Upload
nguyendat
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan
@Copyright Itjen2014
Inspektorat Jenderal KKP Gd. Mina Bahari III, Lt 4-6 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Telp.+62-21-3519070 Fax. +62-21-3520336 Web: www.itjen.kkp.go.id
ii | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal (Itjen)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2010-2014, Itjen telah
menetapkan visinya untuk Menjadi Katalisator Pembaharuan Kinerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan misi Memberikan
Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan. Rencana tersebut bertujuan untuk “Peningkatan Efektifitas
Peran Pengawasan Internal”. Sesuai PermenKP No. PER.15/MEN/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
peran pengawas intern terutama untuk mengawal program-program
strategis nasional dan kementerian, di antaranya Program Peningkatan
Kehidupan Nelayan (PKN), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri, Minapolitan dan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.
Terdapat tiga sasaran yang ingin dicapai Itjen KKP pada tahun
2013 sebagaimana dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) 2013.
Sasaran tersebut adalah 1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban
keuangan yang efektif dan efisien dengan indikator kinerja Opini WTP dari
BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2013; 2) Terwujudnya AKIP
yang efektif di KKP dengan indikator kinerja Nilai A untuk AKIP KKP dan
Nilai Baik untuk RB KKP; 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat dengan indikator kinerja Nilai Integritas KKP 6,75 dan Nilai
Inisiatif Anti Korupsi 8. Untuk menyempurnakan arah, sasaran dan
indikator kinerja serta meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja sampai
dengan tahun 2014, maka pada triwulan III 2013 dilakukan
penyempurnaan sasaran kinerja dengan menggunakan pendekatan
Balanced Scorecard (BSC) yang memungkinkan sasaran kinerja organisasi
disalurkan hingga level individu.
iii | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Setelah dilakukan penyempurnaan dengan metode BSC sasaran
kinerja Itjen pada tahun 2013 dirumuskan menjadi 8 sasaran dengan 21
indikator kinerja. Dalam capainnya hampir seluruh indikator kinerja telah
tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2013. Dari 21
indikator kinerja, hanya 3 yang belum mencapai target dan 1 indikator
kinerja yang masih menunggu hasil penilaian pihak eksternal yaitu, Nilai
Evaluasi AKIP KKP dengan capaian 84,84%, Persentase pelaksanaan
penugasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan dengan
capaian 92,11%, serta nilai implementasi RB KKP dengan capaian
90,53%. Capaian kinerja indikator lainnya akan dijelaskan secara
terperinci pada BAB III. Dalam hal akuntabilitas keuangan, Itjen KKP
mengelola anggaran senilai Rp59.118.512.000,00 dengan realisasi senilai
Rp58.515.408.549,00 atau 98,98%. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan capaian
kinerja tahun berikutnya, itjen akan melakukan beberapa langkah
perbaikan berupa penyesuaian Dokumen Perencanaan tahun 2014 dengan
sasaran kinerja berbasis BSC dan penyempurnaan formulasi pengukuran
indikator kinerja berbasis BSC dalam manual IKU tahun 2014 agar hasil
pengukuran lebih akurat dengan basis data yang handal.
Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya telah melakukan
reviu terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2013 pada minggu
ke-3 Februari 2014, yang bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa
LAKIP yang disusun telah disajikan sesuai format dalam Lampiran IV
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 dan memberikan
keyakinan terhadap akurasi, ketajaman analisis dan keandalan informasi
yang disajikan. Hasil reviu tersebut telah dijadikan bahan penyempurnaan
LAKIP Itjen Tahun 2013 ini.
iv | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, dengan mengucap Puji Syukur kehadirat
Allah SWT atas segala berkat dan ridhonya, Inspektorat
Jenderal (Itjen) dapat menyelesaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2013 ini, yang merupakan implementasi dari Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 TAHUN 2010 Tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Perlu kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu terselesaikannya laporan ini. Kami menyadari, bahwa dalam
pelaksanaan kegiatan tahun 2013, masih terdapat rencana-rencana yang belum
berujung implementasi. Kemudian masih ada juga kegiatan dengan rencana yang
kurang matang. Begitu pula dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari
sempurna. Namun demikian, kami mencoba agar substansi akuntabilitas kinerja
yang disampaikan sesuai dengan koridor yang ditetapkan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB). Perlu kami
syukuri pula, bahwa sumbangsih Itjen dalam melaksanakan pengawasan
akuntabilitas kinerja di tahun 2013 yang lalu berujung positif, yaitu Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Kelautan dan
Perikanan mendapat apresiasi berupa predikat A dari Kementerian PAN dan RB di
tahun 2013.
Untuk itu, kami berharap adanya kritik membangun demi kesempurnaan
LAKIP ini dan demi kemajuan Inspektorat Jenderal dalam mengawal KKP.
Jakarta, Februari 2014
Inspektur Jenderal
ANDHA FAUZIE MIRAZA
v | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................... . ii
KATAPENGANTAR ......................................................................... iv
DAFTAR ISI .................................................................................. v
DAFTAR TABEL ............................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR .......................................................................... viii
BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................... 1
A. Latar Belakang .......................................................................... 1
B. Agenda Inspektorat Jenderal ...................................................... 2
C. Tugas dan Fungsi ...................................................................... 4
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................ 8
A. Rencana Strategis Itjen KKP Tahun 2010 – 2014 ......................... 8
B. Rencana Kinerja Tahunan. ......................................................... 12
C. Penetapan Kinerja Tahun 2012 ................................................... 13
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA ................................................... 19
A. Pengelolaan Kinerja Inspektorat Jenderal ................................... 19
B. Capaian Kinerja ........................................................................ 19
C. Akuntabilitas Keuangan ............................................................. 48
BAB 4 PENUTUP ........................................................................... 53
LAMPIRAN
vi | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1. Penetapan Kinerja Inspektur Jenderal KKP Tahun 2013 14
Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja 19
Tabel 3. Realisasi IKU Sasaran Terwujudnya Good Governance dan Clean Government
20
Tabel 4. Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal Pada KKP
21
Tabel 5. Analisa Perkembangan Nilai Evaluasi Kinerja AKIP KKP 23
Tabel 6. Perkembangan Indeks Integritas KKP 25
Tabel 7. Unit Layanan Publik KKP yang disurvei KPK 25
Tabel 8. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP 26
Tabel 9. Perkembangan Nilai RB KKP 27
Tabel 10. Realisasi IKU Persentase Kegiatan Pengawasan Internal Berbasis Risiko
28
Tabel 11. Analisis Resiko Lingkup KKP 28
Tabel 12. Fokus Pengawasan Itjen 29
Tabel 13. Realisasi IKU Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
29
Tabel 14. Perkembangan IKU Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
31
Tabel 15. Perkembangan IKU Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP Yang Efektif dan Efisien
32
Tabel 16. Perkembangan Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko, Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP dan PBJ lingkup KKP
32
Tabel 17. Realisasi Sasaran Terselenggaranya 33
Tabel 18. Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Yang
Memenuhi Standar Pelaksanaan Pengawasan
34
Tabel 19. Perkembangan Jumlah Laporan Pengawasan Yang
Memenuhi Standar Pelaporan
35
vii | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Tabel 20 Perkembangan Sasaran SDM Itjen KKP yang Kompeten
dan Profesional
35
Tabel 21. Realisasi Sasaran Tersedianya Informasi yang Valid,
Handal, dan Mudah Diakses lingkup Itjen
36
Tabel 22. Perkembangan Service Level Agreement di Itjen 37
Tabel 23. Perkembangan Persepsi user terhadap kemudahan
akses di Itjen
38
Tabel 24. Realisasi Sasaran Terwujudnya Good Governance dan
Clean Government lingkup Itjen
39
Tabel 25. Perkembangan Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas
Eksternal Dan Internal Yang Ditindaklanjuti
Dibandingkan Total Rekomendasi Yang Diberikan Pada
Itjen
40
Tabel 26. Perkembangan Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP 41
Tabel 27. Perkembangan Indeks Integritas Itjen KKP 42
Tabel 28. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi Itjen KKP 43
Tabel 29. Perkembangan Nilai Implementasi RB Itjen KKP 44
Tabel 30. Perkembangan Nilai Evaluasi SPIP Itjen KKP 45
Tabel 31. Persentase Penyerapan DIPA Itjen Tahun 2013 46
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012 dengan
2013
47
Tabel 33. Tren Capaian Kinerja 2010 – 2013 & Perbandingan
terhadap Target Akhir Tahun RPJMN
47
Tabel 34. Realisasi Anggaran per Keluaran Itjen Tahun 2013 48
Tabel 35. Tabel 35. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2010
- 2013
51
viii | I k h t i s a r E k s e k u t i f
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP 6
Gambar 2. Peta Strategi Level 1 Inspektorat Jenderal KKP Tahun
2013
11
Gambar 3. Perkembangan Kualitas LK KKP 22
Gambar 4. Perkembangan Nilai AKIP KKP 24
Gambar 5. Perbandingan Komponen Integritas 25
Gambar 6. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP 26
Gambar 7. Grafik hasil Evaluasi AKIP pada Unit Eselon I KKP
Tahun 2013
41
Gambar 8. Grafik Hasil Penilaian IAK Unit Eselon I Lingkup KKP
Tahun 2013
43
Gambar 9. Grafik Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMPRB Online Eselon
I Lingkup KKP Tahun 2012
45
Gambar 10. Grafik hasil Evaluasi SPI pada Eselon I KKP Tahun
2013
46
1 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
BAB I
PENDAHULUAN
AA.. LATAR BELAKANG
Cita-cita pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014 ditujukan untuk:
(i) terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui
pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya
saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya
bangsa, yang didukung sepenuhnya oleh kemajuan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, (ii) terwujudnya masyarakat, bangsa dan
negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung
tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia,
dan (iii) terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang
dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat
dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan
cita-cita luhur tesebut, telah dirumuskan lima agenda pembangunan
nasional (Bappenas, 2011), yaitu :
1. Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
3. Penegakan Pilar Demokrasi
4. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi
5. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan
Selaras dengan fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Itjen KKP) berkewajiban untuk memberikan kontribusi dan
kinerja terbaik untuk mewujudkan salah satu dari lima agenda
pembangunan nasional dalam RPJM 2010-2014, yaitu perbaikan
2 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
tata kelola pemerintahan. Dalam rangka melaksanakan agenda
tersebut, Itjen pada tahun 2013 mereviu kembali Rencana Strategis
(Renstra) 2010-2014 yang berpedoman pada RPJM Tahun 2010-2014. Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerjanya, Itjen KKP menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2013
yang menginformasikan masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun
waktu tahun 2013. Seluruh materi LAKIP akan disajikan secara
sistematis dan terstruktur yang meliputi: Pendahuluan mengenai latar
belakang penyusunan LAKIP, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
selama tahun 2013, Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan penutup
yang merupakan kesimpulan dari isi LAKIP serta saran untuk
perbaikan Akuntabilitas Kinerja.
BB.. AGENDA INSPEKTORAT JENDERAL
Salah satu agenda pembangunan nasional adalah perbaikan tata
kelola pemerintahan. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik
menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional.
Seiring perjalanan waktu, melalui agenda reformasi yang dimulai sejak
1998, pemerintah secara terus menerus melakukan perubahan sistem
dan kebijakan dalam rangka mencapai tata kelola pemerintah yang
baik. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain
dapat dilihat dari penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan
publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa
mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk
memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.
Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam
pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar
kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata
kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan
3 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada
hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat
permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin,
penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya
kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya
efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas
pelayanan umum.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), melalui Inspektorat
Jenderal melaksanakan agenda pembangunan nasional yang berupa
Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Program
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara,
dengan melakukan sebagai berikut:
1. Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Sekretariat
Jenderal dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan dan pelaksana pembangunan KP;
2. Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan
pelaksana pembangunan KP;
3. Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Kelautan,
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pelaksana pembangunan KP;
4. Pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Badan
Riset Kelautan dan Perikanan dan pelaksana pembangunan KP;
5. Pengawasan akuntabilitas aparatur dengan tujuan tertentu pada
pelaksana pembangunan KP dan pengawasan pada unit kerja
Inspektorat Jenderal.
6. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya.
4 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
CC.. TUGAS DAN FUNGSI
Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.15/MEN/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kelautan dan Perikanan, Itjen mengemban tugas sebagai pelaksana
pengawasan intern lingkup KKP. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Itjen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di
lingkungan KKP;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KKP; dan
5. Pelaksanaan administrasi Itjen.
Sesuai PermenKP tersebut, struktur Organisasi Itjen KKP terdiri atas
enam unit kerja Eselon II, yaitu:
1. Sekretariat
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi
di lingkungan Itjen.
2. Inspektorat I
Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Sekretariat
Jenderal (Setjen), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP) dan Badan Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMHP)
serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan
Sekretariat Jenderal, BPSDMKP dan BKIPMHP.
5 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
3. Inspektorat II
Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), serta seluruh
UPT lingkup DJPT dan DJPSDKP.
4. Inspektorat III
Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
intern terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) dan Direkotrat Jenderal
Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (DJKP3K), serta seluruh
UPT lingkup DJPB dan DJKP3K.
5. Inspektorat IV
Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DJP2HP) dan Badan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
(BalitbangKP) serta seluruh UPT lingkup DJP2HP dan
BalitbangKP.
6. Inspektorat V
Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan untuk
tujuan tertentu atas petunjuk Menteri serta pengawasan
terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan serta administrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
Struktur Organisasi Itjen KKP secara lebih terperinci disajikan pada
Gambar 1. berikut ini:
6 | P e n d a h u l u a n
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal KKP
7 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
BAB II
PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
8 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
BAB II
PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS ITJEN KKP TAHUN 2010 - 2014
Rencana Strategis Itjen KKP telah mengalami beberapa kali perubahan
disesuaikan dengan dinamika organisasi yang berkembang semakin baik. Pada
perubahan Renstra 2010 – 2014 di tahun 2013, Visi-Misi Itjen menjadi sebagai
berikut:
1. Visi Itjen KKP
Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Itjen KKP
selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai
peranan dan fungsi Itjen KKP adalah
“Menjadi Katalisator Pembaharuan Kinerja KKP”
Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen
yang kuat dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tata pemerintahan
yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip good
governance dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.
Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari
segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas juga
diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup
KKP.
2. Misi Itjen KKP
Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi Itjen KKP adalah
“Memberikan Pengawasan Terbaik untuk Peningkatan Kinerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan”.
Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal
pelaksanaan program-program KKP (Peningkatan Kehidupan Nelayan,
9 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta
Industrialisasi Kelautan dan Perikanan) demi meningkatkan kinerja KKP yang
memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan
Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.
3. Tujuan Itjen KKP
Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan
permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan
melaksanakan misi Itjen KKP. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:
“ Peningkatan Efektifitas Peran Pengawasan Internal”
4. Sasaran Strategis Itjen KKP
Sasaran strategis pengawalan pembangunan kelautan dan perikanan
berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah:
a. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif dan
efisien, dengan indikator kinerja utama adalah Opini BPK-RI atas
Laporan Keuangan KKP.
b. Terwujudnya AKIP yang efektif di KKP, dengan indikator kinerja utama
adalah:
1) Nilai AKIP KKP
2) Nilai RB KKP
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dengan
indikator kinerja utama adalah:
1) Nilai Integritas KKP
2) Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
Pada Triwulan III Tahun 2013, telah dilaksanakan pengintegrasian BSC dalam
manajemen kinerja di Itjen, sehingga terdapat perubahan sasaran strategis
pengawalan pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang
akan dicapai, yaitu dibagi dalam tiga perspektif:
A. CUSTOMER PERSPECTIVE
1. Terwujudnya good governance dan clean government, dengan IKU
pencapaian sasaran strategis ini adalah:
10 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
a. Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari total
realisasi anggaran
b. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
c. Indeks Integritas KKP
d. Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
e. Nilai Evaluasi RB KKP
B. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
2. Tersedianya kebijakan pengawasan internal berbasis risiko dengan IKU
“persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko”
3. Terselenggaranya pengawasan internal KKP yang efektif dan efisien
dengan IKU pencapaian sasaran strategis:
a. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
b. Berkurangnya materialitas TATD
c. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen
Risiko, Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP, dan PBJ lingkup KKP
4. Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal yang efektif
dengan IKU pencapaian sasaran strategis:
a. Persentase pelaksanaan penugasan yang memenuhi standard
pelaksanaan pengawasan
b. Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar
pelaporan
C. LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE
5. Tersedianya SDM Itjen KKP yang kompeten dan professional dengan
IKU pencapaian sasaran strategis Indeks Kesenjangan Kompetensi
pegawai Itjen
6. Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup
Itjen dengan IKU pencapaian sasaran strategis
a. Service Level Agreement di Itjen
b. Persepsi user terhadap kemudahan akses di Itjen (skala Likert 1-5)
11 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
7. Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Itjen
dengan IKU pencapaian sasaran strategis
a. Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang
ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan
b. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Itjen
c. Nilai integritas di Itjen KKP
d. Nilai Inisiatif anti korupsi di Itjen
e. Nilai Penerapan RB di Itjen KKP
f. Nilai Evaluasi SPI di Itjen
8. Terkelolanya anggaran secara optimal lingkup Itjen dengan IKU
pencapaian sasaran strategis persentase penyerapan DIPA Itjen
Gambar 2. Peta Strategi Level 1 Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2013
12 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
B. Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2013, Itjen KKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP dengan anggaran
sebesar Rp65.003.000.000,00. Pada tahun 2013 terjadi beberapa kali
pemotongan anggaran yang merupakan kebijakan pemerintah, maka TA 2013
anggaran tersebut menjadi Rp59.118.512.000,00. Pagu tersebut dilaksanakan
untuk melaksanakan 6 (enam) kegiatan, sebagai berikut:
1. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal
(Setjen), Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan (BPSDMKP) dan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil
Perikanan serta Pelaksana Pembangunan KP dengan anggaran
Rp6.323.000.000,00 setelah revisi menjadi Rp5.568.818.000,00. Sebagai
output atas kegiatan tersebut direncanakan 2 Laporan Hasil Pengawasan
(LHP);
2. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) serta Pelaksana
Pembangunan KP sebesar Rp7.450.000.000,00, setelah revisi menjadi
Rp6.561.393.500,00 dengan rencana output 2 LHP;
3. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Perikanan Budidaya dan
Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) serta Pelaksana
Pembangunan KP sebesar Rp6.950.000.000,00, setelah revisi menjadi
Rp6.121.032.000,00 dengan rencana output 2 LHP;
4. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Ditjen Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan (P2HP) dan Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) serta
Pelaksana Pembangunan KP sebesar Rp5.632.000.000,00, setelah revisi
menjadi Rp4.960.238.000,00 dengan rencana output 2 LHP;
5. Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana
Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Itjen sebesar
Rp6.000.000.000,00, setelah revisi menjadi Rp5.284.344.000,00 dengan
rencana output 2 LHA;
13 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp32.648.000.000,00, setelah
revisi menjadi Rp30.622.686.500,00 dengan rencana output 5
Laporan/dokumen/peralatan dan mesin.
Enam poin tersebut merupakan enam kegiatan yang dilaksanakan oleh Itjen KKP
dalam rangka mencapai hasil (Outcome) dari Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP yaitu, “Terselenggaranya
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan yang Efektif dan
Efisien”.
Adanya revisi anggaran tersebut, telah direncanakan untuk tidak mengubah
target capaian kinerja Itjen KKP di Tahun 2013. Revisi difokuskan pada kegiatan-
kegiatan non prioritas yang tidak mempengaruhi langsung capaian target
sasaran strategis.
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013
Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pengawasan
pembangunan kelautan dan perikanan telah ditetapkan target-target sasaran
IKU yang tertuang didalam Penetapan Kinerja (TAPJA) tahun 2013 yang telah
disepakati, yaitu:
a. Laporan Keuangan KKP WTP
b. Nilai AKIP A
c. Nilai RB KKP Baik
d. Nilai Integritas KKP sebesar 6,75
e. Nilai Inisiatif Anti Korupsi sebesar 8,00
Berkaitan dengan integrasi BSC pada manajemen kinerja di Itjen KKP, pada
triwulan III dilakukan revisi PK sebagaimana disajikan tabel 1.
14 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
Tabel 1. Penetapan Kinerja Inspektur Jenderal KKP TA 2013
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
CUSTOMER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya good
governance dan clean government
1 Batas toleransi materialitas temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari total anggaran
< 1%
2 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 6 3 Nilai Indeks integritas KKP 6,50 4 Nilai Inisiatif anti korupsi KKP 7,5 5 Nilai Evaluasi atas Implementasi RB KKP 75
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 2 Tersedianya kebijakan
pengawasan pengawasan internal berbasis resiko
6 Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko
100%
3 Terselenggaranya pengawasan internal KKP yang efektif dan efisien
7 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
70%
8 Berkurangnya materialitas TATD (Temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti)
10%
9 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko, Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP, dan PBJ lingkup KKP
70%
4 Terselenggaranya pengendalian pengawasan internal KKP yang efektif dan efisien
10 Persentase pelaksanaan penugasan yang memenuhi standard pelaksanaan pengawasan
80%
11 Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan
80%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE 5 Tersedianya SDM Itjen
KKP yang kompeten dan profesional
12 Indeks Kesenjangan Kompetensi pegawai Itjen
60%
6 Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses lingkup Itjen
13 Service Level Agreement di Itjen 70% 14 Persepsi user terhadap kemudahan akses
di Itjen (skala Likert 1-5) 4
15 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
7 Terwujudnya good governance dan clean government lingkup Itjen
15 Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan
100%
16 Nilai AKIP Itjen KKP A 17 Nilai integritas Itjen KKP 6,50 18 Nilai Inisiatif anti korupsi Itjen KKP 7,50 19 Nilai Penerapan RB di Itjen KKP 75 (setara
Level 4) 20 Nilai Evaluasi SPI Itjen KKP 75 8 Terkelolanya anggaran
secara optimal lingkup Itjen KKP
21 Persentase penyerapan DIPA Itjen KKP >95%
5. Program dan Kegiatan Pengawasan
Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang didukung dengan alokasi anggaran dalam jumlah tertentu,
yang dilaksanakan oleh unit kerja KKP untuk mencapai sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan.
Itjen KKP sebagai unsur pengawasan intern KKP, melaksanakan “Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara”. Program
tersebut dilaksanakan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
lingkup KKP.
Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satuan kerja setingkat Eselon II. Kegiatan terdiri atas sekumpulan tindakan
pengerahan sumberdaya yang meliputi personil/sumberdaya manusia, barang
modal (termasuk peralatan dan teknologi), dana/anggaran, dan/atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut. Dengan
kalimat yang lain, pengerahan sumberdaya dikategorikan sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/atau
jasa.
16 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
Kegiatan yang direncanakan Itjen KKP tahun 2013 adalah:
a. Kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
b. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Sekretariat
Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan
Perikanan, Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
dan pelaksana pembangunan KP;
c. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan pelaksana
pembangunan KP;
d. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Perikanan Budidaya dan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil dan pelaksana pembangunan KP;
e. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur pada unit kerja Direktorat
Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Badan Riset
Kelautan dan Perikanan dan pelaksana pembangunan KP;
f. Kegiatan pengawasan akuntabilitas aparatur dengan tujuan tertentu pada
pelaksana pembangunan KP dan pengawasan pada unit kerja Inspektorat
Jenderal.
Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam
beberapa komponen kegiatan, yaitu:
a. Audit (Kinerja dan Tujuan Tertentu);
b. Reviu Laporan Keuangan;
c. Inspeksi Pimpinan;
d. Pemantauan Tindak Lanjut;
e. Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan BMN;
f. Pembinaan Sistem Pengendalian Intern;
g. Evaluasi Perencanaan Program/Kegiatan Mitra;
h. Evaluasi LAKIP Mitra;
17 | P e r e n c a n a a n & P e r j a n j i a n K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKP TAHUN 2013
i. Pemantauan implementasi Reformasi Birokrasi;
j. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
k. Pendampingan Program Pembangunan KP;
l. Pengawalan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang KP.
18 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
19 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengelolaan Kinerja Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal telah melaksanakan secara berkala setiap 3 bulan
pengukuran kinerja utama dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Itjen
tahun 2013 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim
pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka
pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran
keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari
hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja
(penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan tingkat
toleransi 10% dan maksimal pencapaian 120%, sebagaimana disajikan pada
tabel berikut:
Tabel 2. Rentang Penilaian Capaian Kinerja
No Kode Warna Rentang
1. Hijau > 90%
2. Kuning 70% < x < 90%
3. Merah <70%
B. Capaian Kinerja
Capaian kinerja merupakan hasil yang diraih dari pelaksanaan
program/kegiatan Itjen pada tahun 2013. Data capain kinerja diperoleh dari
hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan ke IV. Hasil pengukuran
kinerja masing-masing sasaran strategis Itjen KKP pada tahun 2013 adalah
sebagai berikut:
20 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Sasaran ini memiliki 5 (lima) IKU yaitu: 1) Batas toleransi materialitas
temuan pengawas internal dari total realisasi anggaran; 2) Nilai evaluasi
akuntabilitas kinerja; 3) Indeks Integritas KKP; 4) Nilai inisiatif anti korupsi;
5) Nilai evaluasi atas implementasi RB KKP sebagaimana tabel berikut:
Tabel 3. Realisasi IKU Sasaran Terwujudnya Good Governance dan Clean Government
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
1. Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran
≤ 1% 0,06% 100%
2. Nilai Evaluasi AKIP KKP 6,0 5,09 84,84%
3. Indeks Integritas KKP 6,5 7,12 110%
4. Nilai Inisiatif Anti Korupsi 7,5 7,60 101%
5. Nilai RB KKP Tahun 2012 70 70,81 101,16%
Sumber: LAKIP ITJEN 2012
*Catatan: Opini BPK-RI LK KKP, di Tahun 2013 telah diturunkan menjadi komponen pembentuk di masing-masing Eselon I. Untuk Itjen, komponen pembentuknya adalah “Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dan internal dari total realisasi anggaran KKP”.
Capaian kinerja Sasaran Strategis (SS) ke-1 sebagaimana dalam tabel 5,
menunjukan bahwa dari 5 IKU yang ada hanya 1 IKU yang belum mencapai
target, namun masih dalam toleransi penilaian baik (>90%). Penjelasan
capaian SS ke- 1 dapat disampaikan sebagai berikut:
CUSTOMER PERSPECTIVE
Sasaran 1 : Terwujudnya Good Governance dan Clean Government
21 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
IKU 1: Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal
dari total realisasi anggaran
Toleransi materialitas temuan pengawas eksternal (BPK RI) dan internal
dari total realisasi anggaran adalah besarnya nilai perbandingan antara total
jumlah temuan eksternal (BPK RI) dan internal yang material (bersifat
penting, berskala luas, anggaran besar) dengan total anggaran yang
dibelanjakan pada periode tahun anggaran berjalan. Dalam rangka
mendukung pencapaian opini WTP atas LK KKP, berdasarkan cascading
dengan metode komponen pembentuk, itjen berbagi tugas dengan setjen
dan eselon I lain, Itjen mendapatkan bagian sesuai dengan tugas dan
fungsinya sebagai evaluator dengan IKU “Batas toleransi materialitas
temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran”. Capaian IKU
tersebut pada tahun 2013 0,06% dari target < 1%” atau tercapai melebihi
target.
Upaya yang telah dilakukan Itjen untuk pencapaian IKU ke-1 tersebut
antara lain dengan melasanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan,
Pengawasan pengadaan barang/jasa, Evaluasi penyerapan anggaran,
Pengawasan program Strategis, Penanganan pengaduan masyarakat,
Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan Pendampingan persiapan
pemeriksaan BPK. Bila dibandingkan dengan periode sebelumnya, capaian
pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebagaimana disajikan pada tabel
berikut:
Tabel 4. Perkembangan Temuan Materialitas Pengawas Eksternal Pada KKP
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Target
2010 2011 2012 2013 2014
Batas toleransi materialitas temuan pengawas eksternal dari total realisasi anggaran
0,09757% 0,12608% 0,15666% 0,06296%*) ≤1%
Catatan: *) Materialitas tersebut belum memperhitungkan temuan LK KKP Tahun 2013
22 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Pada tabel 4 diatas dapat disampaikan bahwa dari tahun ke tahun temuan
materialitas pengawas eksternal pada KKP semakin meningkat. Hal ini
berbanding lurus dengan kenaikan pagu anggaran KKP. Lebih lanjut
disajikan pada Gambar 3, kualitas laporan keuangan KKP terus mengalami
peningkatan sampai dengan tahun 2010 dan mengalami kecenderungan
stagnasi dari 2010 s.d. 2012.
Gambar 3. Perkembangan Kualitas LK KKP
Untuk itu, Inspektorat Jenderal perlu melakukan upaya lebih intensif dalam
mengawal capaian keberhasilan Opini yang diberikan BPK atas Laporan
Keuanga KKP.
IKU 2 : Nilai Evaluasi Kinerja AKIP KKP Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja adalah nilai yang mencerminkan
implementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KKP pada periode
evaluasi. Evaluasi dilaksanakan untuk menilai lima komponen sistem
akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi,
dan capaian kinerja. Adapun sesuai tugas dan fungsi Itjen, peran dan
wewenang utama Itjen dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja
adalah pada komponen evaluasi. Nilai evaluasi kinerja dibagi menjadi dua
Disclaimer 2008
WDP 2009
WTP DPP 2010
WTP DPP 2011
WTP DPP 2012
23 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
komponen yaitu nilai evaluasi AKIP dengan koefisien 71,8% yang menjadi
tugas dari Itjen. Berdasarkan penilaian Kemenpan dan RB, nilai evaluasi
kinerja KKP memperoleh nilai 7,09. Setelah dilakukan pembobotan, nilai
evaluasi AKIP KKP yang menjadi tugas Itjen adalah 71,8% x 7,09 = 5,09
(84,84%).
Dengan demikian capaian IKU ke-2 ini belum mencapai target dengan
capaian nilai 5,09 dari target nilai 6. Hal tersebut disebabkan oleh
kurangnya cakupan evaluasi kinerja AKIP Itjen pada satker lingkup KKP
karena keterbatasan anggaran dan SDM serta kurangnya pemanfaatan
pengukuran kinerja melalui penggunaan teknologi informasi. Beberapa
kegiatan utama yang telah dilaksanakan Itjen untuk mendukung pencapaian
IKU ke-2 ini yaitu, Evaluasi AKIP unit Eselon I dan UPT terpilih, Pemantauan
pengukuran kinerja, Reviu LAKIP dan Gelar pengawasan hasil evaluasi AKIP.
Perkembangan nilai evaluasi kinerja AKIP KKP dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 5. Analisa Perkembangan Nilai Evaluasi Kinerja AKIP KKP
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Target
2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Evaluasi Kinerja AKIP KKP
2,28 4,85 4,72 5,09 6,2
Dalam perkembangan dari tahun 2010, nilai evaluasi kinerja AKIP KKP terus
mengalami perbaikan, akan tetapi pada tahun 2012 terjadi penurunan nilai
dari 4,85 menjadi 4,72, namun kembali meningkat cukup tajam pada tahun
2013 menjadi 5,09. Peningkatan nilai evaluasi kinerja AKIP KKP memberikan
kontribusi terhadap peningkatan kualitas AKIP secara keseluruhan
sebagaimana disajikan pada gambar berikut:
24 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
. Gambar 4. Perkembangan Nilai AKIP KKP
IKU 3 : Nilai Integritas KKP
Nilai Integritas KKP merupakan nilai kualitas pelayanan publik atas persepsi
pengguna layanan terhadap praktek korupsi yang terjadi di lingkungan KKP.
Nilai integritas merupakan hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK.
Pada tahun 2013, KPK melakukan Survei Integritas pada layanan: 1) Izin
Penangkapan Ikan; 2) Pengadaan Barang dan Jasa. Dari hasil Survei
tersebut, KKP mendapatkan nilai 7,12, nilai tersebut melebihi target yang
ditetapkan oleh Itjen sebesar 6,5. Namun demikian dalam urutan Instansi
Pusat yang disurvei KPK menempatkan KKP pada urutan ke 18 dari 20
Instansi Pusat. Pencapaian nilai tersebut didukung oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IKU ke-3 ini, yaitu, Evaluasi
pelayanan publik dan Pemantauan pada Satker Pusat KKP atas pelaksanaan
Permen KP Nomor 2 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan
KKP. Dalam perkembangannya nilai integritas KKP mengalami peningkatan
dan penurunan, namun nilai-nilai yang dicapai tersebut selalu berada diatas
nilai rata-rata nasional. Perkembangan nilai integritas KKP dapat dilihat pada
tabel dan gambar berikut.
25 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Tabel 6. Perkembangan Indeks Integritas KKP
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Target
2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Integritas KKP 5,3 7,46 6,89 7,12 6,75
Nilai integritas tersebut berasal dari survey KPK atas unit layanan public
yang ada di KKP sebagaimana pada tabel 7 berikut ini.
Tabel 7. Unit Layanan Publik KKP yang disurvei oleh KPK
NO UNIT LAYANAN YANG DISURVEI TAHUN
2010 2011 2012 2013 1. a. Surat Izin Penangkapan Ikan
b. Surat Izin Impor Obat Ikan 5,3 - - -
2. a. Surat Izin Penangkapan Ikan
b. Surat Keterangan Aktivasi Transmitter - 7,46 - -
3. a. Surat Izin Usaha Perikanan
b. Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan - - 6,89 -
4. a. Surat Izin Penangkapan Ikan
b. Pengadaan Barang dan Jasa - - - 7,12
Keterangan: KPK, 2010-2013
Dalam survey KPK tersebut, komponen yang digunakan adalah “pengalaman
integritas” dan “potensi integritas” dengan perkembangan sebagaimana
gambar berikut ini.
Gambar 5. Perbandingan Komponen Integritas Tahun 2011-2013
26 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
IKU 4 : Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
Nilai Inisiatif Anti Korupsi merupakan nilai yang mencerminkan sejauh mana
capaian inisiatif anti korupsi unit utama lingkup KKP pada Tahun 2013. Pada
tahun 2010 Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dilakukan oleh KPK, namun
karena pada saat ini nilai KKP mampu berada diatas rata-rata nilai nasional,
maka selanjutnya KPK mempercayakan penilaian dilakukan secara mandiri
oleh KKP, yang dalam hal ini dilakukan oleh Itjen. Dari hasil penilaian
mandiri tersebut, KKP mendapatkan nilai 7,6 atas inisiatif anti korupsi pada
tahun 2013, nilai tersebut melebihi target yang ditetapkan Itjen pada IKU
ke-4 ini sebesar 7,5. Keberhasilan pencapaian target IKU ke-4 ini didukung
oleh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 seperti Asistensi
pengisian kuesioner PIAK, Verifikasi Dokumen IAK, dan Penilaian IAK.
Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP dapat dilihat pada tabel dan
gambar berikut:
Tabel 8. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Target
2010 2011 2012 2013 2014
Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
6,75 6,63 7,46 7,6 7,75
Gambar 6. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
27 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
IKU 5: Nilai Reformasi Birokrasi KKP
Nilai penerapan Reformasi Birokrasi KKP adalah tingkat proses pelaksanaan
reformasi birokrasi lingkup KKP untuk mewujudkan birokrasi yang lebih baik
sehingga aparatur KKP mampu bekerja secara lebih profesional, efektif, dan
akuntabel didalam memberikan pelayanan dan melaksanakan program
pembangunan bidang KP.
Nilai Reformasi Birokrasi KKP diambil dari hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) online Tahun 2012 yang
disampaikan secara online ke Kementerian PAN dan RB pada Bulan Maret
2013. Dari hasil PMPRB online tahun 2012 KKP mendapatkan nilai 70,81.
Nilai tersebut melebihi target nilai yang ditetapkan Itjen sebesar 70.
Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh kegiatan yang telah
dilaksanakan Itjen, yaitu:
a. Reviu Pengisian Kertas Kerja Pengungkit dan Hasil pada 10 Eselon I
b. Reviu Pelaksanaan Survey Internal dan Eksternal pada 10 Eselon I
c. Simulasi Penilaian Kertas Kerja PMPRB secara Manual atau Online
d. Reviu Penilaian dengan Relevansi Bukti/Evidence (Panel I dan II)
e. Pendampingan Tim Verikator Kementerian PAN dan RB
Perkembangan implementasi Reformasi Birokrasi KKP dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 9. Perkembangan Nilai Reformasi Birokrasi KKP
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Target
2010 2011 2012 2013 2014
Nilai RB KKP - - 45 70,81 75
Capaian tersebut telah melampaui targetnya karena pada dasarnya hampir
seluruh kegiatan KKP telah sesuai dengan 8 area perubahan dalam RB.
28 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Pada sasaran “Tersedianya kebijakan pengawasan internal berbasis risiko”
terdapat satu IKU yaitu Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis
risiko dengan capaian sebagaiamana Tabel 10 berikut:
Tabel 10. Realisasi IKU Sasaran Tersedianya Kebijakan Pengawas Internal Berbasis Resiko
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Target 2014
6. Persentase kegiatan pengawasan internal berbasis risiko
100% 100% 100% 100%
Di tahun 2013, terdapat beberapa kegiatan di KKP yang berisiko
berdasarkan penilian risiko, yaitu: Pengembangan Usaha Mina Pedesaan
(PUMP), Kapal 30 GT Inkamina, Cold Storage, dan lain-lain. Dalam Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Itjen Tahun 2013, fokus pengawasan
Itjen adalah pada kegiatan-kegiatan tersebut dalam bentuk evaluasi yaitu
Evaluasi Program Prioritas, sebagaimana tabel berikut:
Tabel 11. Analisis Risiko Lingkup KKP
No Kegiatan Eselon I Nilai Anggaran
Nilai Resiko Status
1 PUMP Ditjen Perikanan Tangkap 300 milyar 2,6 Tinggi
Ditjen Perikanan Budidaya 260 milyar 2,5 Tinggi
Ditjen P2HP 75 milyar 2,4 Tinggi
2 INKAMINA Ditjen Perikanan Tangkap 187,5 milyar 2,4 Tinggi
3 PUGAR Ditjen KP3K 75 milyar 2,4 Tinggi
INTERNAL PERSPECTIVE
Sasaran 2: Tersedianya Kebijakan Pengawasan Internal Berbasis
Risiko
29 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam PKPT Tahun 2013,
menetapkan kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut di atas menjadi fokus
pengawasan sebagaimana berikut:
Tabel 12. Fokus Pengawasan Itjen KKP Tahun 2013
No Kegiatan Prioritas Fokus Pengawasan 2013
1. PUMP Evaluasi Program Prioritas
2. Kapal Inkamina Evaluasi Program Prioritas
3. Cold Storage Evaluasi Program Prioritas
4. Industrialisasi KP Evaluasi Program Prioritas
Dengan demikian, seluruh kegiatan dalam PKPT Itjen tahun 2013 telah
mengacu pada risk based analysis sehingga capaiannya 100%
sebagaimana tabel berikut ini.
Pada sasaran ini terdapat 3 IKU yaitu: 1) Persentase jumlah rekomendasi
hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja; 2)
Berkurangnya materialitas TATD (Temuan audit yang tidak dapat
ditindaklanjuti); 3) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan
Manajemen Risiko, Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP, dan PBJ lingkup
KKP, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:
Tabel 13. Realisasi IKU Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang Efektif dan Efisien
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Target 2014
7. Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
70% 70,38% 100,54% 80%
Sasaran 3: Terselenggaranya pengawasan internal KKP yang efektif
dan efisien
30 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Target 2014
8. Berkurangnya materialitas TATD 10% 0% 100% 8%
9. Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko, pelayanan public, SAKIP, RB, LK KKP dan PBJ lingkup KKP
70% 83,75% 119,64% 80%
Capaian kinerja SS ke-3 sebagaimana pada tabel 9 di atas menunjukan
bahwa seluruh IKU mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam
pemantauan Itjen, jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang
ditindaklanjuti oleh masing-masing unit Eselon I lingkup KKP makin
meningkat sebagaimana pada tabel 12 berikut. Selain itu, hingga saat ini,
belum ada temuan auditor Itjen yang tidak dapat ditindaklanjuti. Hal
tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal KKP telah
berjalan semakin efektif dan efisien.
Selanjutnya di tahun 2013, untuk meningkatkan peran pengawasannya,
maka jumlah rekomendasi hasil pengawasan untuk pengawasan yang
bersifat kepokjaan yaitu SPIP, Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP dan PBJ
lingkup KKP, telah dibentuk menjadi IKU baru. Hal ini untuk memantau
perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi hasil
pengawasan kepokjaan. Selanjutnya, penjelasan pencapaian kinerja SS ke-3
dapat disampaikan sebagai berikut:
IKU 7: Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi yang disampaikan oleh
Inspektorat Jenderal kepada objek pengawasan sebagai hasil kegiatan
pengawasan sesuai rencana pengawasan dan telah ditindaklanjuti sesuai
ketentuan. Pada tahun 2013 jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti
31 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
mencapai 70,38% dari target 70%. Keberhasilan capaian tersebut didukung
dengan upaya-upaya yang dilakukan Itjen pada tahu 2013 seperti
melakukan supervisi berjenjang pada setiap penugasan, pembahsan konsep
laporan pengawasan untuk unit eselon I dan II serta melakukan
pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Perkembangan jumlah
rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 14. Perkembangan IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja
Indikator Kinerja Utama 2011 2012 2013 Target 2014
Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja
48,37% 74,68% 70,38% 80%
IKU 8 : Berkurangnya Materialitas TATD
Berkurangnya materialitas TATD (temuan audit yang tidak dapat
ditindaklanjuti) adalah penurunan jumlah dan nilai TATD pada akhir periode
pengukuran sebagai salah satu indikator bahwa rekomendasi yang diberikan
oleh aparat pengawasan telah berkualitas dan dimanfaatkan oleh auditabel
object serta permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada saat
pengawasan telah diperbaiki. Selama tahun 2013, tidak terdapat temuan
Itjen yang berupa temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti. Dengan
demikian realisasi IKU Berkurangnya materialitas TATD dengan target 10%
tercapai. Keberhasilan capaian IKU tersebut didukung oleh kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh Itjen pada tahun 2013 seperti, Peer Review,
Ekspose konsep laporan pengawasan untuk Eselon I dan II, Pengendalian
mutu laporan dan Penelaahan TATD. Perkembangan jumlah materialitas
temuan audit yang tidak dapat ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel
berikut:
32 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Tabel 15. Perkembangan IKU Sasaran Terselenggaranya Pengawasan Internal KKP yang efektif dan efisien
Indikator Kinerja Utama 2011 2012 2013 Target 2014
Berkurangnya materialitas TATD 0% 0% 0% 8%
IKU 9: Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko, pelayanan public, SAKIP, RB, LK KKP dan PBJ lingkup KKP
Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Manajemen Resiko,
Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP dan PBJ lingkup KKP yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja adalah jumlah rekomendasi yang
disampaikan oleh Inspektorat Jenderal kepada objek pengawasan sebagai
hasil kegiatan pengawasan sesuai rencana pengawasan dan telah
ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pada tahun 2013 jumlah rekomendasi
yang telah ditindaklanjuti mencapai 83,75% dari target 70% Keberhasilan
capaian tersebut didukung dengan upaya-upaya yang dilakukan Itjen pada
tahu 2013 seperti supervisi berjenjang pada setiap penugasan, pembahsan
konsep laporan pengawasan untuk unit eselon I dan II, FGD penyusunan
laporan penilaian terhadap seluruh unit Eselon I KKP dan Pemantauan
tindak lanjut. Perkembangan jumlah rekomendasi hasil pengawasan
manajemen risiko, pelayanan public, SAKIP, RB, LK KKP dan PBJ lingkup
KKP dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 16. Perkembangan Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko, Pelayanan Publik, SAKIP, RB, LK KKP dan PBJ lingkup KKP
No Indikator Kinerja Utama 2011 2012 2013 Target 2014
9. Persentase Jumlah rekomendasi hasil pengawasan manajemen risiko, pelayanan publik, SAKIP, RB, LK KKP dan PBJ lingkup KKP
IKU Baru IKU Baru 83,75% 80%
33 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Pada sasaran ke-4 ini terdapat 2 IKU yaitu : 1) Persentase pelaksanaan
penugasan yang memenuhi standard pelaksanaan pengawasan dan 2)
Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan.
Tabel 17. Realisasi Sasaran Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan yang Efektif
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Target 2014
10. Persentase pelaksanaan penugasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan
80% 73,69% 92,11% 90%
11. Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan
80% 90,41% 113,01% 90%
Capaian kinerja Sasaran ke-4 sebagaimana disampaikan pada tabel 15
diatas menunjukan bahwa dari dua IKU tersebut satu IKU telah mencapai
target sedangkan satu IKU lainnya belum mencapai target. Secara lebih
jelas pencapaian SS ke-4 adalah sebagai berikut:
IKU 10 : Persentase pelaksanaan penugasan yang memenuhi
standard pelaksanaan pengawasan
Persentase pelaksanaan penugasan yang memenuhi standar pelaksanaan
pengawasan adalah perbandingan antara jumlah penugasan pengawasan
yang dilaksanakan oleh Itjen dan memenuhi standar pelaksanaan
pengawasan dengan jumlah seluruh penugasan pengawasan yang
dilaksanakan oleh Itjen pada periode pengukuran. Dari hasil pengukuran,
Sasaran 4: Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Internal
yang Efektif
34 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
pelaksanaan penugasan pengawasan yang memenuhi standar pada tahun
2013 sebanyak 73,69% dari target 80%, dengan demikian capaian IKU
mencapai 92,11% atau tidak mencapai target. Didalam memastikan
pelaksanaan penugasan pengawasan sesuai dengan standar, Itjen
melakukan pengendalian berjenjang pada setiap tahapan pengawasan dan
pengendalian penerbitan surat penugasan pengawasan, namun masih
terdapat penugasan pengawasan yang belum memenuhi standar.
Perkembangan pelaksanaan penugasan yang memenuhi standar
pelaksanaan pengawasan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 18. Perkembangan Pelaksanaan Penugasan Yang Memenuhi
Standar Pelaksanaan Pengawasan
Indikator Kinerja Utama Keterangan 2011 2012 2013 Target 2014
Persentase pelaksanaan penugasan yang memenuhi standar pelaksanaan pengawasan
IKU Baru - - 73,69% 90%
IKU 11 : Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi
standar pelaporan
Persentase jumlah laporan yang memenuhi standar pelaporan adalah
perbandingan antara jumlah laporan pengawasan yang diterbitkan oleh
Itjen dan memenuhi standar pelaporan pengawasan dengan jumlah seluruh
laporan pengawasan yang diterbitkan oleh Itjen pada periode pengukuran.
Dari hasil pengukuran, jumlah pelaporan yang memenuhi standar pada
tahun 2013 sebanyak 90,41% dari target 80%. Dengan demikian IKU ke-2
pada SS ke-4 ini telah mencapai target dengan capaian 113,01%. Upaya
yang dilakukan Itjen untuk memantau penyusunan laporan pengawasan
sesuai dengan standara antara lain dengan menerapkan Kendali Mutu Audit
serta penelaahan oleh Bagian Analisa Tindak Lanjut. Perkembangan jumlah
35 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan dapat dilihat pada
tabel berikut.
Tabel 19. Perkembangan Jumlah Laporan Pengawasan Yang Memenuhi
Standar Pelaporan
Indikator Kinerja Utama Keterangan 2011 2012 2013 Target 2014
Persentase jumlah laporan pengawasan yang memenuhi standar pelaporan.
IKU Baru - - 90,41% 90%
Sasaran ke-5 ini didukung oleh sebuah IKU Indeks Kesenjangan Kompetensi
Pegawai Itjen dengan realisasi sebagai berikut:
Tabel 20. Perkembangan Sasaran SDM Itjen KKP yang Kompeten dan Profesional
No Indikator Kinerja Utama Keterangan 2010 2011 2012 2013
Target 2014
12. Indeks Kesenjangan Pegawai Itjen
IKU Baru - - - 43,33% 50%
Capaian kinerja SS ke-5 sebagaimana disampaikan pada tabel 11 diatas
menunjukan bahwa indeks kesenjangan pegawai Itjen pada tahun 2013
sebesar 43,33%, nilai indeks tersebut melebihi target yang ditetapkan Itjen
pada IKU ini sebesar 60%. Nilai Indeks Kesenjangan Pegawai Itjen diambil
dari hasil pengukuran kompetensi yang dilakukan oleh Bagian Kepegawaian,
Hukum dan Humas Itjen KKP. Didalam mengurangi kesenjangan kapabilitas
Sasaran 5: Tersedianya SDM Itjen KKP yang Kompeten dan
Profesional
LEARN AND GROWTH
36 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
pegawai, Itjen melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan, Pelatihan
Kantor Sendiri, mengikuti kegitan workshop/seminar dan mengadakan studi
banding dengan Instansi lain.
Sasaran ini didukung oleh dua buah IKU, yaitu, 1) Service Level Agreement
di Itjen; dan 2) Persepsi user terhadap kemudahan akses di Itjen (skala
Likert 1-5) dengan realisasi sebagai berikut:
Tabel 21. Realisasi Sasaran Tersedianya Informasi yang Valid, Handal, dan Mudah Diakses lingkup Itjen
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Target 2014
13. Service Level Agreement di Itjen 70% 100% 100% 75%
14. Persepsi user terhadap kemudahan akses di Itjen (skala Likert 1-5)
4 (Baik) 4 (Baik) 100% 4,25
Capaian kinerja SS ke-4 sebagaimana disampaikan pada tabel 10 diatas
menunjukan bahwa kedua IKU yang mendukung sasaran telah mencapai
target yang ditetapkan. Secara lebih jelas pencapaian SS ke-6 adalah
sebagai berikut:
IKU 13 : Service Level Agreement di Itjen
Service Level Agreement di Itjen adalah Layanan Pengaduan yang
disampaikan masyarakat melalui layanan pengaduan di web
www.itjen.kkp.go.id dan harus ditindaklanjuti 100%. Berdasar data yang
masuk dan dipantau oleh Inspektorat V, dari 35 pengaduan telah
ditindaklanjuti seluruhnya atau 100% oleh Inspektorat V. Dengan demikian
Sasaran 6: Tersedianya Informasi yang Valid, Handal, dan Mudah
Diakses lingkup Itjen
37 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
capaian IKU ke-1 pada SS ke-6 ini telah mencapai target yang ditetapkan
sebesar 100%. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh kegiatan-
kegiatan sebagai berikut:
a. Koordinasi dalam rangka pembentukan dan penetapan tim penanganan
pengaduan whistleblower dan pengaduan masyarakat tingkat
kementerian dan tingkat eselon I;
b. Penyusunan pedoman tata cara pengelolaan pengaduan whistleblower
dan pengaduan masyarakat di lingkungan KKP;
c. Sosialisasi/Asistensi tata cara pengelolaan pengaduan whistleblower dan
pengaduan masyarakat di unit eselon I KKP dan mekanisme
pengintegrasian aplikasi Whistleblowing KKP;
d. Pemantauan penanganan pengaduan masyarakat di unit eselon I;
e. Evaluasi penanganan pengaduan masyarakat di unit eselon I;
f. Penanganan pengaduan masyarakat melalui verifikasi/analisis, telaah,
klarifikasi/konfirmasi, dan audit investigasi di lingkungan KKP.
Perkembangan Service Level Agreement di Itjen dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 22. Perkembangan Service Level Agreement di Itjen
Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 Target 2014
Service Level Agreement di Itjen - - IKU Baru 100% 75%
IKU 14 : Persepsi user terhadap kemudahan akses di Itjen (skala
Likert 1-5)
Persepsi user terhadap kemudahan akses di Itjen pada tahun 2013
dipersepsikan sebagai pandangan unit Eselon I lain terhadap kinerja Itjen.
Survei tersebut dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Hukum dan Humas
Itjen terhadap seluruh unit eselon I sebagai mitra kerja. Dari hasil
38 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
pengukuran yang dilakukan oleh tim pemantau dan pengukuran kinerja Itjen
dengan menggunakan skala Likert (1-5), persepsi user terhadap kemudahan
akses di Itjen pada tahun 2013 berada pada nilai 4 atau Baik. Nilai tersebut
sesuai dengan target yang ditetapkan pada IKU ke-2 dari SS ke-6.
Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh upaya yang dilakukan oleh Itjen
pada tahun 2013 seperti membangun sistem informasi pengawasan,
mengadakan pelatihan mengenai pelayanan dengan hati, menerapkan
standar dan kode etik pengawasan. Perkembangan Persepsi user terhadap
kemudahan akses di Itjen dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 23. Perkembangan Persepsi user terhadap kemudahan akses di
Itjen
Sasaran ini memiliki 6 (enam) IKU sebagai indikator keberhasilan, yaitu: 1)
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang
ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan; 2) Tingkat
Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP; 3) Indeks Integritas Itjen KKP; 4) Nilai
Inisiatif Anti Korupsi Itjen KKP; 5) Nilai Evaluasi RB Itjen KKP; 6) Nilai
Evaluasi SPIP Itjen KKP, sebagaimana tabel berikut:
Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 Target 2014
Persepsi user terhadap kemudahan akses di Itjen (skala Likert 1-5)
- - IKU Baru 4 (Baik) 4,25
Sasaran 7: Terwujudnya Good Governance dan Clean Government lingkup Itjen
39 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Tabel 24. Realisasi Sasaran Terwujudnya Good Governance dan Clean Government lingkup Itjen
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Target 2014
15. Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan
100% 100% 100% 100%
16. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP
A A (81,01) 100% A
17. Indeks Integritas Itjen KKP 6,5 7,12 109,54% 6,75
18. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Itjen KKP 7,5 7,6997 102,7% 7,75
19. Nilai Implementasi RB Itjen KKP 75 65,29 90,53% 80
20. Nilai Evaluasi SPIP Itjen KKP 75 83,50 111,33% 80
Capaian SS ke-7 sebagaimana disampaikan pada tabel 13 diatas, menunjukan
bahwa dari 6 IKU yang mendukung SS-ke7, terdapat 1 IKU yang tidak
mencapai target, yaitu IKU Nilai Implementasi RB Itjen KKP. Pencapaian
masing-masing IKU pada SS ke-7 secara lebih terperinci dijelaskan sebagai
berikut:
IKU 15 : Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan
internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total
rekomendasi yang diberikan
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang
ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan adalah tingkat
penyelesasian rekomendasi pada temuan aparat pengawas eksternal dan
internal pada pemeriksaan di Itjen sebagai entitas organisasi yang diperiksa.
Dari hasil pengukuran kinerja tahun 2013, Itjen telah menindaklanjuti 100%
atau seluruh temuan yang diberikan oleh pengawas Internal dan Eksternal.
Dengan demikian capaian IKU ke-1 dari SS ke-7 ini mencapai target yang
40 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
telah ditetapkan sebesar 100%. Keberhasilan tersebut didukung oleh
kegiatan yang dilaksanakan Itjen pada tahun 2013 seperti Forum Group
Discusion (FGD) penyelesaian tindak lanjut, Inventarisir Permasalahan dalam
temuan dan percepatan penyelesaian temuan yang didukung oleh komitmen
pimpinan didalam penyelesaian temuan hasil pengawasan di Itjen.
Perkembangan jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal
yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan pada
Itjen dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 25. Perkembangan Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Eksternal Dan Internal Yang Ditindaklanjuti Dibandingkan Total Rekomendasi Yang
Diberikan Pada Itjen
Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 Target 2014
Jumlah rekomendasi aparat pengawas eksternal dan internal yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan
100% 100% 100% 100% 100%
IKU 22 : Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP
Akuntabilitas kinerja Itjen adalah perwujudan kewajiban Itjen untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran kinerja yang
telah ditetapkan. Berdasarkan surat dari Inspektur III Nomor
R.2559/ITJ/PI.440/VI/2013, 12 Juni 2013 tentang Laporan Hasil Evaluasi
Implementasi SAKIP, Itjen mendapatkan nilai 81,01 (A). Nilai tersebut sesuai
dengan target IKU ke 2 dari SS ke-7 ini yang menetapkan target nilai A.
Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan
Itjen seperti Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Menetapkan Petugas
41 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Pemantau dan Pengukur Kinerja, Menyusun Prosedur Operasional Standar
(POS), membangun pengelolaan kinerja berbasis Teknologi Informasi,
melengkapi bukti dukung data kinerja dan menerapkan reward and
punishment capaian kinerja. Perkembangan tingkat kualitas akuntabilitas
Itjen KKP dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 26. Perkembangan Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP
Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 Target 2014
Tingkat Kualitas Akuntabilitas Itjen KKP - 67,36 79,47 A (81,01) A
Untuk peningkatan capaian kinerja, selain memantau perkembangan capaian
kinerja dari tahun ke tahun, perlu juga dilakukan perbandingan capaian
dengan unit eselon I lain lingkup KKP. Perbandingan tersebut dapat dilihat
pada Gambar 7 berikut.
Gambar 7. Grafik hasil Evaluasi AKIP pada Unit Eselon I KKP Tahun 2013
Dari hasil Evaluasi AKIP unit eselon I KKP ahun 2013 Itjen berada pada
urutan pertama dengan nilai 81,01 dan nilai terendah diraih oleh BKIPM
dengan nilai 76,82.
42 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
IKU 17 : Indeks Integritas Itjen KKP
Nilai integritas Itjen adalah nilai kualitas pelayanan publik atas persepsi
pengguna layanan terhadap praktek korupsi yang terjadi di lingkungan Itjen.
Pada Tahun 2013, nilai integritas Itjen diambil dari hasil survey integritas KKP
Tahun 2013 yang dilakukan oleh KPK, dimana KKP mendapatkan nilai 7,12.
Nilai tersebut sekaligus menunjukan nilai integritas Itjen KKP tahun 2013.
Dengan demikian realisasi yang dicapai untuk nilai integritas Itjen adalah
7,12 dari target 6,5. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh upaya yang
dilakukan oleh Itjen pada tahun 2013, yaitu melaksanakan internalisasi nilai-
nilai integritas Itjen KKP, membuat pakta integritas, menyampaikan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), melaporkan gratifikasi
apabila ada dan evaluasi paska pengawasan. Perkembangan Indeks
Integritas Itjen KKP dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 27. Perkembangan Indeks Integritas Itjen KKP
Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 Target 2014
Indeks Integritas Itjen KKP 5,3 7,46 6,89 7,12 6,75
Bila dilihat dari hasil Penilaian Inisiatif Anti Korupsi seluruh unit eselon I
lingkup KKP, Itjen berada pada urutan ke enam dengan nilai 7,6967
sedangkan nilai tertinggi diraih oleh BKIPM dengan nilai 8,8412 dan nilai
terendah oleh Ditjen Perikanan Tangkap.
IKU 18 : Nilai Inisiatif Anti Korupsi Itjen KKP
Nilai inisiatif anti korupsi Itjen adalah nilai upaya membangun sistem
antikorupsi di Itjen yang dilakukan oleh pimpinan instansi dalam menerapkan
program-program antikorupsi. Dari hasil penilaian mandiri, Itjen
mendapatkan nilai 7,6997 atas inisiatif anti korupsi tahun 2013. Nilai tersebut
berada diatas target yang ditetapkan itjen sebesar 7,5. Keberhasilan tersebut
43 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan Itjen pada tahun 2013,
yaitu, Asistensi pengisian kuesioner PIAK, Verifikasi Dokumen IAK dan
Penilaian inisiatif anti korupsi. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi Itjen
KKP dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 28. Perkembangan Nilai Inisiatif Anti Korupsi Itjen KKP
Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 Target 2014
Nilai Inisiatif Anti Korupsi Itjen KKP - 6,654 8,524 7,6997 7,75
Perbandingan capaian IKU dengan unit eselon I lain dapat dilihat pada
Gambar 8 berikut.
Gambar 8. Grafik Hasil Penilaian IAK Unit Eselon I Lingkup KKP Tahun 2013
IKU 19 : Nilai Penerapan RB Itjen KKP
Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Itjen adalah tingkat proses pelaksanaan
reformasi birokrasi di Itjen untuk merubah bentuk birokrasi yang lama dengan
bentuk birokrasi yang lebih baik sehingga aparatur mampu bekerja secara
lebih profesional, efektif, dan akuntabel dalam melaksanakan perannya
sebagai pengawas internal KKP. Pada tahun 2013 Itjen menetapkan target
44 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
nilai 75 untuk penerapan RB Itjen, nilai tersebut diperoleh dari hasil PMPRB
online yang di submit ke Kementerian PAN dan RB pada Bulan Februari 2013.
Karena nilai penerapan RB Itjen tahun 2013 masih menunggu hasil penilaian
Kemen. PAN dan RB maka kondisi penerapan RB di Itjen masih
menggunakan kondisi penerapan Itjen tahun 2012, dimana nilai penerapan
RB Itjen mendapatkan nilai 65,29 dari target nilai 70. Hal-hal yang menjadi
catatan atas tidak tercapainya target tersebut yaitu karena masih lemahnya
dokumentasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak
lanjut. Namun demikian perlu disampaikan kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan Itjen untuk meningkatkan nilai evaluasi RB itjen sesuai dengan
target yang ditetapkan, yaitu:
a. Reviu Pengisian Kertas Kerja Pengungkit dan Hasil pada 10 Eselon I
b. Reviu Pelaksanaan Survey Internal dan Eksternal pada 10 Eselon I
c. Simulasi Penilaian Kertas Kerja PMPRB secara Manual atau Online
d. Reviu Penilaian dengan Relevansi Bukti/Evidence (Panel I dan II)
e. Pendampingan Tim Verikator Kementerian PAN dan RB
Perkembangan Nilai Implementasi RB Itjen KKP dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 29. Perkembangan Nilai Implementasi RB Itjen KKP
Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 Target 2014
Nilai Implementasi RB Itjen KKP - - IKU Baru 65,29 80
Perbandingan capaian IKU dengan unit eselon I lain dapat dilihat pada
Gambar 9 berikut.
45 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Gambar 9. Grafik Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMPRB Online Eselon I
Lingkup KKP Tahun 2012
Dari Hasil Evaluasi Pelaksanaan PMPRB Online Eselon I Lingkup KKP Tahun
2012, diketahui bahwa Itjen berada pada peringkat terakhir atau meraih nilai
terendah dengan nilai 65,29, sedangkan nilai tertinggi diraih oleh Ditjen
Perikanan Tangkap dengan nilai 74,06.
IKU 27 : Nilai Evaluasi SPIP Itjen KKP
Nilai evaluasi SPI di Itjen adalah tingkat penerapan sistem pengendalian
internal Itjen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hasil
evaluasi inspektorat I, nilai evaluasi SPIP Itjen mendapatkan nilai 83,50 dari
target nilai 75. Keberhasilan tersebut didukung oleh kegiatan yang
dilaksanakan Itjen pada tahun 2013 seperti Sosialisasi Penerapan Manajemen
Resiko, Diagnostic Assesment, Asistensi Implementasi SPIP dan Manajemen
Resiko. Perkembangan Nilai Evaluasi SPIP Itjen KKP dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 30. Perkembangan Nilai Evaluasi SPIP Itjen KKP
Indikator Kinerja Utama 2010 2011 2012 2013 Target 2014
Nilai Evaluasi SPIP Itjen KKP - IKU Baru 89,70 83,50 80
46 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Perbandingan capaian IKU dengan unit eselon I lain dapat dilihat pada
Gambar 9 berikut.
Gambar 10. Grafik hasil Evaluasi SPI pada Eselon I KKP Tahun 2013
Dari hasil evaluasi SPI Tahun 2013 Itjen berada pada posisi ke empat dengan
nilai 83,5, sedangkan nilai tertinggi diraih oleh BPSDMKP dan terendah oleh
Sekretariat Jenderal.
Persentase penyerapan DIPA Itjen adalah Persentase pelaksanaan anggaran
dibanding dengan alokasi anggaran. Terkelolanya anggaran secara optimal
lingkup Itjen ditunjukan dengan realisasi IKU berikut:
Tabel 31. Persentase Penyerapan DIPA Itjen Tahun 2013
Persentase penyerapan DIPA Itjen per 31 Desember 2013 adalah sebesar
Rp58.515.408.549,00 atau 98,98% dari pagu sebesar Rp59.118.512.000,00.
Dengan demikian target Persentase penyerapan DIPA Itjen sebesar >95%
No Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian Target 2014
21. Persentase Penyerapan DIPA Itjen ≥95% 98,98% 103,16% >95%
Sasaran 8: Terkelolanya Anggaran Secara Optimal Lingkup Itjen
47 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
tercapai. Keberhasilan capaian didukung oleh pelaksanaan kegiatan
berdasarkan Pedoman Operasional Kegiatan (POK) dan evaluasi penyerapan
anggaran secara periodik.
Selanjutnya untuk melihat perkembangan capaian kinerja Itjen dapat dilihat
perbandingan antara capaian kinerja tahun 2012 dengan tahun 2013 pada
beberapa indikator kinerja utama Itjen yang termuat pada dokumen
Penetapan Kinerja tahun 2012 dan 2013 yang disajikan pada tabel berikut ini.
Tabel 32. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2012 dengan 2013
Indikator Kinerja 2012 2013
a. Opini BPK-RI LK KKP WTP DPP WTP DPP
b. Nilai Implementasi RB 70,81 Menunggu hasil penilaian KemenPAN dan RB
c. Nilai AKIP KKP B A
d. Nilai Integritas KKP 6,89
7,12
e. Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP 7,46 7,60
Berdasarkan tabel 15 diatas, dapat dilihat capaian kinerja Itjen pada tahun
2013 mengalami perkembangan yang cukup baik bila dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun sebelumnya, dimana dari lima indikator kinerja utama
tahun 2013, empat diantaranya mampu mengalami peningkatan nilai positif.
Perkembangan capaian kinerja jangka menengah dari IKU yang termuat
pada dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012 dan 2013 Itjen KKP dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 33. Tren Capaian Kinerja 2010 – 2013 & Perbandingan terhadap Target Akhir Tahun RPJMN
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Target
2010 2011 2012 2013 2014 1. Opini BPK-RI LK KKP* WTP DPP WTP DPP WTP DPP Menunggu
penilaian BPK RI WTP
2. Nilai AKIP KKP CC B B A A
48 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
Indikator Kinerja Capaian Kinerja Target
2010 2011 2012 2013 2014
3. Nilai Integritas KKP 5,3 7,46 6,89 7,12 8,00
4. Nilai Inisiatif Anti Korupsi KKP
6,75 6,633 7,464 7,60 7,75
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Itjen KKP antara
lain tercermin pada:
1. Laporan realisasi Anggaran;
2. Neraca; dan
3. Catatan Atas Laporan Keuangan.
Realisasi anggaran kegiatan Itjen Tahun 2013, dapat dilihat pada Tabel 9
berikut:
Tabel 34. Realisasi Anggaran per Keluaran Itjen Tahun 2013
NO KEGIATAN KELUARAN ANGGARAN REALISASI
1 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Setjen, BPSDMKP dan Pelaksana Pembangunan KP
4 Laporan Pengawasan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja pada Setjen, BPSDMKP dan BKIPM 5.568.818.000 5.567.227.914
1 Laporan Implementasi SPIP lingkup KKP
2 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen P2SDKP dan Pelaksana Pembangunan KP
3 Laporan Pengawasan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja pada Ditjen PT dan Ditjen PSDKP 6.561.393.500 6.559.895.428
1 Laporan Pengawasan Peningkatan Pelayanan Publik
3 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen KP3K dan Pelaksana Pembangunan KP
3 Laporan Pengawasan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja pada Ditjen PB dan Ditjen KP3K 6.121.032.000 6.120.785.564
2 Laporan Pengawasan Implementasi SAKIP
49 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
NO KEGIATAN KELUARAN ANGGARAN REALISASI
4 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Ditjen 2HP, BRKP dan Pelaksana Pembangunan KP
4 Laporan Pengawasan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja pada Ditjen P2HP dan Balitbang 4.960.238.000 4.942.414.684
1 Laporan Pengawasan Implementasi RB
5 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dengan Tujuan Tertentu pada pelaksana pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Itjen
4 Laporan Pengawasan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja pada Itjen KKP dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup KK 5.284.344.000 5.268.609.469
1 Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan KKP
6 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain Itjen KKP
7 Laporan Dukungan Layanan Bidang Pengawasan
12 Laporan Layanan Perkantoran
3 Unit Kendaraan Bermotor 30.622.686.500 30.056.475.490
27 unit Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
38 unit Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
Jumlah 59.118.512.000 58.515.408.549
Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Itjen Tahun 2013, target
realisasi keuangan per 31 Desember 2013 adalah senilai
Rp59.118.512.000,00 atau 100% dari pagu Rp59.118.512.000,00. Data
penyerapan anggaran berdasarkan data realisasi anggaran per 31 Desember
2011 pada Bagian Keuangan dan Umum, adalah senilai
Rp58.515.408.549,00 atau 98,98% dari pagu sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp603.103.451.000,00 atau 1,02%. Sisa anggaran
tersebut berasal dari sisa uang makan yang tidak dibayarkan yang
50 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
dipengaruhi oleh tingkat kehadiran pegawai, sisa belanja modal dan sisa
kegiatan karena terjadi penghematan.
Adapun Ikhtisar Laporan Keuangan yang merupakan akuntabilitas keuangan
dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan Catatan Atas Laporan Keuangan Itjen KKP, diketahui bahwa
Pendapatan Itjen dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per
tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp187.032.422,00 yang berasal dari
penerimaan kembali belanja pegawai pusat TAYL Rp3.602.422,00 dan
pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya Rp183.430.000,00.
Realisasi PNBP TA 2013 mengalami penurunan sebesar
Rp665.925.420,00 (78,07 persen) dibandingkan 2012 yang disebabkan
berkurangnya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL dan
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.
2. Jumlah anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal sebagai upaya
mendukung kegiatan utama “Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas
Aparatur Negara” adalah senilai Rp59.118.512.000,00 (lima puluh
sembilan milyar seratus delapan belas juta lima ratus dua belas ribu
rupiah). Hingga 31 Desember 2013, dari anggaran tersebut telah
direalisasikan senilai Rp58.515.408.549,00 atau 98,98%. Disebabkan
adanya sisa uang makan yang tidak dibayarkan yang dipengaruhi oleh
tingkat kehadiran pegawai juga sisa belanja modal dan sisa kegiatan
karena terjadi penghematan dalam pelaksanaan.
3. Di dalam Ringkasan Laporan Neraca Keuangan pada 31 Desember 2013,
dapat disampaikan bahwa jumlah Aset pada TA 2013 adalah
Rp4.511.880.223,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp67.855.924,00 Aset Tetap (bersih) sebesar Rp4.252.374299,00 dan
Aset Lainnya sebesar Rp191.650.000,00;
51 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
4. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.290.888,00 yang
merupakan kewajiban jangka pendek berupa belanja daya dan jasa;
5. Jumlah Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 sebesar Rp4.510.589.335,00
yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp66.565.036,00 dan
Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp4.444.024.299;
Realisasi Belanja (bruto) per 31 Desember 2013 sebesar
Rp58.341.089.376,00 atau 98,98% dari jumlah yang dianggarkan dalam
DIPA TA 2013 sebesar Rp59.118.512.000,00, terdiri dari Belanja Pegawai
sebesar Rp11.621.143.049; Belanja Barang sebesar Rp45.653.770.827,00
dan Belanja Modal sebesar Rp1.066.175.500,00. Bila dibandingkan dengan
tahun 2012, realisasi anggaran TA 2012 adalah sebesar 60.190.485.277
atau 99,82% dari pagu 60.296.837.000. Dengan demikian dapat
disampaikan bahwa terjadi penurunan jumlah pagu dan realisassi anggaran
pada tahun 2013. Penurunan pagu disebabkan adanya pemotongan
anggaran dalam rangka penghematan anggaran negara sedangkan
penurunan angka realisasi karena adanya sisa pembayaran gaji dan
tunjangan juga penghematan pada belanja modal dan pelaksanaan
kegiatan.
Tabel 35. Perbandingan Realisasi Anggaran tahun 2010 - 2013
Tahun Pagu Realisasi %
2010 43.649.200.000,00 42.348.563.864,00 97,02
2011 61.139.000.000,00 61.970.824.361,00 101,36
2012 60.296.837.000,00 60.190.485.277,00 99,82
2013 59.118.512.000,00 58.515.408.549,00 98,98
52 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
BAB IV
P E N U T U P
53 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
BAB IV PENUTUP
Secara keseluruhan terdapat 21 IKU dari 8 Sasaran Strategis lingkup
Itjen, dari jumlah IKU tersebut terdapat 3 IKU yang tidak mencapai target
dimana 2 IKU masih dalam toleransi penilaian baik (>90%) yaitu, Persentase
pelaksanaan penugasan yang memenuhi standard pelaksanaan pengawasan
dengan capaian kinerja 92,11% dan Nilai implementasi RB dengan capaian
kinerja 90,53%, sedangkan 1 IKU lainnya memiliki capaian <90% yaitu Nilai
evaluasi AKIP KKP dengan capaian 84,84%.
Untuk menyempurnakan arah, sasaran dan indikator kinerja serta
meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja sampai dengan tahun 2014, maka
pada triwulan III 2013 dilakukan penyempurnaan sasaran kinerja dengan
menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang memungkinkan
sasaran kinerja organisasi disalurkan hingga level individu. Namun demikian
dalam implementasinya perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan upaya
peningkatan pengelolaan kinerja pada tahun berikutnya, sehingga kualitas
akuntabilitas kinerja Itjen KKP dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.
Beberapa langkah perbaikan tersebut antara lain:
1. Menyesuaikan Dokumen Perencanaan (Renstra, RKT, RKA-KL, Penetapan
Kinerja) tahun 2014 dengan sasaran kinerja berbasis BSC;
2. Menyempurnakan formulasi pengukuran indikator kinerja berbasis BSC
dalam manual IKU tahun 2014.
3. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan pengukuran kinerja melalui
penggunaan teknologi informasi untuk Kinerja Organisasi dan Kinerja
Individu.
4. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan evaluasi kinerja melalui
pertemuan-pertemuan (gelar pengawasan).
54 | A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
LAKIP INSPEKTORAT JENDERAL KKPTAHUN 2013
5. Meningkatkan capaian kinerja terutama terhadap indikator yang belum
mencapai target, yaitu:
a. Meningkatkan cakupan, mutu pelaksanaan dan pelaporan evaluasi AKIP
KKP
b. Meningkatkan pemenuhan standar pelaksanaan pengawasan melalui
penerapan Kendali Mutu secara konsisten
c. Meningkatkan ketertiban pelaksanaan Road Map RB
6. Melakukan penajaman indikator dan target masa mendatang sehubungan
dengan hasil evaluasi dan capaian tahun 2013.
Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya telah melakukan reviu
terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2013 pada minggu ke-3 Februari 2014, yang
bertujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa LAKIP yang disusun telah
disajikan sesuai format dalam Lampiran IV Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 29 Tahun 2010 dan memberikan keyakinan terhadap akurasi, ketajaman
analisis dan keandalan informasi yang disajikan.
Beberapa catatan hasil reviu antara lain: 1) sistematika LAKIP
Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya disajikan sesuai format LAKIP
sebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun
2010; 2) beberapa capaian sasaran strategis masing-masing perspektif dan
Indikator Kinerja Utama (IKU) pendukungnya belum konsisten dengan aplikasi
www.kinerja.com dan dokumen sumber. Catatan hasil reviu tersebut telah
dijadikan bahan perbaikan dalam LAKIP Itjen Tahun 2013 ini.