Lakip Kalsel 2011 kirim.pdf

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : LAP - 41 /PW16/1/2012TANGGAL : 5 JANUARI 2012

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 i

IKHTISAR EKSEKUTIF

kuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik,

merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu

lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 ini disusun. LAKIP

ini menyajikan capaian kinerja dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

selama tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan mandat yang diemban oleh

organisasi dan sebagai pelaksanaan dari Inpres 7 Tahun 1999 yang mengharuskan

setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas kinerja. Selain itu

LAKIP ini juga merupakan kebutuhan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam

melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi

secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, dalam LAKIP ini dilaporkan kinerja dari 4 sasaran akan dicapai

melalui 3 program. Proses penyusunan LAKIP 2011 dimulai melalui upaya

perancangan dan pengumpulan data kinerja, guna memenuhi amanah Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah. LAKIP Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2011 ini disusun

dengan format yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun

2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga serta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahyang pada intinya melaporkan

hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.

Dari penilaian sendiri (self assessment) atas Rencana Kinerja 2011 Perwakilan BPKP

Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 4 sasaran

adalah berhasil. Capaian yang dikategorikan berhasil ini disumbangkan oleh 4(empat)

sasaran yang berhasil mencapai kinerja lebih dari 85% (berhasil).

Dilihat dari sisi penugasan, selama tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan telah melaksanakan penugasan 1006 PP, yang terdiri dari realisasi PKP2T

557 PP dan realisasi Non PKP2T 449 PP. Jumlah ini lebih tinggi dari target yang telah

A

ditetapkan yaitu sebesar 611 PP (capaian 164,48%). Darijumlah 1006 PP, dihasilkan

Laporan Hasil Pengawasan (LHA/LHE/LHI) sebesar 1125 laporan atau melampaui

target sebesar 108 laporan (capaian 185,03 %). Laporan yang telah diterlcitkan terdiri

Laporan Intem sebanyak 236 Laporan dan Laporan ekstem sebanyak 889 laporan.

Dari 4 Sasaran di atas, semua dikatagorikan berhasil.

rwakilan,l-!A

Simarmata198510 1 001

Secara rinci capaian sasaran tersebut adafah sebagai berikut:

No Sasaran Capaian

1 Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpengawasan intemakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badanusaha milik negara/pemerintah daerah

92,29%

2 MeningkatnyaVL & Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

98,82Va

Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitaspenyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangannegara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

31$Aa/o

4 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP100%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 iii

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif ................................................................................... i

Daftar Isi ..................................................................................................... iii

Bab I Pendahuluan

A. Umum .............................................................................................. 1

B. Aspek Strategis ................................................................................ 4

C. Sistematika LAKIP 2011 .................................................................. 4

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2011

A. Perencanaan Kinerja ....................................................................... 6

B. Penetapan Kinerja 2011 .................................................................. 9

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Akuntabilitas Kinerja Sasaran........................................................ 15

B. Akuntabilitas Kinerja Keuangan..................................................... 49

Bab IV Penutup ....................................................................................... 60

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2011 1

BAB I

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

A. UMUM

adan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk

berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tanggal 31

Desember 2003 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, BPKP mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi

Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BPKP

menyelenggarakan fungsi:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan

keuangan dan pembangunan;

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan;

c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP;

d. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan

pengawasan keuangan dan pembangunan;

e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum,

ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, hukum, persanksian, perlengkapan, dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan BPKP diatur dalam Surat Kepala BPKP

Nomor: Kep-06.00.00-286/K/001 tanggal 30 Mei 2001 sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor PER-

955/K/SW/2011 tanggal 15 Agustus 2011. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi

B

BAB I PENDAHULUAN


KEPALA

PERWAKILAN

BAGIAN TATA USAHA

SUB BAGIAN UMUM

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SUB BAGIAN

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM

DAN PELAPORAN

BIDANG AKUNTAN

NEGARA

BIDANG

INVESTIGASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG AKUNTABILITAS

PEMERINTAH DAERAH

BIDANG INSTANSI

PEMERINTAH PUSAT

tersebut di atas, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai

struktur organisasi sebagai berikut :

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan

dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan

hasil pengawasan.

b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (PIPP), mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan

instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima

pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi

pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan.

c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah,

serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi

hasil pengawasan.

d. Bidang Akuntan Negara, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good

BAB I PENDAHULUAN


corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik

Negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak

kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan

pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah, serta

evaluasi hasil pengawasan.

e. Bidang Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,

program, pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang

merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di

dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan

kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi

penyidik dan instansi pemerintah lainnya.

Jumlah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Per 31 Desember

2011 adalah 132 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 Orang, dan pejabat

fungsional sebanyak 122 orang.

Adapun formasi pegawai berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut :

a. Jabatan Struktural

- Eselon II a 1 orang

- Eselon III a 5 orang

- Eselon IV 4 orang

Sub Jumlah 10 orang

b. Jabatan Fungsional

- Auditor Ahli Madya

- Auditor Ahli Muda

18 orang

25 orang

- Auditor Ahli Pertama

- Auditor Penyelia

7 orang

15 orang

- Auditor Pelaksana Lanjutan

- Auditor Pelaksana

- Calon JFA

- Arsiparis

- Analis Kepegawaian

3 orang

22 orang

5 orang

2 orang

2 orang

BAB I PENDAHULUAN


- Pranata Komputer 1 orang

- Fungsional Umum 22 orang

Sub Jumlah 122 orang

Jumlah Pegawai 132 orang

B. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30

Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan, merupakan perpanjangan tangan dari Instansi Pusat, karena itu Perencanaan

Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sepenuhnya mendukung

strategis yang disusun oleh BPKP Pusat. Salah satu Outcome yang hendak dicapai

oleh BPKP Pusat dan Perwakilan melalui perencanaan strategi adalah pemerintahan

yang akuntabel sebagai implementasi dari good governance, menuntut

penyelenggaraan pemerintah yang bertumpu pada partisipasi rakyat, keterbukaan,

akuntabilitas, dan keadilan. Outcome tersebut diwujudkan melalui pembaharuan

manajemen pemerintahan. BPKP berperan serta mewujudkan hal ini melalui core

businessnya, yaitu pengawasan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah

secara profesional.

C. SISTEMATIKA LAKIP 2011

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011 dapat dikhtisarkan berikut

ini:

BAB I PENDAHULUAN


Ikhtisar Eksekutif

Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok dan fungsi serta

struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun

2010 – 2014 dan penetapan kinerja 2011.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja 2011, menyajikan analisis pencapaian kinerja tahun

2011.

Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan dari kinerja tahun 2011 dan strategi

peningkatan kinerja di masa datang.

Lampiran-lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2011


6

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2011

A. Perencanaan Kinerja

ahapan perencanaan kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan dimulai dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2010-2014 yang pada

hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana

dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui

pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan

terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengawasan

termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur pengawasan dan

pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas

dalam pelaksanaan pengawasan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan yang diselaraskan dengan

arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, maupun dalam Kebijakan

Strategis Nasional Bidang Pengawasan (Jakwas) 2010-2014, Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Rencana Strategis 2010-2014 sebagai

dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai

pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencapaian visi dan misi

serta tujuan organisasi pada 2010-2014.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan

ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP. Hal ini merupakan perwujudan dari

keinginan untuk selalu berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang

berbeda dari produk para pengawas intern lainnya tetapi yang diyakini diterima

karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.

T



7

Visi

Perubahan-perubahan yang terjadi di luar maupun di dalam tubuh BPKP

mendorong dilakukannya reposisi untuk menemukan paradigma baru yaitu

menjadi suatu lembaga pengawasan internal pemerintah yang mampu

memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran dan keberhasilan

tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Peran dan posisi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sejalan dengan peran dan

posisi BPKP, sebagaimana visi BPKP yaitu:

” Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

yang terpercaya dan interaktif ”

Penetapan Visi di atas telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pernyataan visi tersebut di

atas makna Perwakilan yang terpercaya dan interaktif berarti dapat diandalkan,

bertanggungjawab, dan dapat meaksanakn tugas dengan baik sesuai mandat

yang diberikan dan aktif berkomunikasi dua arah dan memberikan hasil kerja yang

berkualitas dan bermanfaat bagi stakeholders.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang

harus dilaksanakan, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam mengimplementasikan

SPIP

2. Meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia

Misi ini merupakan implementasi visi yang ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan dalam membantu pemerintah daerah menghadapi perubahan

yang begitu cepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dan

akuntabel.

Tujuan

Tujuan dan strategi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan

pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan yang berorientasi pada



8

operasionalisasi visi dan misi tersebut yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

kurun waktu sampai lima tahun mendatang.

Untuk mendukung misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

“Meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam mengimplementasikan SPIP

dan Meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia”, maka

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan selatan menetapkan tujuan yaitu:

Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara dan tata kelola

pemerintah daerah yang baik.

Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan, perlu dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih

terukur, jelas dan spesifik. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang ditetapkan

setiap tahunnya dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada

Badan Usaha Milik Negara/Daerah

2. Meningkatnya K/L & Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai ketentuan

yang berlaku.

3. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan

pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP

4. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Dokumen Renstra Tahun 2010-2014 selanjutnya dijadikan acuan bagi Perwakilan

BPKP untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja

Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2011.

Matriks Renstra 2010-2014 dan RKT/ Renja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan dapat dilihat pada lampiran I dan II.



9

B. Penetapan Kinerja 2011

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP, pada tahun 2011

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menandatangani

Penetapan Kinerja yang merupakan komitmen seluruh unsur Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan

dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dokumen ini memuat 4 sasaran strategis yang diukur dengan 27 indikator kinerja

dengan uraian sebagai berikut :

1. Sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta

penyelenggaraan SPI pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah diukur dengan

24 indikator kinerja

2. Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya K/L & Pemda yang

Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku diukur dengan 1

indikator kinerja

3. Sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas dukungan manajemen

dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP diukur dengan 1 indikator

kinerja

4. Sasaran strategis ketiga yaitu terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana

aparatur BPKP diukur dengan 1 indikator kinerja.



10

Adapun uraian lebih lanjut atas dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

PROGRAM SASARAN

OUTPUT

ANGGARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

BERJALAN

1 2 3 5 6 1 Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

7 Laporan 64.114

Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

2 Laporan 11.583

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

1 Laporan 5.700

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian

12 Laporan 78.216

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

60 Laporan 366.851

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

63 Laporan 272.941

Laporan hasil pengawasan atas BUN Bidang Polsoskam

0 Laporan 88.412

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

12 Laporan 19.300

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

22 Laporan 150.666

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

3 Laporan 8.500

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

3 Laporan 55.062

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah

5 Laporan 33.667

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

114 Laporan 526.956



11

PROGRAM SASARAN

OUTPUT

ANGGARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

BERJALAN

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

17 Laporan 309.935

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

1 Laporan 9.000

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

54 Laporan 498.490

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

2 Laporan 24.452

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

32 Laporan 207.069

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

24 Laporan 101.399

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

1 Laporan 7.840

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

3 Laporan 16.080

Laporan hasil kajian pengawasan

5 Laporan 43.486

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

7 Laporan 132.684

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

66 Laporan 586.010

Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah

2 Kegiatan 33.230

2 Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

60 Laporan 298.122

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

3 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

44 Laporan 10.138.793



12

PROGRAM SASARAN

OUTPUT

ANGGARAN INDIKATOR

TARGET TAHUN

BERJALAN

akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

4 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana

4 Unit 1.093.102

15.181.660

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

ebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan

Kinerja dan LAKIP, pada setiap akhir periode suatu instansi pemerintah

melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang

telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Dalam pelaporan ini akan

dibandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi

kinerja.

LAKIP 2011 menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana

yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator

kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu

pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat

diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara

rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja

(performance result) yang dicapai. Realisasi kinerja terdiri dari kegiatan yang

telah direncanakan (PKP2T), kegiatan yang belum direncanakan (Non PKP2T)

serta penambahan kegiatan-kegiatan baru (PKP2T Revisi). Kegiatan yang

belum direncanakan serta perubahan penambahan kegiatan menambah jumlah

rencana kinerja (performance plan) yang akan dicapai. Terhadap terjadinya

celah kinerja (performance gap), dilakukan analisis penyebab terjadinya serta

tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa

mendatang.

Dalam pengukuran kinerja, Perwakilian BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

menyajikan rasio kinerja output yaitu perbandingan antara realisasi output

denga target output dikalikan 100% sehingga ada indikator yang melebihi dari

S



100% capaiannya. Namun untuk kepentingan perhitungan rata-rata capaian

kinerja program, capaian kinerja dibatasi maksimal 100% dengan perhitungan

sebagai berikut:

Realisasi PKP2T + Realisasi Non PKP2T x 100% = Capaian Kinerja

PKP2T awal + PKP2T Baru+ Realisasi Non PKP2T

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimatan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja

berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori

sebagai berikut:

Urutan Rentang Capaian Katagori Capaian

I Lebih dari 85 % Berhasil

II 70 % sampai 85 % Cukup Berhasil

III 55 % sampai 70 % Kurang Berhasil

IV Kurang dari 55 % Tidak Berhasil

Pada tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan

4 (empat) sasaran yang akan dicapai melalui 3 (tiga) Program. Kegiatan

pengawasan yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan seluruhnya berjumlah 1006 PP, yang terdiri dari realisasi PKP2T 557

PP dan realisasi Non PKP2T 449 PP. Jumlah ini lebih tinggi dari target yang

telah ditetapkan yaitu sebesar 611 PP (capaian 164,48%). Dari jumlah 1006

PP, dihasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHA/LHE/LHI) sebesar 1125

laporan atau melampaui target sebesar 608 laporan (capaian 185,03%).

Rencana laporan yang diterbitkan lebih kecil dari rencana penugasan yang

dilaksanakan disebabkan adanya penugasan yang semula tidak direncanakan

(Non PKP2T) karena proses Revisi RKT menjadi penugasan yang

direncanakan akan dilaksanakan (PKP2T) sehingga tidak terdapat target

laporan untuk penugasan tersebut. Laporan yang telah diterbitkan terdiri

Laporan Intern sebanyak 236 Laporan dan Laporan ekstern sebanyak 889



laporan. Rekapitulasi kondisi tersebut berdasarkan bidang pengawasan adalah

sebagai berikut:

Bidang Pengawasan

Jumlah PP Jumlah LHP

Rencana Realisasi Capaian Rencana Realisasi Capaian

IPP (Perekonomian) 92 149 161,96% 92 187 203,26%

IPP (Polsoskam) 126 204 161,90% 126 264 209,52%

Penyelenggaraan Keuangan Daerah

247 365 147,77% 247 378 152,23%

Akuntan Negara 63 137 215,87% 61 144 234,43%

Investigasi 83 151 181,93% 82 152 189,36%

Jumlah 611 1006 164,48% 608 1125 185,03%

A. AKUNTABILITAS KINERJA SASARAN

1. Rencana dan Realisasi Kinerja

Sesuai dengan dokumen Penetapan Kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan memiliki 4 sasaran yang akan dicapai melalui 3

program yang harus dilaksanakan. Terhadap 4 sasaran yang telah

ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan dapat diikhtisarkan bahwa 4 (empat) sasaran

berkategori berhasil, Uraian capaian masing-masing sasaran adalah

sebagai berikut :

No Nama Sasaran Penanggung

Jawab

Tahun 2011

Rata-rata

Capaian

Program

(%)

Kategori

Pencapaian

1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah serta penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

Bid IPP, APD,

AN dan

Investigasi

92,29 Berhasil

2 Meningkatnya K/L & Pemda yang Menyelenggarakan SPIP sesuai Ketentuan yang Berlaku

Bid APD 98,82 Berhasil



No Nama Sasaran Penanggung

Jawab

Tahun 2011

Rata-rata

Capaian

Program

(%)

Kategori

Pencapaian

3 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

Bid. TU 100,00 Berhasil

4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

Bid. TU 100,00 Berhasil

Adapun rincian dan analisis terhadap capaian sasaran beserta indikator kinerjanya

adalah sebagai berikut:

1 Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara

Dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Sasaran ini merupakan sasaran strategis pertama yang didukung dengan program

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Program ini merupakan program teknis yang

mengakomodir seluruh tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan. Sebagai Penanggung jawab program adalah bidang-bidang teknis di

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Bidang Pengawasan Instansi

Pemerintah Pusat (IPP), Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah

(APD), Bidang Akuntan Negara (AN) serta Bidang Investigasi. Sasaran tersebut

mempunyai indikator kinerja dengan target dan realisasi pada tahun 2011 sebagai

berikut :

No Indikator Kinerja Satuan Target Tapkin

Realisasi Capaian Output

(%)

Capaian Kinerja

(%) PKP2T Non

PKP2T

1. Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

Lap 7 20 2 328,57 95,00

2. Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian

Lap 0 33 0 n/a 100,00

3. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian

Lap 2 2 1 150,00 75,00





(%)

Capaian Kinerja

(%) PKP2T Non

PKP2T

4. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

Lap 1 1 14 1.500,00 100,00

5. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian

Lap 12 9 7 133,33 80,00

6. Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Lap 60 56 1 95,00 93,44

7. Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

Lap 63 42 28 111,11 76,92

8. Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam

Lap 0 66 14 n/a 100,00

9. Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam

Lap 12 10 17 225,00 93,10

10. Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Lap 22 29 23 236,36 98,11

11. Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

Lap 3 3 1 133,33 100,00

12. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

Lap 3 6 10 533,33 88,89

13. Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah

Lap 5 5 0 100,00 100,00

14. Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

Lap 114 97 4 88,60 82,79

15. Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

Lap 17 16 2 105,88 72,00

16. Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

Lap 1 3 3 600,00 100,00

17. Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Lap 54 45 4 90,74 84,48

18. Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

Lap 2 5 9 650,00 100,00

19. Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Lap 32 32 32 200,00 96,97

20. Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

Lap 24 23 23 191,67 97,87

21. Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Lap 1 1 0 100,00 100,00

22. Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Lap 3 3 0 100,00 100,00

23. Laporan hasil kajian pengawasan

Lap 5 4 1 100,00 83,33

24. Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

Lap 7 6 0 85,71 85,71





(%)

Capaian Kinerja

(%) PKP2T Non

PKP2T

25. Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Lap 66 62 56 178,79 95,93

26. Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

Lap 2 2 0 100,00 100,00

27. Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

Lap 60 65 103 280,00 98,82

Rata-rata capaian target kinerja 260,69 92,29

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian rata-rata Indikator kinerja utama mencapai

92,29%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sesuai kategori pencapaian kinerja sasaran

tersebut adalah “Berhasil”.

Untuk mencapai sasaran tersebut, selama tahun 2011 telah dilaksanakan 8 jenis

kegiatan pengawasan, yaitu (a) Audit Keuangan; (b) Bimbingan

Teknis/Konsultasi/Asistensi/Pendampingan (c) Evaluasi/Riviu; (d) Audit Operasional;

(e) Audit Kinerja; (f) Audit dengan Tujuan Tertentu; (g) Inventarisasi dan (h) Sosialisasi.

Analisis atas capaian kinerja masing-masing indikator kinerja di atas adalah sebagai

berikut:

1. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang

Perekonomian

Capaian tahun 2011 untuk Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang

Perekonomian adalah sebanyak 22 laporan. Target laporan atas indikator ini

sebanyak 7 laporan namun terdapat penambahan kegiatan yang disebabkan

adanya Revisi RKT sehingga menambah jumlah target laporan atas indikator ini.

Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target

menjadi sebesar 95,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output

tersebut adalah Audit Kinerja Ketahanan Pangan dan Interim Audit Operasional

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Rincian laporan atas output

tersebut adalah sebagai berikut:



- Realisasi atas indikator output Audit Kinerja Ketahanan Pangan terdiri dari:

No Obyek Pemeriksaan LHA

a. Audit Kinerja Ketahanan Pangan

1. Dinas Pertanian Provinsi Kalsel 1

2. Dinas Pertanian Kab Tanah Laut 3

3. Dinas Pertanian Kab Hulu Sungai Tengah 2

4. Dinas Pertanian Kab Kotabaru 3

5. Dinas Pertanian Kab Tanah Bumbu 2

6. Dinas Pertanian Kab Barito Kuala 1

b. Kompilasi Audit Kinerja Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Provinsi Kalimantan Selatan

3

Jumlah 14

- Realisasi atas indikator output Interim Audit Operasional Program

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) terdiri dari:


a. Interim Audit Operasional Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

1. Satker Prov Kalteng 1

2. Satker Prov Kalsel 1

3. Kab Katingan 1

4. Kab Kapuas 1

5. Kab Hulu Sungai Utara 1

6. Kab Kotabaru 1

b. Kompilasi Audit Operasional Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan

1. Provinsi Kalsel 1

2. Provinsi Kalteng 1

Jumlah 8



2. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Perekonomian

Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan

BUN bidang Perekonomian sebanyak 33 laporan. Pada indikator ini tidak terdapat

target pada penetapan kinerja perwakilan sehingga target atas indikator ini

ditetapkan sebesar jumlah laporan yang diterbitkan. Capaian kinerja atas indikator

output ini sebesar 100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output

tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III pada 33 satker

Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang seluruhnya

merupakan PP revisi RKT 2011.

Rincian laporan atas kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III adalah

sebagai berikut:


a. Satker BKSDA Kalsel 1

b. Satker BPKH Wilayah V Banjarbaru 1

c. Satker BPPHP Wilayah XI 2

d. Satker BP-DAS Barito 1

e. Satker Balithut Banjarbaru 1

f. Satker BPTH Kalimantan 1

g. Satker Balai Taman Nasional Tanjung Puting 1

h. Satker BP DAS Kahayan 1

i. Satker Taman Nasional Sebangau 1

j. Satker BKSDA Kalteng 1

k. Satker BPPT Prov Kalteng 1

l. Satker Kementerian Kelautan dan Perikanan Prov Kalteng 1

m. Satker BPTU Kambing, Domba & Itik Pelaihari 1

n. Satker BPPV Regional V Banjarbaru 1

o. Satker SPPN Banjarbaru 1

p. Satker BPTP Kalsel 1

q. Satker BBAT Mandiangin 1

r. Satker Balai Karantina Ikan Kelas II Syamsudin Noor 1

s. Satker ADPEL Banjarmasin 1

t. Satker Pelabuhan Sei Danau/Satui 1

u. Satker Pelabuhan Tanjung Batu 1

v. Satker Pengembangan LLAJ Kalsel 1

w. Satker Pengembangan LLADP Kalsel 1

x. Satker Bandar Udara Beringin 1

y. Satker Bandar Udara Tumbang Samba 1

z. Satker Bandar Udara Kuala Pembuang 1

aa. Satker Pengembangan LLAJ Kalteng 1



bb. Satker Pengembangan LLADP Kalsel 1

cc. Satker Kementerian Perdagangan Prov Kalteng 1

dd. Satker Kementerian Perdagangan Prov Kalsel (Balai

Standarisasi Metrologi Legal Regional III Banjarmasin)

1

ee. Satker Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov

Kalteng

1

ff. Satker Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov

Kalsel

1

Jumlah 33

3. Indikator Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian

Capaian tahun 2011 untuk indikator Output Laporan hasil bimbingan

teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian sebanyak 3 laporan.

Target atas indikator ini sebanyak 2 laporan namun terdapat penambahan

penugasan sebanyak 1 laporan sehingga target atas output ini menjadi 3 laporan.

Capaian kinerja atas output ini setelah adanya penambahan target sebesar 75%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output ini adalah pendampingan

penyusunan laporan keuangan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan

riviu laporan keuangan satker kementerian kelautan dan perikanan dengan rincian

sebagai berikut:

No Kegiatan LHA

a. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Kementerian Tenaga dan Transmigrasi

1

b. Riviu Laporan Keuangan Satker Kementerian Kelautan dan

Perikanan

1. Wilayah Kalimantan Selatan 1

2. Wilayah Kalimantan Tengah 1

Jumlah 3

Tidak tercapainya target output indikator ini disebabkan adanya pembatalan PP

pada saat Revisi RKT oleh Rendal terkait sebanyak 1 PP yaitu Pendampingan

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Tenaga dan Transmigrasi wilayah

Kalteng.



4. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara

Bidang Perekonomian


atas penerimaan negara bidang Perekonomian adalah sebanyak 15 laporan.

Target atas indikator ini sebanyak 1 laporan yaitu Optimalisasi Penerimaan

Negara pada BPS namun terdapat penambahan penugasan di luar rencana (Non

PKP2T) sebanyak 14 PP yaitu Inventarisasi Produksi , Penjualan, PNBP dan

Investasi Mineral dan Batubara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Tahun 2008

s.d. 2010 dan Audit Operasional PNBP pada ADPEL sehingga target atas output

ini menjadi 15 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan

sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut

adalah Inventarisasi Produksi, Penjualan, PNBP dan Investasi Mineral dan

Batubara Pemegang Izin Usaha Pertambangan, Audit Operasional PNBP pada

ADPEL serta Optimalisasi Penerimaan Negara pada BPS.

Rincian laporan atas kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:


a. Inventarisasi Produksi, Penjualan, PNBP dan Investasi Mineral

dan Batubara Pemegang Izin Usaha Pertambangan Tahun

2008 s.d. 2010

1. Kab Tanah Bumbu 1

2. Kab Kotabaru 1

3. Kab Katingan 1

4. Kab Kotawaringin Barat 1

5. Kab Banjar 1

6. Kab Tapin 1

7. Kab Balangan 1

8. Kab Tabalong 1

9. Kab Gunung Mas 1

10. Kab Tanah Laut 1

11. Prov Kalsel 1

12. Prov Kalteng 1

b. Audit Operasional PNBP pada ADPEL Tahun 2010 dan

Semester I 2011

1. ADPEL Sampit 1

2. ADPEL Banjarmasin 1

c. Optimalisasi Penerimaan Negara pada BPS Prov Kalsel 1

Jumlah 15



5. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Stakeholder

Bidang Perekonomian

Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas

permintaan stakeholder Bidang Perekonomian adalah sebanyak 16 laporan. Target

yang ditetapkan sebanyak 12 laporan namun terdapat penambahan penugasan

yang tidak direncanakan sebelumnya sebanyak 7 PP sehingga capaian kinerja

output indikator ini sebesar 80%. Tidak tercapainya output kegiatan ini disebabkan

adanya kegiatan yang dibatalkan pelaksanaannya pada saat Revisi RKT oleh

Rendal terkait sebanyak 2 PP yaitu Inventarisasi BMN pada Kementerian

Kehutanan dan Kementerian Pertanian. Kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai output tersebut adalah Audit Kinerja PPIP dan Clearance Pembangunan

Gedung.

Rincian atas output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang

Perekonomian adalah sebagai berikut:

No. Kegiatan LHA

a. Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

1. Provinsi Kalimantan Tengah 1

2. Provinsi Kalimantan Selatan 1

3. Kab Tanah Bumbu 1

4. Kab Kapuas 1

5. Kab Barito Kuala 1

6. Kab Katingan 1

7. Kab Hulu Sungai Utara 1

b. Konsolidasi/Kompilasi Audit Kinerja Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

1. Prov Kalimantan Selatan 1

2. Prov Kalimantan Tengah 1

c. Narasumber Sosialisasi PPIP Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

1

d. Clearance Pembangunan Gedung di Lingkungan Kementerian Keuangan

1. Tanah dan Rumah Dinas KPP Pratama 1

2. Gedung dan Tanah 1

e. Clearance Pengadaan Tanah pada Badan Pusat Statistik 1

f. Audit Penyesuaian Harga (Price Adjusment) atas Pekerjaan Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Utama Paket AMS 17 D.I Alabio pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II-SNVT PJPA Kalimantan II

1

g. Audit Operasional Pekerjaan Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Utama Paket AMS 17 di Alabio Kab Hulu Sungai Utara

1



h. Permintaan Quality Assurance atas Penugasan Audit Penyesuaian Harga atas Perbaikan/Rehabilitasi Jaringan Utama Paket AMS 17 D.I Alabio di Kab Hulu Sungai Utara

1

Jumlah 16

6. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN


Proyek PHLN adalah sebanyak 57 laporan. Target indikator output ini sebesar 60

laporan namun terdapat penambahan PP yang menambah target kinerja sebanyak

1 PP yaitu Audit Independen Dukungan EINRIP Balai Besar Pelaksanaan Jalan

Nasional sehingga capaian kinerja output atas indikator ini menjadi 93,44%.

Realisasi audit kinerja keuangan PHLN terdiri dari:

No. Obyek Pemeriksaan LHA

a. Audit atas LK RISE JICA IP-543 4

b. AID atas LK Third Water Supply & Sanitation for Low Income

Communities dan PSPAM dan Penyehatan Lingkungan

Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

4

c. Audit Keuangan atas EIRTP II Loan IBRD No 4744 IND pada

Dinas Pekerjaan Umum

1

d. AID atas PNPM Mandiri Perdesaan 5

e. Loan 7504 National Program for Comm. in Urban Area (PNPM

UPP)

1

f. AID PNPM Perkotaan IDA Cr 4063/4779 3rd Urban Poverty

Project

2

g. AID atas Laporan Keuangan Indonesia Managing Higher for

Relevance and Efficient Loan IBRD 4789-IND IDA Cr 4077

2

h. Audit Dukungan atas PNPM Mandiri Perkotaan 2

i. IDA Cr 4076/L 4788 Support for Disadvantage Area (SPADA) 3

j. Second Decentralized Health Services (DHS-2) Loan ADB No

2074-INO and 2075 (SF)

4

k. Audit Loan ADB 2163/4-INO Comm. Water Sanitation

Health/CWSH

3

l. IBRD 4786/TF-53555 Urban Sector Dev Reform Project

(USDRP)

1

m. Audit IBRD 7427-IND & IDA Cr 4260-IND FEATI 3

n. Grant TF-091895 Basic Education Capacity-GOI Executed 3

o. Audit Keuangan atas Road Rehabilitation 2 Project (Loan ADB

No 2184 INO) SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan

2

p. Audit Loan IBRD 7476 IND & IDA Cr 4349 IND (BERMUTU) 1



pada LPMP Kalteng

q. Loan 75910/TF-93613 Indonesia BOS 11

r. AID atas Laporan Keuangan EINRIP pada Balai Besar (Loan

AIPRD)Pelaksanaan Jalan Nasional VII

1

s. ADB 2416-INO Indonesia Vocational Education Sector Project 3

t. Audit Interim IBRD 7427-IND & IDA Cr 4260-IND FEATI pada

BPTP Kalsel

1

Jumlah 57

Realisasi pencapaian output atas indikator kinerja Laporan hasil pengawasan atas

Proyek PHLN kurang dari 100% disebabkan adanya pembatalan PP pada Forum

Revisi RKT oleh Rendal terkait sebanyak 1 PP dan adanya PP yang tidak

dilaksanakan sebanyak 2 PP yaitu Interim Audit IBRD 7427-IND FEATI pada Kantor

Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kab Balangan dan Hulu Sungai

Tengah.

7. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam


lintas sektor Bidang Polsoskam adalah sebanyak 70 laporan. Target atas indikator

output ini sebesar 63 laporan. Namun demikian, terdapat pula penambahan PP

yang menambah target sebanyak 19 PP hasil revisi dan 28 PP atas kegiatan-

kegiatan Non PKP2T sehingga capaian kinerja output ini menjadi 76,92%. Kegiatan

yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Inventarisasi BMN Dana

TP Ditjen Bina Pelayanan Medik, Audit Operasional Dana Dekonsentrasi,

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan, Audit Kinerja atas Program

Jamkesmas dan Audit Kinerja dan Keuangan BOS. Rincian kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:

No. Kegiatan LHA

a. Inventarisasi BMN Dana TP Ditjen Bina Pelayanan Medik

1. Laboratorium Kesehatan Daerah 2

2. RSUD 20

b. Audit Operasional Dana Dekonsentrasi

1. Perpustakaan Nasional 2

2. Kementerian Perumahan Rakyat 2

3. Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 1

4. Program Perlindungan Sosial Dinas Sosial 1

c. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis 2



Resiko pada Satker UAKPA dan UAKPAW di Lingkungan

Kementerian Kesehatan

d. Audit Kinerja Program Jamkesmas Kementerian Kesehatan

1. RSUD Puruk Cahu 1

2. RSUD Pulang Pisau 1

3. RS Jiwa Sambang Lihum 1

4. RSUD Hasan Basry 1

5. RSUD Soemarno Sosroatmojo 1

6. RSUD DR HM Ansari Saleh 1

e. Sosialisasi SPIP pada BKKBN Prov Kalsel 1

f. Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah

1. Kabupaten Balangan 1

2. Kabupaten Banjar 1

3. Kabupaten Tanah Laut 1

4. Kabupaten Tanah Bumbu 1

5. Kabupaten Hulu Sungai Utara 1

6. Kabupaten Pulang Pisau 1

7. Kabupaten Barito Utara 1

8. Kabupaten Murung Raya 1

9. Kabupaten Kotawaringin Timur 1

g. Kompilasi Audit Kinerja BOS



h. Audit Kinerja BOS pada Kementerian Agama


2. Sosialisasi Pedoman Audit dan Pelatihan Aplikasi BOS

Kementerian Agama

1

3. Kota Palangkaraya 1


i. Kompilasi LHA BOS Dikdas Kementerian Agama



j. Audit Operasional Program Pendidikan Menengah

Kementerian Agama


2. Kabupaten Balangan 1

3. Kabupaten Barito Kuala 1

4. Kabupaten Tabalong 1


k. Audit Kinerja atas Program Wajar Dikdas 9 Tahun

Kementerian Agama

1. Kabupaten Kotabaru 1




l. Audit Operasional atas Program Pendidikan Tinggi pada

Kementerian Agama Prov Kalimantan Selatan

1

m. Audit Operasional atas Sertifikasi Guru dalam Jabatan 1

n. Audit Operasional Peningkatan Mutu SD (DAK)

1. Kabupaten Katingan 1


o. Kompilasi Audit Operasional Program Peningkatan Mutu SD

(DAK)

1. Kompilasi Kalimantan Selatan 1

2. Kompilasi Kalimantan Tengah 1

p. Audit Operasional Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun

1

q. Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu Pendidikan

dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama

1

r. Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan pada Kementerian Agama

1

Jumlah 70

Capaian output atas indikator ini kurang dari 100% disebabkan adanya pembatalan

PP oleh Rendal terkait sebanyak 21 PP dengan rincian sebagai berikut:

a. Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian BUDPAR Tahun 2010

sebanyak 1 PP.

b. Audit Operasional atas Program Peningkatan Sarana Prasarana Wajib Belajar Dikdas 9

tahun sebanyak 6 PP.

c. Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK) sebanyak 6 PP.

d. Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Dinas Sosial sebanyak 3 PP.

e. Audit Operasional Dana Dekonsentrasi pada BKKBN sebanyak 1 PP.

f. Audit Kinerja atas Program Parenting Education pada BKKBN sebanyak 1 PP.

g. Evaluasi Program Imunisasi Dasar sebanyak 3 PP.

8. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam


BUN bidang Polsoskam adalah sebanyak 66 laporan. Tidak ada target dalam

indikator ini sehingga target atas indikator ini ditetapkan sebesar jumlah kegiatan

yang dilaksanakan. Dengan demikian, capaian kinerja atas indikator output ini

sebesar 100%.Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah

Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan III Tahun 2011.



Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah

sebagai berikut:


a. Satker Kesehatan Pelabuhan 3

b. Satker Poltekkes 2

c. Satker BTKL dan PPM 1

d. Satker Kejaksaan Negeri 12

e. Satker Kejaksaan Tinggi 2

f. Satker Kanwil Kementerian Hukum dan HAM 2

g. Satker Rutan Kementerian Hukum dan HAM 3

h. Satker LP Anak Kementerian Hukum dan HAM 1

i. Satker LP Kementerian Hukum dan HAM 1

j. Satker Narkotika Kementerian Hukum dan HAM 1

k. Satker Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM 1

l. Polres 3

m. Polda 2

n. Satker Pendidikan Nasional (Universitas) 2

o. Satker LPMP 1

p. Satker Kopertis 1

q. Satker BPPF 1

r. Satker P3J Nasional Kalteng 1

s. Satker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Kalimantan 2

t. Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1

u. SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional 3

v. Satker Pelaksanaan Jaringan Air Kalimantan 1

w. Satker Balai Besar Jalan Nasional 1

x. Satker Balai Diklat PU 1

y. Satker Balai Pelatihan Konstruksi 1

z. Satker PBL 1

aa. Satker Pengembangan Infrastruktur Permukiman 1

bb. SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Kalimantan 1

cc. Satker Kanwil Kementerian Agama 2

dd. Satker Kementerian Agama 10

ee. Satker MI Negeri 2

ff. Satker MTs Negeri 4

gg. Satker STAHN Tampung Penyang 1

hh. Satker STAKN Palangkaraya 1

ii. Satker MAN 3

jj. Satker Kementerian Sosial 1

kk. Satker IAIN Antasari 1



ll. Satker BPPK Banjarmasin 1

mm. Satker Dinas Sosial 1

Jumlah 80

9. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Permintaan Presiden

Bidang Polsoskam


permintaan presiden bidang Polsoskam adalah sebanyak 27 laporan. Target awal

indikator kinerja laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden sebesar 12

laporan namun terdapat penambahan PP yang mengakibatkan bertambahnya

target output sebanyak 14 PP yaitu Monitoring UKP4 semester I Tahun 2011, Audit

Operasional Program Raskin dan Monitoring Kegiatan Penerimaan Peserta Didik

Baru sehingga capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 93,10%. Kegiatan

yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Operasional

RASKIN dan Monitoring UKP4. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:

No Kegiatan LHA

a. Audit Operasional Program RASKIN

1. Kabupaten Pulang Pisau 1

2. Kabupaten Kapuas 1

3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1

4. Kota Banjarbaru 1



b. Monitoring UKP4

1. Kota Banjarmasin dan Banjarbaru 2

2. Kota Palangkaraya dan Katingan 2

3. Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau 3

4. Kabupaten Barito Timur dan Barito Selatan 1

5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Hulu Sungai

Utara

2

6. Kabupaten Tanah Laut dan Tanah Bumbu 2

7. Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sukamara 1

8. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tapin 2

9. Kabupaten Kotawaringin Timur 1

c. Monitoring Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Kota Banjarbaru 1

2. Kota Banjarmasin 1



3. Kota Palangkaraya 1

d. Kompilasi Monitoring Kegiatan Penerimaan Peserta Didik

Baru



Jumlah 27

Realisasi output kinerja kurang dari 100% disebabkan adanya pembatalan

penugasan pada Revisi RKT oleh Rendal terkait berupa Monitoring UKP4 Bulan

Desember Tahun 2010 sebanyak 2 PP.

10. Indikator Output Laporan Hasil Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan

LKKL Bidang Polsoskam

Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimbingan teknis/

asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam adalah sebanyak 52 laporan.

Target yang ditetapkan atas indikator ini sebesar 22 laporan namun terdapat

penambahan PP yang mengakibatkan bertambahnya target output sebanyak 8 PP

baru hasil Revisi RKT dan 23 PP yang tidak direncanakan sebelumnya. Capaian

kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target output menjadi

98,11%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Pendampingan Reviu Laporan

Keuangan dan Bantuan-bantuan Narasumber. Rincian kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:


a. Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa pada Polda Kalsel 1

b. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Kejaksaan Tinggi 2

2. Kementerian Hukum dan HAM 2

3. Polda 2

4. Kementerian Pekerjaan Umum 7

5. Dinas Sosial 11

6. UAPPA Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1

7. UAPPA Balai Pelaksana Jalan Nasional 1

8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1

9. Satker Kemenkes 2

10. Dinas Pendidikan 1



11. LPMP 1

12. Politeknik Negeri 1

13. Universitas 1

14. Balai Bahasa 1

15. Kopertis 1

16. Badan Pertanahan Nasional 4

17. Komisi Pemilihan Umum 2

c. Pendampingan Penatausahaan Persediaan Kementerian

Sosial 2

d. Pendampingan Reviu Laporan Keuangan

1. Kementerian Sosial 2

2. BAPPEDA 1

3. Komisi Pemilihan Umum 2

e. Bantuan Narasumber

1. Kementerian Agama 1

2. Penyusunan CaLK pada Komisi Pemilihan Umum 1

3. Tindak Lanjut Penertiban BMN Kemendiknas 1

Jumlah 52

Capaian kinerja atas indikator output ini kurang dari 100% disebabkan adanya

pembatalan PP oleh Rendal terkait sebanyak 1 PP yaitu Pendampingan Penyusunan

Laporan Keuangan pada Kantor BPN Kota Banjarmasin.

11. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang

Polsoskam


penerimaan negara bidang Polsoskam adalah sebanyak 4 laporan. Target atas

indikator output ini sebesar 3 laporan namun terdapat penambahan PP yang tidak

direncanakan sebelumnya sebanyak 1 PP yaitu Audit Operasional atas PNBP dan

Aset Asrama Haji pada Kementerian Agama sehingga target output menjadi 4

laporan. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan PP sebesar

100%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit

Operasional atas PNBP.

Rincian kegiatan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:




a. Audit Operasional atas PNBP di Lingkungan Kementerian

Hukum dan HAM

1. Kantor Imigrasi Kotabaru 1

2. Kantor Imigrasi Palangkaraya 1

3. Kantor Imigrasi Banjarmasin 1

b. Audit Operasional atas PNBP dan Aset Asrama Haji pada

Kementerian Agama

1

Jumlah 4


Bidang Polsoskam


permintaan stakeholder bidang Polsoskam adalah sebanyak 16 laporan. Target

atas indikator kinerja output ini sebanyak 3 laporan namun terdapat penambahan

penugasan hasil dari Revisi RKT sebanyak 5 PP dan penugasan yang tidak

direncanakan sebelumnya sebanyak 10 PP sehingga target atas indikator output

laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden menjadi 16 laporan. Capaian

kinerja indikator output ini setelah adanya penambahan PP sebesar 88,89%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Kinerja

BOK, Reviu dan Evaluasi atas Rencana Pembangunan Gedung Negara dan

Bantuan Narasumber.


sebagai berikut:

No Kegiatan LHA

a. Audit Kinerja Bantuan Operasional Kesehatan

1. Kabupaten Tapin 1


3. Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1

4. Kabupaten Tanah Laut 1


b. Reviu dan Evaluasi atas Rencana Pembangunan Gedung

Negara

1. Lingkungan Kejaksaan Tinggi 2

2. Lingkungan Badan Pertanahan Nasional 1

3. Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 2

4. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 1



Sosial

c. Narasumber

1. Pelatihan/Bimtek Keuangan Sekolah 1

2. Diklat Teknis Tenaga Administrasi UPT PAUDNI 1

3. Diklat Bendahara Pengeluaran Kantor Kementerian

Agama

1

d. Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1

e. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan

Universitas Lambung Mangkurat

1

Jumlah 16

Capaian kinerja atas indikator output ini disebabkan adanya pembatalan 2 PP oleh

Rendal terkait yaitu Audit Kinerja atas Keberhasilan PNPM Mandiri di Kementerian

Koordinator Kesejahteraan rakyat.

13. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan

Daerah

Capaian kinerja tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil

pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan daerah adalah sebanyak 5 laporan

atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 5 laporan. Kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Analisis dan Evaluasi.


Analisis dan Evaluasi atas Hubungan Program/Kegiatan Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dilaksanakan pada 5

Pemerintah Daerah, terdiri dari:

a) Kabupaten Tapin

b) Kabupaten Baritio Kuala

c) Kabupaten Kotawaringin Timur

d) Kabupaten Barito Utara

e) Kabupaten Tanah laut

14. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah


BUN bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 101 laporan. Target atas indikator

kinerja output sebesar 114 laporan. Namun terdapat penambahan penugasan baru

hasil dari Revisi RKT sebanyak 4 laporan dan atas penugasan yang sebelumnya

belum direncanakan sebanyak 4 PP sehingga target awal menjadi 122. Capaian



kinerja indikator output ini setelah adanya penambahan target menjadi atau

82,79%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah

verifikasi, audit, monitoring, dan evaluasi.


sebagai berikut:


a. Verifikasi Advance Payment Dana Alokasi Khusus Bidang

Infrastruktur Tahun 2011 8

b. Audit/Monitoring DAK dan DPDF & PPD Tahun 2010 77

c. Kompilasi Audit/Monitoring DAK dan DPDF & PPD Tahun

2010 8

d. Evaluasi Penyerapan APBD pada Pemerintah Daerah 5

e.

Audit Operasional atas Paket Pekerjaan Pembangunan

Pelabuhan Laut Teluk Segintung Kab Seruyan (non

PKP2T)

1

f. Pendampingan Seleksi Bantuan Bahan Bangunan (BBR)

Dinas Sosial Prov Kalteng (non PKP2T) 1

g. Kompilasi Verifikasi Advance Payment Dana Alokasi

Khusus Bidang Infrastruktur (non PKP2T) 1

101

Realisasi output untuk indikator ini kurang dari 100% disebabkan pembatalan 21

PP oleh Rendal terkait dengan rincian:

1) Verifikasi Advance Payment Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Tahun

2011sebanyak 7 PP

2) Audit/Monitoring DAK dan DPDF & PPD Tahun 2010 sebanyak 7 PP.

3) Kompilasi Audit/Monitoring DAK dan DPDF & PPD Tahun 2010 sebanyak 6 PP.

15. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD

Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi

penyusunan LKPD adalah sebanyak 18 laporan. Target awal dari indikator output

ini sebesar 17 laporan namun terdapat penambahan PP hasil dari Revisi RKT

sebanyak 2 PP yaitu Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan adanya

PP Non PKP2T sebanyak 2 PP sehingga mengakibatkan bertambahnya target

awal menjadi sebesar 21 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah



adanya penambahan target sebesar 72,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai output tersebut adalah Evaluasi, Kajian, Analisis Kinerja, Bimbingan

Teknis, Review dan Sosialisasi.


sebagai berikut:


a. Evaluasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2011 Pemda 8

b. Kompilasi Evaluasi Penyusunan APBD 2011 2

c. Kajian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIP 2

d. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Kompilasi

Laporan Keuangan Pemda se-ProvinsiTA 2010

4

e. Bimbingan Teknis Penyusunan RKA TA.2012 pada Provinsi

Kalteng (non PKP2T)

1

f. Pendampingan Reviu LRA Semester Pertama Kabupaten

Kapuas TA.2011 (non PKP2T)

1

Jumlah 18

Capaian indikator output ini kurang dari 100% karena adanya 3 PP yang tidak

dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu Evaluasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah sebanyak 2 PP dan Evaluasi terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah dan pengelolaan Keuangan Daerah Kalsel sebanyak 1 PP.


Bidang Keuangan Daerah


permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 6 laporan.

Target awal atas indikator output laporan hasil pengawasan atas permintaan

stakeholder bidang keuangan daerah sebesar 1 laporan namun terdapat

penambahan PP sebagai hasil Revisi RKT sebanyak 2 PP dan adanya PP Non

PKP2T sebanyak 3 PP sehingga target atas indikator ini menjadi 6 laporan.

Capaian atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100%. Kegiatan

yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Pendampingan,

Bimbingan Konsultasi dan Kajian Current Issues.


sebagai berikut:



No Kegiatan LHA

a.

Pendampingan Implementasi SIMDA Keuangan pada

Pemerintah Kab. HSS

1

b. Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Daerah

pada DPPKA KAb. Barito Utara Prov. Kalteng

1

c. Kajian Current Issues E-KTP pada Pemda 1

d. Kajian Current Issues E-KTP pada Pemda (non PKP2T) 2

e. Kajian Current Issue atas Rencana Pembangunan Rel Kereta

Api di Kalimantan Tengah (non PKP2T)

1

Jumlah 6

17. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik

Bidang Keuangan Daerah


kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah adalah sebanyak 49 laporan.

Target awal yang ditetapkan atas indikator output ini sebesar 54 laporan namun

terdapat penambahan output laporan yang tidak direncanakan sebelumnya

sebanyak 9 laporan serta adanya PP Non PKP2T sebanyak 4 PP sehingga target

atas indikator output ini menjadi 67 laporan. Capaian kinerja atas indikator ini

setelah adanya penambahan target menjadi 84,48%. Rincian kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:

No Kegiatan LHA

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 9

b. Percepatan Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

26

c. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah 12

d. Bimbingan/Advis Terhadap Rencana Aksi Menindaklanjuti LHP

BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2010

1

e. Permohonan tenaga auditor untuk Evaluasi Kinerja SKPD di

Lingkungan Pemprov Kalteng (non PKP2T)

1

Jumlah 49

Capaian kinerja untuk indikator ini kurang dari 100% karena pembatalan oleh

Rendal terkait sebanyak 18 PP pada Revisi RKT dengan rincian :

1) Audit Kinerja Pelayanan Pemdasebanyak 12 PP

2) Evaluasi AKIPsebanyak 6 PP



18. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil Laporan hasil

bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat adalah sebanyak 14 laporan. Target

awal atas indikator output ini sebesar 2 laporan namun terdapat penambahan

target yang disebabkan adanya penambahan output atas penugasan PKP2T

sebanyak 4 laporan dan adanya PP Non PKP2T sebanyak 8 PP. Capaian atas

indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 100%. Rincian atas

kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai

berikut:

No Kegiatan LHA

a. Implementasi Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD Hadji

Boejasin Pelaihari

1

b. Pendampingan Kegiatan Studi Pengembangan Perusahaan

Daerah Tahun Anggaran 2011 Lamandau

1

c. Asistensi Penyusunan Dokumen Persyaratan Administratif

PPK BLUD pada RSUD Kota Banjarbaru

1

d. Asistensi Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

RSUD Ulin Banjarmasin

1

e. Pendampingan Penyusunan Dokumen Persyaratan

Administrasi Pola Pengelolaan Keuangan BLUD pada RSUD

Puruk Cahu

1

f. Penyusunan profil BUMD/BLUD se Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Tengah Tahun Buku 2010.

5

g. Pendampingan Implementasi Aplikasi SIA PDAM pada PDAM

Kabupaten Tapin di Rantau

1

h. Pendataan Profil BUMD/BLU se-Kalimantan Selatan dan

Kalimantan Tengah Tahun Buku 2010

1

i. Bimbingan Teknis Pemnatapan Pelaksanaan Kegiatan PPK-

BLUD RSUD Hadji Boejasin Pelaihari

1

j. Pembimbingan Remunerasi di Lingkungan RSUD Dr Dorris

Sylvanus

1

Jumlah 14

19. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD


kinerja BUMD adalah sebanyak 64 laporan. Target awal atas indikator output ini

ditetapkan sebesar 32 laporan namun terdapat penambahan PP Revisi RKT

sebanyak 2 PP dan adanya PP Non PKP2T sebanyak 32 PP sehingga target atas



indikator ini menjadi 66 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah

adanya penambahan target sebesar 96,97%.

Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah

sebagai berikut:

No Kegiatan LHA

a. Audit Kinerja Bank Kalimantan Selatan 1

b. Audit Kinerja PDAM 30

c. Inventarisasi BMN yang berasal dari KKKS PT. Pertamina EP-

EBEB Tanjung

1

d. Inventarisasi Piutang Rekening Air dan Persediaan Bahan

Instalasi PDAM Kab. Tanah Bumbu

1

e. Review atas Proses Pelelangan / Pengadaan dan Validasi

Pelaksanaan Pekerjaan IPA II Pramuka pada PDAM

Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahun 2011

1

f. Audit atas Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah 2

g. Melaksanakan Reviu Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Penyesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 pada Bank Kalsel

1

h. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Kebenaran Penyajian

Laba setelah pajak PD Baramarta Tahun Buku 2009.

1

i. Audit Independen atas Laporan Keuangan PDAM 2

j. Pendampingan Perhitungan Harga Pokok Air PDAM Kabupaten

Tanah Bumbu di Batulicin

1

k. Inventarisasi Data PDAM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 2

l. Pendampingan penyusunan Corporate PlanPDAM 3

m. Pendampingan BLUD RSUD 2

n. Audit Operasional atas Pengelolaan KSO CT Scan pada RSUD

Ulin Banjarmasin

1

o. Audit operasional atas implementasi kerjasama Pemko

Banjarmasin dengan PT. GJW Banjarmasin

1

p. Audit Kinerja PD PAL 1

q. Audit Tujuan Tertentu atas kelangsungan usaha PD Bersujud,

PD Baratama Bersujud, dan PD Samudera Bersujud

1

r. Penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PD PAL

Kota Banjarmasin

1

s. Pendampingan Pelaksanaan Pekerjaan Uprating IPA II

Pramuka pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin Tahap II

1

t. Sosialisasi tentang BLUD pada RSUD 4

u. Sosialisasi Manajemen Aset 1



v. Narasumber Sosialisasi/Advokasi BLUD RSUD Sultan

Imanuddin Pangkalan Bun

1

w. Narasumber pada kegiatan penyusunan laporan keuangan

penyertaan modal daerah Provinsi Kalimantan Selatan

1

x. Sosialisasi corporate Plan di Barabai

y. Narasumber PKS penerapan PPK-BLUD 1

z. Pendampingan Inventarisasi aset pada PDAM 1

Jumlah 64

Rincian laporan atas Audit Kinerja PDAM adalah sebagai berikut:



2. Kabupaten HSS 1

3 Kabupaten Sukamara 1

4 Kabupaten Balangan 1

5 Kota Palangkaraya 1

6 Kabupaten Tapin 1

7 Kabupaten Tabalong 1

8 Kabupaten Lamandau 1

9 Kabupaten Gunung Mas 1

10 Kabupaten Tanah Laut 1

11 Kabupaten Kotawaringin Timur 1

12 Kabupaten Murung Raya 1

13 Kota Banjarmasin 1

14 Kabupaten Tanah Bumbu 1

15 Kabupaten Katingan 1

16 Kabupaten Barito Timur 1

17 Kabupaten Seruyan 3

18 Kabupaten Kotabaru 1

19 Kabupaten Barito Utara 1

20 Kotawaringin Barat 2

21 Kabupaten Hulu Sungai Utara 1

22 Kabupaten Pulang Pisau 1

23 Kabupaten Barito Selatan 1

24 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1

25 Kabupaten Kapuas 2

26 Kabupaten Barito Kuala 1

Sub Jumlah 30

Capaian atas indikator output ini kurang dari 100% karena terdapat 2 PP yang tidak

dapat dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu Audit Kinerja BPD dan Audit Kinerja

Perusahaan Daerah.



20. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/ Asistensi Penyusunan LK BUMD


penyusunan LK BUMD adalah sebanyak 45 laporan. Target awal atas indikator

output ini sebesar 24 laporan namun terdapat penambahan target yang disebabkan

adanya PP Non PKP2T sebanyak 23 PP sehingga target atas indikator output ini

menjadi 47 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 97,87%.


sebagai berikut:

No Kegiatan LHA

a. Audit Independen atas Laporan Keuangan PDAM 27

b. Audit Independen atas Laporan Keuangan dan Audit Kinerja

Bank Kalimantan Selatan

1

c. Audit Kepatuhan pada PDAM Kota Palangkaraya 1

d. Audit Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah

(PD)

2

e. Pendampingan implementasi Akuntansi Keuangan (SAK) di

Palangkaraya

1

f. Asistensi penyusunan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten

Kapuas Tahun 2010

1

g. Audit dengan Tujuan Tertentu atas Dana Hibah Pemerintah

Kabupaten Tapin kepada Lembaga Penyiaran Publlik Lokal

(LPPL) Tapin TV Tahun 2011

1

h. Pendampingan Implementasi PPK-BLUD di RSUD 3

i. Pendampingan implementasi aset Tahap II Kota Banjarmasin 1

j. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun buku

2010 dan Laporan Keuangan Interim per 31 Oktober 2011

Perusahaan daerah Argo Bersujud.

1

k. Asistensi Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

Tahun 2012 pada RSUD Kota Banjarbaru

1

l. Asistensi/Pendampingan Inventarisasi Aset dan Piutang

Rekening Air serta Penyelesaian Penyusunan Laporan

Keuangan Tahun 2010

1

m. Bimbingan Mekanisme Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD

Dr.Doris Sylvanus Provinsi Kalimantan Selatan

1

n. Raker Deputi Akuntan Negara dengan Bidang Akuntan Negara

di Bandung

1

o. Pendampingan Kegiatan Pasca BLUD pada RSUD Brigjend

H.Hasan Basry Kandangan

1

p. Pendampingan perbaikan aplikasi SIA PDAM Pulang Pisau 1



q. Pendampingan atas Pengadaan Barang dan Jasa dan Jadwal

Kegiatan Lelang Pembangunan Gedung PT. Askes Cabang

Barabai

1

Sub Jumlah 46

Rincian laporan atas Audit Independen atas Laporan Keuangan PDAM adalah

sebagai berikut:



2. Kabupaten HSS 1

3 Kabupaten Sukamara 1

4 Kabupaten Balangan 1

5 Kota Palangkaraya 1

6 Kabupaten Tapin 1

7 Kabupaten Tabalong 1

8 Kabupaten Lamandau 1

9 Kabupaten Gunung Mas 1

10 Kabupaten Tanah Laut 1

11 Kabupaten Kotawaringin Timur 1

12 Kabupaten Murung Raya 1

13 Kota Banjarmasin 1

14 Kabupaten Tanah Bumbu 1

15 Kabupaten Katingan 1

16 Kabupaten Barito Timur 1

17 Kabupaten Seruyan 2

18 Kabupaten Kotabaru 1

19 Kabupaten Barito Utara 1

20 Kotawaringin Barat 2

21 Kabupaten Hulu Sungai Utara 1

22 Kabupaten Pulang Pisau 1

23 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 1

24 Kabupaten Kapuas 1

25 Kabupaten Barito Kuala 1

Sub Jumlah 27

Capaian atas indikator output kurang dari 100% karena terdapat 2 PP yang tidak

dapat dilaksanakan pada tahun 2011 yaitu Audit Keuangan BPD dan Audit

Keuangan Perusahaan Daerah Lainnya.



21. Indikator Output Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Capaian tahun 2011 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil sosialisasi

masalah korupsi adalah sebanyak 1 laporan atau 100,00% dari target yang

ditetapkan sebanyak 1 laporan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai

output tersebut adalah Sosialisasi Anti Korupsi, dengan sasaran peserta sebanyak

3 focus group. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2011 di

Hotel Palem Banjarmasin.

22. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP


implementasi FCP adalah sebanyak 3 laporan atau 100,00% dari target yang

ditetapkan sebanyak 3 laporan. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai output tersebut adalah sebagai berikut:

No Kegiatan LHA

a. Sosialisasi FCP 2

b. Bimbingan Teknis FCP 1

Jumlah 3

Sosialisasi FCP dilaksanakan pada RSUD Muara Teweh dan Inspektorat Barito

Utara sedangkan Bimbingan Teknis FCP dilaksanakan pada Inspektorat Barito

Utara.

23. Indikator Output laporan Hasil Kajian Pengawasan

Dalam tahun 2011 telah dilakukan kajian pengawasan sebanyak 5 kali dengan

output sebanyak 5 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 5 laporan

namun terdapat penambahan PP Non PKP2T sebanyak 1 PP sehingga menambah

target atas indikator output menjadi 6 laporan. Capaian atas indikator output

setelah adanya penambahan target menjadi 83,33%.


sebagai berikut:

No Kegiatan LHA

a. Pemantauan Hasil Pengawasan 4

b. Penyelesaian TPTD 1

c. Kajian Peraturan Perundang-undangan 0

Jumlah 5

Realisasi pemantauan hasil pengawasan berupa Koordinasi dengan Biro Hukum

dan Humas BPKP Pusat sebanyak 2 kali, Pemantauan dan Input TP-III Tahun



Anggaran 2010 dan Pemantauan Hasil Pemeriksaan pada Kejaksaan Tinggi

Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian kinerja atas indikator output kurang dari 100% karena terdapat 1 PP yang

tidak dapat dilaksanakan tahun 2011 yaitu Kajian Peraturan Perundang-undangan.

24. Indikator Output Laporan Hasil Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi Dan

Klaim

Capaian untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil audit atas HKP, Eskalasi dan

Klaim pada Tahun 2011 adalah sebanyak 6 laporan atau sebesar 85,71% dari

target yang ditetapkan sebanyak 7 laporan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk

mencapai output tersebut adalah:

No Kegiatan Realisasi

a. Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan 4

b. Audit Eskalasi 2

c. Audit Klaim 0

Jumlah 6

Realisasi Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan antara lain Audit Hambatan

Kelancaran Pembangunan Jalan Lingkar Kecamatan Simpang 4 pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu TA 2011, Audit Hambatan Kelancaran

Pembangunan RSUD Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu TA 2010, Audit

Hambatan Kelancaran Pembangunan Jalan Lingkar Batu Licin pada Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu TA 2010 dan Audit Hambatan

Kelancaran Pembangunan atas Penyelesaian Proses Balik Nama Sertifikat Tanah

pada PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin, sedangkan realisasi Audit Eskalasi

berupa Audit Lanjutan atas Penyesuaian Harga Paket Kontrak Pembangunan

Jalan KM 65/Pundu-Sampit untuk tahap II dan Audit Eskalasi Harga Satuan dan

Nilai Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Laut Teluk Segintung.

Realisasi capaian kinerja untuk indikator ini kurang dari 100% disebabkan tidak

adanya permintaan untuk Audit Klaim.



25. Indikator Output Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian

Negara, Dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik

Capaian indikator kinerja output laporan hasil audit investigasi, perhitungan

kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

tahun 2011 sebesar 118 laporan. Target awal atas indikator output sebesar 66

laporan namun terdapat penambahan PP Revisi RKT sebanyak 1 PP dan PP Non

PKP2T sebesar 56 PP sehingga target atas indikator ini menjadi 123 laporan.

Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target

sebesar 95,93%.

Rincian kegiatan yang dilaksanakanuntuk mencapai output tersebut adalah,

No Kegiatan LHA

a. Audit Investigasi 9

b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara 37

c. Pemberian Keterangan Ahli 72

Jumlah 118

Capaian kinerja atas indikator output ini kurang dari 100% karena terdapat PP

yang tidak dilaksanakan yaitu Audit Investigasi BUMN/D sebanyak 2 PP

dikarenakan tidak ada permintaan untuk Audit Investigasi BUMN/D.

26. Indikator Output Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Capaian indikator output Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah

tahun 2011 sebesar 2 laporan atau 100% dari target kinerja yang ditetapkan yaitu

sebesar 2 laporan. Realisasi kegiatan ini adalah Evaluasi Tata Kelola APIP di

Lingkungan Inspektorat Kota Palangkaraya dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2 Meningkatnya Kementerian/Lembaga dan Pemda Yang

Menyelenggarakan SPIP Sesuai Ketentuan Yang Berlaku

Sasaran ini merupakan sasaran strategis kedua yang didukung dengan program

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator

kinerja yaitu Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang



Keuangan Daerah dengan target sebesar 60 laporan dan terealisasi pada tahun

2011sebanyak 168 laporan. Meskipun capaian atas indikator output telah melebihi

target awal namun persentase capaian atas indikator sebesar 98,82%.

Rincian laporan atas kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan

Daerah adalah sebagai berikut

:

No Kegiatan Satuan Realisai

1 Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP Laporan 10

2 Bimbingan dan Konsultasi (Binkon)

Lainnya

Laporan 107

3 Pembinaan SPIP Laporan 12

4 Penyusunan Pedoman Laporan 2

5 Sosialisasi SPIP Laporan 6

6 Sosialisasi Lainnya Laporan 31

Jumlah 168

Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bimtek SPIP meliputi kegiatan Bimtek Penyusunan Perkada

2. Bimkon Lainnya meliputi kegiatan asistensi/Pendampingan mengenai SAKIP,

Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Audit Kinerja

dan Bimkon hasil Diagnostic Assesment.

3. Pembinaan SPIP meliputi kegiatan Monitoring perbaikan SPI, Diagnostic

Assesment SPIP, dan Narasumber Bimtek SPIP.

4. Penyusunan Pedoman meliputi kegiatan penyusunan Kebijakan Akuntansi,

Penyusunan Program Kerja Audit (PKA) kegiatan pemeriksaan/pengawasan dan

Penyusunan SOP Pengelolaan BMD.

5. Sosialisasi Lainnya meliputi kegiatan Sosialisasi Perpres 54/2010, Sosialisasi

Permenpan 29/2010, Sosialisasi Audit PBJ, Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Sosialisasi Juklak Evaluasi LAKIP.

Capaian kinerja atas indikator output kurang dari 100% karena terdapat 2 PP yang

dibatalkan pelaksanaannya oleh Rendal terkait yaitu Bimtek Penyusunan Perkada.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa sesuai kategori pencapaian kinerja sasaran tersebut

adalah “Berhasil”.



3 Meningkatnya Kualitas Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Sasaran ini merupakan sasaran strategis kedua yang didukung dengan program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP. Program ini

merupakan program non teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha (TU) pada

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut mempunyai satu

indikator kinerja yaitu Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKPdengan target

sebanyak 44 laporan dan terealisasi pada tahun 2011 sebanyak 44 laporan atau

100,00% dari target yang ditetapkan.

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No Kegiatan Target Satuan Realisasi

1 Rencana Kerja Tahunan 1 Dokumen 1

2 Penetapan Kinerja 1 Dokumen 1

3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 1 Laporan 1

4 Laporan Budaya Kerja 2 Laporan 2

5 Laporan Gerakan Disiplin Nasional 12 Laporan 12

6 Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu 2 Laporan 2

7 RKA-KL yang Sesuai Pagu 3 Laporan 3

8 Laporan Keuangan (Bulanan, Semester,

Tahunan)

14 Laporan 14

9 Rencana Kebutuhan (Tahunan) 1 Laporan 1

10 Laporan BMN 1 Laporan 2

11 Laporan Penghematan Energi 2 Laporan 4

12 Laporan Kehumasan 4 Laporan 4

Jumlah 44 47



Selain output di atas pada Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga terdapat output-

output yang bukan merupakan target kinerja, namun merupakan output atas kegiatan-

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan. Output

tersebut yaitu:



a. Laporan Bulanan Realisasi RKT

b. Laporan Bulanan SIM-HP

c. Laporan Triwulanan Kinerja

d. Laporan Triwulanan Form A PP 39

e. Laporan Semester BMN

f. Laporan Triwulanan Penghematan Energi

g. Laporan Triwulanan PKS

4

Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur BPKP

Sasaran ini merupakan sasaran strategis ketiga yang didukung dengan program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Sasaran tersebut

mempunyai satu indikator kinerja yaitu Jumlah Sarana Prasarana dengan target

sebesar 4 paket dan terealisasi pada tahun 2011 sebanyak 4 paket atau 100,00% dari

target yang ditetapkan.

Capaian target tersebut diperoleh dari output realisasi kegiatan sebagai berikut:

a. Penyelesaian Pembangunan Kantor Penghubung dan Pembuatan Siring Kantor

Penghubung di Palangkaraya

Realisasi Penyelesaian Pembangunan Kantor Penghubung terealisir seluas

354m2 dari target seluas 300 m2 sedangkan Pembuatan Siring Kantor

Penghubung terealisir sebanyak 354 m3 dari target sebanyak 354 m3 sehingga

sampai dengan 31 Desember 2011 kegiatan ini telah dilaksanakan 100%.

b. Rehab Aula Kantor Banjarbaru

Realisasi kegiatan rehab aula kantor Banjarbaru sebesar 1 paket senilai

Rp196.914.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2011 kegiatan ini telah

dilaksanakan 100%.

c. Pengadaan Meubeulair

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan untuk keperluan Kantor Penghubung

di Palangkaraya.

Rincian Pengadaan Meubeulair adalah sebagai berikut:



No Jenis Meubeulair Satuan Rencana Realisasi

1 Meja Direktur Buah 1 1

2 Kursi Direktur Buah 2 2

3 Meja Tulis ½ Biro Buah 14 14

4 Lemari Arsip Buah 4 4

5 Filling Cabinet Buah 4 4

6 Rak Cabinet Buah 6 6

7 Rak Besi Buah 1 1

8 Lemari Kayu Buah 1 1

9 Sofa Tamu + Meja Set 1 1

10 Meja Rapat Kayu Buah 1 1

11 Kursi Rapat Buah 12 12

12 Rak TV Kayu Buah 2 2

13 Meja Kecil Buah 1 1

14 Kursi Lipat Buah 30 30

15 Loker Besi 6 Pintu Buah 4 4

d. Pengadaan Komputer

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengadaan komputer dan realiasi kegiatan ini

berupa 1 paket komputer terdiri dari 1 Desktop PC, 1 Printer Laser, dan 1 iPad 2

dari target sebanyak 1 paket komputer. Sampai dengan 31 Desember 2011

kegiatan ini telah dilaksanakan 100%.





B. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, secara keseluruhan

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan menganggarkan dana kegiatan sebesar

Rp.15.181.660.000,00 yang realisasinya sebesar Rp14.813.582.348,00 atau 97,58%.

Adapun rincian lebih lanjut anggaran dan realisasinya adalah sebagai berikut:

(Dalam Ribuan)

Indikator Kinerja

Target Realisasi

Anggaran

Unit

Pelaksana

Unit

Lainnya

Beban

Obrik

Jumlah

Laporan hasil pengawasan

lintas sektor Bidang

Perekonomian

64.114 86.706 - 3.600 90.306


BUN Bidang Perekonomian - 56.027 - - 56.027

Laporan hasil bimbingan

teknis/asistensi penyusunan

LKKL Bidang Perekonomian

11.583 21.125 - 8.400 29.525

Laporan hasil penerimaan

Negara Bidang

Perekonomian

5.700 5.400 - - 5.400


atas permintaan stakeholder

bidang Perekonomian

78.216 103.703 - - 103.703


atas Proyek PHLN 366.851 294.326 - 25.700 320.026


lintas sektor bidang

Polsoskam

272.941 270.268 - - 270.268


BUN bidang Polsoskam 88.412 49.490 - - 49.490


atas permintaan presiden

bidang Polsoskam

19.300 47.032 - - 47.032

Laporan hasil bimbingan

teknis/ asistensi penyusunan

LKKL bidang Polsoskam

150.666 128.250 - - 128.250


atas penerimaan negara

bidang Polsoskam

8.500 29.746 - - 29.746



bidang Polsoskam

55.062 60.260 - - 60.260



Indikator Kinerja

Target Realisasi

Anggaran

Unit

Pelaksana

Unit

Lainnya

Beban

Obrik

Jumlah


lintas sektor bidang

Keuangan Daerah

33.667 33.667 - - 33.667


BUN bidang Keuangan

Daerah

526.956 446.070 - - 446.070

Laporan hasil bimtek/

asistensi penyusunan LKPD 309.935 288.009 - - 288.009



bidang Keuangan Daerah

9.000 37.858 - - 37.858


atas kinerja pelayanan publik


498.490 175.047 - 20.840 195.887

Laporan dukungan

pembinaan penyelenggaraan

SPIP bidang Keuangan

Daerah

298.122 518.982 - 10.729 529.711

Laporan hasil

bimtek/asistensi GCG/KPI

sektor korporat

24.452 25.594 - 53.389 78.983


atas kinerja BUMD 207.069 220.234 - 13.200 233.434

Laporan hasil bimtek/

asistensi penyusunan LK

BUMD

101.399 60.591 - 132.639 193.230

Laporan hasil sosialisasi

masalah korupsi 7.840 5.850 - - 5.850

Laporan hasil

bimtek/asistensi

implementasi FCP

16.080 11.794 - - 11.794

Laporan hasil kajian

pengawasan 43.486 25.263 - - 25.263

Laporan hasil audit

investigasi atas HKP,

Eskalasi dan Klaim

132.684 77.386 - - 77.386

Laporan hasil audit

investigasi, perhitungan

kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli

atas permintaan Instansi

Penyidik

586.010 653.146 - 11.000 664.146

Laporan evaluasi penerapan

tata kelola APIP Daerah 33.230 18.630 - - 18.630



Indikator Kinerja

Target Realisasi

Anggaran

Unit

Pelaksana

Unit

Lainnya

Beban

Obrik

Jumlah

Laporan Dukungan

Manajemen Perwakilan

BPKP

10.138.793 10.007.205 - - 10.007.205

Jumlah Sarana Prasarana 1.093.102 1.055.923 - - 1.055.923

Jumlah 15.181.660 14.813.582 - 279.497 15.093.079

(Rincian pada Lampiran 4)

C. DUKUNGAN TERHADAP PENCAPAIAN OUTCOME PUSAT

Dalam rangka pencapaian outcome BPKP, perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan telah melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk mendukung

pencapaian outcome BPKP secara keseluruhan. Kegiatan / output perwakilan yang

dapat mendukung pencapaian masing-masing indikator outcome pusat sebagai

berikut:

1. Persentase Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh

opini minimal WDP (Perekonomian)

Untuk mendukung pencapaian outcome tersebut Perwakilan telah melakukan

pendampingan penyusunan laporan keuangan pada 3 (tiga) Kementerian/

Lembaga (Perekonomian) yang memperoleh opini minimal WDP yaitu sebagai

berikut:

a. Kementerian Pekerjaan Umum

Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan

Ditjen Cipta Karya Provinsi Kalimantan Tengah

Ditjen Bina Marga Provinsi Kalimantan Selatan

Ditjen Bina Marga Provinsi Kalimantan Tengah

Balai SDA Provinsi Kalimantan Tengah

UAPPA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VII

UAPPA Balai Wilayah Sungai Kalimantan II

b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

c. Kementerian Kelautan dan Perikanan



Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah Kalimantan Selatan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Wilayah Kalimantan Tengah

2. Persentase jumlah laporan audit atas proyek PHLN yang opini auditnya

WTP.

Untuk mendukung outcome tersebut Perwakilan telah melakukan audit atas

proyek PHLN sebanyak 57 proyek dengan 56 proyek atau 98,25% memperoleh

opini WTP. Proyek PHLN tersebut adalah sebagai berikut yaitu:

a. Audit atas LK RISE JICA IP-543

b. AID atas LK Third Water Supply & Sanitation for Low Income Communities

dan PSPAM dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

c. Audit Keuangan atas EIRTP II Loan IBRD No 4744 IND pada Dinas

Pekerjaan Umum

d. AID atas PNPM Mandiri Perdesaan

e. Loan 7504 National Program for Comm. in Urban Area (PNPM UPP)

f. AID PNPM Perkotaan IDA Cr 4063/4779 3rd Urban Poverty Project

g. AID atas Laporan Keuangan Indonesia Managing Higher for Relevance and

Efficient Loan IBRD 4789-IND IDA Cr 4077

h. Audit Dukungan atas PNPM Mandiri Perkotaan

i. IDA Cr 4076/L 4788 Support for Disadvantage Area (SPADA)

j. Second Decentralized Health Services (DHS-2) Loan ADB No 2074-INO and

2075 (SF)

k. Audit Loan ADB 2163/4-INO Comm. Water Sanitation Health/CWSH

l. IBRD 4786/TF-53555 Urban Sector Dev Reform Project (USDRP)

m. Audit IBRD 7427-IND & IDA Cr 4260-IND FEATI

n. Grant TF-091895 Basic Education Capacity-GOI Executed

o. Audit Keuangan atas Road Rehabilitation 2 Project (Loan ADB No 2184 INO)

SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan

p. Audit Loan IBRD 7476 IND & IDA Cr 4349 IND (BERMUTU) pada LPMP

Kalteng

q. Loan 75910/TF-93613 Indonesia BOS

r. AID atas Laporan Keuangan EINRIP pada Balai Besar (Loan AIPRD)

Pelaksanaan Jalan Nasional VII



s. ADB 2416-INO Indonesia Vocational Education Sector Project

t. Audit Interim IBRD 7427-IND & IDA Cr 4260-IND FEATI pada BPTP Kalsel

3. Persentase Kementeria/Lembaga yang Laporan Keuangannya memperoleh

opini minimal WDP (Polsoskam).

Dalam tahun 2011 Perwakilan telah melakukan pendampingan penyusunan

laporan keuangan pada 9 Kementerian/ Lembaga (Polsoskam) yang memperoleh

opini minimal WDP yaitu sebagai:

a. Kepolisian

Polda Provinsi Kalimantan Selatan

Polda Provinsi Kalimantan tengah

b. Kementerian Sosial

Pendampingan Dana Dekonsentrasi Sekretariat Jenderal Kementerian

Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Kalteng

Pendampingan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen

Pemberdayaan Sosial Penanggulangan Kemiskinan pada Dinas Sosial Prov

Kalteng

Pendampingan Dana Dekonsentrasi Ditjen Rehabilitasi Sosial TA 2010

pada Dinas Sosial Prov Kalteng

Pendampingan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen

Perlindungan dan Jaminan Sosial TA 2010 pada Dinas Sosial Prov Kalteng

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial TA 2010

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan Ditjen Pemberdayaan Sosial Penanggulangan

Kemiskinan TA 2011 pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi Ditjen

Rehabilitasi Sosial

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pendampingan Penatausahaan Persediaan Kementerian Sosial RI pada

Dinas Sosial Prov. Kalsel tahun 2010



Pendampingan Penatausahaan persediaan Kementerian Sosial RI pada

Dinas Sosial Prov Kalteng tahun 2010

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi Semester I

Tahun 2011 Kementerian Sosial RI di Prov Kalimantan Tengah

Pendampingan Penyelesaian Barang Persediaan/buffer stock Tahun 2011

pada Dinas Sosial Prov Kalsel

c. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

BPN Kalimantan Selatan

BPN Kalimantan Tengah

d. Kejaksaan Agung

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah

e. Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Selatan

Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah

f. KPU

KPU Kalimantan Selatan

KPU Kalimantan Tengah

g. Kementerian Pendidikan Nasional

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Kopertis Kalimantan

Selatan

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Universitas Lambung

Mangkurat Provinsi Kalimantan Selatan

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Balai Bahasa

Banjarbaru

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Politeknik Negeri

Banjarmasin

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Universitas

Lambung Mangkurat Tahun 2011

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada LPMP Kalimantan Selatan

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan pada Dinas Pendidikan Provinsi

h. Kalimantan Selatan Kementerian Kesehatan

Pendampingan Penyusunan LK Satker Kemenkes Prov.Kalsel



Pendampingan Penyusunan LK Satker Kemenkes Prov Kalteng

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangtan Berbasis Resiko pada

Satkeer UAKPA dan UAKPAW di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Provinsi Kalimantan Selatan

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Resiko pada

Satker UAKPA dan UAKPAW di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Provinsi Kalimantan Tengah

i. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Disamping melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan Perwakilan

juga melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga yaitu:

a. KPU

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan pada KPU Kalimantan Selatan

Pendampingan Reviu Laporan Keuangan pada KPU Kalimantan Tengah

b. BPN

BPN Kalimantan Selatan

BPN Kalimantan Tengah

c. Kementerian Perumahan Rakyat

Reviu Laporan Keuangan Kemenpera pada BAPPEDA Provinsi Kalimantan

Selatan.

4. Persentase Pemda yang Laporan Keuangannya memperoleh opini minimal

WDP.

Jumlah pemerintah daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan sebanyak 29 pemda yang terdiri dari Provinsi Kalimantan Selatan

sebanyak 14 pemda dan Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 15 pemda. Opini

BPK atas LKPD TA 2010 adalah sebagai berikut:

Opini Prov. Kalsel Prov. Kalteng Jumlah

WTP 0 0 0

WDP 13 8 21

TW 1 4 5

TMP 0 3 3

Jumlah 14 15 29



Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 21 pemda dari 29 pemda telah

memperoleh opini WDP atau sebesar 72.41%.

5. BUMD yang kinerjanya memperoleh minimal predikat baik

Dalam tahun 2011 Perwakilan melaksanakan audit kinerja atas 20 PDAM yang

terdiri dari 11 PDAM di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan 9 PDAM di

wilayah Kalimantan Selatan. Dari hasil audit tersebut sebanyak 7 PDAM yang

kinerjanya ber predikat baik.

6. BUMD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP

Dari 20 PDAM yang diaudit pada tahun 2011, opini yang diperoleh atas laporan

keuangan PDAM sebagai berikut: sebanyak 18 PDAM memperoleh opini WTP

dan 2 PDAM memperoleh opini WDP.

7. Persentase pemahaman dan kepedulian atas permasalahan korupsi.

Untuk mendukung outcome tersebut perwakilan melaksanakan kegiatan sebagai

berikut :

a. Sosialisasi Program Anti Korupsi di Banjarmasin

b. Forum Investigasi Tahun 2011

c. Evaluasi atas kinerja ACAP EINRIP Loan Agreemen NoAIPRD L002 Thun

2010 dan 2011 (Per 30 Juni 2011)

d. Sosialisasi Audit PKKN dan Penjelasan Keppres 54 Tahun 2010 pada

kegiatan Coaching Crame Penyidikan Polda Kalsel Tahun 2011

8. IPP/IPD/BUMN/BUMD beresiko fraud mengimplementasikan FCP

Dalam tahun 2011 untuk mendukung pencapaian outcome tersebut Perwakilan

telah melaksanakan Sosialisasi FCP sebanyak 2 kegiatan pada Inpektorat dan

RSUD Kabupaten Barito Utara, serta Bimtek FCP sebanyak 1 kegiatan pada

Inspektorat Kabupaten Barito utara.

9. Persentase terselesaikannya kasus HKP,Klaim dan eskalasi.

Untuk mendukung outcome tersebut, pada tahun 2011 perwakilan melaksanakan

kegaitan sebagai berikut:

a. Audit Investigatif Kasus HKP



Telah dillaksanakan kegiatan audit investigatif kasus HKP sebanyak 4 kegiatan

dengan output sebanyak 4 laporan. Terhadap ke empat laporan tersebut pihak

pihak yang bermasalah telah menyepakati solusi alternatif.

b. Audit eskalasi

Telah dillaksanakan kegiatan audit investigatif klaim dan eskalasi sebanyak 2

kegiatan , dengan realisasi output sebanyak 2 laporan. Dari 2 laporan audit

eskalasi, terdapat 1 laporan hasil audit eskalasi yang belum ditindaklanjuti

karena belum ada kesepakatan.

Audit HKAP, klaim, dan eskalasi telah ditindaklanjuti, kecuali audit eskalasi

pembangunan pelabuhan laut teluk Segintung masih belum mendapat

kesepakatan.

10. Persentase penyerahan kasus kepada instansi penegak hukum

Atas dukungan untuk pencapaian outcome tersebut dalam tahun 2011 dapat

digambarkan kegiatan perwakilan sebagai berikut:

a. Audit Investigasi atas Kasus Berindikasi TPK.

Telah dilaksanakan kegiatan audit investigasi atas kasus berindikasi TPK

sebanyak 8 kegiatan dengan output sebanyak 8 laporan. Audit investigasi

dilaksanakan berdasarkan atas permintaan dasar permintaan dari aparat

penegak hukum dengan rincian sebagai berikut :

(1) Permintaan dari Kepolisian sebanyak 5 lapran,

(2) Permintaan dari Kejaksaan sebanyak 3 laporan,

Dari jumlah laporan hasil audit sebanyak 8 laporan, telah diserahkan ke

Instansi penegak hukum sebanyak 7 laporan, sedangkan 1 laporan belum

diserahkan disebabkan sedang dalam proses penyelesaian audit.

b. Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara untuk keperluan Instansi

Penegak Hukum.

Telah dilaksanakan kegiatan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara

senbanyak 29 kegiatan dengan output 29 laporan.

Dari jumlah laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebanyak 29

laporan, telah diserahkan kepada penyidik sebanyak 29 laporan atau 100%,



Sehingga jumlah kasus yang diserahkan kepada penyidik adalah sebanyak 36

laporan, atau 97,29%.

11. Hasil audit investigasi yang ditindaklanjuti oleh instansi berwenang

Untuk mendukung capaian outcome ini perwakilan melaksanakan kegiatan

Pemberian Keterangan Ahli (PKA) untuk keperluan Instansi Penegak Hukum.

Dalam tahun 2011 kegitan PKA yang dilaksanakan sebanyak 71 kegiatan yang

dapat dirinci PKA yang dilakukan pada instansi penyidik sebanyak 44 kegiatan

dan pada pengadilan sebanyak 27 kegaitan.

12. Review terhadap laporan dan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Untuk mendukung outcome tersebut perwakilan melaksanakan kegaitan audit

investigasi atas dasar pengaduan masyarakat, dengan gambaran sebagai berikut:

Jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2011 adalah sebesanyak 11 surat

pengaduan, namun surat pengaduan yang layak ditindak lanjuti dengan audit

investigasi adalah sebanyak 1 laporan pengaduan, pengaduan diserahkan kepada

Instansi lain sebanyak 3 surat pengaduan, sedangkan sebanyak 7 surat

pengaduan tidak layak audit.

Ketidaklayakan laporan pengaduan untuk ditindak lanjuti dengan audit

disebabkan:

a. Informasi kurang jelas

b. Bukti pendukung tidak ada

c. Surat pengaduan yang disampaikan berupa tembusan.

d. Sumber dana APBD

e. Instansi penegak hukum sudah menangani kasus yang diadukan

f. Jumlah kerugian negara tidak material

Selain outcome di atas, perwakilan BPKP Kalimantan Selatan telah melaksanakan

kegiatan yang secara tidak langsung menunjang pencapaian outcome BPKP Pusat.

Kegiatan tersebut antara lain:

1. Dalam rangka dukungan terhadap Kementerian/Lembaga yang

menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008 telah dilaksanakan sosialisasi



SPIP terhadap 2 Kementerian/Lembaga yaitu BKKBN dan Pengadilan Tinggi

Negeri Banjarmasin.

2. Persentase penerimaan Negara dari hasil pengawasan selama tahun 2011

ditemukan permasalahan yang merupakan temuan dengan kode 01 sebesar

Rp2.098.001.591 dengan jumlah kejadian sebanyak 167 kejadian dan kode 02

sebesar Rp1.907.018.977 dengan jumlah kejadian sebanyak 82 kejadian.

3. Implementasi MoU dengan Universitas Lambung Mangkurat telah diwujudkan

ke dalam kegiatan:

a. Evaluasi penyerapan anggaran per 31 Okober 2011

b. Bimbingan teknis updating/pemutakhiran data BMN hasil revaluasi DJKLN

tahun 2006

c. Pendampingan penyusunan laporan keuangan 2011

4. Implementasi MoU dengan Polda Kalsel diwujudkan dalam kegiatan:

a. Pendampingan penyusunan laporan keuangan 2010

b. Pelatihan/diklat sertifikasi panitia pengadaan barang dan jasa

c. Pengawasan dan pemeriksaan regular (wasrik) semester I dan semester II

tahun 2010

d. Memberikan masukan (narasumber) pemanfaatan dana pihak ketiga oleh

Direktorat Pengamanan Obyek Vital (DitPam ObVit) Polda Kalsel

5. Implementasi MoU dengan Kemensos, BPN, BPS dan Kementerian Hukum dan

HAM diwujudkan dalam bentuk kegiatan clearance atas rencana pembangunan

gedung Negara dalam RKA-KL masing-masing Kementerian Lembaga.

6. Pemetaan (Diagnostic Assessment) penyelenggaraan SPIP pada 4 Pemda dan

Monitoring Perbaikan Penyelenggaraan SPIP.

7. Evaluasi penyerapan anggaran per 30 September 2011 pada 4 Pemda.

BAB IV PENUTUP


BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

enyusunan LAKIP Tahun 2011 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan kepada Kepala BPKP yang telah

memberi amanah dan tugas.

Terdapat 4 sasaran yang harus dipertanggungjawabkan oleh Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimatan Selatan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

dokumen Penetapan Kinerja 2011. Dengan penilaian secara mandiri, Perwakilan

BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh kategori capaian Berhasil.

Namun demikian disadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih

terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun

mendatang. Keterbatasan jumlah personil yang dimiliki oleh Perwakilan BPKP Provinsi

Kalimantan Selatan menjadi salah satu hal penting untuk memerlukan

penyempurnaan, khususnya mengantisipasi adanya penugasan yang diluar rencana

(non PKP2T) dan adanya RMP yang menumpuk pada bulan-bulan tertentu.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Berdasarkan kondisi tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimatan Selatan perlu dibuat strategi pada tahun 2012 sebagai berikut :

1. Memonitor Rencana Aksi WTP yang telah dibuat dengan Pemerintah Daerah.

2. Perlu sosialisasi PKP2T dan Tapkin oleh penanggung jawab program kepada para

pegawai agar dipahami kinerja output atau outcome yang harus dicapai.

3. Meningkatkan koordinasi dengan Inpektorat Provinsi/Kabupaten/Kota baik dalam

pelaksanaan penugasan pengawasan, penugasan non pengawasan maupun

dalam memantau tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal agar

tercipta penugasan yang harmonis dan peningkatan mutu pengawasan.

5. Membenahi metode dan sarana pengarsipan yang memudahkan pihak internal dan

eksternal dalam memperoleh data dan informasi.

6. Dalam meningkatkan kinerja organisasi pada tahun 2012 akan diujicobakan

sasaran Kinerja Individu (SKI).

P

PERWAKILAN BPKP KALIMANTAN SELATAN Lampiran 1/1 - 2

Instansi : Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Visi : Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang terpercaya dan interaktif

Misi : 1. Meningkatkan kompetensi aparatur daerah dalam mengimplementasikan SPIP

2. Meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya manusia

1

1.1Laporan hasil pengawasan lintas

sektor Bidang Perekonomian

1.2

Laporan hasil bimbingan teknis/

asistensi penyusunan LKKL bidang

Perekonomian

1.3

Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan negara Bidang

Perekonomian

1.4


permintaan stakeholder bidang

Perekonomian

1.5Laporan hasil pengawasan atas Proyek

PHLN


sektor bidang Polsoskam

1.7Laporan hasil pengawasan BUN Bidang

Polsoskam

1.8


permintaan presiden Bidang

Polsoskam

1.9



Polsoskam

1.10Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan negara bidang Polsoskam

1.11



Polsoskam


sektor bidang Keuangan Daerah

1.13Laporan hasil pengawasan BUN bidang

Keuangan Daerah

1.14Laporan hasil bimtek/ asistensi

penyusunan LKPD

1.15



Keuangan Daerah

1.16

Laporan hasil pengawasan atas kinerja

pelayanan publik bidang Keuangan

Daerah

1.17

Laporan dukungan pembinaan

penyelenggaraan SPIP bidang

Keuangan Daerah

1.18Laporan hasil bimtek/asistensi

GCG/KPI sektor korporat

1.19Laporan hasil pengawasan atas kinerja

BUMD


penyusunan LK BUMD

1.21Laporan hasil sosialisasi masalah

korupsi

1.22Laporan hasil bimtek/asistensi

implementasi FCP

1.23 Laporan hasil kajian pengawasan

1.24Laporan hasil audit investigasi atas

HKP, Eskalasi dan Klaim

Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2010 s.d 2014

TujuanSasaran

Uraian IndikatorProgram Keterangan

Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

pengawasan intern

akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan




negara, dan tata kelola

pemerintah daerah yang

baik


Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah

TujuanSasaran

Uraian IndikatorProgram Keterangan


penyelenggaraan

pengawasan intern






negara, dan tata kelola

pemerintah daerah yang

baik

1.25

Laporan hasil audit investigasi,

perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas

permintaan Instansi Penyidik

1.26Laporan evaluasi penerapan tatakelola

APIP Daerah

2


dukungan manajemen dan

kapasitas penyelenggaraan

pengawasan intern




2.1Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP

3

Terpenuhinya kebutuhan

sarana dan prasarana

aparatur BPKP

3.1 Jumlah Sarana Prasarana

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Negara

BPKP



Tahun Anggatan: 2011

PROGAM

3 4 5

1 1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang

Perekonomian7 Laporan

64.114

1.2Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi

penyusunan LKKL bidang Perekonomian2 Laporan

11.583

1.3 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan

negara Bidang Perekonomian1 Laporan

5.700

1.4 Laporan hasil pengawasan atas permintaan

stakeholder bidang Perekonomian12 Laporan

78.216

1.5Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 60 Laporan

366.851

1.6Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang

Polsoskam63 Laporan

272.941

1.7

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam 0 Laporan

88.412

1.8 Laporan hasil pengawasan atas permintaan

presiden Bidang Polsoskam12 Laporan

19.300

1.9Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi

penyusunan LKKL bidang Polsoskam22 Laporan

150.666

1.10

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan

negara bidang Polsoskam3 Laporan

8.500

1.11Laporan hasil pengawasan atas permintaan

stakeholder bidang Polsoskam3 Laporan

55.062

1.12Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang

Keuangan Daerah5 Laporan

33.667

1.13Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan

Daerah114 Laporan

526.956

1.14

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD 17 Laporan

309.935

1.15Laporan hasil pengawasan atas permintaan

stakeholder bidang Keuangan Daerah1 Laporan

9.000

1.16Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan

publik bidang Keuangan Daerah54 Laporan

498.490

1.17

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan

SPIP bidang Keuangan Daerah60 Laporan

298.122

1.18

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor

korporat2 Laporan

24.452

1.19

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 32 Laporan

207.069

1.20Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK

BUMD24 Laporan

101.399

1.21Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 1 Laporan

7.840

1.22Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 3 Laporan

16.080

1.23Laporan hasil kajian pengawasan 5 Laporan

43.486

1.24 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi

dan Klaim7 Laporan

132.684

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan

pengawasan intern akuntabilitas keuangan

negara dan pembinaan penyelenggaraan

SPIP

PENETAPAN KINERJA

SASARAN TARGET ANGGARAN

1

INDIKATOR KINERJA

2

Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah


PROGAM

3 4 5




SPIP

SASARAN TARGET ANGGARAN

1

INDIKATOR KINERJA

2

Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan

Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern

Pemerintah

1.25Laporan hasil audit investigasi, perhitungan

kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli

atas permintaan Instansi Penyidik

66 Laporan

586.010

1.26 Laporan evaluasi penerapan tatakelola APIP

Daerah2 Laporan

33.230

2 Meningkatnya kualitas dukungan

manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP

2.1

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 44 Laporan

Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya-BPKP

10.138.793

3 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur BPKP

3.1

Jumlah Sarana Prasarana 4 Unit

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Negara

BPKP

1.093.102

15.181.660



Tahun Anggatan: 2010

3

1 1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor

Bidang Perekonomian7 Laporan

1.2 Laporan hasil bimbingan teknis/


Perekonomian

2 Laporan

1.3 Laporan hasil pengawasan atas

penerimaan negara Bidang

Perekonomian1 Laporan


permintaan stakeholder bidang 12 Laporan

1.5 Laporan hasil pengawasan atas Proyek

PHLN60 Laporan

1.6Laporan hasil pengawasan lintas sektor

bidang Polsoskam63 Laporan

1.7Laporan hasil pengawasan BUN Bidang

Polsoskam0 Laporan


permintaan presiden Bidang Polsoskam12 Laporan

1.9 Laporan hasil bimbingan teknis/


Polsoskam22 Laporan

1.10


penerimaan negara bidang Polsoskam

3 Laporan



Polsoskam

3 Laporan

1.12Laporan hasil pengawasan lintas sektor

bidang Keuangan Daerah5 Laporan

1.13Laporan hasil pengawasan BUN bidang


1.14

Laporan hasil bimtek/ asistensi

penyusunan LKPD

17 Laporan




1.16 Laporan hasil pengawasan atas kinerja

pelayanan publik bidang Keuangan

Daerah

54 Laporan

1.17 Laporan dukungan pembinaan


Keuangan Daerah

60 Laporan


penyelenggaraan pengawasan

intern akuntabilitas keuangan



RENCANA KINERJA TAHUNAN

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2


3






SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2

1.18

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI

sektor korporat

2 Laporan

1.19Laporan hasil pengawasan atas kinerja

BUMD32 Laporan


penyusunan LK BUMD24 Laporan

1.21 Laporan hasil sosialisasi masalah

korupsi1 Laporan

1.22 Laporan hasil bimtek/asistensi

implementasi FCP3 Laporan

1.23 Laporan hasil kajian pengawasan 5 Laporan

1.24 Laporan hasil audit investigasi atas

HKP, Eskalasi dan Klaim7 Laporan

1.25 Laporan hasil audit investigasi,




66 Laporan

1.26 Laporan evaluasi penerapan tatakelola

APIP Daerah2 Laporan

2 Meningkatnya kualitas dukungan






2.1 Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

44 Laporan

3 Terpenuhinya kebutuhan sarana

dan prasarana aparatur BPKP

3.1 Jumlah Sarana Prasarana 4 Unit

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATANLampiran 4/1 - 4

Unit Organisasi Eselon II : Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun Anggaran : 2011

HP Dana Laporan HP % Dana % Laporan %

1. Audit Kinerja Ketahanan Pangan 216 51.225.000 6 178 82,41 73.817.000 144,10 15 250,00

Audit Kinerja Program Infrastruktur

Pedesaan

368 - 8 240 65,22 - 9 112,50

Evaluasi Kebijakan & evaluasi Program

Pengentasan Kemiskinan

0 - 1 40 12.889.000 3 300,00

EVALUASI : Lainnya 12 7.485.000 1 12 100,00 7.485.000 100,00 1 100,00

Bimtek : Inventarisasi BMN 200 - 14 200 100,00 - 14 100,00

Pengelolaan Info: Pemantauan Tindak

Lanjut

20 5.404.000 1 20 100,00 5.404.000 100,00 1 100,00

Jumlah 816 64.114.000 31 458 147,62 86.706.000 135,24 27 87,10

Audit Kinerja Program Infrastruktur

Pedesaan

190 70.062.000 11 361 190,00 101.078.000 144,27 20 181,82

BIMTEK: Inventarisasi BMN 0 - 2 0 - 0,00 0 0,00

Bimtek : Lainnya 40 - 1 40 100,00 - 1 100,00

SOSIALISASI : Lainnya 9 - 3 9 100,00 - 3 100,00


Lanjut

21 8.154.000 2 11 52,38 2.652.000 32,52 3 150,00

Jumlah 260 78.216.000 19 421 161,92 103.730.000 132,62 27 142,11


penerimaan negara

Audit Kinerja : Penerimaan Negara 19 5.700.000 1 332 1.747,37 5.400.000 94,74 15 1500,00

Jumlah 19 5.700.000 1 332 1.747,37 5.400.000 94,7368421 15 1.500

Pemaparan info: Forum Kedeputian IPP 12 8.583.000 1 12 100,00 13.326.000 155,26 1 100,00

BIMTEK: Penyusunan Laporan

Keuanganpada K/L

46 3.000.000 3 63 136,96 7.799.000 259,97 4 133,33

58 11.583.000 4 75 129,31 21.125.000 182,38 5 125,00


Proyek PHLN

AUDIT KINERJA: Keuangan PHLN 1925 366.851.000 60 1847 95,95 294.326.000 80,23 73 121,67


Jumlah 1925 366.851.000 60 1847 95,95 294.326.000 80,23 73 121,67

AUDIT KINERJA: Bidang Pendidikan 549 113.448.000 26 400 72,86 116.604.000 102,78 21 80,77

AUDIT KINERJA: Dana Dekonsentrasi 189 35.570.000 6 151 79,89 36.209.000 101,80 6 100,00

AUDIT KINERJA: K/L 76 17.000.000 2 43 56,58 10.695.000 62,91 6 300,00

AUDIT KINERJA: Manajemen Pendidikan 220 75.199.000 10 255 115,91 83.238.000 110,69 12 120,00

AUDIT KINERJA: Program Jamkesnas 228 - 6 356 156,14 - 7 116,67


Jumlah 1378 272.941.000 62 1685 122,28 270.268.000 99,02 87 140,32

Laporan hasil pengawasan BUN

bidang Polsoskam


Jumlah 308 88.412.000 14 181 59 49.490.000 55,98 66 471,43

Evaluasi: Program Raskin 163 19.300.000 6 196 120,25 26.359.000 136,58 10 166,67

Pemantauan: Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional

308 - 10 415 134,74 20.673.000 22 220,00

Pemantauan: Pelaksanaan Prioritas

Pembangunan Nasional

152 - 8 152 100,00 - 8 100,00

Jumlah 471 19.300.000 16 611 130 47.032.000 243,69 22 137,50

BIMTEK: Lainnya 88 25.548.000 4 72 81,82 7.032.000 27,52 4 100,00

Reviu: Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat

44 12.774.000 2 32 72,73 10.078.000 78,89 2 100,00

Laporan hasil pengawasan lintas

sektor Bidang Perekonomian



Perekonomian



Perekonomian


permintaan Presiden bidang

Polsoskam

Input OutputSasaran Strategis Indikator Kinerja Jenis Kegiatan




SPIP pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

serta penyelenggaraan SPI pada badan

usaha milik negara/pemerintah daerah


sektor bidang Polsoskam



Polsoskam





PEMAPARAN INFO: Forum Kedeputian

IPP

6 7.700.000 1 3 50,00 3.383.000 43,94 1 100,00

BIMTEK: Penyusunan Laporan Keuangan

pada K/L

316 75.101.000 21 699 221,20 99.844.000 132,95 20 95,24

Bimtek : Pendampingan Reviu Laporan

Keuangan pada Kementerian/Lembaga

18 8.269.000 20 18 100,00 8.269.000 100,00 20 100,00

Bimtek : Pengawasan Pengadaan Barang

dan Jasa

14 - 1 14 100,00 - 0,00 1 100,00

Reviu: Laporan Keuangan Pemerintah

Pusat

44 12.774.000 2 31 70,45 7.913.000 61,95 2 100,00


Lanjut

16 8.500.000 1 10 62,50 - 0,00 1 100,00

Jumlah 530 142.166.000 51 869 163,96 128.250.000 90,21 51 100,00


penerimaan negara bidang

Polsoskam

AUDIT KINERJA: Penerimaan Negara 154 8.500.000 3 99 64,29 29.746.000 349,95 5 166,67

Jumlah 154 8.500.000 3 99 64,29 29.746.000 349,95 5 166,67

AUDIT KINERJA : K/L 151 35.500.000 7 140 92,72 29.938.000 84,33 6 85,71

AUDIT KINERJA: Program Utama/

Prioritas K/L

0 - 2 0 - 0 0,00

Evaluasi : Lainnya 99 19.562.000 4 271 273,74 30.322.000 155,00 18 450,00


Jumlah 253 55.062.000 14 414 163,64 60.260.000 109 25 1,79


sektor bidang Keuangan Daerah

Analisis dan Evaluasi Keselarasan RKPD

dan RKP serta RPJMD dan RPJMN pada

Pemda

132 33.667.000 5 132 100,00 33.667.000 100,00 5 100,00

Jumlah 132 33.667.000 5 132 100,00 33.667.000 100,00 5 100,00

Evaluasi Lainnya 160 47.520.000 4 348 217,50 85.508.000 179,94 7 175,00

Audit/ Monitoring Dak dan DPDF & PPD 972 427.879.000 86 1110 114,20 313.365.000 73,24 85 98,84

Verifikasi advance payment DAK 133 51.557.000 15 133 100,00 47.197.000 91,54 8 53,33

Jumlah 1265 526.956.000 105 1591 125,77 446.070.000 84,65 100 95,24

Evaluasi Pelaksanaan urusan

Pemerintahan daerah dan Pengelolaan

Keuangan Daerah

39 6.600.000 1 50 128,21 - 0,00 2 200,00

Evaluasi Penyusunan APBD 286 72.404.000 10 303 105,94 71.048.000 98,13 10 100,00

Forum Kedeputian IPD 212 137.059.000 9 121 57,08 107.665.000 78,55 7 77,78

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah

Pemda

121 44.415.000 4 106 87,60 27.604.000 62,15 4 100,00

Kajian Permasalahan Barang dan jasa 59 12.737.000 2 45 76,27 12.217.000 95,92 2 100,00

BIMTEK : Pengelolaan Keuangan Daerah 152 - 6 152 100,00 - 6 100,00

Bimtek : Lainnya 48 - 3 48 100,00 - 3 100,00

Sosialisasi : Pengelolaan Keuangan

Daerah

9 - 1 9 100,00 - 1 100,00

Pengelolaan Info lainnya 28 18.360.000 1 44 157,14 25.790.000 140,47 5 500,00

Pengelolaan info pemantauan tindak lanjut 28 18.360.000 1 105 375,00 43.685.000 237,94 5 500,00

Jumlah 982 309.935.000 38 474 48,27 288.009.000 92,93 45 118,42

BIMTEK : Pengelolaan Keuangan Daerah 172 - 2 52 30,23 - 4 200,00

Litbang: Kajian Current Issues 47 9.000.000 1 135 287,23 37.858.000 420,64 3 300,00

Bimtek : Lainnya 131 - 4 131 100,00 - 4 100,00

EVALUASI : Lainnya 95 - 1 95 100,00 - 1 100,00

Jumlah 445 9.000.000 8 413 92,81 37.858.000 420,64 12 150,00



Polsoskam

Laporan hasil pengawasan BUN



penyusunan LKPD



Keuangan Daerah



Polsoskam





Audit Kinerja: Pelayanan Pemda 92 28.750.000 2 235 255,43 62.337.000 216,82 12 600,00

Evaluasi: AKIP 414 122.740.000 9 465 112,32 73.760.000 60,09 9 100,00

Evaluasi: Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

1341 347.000.000 27 474 35,35 38.950.000 11,22 28 103,70

Bimtek : Lainnya 92 - 2 92 100,00 - 2 100,00

Jumlah 1939 498.490.000 40 1266 403,1003793 175.047.000 288,14 51 127,50

Laporan evaluasi penerapan

tatakelola APIP

Binkon: Lainnya 102 33.230.000 5 68 66,67 18.630.000 56,06 4 80,00

Jumlah 102 33.230.000 5 68 66,66666667 18.630.000 56,06 4 80,00

Binkon: Lainnya 483 - 18 486 100,62 4.824.000 18 100,00

Binkon: Bimtek Pembangunan SPIP 92 50.235.000 10 136 147,83 45.105.000 89,79 30 300,00

Binkon: Lainnya 1021 49.322.000 27 2951 289,03 248.117.000 503,06 104 385,19

Binkon: Pembinaan SPIP 452 90.000.000 5 477 105,53 96.894.000 107,66 13 260,00

Sosialisasi: SPIP 135 27.524.000 5 61 45,19 19.559.000 71,06 6 120,00

Sosialisasi: Lainnya 193 81.041.000 21 303 156,99 104.483.000 128,93 28 133,33

Jumlah 2376 298.122.000 86 4414 845,1885446 518.982.000 900,491146 199 1298,51852

Laporan hasil bimtek/asistensi

GCG/KPI sektor korporat

Pengelolaan Info: Penyusunan Profil

BUMN/D

191 24.452.000 6 544 284,82 25.594.000 104,67 18 300,00

Bimtek : Assessment Pengembangan

BLUD

197 - 4 197 100,00 - 4 100,00

Jumlah 191 24.452.000 6 544 284,82 25.594.000 104,67 18 300,00

Audit Kinerja : BUMD 1023 151.299.000 29 1064 104,01 127.020.000 83,95 37 127,59

Audit Kinerja : Keuangan BUMD 66 - 0 862 1.306,06 21.410.000 14

Audit Kinerja : Lainnya 31 - 1 31 100,00 - 1 100,00

Audit Tertentu : Lainnya 38 - 1 38 100,00 - 1 100,00

EVALUASI : Lainnya 15 - 1 15 100,00 - 1 100,00

PEMAPARAN INFO: Pemantauan Tindak

Lanjut

15 15.000.000 1 43 286,67 5.745.000 38,30 3 300,00

Sosialisasi: BLUD 64 26.370.000 5 95 148,44 35.020.000 132,80 7 140,00

Sosialisasi: Corporate Plan 9 7.200.000 1 215 2.388,89 20.079.000 278,88 7 700,00

Sosiallisasi: Manajemen Aset pada BUMD 9 7.200.000 1 68 755,56 10.960.000 152,22 3 300,00

Jumlah 1270 207.069.000 40 2431 191,42 220.234.000 106,36 74 185,00

Audit Kinerja : Keuangan BUMD 1114 71.974.000 29 1700 152,60 28.651.000 39,81 49 168,97

Audit Kinerja : BLU 4 - 1 4 100,00 - 1 100,00

Audit Tertentu : Lainnya 16 - 1 16 100,00 - 1 100,00

Bimtek : SIA 12 - 1 12 100,00 - 1 100,00

PEMAPARAN INFO: Forum Kedeputian

Akuntan Negara

569 29.425.000 5 577 101,41 31.940.000 108,55 4 80,00

Jumlah 1715 101.399.000 37 2309 134,64 60.591.000 59,76 56 151,35

Laporan hasil sosialisasi masalah

korupsi

Sosialisasi Program Anti Korupsi 132 7.840.000 2 35 26,52 5.850.000 74,62 2 100,00

Jumlah 132 7.840.000 2 35 26,52 5.850.000 74,62 2 100,00

BIMTEK / Asistensi Implementasi FCP 28 5.360.000 1 17 60,71 5.340.000 99,63 1 100,00

SOSIALISASI : Lainnya 40 10.720.000 2 34 85,00 6.454.000 60,21 1 50,00

Jumlah 68 16.080.000 3 51 75,00 11.794.000 79,92 2 75,00

EVALUASI : Lainnya 28 9.600.000 1 33 117,86 - 0,00 1 100,00

PEMAPARAN INFO Koordinasi 56 33.886.000 4 74 132,14 25.263.000 74,55 4 100,00

Jumlah 84 43.486.000 5 74 132,14 25.263.000 74,55 4 100,00


kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah


kinerja BUMD

Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan dukungan pembinaan


Keuangan Daerah


penyusunan LK BUMD

Laporan hasil bimtek/asistensi

implementasi FCP





AUDIT TERTENTU : Investigasi atas HKP 300 81.621.000 1 222 74,00 49.970.000 61,22 5 500,00

AUDIT TERTENTU : Investigasi

Eskalasi/Klaim

169 51.063.000 4 83 49,11 27.416.000 53,69 3 75,00

Jumlah 469 132.684.000 5 305 65,03 77.386.000 58,32 8 160,00

AUDIT TERTENTU: Investigasi berindikasi

TPK

1119 220.716.000 15 714 63,81 169.624.000 76,85 10 66,67

AUDIT TERTENTU : Perhitungan Kerugian

Negara

865 197.499.000 19 1238 44,74 271.598.000 137,52 33 173,68

PEMAPARAN INFO : Pemberian

Keterangan Ahli

229 164.992.000 40 387 169,00 211.924.000 128,45 81 202,50

Pemaparan Info : Forum Kedeputian

Investigasi

8 - 1 8 100,00 - 1 100,00

Pengelolaan Info : Pemantauan Tindak

Lanjut

6 2.803.000 1 6 100,00 2.803.000 100,00 1 100,00

Jumlah 2.227 586.010.000 76 2.353 478 653.146.000 443 126 643

3. Meningkatnya kualitas dukungan


penyelenggaraan pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP

Laporan Dukungan Manajemen

Perwakilan BPKP

Dukungan Manajemen 4901 10.138.793.000 1 5900 120,38 10.007.205.000 98,70 1 100,00

Jumlah 4901 10.138.793.000 1 5900 120,38 10.007.205.000 98,70 1 100,00

4. Penyelesaian Pembangunan Kantor

Penghubung di Palangkaraya

25 420.000.000 0 51 204,00 419.311.000 99,84 0

Pembuatan Siring Kantor Penghubung di

Palangkaraya

25 354.000.000 0 89 356,00 327.443.000 92,50 0

Rehab Aula Kantor Banjarbaru 30 200.000.000 0 19 63,33 196.914.000 98,46 0

Pengadaan Meubeulair 30 102.602.000 0 4 13,33 95.755.000 93,33 0

Pengadaan Komputer 10 16.500.000 0 4 40,00 16.500.000 100,00 0

Jumlah 120 1.093.102.000 0 167 139,17 1.055.923.000 96,60 -

Terpenuhinya kebutuhan sarana dan

prasarana aparatur BPKP

Jumlah Sarana Prasarana

Laporan hasil audit investigasi atas

HKP, Eskalasi dan Klaim

Laporan hasil audit investigasi,




lampiran 5

WTP WDP TW TMP

jumlah jumlah jumlah jumlah

I Kalimantan Selatan

1 Provinsi Kalimantan Selatan 1 1 1 1 1

2 Kota Banjarmasin 1 1 1 1 1

3 Kota Banjarbaru 1 1 1 1

4 Kab. Banjar 1 1 1 1 1

5 Kab. Tapin 1 1 1 1 1

6 Kab. Hulu Sungai Selatan 1 1 1 1 1

7 Kab. Hulu Sungai Tengah 1 1 1 1 1

8 Kab. Hulu Sungai Utara 1 1 1 1 1

9 Kab. Balangan 1 1 1 1

10 Kab. Tabalong 1 1 1 1 1

11 Kab. Tanah Laut 1 1 1 1 1

12 Kab. Tanah Bumbu 1 1 1 1 1

13 Kab. Kotabaru 1 1 1 1 1

14 Kab. Barito Kuala 1 1 1 1 1

II Kalimantan Tengah

1 Provinsi Kalimantan Tengah 1 1 1 1 1

2 Kota Palangka Raya 1 1 1 1

3 Kab. Kapuas 1 1 1 1 1

4 Kab. Pulang Pisau 1 1 1 1

5 Kab. Gunung Mas 1 1 1 1 1

6 Kab. Katingan 1 1 1 1 1

7 Kab. Kotawaringin Timur 1 1 1 1 1

8 Kab. Kotawaringin Barat 1 1 1 1

9 Kab. Seruyan 1 1 1 1

10 Kab. Lamandau 1 1 1 1 1

11 Kab. Sukamara 1 1 1 1 1

12 Kab. Barito Timur 1 1 1 1 1

13 Kab. Barito Selatan 1 1 1 1 1

14 Kab. Barito Utara 1 1 1 1 1

15 Kab. Murung Raya 1 1 1 1 1

DAFTAR OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2010

SIMDANo Nama Pemdajml pemda

2010

MoU

BPKPAsistensi

2010

lampiran 6

Nomor TanggalI Kalimantan Selatan

1 Provinsi Kalimantan Selatan 1 22 Tahun 2010 28/06/10

2 Kota Banjarmasin 1 28 Tahun 2010 28/06/10

3 Kota Banjarbaru 1 2 Tahun 2011 14/01/11

4 Kab. Banjar 1 18 Tahun 2010 05/07/10

5 Kab. Tapin 1 09 Tahun 2010 15/07/10

6 Kab. Hulu Sungai Selatan 1 14 Tahun 2010 23/08/10

7 Kab. Hulu Sungai Tengah 1 1 Tahun 2011 17/01/11

8 Kab. Hulu Sungai Utara 1 11 Tahun 2010 26/08/10

9 Kab. Balangan 1 22 Tahun 2010 14/06/10

10 Kab. Tabalong 1 18 Tahun 2010 20/09/10

11 Kab. Tanah Laut 1 69 Tahun 2010 21/07/10

12 Kab. Tanah Bumbu 1 18 Tahun 2010 15/11/10

13 Kab. Kotabaru 1 31 Tahun 2010 30/08/10

14 Kab. Barito Kuala 1 12 Tahun 2010 05/07/10


1 Provinsi Kalimantan Tengah 1 41 Tahun 2009 31/12/10

2 Kota Palangka Raya 1 53 Tahun 2010 26/10/10

3 Kab. Kapuas 1 15 Tahun 2010 14/07/10

4 Kab. Pulang Pisau 1 09 Tahun 2010 07/01/10

5 Kab. Gunung Mas 1 25 Tahun 2009 30/12/09

6 Kab. Katingan 1 24 Tahun 2010 14/12/10

7 Kab. Kotawaringin Timur 1 16 Tahun 2010 31/05/10

8 Kab. Kotawaringin Barat 1 10 Tahun 2011 20/04/11

9 Kab. Seruyan 1 14 Tahun 2011 20/04/11

10 Kab. Lamandau 1 17 Tahun 2011 07/02/11

11 Kab. Sukamara 1 05 Tahun 2011 04/04/11

12 Kab. Barito Timur 1 81 Tahun 2010 28/12/10

13 Kab. Barito Selatan 1 11 Tahun 2011 09/03/11

14 Kab. Barito Utara 1 18 Tahun 2010 01/03/10

15 Kab. Murung Raya 1 12 Tahun 2010 01/10/10

DAFTAR PEMDA YANG TELAH MEMILIKI PERKADA SPIP

No Perkada SPIPNo Nama Pemda Perkada SPIP

lampiran 7

No Nama PDAM Opini 2010


1 PDAM Bandarmasih WTP

2 PDAM Intan Banjar WTP

3 PDAM Kab. Balangan WTP

4 PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan WTP

5 PDAM Kab. Kotabaru WTP

6 PDAM Kab. Tabalong WTP

7 PDAM Kab. Tanah Bumbu WTP

8 PDAM Kab. Tanah Laut WTP

9 PDAM Kab. Tapin WTP


1 PDAM Kab. Lamandau WDP

2 PDAM Kab. Sukamara WTP

3 PDAM Kota Palangka Raya WTP

4 PDAM Kab. Gunung Mas WTP

5 PDAM Kab. Murung Raya WTP

6 PDAM Kab. Barito Timur WTP

7 PDAM Kab. Kotawaringin Timur WTP

8 PDAM Kab. Katingan WTP

9 PDAM Kab. Kotawaringin Barat WTP

10 PDAM Kab. Seruyan WTP

11 PDAM Kab. Barito Utara WTP

PDAM BEROPINI WTP DAN WDP

TAHUN BUKU 2010

lampiran 8

No Nama PDAM Capaian Kinerja


1 PDAM Bandarmasih 65,26

2 PDAM Kab. Intan Banjar 61,53

3 PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan 61,56

4 PDAM Kab. Tabalong 60,33

5 PDAM Kab. Tapin 63,91


1 PDAM Kab. Kotawaringin Timur 62,64

2 PDAm Kab. Barito Utara 66,16

DAFTAR PDAM/BUMD BERKINERJA BAIK

TAHUN BUKU 2010

Documents

Lakip Kalsel 2011 kirim.pdf