LAMPIRAN

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Sekolah : SMP PL Salatiga

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan

Kelas/Semester : VIII/II

Tahun Pelajaran : 2012/2013

A. STANDAR KOMPETENSI

Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan

B. KOMPETENSI DASAR

Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara

C. INDIKATOR

Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

D. Alokasi Waktu

4 x 40 menit (2 x Pertemuan)

E. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat:

Menjelaskan pentingnya kehidupan demokrasi

Menampilkan sikap demokratis dalam berbagai kehidupan

F. MATERI PEMBELAJARAN

Pentingnya kehidupan demokrasi

G. METODE PEMBELAJARAN

Teknik klarifikasi nilai model reportase akurat

Teknik klarifikasi nilai model kartu keyakinan

Teknik klarifikasi nilai model analisis nilai akurat

Teknik klarifikasi nilai model pungutan suara

Ceramah

diskusi

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Kegiatan pembelajaran Waktu

1 Awal :

a) Apersepsi ( mempersiapakn kelas

dalam pembelajaran)

b) Memotivasi (melakukan penjajakan

kesiapan belajar siswa,

mengimpormasikan

kompetensi yang akan

dicapai dan strategi

pembelajaran)

Inti:

a) Menyajikan stimulus dengan mengedarkan

gambar dan meminta

siswa menganalisis

gambar

b) Melaksanakan klarifikasi masalah,

perumusan kejelasan

tanggapan siswa

menuju konsep

c) Penyimpulan oleh guru dan pelurusan target

nilai, siswa membuat

catatan dengan rapi.

Penutup:

a) Melaksanakan post test b) Melaksanakan tindak

lanjut berupa

pengayaan dan

remedial dan uji coba

sikap

10 menit

60 menit

10 menit

2 Awal:

a) Apersepsi (mempersiapkan kelas

dalam pembelajaran

(absensi, kebersihan

dan lain-lain)

b) Memotivasi (melakukan penjajakan

kesiapan belajar siswa

dengan memberi

10 menit

pertanyaan yang

berkaitan dengan

budaya demokrasi)

Inti:

a) Menyajikan beberapa permasalahan yang

akan dianalisa siswa

b) Siswa memilih alternatif masalah dan

menganalisis dalam

bentuk kartu keyakinan

, guru mengamati

kegiatan siswa

c) Siswa diminta membacakan hasil

analisa dengan cara

ditukarkan

d) Guru mencatat tanggapan siswa dan

membuat kesimpulan

dan mengarahkan

menuju konsep

Penutup:

a) Guru memberikan post test

b) Pelaksanaan remedial dan pengayaan

c) Melaksanakan tindak lanjut berupa

pengayaan dan

remedial dan uji coba

sikap

60 menit

10 menit

Pertemuan Kegiatan pembelajaran Waktu

1 Awal :

a) Apersepsi (mempersiapkan kelas

dalam pembelajaran)

b) Memotivasi (melakukan penjajakan kesiapan

belajar siswa,

menginformasikan

kompetensi dan target

nilai yang akan dicapai)

Inti :

a) Guru menyajikan stimulus dan

membiarkan siswa

bergerombol, dan

memberi komentar

tentang media

b) Siswa membuat kajian

10 menit

60 menit

terhadap media dan

melaksanakan adu

pendapat guru

memfasilitasi

c) Guru membuat kesimpulan dan

membari pengarahan

menuju konsep

Penutup:

a) Guru mengadakan post test

b) Guru membarikan pengayaan dan remedial

c) Tindakan uji coba terkait nilai moral yang

di pelajari

10 menit

2 Awal:

a) Apersepsi (mempersiapkan kelas

dalam pembelajaran)

b) Motivasi (melakukan penjajakan kesiapan

belajar siswa,

menginformasikan

target nilai dan strategi

pembelajaran)

Inti:

a) Guru menyajikan nilai yang kontras, siswa

diminta

mengidentifikasi

b) Guru membrikan pertanyaan seputar

media dan siswa

menjawab secara lisan

c) Menguji alasan siswa, dan siswa diminta

dengan tegas dan berani

disaksikan siswa lain

d) Membuat kesimpulan dan mengarahkan

menuju konsep

Penutup:

a) Melaksanakan post test b) Membrikan remedial

dan pengayaan

c) Melaksanakan tindakan uji coba sebagai tindak

lanjutan proses belajar

10 menit

60 menit

10 menit

I. Sumber Belajar

Buku Pendidikan Kewarganegaraan: untuk SMP dan MTs Kelas VIII (ESIS, 2007), hlm. 100-118.

Artikel media massa

Keterangan:

Media stimulus berupa gambar-gambar ketika kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998.

Berbagai Pola Kecurangan dalam Pemilu 2009

Samaluddin Daeng, Researcher-Institute for Global Justice (IGJ)

Pola rekayasa terhadap pemilih adalah salah satu pola kecurangan dalam pemilu 2009. Kurang

tepatnya waktu penyelenggaraan pemilihan, telah mengakibatkan banyak masyarakat di berbagai

daerah tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan bertepatan dengan hari keagamaan. Ini

terjadi pada umat Hindu di Bali dam masyarakat yang beragama Kristiani di NTT. Di Bali, hampir

separuh masyarakatnya tidak menggunakan hak pilihnya, karena hari pemilihan bertepatan dengan

hari suci agama Hindu, yang menyebabkan TPS-TPS menjadi sepi. Sementara, di NTT, pemilu harus

ditunda dikarenakan umat Katolik harus merayakan hari Paskah. Kedua daerah tersebut pada pemilu

sebelumnya harus diakui adalah wilayah yang menjadi kantong suara PDIP dan PDS. Pola

kecurangan pemilu 2009 yang paling massif adalah melalui rekayasa DPT. Dari sinilaj semua

kecurangan yang besar berawal dalam proses pemilu dimulai. Data adalah sumber informasi paling

awal dan paling penting dalam seluruh proses pemilu, kemudian dimanipulasi sedemikain rupa

sehingga lembaga pengawas pemilu dan partai-partai akan kehilangan jejak untuk menemukan bukti-

bukti kecurangan. Meskipun bukti dapat diketemukan, akan tetapi pembuktian secara hukum dan

penyelesaiannya akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan seringkali tidak memiliki

signifikansi dengan hasil pemilu. Langkah manipulasi DPT hanya dapat dilakukan oleh pihak yang

memiliki otoritas atas lembaga yang melakukan pendataan dalam hal ini adalah pemerintah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber data awal pemilu 2009 adalah berasal dari Departemen

dalam negeri (Depdagri). Data tersebut yang kemudian disusun oleh KPU menjadi data daftar pemilu

tetap dengan pemutakhiran ala kadarnya. Amburadulnya data kependudukan (demografi) dalam

pemerintahan SBY-JK (entah disengaja untuk kepentingan legitimasi politik tertentu), ikut

berkontribusi mempermudah manipulasi data dalam pemilu 2009.

Langkah manipulasi yang berkaitan langsung dengan DPT dilakukan tiga cara yaitu:

1. Penggelembungan data pemilih

2. Pengurangan data pemilih

3. Memanipulasi identitas pemilih tanpa atau dengan mengurangi atau menambah jumlah pemilih.

Didalam DPT, di masing-masing TPS, jumlah pemilih tidak berkurang dan bahkan bertambah. Akan

tetapi, dan hampir merata di setiap TPS, banyak pemilih yang tidak tercantum namanya. Hal ini

berarti, banyak sekali nama-nama palsu didalam DPT tersebut. Jumlahnya diperkirakan dapat

mencapai 20-30 % di setiap TPS. Banyaknya nama-nama palsu tersebut membuka peluang terjadinya

kecuranagn yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Ada beberapa pola yang paling umum

digunakan, yaitu:

1) Nama-nama palsu tersebut dicontreng oleh orang lain atau joki

2) Kertas suara atas nama pemilih siluman dicontreng oleh penyelenggara pemilu

Jika diteliti, maka akan tampak dengan mudah akan diketemukan jejak suara joki dari selisih antara

jumlah orang menggunakan hak pilihnya dengan suara yang dihitung baik yang suara sah maupun

suara tidak sah. Kecurangan dengan cara kedua umumnya memanfaatkan ketidaklengkapan data-data

pengawas dan saksi partai mengenai kejadian di TPD (data 1-4) sehingga mereka tidak punya jejak

sama sekali terhadap data-data pemilu siluman. Kecurangan semacam inilah diduga yang paling

massif terjadi selama pemilu 2009. Wajar kemudian, banyak pengamat yang menyebut pemilu kali ini

(2009) adalah pemilu yang paling buruk dalam sejarah 3 kali pemilu di reformasi. Kesemuanya

bersumber dari amburadulnya DPT, yang oleh banyak ketua partai disebutkan sebagai rekayasa yang

sitematis untuk memberikan keuntungan kepada partai penguasa (incumbent).

Kebobrokan Hukum

Setidaknya ada tiga problem turunan yang akan terus menjadi permasalahan dalam sistem demokrasi

sekular yang menyerahkan pembuatan hukum kepada manusia. Pertama: akan terus terjadi jual-beli

pasal. Adanya kewenangan manusia membuat undang-undang akan membuka peluang negosiasi dari

pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu undang-undang. Dengan nada bercanda,

seorang teman mengatakan, di DPR itu “setiap pasal pasti ada pasar-nya”. Ungkapan tersebut bukan

isapan jempol. Bahkan secara terbuka Ketua MK Mahfud MD menyebutkan beberapa contoh, yakni

kasus korupsi aliran dana YPP BI yang diduga mengalir ke DPR sebesar Rp 31,5 miliar dan ke

pengacara sekitar Rp 68 miliar. Berikutnya kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

yakni dugaan suap untuk membayar Undang-Undang APBN Perubahan. Yang lebih memprihatinkan

adalah penggunaan dana abadi umat sebesar Rp 1,5 miliar yang digunakan untuk membayar anggota

dewan untuk mengegolkan Undang-Undang Wakaf.

Kedua: materi UU yang dilahirkan pasti tidak sempurna dan banyak kekurangan.Suatu keniscayaan,

jika manusia sebagai makhluk yang lemah dan banyak memiliki kekurangan membuat UU maka pasti

UU yang dihasilkan jauh dari sempurna dan akan banyak terjadi kekurangan. Di Indonesia,sejak 2003

hingga 9 November 2011 ada 406 kali pengajuan uji materil UU ke MK. Ini adalah bukti konkret,

bahwa banyak ketidakpuasan publik terhadap UU yang dibuat.

Ketiga: tak bisa dihindari, pembuat UU pasti akan menjamin bahwa UU yang dibuat akan

menguntungkan diri dan kelompoknya. Sebagai contoh, pembahasan RUU perubahan UU Pemilu

melahirkan tarik-menarik kepentingan. Partai-partai besar seperti Partai Demokrat, Partai Golkar dan

PDI-P mengusulkan batas minimal perolehan suara partai (Parlementary Threshold) di DPR minimal

5%, sedangkan partai-partai kecil tetap berjuang dan berharap angka 3% sebagai batas minimal.

Masing-masing pihak mengajukan alasan. Namun, apapun alasan yang dikemukakan, alasan

utamanya tetap satu: kepentingan. Karena itu, dalam sistem demokrasi, hukum sulit diharapkan

menghadirkan keadilan, karena manusia sarat dengan kepentingan.

Aparat dan Birokrat Korupsi

Selain kebobrokan dan cacatnya hukum, banyaknya aparat hukum dan birokrasi yang korup semakin

melengkapi keterpurukan bangsa ini. Di lembaga peradilan, Komisi Yudisial (KY) mengungkapkan

percatur wulan kedua (Januari – Agustus 2011) pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan

data lainnya sebanyak 1.169 laporan. Kebobrokan aparat penegak hukum lainnya, yakni Jaksa, tak

kalah memprihatinkan. Jaksa Agung Muda Pengawasan Marwan Effendy menyatakan, sepanjang

tahun 2011 Komisi Kejaksaan Agung telah menerima sebanyak 1.500 laporan dari masyarakat terkait

jaksa yang melakukan penyimpangan. Aparat penegak hukum lainnya di kepolisian pun tak lepas dari

masalah. Bahkan hanya dalam waktu sebulan, Polda Metro Jaya menerima 26 kasus yang diduga

melibatkan anggota kepolisian. Dari jumlah pengaduan tersebut, ada 38 anggota kepolisian yang

diduga bermasalah. Yang lebih mengejutkan, tahun 2011 ini institusi kepolisian “diuji” dengan

masalah besar, yakni terungkapnya aliran dana dari PT Freeport sebesar $14 Juta yang berpotensi

melanggar hukum karena bisa terkategori gratifikasi.

Partisipasi Politik sebagai Proses Penguatan Peran Rakyat dalam Pembangunan

Oleh: Sugian Bahanan

Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan. Untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik

dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan

warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif

dalam setiap proses politik baik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Umum.

Keterlibatan tersebut bukan berarti warga akan mendukung seluruh keputusan, kebijakan maupun

pelaksanaan kebijakan/keputusan yang akan dan telah ditetapkan oleh pemimpinnya.

Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sisi yaitu partisipasi aktif dan pasif (Surbakti, 1992: 142).

Partisipasi aktif menyangkut kegiatan warga Negara dalam mengajukan usul mengenai suatu

kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah,

perbaikan dan saran terhadap kebijakan pemerintah. Sementara partisipasi pasif berupa kegiatan

mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Dalam bentuk yang hampir sama, model partisipasi yang dikembangkan pemerintah sebagai upaya

melibatkan rakyat dalam pelaksanaan keputusan dapat menyebabkan jebakan partisipasi

(participation trap) (APMD dan Ford Foundation, 2005: 194 – 196).

Sementara itu menurut Milbarth dan Goel, mereka membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori

yaitu 1) apatis; orang yang menarik diri dari proses politik; 2) spectator; orang yang setidak-tidaknya

pernah ikut dalam pemilu; 3) gladiator; orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik,

yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis

masyarakat bias dikatogorikan masuk dalam tipe gladiator; 4) pengkritik; orang-orang yang

berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Beberapa julukan diberi kepada orang-orang

yang tidak berpartisipasi dalam politik seperti apatis, sinis, alienasi dan anomie (terpisah).

Berdasarkan pendapat diatas, LSM sebagai agen civil society sudah semestinya menjadi gladiator,

secara aktif terlibat dalam proses politik baik dalam bentuk pendidikan pemilih maupun pemantauan

sejak pra-pemilihan sampai pelaksanaan kebijakan public sebagai hasil/output dari sebuah proses

politik. Bukan hanya berhenti pada system proyek dengan timing yang terbatas, namun dengan

sungguh-sungguh membangun komunitas yang sadar politik dan lepas dari berbagai pembodohan atas

nama apapun.

Jika kita menarik kembali proses partisipasi ini dalam kondisi Indonesia, pola partisipasi yang

dilaksanakan lebih banyak menerapkan pola partisipasi yang dimobilisasi. Belum jauh membuka

ruang partisipasi masyarakat untuk terlibat di dalamnya meskipun banyak kebijakan yang

memungkinkan pelibatan aktif masyarakat.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DAERAH

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi berarti berperan serta (disuatu

kegiatan), ikut seta: seluruh masyarakat harus menyukseskan pembangunan bangsa dan

negara. Pengertian otonomi daerah, menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2004, tentang

pemerintah daerah pasal 1 ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Partisipasi dalam

pelaksanaan otonomi daerah dapat diartikan sebagai kegiatan atau peran serta warga negara

demi suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.Partisipasi warga negara tidak hanya

mendukung ddan mendorong agar daerah semakin maju dan mandiri tetapi juga membantu

Negara atau pemerintah hanya mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul

akibat pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan kebijakan public adalah kebijakan yang di

nyatakan di keluarkan , dilakukan atupun yang tidak di lakukan oleh pemerintah yang

memuat program dan kegiatan atau program yang di jalankan. Kebijakan merupakan suatu

kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau badan atau lembaga yang pada umumnya

memegang kekuasaan untuk mengatasi masalah atau tujuan tertentu terutama dalam

kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara. Dengan otonomi daerah diharapkan

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan

peran serta masyarakat dalam pemerintahan. Kebijakan publik harus mendapat dukungan dari

rakyat, apabila tidak ada partisipasi warga Negara tidak ada artinya, hanya berupa tulisan atau

dokumen yang tidak bermakna.

Manfaat partisipasi dalam kebijakan pemerintah :

a) Dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi

b) Dapat membentuk masyarakat hukum

c) Dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia

d) Dapat membentuk masyarakat madani.yaitu masyarakat yang memiliki kesukarelaan,tidak

menggantungkan pada orang lain(keswasembadaan),tidak menggantungkan diri pada Negara

(kemandirian),keterkaitan pada nilai-nilai yang disepakati.

Wujud partisipasi dalam pelaksanaan otonomi daerah:

a) Partisipasi tenaga, dapat dilakukan dengan cara menyumbang tenaganya misalnya aktif dalam kegiatan gotong-royong untuk mempelancar pembangunan di daerah-daerah.

b) Partisipasi buah pikiran, dapat dilakukan dengan cara memberikan saran, gagasan, pendapat baik secara lisan ataupun tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang agar

otonomi daerah berjalan dengan lancer, sesuai dengan harapan.

c) Partisipasiharta benda dan uang/modal, dapat dilakukan dengan cara memberikan sumbangan harta benda/uang kepada pemerintah atau badan/lembaga tertentu, atau

menabung uang di bank-bank pemerintah, untuk menunjang dan mendorong agar

otonomi daerah berjalan lancar dan pembangunan berjalan sesuai progam pemerintah.

d) Partisipasi keterampilan, dapat dilakukan dengan menyumbang keterampilan/keahliannya kepada pemerintah demi kelancaran otonomi daerah/pembangunan nasional.

J. Penilaian

Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajara

Penilaian Aspek Kognitif

TM I

1) Sebutkan empat macam manfaat sikap demokratis dalam menyelenggarakan pemerintahan?

2) Sebutkan dan jelaskan empat macam gaya kepemimpinan, dan tunjukkan kelebihana serta kelemahannya?

3) Jelaskan perbedaan antara pemimpin polotik dan pejabat negara?

4) Jelaskan mengapa sikap demokrasi perlu dilakukan sejak usia dini?

5) Sebutkan tiga macam ciri-ciri negatif perekonomian di Indonesia?

TM II

1) Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos berarti............

a) Rakyat c) Berkuasa

b) Pemeritahan d) Kekuasaan rakyat

2) Pernyataan berikut ini yang bukan merupakan prinsip dasar demokrasi, yaitu...........

a) Pemerintah berdasarkan kekuasaan

b) Hak asasi manusia dijamin

c) Peradilan yang bebas tidak memihak

d) Adanya kebebasan pers

3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen merupakan ciri sistem pemerintahan.....................

a) Liberal c) Terpimpin

b) Presidensial d) Parlementer

4) Berikut ini yang bukan merupakan pembagian kekuasaan negara menurut ajaran Trias Politika, yaitu .............

a) Kekuasaan legislatif c) Kekuasaan yudikatif

b) Kekuasaan eksekutif d) Kekuasaan komutatif

5) Pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia ditandai dengan keluarnya.............

a) Keputusan presiden

b) Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945

c) Dekrit Presiden 5 Juli 1959

d) Disahkan UUDS 1950

6) Ciri khas demokrasi Pancasila adalah....................

a) Musyawarah yang berpegang pada hikmat kebijaksanaan

b) Musyawarah yang memperhatikan pendapat beberapa orang

c) Pemegang kekuasaan adalah memperoleh suara terbanyak

d) Musyawarah berlandaskan kebebsana dan persamaan

7) Kebebasan yang terkandung di dalam demokrasi Pancasila ialah.................

a) Kebebasan mutlak

b) Kebebasan yang bertanggungjawab

c) Kebebasan yang terbatas

d) Kebebasan berpendapat

8) Perilaku demokratis yang terlihat dalam kegiatan musyawarah antara lain................

a) Menerima semua pendapat peserta musyawarah

b) Mengikuti jalannya musyawarah sampai selesai

c) Menghargai semua pendapat yang berbeda-beda

d) Kebebasan yang memperhatikan norma-norma

9) Tipe kepemimpinan yang menganggap kekuasaan dipegang dan dilaksankan oleh seorang pemimpin dengan tidak menghormati martabat manusia adalah.............

a) Ekstremis c) demokratis

b) Moderat d) diktator

10) Pemimpin nasional yang dikenal secara luas, tidak arogan, memiliki karakter dan kepribadian baik, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merupakan salah satu kriteria

kepemimpinan nasional yang...................

a) Resistensi rendah

b) Bersih dan berwibawa

c) Konsisten, tegas, tidak ambivalen

d) Cerdas intelektual, emosional, spiritual

2. Lembar Observasi Aktivitas Guru

2.1. Model Reportase Akurat

Kegiatan Langkah

pembelajaran

Penerapan Kendala Solusi

Diterapkan Tidak

diterapkan

Awal Guru melakukan

penjajakan

kesiapan belajar

siswa

Guru mengkaji

kejelasan target

nilai yang akan

dicapai serta

strategi mengajar

yang diterapkan

Inti Guru menyajikan

stimulus dengan

mengedarkan

gambar serta

menempel gambar

di papan tulis

Guru

melaksanakan

klarifikasi

masalah,

melakukan

perumusan

kejelasan

tanggapan siswa

Guru membuat

kesimpulan dan

pelurusan target

nilai

Penutup

Guru memberikan

post test

Guru mengadakan

remedial dan

pengayaan

Guru

melaksanakan

tindakan uji coba

nilai sebagai tindak

lanjut

2.2. Analisis Nilai Akurat

Kegiatan Langkah

pembelajaran

Penerapan Kendala Solusi

Diterapkan Tidak

diterapkan

Awal Guru mengkaji

kejelasan target

nilai yang akan

dicapai, serta

menyampaikan

strategi mengajar

yang diterapkan

Inti Guru menyajikan

stimulus, dan

membiarkan

siswa

berkomentar dan

bergerombol,

serta memonitor

raut wajah siswa

Meminta siswa

membuat kajian

terhadap stimulus

dan mencatatnya

dengan rapi

Guru mencatat

hasil laporan

siswa di papan

tulis

Menjadi

fasilitator selama

sesi adu pendapat

serta mencatat

argumentasi siswa

yang mendekati

target nilai

Guru membuat

kesimpulan dan

memberikan

pengarahan

menuju konsep

Penutup Guru memberikan

post test

Guru memberikan

remedial dan

pengayaan

Guru

melaksanakan

tindakan uji coba

sebagai tindakan

lanjut

2.3. Kartu Keyakinan

Kegiatan Langkah pembelajaran Penerapan Kendala Solusi

Diterapkan Tidak

diterapkan

Awal Guru mengkaji

kejelasan target nilai

yang akan dicapai,

serta menyampaikan

strategi mengajar yang

diterapkan

Memberikan

kesempatan kepada

siswa untuk memilih

masalah yang akan

dipecahkan

Guru menjadi

fasilitator selama

proses pengisian kartu

keyakinan serta

mengamati kegiatan

siswa

Meminta siswa untuk

menukarkan kartu

keyakinannya dan

membacakan hasil

analisa siswa lain

Guru mencatat

jawaban yang

mendekati target di

papan tulis sebagai

bahan penyimpulan

Guru membuat

kesimpulan dan

mengarahkan kepada

konsep

Penutup Guru memberikan post

test

Guru mengadakan

kegiatan pengayaan

dan remedial

Guru melaksanakan

tindakan uji coba nilai

sebagai tindakan lanjut

2.4. Model Pungutan suara

Kegiatan Langkah

pembelajaran

Penerapan Kendala Solusi

Diterapkan Tidak

diterapkan

Awala Guru mengkaji

kejelasan target

nilai yang akan

dicapai serta

menyampaikan

strategi mengajar

yang diterapkan

Inti Guru menyajikan

nilai yang kontras

Guru memberikan

pertanyaan kepada

siswa seputar

media yang

disajikan

Menguji alasan

siswa

Guru bersama

siswa membuat

kesimpulan dan

mengarahkan

menuju konsep

Penutup

Guru melaksanakan

post test

Guru memberikan

remedial dan

pengayaan

Guru

melaksanakan

tindakan uji coba

sebagai tindak

lanjut dari proses

belajar mengajar

3. Lembar Observasi Aktivitas Siswa

3.1. Model Reportase Akurat

Kegiatan Langkah

pembelajaran

Penerapan Kendala Solusi

Diterapkan Tidak

diterapkan

Awal Siswa

menempati

tempat duduk

dengan tertib

Siswa meyimak

dengan seksama

penjelasan guru

mengenai

strategi

pembelajaran

Inti Siswa mampu

mengidentifikasi

stimulus yang

disajikan

dengan antusias

Siswa

menyimak

dengan serius

klarifikasi

masalah

pengarahan

menuju konsep

Siswa membuat

catatan dengan

rapi

Penutup Siswa dapat

mengikuti post

test dengan

tertib

Siswa mengikuti

pelaksanaan

remedial dan

pengayaan

dengan tertib

Siswa mampu

bersikap serta

bertindak sesuai

nilai yang

ditentukan

dengan senang

hati dan

diharapkan

menjadi

kebiasaannya

3.2. Analisis Nilai akurat

Kegiatan Langkah

pembelajaran

Penerapan Kendala Solusi

Diterapkan Tidak

diterapkan

Awal Siswa memasuki

kelas dengan tertib

dan menempati

tempat duduk

masing-masing

Menyimak

penjelasan guru

mengenai target

nilai dan strategi

mengajar dengan

seksama

Inti Siswa menanggapi

stimulus yang

disajikan guru,

dengam memberi

komentar bebrapa

saat

Siswa membuat

kajian terhadap

media dan

mencatatnya

dengan rapi

Siswa melaporkan

hasil kajian dengan

tertib

siswa

melaksanakan adu

pendapat dnegan

tertib dan mampu

menghargai

pendapat yang lain

Siswa membuat

catatan dengan rapi

Penutup Siswa mengikuti

post test dengan

tertib

Siswa dapat

mengikuti kegiatan

remedial dan

pengayaan dengan

tertib

Siswa mampu

bersikap serta

bertindak sesuai

nilai yang

ditentukan dengan

senang hati

3.3. Kartu Keyakinan

Kegiatan Langkah

pembelajaran

Penerapan Kendala Solusi

Diterapkan Tidak

diterapkan

Awal Siswa memasuki

kelas dan menempati

tempat duduk

masing-masing

dengan tertib

Siswa dapat

menyimak

penjelasan guru

mengenai target nilai

dan strategi

pembelajaran

Inti Siswa mampu

menyimak

penjelasan guru

mengenai beberapa

alternatif

permasalahan yang

akan di selesaikan

Siswa memilih

masalah yang ingin

di analisis dengan

tertib

Siswa menganalisa

masalah yang dipilih

serta membuat

kesimpulan dalam

bentuk kartu

keyakinan secara

tertib

Siswa menukarkan

kartu keyakinan yang

telah di isi dengan

siswa lain dan

membacakan

hasilnya

Siswa membuat

catatan dengan

lengkap dan rapi

Penutup Siswa mengikuti

remedial dan

pengayaan dengan

tertib

Siswa mampu

bersikap dan

bertindak sesuai nilai

yang ditentukan

dengan antusias

3.4. Model Pungutan suara

Kegiatan Langkah pembelajaran Penerapan Kendala Solusi

Diterapkan Tidak

diterapkan

Awal Siswa memasuki kelas

dan menempati tempat

duduk masing-masing

dengan tertib

Siswa mampu

menyimak dengan

seksama penjelasan

guru mengenai target

nilai dan strategi

pembelajaran

Inti Siswa

mengidentifikasi

media yang disajikan

guru dengan seksama

Siswa mampu

menjawab pertanyaan

yang di ajukan guru

secara lisan

Siswa mampu

menegaskan kembali

jawabannya dengan

berani disaksikan oleh

siswa lain

Siswa membuat

catatan dengan

lengkap dan rapi

Penutup Siswa mengikuti

kegiatan remedial dan

pengayaan dengan

tertib

Siswa diharapkan

dapat bersikap dan

bertindak sesuai nilai

yang ditentukan

dengan senang hati

dan akan menjadi

kebiasaan

4. Lembar Observasi Pencapaian Tujuan Pembelajaran Aspek Afektif

No Sikap Afektif Aktivitas yang diamati Jumlah

siswa

Keterangan

(Kendala&

Solusi)

1 Menghargai 1) Menyampaikan salam dan menyapa siswa /guru dengan

cara yang santun

2) Menghargai pendapat siswa lain

3) Mengerti keadaan siswa lain 4) Mengakui kelebihan atau

keunggulan siswa lain

5) Menghargai siswa lain

2 Persahabatan 1) Membantu siswa lain dengan ikhlas

2) Berperilaku penuh kasih 3) Bersimpati kepada siswa

lain dalam keadaan sulit

4) Mendukung/ memberikan kesempatan siswa lain

untuk maju

3 Toleransi 1) Bersikap terbuka 2) Menghargai keberagaman 3) Menghindari diskriminasi 4) Toleran terhadap

kekeliruan siswa lain

4 Sinergi 1) Meminta dan memberi pendapat dengan santun

2) Mengingatkan siswa lain tentang sesuatu yang harus

dilakukan

5. Lembar Observasi Pencapaian Tujuan Pembelajaran Aspek Psikomotorik

No Tindakan yang dinilai Jumlah siswa Keterangan (kendala& solusi)

1 Tidak mendominasi

dalam kelompok saat

presentasi.

Tidak memaksakan

pendapat pribadi kepada

kelompok.

2 Menerima masukan dari

guru dan teman.

Menghargai teman saat

mengemukakan

pendapat.

Jumlah siswa

6. Tanggapan Siswa Terhadap Penerapan Teknik Klarifikasi Nilai

N

o

Pernyataan Skala

Sangat

Setuju

(4)

Setuj

u

(3)

Tidak

Setuju

(2)

Sangat

Tidak

Setuju

(1)

1 Penerapan teknik klarifikasi nilai sangat

membantu saya dalam memahami materi

yang disampaikan oleh guru

2 Dengan teknik klarifikasi nilai membuat

saya lebih berani untuk mengemukakan

pendapat

3 Pembelajaran PKn dengan teknik

klarifikasi nilai model reportase akurat

memberi peluang kepada saya untuk

membuat laporan mengenai apa yang telah

saya lihat dan dengar

4 Pembelajaran PKn dengan model analisa

secara akurat memungkinkan saya untuk

berimajinasi menyusun fakta dan konsep

nilai tentang apa yang diperoleh sebagai

hasil liputan secara akurat

5 Penerapan teknik klarifikasi nilai model

kartu keyakinan membantu saya untuk

mengklarifikasi masalalah dan

memberikan penilaian saya

6 Pembelajaran PKn dengan menerapkan

teknik klarifikasi nilai model pungutan

suara membuat saya terlatih berani

memiliki pendirian dengan dilihat oleh

teman-teman lain serta menghargai

tanggapan teman

7 Penerapan teknik klarifikasi nilai

membuat saya lebih bersemangat, dalam

belajar PKn karena selalu disajikan dalam

bentuk cerita atau gambar yang menarik

8 Pada penerapan teknik klarifikasi nilai

guru memberi kebebasan kepada siswa

untuk memberikan pendapat

9

Dalam teknik klarifikasi nilai selain bisa

memperoleh nilai yang baik ketika tes,

saya juga merasa lebih bersemangat

karena selalu ada masalah yang perlu

dianalisis dan diklarifikasi atau problem

solving

10 Teknik klarifikasi nilai sangat tepat

diterapkan dalam pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan dikelas

VIII pada topik demokrasi

7. Format Pedoman Wawancara

No Aspek-aspek yang

diwawancarai

Ringkasan jawaban ket

1 Kendala yang ditemukan

dalam pembelajaran pada mata

pelajaran PKn dalam berteknik

klarifikasi nilai

3 Solusi yang diberikan guna

mengatasi kendala yang

dihadapi dan mengatasi

kendala