Upload
ngodang
View
253
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN AKHIR MAGANG RISET
ANALISIS PERSIAPAN KOMISI PEMELIHAN UMUM (KPU) KOTA MALANG
DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN WALIKOTA TAHUN 2018
OLEH :
KELOMPOK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MALANG
1. Trio Ade Nugraha ( 201410050311119 )
2. Aswan ( 201410050311049 )
3. Wahyuni ( 201410050311109 )
4. Mudi Priyono ( 201410050311132 )
5. Iin Miftahul Jannah ( 201410050311146 )
PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemilihan umum selalu menjadi indikator utama adanya demokrasi di suatu
negara.Demokrasi secara harfiah diartikan sebagai model pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan
untuk rakyat.Paham demokrasi menghendaki adanya partisipasi dan keikutsertaan rakyat atau
warga negara dalam aktivitas penyelenggaraan kehidupan bernegara. Demokrasi di Indonesia
diperlihatkan dengan adanya kegiatan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali
untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakilnya yang diadakan serentak di seluruh
Indonesia dan perwakilannya yang ada di luar negri. Demokratisasi ini juga terlihat dengan adanya
pemilihan kepala daerah secara langsung.
Kegiatan pemilihan umum (Pemilu) yang merupakan salah satu kegiatan politik yang
paling banyak menarik perhatian dan keterlibatan masyarakat sehingga pemilu menjadi momen
pendidikan pemilih yang sangat penting dalam rangka menekan angka golput. Pemilu
mengajarkan kepada masyarakat bagaimana terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik
dengan cara memberikan suara kepada partai politik tertentu yang menjadi pilihannya. Pemilu
merupakan event yang sangat penting dalam proses demokrasi untuk membentuk pemerintahan
yang demokratis. Fungsi pemilu adalah pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah,
pembentukan perwakilan politik rakyat sirkulasi elit penguasa, dan pendidikan politik.
Dari adanya pemilu di indonesia yang di pilih secara langsung oleh rakyat, maka. pemilu
harus ada lembaga yang menangani dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan tentang pemilihan
umum. Di indonesia lembaga yang mengatur dan yang menangani pemilu ini adalah Komisi
pemilihan umum ( KPU ). Komisi pemilihan umum ini tersebar di seluruh indonsia. KPU yang
tersebar di seluruh indonesia ini akan menangani pemilu-pemilu yang akan berlangsung di tingkat
daerah-daerah di seluruh indonesia.
Salah satu komisi pemilihan umum yang ada di indonesia adalah komisi pemilihan umum
yang ada di kota malang, dimana komisi pemilihan umum yang ada di kota malang akan segera
menangani pemilihan wali kota 2018-2023. Di mana segala persiapan teknis maupun mental sudah
di siapkan.Salah satu persiapan yang sudah di laksanakan yaitu mengadakan sosialisasi secara
media cetak maupun media online.selain itu berbagai persiapan yang bersifat ferifikasi dan
administrasi juga di lakukan untuk para parpol yang akan maju untuk dalam pemilihan walikota
malang 2018.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana persiapan komisi pemelihan umum (kpu) kota malang dalam menghadapi
pemilihan walikota tahun 2018
2. Permasalahan apa yang di hadapi dalam persiapan komisi pemelihan umum (kpu)
kota malang dalam menghadapi pemilihan walikota tahun 2018.
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui Bagaimana persiapan komisi pemelihan umum (kpu) kota malang
dalam menghadapi pemilihan walikota tahun 2018
2. Untuk mengetahui Permasalahan apa yang di hadapi dalam persiapan komisi
pemelihan umum (kpu) kota malang dalam menghadapi pemilihan walikota tahun
2018.
BAB IILAPORAN KEGIATAN MAGANG RISET
A. Profil Instansi KPU Kota Malang
- Sejarah KPU Kota Malang
Pemilu 1995 Ini merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa
Indonesia.Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun.Kalau dikatakan Pemilu
merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu
Indonesia benar-benar tidak demokratis?Tidak mudah juga menjawab pertanyaan
tersebut.Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan
oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan
keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946.Hal itu
dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta
tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik.
Maklumat tersebut menyebutkan,
Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari
1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh
tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.Tetapi, berbeda dengan tujuan yang
dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29
September 1955 untuk memlih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955
untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya
disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih angota
DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan
tanpa sebab pula.Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal
dari faktor luar negeri.
Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah
menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan
untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan
negara, dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah
yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan
kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan
negara ini terlibat peperangan.Tidak terlaksananya Pemilu pertama pada bulan Januari
1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan
2 (dua) hal :
1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu.
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik
yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih
mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.
Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan
perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk
menyelenggarakan Pemilu.Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik
untuk menyelenggarakan Pemilu.Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun
1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang
Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan
dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan
pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf.
Sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.
Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi
menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai
program kabinetnya.Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang
dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian
dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan,
setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).
Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu
dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi.Pemerintah
ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan
bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.Tetapi pemerintah
Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu
tersebut.Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan
Wilopo dari PNI pada tahun 1953.Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu.UU
inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung,
umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang
diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak
langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.
Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil
diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis.Pemilu 1955
bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu
ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon
perorangan, yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi
secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri
dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan
otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan
partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang
menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. Karena Pemilu kali ini
dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan
Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.
-Visi
Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum
yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya
demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
-Misi
1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi,
kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan
efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara,
serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan
Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.
- Tugas dan Kewenangan
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi
Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi
Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU
mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :
1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta
Pemilihan Umum;
3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan
mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah
pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk
DPR, DPRD I dan DPRD II;
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.
Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:
1. Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3
Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.
Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga
ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10,
selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU
mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.
- Struktur Organisasi KPU Kota Malang
BAB III
ANALISIS HASIL KEGIATAN
A. Pembahasan terhadap Rumusan Masalah
1. Persiapan Komisi Pemelihan Umum (KPU) Kota Malang Dalam Menghadapi
Pemilihan Walikota tahun 2018
Komisi Pemilihan Umum Kota Malang melakukan suatu persiapan dalam menjelang
pemilihan Walikota Malang tahun 2018 banyak hal persiapan yang dilakukan salah satunya
menyelanggarakan tahapan pemilihan Walikota Malang diantaranya; KPU Kota Malang
melakukan launching Tahapan Pemilu di salah satu hotel di Kota Malang, setelah ada launching
tahapan ini, menandakan bahawasannya tahapan-tahapan akan di mulai. Karena dengan adanya
launching tahapan ini menandakan KPU kota malang ini sudah siap dengan segala pelaksanaan
pelwil maupun PILGUB Jawa Timur. Acara ini juga banyak di hadiri oleh tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan lembaga, lembaga sewdaya masyarakat, KAPOLRES kota malang, wali
kota malang, pimpinan DPRD kota malang, akademisi dan yang terakhir oleh organisasi-orgnisasi
mahasiswa. Dari sini di harap dengan di undangnya seluruh pimpinan-pimpinan lembaga,
Akademisi, maupun pimpinan ORMAS, di harap bisa bersama-sama bergandengan tangan dalam
mengawal dan menyukseskan pemilihan walikota Malang dan PILGUB jatim. Selain di dalam
launcing ini juga di adakan penyerahan hadiah pemennag jinggle dan maskot KPU kota malang,
dari adanya jinggle dan maskot ini agar dapat menarik partisipasi masyarakat dalam kesadaran
memilih dalam pemilu.
Setelah launcing selesai, KPU Bersiap dalam menghadapi ferivikasi partai politik yang
berhak mengikuti Pemilihan walikota Malang dan pemilihan Gubernur JATIM. Hal ini membutuh
tenaga ekstra dan semangat juang agar terlaksanya pemilihan umum secara baik.Dari ferivikasi ini
menghasilkan 13 partai yang lolos pada tahapan pertama, yakni partai PAN, PDI-P, DEMOKRAT,
GARUDA, HANURA, PKB, PPP, PSI, PERINDO, BERKARYA,
REKPITULASI PARTAI TAHAP 1
Dari 23 partai ini yang mendaftar ini yang mendaftar, selanjutnya akan mengahadapi secara
verifikasi administrasi. Dan hal ini lah yang akan menentukan merak layak atau tidaknya
mengikuti pemilihan wali kota dan PILGUB JATIM.
Selanjutnya KPU kota Malang tahun 2018, Melakukan pembentukan PPK dan PPS, PPK
Adala panitian pemilihan kecamatan, dimana TUPOKSI PPK dan PPS sudah di atur dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah
menggariskan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia
pasal 17 Pemungutan Suara (PPS). Pendaftaran PPK dan PPS ini di mulai pada tanggal 12 oktober
sampai 21 oktober. Seterusnya penentuan dari PPK dan PPS ini di ttenttukan pada tanggal 31
oktober.
Dari hasil pendaftaran PPK dan PPS KPU kota Malang menerimaanggota PPK sebanyak
25 orang yang terdiri 5 orang di setiap kecamatan sedangkan PPS menerimah 171 orang yang
terdiri 3 orang di setiap kelurahannya, yang nantinya mereka bekerja selama 9 bulan.
Mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab PPK dan PPS berdasarkan undang-
undang Nomor 7 tahun 2017 dan undang-undang nomor 10 tahun 2016 yakni:
Pada UU Nomor 10 Tahun 2016 , disebutkan mengenai tugas-tugas PPK dan PPS, antara lain:
Tugas, Wewenngdan Kewajiban PPK
a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data
pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah
ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimanadimaksud pada huruf e
dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas kecamatan;
g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh
peserta Pemilihan;
i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas
Kecamatan;
k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah kerjanya;
l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
m. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
o. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS
a. membantu KPU Kabupaten/Kota dan PPK dalam melakukanpemutakhiran data Pemilih,
Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
b. membentuk KPPS;
c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
d. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
e. mengumumkan daftar pemilih;
f. menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
g. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
h. menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimanadimaksud pada huruf
g untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
i. mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan
kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; www.peraturan.go.id 2015, No.23 20
j. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
k. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan
lain/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan PPK;
l. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
m. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf l
dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan PPL;
n. mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah
kerjanya;
o. menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebgaimana dimaksud pada huruf m
kepada seluruh peserta Pemilihan;
p. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan
wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK;
q. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah
kotak suara disegel;
r. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah
terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak
suara yang sudah disegel oleh KPPS;
s. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
t. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
wilayah kerjanya;
u. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan
tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
v. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan
suara;
w. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU
Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
x. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.
Dari sini PPS dan PPK diharapkan bisa membantu dalam pelaksanaan dan penyuksesan
pemilihan walikota Malang dan pemilihan Gubernur JATIM pada tahun 2018.
pemuktahiran penetapan daftar pemilih, penyerahan syarat dukungan calon perseorangan,
pendaftaran pasangan calon, masa kampanye, pengundian dan pengumuman nomor urut calon,
penetapan pasangan calon, penelitian syarat pencalonan, masa tenang, pemungutan suara,
rekapitulasi suara.
2. Permasalaha Yang Di Hadapi Dalam Persiapan Komisi Pemelihan Umum (KPU)
Kota Malang Dalam Mengadapi Pemilihan Walikota tahun 2018.
Mengenai permasalahan atau kendala dalam semua kegiatan yang paling menonjol yaitu
ketika verifkasi parpol, seperti ketidaksesuaian antara data yang di berikan parpol baik KTA dan
KTP banyak yang tidak sesuai misalnya KTP atau KTA tidak terbaca, dan penggandaan KTP atau
KTA, selain itu terdapat kesulitan dalam penghitungan ulang jumlah anggota yang terdata sebagai
anggota parpol dikarenakan penghitungannya menggunakan dengan cara manual dan
menyebabkan ketidak fokusan panitia yang meneliti KTP dan KTA.
Dalam proses penilitian tim peneliti berkas terjadi miss komunikasi antara komisioner KPU
yang menyebabkan tim peneliti berkas kebingungan, dan kendala lain yaitu terdapat perubahan
sipol dari pusat.
Adapun permasalah di bagian PPK dan PPS yaitu banyaknya calon peserta PPK dan PPS
yang belum paham atas syarat dan ketentuan sebagai anggota PPK dan PPS, dan banyak peserta
yang banyak kekuarangan adminstrasinya seperti ijazah yang belum di legalisir, dan surat
kesehatan, selain itu juga banyak calon peserta menyerahkan berkasa anggota pada tanggal akhir
pendaftaran hal ini menyebabkan panitia kebigungan.
B. Target dan Fokus yang dicapai
Target kami dalam melakukan magang riset di KPU Kota Malang yakni dapat mengetahui
proses persiapan KPU Kota Malang dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2018, selain itu
fokus kami menambah pengalaman bekerja dalam situasi kantor dan dinamika kehidupan di
kantor, dan yang penting kami memberikan pengabdian yang penuh kepada KPU Kota Malang.
Kehidupan di kantor mengajarkan kita bahwasannya segala sesuatu tidak sesuai dengan teori yang
di pelajari di kampus, hal ini lah yang harus kita ketahui dan kita cermati. Dari sini kami banyak
mendapat ilmu yangtidak kita dapat di kampus, salah satunya yaitu mekanisme verifikasi partai
dan proses-prosesnya.
Selain itu juga fokus kami terletak pada suatu arahan mengenai tugas yang diberikan
kepada anggota KPU Kota Malang, misalnya mengenai verifkasi parpol kita benar-benar fokus
pada suatu arahan yang diberikan oleh pihak anggota KPU Kota Malang dan menjelankan tugas
yang diberikan kepada kami dengan baik dan benar.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari seluruh isi pembahasan di atas kami menyimpulkan bawasannya Komisi Pemilihan
Umum Kota Malang melakukan suatu persiapan dalam menjelang pemilihan Walikota Malang
tahun 2018, dari sinilah pintu gerbang awal persiapan-persiapan yang akan di lakukan oleh KPU
Kota malang. Di harap dari launching tahapan ini bisa menjadi awal yang bagus, dan salah satu
strategi sosiali bahwasannya pesta rakyat yang namanya pemilihan umum akan di mulai, dimana
masyarakat kota malang akan menentukan pemimpin kota malang dan pemimpin provinsi jawa
timur untuk lima tahun ke depan. Kaarena dari sini peran masyakat sangatlah di butuhkan agar
kesuksesan pemilihan walikota malang dan PILGUB JATIM bisa tercapai. Proses-proses tahapan-
tahapan ini di mulai dari ferivikasi partai sebagai proses awal dari partai yang akan maju di
pemilihan Walikota Malang dan PILGUB JATIM. Selain itu masih banyak tahapan-tahapan yang
masih akan di lalui.
Dari beberapa proses tahapan yang di lakukan oleh KPU kota malang, masih bnayak
Pekerjaan rumah yang harus di evaluasi, salah satunya dalam pelaksanaan proses tahapan ini, salah
satunya bagaaimana efesiensi waktu dan dalam semua kegiatan yang paling menonjol
permasalahannya yaitu ketika verifkasi parpol, seperti ketidaksesuaian antara data yang di berikan
parpol baik KTA dan KTP banyak yang tidak sesuai misalnya KTP atau KTA tidak terbaca, dan
penggandaan KTP atau KTA, selain itu terdapat kesulitan dalam penghitungan ulang jumlah
anggota yang terdata sebagai anggota parpol dikarenakan penghitungannya menggunakan dengan
cara manual dan menyebabkan ketidak fokusan panitia yang meneliti KTP dan KTA. Selanjutnya
di dalam pelekasanaan pendaftaran PPK dan PPS Banyak pendaftar yang kurang paham dalam
proses perekrutan dan syarat-syarat yang di perlukan. Hal ini yang harus lebih di perluas dalam
sosialisasi
B. Saran
Kami melihat upaya-upaya yang di lakukan oleh KPU kota malang sudah sangatlah bagus,
karena sudah adanya upaya yang kongkrit dalam aspek persiapan. Tapi kami berharap agar KPU
kota malang agar lebih kompak dalam berbagai pelaksanaan, karena kami merasakan tidak adanya
kesamaan frame dalam banyak agenda.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah
menggariskan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia
Pemungutan Suara (PPS).
http://kpud-malangkota.go.id/(diakses pada tanggal 20 Desember 2017)
http://www.kpu.go.id/index.php/pages/index/MzQz(diakses pada tanggal 20 Desember 2017)
http://www.khairulfahmi.my.id/2013/08/verifikasi-partai-politik-calon-peserta.html (diakses
tanggal 20 Desember 2017)
http://ppkhantakan.blogspot.co.id/p/tugas-dan-wewenang.html(diakses pada tanggal 20
Desember 2017)
DOKUMENTASI MAGANG RISET KPU KOTA MALANG