PowerPoint Presentation
PENATAAN PERTANAHAN DI PULAU-PULAU KECILDirektorat wilayah
pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu Badan
pertanahan nasional ri
1Latar BelakangIndonesia merupakan Negara Kepulauan atau
Archipelagic State terluas di dunia (UNCLOS, 1982) dengan panjang
pantai : 81.000 km
Terdapat 13.446 pulau termasuk 92 pulau terluar dan sudah
didaftarkan ke PBB .
28 pulau besar (luas > 2000 km2), 13.418 pulau kecil (luas
2000 km2)
Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama
dengan 2.000 Km2 beserta kesatuan ekosistemnya. (Sumber :
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 1 Tahun
2014)
2Pulau Kecil di Kalimantan SelatanTerdapat 320 pulau di Provinsi
Kalimantan Selatan
130 pulau telah mempunyai nama 190 pulau belum mempunyai
nama
(Sumber : Direktorat Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil KKP)
Pulau adalah daratan yang terbentuk secara alami, dan
dikelilingi oleh air dan selalu di atas muka air pada saat pasang
naik tertinggi. (UNCLOS 1982, Pasal 121)Luas pulau kecil dihitung
berdasarkan garis pantai pada saat pasang tertinggi.
UUD 1945 : Pasal 28 huruf A, huruf D ayat 1, huruf H ayat 4,
(hak warga negara), Pasal 33 Ayat 3, (pengaturan sumber daya oleh
negara).UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.UU No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.UU No.27 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.UU
No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai. PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah. PP No.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.PP Nomor 62
tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
(PPKT).Dasar Hukum5
Peraturan Pertanahan Terkait Pulau-Pulau KecilPP No. 40 tahun
1996 tentang HGU, HGB dan HP, Pasal 60 : Pemberian HGU, HGB atau HP
atas sebidang tanah yang seluruhnya merupakan pulau atau yang
berbatasan dengan pantai diatur tersendiri dengan PP.
PP No. 16 Tahun 2004 : Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada
pulau-pulau kecil harus memperhatikan: kepentingan umum;
keterbatasan daya dukung, pembangunan yang berkelanjutan,
keterkaitan ekosistem, keanekaragaman hayati serta kelestarian
fungsi lingkungan. SE Menag/Ka-BPN Nomor 500-1197 tanggal 3 Mei
1997 dimana dinyatakan Permohonan hak atas tanah yang seluruhnya
merupakan pulau atau berbatasan dengan pantai untuk tidak dilayani
sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur hal
tersebut. SE Menag/Ka-BPN Nomor 500-1698 tanggal 14 Juli 1997
dimana dinyatakan Permohonan ijin lokasi dan permohonan hak atas
tanah yang berbatasan dengan pantai masih dimungkinkan diproses
yang dilakukan secara hati-hati dan selektif dan permohonan yang
diajukan setelah tanggal 3 Juli 1997 agar dilaporkan kepada Menteri
untuk mendapat petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.
Tugas : Menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan
penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah
tertentu.Fungsi diantaranya : penyusunan program dan zonasi
kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah/kawasan;pelaksanaan penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah/kawasan sesuai fungsi
zonasi;Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan
kawasankoordinasi dengan lembaga pemerintah, instansi dan
organisasi lain yang dianggap perlu sesuai dengan bidang tugasnya
dalam pengembangan pemanfaatan sumberdaya kawasan.
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT WP3WT
Ruang Lingkup Penataan Pertanahan Pulau Kecildaratan
(land)perairan (waters)PENTINGNYA PENATAAN PERTANAHAN PULAU
KECIL
1. Menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Negara IndonesiaPulau
Terluar tersebar di 20 Provinsi yang berbatasan dengan 9 Negara
tetangga
2. Kondisi Pulau-Pulau Kecil yang jumlah dan luas cenderung
berkurangTerjadinya abrasi gelombang lautKenaikan muka air laut
akibat global warmingAktivitas manusia yang tidak memperhatikan
kelestarian lingkunganPulau Nipah sebelum reklamasi113. Banyaknya
Penguasaan Pulau-Pulau Kecil secara utuh Penutupan akses nelayan
terhadap pulau kecil tersebutRawan dimanfaatkan untuk kegiatan
illegalIndikasi penjualan pulau kepada pihak asing
Gugusan Pulau Bidadari - NTT
4. Perlunya Penataan Pulau-Pulau Kecil yang seimbang dan
berkelanjutanJumlah penduduk semakin meningkatKebutuhan akan tanah
semakin bertambahTanah dan air sangat terbatas di pulau
kecilPotensi yang cukup besar dan strategisPulau Galang Kepulauan
Seribu
Kebijakan Penataan Pertanahan Pulau Kecil(1)Penguasaan tanah
tidak boleh menutup akses publik menuju pulau tersebut.(2)Akses
publik untuk:berlindung atau berteduh dari cuaca buruk dalam
pelayaran;menyelamatkan diri dan mencari pertolongan dari musibah
dalam pelayaran;aparat negara dalam melaksanakan tugas.Pembatasan
luasan pulau kecil yang dapat dikuasai.Penegasan akses publik ke
pulau kecil.Luas pulau kecil dihitung berdasarkan garis pantai pada
saat pasang tertinggi.70% dari luas pulau dapat dikuasai Perorangan
dan Badan Hukum atau Masyarakat adat
30 % sisanya dikuasai langsung oleh negara sebagai kawasan
lindung. Perlunya pembatasan ruang lingkup mengenai pulau-pulau
kecil yang akan diatur.
Pulau Batam dan Bintan termasuk dalam Pulau KecilPelayanan
pertanahan telah terselenggara sebagaimana di pulau-pulau non
kecil.Perlu Pembatasan Kriteria Pulau Kecil misalnya < 200
haProgress Kegiatan pada Pulau-Pulau KecilInventarisasi pulau pulau
terluar dan perairan dalam beserta gugusannya. Hingga tahun 2013
telah dilakukan inventarisasi sebanyak 152 pulau kecil termasuk 92
pulau terluarZonasi penataan pulau kecil dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek pertanahan, fisik lingkungan, ekonomi,
sosial budaya dan pertahanan keamananMemantau pemanfaatan pulau
kecil telah berjalan sesuai dengan rencana dan arahan.
Gili Air - NTBINVENTARISASI & IDENTIFIKASI PERTANAHAN PULAU
KECILZONASI POTENSI PENATAAN KAWASAN
Data Penggunaan Tanah
Data RTRW
Kesesuaian
Kemampuan Tanah
Data Penguasaan Tanah
Zonasi Potensi Penataan KawasanUndang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pesisir
dan Pulau Kecil
Pasal 16 : Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari
sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau
kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi
Pasal 17 : Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL Mendorong tersusunnya Rencana
Zonasi WilayahPesisirdan Pulau-pulau KecilMemberikan masukan
terkait pertanahan di pulau kecilMemberikan dukungan data terkait
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
Rencana Zonasi WilayahPesisirdan Pulau-pulau Kecil sesuai dengan
fakta di lapanganPERAN SERTA KANTOR PERTANAHAN
TERIMA KASIH
