kab/kota 2 9

6.13 Persentase penerapan hasil pelatihan peserta diklat yang dievaluasi

% 100 100

6.14 Jumlah pelatihan formal yang diselenggarakan

Pelatihan 6 6

6.15 Persentase pengembangan kemitraan LS dan LP yang diselenggarakan

% 100 100

6.16 Persentase faskes yang bekerja sama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

% 100 100

6.17 Nilai Akreditasi KALK di UPT. Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali

Nilai 88 90

6.18 Persentase pencapaian sertifikasi ISO 17025, 2008 di UPT. Balai Labkes Provinsi Bali

% Dimulai tahun 2016

100

6.19 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di faskes

% 45 80

6.20 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP

% 0 80

6.21 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL

% 80 80


6.22 Revitalisasi sistem pelayanan JKBM

Kab/kota 9 9

6.23 Persentase Pengembangan sistem pelayanan kesehatan alternatif dan komplementer

% 100 100

6.24 Jumlah ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasyankses

Paket 1 paket 1 paket

6.25 Jumlah pengadaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

Paket 1 paket 1 paket

Dari sasaran strategis dan indikator tersebut diatas dituangkan ke dalam Indikator

Kinerja Utama sebagai berikut :

Tabel II.1.2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Kondisi awal

2015

Target akhir

2018

1. Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH 83,5 90

2. Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH 5,72 10

3. Angka Kematian Balita (AKABA) /1000 KH 6,62 10

4. Persentase Bumil KEK (%) % 2,63 9,2

5. Persentase balita malnutrisi dan gizi

kurang(%)

% 9,0 12,1

6. Angka Kematian Penyakit Menular % 0,28 <1

7. Persentase puskesmas yang

melaksanakan deteksi dini faktor resiko

penyakit tidak menular

% 84,17 100

8. Persentase Faskes yang memenuhi

standar pelayanan

% 26,20 41


II.1.3 Strategi.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya

perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai

tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi,

kebijakan, program dan kegiatan yang seperti tertuang berikut ini :

II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Pertama:

“Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya

Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh

Masyarakat Bali”

1. Strategi

Strategi untuk mencapai sasaran misi pertama sebagai berikut :

- Meningkatkan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan

- Meningkatkan kesehatan bayi dan balita

- Meningkatkan status gizi masyarakat

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas

Kesehatan

- Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit

Menular

2. Kebijakan

- Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI)


menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita

(AKABA)

- Meningkatkan upaya pencarian anak balita dengan gizi

buruk dan gizi kurang


menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka

Kematian Bayi (AKB)

- Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program JKN


- Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi

dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat)

maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan

dan rehabilitasi) penyakit-penyakit degeneratif

- Meningkatkan pengamatan (surveilans) terhadap emerging

diseases

3. Program

- Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

- Program perbaikan gizi masyarakat

- Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM)

- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

- Program upaya kesehatan masyarakat

- Program standarisasi pelayanan kesehatan

- Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

4. Kegiatan

- Pelatihan PONED untuk semua tim PONED puskesmas

perawatan di 9 kab/kota

- Pelayanan ibu hamil (minimal 4x selama kehamilannya)

(K4)

- Pelatihan nakes untuk kelas ibu hamil di puskesmas 9

kab/kota

- Review program P4K bagi bidan pada puskesmas di

kab/kota

- Review buku KIA

- Melaksanakan cakupan DD risti bagi bumil

- Peningkatan kemampuan pelayanan PONEK di RS

- Melaksanakan MONEV tentang PONEK di RS

- Melaksanakan gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi

(GRSSI-B)

- Pemeriksaan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan

- Pelatihan nakes tentang MTBS di Puskesmas 9 kab/kota

- Kemitraan bidan dengan bidan


- Monev KB pasca salin

- Penjaringan Ibu Hamil KEK

- Pelaksanaan surveilans gizi aktif di Puskesmas

- Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif

- Pelatihan konselor menyusui bagi nakes

- Penyediaan Vaksin sesuai dengan jumlah sasaran

- Pemberian imunisasi sesuai sasaran

- Melaksanakan MONEV imunisasi

- Pembinaan Kesehatan Olahraga

- Pembinaan dan Evaluasi pelayanan kesehatan JKBM

- Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara

- Diseminasi program JKN

- Melaksanakan MONEV JKN

- Pemberian imunisasi pada Batita, BIAS, WUS dan Bumil

- Melaksanakan penyelidikan Epidemiologi pada KLB

- Melaksanakan pengobatan terhadap penderita TB

- Melaksanakan pengendalian terhadap penyakit DBD

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kasus Rabies

- Melaksanakan respon terhadap sinyal KLB

- Melaksanakan pemantauan jentik secara berkala

- Melaksanakan penemuan penjaringan kasus TB

- Melaksanakan Skrining faktor resiko PTM (IVA, Obesitas,

Hipertensi)

- Melaksanakan KIE pada semua sasaran yang beresiko

II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Kedua:

“Memelihara, Meningkatkan Dan Mengembangkan Upaya

Kesehatan Yang Merata, Bermutu Dan Terjangkau Bagi Seluruh

Masyarakat Bali”

1. Kebijakan

- Meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas

pelayanan kesehatan masyarakat


- Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta

sarana dan prasarana kesehatan

2. Program

- Program standarisasi pelayanan kesehatan

- Program peningkatan sarana dan prasarana fasyankes

- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Program pengembangan obat asli indonesia

- Program obat dan perbekalan kesehatan

- Program peningkatan pengawasan pangan dan bahan

berbahaya

3. Kegiatan

- Meningkatkan persentase FKTP yang terakreditasi

- Melaksanakan pelatihan dan pedampingan akreditasi FKTP

- Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTP

- Melaksanakan MONEV tentang PONED di Puskesmas

- Meningkatkan persentase FKTL yang terakreditasi

- Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTL

- Meningkatkan persentase laboratorium kesehatan yang

terakreditasi

- Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di lab.

Kesehatan

- Meningkatkan persentase sarana kefarmasian dan alat

kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi

yang baik

- Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di sarana

kefarmasian dan alat kesehatan

- Penyusunan laporan penyelenggaraan pembangunan

kesehatan

- MONEV Sistem Informasi Kesehatan

- Pembinaan dan Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan formal di 9 Kab/Kota

- Pembinaan dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan


- Pengkajian aspek-aspek pembangunan kesehatan

- Melaksanakan kegiatan pembentukan laboratorium

lapangan

- Melaksanakan kegiatan evaluasi pelatihan

- Melaksanakan TNA untuk mengetahui kebutuhan pelatihan

Nakes

- Melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai

TNA

- Mengusulkan kegiatan pelatihan untuk mendapatkan

akreditasi

- Membuat sertifikat yang diterbitkan

- Membuat laporan kegiatan pelatihan

- Melakukan advokasi kegiatan kediklatan di fasyankes 9

Kab/Kota

- Melaksanakan Kompetensi Pegawai

- Nilai SKM

- Nilai rata-rata PME

- Melaksanakan kalibrasi alat-alat laboratorium

- Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

- Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan di FKTP

- Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan di FKTL

- Pembinaan Pengobat Tradisional

- Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi Ketiga:

“Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat”

1. Kebijakan

- Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi

dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat)

maupun pencegahan tersier


2. Program

- Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

- Pengembangan lingkungan sehat

- Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

3. Kegiatan

- Melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan penderita HIV-

AIDS

- Melaksanakan zero survei pada populasi kunci

- Melaksanakan Inspeksi Sanitasi pada TPM dan TTU

- Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi kab/kota sehat

- Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada

kab/kota

- Melaksanakan MONEV pelaksanaan kab/kota sehat

- Advokasi desa, dunia usaha dan ormas untuk mendukung

program kesehatan

- Pembinaan dan evaluasi UKBM

- Advokasi kab/kota untuk mengeluarkan kebijakan publik

tentang PHBS

- Pembinaan dan evaluasi PHBS

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Kesehatan Provinsi Bali menetapkan tujuan dan sasaran,

langkah selanjutnya dengan menentukan cara mencapai tujuan dan

sasaran yang merupakan strategi organisasi meliputi kebijakan, program

dan kegiatan seperti pada tabel berikut :

Tabel II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun.

2015

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu

1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH

100

1.2 Persentase persalinan di fasilitas % 97


Melahirkan kesehatan 2 Meningkatkan

Kesehatan Bayi dan Balita

2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) /1000 KH 15 2.2 Angka Kematian Balita (AKABA) /1000 KH 15 2.3 Persentase cakupan kunjungan

neonatal pertama (Kn1) sesuai standar

% 96


Balita 65


% 98


3.1 Persentase Bumil KEK (%) % 10 3.2 Persentase balita malnutrisi (gizi

buruk) dan gizi kurang % 13,2


% 20


% 82

3.5 Persentase bayi < 6 bl yang mendapat ASI Eksklusif

% 39

3.6 Persentase Desa Siaga Aktif % 86 3.7 Persentase desa yang

memanfaatkan dana desa 10 % untuk dana UKBM

% 10


Kebijakan 3



4.2 Angka Kematian Penyakit Menular % <1 4.3 Persentase Bayi yang mendapat

imunisasi dasar lengkap % 100


% 44,44


% 82


% 100


% 100

4.8 Persentase pelaksanaan surveilans penyakit menular dan tidak menular

% 100


% 80



% 83%


Desa 121




% 29


% 5.8

6.3 Persentase FKTP yang terakreditasi % 94 6.4 Persentase FKTL yang

melaksanakan pelayanan sesuai standar

% 42,6

6.5 Persentase FKTL yang terakreditasi % 94 6.6 Persentase Faskes lainnya yang

melaksanakan pelayanan sesuai standar

% 15


% 10


% 15

6.9 Persentase Ketersediaan data kesehatan di 9 kab/kota

% 100

6.10 Persentase diklat yang terakreditasi % 94 6.11 Persentase pelaksanaan pendidikan

kebidanan sesuai kompetensi % 100

6.12 Jumlah kab/kota yang memiliki laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan

Kab/kota 4


% 100


Pelatihan 2


% 100

6.16 Persentase faskes yang bekerja sama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

% 100


Nilai 88



6.19 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di

% 80


faskes 6.20 Persentase tingkat kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP

% 80


% 80


Kab/kota 9 kab/kota


% 100


Paket 1 paket


Paket 1 paket

II.2 Penetapan Kinerja Tahun 2015.

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan

kinerja/ kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan

target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta

target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan penetapan kinerja instansi mengacu pada Renstra,

RKT, IKU dan anggaran atau DPA, PK.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun

2015 adalah seperti tabel berikut :

Tabel II.2. Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2015


INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET PROGRAM

/KEGIATAN

ANGGARAN


1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

/100.000 KH

100 Program Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

797.704.100

1.2 Persentase persalinan di fasilitas

% 97 1 Pelatihan PONED untuk semua



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

kesehatan tim PONED puskesmas perawatan di 9 kab/kota

2 Pelayanan ibu hamil (minimal 4x selama kehamilannya) (K4)

3 Pelatihan nakes untuk kelas ibu hamil di puskesmas 9 kab/kota

4 Review program P4K bagi bidan pada puskesmas di kab/kota

5 Review buku KIA

6 Melaksanakan cakupan DD risti bagi bumil

7 Peningkatan kemampuan pelayanan PONEK di RS

8 Melaksanakan MONEV tentang PONEK di RS

9 Melaksanakan gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (GRSSI-B)



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN


2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)

/1000 KH

15 10 Pemeriksaan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan

2.2 Angka Kematian Balita (AKABA)

/1000 KH

15 11 Pelatihan nakes tentang MTBS di Puskesmas 9 kab/kota

2.3 Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (Kn1) sesuai standar

% 96 12 Kemitraan bidan dengan bidan


Balita 65 13 Monev KB pasca salin


% 98


3.1 Persentase Bumil KEK (%)

% 10 Program Perbaikan gizi Masyarakat

1.478.160.000


% 13,2 1 Penjaringan Ibu Hamil KEK


% 20 2 Pelaksanaan surveilans gizi aktif di Puskesmas


% 82 3 Sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif

3.5 Persentase bayi < 6 bl yang

% 39 4 Pelatihan konselor menyusui



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

mendapat ASI Eksklusif

bagi nakes


% 13,2 5 Penjaringan Ibu Hamil KEK

3.6 Persentase Desa Siaga Aktif

% 86 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.639.760.000

3.7 Persentase desa yang memanfaat kan dana desa 10 % untuk dana UKBM

% 10 1 Advokasi desa, dunia usaha dan ormas untuk mendukung program kesehatan


Kebi jakan

3 2 Pembinaan dan evaluasi UKBM

3 Advokasi kab/kota untuk mengeluarkan kebijakan publik tentang PHBS

4 Pembinaan dan evaluasi PHBS



Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

12.916.738.000

4.2 Angka Kematian Penyakit

1 Penyediaan Vaksin sesuai dengan



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

Menular jumlah sasaran

4.3 Persentase Bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap

% 100 2 Pemberian imunisasi sesuai sasaran


% 44,44 3 Melaksanakan MONEV imunisasi


% 82 4 Pemberian Imunisasi pada Batita, BIAS, WUS dan Bumil


% 100 5 Melaksanakan penyelidikan Epidemiologi pada KLB


% 100 6 Melaksanakan pengobatan terhadap penderita TB

4.8 Persentase pelaksanaan surveilans penyakit menular dan tidak menular

% 100 7 Melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan penderita HIV-AIDS


% 80 8 Melaksanakan pengendalian terhadap penyakit DBD



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN



% 83% 9 Melaksanakan monitoring dan evaluasi kasus Rabies


Desa 121 10 Melaksanakan respon terhadap sinyal KLB

11 Melaksanakan pemantauan jentik secara berkala

12 Melaksanakan penemuan penjaringan kasus TB

13 Melaksanakan zero survei pada populasi kunci

14 Melaksanakan Skrining faktor resiko PTM (IVA, Obesitas, Hipertensi)

15 Melaksanakan KIE pada semua sasaran yang beresiko

Program Pengembangan lingkungan sehat

534.936.500

1 Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi kab/kota



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

sehat

2 Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada kab/kota

3 Melaksanakan MONEV pelaksanaan kab/kota sehat

4 Melaksanakan Inspeksi Sanitasi pada TPM dan TTU

Program peningkatan pengawasan pangan dan bahan berbahaya

180.400.000

1 Melaksanakan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya



% 29 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

5.682.968.980


% 5,8 1 Meningkatkan persentase FKTP yang terakreditasi



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

6.3 Persentase FKTP yang terakreditasi

% 94 2 Melaksanakan pelatihan dan pedampingan akreditasi FKTP

6.4 Persentase FKTL yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

% 42,6 3 Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTP

6.5 Persentase FKTL yang terakreditasi

% 94 4 Melaksanakan MONEV tentang PONED di Puskesmas

6.6 Persentase Faskes lainnya yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

% 15 5 Meningkatkan persentase FKTL yang terakreditasi


% 10 6 Pembinaan standar pelayanan kesehatan di FKTL


% 15 7 Meningkatkan persentase laboratorium kesehatan yang terakreditasi

6.9 Persentase Ketersediaan data kesehatan di

% 100 8 Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

9 kab/kota lab. Kesehatan

6.10 Persentase diklat yang terakreditasi

% 94 9 Melaksanakan Kompetensi Pegawai

6.11 Persentase pelaksanaan pendidikan kebidanan sesuai kompetensi

% 100 10 Nilai SKM

6.12 Jumlah kab/kota yang memiliki laboratorium lapangan yang terbentuk sbg tempat praktek kegiatan pelatihan

Kab/kota 4 11 Nilai rata-rata PME


% 100 12 Melaksanakan kalibrasi alat-alat laboratorium


Pelatihan 2 13 Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti


% 100 14 Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTP



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

6.16 Persentase

faskes yang bekerja sama dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan

% 100 15 Melaksanakan MONEV tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di FKTL


Nilai 88 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana fasyankes

4.383.038.050



1 Meningkatkan persentase sarana kefarmasian dan alat kesehatan yang melaksanakan cara produksi dan distribusi yang baik

6.19 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di faskes

% 80 2 Melaksanakan Pembinaan standar pelayanan di sarana kefarmasian dan alat kesehatan

6.20 Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap

% 80.00 3 Penyusunan laporan penyelenggaraan pembanguna



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

pelayanan kesehatan di FKTP

n kesehatan


% 80 4 MONEV Sistem Informasi Kesehatan


Kab/kota 9 kab/kota Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.423.264.520


% 100 1 Pembinaan dan Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan formal di 9 Kab/Kota


Paket 1 paket 2 Pembinaan dalam rangka sertifikasi tenaga kesehatan


Paket 1 paket 3 Pengkajian aspek-aspek pembangunan kesehatan

4 Melaksanakan kegiatan pembentukan laboratorium lapangan

5 Melaksanakan kegiatan



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

evaluasi pelatihan

6 Melaksanakan TNA untuk mengetahui kebutuhan pelatihan Nakes

7 Melaksanakan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan sesuai TNA

8 Mengusulkan kegiatan pelatihan untuk mendapatkan akreditasi

9 Membuat sertifikat yang diterbitkan

10 Membuat laporan kegiatan pelatihan

11 Melakukan advokasi kegiatan kediklatan di fasyankes 9 Kab/Kota

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

62.818.000

1 Diseminasi program JKN

2 Melaksanakan MONEV JKN



INDIKATOR KINERJA


/KEGIATAN

ANGGARAN

Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara

278.235.893.238

1 Pembinaan dan Evaluasi pelayanan kesehatan JKBM

2 Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara

Program Pengembangan obat asli Indonesia

393.138.720

1 Pembinaan Pengobat Tradisional

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

288.643.540

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

167.553.920

1 Pembinaan Kesehatan Olahraga

II.3 Rencana Anggaran.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali Pada Tahun 2015 melaksanakan kegiatan

dengan anggaran APBD Induk sebesar Rp. 302.023.708.121, Melalui

mekanisme perubahan APBD 2015 menjadi Rp.364.496.459.885,36 dengan

rincian Belanja Tidak Langsung Rp.41.502.185.765 dan Belanja Langsung


Rp.322.994.274.120,36. Adapun realisasi anggaran sebesar

Rp.323.423.646.868,59 (88,73 %) dengan rincian untuk Belanja Tidak

Langsung Rp.35.574.982.935,00 (85,72 %) dan Belanja Langsung

Rp.287.848.663.933,59 (89,12 %).

1. Target dan Realisasi Belanja Dinas kesehatan Provinsi Bali

Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Bali meliputi belanja langsung dan belanja

tidak langsung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel : Target dan Realisasi Belanja Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2014.

Anggaran Target Realisasi %

BTL 41.502.185.765 35.574.982.935 85,72

BL 322.994.274.120,36 287.850.413.934 89,12

Jumlah 364.496.459.885 323.425.396.869 88,73

2. Alokasi Anggaran Per sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk

pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel : Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

No. Sasaran Anggaran %


295.000.600 0,09

2 Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita 502.703.500 0,16

3 Meningkatkan Status Gizi Masyarakat 1.478.160.000 0,46


12.793.851.000 3,96


728.637.000 0,23


294.637.318.968,36 91,22

JUMLAH 310.435.671.068,36 96,11

Pada tabel di atas, pada pos belanja langsung dibagi menjadi anggaran

yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama dan

anggaran belanja langsung program/kegiatan pendukung. Jumlah anggaran

untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 310.435.671.068,36 (96,11%) dari


total Belanja Langsung, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan

pendukung sebesar Rp. 12.558.603.052 (4,05%) dari total anggaran Belanja

Langsung. Pada anggaran untuk program/kegiatan utama, sasaran strategis

dengan anggaran paling besar adalah sasaran VI dengan besaran anggaran Rp.

294.637.318.968,36 (96,11%) dari total Belanja Langsung dan anggaran yang

paling sedikit adalah sasaran I Rp. 295.000.600 (0,09%).


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2015

Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian

kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi

Bali tahun 2015 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim

pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka

pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil

pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan

posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

III.1.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Interval Nilai

Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian

Realisasi Kinerja

Kode

1. 91 ≤ 100 Sangat Baik Hijau Tua

2. 76 ≤ 90 Tinggi Hijau Muda

3. 66 ≤ 75 Sedang Kuning Tua

4. 51 ≤ 65 Rendah Kuning Muda

5. ≤ 50 Sangat Rendah Merah

• Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan

dan sasaran strategis Dinas Kesehatan Provinsi Bali beserta target dan capaian

realisasinya dirinci sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA


Tabel III.1. Capaian Kinerja Tahun 2015

NO

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA SASARAN

SATUAN TARGET REALISASI PERSENTASE KRITERIA KODE


1. Angka Kematian Ibu (AKI)

/100.000 KH

100 83,5 116,5 Sangat Baik

Hijau Tua


2. Angka Kematian Bayi (AKB)

/1000 KH 15 5,72 161,87 Sangat Baik

Hijau Tua

3. Angka Kematian Balita (AKABA)

/1000 KH 15 6,62 155,87 Sangat Baik

Hijau Tua


4. Persentase Bumil KEK (%)

% 10 2,63 173,70 Sangat Baik

Hijau Tua

5. Persentase balita malnutrisi dan gizi kurang(%)

% 13,2 9,0 131,82 Sangat Baik

Hijau Tua


6. Angka Kematian Penyakit Menular

% <1 0,28 172,00 Sangat Baik

Hijau Tua


7. Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular

% 83 84,17 101,41 Sangat Baik

Hijau Tua


8. Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan

% 29 26,20 90,34 Tinggi Hijau Muda

Dari tabel di atas terdapat 8 (delapan) indikator kinerja sasaran dan terbagi

ke dalam 6 sasaran strategis. Pada tahun 2015, dari 8 indikator kinerja sasaran, 7

indikator telah mencapai target yang ditentukan dengan kriteria Sangat Baik dan 1

indikator masih belum mencapai target yang telah ditentukan dengan kriteria

Tinggi


III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam sub bag ini disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Kesehatan

Provinsi Bali yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun

evaluasi dan analisis secara rinci indikatir kinerja menurut sasaran strategis

diuraikan sebagai berikut :

III.2.1.Sasaran Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Melahirkan

Tabel III.2.1 Target dan Realisasi Kinerja

NO INDIKATOR CAPAIAN 2014

2015 TARGET

AKHIR

RENSTRA

(2018)

CAPAIAN

S/D 2015

TERHADAP

2018 (%) TARGET REALISASI

%

REALISASI

1 Angka Kematian Ibu (AKI)

70,5 100/ 100.000

KH

83,5 116,5 90 / 100.000

KH

107,22

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan kematian ibu pada masa kehamilan,

persalinan dan nifas yang disebabkan oleh faktor obstetrik dan non obstetrik. Bila

dibandingkan dengan target AKI di Provinsi Bali telah mencapai target. Namun

bila dibandingkan dengan tahun 2014 terjadi kenaikkan jumlah kasus kematian

ibu.

III.2.2 Sasaran Meningkatkan Kesehatan Bayi dan Balita



2015 TARGET

AKHIR

RENSTRA

(2018)

CAPAIAN

S/D 2015

TERHADAP


%

REALISASI

1 Angka Kematian Bayi (AKB)

5,96 15 / 1000 KH

5,72 161,87 10 / 1000 KH

142,80

2 Angka Kematian Balita (AKABA)

6,63 15 / 1000 KH

6,62 155,87 10 / 1000 KH

133,80

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi usia 0-11 bulan

yang dinyatakan dalam 1.000 Kelahiran Hidup (KH) sedangkan Angka Kematian

Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia

5 tahun. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara


kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Pada AKI dan AKABA tahun 2015

capaiannya sudah mencapai target dan bila dibandingkan dengan tahun 2014

terjadi penurunan jumlah kematian bayi dan balita.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menurunkan AKI, AKB dan

AKABA antara lain dengan Audit Maternal-Perinatal; Pelacakan kasus kematian

Maternal-Perinatal; Meningkatkan surveilans KIA; meningkatkan pelaksanaan

kelas ibu; Antenatal Care Terpadu (ANC Terpadu) dan ANC Terfokus; perbaikan

system rujukan; melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas; pendidikan dan

pelatihan teknis.

III.2.3 Sasaran Meningkatkan Status Gizi Masyarakat



2015 TARGET

AKHIR

RENSTRA

(2018)

CAPAIAN

S/D 2015

TERHADAP


%

REALISASI

1 Persentase Bumil KEK (%)

2,66 % 10 % 2,63 % 173,70 9,2 % 171,41

2 Persentase balita malnutrisi dan gizi kurang(%)

13,2 % 13,2 % 9,0 % 131,82 12,1 % 125,62

Bumil KEK adalah ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi Kronis

yang diketahui melalui Lingkar Lengan Atas kurang dari 23,5 cm. Bumil KEK

tahun 2015 menunjukkan adanya sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun

2014. Permasalahan yang dihadapi dalam penemuan kasus Bumil KEK antara lain

belum seluruh ibu hamil terpantau terutama yang melakukan pemeriksaan ke

fasilitas kesehatan swasta. Solusi yang dilakukan dengan meningkatkan kerjasama

dan koordinasi dengan RS swasta maupun bidan praktek swasta terutama dalam

hal pelaporan.

Balita malnutrisi merupakan Balita yang memiliki berat badan kurang -2 SD

menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U). Jumlah balita yang

mengalami malnutrisi berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015

lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Rendahnya kesadaran masyarakat

untuk memantau pertumbuhan berat badannya secara rutin merupakan faktor


penghambat dalam penemuan kasus. Untuk mengatasi hal tersebut dilakukan

upaya antara lain meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor terkait.

III.2.4 Sasaran Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Penyakit

Menular



2015 TARGET

AKHIR

RENSTRA

(2018)

CAPAIAN

S/D 2015

TERHADAP


%

REALISASI

1 Angka Kematian Penyakit Menular

0,20 <1 0,28 172 <1 172

Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di

Indonesia termasuk Provinsi Bali, dimana beberapa penyakit menular ini dapat

menyebabkan Kejadian Luar Biasa (KLB). Penyakit menular yang perlu

diwaspadai adalah timbulnya berbagai penyakit menular baru (new emerging

diseases) yang berskala internasional seperti AIDS, SARS dan penyakit Flu

Burung, adanya penyakit menular yang muncul kembali (re-emerging diseases)

seperti : leptospirosis, antrax, TBC, DBD, cikungunya, dll. Di Bali penyakit

menular yang perlu diwaspadai antara lain : TB, AIDS, DBD, dan Rabies. Upaya

yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian penyakit menular dengan

melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular seperti

melaksanakan pengobatan terhadap penderita Tuberculosis(TB) baik di

puskesmas maupun RSUD, melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan penderita

HIV-AIDS dengan melakukan konseling terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan

pengobatan pada klinik CST (Conselling Suport and Treatment) yang sudah

disiapkan oleh pemerintah , melaksanakan pengendalian terhadap penyakit DBD

dengan PSN (Pemerantasan Sarang Nyamuk), mebunuh jentiknya dengan

larvasida(abatisasi) dan membunuh nyamuk dewasa dengan fogging,

melaksanakan monitoring dan evaluasi kasus rabies dengan memberikan VAR

dan SAR apabila terindikasi rabies dan lain sebagainya. Kendala dalam

mendukung kegiatan ini seperti pada pengobatan HIV, kurangnya kesadaran


pasien penderita HIV-AIDS (ODHA) yang mau minum obat dikarenakan masih

adanya stigma dan diskriminasi masyarakat, sedangkan pada pengobatan TB

penemuan kasus tidak berjalan secara maksimal, disebabkan karena kemampuan

petugas untuk menjangkau seluruh masyarakat sangat terbatas sehingga ada kasus

TB di masyarakat yang tidak termonitor.

III.2.5 Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit Tidak Menular



2015 TARGET

AKHIR

RENSTRA

(2018)

CAPAIAN

S/D 2015

TERHADAP


%

REALISASI

1 Persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular

77,50 % 83 % 84,17% 101,41 100 % 84,17 %

Capaian sasaran meningkatkan pengendalian penyakit tidak menular pada

tahun 2015 dengan indikator persentase puskesmas yang melaksanakan deteksi

dini faktor resiko penyakit tidak menular mengalami kenaikan sebesar 6,67 % dari

capaian pada tahun 2014 sebesar 77,50 %. Kenaikan ini didukung oleh kesadaran

masyarakat dalam melakukan pemeriksaan untuk penyakit tidak menular seperti

pemeriksaan IVA, hipertensi dan obesitas di puskesmas. Selain itu, kerjasama

yang baik antar lintas program dan lintas sektor dalam mempromosikan program

seperti pemeriksaan IVA dan penyakit tidak menular lainnya juga mempengaruhi

tercapainya indikator ini. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, belum semua

puskesmas dapat melaksanakan pemeriksaan untuk penyakit tidak menular. Hal

ini dikarenakan belum tersedianya peralatan untuk pemeriksaan IVA dan terapi

Cryo di seluruh puskesmas serta mobilitas tenaga yang tinggi terutama dokter di

tingkat puskesmas dan kabupaten. Sehingga belum semua puskesmas mampu

melaksanakan pemeriksaan tersebut.


III.2.6 Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan



2015 TARGET

AKHIR

RENSTRA

(2018)

CAPAIAN

S/D 2015

TERHADAP


%

REALISASI

1 Persentase Faskes yang memenuhi standar pelayanan

26,20 % 29 % 26,20 % 90,34 41 % 63,90

Standar pelayanan merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan

dasar yang harus dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan itu antara

lain : Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit), Fasilitas Kesehatan

Tingkat Pertama (Puskesmas), dan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Laboratorium

Kesehatan dan Sarana Kefarmasian. Dalam menentukan standar pelayananan,

akreditasi merupakan mekanisme regulasi yang bertujuan untuk mendorong upaya

tersebut. Setiap faskes yang ada memiliki sistem standar akreditasi yang berbeda-

beda dalam menentukan standar pelayanan.

Capaian sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan

pada tahun 2015 dengan indikator persentase faskes yang memenuhi standar

pelayanan masih dibawah target yang telah ditentukan. Hal ini dipengaruhi oleh

masih kurangnya kesadaran tiap-tiap faskes dalam melaksanakan akreditasi

dikarenakan biaya akreditasi yang cukup tinggi, kurangnya sumber daya manusia

dan lain-lain. Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian target tersebut antara

lain :

- Melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

akreditasi secara rutin baik di Rumah Sakit, Puskesmas dan Labkes

- Memberikan sangsi kepada labkes yang tidak terakreditasi sehingga ada

keinginan labkes untuk memperbaiki diri dan menyiapkan proses akreditasi

- Peningkatan pembinaan ke sarana kefarmasian yang lain selain PBF,

sehingga sarana yang lain juga ada peningkatan dalam upaya melaksanakan

cara produksi dan distribusi yang baik


- Melaksanakan pembinaan standar pelayanan kesehatan di Puskesmas

III.3 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung setelah perubahan pada Dinas

Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 sebesar Rp. 313.019.749.837,07 (96,91

%) dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan sebesar Rp.

322.994.274.120,36. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama

sebesar Rp. 303.445.980.551,07 (97,75 %), sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 9.573.769.286 (76,23 %). Jika

dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar

pada program/kegiatan di sasaran VI Sedangkan penyerapan terkecil pada

program/kegiatan di sasaran V sebesar Rp. 530.783.050 (72,85 %).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan

anggaran, pencapaian sasaran yang relative baik dan diikuti dengan

penyerapan anggaran kurang dari 100 % menunjukkan bahwa dana yang

terserap untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran

disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung

No Sasaran Anggaran Realisasi % Realisasi


295.000.600 272.108.200 92,24


502.703.500 443.663.665 88,26


1.478.160.000 1.287.616.450 87,11


12.793.851.000 10.754.544.206 84,06


728.637.000 530.783.050 72,85


294.637.318.968,36 290.157.264.980,07 98,48

Jumlah 310.435.671.068,36 303.445.980.551,07 97,75

Belanja Langsung Pendukung 12.558.603.052 9.573.769.286 76,23

Total Belanja Langsung 322.994.274.120,36 313.019.749.837,07 96,91


BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Kesehatan Provinsi Bali disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Tahun Anggaran 2015, serta Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan

akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam

pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran

tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi

dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada tahun

anggaran 2015 merupakan tahun ke-2 dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan

Provinsi Bali Tahun 2014-2018. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan

partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan

didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator

kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya

manusia, anggaran dan sarana prasarana.

2. Dari sasaran dan indikator kinerja terdapat 8 Indikator Kinerja Utama yang

dipilih sebagai tolok ukur kinerja.

3. Dari 8 indikator kinerja utama, 7 indikator mencapai kriteria Sangat Baik

dengan warna hijau tua dan 1 indikator mencapai kriteria Tinggi dengan

warna hijau muda.

BAB IV

PENUTUP


Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP

dirumuskan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis

dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya

pemerintahan yang akuntabel.

2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi

pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik

dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas

pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas

Kesehatan Provinsi Bali tahun 2015 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai

bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, sebagai bahan

pertimbangan Bappeda untuk perencaanaan tahun berikutnya, penyempurnaan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan

berbagai kebijakan yang diperlukan.

LAMPIRAN

Documents

(lakip) dinas kesehatan provinsi bali tahun 2015