Lampiran I Buku Panduan (Definisi Indikator Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019)

Definisi Indikator Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019

No Sasaran Satuan DefinisiSumber Definisi

Sumber Data

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

1 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (a process of enlarging the choice of people). IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak.

BPS BPS

2 Indeks Pembangunan Masyarakat

Dimensi Indeks Pembangunan Masyarakat meliputi : a. Dimensi gotong-royong yang dapat menggambarkan modal sosial. Nilai kegotong-royongan ini dapat dilihat dalam aspek kepercayaan pada lingkungan, praktik tolong menolong, aksi kolektif untuk terhadap suatu hal di dalam masyarakat, dan jejaring sosial dalam masyarakat. Variabel dari dimensi gotong-royong diantaranya: tingkat kepercayaan; tolong-menolong; aksi kolektif; dan jejaring sosial.b. Dimensi Toleransi, yang dapat menggambarkan kohesi sosial, yang merupakan bekal terjadinya kerukunan di dalam masyarakat. Untuk konteks Indonesia, nilai toleransi ini dapat diukur dengan melihat toleransi antarumat beragama dan antar suku. Variabel dari dimensi toleransi daintaranya adalah: toleransi antar umat beragama dan toleransi antar suku.c. Dimensi Rasa aman, yang merupakan persepsi masyarakat tentang keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Bappenas

3 Indeks Gini

Koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

BPS BPS

4Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan

PersenJumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia (berdasarkan data BPS) dalam persen

Bappenas Profil Kesehatan Indonesia(Kemenkes) - BPJS


Sumber Data

Kesehatan Jumlah kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan:

5 - Pekerja Formal Orang

Jumlah pekerja formal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pekerja formal adalah pekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Bappenas BPJS Ketenagakerjaan

6 - Pekerja Informal Orang

Jumlah pekerja informal yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pekerja informal adalah pekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar

Bappenas BPJS Ketenagakerjaan

Ekonomi Makro

7 Pertumbuhan ekonomi Persen

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah digunakan indikator PDB/PDRB. Laju pertumbuhan PDB/PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.

BPS BPS

8 PDRB per Kapita tahun dasar 2010 Ribu Rupiah

Nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

BPS BPS

9 Inflasi Persen

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).

BI

10 Tingkat Kemiskinan Persen

Persentase penduduk miskin (Headcount Indes/Po) adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Sedangkan garis Kemiskinan merupakan

BPS BPS


Sumber Data

representasi dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

11 Rasio Pajak (Tax Ratio) tahun dasar 2010 Persen

Rasio pajak (tax ratio) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan jumlah penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara dalam satu tahun. Di tingkat daerah, rasio pajak merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB.

Kemenkeu Kemenkeu

12 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) PersenTingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja.

Sakernas-BPS BPS

Kependudukan dan Keluarga Berencana

13 Rata-rata Laju Pertumbuhan PendudukPersen / tahun

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering diguakan di BPS adalah metode geometrik.

BPS BPS

14 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) AnakBanyaknya anak yang diperkirakan/dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu.

BPS BPS – SDKI (BKKBN)

15Angka prevalensi Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all methods)

PersenAngka yang menunjukkan banyaknya PUS (pasangan usia subur) yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan.

BPS BPS - SDKI (BKKBN)

Pendidikan

16 Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun Tahun

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

BPS BPS

17Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun

PersenAngka Melek Aksara (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

BPS BPS

18 Prodi perguruan tinggi minimal berakreditasi B Persen Akreditasi merupakan Sistem Penjaminan Mutu Permendikbud Badan


Sumber Data

Eksternal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang bertujuan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Status akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi terdiri atas:a. Terkareditasi; danb. Tidak terakreditasi.

Peringkat terkareditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud terdiri atas:a. Terkareditasi baik;b. Terakreditasi baik sekali;c. Terakreditasi unggul.

Makna peringkat terakreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi yang dimaksud diatas sebagai berikut:a. Terakreditasi baik, yaitu memenuhi Standar

Nasional Pendidikan Tinggi;b. Terakreditasi baik sekali dan berakreditasi

unggul, yaitu melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Terakreditasi B setara dengan terakreditasi baik sekali.

Nomor 87 Tahun 2014Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Akreditasi Nasional (BAN-PT)

19 Persentase SD/MI berakreditasi minimal B Persen Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan

program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri atas:a. Standar kompetensi lulusan;b. Standar isi;c. Standar proses;d. Standar penilaian pembelajaran;e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;f. Standar sarana dan prasarana

PP Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Badan Akreditasi Sekolah Madrasah (BAN-SM)20 Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Persen

21 Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B Persen

22 Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B

Persen


Sumber Data

g. Standar pengelolaan

23Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs ialah perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SMP/MTs dengan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun dan dinyatakan dalam persentase.

Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya adalah perbandingan antara APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin (Q1) dengan 20% penduduk terkaya (Q5).

Bappenas BPS

24Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK//MA ialah perbandingan antara jumlah murid yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK//MA dengan jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun dan dinyatakan dalam persentase.

Rasio APK SMA/SMK//MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya adalah perbandingan antara APK SMA/SMK//MA antara 20% penduduk termiskin (Q1) dengan 20% penduduk terkaya (Q5).

Bappenas BPS

Kesehatan

25 Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran Jiwa

Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalianan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

BPS BPS- SDKI

26 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup Bayi

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angkakematian itu dihitung.

BPS BPS-SDKI

27Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita

Persen

Perbandingan antara balita berstatus kurang gizi dengan balita seluruhnya. Prevalensi status gizi balita diperoleh melalui indeks berat badan, umur, dan jenis kelamin. Kategori status gizi ditentukan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005 yang telah diadopsi oleh

Buku Saku MDGs

Riskesdas-Kemenkes


Sumber Data

Kementerian Kesehatan melalui KepMen No. 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak, yang dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan Z-Score yaitu:

(1) Gizi lebih (Z-score >= +2)(2) Gizi baik (-2 < Z-score < +2)(3) Gizi kurang (-3 < S-score < -2)(4) Gizi buruk (Z-score <= -3)

28Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta

Persen

Persentase stunting (pendek dan sangat pendek) pada baduta dalam suatu waktu tertentu. Stunting menggambarkan kejadian kurang gizi pada balita yang berlangsung dalam waktu yang lama dan dampaknya yang bukan hanya secara fisik, tetapi justru pada fungsi kognitif. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan, pengertian Pendek dan Sangat Pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah stunted (pendek) dan severly.

Kemenkes Riskesdas-Kemenkes

29 Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk Persen

Banyaknya semua kasus Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk.Keterangan :Prevalensi TB = Banyaknya semuakasusTB pada periode waktu tertentu

jumlah penduduk pada periode yangsamax100000

Buku Saku MDGs

Kemenkes

30 Prevalensi HIV PersenPersentase penduduk laki-laki dan perempuan usia 15-49 tahun yang terinfeksi HIV

Buku Saku MDGs

Kemenkes

31 Prevalensi tekanan darah tinggi Persen

Persentase penduduk umur ≥ 18 tahun yang menderita tekanan darah tinggi.Didefinisikan sebagai tekanan darah tinggi bila pernah didiagnosis oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat/ bidan) atau belum pernah didiagnosis menderita tetapi saat diwawancara sedang minum obat medis untuk tekanan darah tinggi (minum obat sendiri)Kriteria tekanan darah tinggi, bila pengukuran tekanan darah Sistolik ≥ 140mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 90mmHg.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013

Riskesdas -Kemenkes

32 Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun Persen Persentase penduduk usia ≥ 18 tahun yang menderita Riset Kesehatan Riskesdas –


Sumber Data

obesitas.Didefinisikan obesitas apabila hasil perhitungan Indeks Massa Tubuh (IMT) ≥ 27,0

IMT=Berat Badan (kg )Tinggi Badan (cm ) ²

Dasar (Riskesdas) 2013

Kemenkes

33 Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun persenPersentase penduduk usia 15-19 tahun yang merokok. Yang dimaksud dengan merokok adalah termasuk merokok tiap hari dan kadang-kadang

Bappenas Kemenkes

34Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi

Kecamatan

Kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang telah memiliki sertifikat akreditasi yang dikeluarkan oleh komisi/lembaga akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bappenas Kemenkes

35Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

persen

Persentase kabupaten/kota dimana minimal 80% bayi 0-11 bulan di kabupaten/kota tersebut telah mendapat satu kali imunisasi Hepatitis B, satu kali imunisasi BCG, tiga kali imunisasi DPT-HB (DPT-HB-Hib), empat kali imunisasi polio, dan satu kali imunisasi campak dalam kurun waktu satu tahun.

Bappenas Kemenkes – SDKI (BKKBN)

36Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan

unit

Jumlah puskesmas yang telah memiliki tenaga sesuai standarketenagaan berdasarkan PMK 75 tahun 2014 terutama untuk 5 tenaga kesehatan yaitu tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan.

Bappenas Kemenkes

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

37 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

BPS BPS-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Sumber Data

38 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan; serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

BPS BPS-Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

39 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Laki-laki persenPrevalensi kekerasan (seksual, fisik, atau emosional) yang dialami anak laki-laki

Kemensos

40 Prevalensi Kekerasan terhadap Anak Perempuan persenPrevalensi kekerasan (seksual, fisik, atau emosional) yang dialami anak perempuan

Kemensos

Kedaulatan Pangan

41 PadiTon Jumlah produksi padi yang mencakup padi sawah dan

padi ladang.BPS - Kementan BPS - Kementan

42 Jagung Ton Jumlah produksi jagung pipilan kering BPS - Kementan BPS - Kementan

43 Kedelai Ton Jumlah produksi kacang kedelai BPS - Kementan BPS - Kementan

44 Gula Ton Jumlah Produksi Gula Kementan Kementan

45 Daging Sapi Ton Jumlah Produksi daging sapi Kementan BPS - Kementan

46 Produksi perikanan Ton Jumlah produksi perikanan, yang terdiri dari produksi

ikan hasil tangkapan dan produksi ikan hasil budidaya.BPS - KKP BPS - KKP

47Pembangunan dan Peningkatan Jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa

Ha

Pembangunan Jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya, apabila kondisi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota sudah berfungsi dengan baik. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan jaringan irigasi yang sudah ada dengan menpertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Kemen PU-Pera Kemen PU-Pera


Sumber Data

48Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa

Ha

Rehabilitasi jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.


49 Pembangunan dan Peningkatan irigasi tambak Ha

Pembangunan Jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan jaringan irigasi yang sudah ada dengan menpertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.Jaringan irigasi tambak afalah saluran, bangunan air, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi tambak.


50 Pembangunan waduk UnitJumlah waduk yang dibangun, dimana yang dimaksud dengan waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan


51 Lahan Sawah baru Ha Lahan yang akan dicetak menjadi sawah baru Kementan Kementan

52 Penambahan lahan kering Ha

Lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air pada sebagian kecil waktu dalam setahun, yang terdiri dari lahan kering dataran rendah dan lahan kering dataran tinggi.

Kementan Kementan

53 Jumlah pasar Unit Jumlah pasar rakyat atau pasar tradisional yang dibangun atau direvitalisasi

Kemendag Kemendag

54 Jumlah Desa Mandiri Benih Desa

Desa Mandiri Benih memiliki satu kelompok yang mampu melayani dan memenuhi kebutuhan benih di sekitarnya. Awalnya, mereka adalah kelompok penangkar yang meningkat menjadi produsen benih.

Kementan Kementan

55 Jumlah Desa Pertanian Organik Desa Jumlah desa yang menerapkan teknik budidaya pertanian yang baik (good agricultural practices) dengan

Bappenas Kementan


Sumber Data

menggunakan teknik ramah lingkungan dan input produksi yang alami

56 Luas reforma agraria Ha

Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah).

Kemen ATR/BPN

Kemen ATR/BPN

Maritim dan Kelautan

57 Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut Unit Jumlah pelabuhan strategis yang mendukung tol laut Kemenhub Kemenhub

58 Produksi hasil perikanan Ton

Jumlah produksi hasil perikanan, yang terdiri dari produksi ikan hasil tangkapan dan produksi ikan hasil budidaya, produksi rumput laut, serta produksi garam rakyat.

Bappenas BPS – KKP

59 Pengembangan pelabuhan perikanan Unit

Jumlah pembangunan pelabuhan perikanan, dimana pelabuhan perikanan adalah sebagai tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.

Kemenhub Kemenhub

60 Peningkatan luas kawasan konservasi laut Ha Jumlah luas kawasan konservasiBappenas KKP

61 Jumlah sentra perikanan baru Unit

Jumlah sentra perikanan yang dibangun, dimana sentra perikanan tersebut sebagai tempat pelelangan ikan terpadu dengan penyimpanan dan pengolahan produk perikanan terpadu.

Kemeko Bidang Kemaritiman

KKP

62Peningkatan luas kawasan konservasi perairan berkelanjutan

Ha

Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. KKP terdiri atas Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, Suaka Alam Perairan, dan Suaka Perairan.

KKP KKP

Pariwisata


Sumber Data

63 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB PersenPersentase PDRB sektor pariwisata terhadap total PDRB Provinsi

64 Wisatawan Mancanegara Orang

Banyaknya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Wisatawan mancanegara ialah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun

BPS BPS – Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

65 Wisatawan Nusantara Kunjungan

Banyaknya kunjungan wisatawan nusantara, dimana wisatawan nusantara adalah setiap WNI yang melakukan perjalanan di dalam negeri, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.

BPS BPS – Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

66 Devisa US Dollar

Devisa adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Yang biasanya banyak dijadikan devisa saat ini adalah dollar amerika

BI BI - BPS

Industri

67 Pertumbuhan Sektor Industri PersenPertumbuhan industri yang dimaksudkan adalah industri manufaktur dengan cakupan perusahaan industri berskala besar, sedang, kecil, dan mikro.

BPS BPS

68 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB PersenPersentase PDRB industri pengolahan terhadap total PDRB Provinsi

BPS

69 Penambahan jumlah Industri skala menengah dan besar Unit

Penambahan jumlah industri skala menengah dan besar, dimana industri skala menengah adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 22-99 orang, sedangkan industri skala besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih.

BPS BPS

70 Pembukaan lahan industri baru Ha Pengadaan lahan untuk kawasan industri Kemenperin Kemenperin

71 Kinerja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengolahannya dimulai dari tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk

Peraturan Kepala BKPM No 11 Tahun 2009

BKPM


Sumber Data

melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketahanan Air

72 Kapasitas air baku Provinsi M3/detik

Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan / atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.


73 Ketersedian air irigasi yang bersumber dari waduk Persen

Rasio ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk di petak-petak sawah dalam jumlah, waktu dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah ditetapkan.


74 Terselesaikannya status DAS lintas Provinsi Unit

75Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH

Ha

Jumlah lahan kritis yang berkurang melalui rehabilitasi dalam KPH.Lahan kritis adalah lahan tidak produktif dan tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan perlindungan tanah, dengan kriteria penutupan vegetasi kurang dari 25% dan ada gejala erosi permukaan dan parit. Rehabilitasi lahan adalah kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan diluar kawasa hutan.KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari

Kemenhut Kemenhut

Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

76 Kapasitas pembangkit WattKapasitas terpasang pembangkit adalah kapasitas suatu pembangkit sebagaimana yang tertera dalam plat nama.

Kemen ESDMLaporan Statistik PLN

77 Rasio elektrifikasi PersenRasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah

Kementerian ESDM

Laporan Statistik PLN


Sumber Data

tangga yang ada.

78 Konsumsi Listrik Perkapita KWh Jumlah penjualan tenaga listrik / jumlah penduduk Kementerian ESDM

Laporan Statistik PLN

79 Kawasan permukiman kumuh perkotaan Ha

Luas kawasan permukiman kumuh di perkotaan. Menurut Kementerian PU penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti kesesuaian peruntukan lokasi dengan rencana tata ruang, status (kepemilikan) tanah, leta/kedudukan lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kondisi fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat sosial.Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan, kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.


80Kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni

jutaAngka kekurangan rumah (housing backlog) berdasarkan konsep kepenghunian.

Dokumen RKP

81 Akses Air Minum Layak Persen

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air yang tidak terlindung.

BPS BPS


Sumber Data

82 Akses Sanitasi Layak PersenProporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak.

BPS BPS

83 Kondisi mantap jalan nasional Persen

Jika dilihat dari kemantapannya, maka jalan yang dikatakan dalam kondisi mantap adalah jalan yang dalam keadaan baik dan sedang.Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional


84 Pengembangan jalan nasional KmJalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional.


85 Pengembangan jalan provinsi Km

Jalan provinsi meliputi ruas jalan sebagai JKP-2, JKP-3, dan Jalan Strategis Nasional.JKP-2 ialah jalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara Ibukota Provinsi dan ibukota kabupaten/kota.JKP-3 ialah kalan kolektor primer yang menghubungkan secara berdaya guna antara ibukota kabupaten/kota.


86 Pembangunan jalan baru Km

Panjang jalan yang baru dibangun. Pembangunan jalan baru tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan / mengembangkan jaringan jalan untuk membuka akses transportasi dan kelancaran arus barang dan jasa, serta mempersingkat waktu dan jarak tempuh. Selain itu, pembangunan jalan baru turut memabntu pemerintah daerah dalam upaya menghubungkan daerah-daerah yang terisolir. Hal ini tentunta bertujuan untuk mempercepat dan memperluas hubngan ekonomi khususnya di kawasan strategi, perbatasan, dan wilayah terluar/terdepan.


87 Pengembangan jalan tol Km

Jalan tol atau disebut jalan bebas hambatan adalah jalan masuknya dikendalikan secara penuh, tidak ada persimpangan sebidang, dilengkapi pagar ruang milik jalan dan median, serta paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur setiap arah dengan lebar lajur minimal 3,5 m.


88 Panjang jalur kereta api Km Kemenhub

89 Jumlah bandara Unit Kemenhub

90 Kab/Kota yang dijangkau Broadband Persen Persentase jumlah Kabupaten/kota yang dijangkau Kemenkominfo Kemenkominfo


Sumber Data

broadband. Menurut Kemenkominfo, broadband merupakan akses internet pitalebar dengan jaminan ketersediaan konektivitas berkecepatan tinggi dan memiliki kualitas yang baik bagi pengguna.

91 Jumlah Dermaga Penyeberangan Unit Jumlah pembangunan dermaga penyeberangan baruRPJMN 205-2019

Kemenhub

92 Pangsa Pasar Angkutan Umum Perkotaan Persen Modal share angkutan umum perkotaanBappenas

Lingkungan

93 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan.

Kementerian LH Kementerian LH

94 Tambahan Rehabilitasi Hutan Ha

Luasan rehabilitasi hutan.Rehabilitasi hutan adalah upaya pembuatan tanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong/terbuka, alang-alang atau semak belukar dan hutan rawang untuk mengembalikan fungsi hutan.

Kemenhut Kemenhut

Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu

Cakupan pada 40% penduduk miskin

95 Kepesertaan Jaminan Kesehatan PersenJumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia (berdasarkan data BPS) dalam persen

Bappenas BPJS Kesehatan

96 Akses Pangan Bernutrisi Persen

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan

UU No. 18/2012 tentang Pangan

BPS/Kemententrian Pertanian

97 Akses Terhadap Layanan Keuangan PersenPersentase penduduk yang termasuk dalam kelompok 40% penduduk berpendapatan terendah yang memiliki akses terhadap layanan keuangan

98 Kepemilikan akte lahir (2013) Persen Persentase penduduk yang termasuk dalam kelompok


Sumber Data

40% penduduk berpendapatan terendah yang memiliki akte lahir

99 Akses air bersih Persen

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Dimana rumah tangga yang dihitung disini merupakan 40% penduduk berpendapatan terendah.

100 Akses sanitasi layak PersenProporsi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Dimana rumah tangga yang dihitung disini merupakan 40% penduduk berpendapatan terendah.

101 Akses penerangan PersenProporsi rumah tangga yang memiliki akses penerangan. Dimana rumah tangga yang dihitung disini merupakan 40% penduduk pendapatan terendah.

Peningkatan daya saing tenaga kerja

102 Tingkat Pengangguran Terbuka PersenPersentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja

Bappenas BPS

103 Persentase tenaga kerja formal PersenPersentase Jumlah pekerja formal terhadap jumlah pekerja keseluruhan

Bappenas BPS-Sakernas

104 Jumlah Pekerja formal OrangJumlah pekerja formal, dimana pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan.

BPS BPS

105 Jumlah Pekerja Informal Orang

Jumlah pekerja informal, dimana pekerja informal terdiri dari penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

BPS BPS

106 Proporsi Jumlah Tenaga Keahlian Tinggi PersenJumlah orang yang bekerja dengan jenis pekerjaan tenaga profesional, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan terhadao jumlah pekerja secara keseluruhan.

Bappenas Sakernas

107Proporsi tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten

persen

Proporsi Jumlah orang yang bekerja dengan Jenis Pekerjaan Tenaga Tata Usaha, Tenaga Usaha Penjualan dan Tenaga usaha jasa terhadap jumlah pekerja keseluruhan

Bappenas Sakernas

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah


Sumber Data

108Peran PDRB Provinsi terhadap Pembentukan PDB Nasional

Persen Persentase PDRB Provinsi terhadap total PDB Nasional BPS

Pembangunan Perdesaan

109 Penurunan desa tertinggal Desa

Kawasan perdesaan yang ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/ tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/ perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan)

Kemen PU-Pera Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

110 Peningkatan desa mandiri Desa

Desa Mandiri itu desa tangguh dan lestari, kategori desa yang memenuhi semua ceklist kesiapan bencana, 80% rumah tangga mengikuti gerakan pilah kompos dan daur ulang. Desa Mandiri juga terdiri dari desa sehat dengan 0% Ibu dan Anak yang meninggal dalam kelahiran, seluruh anak memenuhi standar tinggi dan berat badan, 95% Rumah Tangga memiliki fasilitas MCK. Desa mandiri terdiri juga atas desa pintar dengan kriteria 97,5% penduduk diatas 10 tahun bebas buta huruf, 95% anak usia 6-18 tahun dengan rata-rata laki-laki sekolah 11 tahun, sedang perempuan 10 tahun.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi


Pengembangan Kawasan Perbatasan

111Pengembangan Pusat Ekonomi Perbatasan (Pusat Kegiatan Strategis Nasional/PKSN)

Lokasi

Jumlah lokasi PKSN di kawasan perbatasan negara yang telah berfungsi sebagai: 1) pos pemeriksaan lintas batas yang memenuhi aspek kepabeanan, imigrasi, dan karantina secara terpadu, 2) pintu gerbang internasional dengan tersedianya sarpras penunjang perdagangan lintas batas antarnegara, 3) simpul transportasi wilayah dengan tersedianya sarpras dan moda transportasi, dan 4) pusat pertumbuhan ekonomi dengan tersedianya sarpras perdagangan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, energi, dan perumahan.

PP. No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Pasal 15 tentang Kriteria PKSN

Badan Nasional Pengelola Perbatasan/ Badan Pengelola Perbatasan Daerah

112Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan

Pulau

Jumlah pulau kecil terluar yang dikelola : (i) potensi kawasannya dengan berbasis pemberdayaan masyarakat masyarakat, dan (ii) penjagaan keamanan dengan terpenuhinya sarpras dan intensitas operasi pengamanan.

Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

Badan Nasional Pengelola Perbatasan/ Badan Pengelola Perbatasan Daerah


Sumber Data

113 Jumlah Daerah Tertinggal Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

PP 78/2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


114 Kabupaten terentaskan

Kabupaten terentaskan adalah kabupaten yang lepas dari status daerah tertinggal. Status terentaskan diberikan berdasarkan atas 6 kriteria dan 27 indikator ketertinggalan. Enam kriteria tersebut meliputi perekonomian masyarakat; sumberdaya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.

PP 78/2014 Pasal 4 ayat 1 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal


115 Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persen

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah digunakan indikator PDB/PDRB. Laju pertumbuhan PDB/PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Dimana daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional

BPS dan Bappenas; PP 78/2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

116 Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Persen

Persentase penduduk miskin (Headcount Indes/Po) di daerah teringgal adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di daerah tertinggal. Dimana Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin. Sedangkan garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

BPS; Bappenas; PP 78/2014 Pasal 1 ayat 3 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

117Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal

Menurut BPS, IPM adalah pencapaian hasil pembangunan manusia berdasarkan sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi

BPS; Bappenas; PP 78/2014 Pasal 1 ayat 3


Sumber Data

yaitu panjang umur dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan dihitung berdasarkan angka harapan hidup, dimensi pengetahuan dihitung berdasarkan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi hidup layak dihitung berdasarkan indikator daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok. IPM yang dihitung disini adalah untuk daerah tertinggal. Dimana Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.

tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi

118 Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Kawasan

KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah NKRI untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian yang bersifat khusus dan memperoleh fasilitas tertentu.

Kemenko Bidang Perekonomian

119 Jumlah Kawasan Industri KawasanJumlah kawasan industri dimana Kawasan Industri merupakan Kawasan pemusatan kegiatan industri yang dikelola oleh perusahaan kegiatan industry


120Jumlah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

KawasanKPBPB adakah Kawasan dengan batas tertentu yang terpisah dari pabean sehingga terbebas dari bea masuk, PPN, PPnBM dan cukai


Pembangunan Kawasan Perkotaan

121Jumlah Pembangunan Metropolitan sebagai PKN dan Pusat Investasi

UnitPusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi

PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

122Optimalisasi 20 kota otonomi berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi

UnitPusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.



Sumber Data

123Penguatan 39 pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Unit

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayanai kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. (jumlah kawasan perkotaan di masing-masing provinsi)


124 Pembangunan 10 Kota Baru Publik Kota

Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (buffer) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan.

RPJMN Buku II

POLITIK & DEMOKRASI

125 Tingkat Partisipasi Politik Pemilu PersenPersentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak pilih untuk memilih dalam pemilu (voters turnout)

Bappenas KPU-RI dan KPUD Provinsi/Kab/Kota

126 Indeks Demokrasi Provinsi

Angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak politik, dan aspek lembaga demokrasi

BPS BPS

PENEGAKAN HUKUM

127 Indeks Penegakan Hukum Tipikor

Indeks Penegakan Hukum Tipikor, mencakup 5 (lima) sub indikator, yaitu (1) persentase penyelesaian pengaduan tipikor, yang dihitung berdasarkan jumlah pengaduan tipikor yang ditingkatkan ke tahap penyeledikan dibandingkan dengan total pengaduan yang diterima oleh aparat penegak hukum dimana datanya diperoleh dari Polri, Kejagung dan KPK; (2) persentase penyelesaian penyelidikan tipikor yang dihitung berdasarkan jumlah penyelidikan tipikor yang ditingkatkan ke tahap penyidikan dibandingkan dengan total penyelidikan kasus tipikor dimana datanya berasal dari Polri, Kejagung, dan KPK; (3) persentase penyelesaian penyidikan yang dihitung berdasarkan jumlah penyidikan tipikor yang ditingkatkan menjadi tuntutan dibandingkan dengan pelimpahan berkas kasus tipikor ke pengadilan dimana datanya diperoleh dari

Perpres No 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014


Sumber Data

Polri, Kejagung dan KPK; (4) Conviction Rate yang dihitung berdasarkan jumlah pemidanaan kasus tipikor dibandingkan dengan pelimpahan berkas kasus tipikor ke Pengadilan, dimana datanya diperoleh dari Kejagung dan KPK; (5) persentase pemyelesaian eksekusi putusan yang dihitung berdasarkan jumlah putusan yang dieksekusi (badan) dibandingkan dengan total putusan kasus tipikor yang berkekuatan hukum tetap dimana datanya diperoleh dari Kejagung dan KPK. Semakin tinggi angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor ini, maka diyakini upaya penegakan hukum tipikor mengalami perbaikan, dan kepercayaan masyarakat mengalami peningkatan.

Untuk memperoleh angka Indeks Penegakan Hukum Tipikor, kelima sub indikator tersebut digabungkan dengan pembobotan berbeda, bobot untuk sub indikator:(1) % penyelesaian Laporan Tipikor = 10%(2) % Penyelidikan yang menjadi Penyidikan = 20%(3) % Penyidikan yang menjadi Tuntutan = 30%(4) % Conviction Rate = 30%(5) % Execution Rate = 10%

% P𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑝𝑖𝑘𝑜𝑟 = (𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑝𝑖𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛) / (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑑𝑢𝑎𝑛 𝑇𝑖𝑝𝑖𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎) 𝑥 100

% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 =(𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛) / (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎) 𝑥 100

% 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑢𝑡𝑎𝑛 =(𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑢𝑡𝑎𝑛) / (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑦𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎) 𝑥 100

% 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 =(𝑇𝑢𝑛𝑡𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝) / (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑇𝑢𝑛𝑡𝑢𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎) 𝑥 100


Sumber Data

% 𝐸𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑅𝑎𝑡𝑒 =(𝐸𝑘𝑠𝑒𝑘𝑢𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝) / (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝) 𝑥 100

128 Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia adalah sebuah instrumen pengukuran tingkat korupsi kota-kota di seluruh Indonesia yang dikembangkan oleh Transparency International Indonesia. IPK Indonesia merupakan hasil survei kuantitatif terhadap pelaku bisnis. Rentang indeks IPK Indonesia adalah 0 sampai dengan 10, 0 berarti dipersepsikan sangat korup, 10 sangat bersih.

Tranparency International Indonesia

Tranparency International Indonesia

129 Indeks Perilaku Anti Korupsi

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK), dimana surveinya dilakukan oleh BPS bekerja sama dengan Bappenas. IPAK merupakan ukuran tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi. IPAK dihitung tiap tahun untuk menggambarkan dinamika perilaku anti korupsi masyarakat. Skalanya antara 0-5. Nilai IPAK yang semakin mendekati angka lima menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati angka nol menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

BPS dan Bapppenas

BPS

TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI

Kualitas Pelayanan Publik

130 Integritas Pelayanan Publik (Daerah)

Nilai Integritas Publik berguna untuk mengukur persepsi masyarakat tentang pelayanan publik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Skala penilaian dimulai dari 1 sampai dengan 10. Interpretasi dari nilai tersebut adalah semakin mendekati 10 semakin baik integritas sektor publik. (Nilai Integritas Pelayanan Publik diperoleh dari Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan oleh KPK).

Kemen PAN-RB

131 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh Kementerian PANRB yang disusun berdasarkan evaluasi secara reguler atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai

Kemen PAN-RB


Sumber Data

kesesuaian pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing K/L dengan tujuan umum reformasi birokrasi serta road map.

132Persentase Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B)

PersenPersentase Kabupaten/Kota dengan Nilai Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B) dibandingkan seluruh jumlah Kabupaten/Kota

133 Opini WTP atas Laporan Keuangan Provinsi Ya/Tidak

Pemberian opini atas kewajaran laporan keuangan dilakukan berdasarkan pada kesesuaian dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), pengungkapan yang cukup, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

BPK

134 Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki status WTP Persen

Indicator yang dianalisis yaitu persentase kabupaten/kota yang memiliki pelaporan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini wajar tanpa pengecualian merupakan bentuk positif dari pengelolaan dan administrasi keuangan, prestasi yang baik dalam pelaporan WTP menyiratkan bahwasanya daerah semakin akuntabel dan transparan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Bappenas

Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B):

135 Provinsi Ya/tidakDiisi “YA” jika Pemerintah Provinsi memiliki Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B).

136 Kabupaten/Kota PersenPersentase Kabupaten/Kota yang memiliki Akuntabilitas Kinerjanya Baik (Skor B) terhadap seluruh jumlah Kabupaten/Kota yang berada dalam suatu provinsi.

Kemen Pan-RB Kemen Pan-RB

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH

Kinerja Keuangan Daerah

137Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan

Persen

Rata-rata proporsi pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi terhadap penerimaan Daerah (PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah).

DJPK, Kemenkeu

Data APBD (DJPK)

138 Rata-rata belanja modal Kab/Kota PersenRata-rata proporsi pengeluaran APBD Kabupaten/Kota untuk belanja modal (dalam komponen belanja langsung) terhadap total belanja dalam APBD.

DJPK, Kemenkeu

Data APBD (DJPK)

139 Rata-rata presentase belanja pegawai Kab/Kota PersenRata-rata proporsi pengeluaran APBD Kabupaten/Kota untuk belanja pegawai (dalam komponen belanja

DJPK, Kemenkeu

Data APBD (DJPK)


Sumber Data

langsung) terhadap total belanja dalam APBD.

140 Rata-rata rasio ketergantungan dana transfer Kab/Kota PersenRasio penerimaan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Transfer (Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya) terhadap total penerimaan dalam APBD.

DJPK, Kemenkeu

Data APBD (DJPK)

141 Rata-rata nasional WTP Pemda Kabupaten Persen

Jumlah Kabupaten-kabupaten yang memiliki penilaian laporan keuangan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP) dibandingkan dengan seluruh Kabupaten.

BPK/ Kemendagri

BPK

142 Rata-rata nasional WTP Pemda Kota Persen

Jumlah Kota-kota yang memiliki penilaian laporan keuangan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang material/signifikan (WTP) dibandingkan dengan seluruh Kota.

BPK/ Kemendagri

BPK

143Rata-rata pajak retribusi Prov terhadap total pendapatan

Persen

Rata-rata proporsi pendapatan Provinsi-provinsi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi terhadap penerimaan Daerah (PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah).

DJPK, Kemenkeu

Data APBD (DJPK)

144 Rata-rata belanja modal Prov PersenRata-rata proporsi pengeluaran APBD Provinsi-provinsi untuk belanja modal (dalam komponen belanja langsung) terhadap total belanja dalam APBD.

DJPK, Kemenkeu

Data APBD (DJPK)

145 Rata-rata presentase belanja pegawai Prov PersenRata-rata proporsi pengeluaran APBD Provinsi-provinsi untuk belanja pegawai (dalam komponen belanja langsung) terhadap total belanja dalam APBD.

DJPK, Kemenkeu

Data APBD (DJPK)

146 Rasio ketergantungan dana transfer Prov Persen

Rasio penerimaan Provinsi-provinsi yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah (Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya) terhadap total penerimaan dalam APBD.

DJPK, Kemenkeu

Data APBD (DJPK)

147 Rata-rata nasional WTP Pemda Prov Persen Jumlah Provinsi-provinsi yang memiliki penilaian laporan keuangan hasil pemeriksaan sesuai dengan standar akuntan publik yang menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan kebenaran dan kewajaran posisi keuangan dan tanpa pengecualian yang

BPK BPK


Sumber Data

material/signifikan (WTP) dibandingkan dengan seluruh Provinsi.

Kinerja Kelembagaan

148PTSP Kondisi Mantap Prima (istilah yang digunakan dalam RKP versi terakhir)

Persen

Skor kinerja daerah (%) dalam implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang perhitungannya diperoleh melalui beberapa kriteria: 1) sudah terbentuk kelembagaan PTSP, 2) % jenis perizinan yang sudah dialihkan ke PTSP dan 3) sudah terbangunnya SOP PTSP

Kemendagri Kemendagri (Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan)

149 Perda bermasalah

Jumlah Perda bermasalah. Menurut Kemendagri, dalam mengevaluasi Perda ada 2 kriteria normatif yang menjadi acuan pemerintah, yaitu:1. apakah Perda yang bersangkutan sesuai /tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi.2. kriteria kedua soal kesesuaian Perda dengan kepentingan umum

Kemendagri Kemendagri(Ditjen OTDA)

Rata-rata kinerja Daerah Otonomi Baru:

Rata-rata kinerja DOB (usia di bawah 3 tahun dari sejak pendiriannya) yang diperoleh dari agregat dari beberapa variabel pengukuran yaitu kesejahteraan, good governance, daya saing dan pelayanan publik.

PP 6/2008 Kemendagri (Ditjen OTDA)

150 ·Rata-rata kinerja maksimalIndeks Komposit

Diperoleh dari rata-rata nilai indeks maksimum untuk kinerja DOB pada seluruh provinsi

PP 6/2008 Kemendagri (Ditjen OTDA)

151 ·Rata-rata kinerja minimalIndeks Komposit

Diperoleh dari rata-rata nilai indeks minimal untuk kinerja DOB pada seluruh provinsi

PP 6/ 2008 Kemendagri (Ditjen OTDA)

152Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal (sesuai PP 41)

Persen

Penentuan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempertimbangkan beberapa kriteria yaitu:

1. Luas wilayah2. Jumlah penduduk3. Besaran APBD

Pengukuran persentase kesesuian ini dilakukan dengan cara penyandingan kriteria ideal (sesuai PP 41/2007) dengan kondisi konkrit/real di daerah. Bila jumlah OPD sesuai dengan PP 41/2007 diberi tanda ‘IDEAL’, jika lebih besar/sedikit diberi tanda ‘TIDAK IDEAL’.

PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Olahan (Bappenas. Dit. OTDA)

153 Penerapan SPM di daerah (Prov) Persen SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

UU 23/2014 PP 65/2005

Olahan (Studi Kaji Cepat AIPD).


Sumber Data

Yang dimaksud penerapan SPM disini adalah sejauh mana daerah (Prov/Kab/Kota) mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) sampai pada pengalokasiannya dalam dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan APBD)

Pada data awal, persentase penerapan diperoleh dari evaluasi daerah sampel (14 provinsi, 14 Kab, 14 Kota) dalam studi kaji cepat SPM oleh AIPD. Hasil dari laporan studi ini kemudian diproyeksikan menjadi data rata-rata persentase penerapan SPM seluruh Indonesia dan seluruh bidang.

Kedepannya penyediaan data ini akan diupayakan diperoleh dari Kemendagri dengan mendorong kesiapan mereka dalam penyediaan serta kualitas pelaporan SPM. Selain itu, fokus SPM kedepannya hanya ditujukan pada enam (6) urusan yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, PU dan PR serta trantibumlinmas (sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU 32/2004). Sebelumnya dalam RPJMN 2010-2014, SPM harus dilaksanakan dalam 15 bidang.

Kedepannya data akan diperoleh dari Kemendagri.

154 Penerapan SPM di daerah (Kab/Kota) Persen SPM adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Yang dimaksud penerapan SPM disini adalah sejauh mana daerah (Prov/Kab/Kota) mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD) sampai pada pengalokasiannya dalam dokumen penganggaran (KUA-PPAS dan APBD)

Pada data awal, persentase penerapan diperoleh dari evaluasi daerah sampel (14 provinsi, 14 Kab, 14 Kota) dalam studi kaji cepat SPM oleh AIPD. Hasil dari laporan studi ini kemudian diproyeksikan menjadi data rata-rata persentase penerapan SPM seluruh Indonesia dan seluruh bidang.

Kedepannya penyediaan data ini akan diupayakan

UU 23/2014PP 65/2005

Olahan (Studi Kaji Cepat AIPD).

Kedepannya data akan diperoleh dari Kemendagri.


Sumber Data

diperoleh dari Kemendagri dengan mendorong kesiapan mereka dalam penyediaan serta kualitas pelaporan SPM. Selain itu, fokus SPM kedepannya hanya ditujukan pada enam (6) urusan yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, PU dan PR serta trantibumlinmas (sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan revisi dari UU 32/2004). Sebelumnya dalam RPJMN 2010-2014, SPM harus dilaksanakan dalam 15 bidang.

Kinerja Aparatur

155Tingkat pendidikan aparatur Pemda S1, S2 dan S3 Persen Proporsi jumlah aparatur Pemerintah Daerah yang

memiliki pendidikan S1, S2, dan S3 terhadap jumlah total aparatur Pemerintah Daerah yang ada.

BKN BKN

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

156 Laju Peningkatan Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Persen

Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba adalah angka penyalahguna narkoba dalam setahun terakhir (current users) yang dikategorikan berdasarkan frekuensi pakai dan cara pakai narkoba. Ada 4 kategori penyalahguna setahun terakhir, yaitu: a) coba pakai adalah mereka yang pakai narkoba kurang dari 5 kali dalam setahun terakhir dari saat survei; b)teratur pakai adalah mereka yang pakai narkoba sebanyak 5 sampai 49 kali dalam setahun terakhir dari saat survey; c) pecandu bukan suntik adalah mereka yang pakai narkoba lebih dari 49 kali dalam setahun dari saat survey; dan d) pecandu suntik adalah mereka yang pakai narkoba dengan cara suntik berapapun jumlahnya dalam setahun terakhir dari saat survei.

BNN BNN, dengan metodologi respondent driven sampling (RDS) dan direct estimation.

Data angka prevalensi per provinsi tersedia.

Keterangan:

1. Setelah diadakan Rapat dengan Direktorat terkait di Bappenas, ada perubahan indikator dalam isu Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja diantaranya:

a. Sebelum ada perubahan, dikarenakan indikator yang baru dianggap mencerminkan sebagai indikator utaa untuk mencapai peningkatan daya saing

tenaga kerja. Indikator yang pada awalnya terdiri dari:

1) Penyediaan lapangan kerja (2015-2019)

2) Persentase tenaga kerja formal

3) Jumlah tenaga kerja formal

4) Jumlah tenaga kerja informal

5) Jumlah pelatihan

6) Jumlah Sertifikasi

7) Proporsi tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten

8) Kinerja lembaga pelatihan milik negara menjadi berbasis kompetensi

b. Setelah ada perubahan menjadi:

1) Tingkat Pengangguran Terbuka

2) Persentase pekerja formal

3) Jumlah pekerja formal

4) Jumlah pekerja informal

5) Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Keahlian Tinggi

6) Proporsi Jumlah Tenaga Kerja Keahlian Menengah yang Kompeten

Documents

Lampiran I Buku Panduan (Definisi Indikator Sasaran Pokok RPJMN 2015-2019)