LAMPIRAN 1 PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL … · lampiran 1 peraturan perpustakaan nasional republik indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang penetapan peta resiko unit kerja eselon

LAMPIRAN 1

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PETA RESIKO UNIT KERJA ESELON II DAN UNIT PELAKSANA

TEKNIS DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

I UNIT KERJA: BIRO HUKUM DAN PERENCANAAN

Formulir Identifikasi Risiko

Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI

Tugas :

Fungsi :

3. pelaksanaan penelaahan organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan penerbitan.

Tujuan : penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

No Kegiatan

Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Target renstra tidak

tercapai

Perpusnas Alokasi anggaran

rendah

Kemenkeu dan

Bappenas

UC Tidak tercapai

Renja KL lembaga

Masyarakat (pemustaka)

Pelaksanaan

kegiatan tidak sesuai

jadwal perencanaan

Perpusnas Revisi anggaran

(internal)

Unit kerja C Pertanggungjawab

an administrasi

anggaran

menumpuk di akhr

tahun

Semua unit kerja di

lingkungan Perpusnas

Perubahan target

capaian

Perpusnas Revisi anggaran

(eksternal)

Kemenkeu UC Realokasi

anggaran dan

kegiatan

Semua unit kerja di

lingkungan Perpusnas

1

Penyebab DampakC/UC

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan,

penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.

1. pengkoordinasian perencanaan program Perpusnas;

2. penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum;

Risiko

Penyusunan

Program dan

Anggaran

Formulir Identifikasi Risiko PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Biro Hukum dan Perencanaan, Perpustakaan Nasional RI NOMOR 18 TAHUN 2017

Tugas :

Fungsi :


Tujuan :

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tidak terukurnya

capaian kinerja

Perpusnas

Semua unit kerja

di lingkungan

Perpusnas

Belum adanya

sistem

pengukuran

kinerja yang

optimal

Semua unit kerja

di lingkungan

Perpusnas

C Penilaian kinerja

Perpusnas rendah

Lembaga

Perpustakaan

Nasional

Penyusunan LAKIP

tidak tepat waktu

Biro

Perencanaan

Penyampaian

laporan kinerja

terlambat

Semua unit kerja

di lingkungan

Perpusnas

C Penyampaian

LAKIP ke

KemenPANRB

terlambat

Lembaga

Perpustakaan

Nasional

1 Implementasi

SAKIP

Perpustakaan

Nasional

penyiapan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan anggaran, serta penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan program dan anggaran.





Risiko Penyebab C/UC Dampak

2



Tugas :

Fungsi :


Tujuan :

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peran media dan

bentuk promosi

tidak maksimal

Media UC

Intensitas promosi

tidak maksimal

Media dan

keterbatasan

anggaran

UC

1 Pencitraan

Perpusnas

Lembaga Perpusnas

kurang dikenal

Humas Kurang

termanfaatkannya

layanan Perpusnas

Perpusnas





melakukan urusan hubungan masyarakat dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah, peliputan media massa, konfrensi pers, publikasi, dan

promosi.Risiko Penyebab C/UC Dampak

3



Tugas :

Fungsi :


Tujuan :

No Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Peraturan

perundangan-

undangan bidang

perpustakaan tidak

terstandar

HOR Belum adanya

pedoman

penyusunan

peraturan

perundang-

undangan bidang

perpustakaan

HOR C Tidak optimalnya

pengelolaan

perpustakaan

Lembaga

perpustakaan di

Indonesia

Kurangnya peraturan

perundangan-

undangan di bidang

perpustakaan

Semua unit kerja

di lingkungan

Perpusnas

Terbatasnya SDM

bidang

penyusunan

perundang-

undangan

Kepegawaian C Tidak optimalnya

penyusunan

perundangan-

undangan di

bidang

perpustakaan

Lembaga

perpustakaan di

Indonesia

1 Penyusunan

peraturan

perundang-

undangan di

bidang

perpustakaan





melakukan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelaksanaan analisis peningkatan

kapasitas organisasi dan tata laksana.Risiko Penyebab C/UC Dampak

4

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Tujuan:

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F G

1 2 3 5

Target renstra tidak tercapai

3 4 3 3 4 3 3 3.29

Pelaksanaan kegiatan tidak

sesuai jadwal perencanaan3 4 3 3 4 3 3 3.29

Perubahan target capaian 3 4 3 3 4 3 3 3.29

Tidak terukurnya capaian kinerja

Perpusnas4 4 4 4 4 4 4 4.00

Penyusunan LAKIP tidak tepat

waktu4 4 4 4 4 4 4 4.00

3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang

dikenal4 4 4 4 4 4 4 4.00

Peraturan perundangan-

undangan bidang perpustakaan

tidak terstandar

4 4 4 4 4 4 4 4.00

Kurangnya peraturan

perundangan-undangan di

bidang perpustakaan

4 4 4 4 4 4 4 4.00

4 Penyusunan peraturan

perundang-undangan di

bidang perpustakaan

No Kegiatan Uraian Risiko

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian

1 Penyusunan Program dan

Anggaran

2 Implementasi SAKIP

Perpustakaan Nasional

Skala Kemungkinan Menurut Peserta

4

5

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Tujuan:

Skor Skala

Rata-rata

A B C D E F G

1 2 3 5

Target renstra tidak tercapai

3 2 3 2 2 3 3 2.57

Pelaksanaan kegiatan tidak

sesuai jadwal perencanaan3 3 3 2 3 2 2 2.57

Perubahan target capaian 3 2 2 2 3 2 3 2.43

Tidak terukurnya capaian

kinerja Perpusnas3 2 3 1 2 2 2 2.14

Penyusunan LAKIP tidak tepat

waktu3 1 2 2 2 2 2 2.00

3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang

dikenal3 3 2 1 3 1 2 2.14

Peraturan perundangan-

undangan bidang perpustakaan

tidak terstandar3 2 2 2 3 2 2 2.29

Kurangnya peraturan


bidang perpustakaan

3 2 1 2 2 2 2 2.00


Anggaran





bidang perpustakaan

4

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian

perencanaan, penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Dampak Menurut Peserta

6

Formulir Analisis Risiko PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Tujuan:


Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

Skor Status

1 2 3 4 5 6

Target renstra tidak tercapai 3.29 2.57 8.45

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal

perencanaan

3.29 2.57 8.45

Perubahan target capaian 3.29 2.43 7.98

Tidak terukurnya capaian kinerja Perpusnas 4.00 2.14 8.57

Penyusunan LAKIP tidak tepat waktu 4.00 2.00 8.00

3 Pencitraan Perpusnas Lembaga Perpusnas kurang dikenal 4.00 2.14 8.57

Peraturan perundangan-undangan bidang

perpustakaan tidak terstandar

4.00 2.29 9.14

Kurangnya peraturan perundangan-undangan di

bidang perpustakaan

4.00 2.00 8.00


perundang-undangan di bidang

perpustakaan

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum,

pengkoordinasian perencanaan, penelaahan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.


Anggaran



7

FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA


Tujuan:

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Target renstra tidak

tercapai

Penetapan skala prioritas

di setiap unit kerja

Pembahasan anggaran

dengan setiap unit kerja,

Bappenas, dan

Kemenkeu,

Penyusunan Renja, serta

ROPP

4 2 SOP Bag. Perencanaan 2016

2 Pelaksanaan kegiatan

tidak sesuai jadwal

perencanaan

Reward and punishment ROPP dan SIRUP 5 4 Aturan Reward and

punishment

Bag. Perencanaan 2017

3 Perubahan target capaian Revisi target capaian Renstra, Renja, dan

Penetapan Kinerja

5 2 Penetapan skala

prioritas

Setiap unit kerja 2017

4 Tidak terukurnya capaian

kinerja Perpusnas

Pedoman pengukuran kinerjaPakta Integritas dan

Penetapan Kinerja

5 2 Penyusunan

pedoman dan

Sosialisasi

Bag. Perencanaan

(Monev)

2016

5 Penyusunan LAKIP tidak

tepat waktu

Laporan yang memuat

data capaian kinerja yang

akurat

Workshop SAKIP dan

Pedoman penyusunan

LAKIP

4 2 Membangun SAKIP Bag. Perencanaan

(Pelaporan)

2016

6 Lembaga Perpusnas

kurang dikenal

Tersedianya anggaran

yang cukup

Promosi, Publikasi, dan

Sosialisasi Perpusnas4 2

Pemanfaatan semua

media komunikasi

secara maksimal

Bag. Hukum dan

Humas (Humas)

2017

7 Peraturan perundangan-

undangan bidang

perpustakaan tidak

terstandar

Pedoman penyusunan

peraturan perundang-

undangan

Koordinasi dan

harmonisasi antar unit5 2

Penyusunan

pedoman,

sosialisasi, SOP

Bag. Hukum dan

Humas (HOR)

2017

8 Kurangnya peraturan


bidang perpustakaan

Terpenuhinya tenaga

perancang peraturan


bidang perpustakaan

1 orang fungsional

suncang

4 2 2 orang fungsional

suncang

Bag. Hukum dan

Humas (HOR)

2017

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN

melaksanakan penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, pengkoordinasian perencanaan, penelaahan organisasi dan

tatalaksana serta hubungan masyarakat dan penerbitan.

KET.NO RISIKO

PENGENDALIAN PEMILIK/

PENANGGUNG JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANYANG HARUS ADA YANG SUDAH ADA

8

II UNIT KERJA: BIRO UMUM


BIRO UMUM PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Visi :

Misi :

Tujuan :

Uraian Pemilik Uraian Sumber UraianPihak yang

Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 a. Penyusunan laporan

keuangan Perpusnas

Salah saji Perpusnas - Pengelola dana dekon sering

diganti

- penyampaian laporan

keuangan dana dekon

terlambat

eksternal C laporan keuangan

Perpusnas menjadi

kurang optimal

Perpusnas

b. Pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan

Lambatnya penyerapan

anggaran

Perpusnas - Pemahaman Rencana

Penarikan Dana Masih Lemah

- Keterlambatan dalam

Penyampaian

Pertanggungjawaban

Keuangan

PPK C Realisasi anggaran

tidak sesuai target

Perpusnas dan

Pihak Terkait

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang

akurat

Kabag Tata Usaha Kurang koordinasi antara

penanggungjawab kegiatan,

pengelola BMN dan Bag.

Keuangan

Internal C Data BMN kurang

akurat

Perpusnas

No

Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;

2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;

3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;

4. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan;

5. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi kearsipan dan persandian

1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan dalam rangka

kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;

3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan reformasi birokrasi;

4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel;

5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak

Kegiatan

9

Uraian Pemilik Uraian Sumber UraianPihak yang

Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak

Kegiatan

b. Pencatatan Barang

Persediaan

Pencatatan persediaan

kurang akurat

Kabag Tata Usaha Kurang koordinasi antara

penanggungjawab kegiatan,

pengelola BMN dan Bag.

Keuangan

Internal C Penyajian saldo awal

kurang akurat

Perpusnas

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak

merata dan penempatan

pegawai pada unit kerja

yang kurang sesuai

dengan kompetensinya

Kabag Kepegawaian belum dilakukan evaluasi dan

pemetaan ulang terhadap

jabatan secara komprehensif

pada setiap unit kerja

Internal C penempatan pegawai

belum sesuai dengan

kompetensi yang

mengakibatkan

pengembangan karir

pegawai menjadi

terhambat

Perpusnas

10

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Kemungkinan


Skor Skala Rata-rata

A B C D E

1 2 3 5

1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2 2 3 2 3 2.40

b. pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan

Lambatnya penyerapan anggaran 2 3 2 2 3 2.40

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 2 3 2 3 2 2.40

b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 3 2 2 3 2 2.40

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada

unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya

2 2 3 2 2 2.20

Uraian Risiko

Skala Kemungkinan

Menurut Peserta

4

Visi : Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

Misi : 1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;





Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi pelengkapan dan kerumahtanggaan

dalam rangka kenyamanan, keselamatan serta keamanan dan ketertiban lingkungan kerja;

3. Meningkatakan kualitas pelaksanan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian dalam rangka pemantapan

reformasi birokrasi;

4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan

akuntabel;

5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan

organisasi

No Kegiatan

11

Formulir Perhitungan Rata-rata Skala Dampak


A B C D E

1 2 3 5

1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2 3 3 2 3 2.60

b. pertanggungjawaban

Pengelolaan Keuangan

Lambatnya penyerapan anggaran 2 3 3 2 3 2.60

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 3 3 2 3 2 2.60

b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 3 3 2 3 2 2.60

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada

unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya

2 2 3 2 2 2.20

4

Skor Skala Rata-rata


Skala Dampak

Menurut Peserta














akuntabel;


organisasi

12

Formulir Analisis Risiko


No Kegiatan Uraian RisikoSkor

Kemungkinan

Skor

DampakSkor Status

1 2 3 4 5 6

1 a. Penyusunan laporan keuangan Salah saji 2.40 2.60 0.06

b. pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan

Lambatnya penyerapan anggaran 2.40 2.60 0.06

2 a. Pengelolaan BMN Informasi BMN kurang akurat 2.40 2.60 0.06

b. Pencatatan Barang Persediaan Pencatatan persediaan kurang akurat 2.40 2.60 0.06

3 Evaluasi Jabatan Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai

pada unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya

2.20 2.20 0.05














akuntabel;


organisasi

13

Lampiran 14b

Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.

Ibukota XYZ, 15 Juni 2012

Kepala Dinas Kesehatan,

dr. Agatha Christine

Bagan Peta Risiko Biro Umum

Peta risiko pada Biro Umum sebagaimana telah dieksplorasi dalam FGD yang berlangsung tanggal 12 s.d. 14 Juni 2016

secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

2.5, 3.7

3.9, 33, 3

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Dam

pa

k

Kemungkinan

Peta Risiko

NIP 19691204 199303 2 001

Lampiran 14b

Bagan Peta Risiko Biro Umum

Peta risiko pada Biro Umum sebagaimana telah dieksplorasi dalam FGD yang berlangsung tanggal 12 s.d. 14 Juni 2016

secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

3.9, 3

4

FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA

BIRO UMUM

Visi :

Misi :

Tujuan :

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Perka penerima dana

dekonsentrasi

1. Perka penerima dana

dekonsentrasi

Juknis

Pengelolaan

Dekonsentrasi

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

2. Juknis Pengelolaan

Dekonsentrasi

2. Juknis

Pengelolaan

Dekonsentrasi

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

3. Rekonsiliasi antara

pengelola dana dekon

dengan Perpusnas

3. Rekonsiliasi antara

pengelola dana dekon

dengan Perpusnas

Juknis

Pengelolaan

Dekonsentrasi

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

4. Laporan Keuangan

Dana Dekon

4. Laporan Keuangan

Dana Dekon

Juknis

Pengelolaan

Dekonsentrasi

Kepala Bagian

Keuangan

Januari 2017

1. SOP Pengelolaan

Keuangan

1. SOP pengelolaan

keuangan

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAAN

b. Lambatnya penyerapan anggaran

a. Salah saji

KET.YANG HARUS ADA

Terwujudnya pelayanan prima dalam pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan;





1. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang menunjang kinerja pimpinan;





4. Meningkatakan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel;

5. Meningkatakan kearsipan dan persandian yang dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk pencapaian tujuan organisasi

1

NO RISIKO YANG SUDAH ADACELAH

14

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANKET.

YANG HARUS ADA NO RISIKO YANG SUDAH ADA

CELAH

2. Surat edaran kepada

PPK tentang pedoman

pengelolaan keuangan

2. Surat edaran kepada

PPK tentang pedoman

pengelolaan keuangan

Kepala Bagian

Keuangan

November 2016

1. SOP Penetapan

Status Penggunaan

1. SOP Penetapan

Status Penggunaan

SOP Pengelolaan

BMN Satker

Pusat

Kepala Bagian

Keuangan

2. SOP Pemanfaatan

BMN

2. SOP Pemanfaatan

BMN

SOP Pengelolaan

BMN Satker

Pusat

Kepala Bagian

Keuangan

3. SOP Pengahpusan

BMN

3. SOP Pengahpusan

BMN

SOP Pengelolaan

BMN Satker

Pusat

Kepala Bagian

Keuangan

4. SOP Penghapusan

Barang Hibah

Dekonsentrasi Sebelum

Tahun 2011

4. SOP Penghapusan

Barang Hibah

Dekonsentrasi Sebelum

Tahun 2011

SOP Pengelolaan

BMN Satker

Pusat Kepala Bagian

Keuangan

b. Pencatatan persediaan kurang

akurat

SOP Pengelolaan

Barang Persediaan

SOP Pengelolaan

Barang PersediaanKepala Bagian

Tata Usaha

3 Distribusi pegawai tidak merata dan penempatan pegawai pada unit kerja yang kurang sesuai dengan kompetensinya1. Perka Jabatan dan

Kelas Jabatan

1. Perka Jabatan dan

Kelas Jabatan

Perubahan Perka

Jabatan dan

Kelas Jabatan

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

2. Analisis Beban Kerja

dan Analisis Jabatan

2. Analisis Beban Kerja

dan Analisis Jabatan

Analisis Beban

Kerja dan Analisis

Jabatan

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

3. Peta Jabatan 3. Peta Jabatan Peta Jabatan

perubahan

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

4. Informasi Jabatan 4. Informasi Jabatan Informasi Jabatan

Eselon I dan II

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

a. Informasi BMN kurang akurat

b. Lambatnya penyerapan anggaran

1

2

15

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAANKET.

YANG HARUS ADA NO RISIKO YANG SUDAH ADA

CELAH

5. Koordinasi antara unit

kerja dengan Bagian

Kepegawaian

5. Koordinasi antara unit

kerja dengan Bagian

Kepegawaian

Koordinasi antara

unit kerja dengan

Bagian

Kepegawaian

Kabag

Kepegawaian

Maret 2017

16

V Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka


Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka

Visi : Terwujudnya koleksi yang lengkap dan dapat diakses lebih cepat

Misi : 1. Menyediakan koleksi yang mutakhir

2. Melaksanakan pengembangan koleksi Indonesiana

3. Melakukan pengolahan bahan perpustakaan

4. Menyediakan berbagai pedoman pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan

5. Menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan tajuk kendali

Tujuan :

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Pengadaan Bahan Perpustakaan Terbatasnya koleksi

yang tersedia di

layanan

Bidang Layanan

Kolesi Umum dan

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Tidak tersedianya

judul-judul yang

diinginkan

pemustaka

Bidang Akuisisi UC Pemustaka tidak

dapat menemukan

bahan perpustakaan

yang dibutuhkan

Pemustaka

Tidak dimilikinya

koleksi manuskrip

secara komprehensif

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kurangnya

anggaran

Bidang Akuisisi C Hilangnya karya

budaya bangsa yang

dapat dilestarikan

dan dapat mudah

diakses pemustaka

Pemustaka

Terputusnya

keberlangsungan

koleksi terbitan berkala

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kurangnya

anggaran

Bidang Akuisisi C Pemustaka tidak lagi

dapat memanfaatkan

terbitan bekala,

antara lain: e-journal ,

majalah, dsb

Pemustaka

Terhambatnya proses

pengadaan koleksi

perpustakaan luar

negeri

Bidang Layanan

Kolesi Umum dan

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Terlambatnya

penerimaan koleksi

perpustakaan

Bidang Akuisisi UC Pemustaka tidak bisa

memanfaatkan

koleksi terbitan luar

negeri

Pemustaka

2 Pengolahan Bahan Perpustakaan Terhambatnya proses

kerja pengolahan

bahan perpustakaan

Bidang Pengolahan

Bahan Pustaka

Jaringan

bermasalah

Bidang Kerjasama dan

Otomasi Perpustakaan

C Lamanya bahan

perpustakaan

menjadi koleksi di

layanan

Bidang Layanan

Ketidaksinkronan

penempatan lokasi

koleksi pada pangkalan

data dengan fisik

koleksi.

Bidang Layanan

Kolesi Umum dan

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kelalaian petugas Bidang Pengolahan

Bahan Pustaka

C Kebingungan

pemustaka menuju

koleksi yang dicari

Pemustaka

Koleksi buku langka

belum terdaftar dan

terolah

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kelalaian kebijakan Pusat Pengembangan

Koleksi dan

Pengolahan Bahan

Pustaka

C Tidak

termanfaatkannya

koleksi buku langka

Pemustaka

KegiatanRisiko Penyebab DampakC/UC

29

No


1 2 3 4 5 6 7 8 9

KegiatanRisiko Penyebab DampakC/UC

Tidak tersedia filolog

untuk mengolah

manuskrip

Bidang Layanan

Koleksi Khusus

Kelalaian kebijakan Bidang Pengolahan

Bahan Pustaka

C Tidak

termanfaatkannya

koleksi manuskrip

Pemustaka

Belum terintegrasinya

pengelolaan koleksi

serial di pangkalan data

Pusat

Pengembangan

Koleksi dan

Pengolahan Bahan

Pustaka

Belum fokusnya

pengembangan

aplikasi inlis untuk

koleksi serial

Bidang Kerjasama dan

Otomasi Perpustakaan

C Tidak

termanfaatkannya

koleksi serial secara

maksimal

Pemustaka

30

43

Lampiran 11

FORMULIR IDENTIFIKASI RESIKO

Pusat Preservasi Bahan Pustaka

1. Visi : Terdepan dalam pelestarian warisan dokumenter intelektual bangsa

2. Misi : Meningkatkan pelestarian nilai-nilai warisan dokumenter intelektual bangsa

3. Tujuan : Pelestarian bahan perpustakaan dalam mewujudkan kepribadian dan ketahanan budaya bangsa

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak

Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak

Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sistem pengendalian

serangga perusak

terpadu Belum memanfaatkan

teknologi teraman

Pusat

Preservasi Bahan kimia fumigan

Pusat

Preservasi C

Gejala keracunan,

pusing, mual, muntah-

muntah, pingsan

hingga kematian

Perpusnas

Kesalahan faktor

manusia dalam bekerja

Pusat

Preservasi

SDM yang belum

mengikuti diklat dan

tersertifikasi dalam

pengendalian hama

Pusat

Preservasi C

Pelaksanaan kegiatan

yang tidak memenuhi

standar dan SOP yang

ada

Perpusnas

Sulit melakukan

troubleshooting ketika

terjadi masalah

Pusat

Preservasi

Kurangnya kajian tentang

kondisi dan pemakaian

fumigan yang tepat

Pusat

Preservasi C

Kualitas pekerjaan

belum sesuai standar Perpusnas

Menurunnya tingkat

kesehatan konservator

Pusat

Preservasi Kuantitas APD (alat

pelindung diri) sedikit dan

Pusat

Preservasi U

Gejala keracunan,

pusing, mual, muntah-Perpusnas

44

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

material yang belum sesuai muntah, pingsan

hingga kematian

Prosedur pekerjaan

belum terlaksana

maksimal

Pusat

Preservasi

Belum mempunyai SOP

yang mengatur cara kerja

yang benar

Pusat

Preservasi C

Konservator

mempunyai persepsi

berbeda terhadap

kesulitan yang dihadapi

Perpusnas

2 Pembersihan debu

bahan perpustakaan

dan ruang bahan

perpustakaan

Lingkungan bahan

perpustakaan mudah

kotor dari luar

Pusat

Preservasi

Kualitas lingkungan kurang

terjaga dari masuknya debu

udara luar melalui jendela,

pintu utama, emergency,

pakaian dan alas

pustakawan

Pusat

Preservasi

dan Pusat

Jasa

C

Bahan perpustakaan

dan ruangan kotor oleh

debu

Perpusnas

dan

masyarakat

Intensitas siklus

pembersihan debu

Pusat

Preservasi

Keterbatasan anggaran dan

SDM yang ada untuk

melakukan kegiatan ini

Pusat

Preservasi C

Bahan perpustakaan

semakin kotor, rusak

dan mengganggu

kenyamanan

pemustaka dan

kesehatan pustakawan

Perpusnas

dan

masyarakat

Menurunkan tingkat

kesehatan pernafasan

konservator

Pusat

Preservasi Kuantitas dan kualitas APD

kurang memadai

Pusat

Preservasi U

Gejala penyakit

pernafasan (ISPA) Perpusnas

3 Restorasi bahan

perpustakaan (buku, Menurunnya tingkat

kesehatan berbagai

Pusat

Preservasi Bahan kimia yang

digunakan selama restorasi

Pusat

Preservasi U

Penyakit langsung

maupun tidak langsung Perpusnas

45

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

majalah langka,

suratkabar langka,

peta dan gambar)

organ tubuh

konservator

terhadp organ tubuh

Kualitas SDM yang

belum kompeten

Pusat

Preservasi

SDM yang belum

mengikuti diklat dan

pelatihan restorasi

Pusat

Preservasi C

Kualitas hasil

pekerjaan yang rendah

Perpusnas

Belum terdapat SOP

yang terbarukan sesuai

standar restorasi

Pusat

Preservasi

Pekerjaan lebih cenderung

dilakukan berdasarkan

pengalaman

Pusat

Preservasi C

Penggunaan bahan

kurang efisiensi dan

efektif

Perpusnas

Hasil konservasi tidak

seimbang dengan

jumlah kerusakan

bahan perpustakaan

Pusat

Preservasi Anggaran, SDM dan

peralatan yang terbatas

Pusat

Preservasi C

Jumlah kerusakan

semakin parah dan

tingkat kesulitan tinggi

Perpusnas

Hasil pekerjaan belum

maksimal memenuhi

standar kualitas

konservasi

Pusat

Preservasi

Tidak dilaksanakannya

kontrol kualitas berlaku

dengan baik

Pusat

Preservasi C

Kualitas hasil

pekerjaan rendah dan

tidak homogen pada

item bahan

perpustakaan yang

sama

Perpusnas

Lambatnya

perkembangan dan

pengetahuan SDM

Pusat

Preservasi

Kurangnya kajian tentang

cara kerja dan kualitas yang

sesuai dengan lingkungan

Pusat

Preservasi C

Belum beradaptasi

terhadap dan kurang

memahami kebutuhan

Perpusnas

46

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dalam restorasi terkini di Indonesia dalam perencanaan

Shortage dan harga

material restorasi yang

fluktuatif

Pusat

Preservasi Masih mengandalkan pada

bahan luar negeri/impor

Pusat

Preservasi U

Belum ada alternatif

subsitusi material Perpusnas

Keterbatasan sarana

(peralatan pendukung)

Pusat

Preservasi Kurangnya sarana kerja

Pusat

Preservasi C

Bahan perpustakaan

sangat sedikit yang

dapat dilayankan

kembali

Perpusnas

Kerusakan pada

peralatan

Pusat

Preservasi

Tidak terdapat garansi dan

perawatan berkala pada

peralatan yang digunakan

Pusat

Preservasi U

Kualitas dan output

rendah Perpusnas

Efisiensi pemakaian

material

Pusat

Preservasi

Perencanaan dan SOP

belum dijalankan secara

maksimal

Pusat

Preservasi C

Pemakaian bahan dapat

berlebihan Perpusnas

Belum terdapat

AMDAL terhadap

limbah B3 konservasi

Pusat

Preservasi

Belum terdapat kebijakan

tentang AMDAL dan

kegitan yang mengikutinya

Pusat

Preservasi

dan Biro

Umum

C

Pencemaran limbah

restorasi langsung ke

lingkungan

disekitarnya

Perpusnas

dan

masyarakat

4 Restorasi naskah Kualitas hasil Pusat SDM yang belum Pusat U Keaslian bahan Perpusnas

47

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

kuno pekerjaan belum

sepenuhnya terukur

Preservasi mengikuti diklat dan

pelatihan restorasi

international yang telah

teruji

Preservasi perpustakaan tidak

mirip seperti aslinya

Belum terdapat SOP

yang terbarukan sesuai

standar restorasi

naskah kuno

Pusat

Preservasi Karakteristik naskah yang

unik dan mudah rapuh

Pusat

Preservasi C

Timbul kerusakan yang

terjadi secara kimiawi

tidak diketahui

Perpusnas

Kesulitan dalam

penentuan keputusan

jenis pekerjaan

Pusat

Preservasi

Sedikit sekali dilakukan

kajian tentang kualitas hasil

pekerjaan restorasi naskah

yang tepat

Pusat

Preservasi C

bahan perpustakaan

naskah kuno tidak

berumur panjang

Perpusnas

5 Perawatan ruang

bahan perpustakaan

Percepatan kerusakan

bahan perpustakaan

Pusat

Preservasi

Fluktuasi lingkungan,

kurang menjaga

kelembapan (dehumidifier),

suhu (AC) dan intensitas

cahaya (penerangan)

Pusat

Preservasi

dan Pusat

Jasa

U

Sifat kimia dan fisik

bahan perpustakaan

mengalami stressing

dan relaksasi secara

cepat, putusnya

jaringan selulosa

hingga kerapuhan pada

bahan perpustakaan

Perpusnas

Penggunaan material

masih sederhana

Pusat

Preservasi

Penggunaan bahan

konservasi preventif masih

konvensional (napthalene

dan silika gel) yang belum

diuji kualitasnya

Pusat

Preservasi C

Kurang terukur jumlah

dan kualitas pekerjaan

preventif terhadap

jumlah bahan

perpustakaan

Perpusnas

Fluktuasi lingkungan Pusat Belum terdapat kegiatan Pusat U Pencegahan kerusakan Perpusnas

48

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

tidak terkontrol Preservasi pencatatan lingkungan

ruang bahan perpustakaan

secara otomatis

Preservasi

dan Pusat

Jasa

dipastikan tidak dapat

dikontrol dengan cepat

Menurunnya tingkat


Pusat

Preservasi

Tata letak tempat kerja

pustakawan dan bahan

perpustakaan yang kurang

tepat

Pusat

Preservasi

dan Pusat

Jasa

U

Pencemaran yang

ditimbulkan dari

degradasi bahan

perpustakaan pada

manusia

Perpusnas

6 Penjilidan buku,

majalah, surat kabar

dan pembuatan

portapel

Hasil penjilidan tidak

seimbang dengan

jumlah bahan

perpustakaan

Pusat

Preservasi Anggaran, SDM dan

peralatan masih terbatas

Pusat

Preservasi,

Pusat Jasa

dan

Direktorat

Deposit

U

Ruang penyimpanan

bahan perpustakaan

besar dan belum teratur

Perpusnas

7 Penjilidan buku

langka dan naskah

kuno

Belum menjaga

originalitas jilidan dan

cover bahan

perpustakaan

Pusat

Preservasi

Belum terdapat kualitas

SDM dan material yang

sesuai

Pusat

Preservasi,

Pusat Jasa

dan

Direktorat

Deposit

C

Mengurangi

originalitas bahan

perpustakaan

Perpusnas

Belum terdapat

kebijakan penjilidan

sesuai kondisi asli

bahan perpustakaan

Pusat

Preservasi

Belum terdapat SOP

terbarukan dan kajian

tentang jilid tradisional

Pusat

Preservasi,

Pusat Jasa

dan

Direktorat

Deposit

C

Bahan perpustakaan

kehilangan

originalitasnya

Perpusnas

8 Manajemen Bencana

Terpadu Kerusakan hingga

kehilangan bahan

Pusat

Preservasi Belum memiliki sistem dan

tim penanggulangan

Pusat

Preservasi, UC

Perpustakaan tidak

memiliki bahan Perpusnas

49

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

perpustakaan bencana di perpustakaan Pusat Jasa

dan Biro

Umum

perpustakaan

9 Pelaksanaan

Pelestarian Nilai

Informasi Bahan

Perpustakaan

Hilangnya nilai

informasi alih media

bentuk analog

Pusat

Preservasi

Bahan Pustaka

Kondisi koleksi langka

dengan tingkat kerapuhan

yang tinggi

Pusat Jasa

Perpustaka

an

C Koleksi tidak dapat

dilayankan;

Perpusnas

Penanganan/perlakuan

terhadap koleksi bahan

perpustakaan yang tidak

sesuai prosedur

Pusat

Preservasi

Bahan

Pustaka

C Rusaknya koleksi

bahan perpustakaan; Perpusnas

Rusaknya mikrofilm selama

proses alih media

Pusat

Preservasi

Bahan

Pustaka

UC Kerugian waktu dan

bahan Perpusnas

Quality control belum

maksimal

Pusat

Preservasi

Bahan

Pustaka

C Kualitas hasil alih

media belum maksimal Perpusnas

Hilangnya nilai

informasi alih media

bentuk digital

Pusat

Preservasi

Bahan Pustaka

Kondisi bahan

perpustakaan langka

dengan tingkat kerapuhan

tinggi

Pusat Jasa

Perpustaka

an

C Koleksi tidak dapat

dilayankan;

Perpusnas

Penanganan/perlakuan

terhadap koleksi bahan

perpustakaan yang tidak

sesuai prosedur

Pusat

Preservasi

Bahan

Pustaka

C Rusaknya koleksi

bahan perpustakaan;

50

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rusaknya media

penyimpanan data

sementara (Hardisk, storage

eksternal)

Pusat Jasa

Perpustaka

an; Pusat

Preservasi

Bahan

Pustaka

UC

Data/Informasi tidak

bisa diolah atau

diproses lebih lanjut

Quality control belum

maksimal

Pusat

Preservasi

Bahan

Pustaka

C Kualitas hasil alih

media belum maksimal

Menurunnya kondisi

kesehatan pelaksana

alih media

Pusat

Preservasi

Bahan Pustaka Penggunaan bahan kimia

Pusat

Preservasi

Bahan

Pustaka

C

Keracunan,

terkontaminasi, gejala

penyakit jangka

panjang (kanker)

Perpusnas Bahan pustaka berdebu dan

kotor C

Terkena penyakit ISPA

dan alergi kulit

Radiasi dari peralatan

elektronik C

Menurunnya fungsi

kerja indra penglihatan

dan pendengaran

10 Perawatan Bahan

Perpustakaan hasil

alihmedia

Kerusakan koleksi

hasil alihmedia dalam

bentuk analog

(mikrofilm, negatif

foto)

Pusat

Preservasi

Bahan Pustaka

Lingkungan penyimpanan

tidak sesuai dengan standar

(suhu, kelembaban) Pusat

Preservasi

Bahan

Pustaka

C Menurunnya life

expectancy (mikrofilm

dan negatif foto) Perpusnas

Tidak dilakukan

pengecekan secara optimal

terhadap koleksi hasil

alihmedia

C

Koleksi hasil alih

media berjamur, asam

(vinegar syndrome)

51

No Kegiatan

Risiko Penyebab

C/UC

Dampak


Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kerusakan koleksi

hasil alihmedia dalam

bentuk digital (file

master)

Pusat

Preservasi

Bahan Pustaka

Bencana (Pencurian data,

malfunction di perangkat

keras/lunak)

Pusat

Preservasi

Bahan

Pustaka

C/UC

Penyalahgunaan data;

Kehilangan

data/informasi

Lampiran 12

Lampiran 13

II. PERHITUNGAN ANALISA RISIKO

No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko Rata - rata Level/ Peta Resiko

52

A B C Tingkat Risiko K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sistem pengendalian

seranggaperusak

terpadu Belum memanfaatkan

teknologi teraman 1 5 1 4 2 4 1.33 4.33 6 Timbul Masalah

Kesalahan faktor manusia

dalam bekerja 2 5 2 5 3 4 2.33 4.67 11 Bermasalah

Sulit melakukan

troubleshooting ketika terjadi

masalah

3 2 3 3 1 4 2.33 3.00 7 Timbul Masalah

Menurunnya tingkat

kesehatan konservator 3 5 3 5 3 5 3.00 5.00 15 Tidak Diterima

Prosedur pekerjaan belum

terlaksana maksimal 1 4 2 3 1 4 1.33 3.67 5 Dapat Diterima

2 Pembersihan debu

bahan perpustakaan Lingkungan bahan

perpustakaan mudah kotor 3 5 4 5 4 4 3.67 4.67 17 Tidak Diterima

53

No Kegiatan Uraian Resiko Persepsi Atas Risiko

Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

dan ruang bahan

perpustakaan

dari luar

Intensitas siklus pembersihan

debu 2 4 1 4 1 4 1.33 4.00 5 Dapat Diterima

Menurunkan tingkat

kesehatan pernafasan

konservator

2 4 1 5 2 4 1.67 4.33 7 Timbul Masalah

3 Restorasi bahan

perpustakaan (buku

langka, majalah

langka, suratkabar

langka, peta dan

gambar)

Menurunnya tingkat

kesehatan berbagai organ

tubuh konservator

4 5 4 4 5 4 4.33 4.33 19 Tidak Diterima

Kualitas SDM yang belum

kompeten 3 4 4 4 3 4 3.33 4.00 13 Bermasalah

Belum terdapat SOP yang

terbarukan sesuai standar

restorasi

3 3 3 3 4 3 3.33 3.00 10 Bermasalah

Hasil konservasi tidak

seimbang dengan jumlah

4 5 4 4 4 5 4.00 4.67 19 Tidak Diterima

54


Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

kerusakan bahan

perpustakaan

Hasil pekerjaan belum

maksimal memenuhi standar

kualitas konservasi

2 5 2 5 2 4 2.00 4.67 9 Bermasalah

Lambatnya perkembangan

dan pengetahuan SDM dalam

cara kerja terkini

5 5 4 5 5 5 4.67 5.00 23 Tidak Diterima

Shortage dan harga material

restorasi yang fluktuatif 3 5 4 5 4 5 3.67 5.00 18 Tidak Diterima

Keterbatasan sarana

(peralatan pendukung) 2 5 3 4 2 5 2.33 4.67 11 Bermasalah

Kerusakan pada peralatan 4 3 4 4 4 5 4.00 4.00 16 Tidak Diterima

Efisiensi pemakaian material 3 4 3 4 2 4 2.67 4.00 11 Bermasalah

55


Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

Belum terdapat AMDAL

terhadap limbah B3

konservasi

5 5 5 5 5 5 5.00 5.00 25 Tidak Diterima

4 Restorasi naskah

kuno Kualitas hasil pekerjaan

belum sepenuhnya terukur 4 3 4 3 4 4 4.00 3.33 13 Bermasalah

Belum terdapat SOP yang

terbarukan sesuai standar

restorasi naskah kuno

3 5 3 4 3 5 3.00 4.67 14 Bermasalah

Kesulitan dalam penentuan

keputusan jenis pekerjaan 4 4 5 4 4 4 4.33 4.00 17 Tidak Diterima

5 Perawatan ruang

bahan perpustakaan Percepatan kerusakan bahan

perpustakaan 3 4 3 3 2 4 2.67 3.67 10 Bermasalah

Penggunaan material masih

sederhana 3 1 3 1 2 2 2.67 1.33 4 Dapat Diterima

56


Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

Fluktuasi lingkungan tidak

terkontrol 4 4 4 3 4 3 4.00 3.33 13 Bermasalah

Menurunnya tingkat


3 3 3 2 3 2 3.00 2.33 7 Timbul Masalah

6 Penjilidan buku,

majalah, surat kabar

dan pembuatan

portapel

Hasil penjilidan tidak

seimbang dengan jumlah

bahan perpustakaan

3 3 2 4 3 2 2.67 3.00 8 Timbul Masalah

7 Penjilidan buku

langka dan naskah

kuno

Belum menjaga originalitas

jilidan dan cover bahan

perpustakaan

1 4 1 4 2 5 1.33 4.33 6 Timbul Masalah

Belum terdapat kebijakan

penjilidan sesuai kondisi asli

bahan perpustakaan

2 4 2 3 2 4 2.00 3.67 7 Timbul Masalah

8 Manajemen Bencana

Terpadu Kerusakan hingga

kehilangan bahan

perpustakaan

2 5 1 5 2 5 1.67 5.00 8 Timbul Masalah

57


Rata - rata Level/

Tingkat Risiko

Peta Resiko A B C

K D K D K D K D

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Pelaksanaan Pelestarian Nilai Informasi Bahan Perpustakaan

Hilangnya nilai informasi alih media bentuk analog

2 5 3 4 1 5 2,00 4,67 9 Bermasalah

Hilangnya nilai informasi alih media bentuk digital

2 5 1 5 1 5 1,33 5,00 7 Timbul Masalah

Menurunnya kondisi kesehatan pelaksana alih media 3 5 3 5 3 5 3,00 5,00 15 Tidak Diterima

10 Perawatan Bahan Perpustakaan

Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk analog (mikrofilm, negatif foto)

2 5 2 5 2 5 2,00 5,00 10 Bermasalah

Kerusakan koleksi hasil alihmedia dalam bentuk digital (file master) 2 3 2 3 2 4 2,00 3,33 7 Timbul Masalah

Lampiran 15

58

III. RISIKO DAN PENGENDALIAN

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO

PENGENDALIAN

PEMILIK

WAKTU

PELAKS

ANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN URAIAN

E/

KE/

TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Sistem

pengendalian

serangga

terpadu

Belum

memanfaatkan

teknologi teraman

Sistem fumigasi ex

situ (diluar sistem)

Fumigasi in situ

(didalam sistem)

menggunakan

fumigan Phosphine

4 4 Chamber dan sistem

fumigasi Nitrogen

Pusat

Preservasi 2017

Kesalahan faktor

manusia dalam

bekerja

Pengawasan dan

sistem laporan

koordinator berkala

Pengalaman

konservator dalam

bekerja

3 6 Sertifikasi seorang ahli

fumigasi

Pusat

Preservasi 2017

Sulit melakukan

troubleshooting

ketika terjadi

masalah

Kajian peningkatan

kualitas pekerjaan

Hanya 1 kajian

yang telah ada 6 5

Kajian yang lebih

bervariasi sesuai

kebutuhan perpustakaan

Pusat

Preservasi 2017

Menurunnya

tingkat kesehatan

konservator

Medical check up,

pengadaan APD

standar dan material

yang sesuai

Alat pelindung diri

masih minim 5 1

Penyempurnaan APD

dan material yang sesuai

standar

Pusat

Preservasi 2017

Prosedur pekerjaan

belum terlaksana

maksimal

Verifikasi instruksi

kerja dan SOP dari

ahli

Instruksi kerja

dalam bentuk

pedoman teknis

2 4 Konsultasi ahli tentang

SOP dan instruksi kerja

Pusat

Preservasi 2017

59


PENGENDALIAN

PEMILIK

WAKTU

PELAKS

ANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN URAIAN

E/

KE/

TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

2 Pembersihan

debu bahan

perpustakaan

dan ruang bahan

perpustakaan

Lingkungan bahan

perpustakaan

mudah kotor dari

luar

Personal hygine Prasarana ruang

bahan perpustakaan 5 3

SOP pustakawan tentang

pelestarian; bimtek, dan

ruang bahan perpustakaa

lebih tertutup

Pusat

Preservasi 2017

Intensitas siklus

pembersihan debu

Sistem inspeksi debu

dan perencanaan

terjadwal

Kegiatan

pembersihan debu

oleh konservator

2 3

Penambahan intensitas

kegiatan melibatkan

penanggung jawab

bahan perpustakaan

Pusat

Preservasi 2017

Menurunkan

tingkat kesehatan

pernafasan

konservator

Medical check up,

pengadaan APD dan

material standar

Alat pelindung diri

minim 4 1

Pengadaan APD dan

material sesuai standar

Pusat

Preservasi 2017

3 Restorasi bahan

perpustakaan

(buku langka,

majalah langka,

suratkabar

langka, peta dan

gambar)

Menurunkan

tingkat kesehatan

organ tubuh

konservator

Penerapan K3

(Keselamatan dan

Kesehatan Kerja)

Alat pelindung diri,

sarana dan

prasarana minim

5 1

Variasi APD dan sarana

dan prasarana aman dan

menerapkan K3

Pusat

Preservasi 2017

Kualitas SDM

belum kompeten

Peningkatan kualitas

dan Knowledge

management

Diklat tenaga

konservasi 4 4

Kesesuaiaan pendidikan

dan pelatihan dari ahli

Pusat

Preservasi 2017

Belum terdapat Verifikasi instruksi SOP dan instruksi 3 4 Konsultasi ahli tentang Pusat 2017

60


PENGENDALIAN

PEMILIK

WAKTU

PELAKS

ANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN URAIAN

E/

KE/

TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

SOP terbarukan

sesuai standar

restorasi

kerja dan SOP dari

ahli

kerja dalam bentuk

pedoman teknis

SOP dan instruksi kerja Preservasi

Hasil konservasi

tidak seimbang

dengan jumlah

kerusakan bahan

perpustakaan

Maping dan

perencanaan

berjangka konservasi

Sarana dan

prasarana minim

dan SDM (10

orang)

6 6

Peralatan lebih canggih

dengan jumlah yang

sesuai

Pusat

Preservasi 2017

Hasil pekerjaan

belum maksimal

memenuhi standar

kualitas konservasi

SOP, instruksi kerja

dan laboratorium

kualitas

SDM dan formulir

kontrol kualitas 5 6

SOP, instruksi kerja dan

laboratorium kualitas

Pusat

Preservasi 2017

Lambatnya

perkembangan dan

pengetahuan SDM

dalam restorasi

terkini

Penelitian atau kajian

ilmiah berkala masuk

kedalam jurnal

Pengalaman dan

ketrampilan khusus

konservator dalam

bekerja

6 5

Kajian lebih bervariasi

sesuai kebutuhan

konservasi

Pusat

Preservasi 2017

Shortage dan harga

material restorasi

berfluktuatif

Dapat melakukan

produksi dalam

negeri

Supplier khusus

konservasi di luar

negeri

7 4

Penelitian hingga

Swasembada material

konservasi

Pusat

Preservasi 2017

Keterbatasan sarana

(peralatan

Percepatan output

dengan sarana

Terpenuhinya

target output tiap 6 1

Jumlah peralatan dan

pendukung pekerjaan

Pusat

Preservasi 2017

61


PENGENDALIAN

PEMILIK

WAKTU

PELAKS

ANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN URAIAN

E/

KE/

TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

pendukung) pendukungnya tahun dengan

peralatan seadanya

lebih banyak

Kerusakan pada

peralatan

Garansi dan

perawatan berkala

sarana kerja

Teknisi dari dalam

Perpusnas RI 5 1

Kontrak garansi dan

perawatan beserta

sanksinya

Pusat

Preservasi 2017

Efisiensi

pemakaian material

Strukturisasi dan

spesialisasi pekerja RAB dan SOP 2 6

Melakukan trial dan

pemisahan pekerjaan

terhadap SDMnya

Pusat

Preservasi 2017

Belum terdapat

AMDAL

pengolahan limbah

B3 konservasi

Waste water

treatment

Sistem

pembuangan

prasarana

sederhana

6 4

Rancangan dan

pembangunan waste

water treatment

Pusat

Preservasi 2017

4 Restorasi naskah

kuno Kualitas hasil

pekerjaan belum

sepenuhnya terukur

Peningkatan

kompetensi SDM

berkualitas

Kompetensi SDM

konservasi

bervariasi

4 4

Diklat restorasi naskah

kuno dari ahli atau

lembaga internasional

terpercaya

Pusat

Preservasi 2017

Belum terdapat

SOP terbarukan

sesuai standar

Verifikasi instruksi

kerja dan SOP dari

ahli

SOP dan instruksi

kerja dalam bentuk

pedoman teknis

2 4 Konsultasi ahli tentang

SOP dan instruksi kerja

Pusat

Preservasi 2017

62


PENGENDALIAN

PEMILIK

WAKTU

PELAKS

ANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN URAIAN

E/

KE/

TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

restorasi naskah

kuno

Kesulitan dalam

penentuan

keputusan cara

pekerjaan

Hasil penelitian dan

kajian restorasi lebih

bervariasi

SOP dan instruksi

kerja dalam bentuk

pedoman teknis

3 5

Peningkatan jumlah

kajian dan penelitian

terhadap berbagai cara

pekerjaan restorasi

Pusat

Preservasi 2017

5 Perawatan ruang

bahan

perpustakaan

Percepatan

kerusakan bahan

perpustakaan

Menjaga kondisi

lingkungan sesuai

standar peyimpanan

IFLA

Sarana berupa

dehumidifier, AC

dan lampu neon

2 5

Stabilitas pemakaian

AC, dehumidfier, sistem

pencahayaan dan udara

bersih

Pusat

Preservasi 2017

Penggunaan

material perawatan

masih sederhana

Variasi dan

pemanfaatan material

sesuai lingkungan

bahan perpustakaan

Silica gel dan

napthalene 2 3

Activated alumina,

lindane, perangkap

serangga dan herbal

pengusir serangga

Pusat

Preservasi 2017

Fluktuasi

lingkungan tidak

terkontrol

Sistem

pencatatan/pelaporan

lingkungan ruang

bahan perpustakaan

Sarana pencatatan

thermohygrograph

dan data logger

2 4

Kegiatan pencatatan dan

jumlah data logger lebih

banyak

Pusat

Preservasi 2017

63


PENGENDALIAN

PEMILIK

WAKTU

PELAKS

ANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN URAIAN

E/

KE/

TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

secara berkala

Menurunnya

tingkat kesehatan

pustakawan

Pemisahan kualitas

udara, temperatur,

cahaya dan

kelembapan antara

bahan perpustakaan

dan pustakawan

Ruang pustakawan

yang terpisah

dengan ruang

bahan perpustakaan

2 3

Sistem kualitas

lingkungan pustakawan

terpisah

Pusat

Preservasi 2017

6

Penjilidan buku,

majalah, surat

kabar dan

pembuatan

portapel

Hasil penjilidan

tidak seimbang

dengan jumlah

bahan perpustakaan

Maping dan

perencanaan

berjangka konservasi

Sarana dan

prasarana minim

dan SDM (12

orang)

2 2

Peralatan lebih canggih

dengan jumlah yang

sesuai

Pusat

Preservasi 2017

7

Penjilidan buku

langka dan

naskah kuno

Belum menjaga

originalitas jilidan

dan cover bahan

perpustakaan

Kualitas SDM

penjilidan sesuai

Kompetensi SDM

penjilidan

bervariasi

5 4

Diklat restorasi

penjilidan dari ahli atau

lembaga internasional

terpercaya

Pusat

Preservasi 2017

Belum terdapat

kebijakan

penjilidan sesuai

kondisi asli bahan

perpustakaan

Kebijakan restorasi

penjilidan dan

pelaksanaannya

SOP dan instruksi

kerja dalam bentuk

pedoman teknis

2 6

Pembaharuan SOP dan

kebijakan restorasi

penjilidan

Pusat

Preservasi 2017

8

Manajemen

Bencana

Terpadu

Kerusakan hingga

kehilangan bahan

perpustakaan

Pelaksanaan

manajemen bencana

terpadu di

Kegiatan seminar

tentang bencana

dalam perpustakaan

6 4

Perencanaan, pembuatan

dan pelaksanaan sistem

manajemen bencana

Pusat

Preservasi 2017

64


PENGENDALIAN

PEMILIK

WAKTU

PELAKS

ANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN URAIAN

E/

KE/

TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

perpustakaan terpadu

9 Pelaksanaan Pelestarian Nilai Informasi Bahan Perpustakaan

Hilangnya nilai

informasi alih

media bentuk

analog

-Tindakan restorasi

-SOP alih media

analog

-Sarana dan

prasarana

-Maintenance rutin

Indikator kontrol

kualitas

-SDM untuk quality

control

-Pembuatan sarana

penyimpanan

(portepel/boks)

-SOP alih media

-Sarana dan

prasarana

4 2 -Tindakan restorasi

-Implementasi SOP

-Sarana dan prasarana

alih media yang modern

-Maintenance rutin

-Indikator kontrol

kualitas

-SDM untuk quality

control

Pusat

Preservasi 2017

Hilangnya nilai

informasi alih

media bentuk

digital

-Tindakan restorasi

-SOP alih media

-Security dan

kebijakan hak akses

-Backup rutin dan

pengecekan

konsistensi data;

-Manajemen

infrastruktur dan

penyimpanan data;

-Antivirus

-Indikator kontrol

kualitas

-SDM untuk quality

-Pembuatan sarana

penyimpanan

(portepel/boks)

-SOP alih media

-Data server;

-Hardisk eksternal;

-Backup CD

-Antivirus

-Security

5 2 -Penambahankapasistas

penyimpanan data

server;

-Penambahan kapasitas

storage eksternal

-Cloud Storage

-Pengadaan DRC

(Disaster Recovery

Center)

-Maintenance

-Antivirus terupdate

-Kebijakan hak akses

-Indikator kontrol

kualitas

Pusat

Preservasi 2017

65


PENGENDALIAN

PEMILIK

WAKTU

PELAKS

ANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN URAIAN

E/

KE/

TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

control -SDM untuk quality

control

Menurunnya

kondisi kesehatan

pelaksana alih

media

-Alat pelindung

-Laboratorium

-APD;

-Penghisap debu

-Peralatan anti

radiasi

-Sarana elekronik

rendah radiasi

-Masker dan sarung

tangan

-Ruangan proses

-Kacamata blue

light

5 2 -APD

-Laboratorium

Mikrofilm

-Laboratorium Fotografi

-Laboratorium

Digitalisasi

-Penghisap debu

-Peralatan anti radiasi

-Sarana elekronik

rendah radiasi

Pusat

Preservasi 2017

10 Perawatan Bahan Perpustakaan

Kerusakan koleksi

hasil alihmedia

dalam bentuk

analog (mikrofilm,

negatif foto)

-Sarana

penyimpanan sesuai

standar

-Maintenance

-SDM khusus

perawatan mikrofilm

dan negatif foto

(Konservator)

-Cold storage

-SDM Pengalih

media dan

Pustakawan

-SOP

-Alat pengecek

residu (ad strip)

-Hak akses

5 5 -Penambahan Cold

storage

-Maintenance

-Penambahan SDM

Konservator

-Sosialisasi SOP;

-Pelatihan

Pusat

Preservasi 2017

66


PENGENDALIAN

PEMILIK

WAKTU

PELAKS

ANAAN YANG HARUS

ADA

YANG SUDAH ADA

CELAH YANG MASIH

DIBUTUHKAN URAIAN

E/

KE/

TE

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9

-SOP quality control

-Sarana dan

prasarana

-SOP security

-Hak akses

-Infrastruktur

Kerusakan koleksi

hasil alihmedia

dalam bentuk

digital (file master)

-Work Instruction

(WI);

-SOP security

-Backup rutin

-Antivirus

-SI temu kembali

-Perawatan berkala

hardware

-Media backup

tambahan

-Backup rutin

-Maintenance

-SOP umum

-Infrastruktur

-Perawatan

insidential

-Hardisk eksternal

5 5 -Work Instruction (WI);

-SOP security

-Backup rutin

-Antivirus

-SI temu kembali

-Perawatan berkala

hardware

-Media backup

tambahan

-Backup rutin

-Maintenance

Pusat

Preservasi 2017

Formulir Identikasi Risiko

Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI

Visi : Terdepan dalam Diklat Kepustakawanan

Misi : melaksanakan kajian kebutuhanDiklat Fungsional Pustakawan

Tujuan : meningkatkan kualitas SDM bidang Kepustakawanan

Uraian Pemilik Uraian Sumber Uraian Pihak Yang Terkena

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

PENYELENGGARAAN DIKLAT

KEPUSTAKAWANAN

a. Diklat Fungsional Pustakawan 1. Kuota peserta diklat CPTA 30 orang

tidak sebanding dengan jumlah calon

peserta diklat CPTA

Bidang

Penyelenggaraan diklat

dana penyelenggaraan

diklat CPTA hanya untuk

30 orang peserta

Bagian anggaran/

perencanaan

C kuantitas peserta

tidak mencapai

target

Calon pustakawan

2. tidak idealnya tempat pelaksanaan

diklat/tidak ada gedung diklat

Bidang

Penyelenggaraan diklat gedung diklat dibangun

untuk layanan

perpustakaan

Perpusnas C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

Peserta Diklat

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak

mencukupi jumlah peserta

Bidang


pegawai lebih banyak

lulusan Sarjana/S1

BPAD Provinsi, KPAD

kabupaten/Kota

C jumlah peserta

tidak memenuhi

kuota

Pusdiklat

4. pelaksanaan diklat di jakarta

menyebabkan tidak semua badan

perpustakaan provinsi mendapatkan

kuota peserta karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang

berkompeten

Bidang


tidak adanya biaya

perjalanan di daerah

BPAD Provinsi, KPAD

kabupaten/Kota

C Tidak meratanya

jumlah

pustakawan di

daerah

Badan Perpustakaan

Provinsi, KPAD

b. Diklat Teknis Kepustakawanan 1. tidak idealnya tempat pelaksanaan

diklat/tidak ada gedung diklat

Bidang

Penyelenggaraan diklat gedung diklat dibangun

untuk layanan

perpustakaan

Perpusnas C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

Peserta Diklat

PNBP

2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak

memenuhi kuota peserta

Bidang


tidak adanya biaya

mengikuti diklat di

jakarta

BPAD Provinsi, KPAD

kabupaten/Kota

C jumlah peserta

tidak memenuhi

kuota

Pusdiklat

No Kegiatan Risiko Penyebab DampakC/UC

67


1 2 3 4 5 6 7 8 9


APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta



kuota peserta karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang

berkompeten

Bidang


tidak adanya biaya

perjalanan di daerah

BPAD Provinsi, KPAD

kabupaten/Kota

C Tidak meratanya

jumlah

pustakawan di

daerah

Badan Perpustakaan

Provinsi, KPAD

c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Diklat Kepustakawanan

1. tidak lengkapnya sarana dan

prasarana diklat

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurang lengkapnya

sarana dan prasarana,

yang ada kurang up

date

perencanaan dan

Keuangan

C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

peserta dan pengajar

2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan

website

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurangnya kompetensi

SDM Bidang Tik

Pusdiklat C layanan Informasi

di website tidak

mutakhir

Masyarakat tidak

dapat mengakses

informasi tentang

Diklat

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap,

informasi tidak menyeluruh

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurangnya kompetensi

SDM Bidang Tik

Pusdiklat C Informasi di

SIMDIKLAT tidak

mutakhir

Calon Peserta diklat

d. Kemitraan Diklat Kepustakawanan Mitra dalam penyelenggaraan diklat

belum mengetahui prosedur kemitraan

dalam penyelenggaraan diklat

Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

kurang sosialisasi

kemitraan

penyelenggaraan diklat

Pusdiklat C mitra

penyelenggaraan

diklat sedikit

Lembaga diklat dan

Organisasi profesi

e. Peningkatan Mutu SDM Pusdiklat Penyelenggaraan diklat kurang optimal Bidang

Penyelenggaraan

Diklat

Kurangnya mutu SDM

pusdiklat

Pusdiklat C Penyelenggaraan

diklat tidak

optimal

peserta dan pengajar

2 PROGRAM DAN KURIKULUM

a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat tidak dibuat kurikulum dan bahan

ajarnya menyebabkan proses

pembelajaran tidak jelas tujuan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

kurangnya perencanaan

dan koordinasi antara

unit teknis terkait

dengan Pusdiklat

Pusdiklat C

b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklat terlambat direvisi mengakibatkan bahan

ajar tidak sesuai dengn kebutuhan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

ketersediaan anggaran/

penyusun/ penyunting

Bagian Perencanaan C materi yng

dajakan tidak

sesui dengan

kondisi yang ada

pengaara/

penyelenggara,

peserta Dklat

c. Pengelolaan Satuan Acara Pembelajaran

Diklat Kepustawakawan

tidak ada SAP, sulit mengukur

keberhasilan/ kesesuaian pembelajaran

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

SAP sering tidak dibuat

oleh pengajar

Pengajar C Tujuan

Pembelajaran

tidak tercapai

Peserta/

Penyelenggara

68


1 2 3 4 5 6 7 8 9


d. Rakor Program diklat Kepustakawanan pelaksanaan di akhir tahun,

menyebabkan jarangnya peserta daerah

yang hadir

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

Pusdiklat C informasi

program

Kediklatan tidak

tersampaikan

secara merata ke

seluruh provinsi,

Kab/ Kota

Pustakawan/ Tenaga

Perpustakaan di

Daerah

e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar

pembelajaran on-line menyebabkan

penggunaan tidak efektif

Pusdiklat Tidak ada pedoman

penyusunan bahan ajar

online

Pusdiklat C Pembelajaran e-

Learning belum

Optimal

peserta, pengajar

f. Benchmarking Diklat Kepustakawanan pemilihan objek Benchmarking kurang

tepat

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

kurang nformasi ttg

objek Bech Markng

Pusdikat C tidak ada

peningkatan pola

penyelenggaraan

Diklat

penyelenggara

Diklat/ Peserta

g. Sosialisasi Kurikulum dan Bahan Ajar dan

Evaluasi Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang

memadai

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

ketersediaan anggaran Bagan Perencanaan C Akselerasi

penyebaran

informasi Dklat

Kepustakawanan

lambat

Perpustakaan Umum

Provinsi/ Kab./ Kota

Badan Diklat...

h. Penyusunan Kalender Program Diklat waktu pencetakan kalender terlambat

sehingga informasi program Diklat tidak

tersosialisasikan dengan cepat

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

koordinasi antar unit

terkait Pusdikla

Pusdiklat C Jadwal

penyelenggaraan

Diklat lambat

tersampaikan

Perpustakaan

Provinsi/ Kab./ Kota,

calon peserta Diklat

kepustakawanan

i. Penyusunan Majalah Pusdiklat kurangnya tulisan yang tersedia

menyebabkan majalah terlambat terbit

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

sulit menemukan

penulis di lingkungan

Perpusnas

C

Penyebaran

Informasi tentang

Kediklatan

Kepustakawanan

terbatas

Perpustakaan

Nasional

j. Penyusunan Grand Design Program Diklat kurangnya data dukung sehingga hasil

analisis tidak validdan tepat sasaran

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

tidak adanya sistem

basis data kediklatan

Pusdiklat C

Program Diklat

yang tidak sesuai

dengan kebuthan

Perpustakaan

Nasional

3 EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN

a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan tidak ada sistem informasi manajemen

data, sulit menentukan keputusan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

akurasi data kediklatan Pusdiklat c informasi

kediklatan tidak

akurat

penyelenggara diklat

b. Evaluasi Diklat Fungsional Pustakawan tidak ada sistem informasi manajemen

data, sulit menentukan keputusan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

akurasi data diklat

fungsional

Pusdiklat c informasi

kediklatan tidak

akurat

penyelenggara diklat

69


1 2 3 4 5 6 7 8 9


c. Evaluasi Pasca-diklat Kepustakawanan tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca

diklat ke seluruh alumni diklat

kepustakawanan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

peserta dari berbagai

daerah

pusdiklat, BPAD

Provinsi, Kab/kota

C tidak adanya

informasi

pendayagunaan

alumni diklat

peserta, pusdiklat

d. Kajian pengembangan Diklat

Kepustakawanan

Hasil kajian belum bisa di jadikan

landasan kebijakan

Bidang Program dan

Evaluasi Diklat

responden yang tidak

tepat sasaran ;

kuesioner tidak kembali

menyebabkan hasil

kajian tidak akurat

data nya tidak valid C Hasil kajian belum

bisa di jadikan

landasan

kebijakan

Perpusnas RI dan

masyarakat

70






Skor skala Rata-Rata

A B C D E

1 2 3 5

a. Diklat Fungsional Pustakawan1. kuota peserta diklat CPTA 30 orang tidak

sebanding dengan jumlah calon peserta diklat

CPTA

3 4 2 3 4 3.2

- Diklat Calon Pustakawan

Tingkat Ahli

2. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak

ada gedung diklat

1 2 3 1 2 1.8

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak

mencukupi jumlah peserta

3 3 3 3 3 3

4. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan

tidak semua badan perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta karena tidak adanya

biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang berkompeten

3 3 3 3 2 2.8

b. Diklat Teknis

Kepustakawanan

1. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak

ada gedung diklat

2 4 3 1 2 2.4

PNBP 2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak memenuhi

kuota peserta

3 4 3 3 4 3.4


4


71


A B C D E

1 2 3 5


4


APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan

tidak semua badan perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta karena tidak adanya

biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di

daerah kurang nya pengajar yang berkompeten

3 3 3 3 3 3


1. tidak lengkapnya sarana dan prasarana diklat 3 4 3 3 3 3.2

2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan website 3 3 3 4 4 3.4

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap, informasi

tidak menyeluruh

3 3 3 3 4 3.2

d. Kemitraan Diklat

Kepustakawanan

Mitra dalam penyelenggaraan diklat belum

mengetahui prosedur kemitraan dalam

penyelenggaraan diklat

3 3 3 4 3 3.2

e. Peningkatan Mutu SDM

Pusdiklat

Penyelenggaraan diklat kurang optimal 3 3 3 2 2 2.6

PROGRAM DAN KURIKULUM

a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat tidak dibuat kurikulum dan bahan ajarnya

menyebabkan proses pembelajaran tidak jelas

tujuan

2 1 3 2 1 1.8

b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklatterlambat direvisi mengakibatkan bahan ajar

tidak sesuai dengn kebutuhan

2 3 3 2 2 2.4

c. Pengelolaan Satuan Acara

Pembelajaran Diklat

Kepustawakawan

tidak ada SAP, sulit mengukur keberhasilan/

kesesuaian pembelajaran

3 3 3 3 4 3.2

d. Rakor Program diklat Kepustakawananpelaksanaan di akhir tahun, menyebabkan

jarangnya peserta daerah yang hadir

3 4 3 3 2 3

e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar pembelajaran on-

line menyebabkan penggunaan tidak efektif

3 3 3 3 4 3.2

72


A B C D E

1 2 3 5


4


f. Benchmarking Diklat

Kepustakawanan

pemilihan objek Benchmarking kurang tepat 3 3 3 4 4 3.4

g. Sosialisasi Kurikulum dan

Bahan Ajar dan Evaluasi

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang memadai 3 4 3 3 4 3.4

h. Penyusunan Kalender

Program Diklat

waktu pencetakan kalender terlambat sehingga

informasi program Diklat tidak tersosialisasikan

dengan cepat

3 3 3 4 3 3.2

i. Penyusunan Majalah

Pusdiklat

kurangnya tulisan yang tersedia menyebabkan

majalah terlambat terbit

4 3 3 4 3 3.4

j. Penyusunan Grand Design

Program Diklat

kurangnya data dukung sehingga hasil analisis

tidak valid dan tepat sasaran

3 3 3 3 3 3

EVALUASI DIKLAT KEPUSTAKAWANAN

a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanantidak ada sistem informasi manajemen data, sulit

menentukan keputusan

3 4 3 2 2 2.8

b. Evaluasi Diklat Fungsional

Pustakawan

tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit


3 3 3 2 3 2.8

c. Evaluasi Pasca-diklat

Kepustakawanan

tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca diklat

ke seluruh alumni diklat kepustakawanan

3 4 3 4 3 3.4

d. Kajian pengembangan

Diklat Kepustakawanan

Hasil kajian belum bisa di jadikan landasan

kebijakan

3 3 3 4 4 3.4

73







A B C D E

1 2 3 5

a. Diklat Fungsional Pustakawan 1. kuota peserta diklat CPTA 30

orang tidak sebanding dengan

jumlah calon peserta diklat CPTA

2 1 1 1 1 1.2

- Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli

2. tidak idealnya tempat

pelaksanaan diklat/tidak ada gedung

diklat

2 2 2 2 2 2

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang

tidak mencukupi jumlah peserta

2 2 1 2 2 1.8




kuota peserta karena tidak adanya

biaya perjalanan ke Jakarta;

pelaksanaan di daerah kurang nya

pengajar yang berkompeten

2 1 1 2 2 1.6

b. Diklat Teknis Kepustakawanan


pelaksanaan diklat/tidak ada gedung

diklat

2 1 2 2 1 1.6

PNBP

2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak

memenuhi kuota peserta

2 2 2 2 2 2

No Kegiatan Uraian Risiko Skala Dampak Menurut Peserta

4

74


A B C D E

1 2 3 5


4

APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta



kuota peserta karena tidak adanya

biaya perjalanan ke Jakarta;

pelaksanaan di daerah kurang nya

pengajar yang berkompeten

2 1 1 2 1 1.4



prasarana diklat

2 1 1 2 1 1.4

2. Tidak Mutakhir dalam

Pengelolaan website

2 2 1 1 2 1.6

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap,

informasi tidak menyeluruh

2 2 1 1 1 1.4

d. Kemitraan Diklat Kepustakawanan Mitra dalam penyelenggaraan diklat

belum mengetahui prosedur

kemitraan dalam penyelenggaraan

diklat

2 1 1 1 1 1.2

e. Peningkatan Mutu SDM Pusdiklat

Penyelenggaraan diklat kurang

optimal

2 1 1 1 1 1.2


a. Penyusunan kurikulum dan bahan ajar diklat tidak dibuat kurikulum dan bahan

ajarnya menyebabkan proses

pembelajaran tidak jelas tujuan

2 1 1 2 1 1.4

b. Revisi kurikulum dan bahan ajar diklat terlambat direvisi mengakibatkan

bahan ajar tidak sesuai dengn

kebutuhan

2 2 1 1 2 1.6

c. Pengelolaan Satuan Acara Pembelajaran Diklat

Kepustawakawan


keberhasilan/ kesesuaian

pembelajaran

2 3 2 1 3 2.2

75


A B C D E

1 2 3 5


4

d. Rakor Program diklat Kepustakawanan pelaksanaan di akhir tahun,

menyebabkan jarangnya peserta

daerah yang hadir

2 3 2 2 3 2.4

e. Penyusunan bahan ajar On-line belum lengkapnya bahan ajar

pembelajaran on-line menyebabkan

penggunaan tidak efektif

2 2 1 1 2 1.6

f. Benchmarking Diklat Kepustakawanan pemilihan objek Benchmarking

kurang tepat

2 2 2 2 2 2

g. Sosialisasi Kurikulum dan Bahan Ajar dan Evaluasi

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang

memadai

2 2 2 2 1 1.8

h. Penyusunan Kalender Program Diklat waktu pencetakan kalender

terlambat sehingga informasi

program Diklat tidak


2 2 2 1 1 1.6

i. Penyusunan Majalah Pusdiklat kurangnya tulisan yang tersedia

menyebabkan majalah terlambat

terbit

1 2 2 1 1 1.4

j. Penyusunan Grand Design Program Diklat kurangnya data dukung sehingga

hasil analisis tidak validdan tepat

sasaran

2 2 1 2 1 1.6


a. Evaluasi Diklat Teknis Kepustakawanan tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit menentukan

keputusan

2 2 1 1 1 1.4

b. Evaluasi Diklat Fungsional Pustakawan tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit menentukan

keputusan

2 2 1 1 1 1.4

76


A B C D E

1 2 3 5


4

c. Evaluasi Pasca-diklat Kepustakawanan tidak dapat melaksanakan evaluasi

pasca diklat ke seluruh alumni diklat

kepustakawanan

1 2 1 2 2 1.6

d. Kajian pengembangan Diklat Kepustakawanan Hasil kajian belum bisa di jadikan

landasan kebijakan

2 3 1 2 2 2

77






1 2 3 4 5 6

a. Diklat Fungsional

Pustakawan

1. kuota peserta diklat CPTA 30 orang tidak sebanding dengan jumlah

calon peserta diklat CPTA 3.2 1.2 3.84

- Diklat Calon Pustakawan

Tingkat Ahli

2. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak ada gedung diklat

1.8 2 3.6

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang tidak mencukupi jumlah peserta 3 1.8 5.4

4. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan tidak semua badan

perpustakaan provinsi mendapatkan kuota peserta karena tidak

adanya biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di daerah kurang nya

pengajar yang berkompeten 2.8 1.6 4.48

b. Diklat Teknis

Kepustakawanan

1. tidak idealnya tempat pelaksanaan diklat/tidak ada gedung diklat

2.4 1.6 3.84

PNBP 2. Diklat teknis anggaran PNBP tidak memenuhi kuota peserta 3.4 2 6.8

APBN 3. pelaksanaan diklat di jakarta menyebabkan tidak semua badan

perpustakaan provinsi mendapatkan kuota peserta karena tidak

adanya biaya perjalanan ke Jakarta; pelaksanaan di daerah kurang nya

pengajar yang berkompeten 3 1.4 4.2

c. Pengembangan Sarana dan

Prasarana Diklat

Kepustakawanan

Skor Status

No Kegiatan Uraian Risiko Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

78

1 2 3 4 5 6

Skor Status


Kemungkinan

Skor

Dampak

1. tidak lengkapnya sarana dan prasarana diklat 3.2 1.4 4.48

2. Tidak Mutakhir dalam Pengelolaan website 3.4 1.6 5.44

3. konten SIMDIKLAT belum lengkap, informasi tidak menyeluruh

3.2 1.4 4.48

d. Kemitraan Diklat

Kepustakawanan

Mitra dalam penyelenggaraan diklat belum mengetahui prosedur

kemitraan dalam penyelenggaraan diklat 3.2 1.2 3.84

e. Peningkatan Mutu SDM

Pusdiklat

Penyelenggaraan diklat kurang optimal

2.6 1.2 3.12


e. Penyusunan bahan ajar On-

line

belum lengkapnya bahan ajar pembelajaran on-line menyebabkan

penggunaan tidak efektif 3.2 1.6 5.12

f. Benchmarking Diklat

Kepustakawanan

pemilihan objek Benchmarking kurang tepat

3.4 2 6.8

g. Sosialisasi Kurikulum dan

Bahan Ajar dan Evaluasi

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan kurang memadai

3.4 1.8 6.12

h. Penyusunan Kalender

Program Diklat

waktu pencetakan kalender terlambat sehingga informasi program

Diklat tidak tersosialisasikan dengan cepat 3.2 1.6 5.12

i. Penyusunan Majalah

Pusdiklat

kurangnya tulisan yang tersedia menyebabkan majalah terlambat

terbit 3.4 1.4 4.76

j. Penyusunan Grand Design

Program Diklat

kurangnya data dukung sehingga hasil analisis tidak validdan tepat

sasaran 3 1.6 4.8


a. Evaluasi Diklat Teknis

Kepustakawanan

tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit menentukan

keputusan 2.8 1.4 3.92

b. Evaluasi Diklat Fungsional

Pustakawan

tidak ada sistem informasi manajemen data, sulit menentukan

keputusan 2.8 1.4 3.92

c. Evaluasi Pasca-diklat

Kepustakawanan

tidak dapat melaksanakan evaluasi pasca diklat ke seluruh alumni

diklat kepustakawanan 3.4 1.6 5.44

79

1 2 3 4 5 6

Skor Status


Kemungkinan

Skor

Dampak

d. Kajian pengembangan

Diklat Kepustakawanan

Hasil kajian belum bisa di jadikan landasan kebijakan

3.4 2 6.8

80

Formulir Risiko dan Pengendaliannya





uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. kuota peserta diklat CPTA 30

orang tidak sebanding dengan

jumlah calon peserta diklat CPTA

Dengan menggunakan blended

learning, sehingga mengurangi waktu

belajar

Mengadakan diklat di pusat

dan di daerah

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Gedung Pusdiklat Menyewa Hotel KE 3

data tenaga perpustakaan yang

berpendidikan D2 non perpustakaan/

pustakawan terampil yang akan

beralih kategori menjadi ahli

berkoordinasi dengan badan

perpustakaan provinsi,

perpustakaan

kabupaten/kota,

perpustakaan perguruan

tinggi

KE 3

kuantitas penyelenggaraan diklat

fungsional ditambah/ perbanyak

penyelenggaraan diklat fungsional di

daerah

kegiatan diklat CPTA

diadakan di pusat dan

daerah

KE 3


pelaksanaan diklat/tidak ada

gedung diklat

Gedung Pusdiklat Menyewa Hotel KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

3. Diklat CPTT/Alih Kategori yang

tidak mencukupi jumlah peserta

Diklat PNBP diadakan sesuai dengan

kebutuhan daerah

dijalankan jika memenuhi

kuota

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

No Risiko

Pemilik/penangg

ung jawab

Jadwal

Pelaksana

an Ket

yang harus ada

81

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

No Risiko

Pemilik/penangg

ung jawab

Jadwal

Pelaksana

an Ket

yang harus ada



perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta

karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta;

pelaksanaan di daerah kurang

nya pengajar yang berkompeten

percepatan sosialisasi diklat di tahun

sebelumnya

kegiatan diklat diadakan di

pusat

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan


pelaksanaan diklat/tidak ada

gedung diklat

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

2. Diklat teknis anggaran PNBP

tidak memenuhi kuota peserta

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan



perpustakaan provinsi

mendapatkan kuota peserta

karena tidak adanya biaya

perjalanan ke Jakarta;

pelaksanaan di daerah kurang

nya pengajar yang berkompeten

lengkapnya sarana dan prasarana

diklat

tidak lengkapnya sarana dan

prasarana diklat

KE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Mutakhirnya dalam pengelolaan

website

pengelolaan website tidak

up to date

KE 3

SIMDIKLAT lengkap dan informasi

menyeleuruh

SIMDIKLAT belum lengkap TE 3


prasarana diklat

mitra penyelenggaraan diklat

mengetahui prosedur kemitraan

dalam penyelenggaraan diklat

kepustakawanan

belum optimalnya sosialisasi

prosedur penyelenggaraan

diklat kepustakawanan

TE 3 Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

2. Tidak Mutakhir dalam

Pengelolaan website

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

82

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

No Risiko

Pemilik/penangg

ung jawab

Jadwal

Pelaksana

an Ket

yang harus ada

terlambat direvisi mengakibatkan

bahan ajar tidak sesuai dengn

kebutuhan

penyeleksian kurikulum yang sudah

tidak sesuai lagi dengan kebutuhan

dipilih untuk dilakukan revisi

pengajar menyesuaikan

dengan kondisi terkini

E 1 seleksi kurikulum 5

tahun sekali

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan


keberhasilan/ kesesuaian

pembelajaran

peraturan resmi yg menyatakan

pembuatan SAP sebagai kewajiban

persiapan pembelajaran

himbauan pada saat rapat

pengajar

KE 2 ketentuan resmi

tertulis

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

pemilihan objek Benchmarking

kurang tepat

menentukan objek Bench Marking

yang kualitas penyelenggaraan

Kediklatanannya lebih baik

mengikuti kegiatan asosiasi TE 3 keikutsertaan di

kegiatan asosiasi

dengan memnfaatkan

tema untuk

peningkatan kualitas

Kediklatan

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

jumah pelaksanaan kegiatan

(sosialisasi kurikulum) kurang

memadai

penambanahan jumlah daerah yang

akan disosialisasi

dilaksanakan di 3 Daerah

Provinsi

KE 2 pelaksanaan sesuai

dengan kemampuan

anggaran

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

waktu pencetakan kalender

terlambat sehingga informasi

program Diklat tidak


memajukan jadwal pencetakan menunggu lengkap data dari

unit lain

TE 2 penerbitan majalah

harus tetap

dilaksanakan meski

terlambat

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

kurangnya tulisan yang tersedia

menyebabkan majalah terlambat

terbit

memperbanyak permohonan

penuisan, hasilnya untuk dijadikan

bank tulisan/ artikel

menagih kepada penulis dg

batas waktu

TE 4 menerima tulisan

yang ada dan

memasukan ke dalam

majalah

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

pelaksanaan (Rakor) di akhir

tahun, menyebabkan jarangnya

peserta daerah yang hadir

Anggaran perjalanan Dinas peserta

Rakor dari Daerah dianggarkan di

pusat

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

hanya 1 kurikulum diklat TE 4 digitalisasi semua

jenis kurikulum dan

bahan ajar

Anggaran perjalanan dinas di

Daerah

KE 4 penganggaran

perjalanan dinas di

Daerah

belum lengkapnya bahan ajar

pembelajaran on-line

menyebabkan penggunaan tidak

semua jenis kurikulum dan bahan

ajar diklat harus lengkap ada

83

uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang sudah ada

Pengendalian

Celah

yang masih

dibutuhkan

No Risiko

Pemilik/penangg

ung jawab

Jadwal

Pelaksana

an Ket

yang harus ada

kurangnya data dukung sehingga

hasil analisis tidak valid dan tepat

sasaran

membuat sistem basis data

kediklatan beserta isinya yang

komprehensif

analisis dengan data

seadanya

KE 1 memperkuat data

secara manual

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit




komprehensif

menggunakan data yang ada TE 4 memperkuat data

secara manual

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

tidak ada sistem informasi

manajemen data, sulit




komprehensif

menggunakan data yang ada KE 4 memperkuat data

secara manual

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

tidak dapat melaksanakan

evaluasi pasca diklat ke seluruh

alumni diklat kepustakawanan

sistem online yang memungkinkan

data evaluasi pasca diklat dapat

diperoleh menyeluruh

data seadanya dari kegiatan TE 2 tetap ditayangkan

website nya

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

Hasil kajian belum bisa di jadikan

landasan kebijakan

dalam prosesnya kekurangan data

dukung

data yang ada TE 2 data yang ada

digunakan semaksimal

mungkin

Kepala Pusat

Pendidikan dan

Pelatihan

84


Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca

Tugas :

Fungsi : 1.Pelaksanaan pengembangan semua jenis perpustakaan;

2.Pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi data perpustakaan;

3.Penyusunan pembakuan penyelenggaraan perpustakaan;

4.Pelaksanaan pengkajian dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait;

5.Pemberian Nomor Pokok Perpustakaan (NPP).

Tujuan :

URAIAN PEMILIK URAIAN SUMBER URAIAN PIHAK YANG TERKENA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Bantuan buku siap

layan dan rak buku

untuk dihibahkan ke

perpustakaan

pondok pesantren

dan lembaga

keagamaan lainnya

a.Bantuan buku siap

layan dan rak buku

untuk perpustakaan

pondok pesantren

dan lembaga

keagamaan lainnya

kurang sesuai

dengan kebutuhan;

Kepala Bidang

Pengembangan

PSPT

a.Kurangnya

survei secara

menyeluruh ke

perpustakaan

pondok pesantren

dan lembaga

keagamaan

lainnya ;

Bidang

Pengembangan

PSPT

C a.Bantuan buku siap

layan dan rak buku

untuk perpustakaan

pondok pesantren dan

lembaga keagamaan

lainnya kurang

didayagunakan oleh

masyarakat;

Perpusnas dan masyarakat

a.Belum adanya

pengelompokan

jenis Ponpes

b.Belum adanya

pembeda bantuan

buku untuk jenis

Ponpes

c.Target jumlah

bantuan buku siap layan

dan rak buku untuk

perpustakaan pondok

pesantren dan lembaga

keagamaan lainnya

tidak tercapaii

d.Target Renstra tidak

tercapai

a.Belum adanya

maintenace dan

biaya operasional

a.Terhambatnya

pendataan

perpustakaan secara

nasional

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi

terkait

NO KEGIATAN RISIKO PENYEBAB

C/UC DAMPAK

b. Koleksi

perpustakaan pondok

pesantren dan

lembagaan agama

alainnya kurang

dimanfaatkan oleh

pemustaka;

b.Pendayagunaan

koleksi perpustakaan


kelembagaan agama

lainnya kurang optimal;

2 Pangkalan data

nomor pokok

perpustakaan (NPP)

a. Sistem

Aplikasinya yang

kurang maksimal

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

Sekolah dan

Perguruan Tinggi

BPAD Propinsi,

Bidang PSPT dan

P3MB,

C Umum, User dan

Perpusnas

c. Rak buku

perpustakaan pondok

pesantren dan

kelembagaan agama

lainnya kurang sesuai

dengan kebutuhan.

86


1 2 3 4 5 6 7 8 9


C/UC DAMPAK

b.Belum ada nya

pengembangan

sistem aplikasi

yang maksimal

b.Sulit dan lambatnya

untuk penelusuran

informasi

a. Kurangnya

sumberdaya

manusianya

dalam bidang IT

a.Data perpustakaan

secara online dan

pemasukan data

terhenti.

b. Server yang

ada di pusat

belum maksimal

b. Terhambatnya dalam

penelusuran data

c. Sering

rusaknya

perangkat keras

dan lunak

Pangkalan data

baik daerah dan

maupun pusat.

a.Sebagian input

data awal tidak

sesuai dengan

kondisi lapangan

b.Pengisian data

perpustakaan

yang kurang

lengkap.

d. Target jumlah data

perpustakaan yang

ada dalam pangkalan

data nasional kurang

maksimal.

a. Kurangnya

promosi dan

sosialisasi.

BPAD Propinsi dan

Bidang PSPT

b.Ketidaktahuan

teknis pengelola

perpustakaan

untuk tergabung

dalam pangkalan

data

perpustakaan.

P3MB,

3 Pemetaan berbasis

wilayah

a. Data informasi

perpustaaan tidak

valid

Eselon II Pengisian dari daerah

tidak benar

Internal u Tidak bias digunakan Masyarakaat

2 Pangkalan data

nomor pokok

perpustakaan (NPP)

a. Sistem

Aplikasinya yang

kurang maksimal

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

Sekolah dan

Perguruan Tinggi

BPAD Propinsi,

Bidang PSPT dan

P3MB,

C Umum, User dan

Perpusnas

b. Data

perpustakaan online

dan pemutakhiran

data tidak maksimal

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

Sekolah dan

Perguruan Tinggi

BPAD Propinsi,

Bidang PSPT dan

P3MB,

U Umum, User dan

Perpusnas

c. Ketersediaan dan

validitas data belum

berjalan dan tidak

maksimal;

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

Sekolah dan

Perguruan Tinggi

BPAD Propinsi dan

Bidang PSPT

C Sarana temu kembali

informasi data

perpustakaan kurang akurat

Umum, User dan

Perpusnas

Bidang

Pengembangan

Perpustakaan

Sekolah dan

Perguruan Tinggi

U Fungsi pendataan

Perpustakaan belum

tercapai tidan sesuai

amanat UU No.43 tahun

2007

Umum, User dan

Perpusnas

87


1 2 3 4 5 6 7 8 9


C/UC DAMPAK

Aplikasi tidak optimal Kepala UC Tidak tersampaikannya

sosialisasi dengan baik

Kompilasi tuidak

menyeluruh

eksternal U Resiko yang dibimtek tidak

ditempatkan sesuai dengan

tupoksi

Kepala bagian PUPK 1. Data tidak valid Pelaksana U a.Kerugian Negara dari

aspek anggaran

Masyarakat

Pusat P3B 2. Tidak mengikuti Toko UC b. Masyarakat semakin Pengusaha terbitan

Deputi SDP prosedur Buku /penerbit U rendah minat

bacanya

3. Kebijakan Bantuan Penentu c. minat baca

masyarakat

Kebijakan tidak naik

4. Tidak tepat UC d. ndeks literasi masyarakat

tidak naik

Kaperpusnas Sasaran UC e. Disparistas layanan

5. Tidak sesuai semakin lebara antara

dengan muatan wilayah

lokal

5 Safari Road Show

Pembudayaan

Kegemaran

Membaca Di

Masyarakat

Kesibukan dari Anggota

DPR Komisi X

Deputi II Jadwal Anggota DPR

Komisi X belum pasti

Internal C 1. Masyarakat

Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan yang pendek

Deputi II Pelaksanaan

dilakukan di

pertengahan tahun &

menunggu kesiapan

daerah

Internal C 2. Masyarakat

6 Duta Baca

IndonesiaMensinkronisasikan

jadwal Najwa Shihab

dengan jadwal kegiatan

DBI

Padatnya jadwal

Najwa Shihab sebagai

presenter

InternalC 1. Masyarakat

b. Aplikasi kurang

optimal

4 Buku Bantuan

Hibah lapas/rutan

1. Rendahnya

indeks minat baca

negara

Pelaksanaan road show

bekerja sama dengan komisi

X DPR RI sehingga pada

saat penentuan lokasi

kegiatan panitia pusat dan

daerah harus menunggu

kesiapan jadwal anggota

komisi X DPR RI, yang

mengakibatkan mundurnya

waktu kegiatan yang sudah

ditetapkan sebelumnya.

88


1 2 3 4 5 6 7 8 9


C/UC DAMPAK

Publikasi Najwa Shihab

sebagai DBI sangat sulit

Najwa Shihab sebagai

ikon presenter salah

satu media elektronik

sudah melekat

internal C 2. Masyarakat

89


Tugas :






Tujuan :

SKOR

SKALA

A B C D E F

1 2 3 5

a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk

dihibahkan ke perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnyakurang sesuai dengan

kebutuhan;

3 3 3 3 3 2 2.83

b.Koleksi perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga agama lainnya kurang dimanfaatkan oleh

pemustaka;

3 3 3 3 2 2 2.66

c.Rak buku perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnya kurang sesuai dengan

kebutuhan.

4 4 3 3 3 2 3.16

2. Pangkatalan Data Nomor

Pokok Perpustakaan (NPP)

1.Sistem Aplikasinya yang kurang maksimal 4 4 4 3 3 3 3.5

2. Sistem data perpustakaan online dan pemutakhiran

data tidak maksimal

4 4 4 3 3 2 3.33

3. Ketersediaan dan validitas data belum berjalan dan

tidak maksimal;

4 4 3 3 2 2 3

4. Jumlah target data perpustakaan yang ada dalam

pangkalan data nasional kurang maksimal.

4 4 4 3 3 2 3.33

a.Data Informasi perpustakaan tidak valid 4 3 2 2 2 2.4 2.6

b.Aplikasi kurang optimal 2 2 3 3 2 3 2.4

4 Bantuan Buku hibah lapas 1.Rendahnya indeks minat baca 3 2 2 2 2 2.2 2.2

3 Pemetaan berbasis wilayah

4

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKALA KEMUNGKINAN MENURUT PESERTA

1 Bantuan buku siap layan

dan rak buku untuk

dihibahkan ke perpustakaan


lembaga keagamaan lainnya

5 Safari Road Show

Pembudayaan Kegemaran

Membaca Di Masyarakat

Kesibukan dari Anggota DPR Komisi X 2 1 1

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang pendek 2 2 2 2 2

32.1

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan

minat baca dengan instansi terkait

2 1

2

1.5

90

SKOR

SKALA

A B C D E F

1 2 3 54

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKALA KEMUNGKINAN MENURUT PESERTA

6 Duta Baca Indonesia Mensinkronisasikan jadwal Najwa Shihab dengan jadwal

kegiatan DBI2 2 1 2 1

31.8

Publikasi Najwa Shihab sebagai DBI sangat sulit 2 2 2 2 2 3 2.1

91



Tugas :






Tujuan :

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKOR

KEMUNGKINAN

SKOR

DAMPAK

SKOR

STATUS

1 2 3 4 5 6

a.Bantuan buku siap layan dan rak buku untuk

dihibahkan ke perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnyakurang sesuai dengan

kebutuhan;

2.5 2.83 7.07

b.Koleksi perpustakaan pondok pesantren dan lembaga

agama lainnya kurang dimanfaatkan oleh pemustaka;

2.16 2.66 5.74

c.Rak buku perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnya kurang sesuai dengan

kebutuhan.

2.66 3.16 8.4

2. Pangkalan Data Nomor Pokok

Perpustakaan (NPP)

1.Sistem Aplikasinya yang kurang maksimal 2.50 3.5 8.75

2. Sistem data perpustakaan online dan pemutakhiran

data tidak maksimal

2.50 3.33 8.32

3. Ketersediaan dan validitas data belum berjalan dan

tidak maksimal;

2.33 3 6.99

4. Target jumlah data perpustakaan yang ada dalam

pangkalan data nasional kurang maksimal.

2.50 3.33 8.32

1. Data Informasi perpustakaan tidak valid 2.40 2.60 6.24

2. Aplikasi kurang optimal 3.00 2.40 7.20

4 Bantuan Buku hibah lapas 3. Rendahnya indeks minat baca 2.20 2.20 4.84

3 Pemetaan berbasis wilayah

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi

pemasyarakatan minat baca dengan instansi terkait

1 Bantuan buku siap layan dan rak

buku untuk dihibahkan ke

perpustakaan pondok pesantren dan

lembaga keagamaan lainnya

92

NO KEGIATAN URAIAN RISIKO SKOR

KEMUNGKINAN

SKOR

DAMPAK

SKOR

STATUS

1 2 3 4 5 6

5 Safari Road Show Pembudayaan

Kegemaran Membaca Di Masyarakat

Kesibukan dari Anggota DPR Komisi X 1.8

1.5

2.7

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan yang pendek 1.2 2.1 2.52

6 Duta Baca Indonesia Mensinkronisasikan jadwal Najwa Shihab dengan jadwal

kegiatan DBI1.6 1.8

2.88

Publikasi Najwa Shihab sebagai DBI sangat sulit 1.3 2.1 2.73

93

FORMULIR RISIKO DAN PENGENDALIANNYA


Tugas :






Tujuan :

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a.Bantuan buku siap layan

dan rak buku untuk

dihibahkan ke

perpustakaan pondok

pesantren dan lembaga

keagamaan lainnyakurang

sesuai dengan kebutuhan;

a.Dilakukan survei

menyeluruh ke semua

perpustakaan pondok

pesantren yang menjadi

target;

a.Survei dilakukan

hanya beberapa

tempat setelah

mendapat

tambahan APBNP ;

4 2 a.Jumlah survei

ditingkatkan;

b.Koleksi perpustakaan


lembaga agama lainnya

kurang dimanfaatkan oleh

pemustaka;

b.Pengadaan bahan

perpustakaan sesuai

dengan masing-masing

kebutuhan pondok

pesantrn dan lembaga

keagamaan lainnya;

b.Penghematan

biaya;

4 2 b.Jumlah anggaran

ditingkatkan;

c.Rak buku perpustakaan


lembaga keagamaan

lainnya kurang sesuai

dengan kebutuhan.

c.Pengalokasiann

Anggaran untuk survei

c.Alat seleksi; 4 2 c.Jumlah alat

seleksi ditingkatkan;

d.Pengadaan

bahan

perpustakaan

melalui lelang.

4 2 d.Kajian kebutuhan

perpustakaan

pondok pesantren

dan lembaga

keagamaan lainnya;

a.Penyempurnaan dan

pengembangan sistem

aplikasi

a.Penyempurnaan

dan pengembangan

sistem aplikasi

b.Penyediaan data

cadangan (backup)

b.Penyediaan data

cadangan (backup)

2017

KET. YANG HARUS ADA

YANG SUDAH ADA CELAH

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAAN

1. Bidang

Pengembangan

PSPT

2017

NO

melaksanakan pengkajian, pembakuan, akreditai, pengembangan semua jenis perpustakaan dan koordinasi pemasyarakatan minat baca dengan instansi

terkait

2. Sistem Aplikasinya yang

kurang maksimal

Database 4 2 PSPT

RISIKO

94

URAIAN E/ KE/ TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KET. YANG HARUS ADA

YANG SUDAH ADA CELAH

YANG MASIH

DIBUTUHKAN


PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL

PELAKSANAAN NO RISIKO

1.Data informasi

perpustakaan tidak valid

Form penilaian data Konfirmasi KE Masih ada

daerah tidak

memahami

pemetaan

Form penilaian Eselon II 2017

2. Aplikasi kurang optimal Kendali mutu diklat KE Bervariasinya

kemampuan

admin

Eselon II 2017

Peningkatan kapasitas

aplikasi

Bimtek Pelatihan

4 3. Rendahnya indeks minat

baca

Peningkatan bantuan Keberlanjutan bantuan Kurang

Efektif

Masih banyak

Lapas tidak

memiliki

perpustakaan

Kesepakatan kerjasama

antara Perpusnas dan

Kemenhumhan

eselon II 2017

5. Jadwal Pelaksanaan sering

berubah

rencana kerja Konfirmasi Kurang

Efektif

Masih ada

anggota DPR

komisi X yang

belum

mensuport

kegiatan safari

road show

Form evaluasi Esselon II 2017

6 Anggaran belum memadai program kerja Kurang

Efektif

Bervarisasinya

kemampuan

admin

pelatihan Esselon II 2017

3.

95


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tidak dapat menyusun

Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia

Penyusunan Materi Uji

Kompetensi proses

Sertifikasi Pustakawan

terhambat

2 Tidak tersusunnya jenjang

kualifikasi dan jabatan di

bidang perpustakaan yang

sesuai ASEAN Qualification

Reference Framework

belum dapat melakukan

Mutual Recognition

Arangemen

Mewujudkan tenaga perpustakaan profesional yang sesuai standar.

PUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

Tujuan:

Visi:

Misi:

1. Melakukan pengembangan profesi tenaga perpustakaan

2. Mewujudkan sistem informasi tenaga perpustakaan yang komprehensif dan mutakhir

3. Mengembangkan standar kompetensi tenaga perpustakaan

a. Pengembangan dan peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan

Unit Kompetensi pada

Rancangan SKKNI belum

final dan selesai dirumuskan

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Penyusunan Standar

Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia

(SKKNI) Bidang

Perpustakaan

Tim perumus belum

menemukan kesepakatan

dalam perumusan Unit-unit

Kompetensi

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

1

Risiko Penyebab

Tim perumus belum


dalam penentuan jenjang

jabatan beserta unit

kompetensinya.

Pustakawan, Perpustakaan

Nasional, Penyelenggara

pendidikan dan pelatihan

kepustakawanan dan

penyelenggara pendidikan tinggi

ilmu perpustakaan




kepustakawanan dan


ilmu perpustakaan serta Lembaga

Sertifikasi Profesi Pustakawan

No Kegiatan

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

Penyusunan Kerangka

Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang

Perpustakaan

C/UC

C

Dampak

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINAN

4. Mengembangkan sistem karir tenaga perpustakaan yang berbasis profesionalisme dan tersertifikasi

5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan jabtan fungsional pustakawan dan sertifikasi

96


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Risiko PenyebabNo Kegiatan C/UC

Dampak

Belum dapat menjadi

acuan bagi kurikulum

Pendidikan Tinggi Ilmu

Perpustakaan sesuai

dengan Standar Nasional

Perndidikan Tinggi

Kajian tidak dapat selesai

dapat tepat waktu

kurang fokusnya tim

pengkaji.

Waktu kajian tidak sesuai

dengan ruang lingkup

kajian yang diharapkan.

Kajian tidak dapat

dilakukan secara

menyeluruh di seluruh

populasiKuantitas data yang

terkumpul tidak sesuai

target.

Kuesioner pendataan

tenaga perpustakaan tidak

seluruhnya kembali.

Data Tenaga

Perpustakaan dianggap

belum reliable

Para pemangku

kepentingan kurang

menaruh perhatian

terhadap up dating dan

validitas data Pejabat

Fungsional Pustakawan.

Pengambilan data tidak

dapat dilakukan secara

menyeluruh

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Perpustakaan Nasional, Peneliti,

Pemerintah Daerah dan BKN

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Tim perumus belum


dalam penentuan jenjang

jabatan beserta unit

kompetensinya.

Tidak terwujud peta

tenaga perpustakaan di

Indonesia.

Pemetaan Tenaga

Perpustakaan




kepustakawanan dan


ilmu perpustakaan

Pengkajian

Kepustakawanan

Hasil kajian belum

sempurna untuk

dijadikan landasan

kebijakan

4

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

Penyusunan Kerangka


Indonesia Bidang

Perpustakaan

C

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan.

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

Pengambilan kebijakan

tidak optimal

Perpustakaan NasionalBidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

Tidak dapat membuat

kajian yang dapat

menjadi landasan

kebijakan

3

97


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dampak

Mayoritas masyarakat

belum mengetahui

profesi pustakawan.

Sosialisasi yang dilakukan

tidak intensif.

Peran Pustakawan

sebagai agen perubah

dalam masyarakat tidak

dirasakan manfaatnya.

Tidak sinergis dengan

sosialisasi perpustakaan

dan minat baca.

Jumlah Pejabat

Fungsional Pustakawan

akan menurun (tidak

berkembang)

Anggaran tidak mencukupi

untuk melakukan sosialisasi

Jabatan Fungsional

Pustakawan ke seluruh

provinsi di Indonesia.

Masyarakat Indonesia

tidak mendapatkan hak

memperoleh layanan

perpustakaan yang

profesional dan prima.

BKD belum memahami

tentang jabatan fungsional

Pustakawan sehingga

formasi Jabatan Fungsional

Pustakawan belum menjadi

prioritas banyak

Pemerintah Daerah di

Indonesia.

Kebutuhan masyarakat

luas akan keahlian

Pustakawan (terutama di

provinsi dan

kabupaten/kota) di

bidang perpustakaan dan

literasi informasi untuk

meningkatkan kualitas

sumber daya manusia

tidak terpenuhi.

1. Keterbatasan anggaran

menyebabkan tidak semua

pedoman terlaksana.

UC Pustakawan, Tim Penilai JFP,

Perpustakaan Nasional.

BKD, Kepala Perpustakaan seluruh

jenis perpustakaan, Pejabat

Fungsional Pustakawan, dan

masyarakat.

Dalam lima tahun

terakhir (2012-2016)

trend jumlah Pejabat


menurun

5 Pemasyarakatan

Jabatan Fungsional

Pustakawan

Kepala Bidang

Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

Bidang Pengkajian

dan

Pengembangan

Pustakawan

C

Bidang Akreditasi

Pustakawan

6 Penyusunan

Pedoman Jabatan

Fungsional

Pustakawan.

Target peyusunan 5

pedoman Jabatan


tidak tercapai

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Pejabat Fungsional

Pustakawan tidak

mengetahui dan

memahami tentang butir-

butir kegiatan Pejabat


sehingga kesulitan dalam

pengajuan Dupak.

2. Tim Penilai JFP di

seluruh Indonesia tidak

memiliki pedoman untuk

menilai kinerja Pejabat


98


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dampak

2. Kompetensi SDM dalam

penyusunan pedoman

terbatas.

C Pustakawan, Tim Penilai JFP,


3. Keterbatasan waktu para

pakar (praktisi) dalam

membahas dan menyusun

pedoman.

UC Pustakawan, Tim Penilai JFP,


1. Pelaksanaan sertifikasi

profesi Pustakawan tidak

menjangkau seluruh

provinsi di Indonesia.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Keterbatasan anggaran

untuk fasilitasi pelaksanaan

sertifikasi kompetensi

Pustakawan di seluruh

Indonesia.

Bidang Akreditasi

Pustakawan dan

LSP Pustakawan

C Pelaksanaan sertifikasi

pada periode selanjutnya

tidak dapat dipastikan.

Pejabat Fungsional Pustakawan,

LSP Pustakawan.

2. Permintaan sertifikasi

kompetensi Pustakawan

melebihi kemampuan.

Kebutuhan Pustakawan

untuk mendapatkan

sertifikat kompetensi tinggi.

1. Lembaga Sertifikasi

Profesi Pustakawan belum

memiliki LSP cabang dan

TUK tetap.

2. Tempat uji kompetensi

tidak memenuhi syarat.

4. Jumlah modul materi

uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas.

Keterbatasan SDM untuk

mengembangan MUK.

5. Kerahasiaan materi uji

kompetensi sertifikasi

kompetensi kurang

terjaga.

LSP Pustakawan belum

memiliki sekretariat

permanen.

Hasil sertifikasi

kompetensi tidak terjaga

kerahasiaannya.

LSP Pustakawan.

7 Fasilitasi

Pelaksanaan

Sertifikasi

Kompetensi Profesi

Pustakawan

3. Kesinambungan

pelaksanaan sertifikasi di


dapat dipastikan.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

6 Penyusunan

Pedoman Jabatan

Fungsional

Pustakawan.

Target peyusunan 5

pedoman Jabatan


tidak tercapai

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Pejabat Fungsional

Pustakawan tidak

mengetahui dan

memahami tentang butir-

butir kegiatan Pejabat


sehingga kesulitan dalam

pengajuan Dupak.

2. Tim Penilai JFP di


memiliki pedoman untuk

menilai kinerja Pejabat


99


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dampak

6. Informasi publik

tentang sertifikasi


belum tersebar secara

masif.

Pusat

Pengembangan

Pustakawan

Pangkalan data sertifikasi


tidak terwujud.

Pusat

Pengembangan

Pustakawan

C Pihak-pihak yang

berkepentingan untuk

mendapatkan informasi

publik tidak terpenuhi.


Nasional, BPAD provinsi dan

kabupaten/kota.

7. Percepatan

pembentukan LSP

Cabang tidak terlaksana

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Belum tersedia anggaran.

2. Personel LSP Cabang

belum ada

Bidang Akreditasi

Pustakawan dan

LSP Pustakawan


terbatas

Pustakawan

8. RCC dan upgrading

asesor kompetensi.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

1. Keterbatasan anggaran.

2. Ketiadaan nara sumber

dari BNSP.

LSP Pustakawan

BNSP.



terhambat karena asesor

kompetensi belum di-

RCC.

Pustakawan, LSP Pustakawan.

1. Pelaksanaan uji


tidak terlaksana.

Anggaran tidak mencukupi

untuk melaksanakan uji

kompetensi Pustakawan di

seluruh provinsi di

Indonesia.

UC Kenaikan Jabatan

Pejabat Fungsional

Pustakawan terhambat

Pejabat Fungsional Pustakawan,

Tim Penilai JFP.

2. Materi uji kompetensi

belum dikembangkan.

Keterbatasan SDM untuk

mengembangan MUK UKP.

C

3. Sistem pelaksanaan

UKP belum baku.

Belum ada pedoman

pelaksanan UKP.

C

7

8 Pelaksanaan Uji

Kompetensi

Pustakawan (UKP)

Fasilitasi

Pelaksanaan

Sertifikasi

Kompetensi Profesi

Pustakawan

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Bidang Akreditasi

Pustakawan

100


1 2 3 4 5 6 7 8 9


Dampak

1. Kompetensi Tim

Penilai JFP tidak merata.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Tim Penilai tidak dapat

menilai Dupak Pustakawan

dan tidak terselenggara

rapat Tim Penilai untuk

pengambilan keputusan

kenaikan pangkat/jabatan

Pustakawan.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

C Kenaikan pangkat dan

Jabatan Pejabat


terhambat

Pejabat Fungsional Pustakawan

dan Tim Penilai

2. Penilaian kinerja

Pustakawan tidak dapat

dilakukan (tepat waktu)

DUPAK yang masuk tidak

memenuhi persyaratan

Pustakawan UC kenaikan

pangkat/jabatan

Pustakawan tidak tepat

waktu

Pustakawan

3. Pembentukan Tim

Penilai JFP belum sesuai

peraturan.

Pembentukan TIM penilai

tidak mengacu pada

Permenpan 9/2014.

Tim Penilai

seluruh Indonesia

UC Penilain terhadap

Pustakawan tidak

profesional

Pustakawan

10 Sosialisasi

Permenpan No.

9/2014, Sertifikasi

Kompetensi

Pustakawan, dan Uji

Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan

baru terkait profesi

Pustakawan tidak

tersosialisasi secara

optimal sehingga para

pemangku kepentingan

di bidang Perpustakaan

tidak memahaminya.

Kepala Bidang

Akreditasi

Pustakawan

Jangkauan daerah yang

mendapatkan sosialisasi

sangat terbatas.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

C Para pemangku

kepentingan terkait

profesi Pustakawan tidak

memahami peraturan-

peraturan terbaru di

bidang kepustakawanan

dapat menghambat

pengembangan karir

Pustakawan, penilaian

kinerja Pustakawan, dan

pengembangan

kepustakawan di

Indonesia.

Pustakawan, BKD, Kepala

Perpustakaan semua jenis

perpustakaan, dan Tim Penilai

Jabatan Fungsional Pustakawan

9 Evaluasi

Pustakawan: Tim

Penilai Pusat dan

Tim Penilai Instansi.

101

A B C D E F

1 2 3

1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang

Perpustakaan.

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final

dan selesai dirumuskan. 2 2 2 2 3 2 2.17

2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia Bidang

Perpustakaan.

Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di

bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN Qualification

Reference Framework. 2 3 3 2 2 2 2.33

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu.

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.

Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi

pustakawan.

5

2

Pemasyarakatan Jabatan


Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend

jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan stagnan.

2322 2.33

3 4

2.50Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan

landasan kebijakan.

2 33

3

23

2.50

4 Pemetaan Tenaga Perpustakaan

2 2 2 2Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di

Indonesia.

3 Pengkajian Kepustakawanan

2

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta

Tujuan:




Skor Skala

Rata-rata

103

A B C D E F

1 2 3

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta Skor Skala

Rata-rata

6 Penyusunan Pedoman Jabatan


Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional

Pustakawan tidak tercapai 3 2 2 3 2 3 2.50

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan

tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 3 2 2 3 2 3 2.50

2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan

melebihi kemampuan.3 2 2 3 2 3 2.50

3 2 2 3 2 3 2.50

3 2 2 3 2 3 2.504. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas. 3 2 2 3 2 3 2.50

5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi

kompetensi kurang terjaga.3 2 3 3 2 3 2.67

6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi

Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00

7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak

terlaksana 2 3 2 2 3 3 2.50

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi.3 3 2 3 2 3 2.67

1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak

terlaksana.3 2 2 2 2 2 2.17

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2 2 2 2 3 2 2.17

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 3 3 2 3 3 3 2.83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata.3 2 2 3 2 2 2.33

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai

Pusat dan Tim Penilai Instansi.

2 2

8 Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pustakawan (UKP)

2 2

7

2

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi Profesi Pustakawan

2

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di

seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan.

104

A B C D E F

1 2 3

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Kemungkinan Menurut Peserta Skor Skala

Rata-rata

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat

dilakukan (tepat waktu). 2 2 3 2 3 2 2.33

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai

peraturan.2 2 2 2 2 2 2.00

10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014,

Sertifikasi Kompetensi Pustakawan,

dan Uji Kompetensi Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi

Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal

sehingga para pemangku kepentingan di bidang

Perpustakaan tidak memahaminya. 3 2 2 2 3 2 2.33

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai

Pusat dan Tim Penilai Instansi.

105

A B C D E F

1 2 3

1

Penyusunan Standar Kompetensi Kerja


Perpustakaan

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final dan

selesai dirumuskan 3 3 3 3 3 3 3.00

2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang Perpustakaan



Reference Framework

3 3 4 2 3 4 3.17

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu3 3 4 2 3 3 6.17

Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan

kebijakan3 3 3 3 3 4

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.3 3 4 2 3 3 6.00

Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di Indonesia.3 3 4 2 3 3


pustakawan. 3 3 3 2 3 4 6.17

Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah

Pejabat Fungsional Pustakawan stagnan.3 3 4 3 3 3

6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional

Pustakawan.


Pustakawan tidak tercapai. 3 3 2 2 3 2 2.50

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak

menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 3 3 3 2 3 2 2.67

5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional

Pustakawan

Pemetaan Tenaga Perpustakaan

7

3

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

4



Pengkajian Kepustakawanan

Tujuan:


Skor Skala

Rata-rataNo Kegiatan Uraian Risiko

Skala Dampak

106

A B C D E F

1 2 3

Skor Skala


Skala Dampak


melebihi kemampuan. 1 3 2 2 1 2 1.83

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas. 1 2 1 2 2 1 1.50


kompetensi kurang terjaga.2 3 3 2 3 2 2.50


Pustakawan belum tersebar secara masif. 3 2 2 2 3 3 2.50


terlaksana.2 1 2 2 3 2 2.00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2 3 2 2 2 3 2.33


terlaksana.3 3 3 3 3 3 3.00

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2 1 1 2 2 2 1.67

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 3 3 3 3 3 2 2.83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata.2 3 2 3 3 2 2.50

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan

(tepat waktu) 3 3 2 3 3 2 2.67

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan.1 2 2 3 3 3 2.33

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh

Indonesia tidak dapat dipastikan.

8

1 2.33

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan


3

7

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan

(UKP)

3 22

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

3

107

A B C D E F

1 2 3

Skor Skala


Skala Dampak

10 Sosialisasi Permenpan No. 9/2014, Sertifikasi

Kompetensi Pustakawan, dan Uji Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan

tidak tersosialisasi secara optimal sehingga para

pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak

memahaminya. 3 3 2 2 3 3 2.67

108

Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5 6

1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja


Perpustakaan

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final

dan selesai dirumuskan 2.00 2.50 5

2 Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional

Indonesia Bidang Perpustakaan



Reference Framework2.17 2.83 6.1411

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu 2.50 2.50 6.25

Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan

kebijakan

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.2.00 2.50 5

Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di

Indonesia.


pustakawan.2.17 3.17 6.8789

Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah

Pejabat Fungsional Pustakawan menurun

6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional

Pustakawan.


Pustakawan tidak tercapai2.50 2.50 6.25

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak

menjangkau seluruh provinsi di Indonesia.2.50 2.67 6.68


melebihi kemampuan.2.50 1.83 4.58

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh

Indonesia tidak dapat dipastikan. 2.50 2.33 5.83

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi

Pustakawan terbatas.2.50 1.50 3.75




5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional

Pustakawan

7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

Skala Dampak


Tujuan:


Pengkajian Kepustakawanan3

107

Skor Kemungkinan Skor Dampak Skor Status

1 2 3 4 5 6

No Kegiatan Uraian RisikoSkala Dampak


kompetensi kurang terjaga.2.67 2.50 6.68


Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00 2.50 5.00


terlaksana2.50 2.00 5.00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi.2.67 2.33 6.22


terlaksana.2.17 3.00 6.51

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2.17 1.67 3.62

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2.83 2.83 8.01

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2.33 2.50 5.83

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan

(tepat waktu).2.33 2.67 6.22

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai

peraturan.2.00 2.33 4.66



Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan

tidak tersosialisasi secara optimal sehingga para

pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak

memahaminya.

2.33 2.67 6.22

7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan


8 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan

(UKP)

9

108

FORMULIR PERHITUNGAN RATA-RATA SKALA KEMUNGKINANPUSAT PENGEMBANGAN PUSTAKAWAN

Tujuan:

Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

1 2 3 3 4

2 2.5

22.17 2.83

Kajian tidak dapat selesai dapat tepat waktu 2.5 2.5

Kuantitas data yang terkumpul tidak sesuai target.

Mayoritas masyarakat belum mengetahui profesi pustakawan.

6 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan. Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan tidak tercapai 2.50 2.50

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 2.50 2.67

2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan melebihi kemampuan. 2.50 1.83

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan. 2.50 2.33

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi Pustakawan terbatas. 2.50 1.50

5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi kompetensi kurang terjaga. 2.67 2.50

6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00 2.50

7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak terlaksana. 2.50 2.00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2.67 2.33

1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak terlaksana. 2.17 3.00

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2.17 1.67

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2.83 2.83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2.33 2.50

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan (tepat waktu) 2.33 2.67

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan. 2.00 2.33


Skala Dampak

1 Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

(SKKNI) Bidang Perpustakaan

Unit Kompetensi pada Rancangan SKKNI belum final dan selesai dirumuskan

7 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi

Pustakawan

9 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai

Instansi.

Penyusunan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang

Perpustakaan

Tidak tersusunnya jenjang kualifikasi dan jabatan di bidang perpustakaan yang sesuai ASEAN Qualification

Reference Framework

3 Pengkajian Kepustakawanan

Hasil kajian belum sempurna untuk dijadikan landasan kebijakan

2 2.5Tidak terwujud peta tenaga perpustakaan di Indonesia.

5 Pemasyarakatan Jabatan Fungsional Pustakawan

2.17 3.17Dalam lima tahun terakhir (2012-2016) trend jumlah Pejabat Fungsional Pustakawan menurun



8 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)

109

Skor

Kemungkinan

Skor

Dampak

1 2 3 3 4


Skala Dampak



Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal sehingga

para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak memahaminya. 2.33 2.67

11 Penyusunan Pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan. Target peyusunan 5 pedoman Jabatan Fungsional Pustakawan tidak tercapai 2.50 2.50

1. Pelaksanaan sertifikasi profesi Pustakawan tidak menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. 2.50 2.67

2. Permintaan sertifikasi kompetensi Pustakawan melebihi kemampuan. 2.50 1.83

3. Kesinambungan pelaksanaan sertifikasi di seluruh Indonesia tidak dapat dipastikan. 2.50 2.33

4. Jumlah modul materi uji sertifikasi kompetensi Pustakawan terbatas. 2.50 1.50

5. Kerahasiaan materi uji kompetensi sertifikasi kompetensi kurang terjaga. 2.67 2.50

6. Informasi publik tentang sertifikasi kompetensi Pustakawan belum tersebar secara masif. 2.00 2.50

7. Percepatan pembentukan LSP Cabang tidak terlaksana. 2.50 2.00

8. RCC dan upgrading asesor kompetensi. 2.67 2.33

1. Pelaksanaan uji kompetensi Pustakawan tidak terlaksana. 2.17 3.00

2. Materi uji kompetensi belum dikembangkan. 2.17 1.67

3. Sistem pelaksanaan UKP belum baku. 2.83 2.83

1. Kompetensi Tim Penilai JFP tidak merata. 2.33 2.50

2. Penilaian kinerja Pustakawan tidak dapat dilakukan (tepat waktu) 2.33 2.67

3. Pembentukan Tim Penilai JFP belum sesuai peraturan. 2.00 2.33



Pustakawan.

Peraturan-peraturan baru terkait profesi Pustakawan tidak tersosialisasi secara optimal sehingga

para pemangku kepentingan di bidang Perpustakaan tidak memahaminya. 2.33 2.67

14 Evaluasi Pustakawan: Tim Penilai Pusat dan Tim Penilai

Instansi.

12 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi

Pustakawan

13 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pustakawan (UKP)

110

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 Penyusunan Kerangka


Indonesia Bidang

Perpustakaan

Tidak tersusunnya jenjang

kualifikasi dan jabatan di

bidang perpustakaan yang

sesuai ASEAN

Qualification Reference

Framework.

Studi banding dengan

negara lain di wilayah

Asia Tenggara

mengenai Kerangka

Kualifikasi Nasional di

bidang perpustakaan

dan tenaga

perpustakaan.

Mencari

literatur dan

mengirimkan

kuesioner

kepada

stakeholder

dalam negeri.

4 2 Rapat penyusunan

KKNI, Komunikasi

dengan stakeholder dan

tambahan anggaran.

Bidang Pengkajian dan

Pengembangan

Pustakawan

2016 Tahun 2017

direncanakan

untuk

ditetapkan.

3 membuat

timeline dan

mekanisme

pengerjaan

lebih detail.

Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada

Penyusunan saran dan

rekomendasi pada

kajian dipertajam,

daerah penelitian

diperluas dan

tambahan anggaran.


Pengembangan

Pustakawan

2016

6 Komunikasi intens

dengan stakeholder

dan tambahan

anggaran.


Pengembangan

Pustakawan

2016

4

1 Penyusunan Standar

Kompetensi Kerja Nasional

Indonesia (SKKNI) Bidang

Perpustakaan

Bimbingan Teknis

dengan Kementerian

Tenaga Kerja sebagai

kementerian yang

mengurus

ketenagakerjaan.

Diskusi dengan

narasumber

dari

Kementerian

Tenaga Kerja.

Unit Kompetensi pada

Rancangan SKKNI belum

final dan selesai

dirumuskan.

Tahun 2017

direncanakan

untuk pra

konvensi dan

konvensi.

Pengkajian Kepustakawanan Kajian tidak dapat selesai

dapat tepat waktu dan

Hasil kajian belum

sempurna untuk dijadikan

landasan kebijakan.

Kajian dapat selesai

tepat waktu.

6

RisikoKegiatan Yang Sudah AdaCelah

4



No

Tujuan:


KeteranganYang Masih Dibutuhkan

111

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada


No KeteranganYang Masih Dibutuhkan

4 Pemetaan Tenaga

Perpustakaan

Kuantitas data yang

terkumpul tidak sesuai

target dan Tidak terwujud

peta tenaga perpustakaan

di Indonesia.

Kuantitas dan kualitas

data terkumpul sesuai

dengan perhitungan.

Mengirimkan

kuesioner dan

mengaktifkan

pendaftaran

mandiri secara

online.

2 6 Promosi pendaftaran

mandiri dan

pengambilan data

langsung.

2016

5 Pemasyarakatan Jabatan


Mayoritas masyarakat

belum mengetahui profesi

pustakawan dan dalam

lima tahun terakhir (2012-

2016) trend jumlah

Pejabat Fungsional

Pustakawan menurun.

6 Penyusunan Pedoman

Jabatan Fungsional

Pustakawan.

Target peyusunan 5

pedoman Jabatan


tidak tercapai

Koordinasi intensif

dengan Pustakawan

Utama dan Madya

untuk penyusunan

pedoman JFP.

Dua pedoman

JFP sudah

berbentuk draft.

3 5 Tambahan anggaran

dan komunikasi intens

dengan Pustakawan

Madya dan Utama.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2016 Tahun 2017

pedoman

didistribusikan.


Pengembangan

Pustakawan

112

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada



7 Fasilitasi Pelaksanaan

Sertifikasi Kompetensi

Profesi Pustakawan

Pelaksanaan sertifikasi

profesi Pustakawan

tidak menjangkau

seluruh provinsi di

Indonesia, sementara

permintaan sertifikasi


melebihi kemampuan.

RCC dan upgrading

asesor kompetensi serta

percepatan

pembentukan LSP

Cabang tidak terlaksana

sehingga

kesinambungan

pelaksanaan sertifikasi

di seluruh Indonesia

tidak dapat dipastikan.

Informasi publik tentang


Pustakawan belum

tersebar secara massif.

Selain itu, jumlah modul

terbatas dan

kerahasiaan materi uji

Mengkomunikasikan

pelaksanaan

sertifikasi secara

mandiri.

Sertifikasi telah

dilaksanakan di

13 Provinsi.

5 5 Sertifikasi perlu

dilaksanakan di 21

Provinsi yang belum

pernah diselenggarakan


Pustakawan. Untuk itu,

dibutuhkan RCC dan

upgrading asesor

kompetensi dan

percepatan

pembentukan LSP

cabang.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2016 Ditargetkan

pada tahun 2017

sertifikasi

kompetensi

Pustakawan

terlaksana di 22

provinsi yang

belum pernah

ada sertifikasi

kompetensi

Pustakawan.

8 Pelaksanaan Uji

Kompetensi Pustakawan

(UKP)

Pelaksanaan uji


tidak terlaksana, sistem

pelaksanaan baku, dan

materi uji belum

dikembangkan.

UKP dilaksanakan di

Jakarta secara berkala.

Draft pedoman

dan juklak serta

instrumen uji

telah tersedia.

4 6 Prosedur pelaporan

dan monitoring.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2017 Dibutuhkan data

lapangan

pelaksanaan

UKP secara

menyeluruh

113

Uraian E/KE/TE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemilik

Penanggungjawab

Jadwal

Pelaksanaan

Pengendalian

Pengendalian yang

Harus Ada



9 Evaluasi Pustakawan:

Tim Penilai Pusat dan Tim

Penilai Instansi.

Kompetensi Tim Penilai

JFP tidak merata dan

pembentukan Tim

Penilai JFP belum sesuai

peraturan. Penilaian

kinerja Pustakawan

tidak dapat dilakukan

(tepat waktu).

Mengkomunikasikan

peraturan jabatan

fungsional

pustakawan dan

angka kreditnya

secara intensif dan

merata.

BIMTEK Tim

Penilai JFP

4 6 Peningkatan intensitas

komunikasi peraturan

jabatan fungsional

pustakawan dan angka

kreditnya secara

intensif dan merata.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2017 Ditarget tahun

2017 akan

dilaksanakan di

4 Provinsi

10 Sosialisasi Permenpan

No. 9/2014, Sertifikasi

Kompetensi Pustakawan,

dan Uji Kompetensi

Pustakawan.

Peraturan-peraturan

baru terkait profesi

Pustakawan tidak

tersosialisasi secara

optimal sehingga para

pemangku kepentingan

di bidang Perpustakaan

tidak memahaminya.

Komunikasi dan

koordinasi yang

intensif dengan

instansi terkait (BPAD,

BKD, KEMENPAN &

RB, BKN, RISTEK &

DIKTI) untuk

pengembangan JFP

Sosialisasi telah

dilaksanakan di

13 Provinsi

4 6 Sosialisasi perlu

dilaksanakan di 21

Provinsi yang belum

pernah.

Bidang Akreditasi

Pustakawan

2017 Ditargetkan

tahun 2017

dilaksanakan

sosisliasi

sertifikasi, uji

kompetensi,

peraturan JFP di

20 Provinsi

114

Documents

LAMPIRAN 1 PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL … · lampiran 1 peraturan perpustakaan nasional republik indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang penetapan peta resiko unit kerja eselon