LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Lakip 2013.pdf · pelayanan yang terwujud di dalam pelayanan jasa dan penyajian informasi yang akurat, namun disisi lain kendala

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP) TAHUN 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Khudori Nomor 55 Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp. (0274) 773154

e-mail: [email protected]

Lakip Dishubkominfo KP 2013 1

RINGKASAN EKSKUTIF

Transportasi, komunikasi dan informatika mempunyai peranan

penting dan strategis dalam mendukung kelancaran roda perekonomian.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulonprogo

selaku pembantu Bupati di bidang transportasi, komunikasi dan

informatika terus berupaya meningkatkan pelayanan di bidang

transportasi, komunikasi dan informasi kepada masyarakat dengan

sumberdaya yang dimiliki. Keberhasilan atau kekurangan dalam memberikan

pelayanan dapat digambarkan dalam bentuk laporan hasil pencapaian

pengukuran kinerja dan program.

Guna menjalankan tugas dan fungsinya dalam pelayanan maupun

pengelolaan sarana perhubungan dan ketersediaan jaringan komunikasi

dan informasi pada hakekatnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

akan mobilisasi orang maupun data informasi. Tantangan ke depan yang

dihadapi semakin berat, disatu sisi dituntut untuk meningkatkan mutu

pelayanan yang terwujud di dalam pelayanan jasa dan penyajian

informasi yang akurat, namun disisi lain kendala keterbatasan Sumber Daya

Manusia (SDM), sarana dan prasarana harus mendapat perhatian yang

seimbang.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, kegiatan pelayanan jasa

transportasi, informasi dan komunikasi dilakukan melalui berbagai Program

antara lain :

a. Pelayanan administrasi perkantoran;

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

d. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;

e. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan;

f. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan;


g. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ;

h. Peningkatan pelayanan angkutan;

i. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas;

j. Pembangunan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan;

k. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor dan

l. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa;

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Kulonprogo disusun sebagai wujud berkembangnya

semangat akuntabilitas serta dukungan sistem administrasi yang mampu

menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang

makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi

rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai

alat umpan balik yang dapat digunakan manajemen untuk meningkatkan

kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika dalam tahun anggaran 2013 sebanyak 37

kegiatan baik pada Kegiatan Setiap SKPD, Urusan Wajib Perhubungan, dan

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, dengan prosentase capaian

kinerja melalui Pengukuran Kinerja rata-rata capaian mencapai 100 %.

Untuk mendukung kegiatan tersebut di atas, besaran anggaran yang

diperoleh dalam Tahun anggaran 2013 untuk urusan Perhubungan dan

urusan Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Nomor

54 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun Anggaran 2013 adalah

sebesar :


I. Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja

Aparatur)

:

3.963.058.446,50

II. Anggaran Belanja Langsung (Belanja Publik) : 6.152.859.514,00

Jumlah : 10.115.917.960,50

Dari jumlah tersebut Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja

Aparatur) sebesar 3.963.058.446,50 yang telah dipertanggungjawabkan

sebesar Rp. 3.729.565.666,00 (94%) dengan demikian terdapat sisa

sebesar Rp. 233.492.780,50, sedangkan jumlah Anggaran Belanja

Langsung (Anggaran Publik) sebesar Rp. 6.152.859.514,00 yang telah

dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 5.250.301.247,00 (85,33 %) dengan

demikian terdapat sisa sebesar Rp. 902.558.267,00 telah dilaksanakan

sesuai rencana Program/kegiatan dan berjalan baik dengan pencapaian

dari 10 Sasaran Strategis dengan 37 Indikator Sasaran kegiatan yang

ditetapkan telah mencapai fisik sebesar 100 %.

Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus diupayakan

peningkatannya dan dipertahankan pada tahun-tahun yang akan datang

dengan memprioritaskan alokasi dana dan effisiensi melalui peningkatan

SDM dan peningkatan sarana, prasarana transportasi, komunikasi dan

informatika serta penyelesaian sedini mungkin terhadap berbagai

permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka peningkatan mutu dan

pelayanan.

Wates, 31 Januari 2014

KEPALA DINAS

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda IV c

NIP. 19590929 198603 1 014


BAB I

PENDAHULUAN

A. KEDUDUKAN

Aspek transportasi merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi

dan distribusi bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dalam

Pembangunan Nasional, baik sebagai penunjang maupun perangsang

pertumbuhan ekonomi dan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan dan pengembangan komunikasi dan informatika dapat

meningkatkan aksesibilitas komunikasi dan mendorong pemanfaatan

Teknologi Informasi dalam berbagai sendi kehidupan selain akan

menciptakan lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat

serta pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 3

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah, ditetapkan bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika sebagai lembaga perangkat daerah yang membantu Bupati

dalam menyelenggarakan urusan perhubungan dan komunikasi dan

informatika.

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendukung

keberhasilan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pelayanan

transportasi, serta komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Kulonprogo,

utamanya dalam mewujudkan pemerataan transportasi yang aman, lancar

dan tertib kepada masyarakat dalam mendukung produktifitas daerah.

B. FUNGSI DAN TUGAS POKOK

1. Fungsi

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas

Pembantuan di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.


2. Tugas Pokok

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas;

b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan, terminal dan

perparkiran;

c. menyelenggarakan kegiatan di bidang pengendalian dan

operasional;

d. menyelenggarakan kegiatan di bidang komunikasi dan informatika;

dan

e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan .

C. SUSUNAN ORGANISASI

Untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Pokok Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika didukung struktur organisasi sejumlah 22

eselon pejabat struktural sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat Dinas, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan;

c. Sub Bagian Keuangan;

3. Bidang Lalu Lintas, terdidi dari :

a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

c. Seksi Penerangan Jalan.

4. Bidang Angkutan, Terminal dan Perparkiran terdiri dari :

a. Seksi Angkutan;

b. Seksi Terminal; dan

c. Seksi Perparkiran

5. Bidang Pengendalian dan Operasional, terdiri dari :

a. Seksi Kelaikan Kendaraan Bermotor ; dan

b. Seksi Operasi dan Pengendalian.


6. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri :

a. Seksi Pelayanan dan Fasilitas Perijinan ; dan

b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri :

a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor ;

b. UPTD Terminal ; dan

c. UPTD Sub Terminal Induk.

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika sesuai Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 3 Tahun

2008 sebagaimana Gambar I.1.

Gambar I.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika


D. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulonprogo tahun

2013 didukung oleh 79 orang PNS dan 5 orang tenaga Non PNS/

Honorer Daerah dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I.1. Data PNS Menurut Golongan

Unit Gol.I Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah

Kepala 0 0 0 1 1

Sekretariat 2 1 10 1 14

Bid. Lalu Lintas 8 5 10 1 24

Bid. ATP 0 1 6 1 8

Bid. Pengendalian dan Operasional

1 1 4 0 6

Bid. Komunikasi & Informatika 0 1 3 0 4

UPTD Terminal 1 0 6 0 7

UPTD Sub Terminal 2 1 5 0 8

UPTD PKB 1 2 4 0 7

Jumlah 15 12 48 4 79

Tabel I.2. Data PNS Menurut Tingkat Pendidikan

Unit SD/

SLTP SLTA D2/D3 S1 S2 Jumlah

Kepala 0 0 0 0 1 1

Sekretariat 2 4 1 6 1 14

Bid. Lalu Lintas 8 10 2 4 0 24

Bid. ATP 0 1 2 3 2 8

Bid. Pengendalian dan Operasional

1 2 0 3 1 6

Bid. Komunikasi & Informatika 0 0 1 2 1 4

UPTD Terminal 1 5 0 1 0 7

UPTD Sub Terminal 2 5 0 1 0 8

UPTD PKB 1 0 5 0 0 7

Jumlah 15 27 11 20 6 79

Jumlah Jabatan Struktural yang ada menurut Peraturan Bupati

Kulon Progo Nomor 63 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pada

Unsur Organisasi Terendah Dinas Perhubungan Komunikasi Dan

Informatika terdapat 22 jabatan struktural. Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional tertentu pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan


Informatika sesuai dengan Peraturan Bupati Kulonprogo No. 54 Tahun

2006, adalah Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan. Dari jabatan

struktural yang ada, kondisi sampai dengan akhir tahun 2013 masih

terdapat 2 jabatan struktural yang kosong yaitu Kepala UPTD Terminal

dan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

E. Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kulonprogo dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung

jawabnya didukung dengan sarana dan prasarana (aset) sebagai

berikut :

a. Jumlah Aset yang dimiliki total: Rp 18.238.243.196,-, dengan

perincian sebagaimana Tabel berikut.

Tabel I.3 Jumlah Nilai Aset

No Jenis Barang Nilai (Rp)

1. Tanah 132.800.000

2. Mesin Peralatan 3.975.121.636

3. Gedung dan Bangunan 14.127.770.953

4. Jalan dan Irigasi 0

5. Aset Tetap Lainnya 2.550.610

6. Konstruksi dalam Pengerjaan 0

Total 18.238.243.196

b. Jumlah aset yang tidak terpakai: Rp 0,-

Rincian Gedung bangunan dan peralatan kantor yang dimiliki

sebagaimana Tabel I.4

Tabel I.4 Aset Gedung dan Bangunan


No. Nama Barang Uraian Kondisi

1. Kantor Induk

- Lokasi - Luas tanah - Asal usul tanah - Status tanah - Luas bangunan

Wates 1.375 m2 Kas Desa Hak Pakai

416 m2

Bangunan Rusak Berat, kondisi tidak

nyaman

2. Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

- Lokasi - Tipe - Luas tanah - Asal usul tanah - Status tanah - Kios - Mushola - Ruang tunggu - MCK

Ds.Triharjo, Wates 4.000 m2 Kas Desa

558m2 Hak Pakai

- 1 unit 1 unit 3 unit

Atap rusak

3. Terminal Wates


Wates B

7.910 m2 Kas Desa

Sewa 43 unit 1 unit 1 unit 2 unit

Baik

4. Sub Terminal Jagalan


Banjaroyo, Klbwg C

1.000 m2 Kas Desa


Rusak Ringan, Jalan/

Pelataran rusak

5. Sub Terminal Jangkaran


Jangkaran, Temon C

1.000 m2 Kas Desa


Pos TPR dan pagar tidak

ada, Jalan/

Pelataran rusak

6. Sub Terminal Brosot


Brosot, Galur C

700 m2 Kas Desa


Baik, Jalan/

Pelataran rusak


No. Nama Barang Uraian Kondisi

7. Sub Terminal Kenteng


Kembang, Nangg 1 unit

C 1.664 m2 Kas Desa

Milik Pemkab 3 unit 1 unit 1 Unit

Baik, Jalan/

Pelataran rusak

8. Sub Terminal Sentolo


Sentolo C

1.000 m2 Kas Desa Kerjasama

1 unit 1 Unit 1 unit 1 unit

Baik, Jalan/

Pelataran rusak

Tabel I. 5 Aset Peralatan Kantor

No. Nama Barang Jumlah Merk Kondisi Keterangan

1. Kendaraan roda empat

11

Toyota, Suzuki, Isuzu (lift truk)

Baik Sedang

10 1

7 Unit Pick Up Bantuan KPDT di 7 Desa

2. Kendaraan roda dua

17

Honda, Suzuki Baik Sedang

14 3

-

3. Komputer PC

8

Lenovo, Samsung

Baik Sedang

6 2

-

4. Laptop 3

Toshiba, Asus

Baik 3 -

5. Printer 7

Canon, HP, Epson

Baik Sedang

5 2

-

6. Proyektor 1

Toshiba Baik 1

-

7. Mesin Ketik 7

Olivetti & Royal Brother

Baik Sedang Rusak

2 5

-

8. Handy Talky (HT)

9

Icom

Baik Sedang Rusak

6 3

-

9. Mesin Fax 1 Panasonic Baik

1 -

10. Air Conditioner (AC) 1 Panasonic Baik

1 R. Kadinas

11. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

9 HPA Baik Rusak

8 1

PKB

12. Pemadam kebakaran 1 Yamato Baik

1 PKB


No. Nama Barang Jumlah Merk Kondisi Keterangan

13. GPS 1 Garmin Baik

1 Kominfo

14. Grounding Tester 1 Kyoritsu Baik

1 Kominfo

15. Teropong 1 Nikon Baik

1 Kominfo

16. Altimeter/meteran laser 1 Leica Baik

1 Kominfo


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program SKPD

1. Visi

Untuk mewujudkan pembangunan di bidang perhubungan

komunikasi dan informatika yang mendukung Visi Kabupaten

Kulonprogo, maka ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika sebagai berikut :

“Terwujudnya penyelenggaraan Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika yang berkualitas untuk mendukung terciptanya

kesejahteraan masyarakat Kulonprogo “

Visi tersebut mengandung pengertian, jika penyelenggaraan

transportasi, komunikasi dan informatika baik, serta didukung

meratanya sarana prasarana transportasi, komunikasi dan informatika di

seluruh wilayah Kulonprogo, maka akan mempercepat terwujudnya

peningkatan produktifitas daerah, yang pada gilirannya dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Misi

Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk

mewujudkan visi tersebut adalah:

a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna memiliki

kompetensi, ketrampilan dan etos kerja yang tinggi,

b. Meningkatkan keselamatan, ketertiban bidang perhubungan dan

kominfo,

c. Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan, komunikasi dan

informatika yang handal,

d. Meningkatakan kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi

yang berkelanjutan,


e. Mewujudkan masyarakat informasi yang cerdas, mandiri, beretika

dan berprestasi.

3. Tujuan

Berdasarkan uraian di atas maka ditetapkan tujuan sebagai

berikut:

1. Terciptanya keselamatan, kenyamanan, ketertiban dan kelancaran

lalu lintas dalam tatananan sistem transportasi yang terpadu.

2. Terwujudnya pelayanan prima di bidang perhubungan, komunikasi

dan informatika kepada masyarakat.

3. Terpenuhinya SDM yang memiliki kompetensi dan handal dalam

pelaksanaan tugas.

4. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhdap peraturan lalu lintas

yang berlaku.

5. Terwujudnya masyarakat yang mandiri serta memahami dan

memanfaatkan teknologi informasi.

4. Sasaran

Terdapat 4 sasaran yang akan dicapai pada tahun 2013 untuk

mewujudkan visi dan misi yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan transportasi, komunikasi dan informasi

berdasarkan SPM.

2. Meningkatnya keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban

lalu lintas.

3. Meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap peraturan lalu lintas

dan pembangunan menara seluler

4. Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian masyarakat dalam

memanfaatkan Teknologi Informasi.

5. Indeks Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun


bersangkutan, disertai dengan rencana tingkat capaian (target). Target

indikator dirancang untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/

tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Tabel II.1

Sasaran Strategis dan IKU Dinas Perhubungan Kominfo

Kab. Kulonprogo 2011-2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target

Meningkatnya keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas

Terwujudnya pembangunan fasilitas LLAJ

unit rambu 522

m2 marka 5225

m pagar pengaman

572

Terpasangnya unit LPJU Unit 170

Terlaksananya monitoring dan pengamanan keselamatan lalu lintas

Bulan 60

Terlaksananya pengadaan Alat uji Unit CO/ HC tester

1

Unit Side Slip tester

1

Unit SIM 1

Unit Boogie roller

1

Terlaksananya pembangunan sarana transportasi

Halte 18

Terminal 1

Terlaksananya monitoring angkutan pedesaan, arus mudik/balik lebaran, Natal dan Tahun baru

Hari 115

Meningkatnya pelayanan transportasi, komunikasi dan informasi berdasarkan SPM

Tersedianya dokumen perencanaan LLAJ

Volume LL 16

Penataan arus

3

Rencana induk

1

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di Kab. Kulonprogo

KBWU 30.304

Terlayaninya penumpang antar moda di Terminal dan Sub Terminal

unit 6

Terciptanya ketertiban, keamanan jasa parkir

titik 45

Meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap peraturan lalu lintas dan pembangunan menara seluler

Terpeliharanya peralatan uji kendaraan bermotor sistem mekanik

unit 10

Terpeliharanya Fasilitas LLAJ % Rambu 100

Unit APILL 14

Unit Warning Lamp

10

Terpeliharanya LPJU di wilayah Kabupaten Kulonprogo

titik 1500


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target

Terlaksananya fasilitasi perijinan menara, monitoring menara dan pemungutan retribusi serta SIM Wasdal menara

unit 120

Site plan audit kali 1

Tersedianya SIM Wasdal menara unit 1

Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi Informasi

Terlaksananya sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

kali 50

6. Rencana dan Penetapan Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2013 dan Penetapan

Kinerja 2013 disusun pada awal tahun 2013, sehingga data yang

digunakan adalah kegiatan-kegiatan di APBD 2013. Dalam

perkembangannya, di APBD Perubahan 2013, terdapat beberapa kegiatan

baru, baik kegiatan setiap SKPD maupun kegiatan urusan, serta ada

pengurangan dan penambahan anggaran di beberapa kegiatan.

Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Kulonprogo tahun 2013

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan program

dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, kegiatan yang

dilaksanakan meliputi :

a. Penyediaan jasa surat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan

e. Penyediaan jasa kebersihan kantor

f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

g. Penyediaan alat tulis kantor (ATK).

h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

i. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.

j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.


k. Penyediaan makanan dan minuman.

l. Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

m. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

n. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap

o. Penyediaan jasa sewa kendaraan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan yang

dilaksanakan meliputi :

a. Pengadaan kendaraan bermotor dinas/ operasional

b. Pengadaan peralatan kantor

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, kegiatan yang

dilakukan meliputi:

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit.

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

b. Penyusunan pelaporan keuangan

5. Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD, kegiatan yang

dilaksanakan meliputi:

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

6. Program pengawasan dan pengendalian program, kegiatan yang

dilaksanakan:

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan

kegiatan

7. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan meliputi:

a. Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal

b. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

c. Peningkatan pengelolaan perpakiran

8. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana fasilitas Lalu Lintas

Angkutan Jalan, kegiatan yang dilaksanakan meliputi :


a. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

bermotor

b. Pemeliharaan fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

c. Pemeliharaan rutin lampu penerangan jalan umum

9. Program peningkatan pelayanan angkutan, kegiatan yang dilaksanakan

meliputi:

a. Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan

penumpang

b. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan

10. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, kegiatan yang

dilaksanakan meliputi:

a. Operasional pengawasan dan pengendalian lalu lintas

b. Pengadaan LPJU

c. Pembangunan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan

11. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

12. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa,

kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

b. Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Komunikasi.

Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kulonprogo yang meliputi APBD dan APBD Perubahan 2013

sebagaimana Tabel II.2.

Tabel II.2

Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Kominfo Kab. Kulonprogo

Tahun 2013

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Target Anggaran (Rp)

Terwujudnya peningkatan kelancaran pelayanan SKPD

Penyediaan jasa surat menyurat bulan 12 999.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

bulan 12 2.209.706.400

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

unit 19 5.026.900



Penyediaan jasa administrasi keuangan

orang 10 16.440.000

Penyediaan jasa kebersihan kantor

bulan 12 1.248.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

bulan 12 6.500.000

Penyediaan alat tulis kantor bulan 12 10.059.650 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

bulan 12 10.200.350

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

bulan 12 1.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

bulan 12 1.040.000

Penyediaan makanan dan minuman

bulan 12 34.590.000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

bulan 12 37.080.000

Penyediaan perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah

bulan 12 5.070.000

Penyediaan jasa tenaga tidak tetap

bulan 12 25.406.407

Penyediaan jasa sewa kendaraan unit 1 60.000.000

Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik

Pengadaan kendaraan bermotor dinas/ operasional

unit 2 42.655.000

Pengadaan peralatan kantor jenis 10 30.190.000 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

bulan 12 90.976.000

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

org 4 2.001.500

Terwujudnya peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

dokumen 1 1.715.950

Penyusunan pelaporan keuangan dokumen 4 3.039.500 Terwujudnya peningkatan penyusunan dokumen perencanaan SKPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

dokumen 1 1.826.500

Terwujudnya peningkatan pengawasan dan pengendalian program

Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

bulan 12 2.900.427

Meningkatnya keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas


unit rambu 160 570.014.280

m2 marka 1460

m pagar pengaman

208

Terpasangnya unit LPJU unit 148 1.871.315.350

Meterisasi kWH

44


bulan 12 22.754.350



Terlaksananya pengadaan CO/HC tester

unit 1 112.960.300

Tersedianya halte unit 6 120.134.000


hari 23 34.593.550

Meningkatnya pelayanan transportasi, komunikasi dan informasi berdasarkan SPM

Terujinya kendaraan bermotor wajib uji (KBWU)

KBWU 5698 139.125.900

Terlayaninya penumpang antar moda

unit 6 89.081.900

di Terminal dan Sub Terminal


titik 45 121.587.850

Meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap peraturan lalu lintas dan pembangunan menara seluler


unit 8 34.295.450

Terpeliharanya APILL unit 10 15.645.300


titik 350 301.408.400


unit 93 100.184.500

Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi Informasi


kali 10 20.086.800

Jumlah 6.152.859.514,00


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN SASARAN

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan

program dan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja yang telah

ditetapkan. Dalam perkembangannya, jumlah kegiatan dan anggaran yang

telah ditetapkan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2013 mengalami

beberapa perubahan, seiring dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2013 tentang Perubahan APBD 2013 dan Peraturan Bupati Nomor

54 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2013. Berdasarkan

Perubahan APBD Tahun, sasaran kinerja tahun 2013 dicapai melalui 37

kegiatan yang terdiri dari 14 kegiatan urusan dan 23 kegiatan setiap

SKPD.

Dari 2 urusan yang diampu, yaitu Urusan Perhubungan, dan Urusan

Komunikasi dan Informatika, pencapaian sasaran pelaksanaan program

dan kegiatan urusan tahun 2013 mencapai 100% dengan rincian

sebagaimana Lampiran 1 dan Kegiatan setiap SKPD mencapai 100%

sebagaimana Lampiran 2. Matrik Pengukuran Kinerja Program

sebagaimana pada Lampiran 3.


B. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dengan sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi

pemerintah. Pengukuran tersebut didasarkan pada persentase capaian

target Tahun 2013.

Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan, kenyamanan,

kelancaran dan ketertiban lalu lintas

Tabel III. 1 Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran 1

Indikator Satuan Target Realisasi %

Capaian Kinerja

Tahun 2012


unit rambu 160 160 100 100

m2 marka 1460 1460

m pagar pengaman

208 208

Terpasangnya unit LPJU unit 128 128 100 100

Meterisasi kWh

44 44


bulan 12 12 100 100

Terlaksananya CO/HC tester unit 1 1 100 100

Terlaksananya pembangunan halte unit 6 6 100 100


hari 23 23 100 100

Berdasarkan 6 (enam) indikator yang memperlihatkan tingkat capaian

kinerja sasaran tersebut, secara umum dapat disimpulkan sangat

berhasil, bahwa pencapaian sasaran terciptanya tertib lalu lintas, sangat

berhasil. Meningkatnya keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan

ketertiban lalu lintas dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Terwujudnya pembangunan fasilitas LLAJ merupakan indikator penting

untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan, kelancaran dan

ketertiban lalu lintas. Anggaran untuk pencapaian indikator ini sebagian

besar berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang pada tahun ini

berupa 160 unit rambu-rambu, 1460 m2 marka dan 208 m pagar


pengaman dan realisasi mencapai 100% untuk target 2013. Pada tahun

2012 realisasi pembangunan mencapai 100%, berupa 122 unit rambu-

rambu, 1225 m2 marka dan 172 m pagar pengaman. Kebutuhan

fasilitas LLAJ masih jauh dari memadai untuk pelaksanaan manajemen

rekayasa lalu lintas. Untuk itu perlu dilaksanakan penambahan secara

bertahap sehingga pemasangan fasilitas kelengkapan jalan memberi

dampak menurunnya tingkat kecelakaan.

2. Pemasangan LPJU sangat penting khususnya bagi pengguna jalan

pada malam hari, karena adanya LPJU menciptakan kenyamanan dan

ketertiban lalu lintas. Jumlah pemasangan Tahun 2013 sebanyak 128

unit dan pemasangan 44 kWh meter dapat direalisasikan 100%

meningkat dari Tahun 2012 berupa pembangunan 66 titik LPJU dan

pemasangan kWh meters sebanyak 26 unit.

3. Monitoring dan pengamanan, keselamatan lalu lintas dan penegakan

aturan dilaksanaka dengan tujuan menciptakan ketertiban lalu lintas.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah pengamanan insidentil dan operasi

penegakan hukum/Perda. Tingkat capaian kinerja sebesar 100 %

mempertahankan capaian Tahun 2012, meskipun terkendala

keterbatasan personil dan masih adanya kemacetan pada titik-titik dan

jam tertentu yang belum dapat dilaksakan pengaman.

4. Pengadaan peralatan uji kendaraan berupa 1 unit CO/HC tester

mencapai 100%. Pengadaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan

akurasi pelayanan pengujian dan menurunkan emisi gas buang

kendaraan di jalan, sehingga berdampak memberikan kenyamanan bagi

pengguna jalan.

5. Tersedianya halte yang berfungsi sebagai tempat untuk naik/turun

penumpang atau melakukan perpindahan moda angkutan dengan

selamat, tertib, lancar, aman, dan nyaman. Pencapaian indikator ini

sebesar 100% dengan dilakukan pembangunan 6 unit halte di wilayah

Kota Wates masing-masing 1 unit di Jalan Khudori, Jalan Pahlawan,

Jalan Kol. Sugiyono, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Sugiman, dan Jalan

Bhayangkara.


6. Momentum liburan hari Lebaran yang setiap tahun dimanfaatkan oleh

para pemudik sehingga memunculkan kebiasaan arus mudik dan arus

balik yang perlu mendapatkan perhatian agar keselamatan

kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dapat dipertahankan.

Tahun 2013 indikator ini mencapai 100% sebagaimana capaian Tahun

2012.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi, komunikasi

dan informasi berdasarkan SPM



Capaian Kinerja

Tahun 2012


KBWU 5698 6.116 107 102


unit 6 6 100 100


titik 45 45 100 100

Berdasarkan 3 (tiga) indikator yang memperlihatkan tingkat capaian

kinerja sasaran tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa

pencapaian sasaran peningkatan pelayanan transportasi sangat berhasil.

Meningkatnya pelayanan transportasi dapat dilihat dari indikator sebagai

berikut:

1. Terujinya kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) memberikan jaminan

kelayakan jalan bagi kendaraan bermotor. Pelayanan pengujian

kendaraan bermotor tahun ini mencapai 107% meningkat dari Tahun

2012 yang mencapai 102%.

2. Pengelolaan terminal yang terdiri dari 1 unit Terminal Induk dan 6 unit

Sub Terminal telah memberikan peningkatan pelayanan kepada

masyarakat dalam bidang transportasi darat mencapai 100%

sebagaimana capaian Tahun 2012. Meskipun jumlah kendaraan

angkutan umum yang beroperasi cenderung menurun akan tetapi

diperlukan pelayanan transportasi yang terjangkau untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat.


3. Terciptanya ketertiban, keamanan jasa parkir melalui kegiatan

pengelolaan perparkiran di Tahun 2013 mencapai realisasi 100%

sebagaimana tahun 2012.

Sasaran 3 : Meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap

peraturan lalu lintas dan pembangunan menara

seluler


Indikator Satuan Target Realisasi

% Capaian Kinerja

Tahun 2012


unit 8 8 100 100

Terpeliharanya APILL unit 10 10 100 100


titik 550 550 100 100


unit 93 93 100 100

Berdasarkan 4 (empat) indikator yang memperlihatkan tingkat

capaian kinerja sasaran tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa

pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap

peraturan lalu lintas dan pembangunan menara seluler sangat berhasil.

Meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap peraturan lalu lintas dan

pembangunan menara seluler dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Terpeliharanya peralatan uji kendaraan bermotor sistem mekanik

mencapai 100% masih perlu dioptimalkan ke depan, mengingat dengan

pemeliharaan peralatan akan menjamin kinerja alat.

2. Terpeliharanya APILL mencapai 100%, tetapi belum mampu

menjangkau keseluruhan APILL dengan alokasi dana yang ada.

3. Terpeliharanya LPJU di wilayah Kabupaten Kulonprogo mencapai 100%

(550 titik) dan mengalami peningkatan jumlah lampu yang dipelihara

dibanding Tahun 2012 sebanyak 350 titik lampu.

4. Terlaksananya pemungutan retribusi, monitoring menara dan fasilitasi

perijinan menara serta SIM Wasdal menara mencapai 100%. Terhadap


93 menara telah dilakukan pengecekan lapangan dan pencapaian

retribusi pengendalian menara Rp.664.595.892,- melebihi target

sebesar Rp.615.295.905,-.

Sasaran 4 : Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian

masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi

Informasi



Capaian Kinerja

Tahun 2012


kali 10 10 100 100

Berdasarkan indikator yang memperlihatkan tingkat capaian kinerja

sasaran tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian

sasaran Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian masyarakat dalam

memanfaatkan Teknologi Informasi sangat berhasil. Meningkatnya

pengetahuan dan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan

Teknologi Informasi dari indikator sebagai berikut:


mencapai 100% dengan dilaksanakannya pembinaan KIM di 7 Kecamatan

pada 10 kelompok KIM yang sudah memenuhi target maupun ketentuan

SPM.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

anggaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kulonprogo pada Tahun Anggaran 2013 adalah sebesar Rp.

10.115.917.960,50 terdiri belanja langsung sebesar Rp. 6.152.859.514,00

dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.963.058.446,50. Realisasi

anggaran secara rinci sebagaimana Tabel Realisasi Anggaran pada

Lampiran 4.


Sasaran 1 : Meningkatnya keselamatan, kenyamanan,

kelancaran dan ketertiban lalu lintas

Tabel III.5 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1

Indikator Alokasi

Anggaran Realisasi Anggaran

% Realisasi Anggaran

% Capaian Kinerja


570.014.280 561.636.900 98,53 100

Terpasangnya unit LPJU 1.871.315.350 1.839.544.350 98,30 100


2.900.427 2.900.060 99,99 100

Terlaksananya CO/HC tester 112.960.300 109.193.500 96,67 100

Terlaksananya pembangunan halte

120.134.000 118.546.700 98,68 100


34.593.550 34.398.190 99,44 100

Persentase capaian kinerja untuk Sasaran 1 keseluruhan di atas

persentase realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik,

yaitu terjadi efisiensi anggaran. Realisasi anggaran yang tidak mencapai

100% pada Pembangunan fasilitas LLAJ, Pemasangan LPJU,

Pengamanan keselamatan lalu lintas dan Penyediaan CO/HC tester

disebabkan adanya selisih HPS dengan nilai kontrak, sedangkan pada

monitoring angkutan sisa anggaran disebabkan adanya perbedaan

golongan PNS anggota Tim dengan yang direncanakan.

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan transportasi, komunikasi

dan informasi berdasarkan SPM

Tabel III. 6 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2

Indikator Alokasi



% Capaian Kinerja


139.125.900 134.296.700 96,53 107


89.081.900 88.209.090 99,02 100


121.587.850 118.749.380 97,67 100





100% pada Uji kendaraan bermotor disebabkan adanya selisih HPS

dengan nilai kontrak. Pada Pengelolaan terminal sisa anggaran

disebabkan adanya PNS anggota Tim yang pensiun, sedangkan pada

Pengelolaan perparkiran disebabkan honorarium harian upah pungut tidak

sesuai rencana.

Sasaran 3 : Meningkatnya kepatuhan pengguna terhadap

peraturan lalu lintas dan pembangunan menara

seluler

Tabel III. 7 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 3

Indikator Alokasi



% Capaian Kinerja


34.295.450 33.644.350 98,10 100

Terpeliharanya APILL 15.645.300 15.197.950 97,14 100


301.408.400 299.791.400 99,46 100

Terlaksananya fasilitasi perijinan menara, monitoring menara pemungutan retribusi dan SIM Wasdal menara

100.184.500 99.321.500 99,14 100




100% pada Pemeliharaan alat uji, Pemeliharaan APILL, Pemeliharaan

LPJU dan disebabkan adanya selisih HPS dengan nilai kontrak.


Sasaran 4 : Meningkatnya pengetahuan dan kemandirian

masyarakat dalam memanfaatkan Teknologi

Informasi

Tabel III.8 Akuntabilitas Keuangan Sasaran 4

Indikator Alokasi



% Capaian Kinerja


20.086.800 19.939.000 99,26 100

Persentase capaian kinerja untuk Sasaran 4 di atas persentase

realisasi anggaran. Hal ini menunjukkan kinerja yang baik, yaitu terjadi

efisiensi anggaran. Realisasi anggaran tidak mencapai 100% disebabkan

anggaran rapat tidak sesuai rencana namun menyesuaikan kebutuhan.


BAB IV

P E N U T U P

Laporan akuntabilitas ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulonprogo 2011-2016

dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2013. Berdasarkan uraian yang telah

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat dikemukakan kesimpulan

bahwa hasil pengukuran kinerja kegiatan secara umum berhasil dengan

sangat baik.

Meskipun secara umum kinerja sasaran menunjukkan keberhasilan,

namun masih dijumpai adanya kendala/ hambatan dan masalah-masalah

baik internal maupun eksternal, antara lain :

a. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika kurang memadai untuk menunjang kelancaran

pelaksanaan tugas.

Gedung kantor Dinas rusak berat pada bagian atap dan berada pada

Sempadan Jalan Nasional sehingga tidak efisien untuk diperbaiki atau

dipugar,

b. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pada Dinas Perhubungan

Komunikasi dan Informatika,

c. Wilayah Kabupaten Kulonprogo secara geografis terdiri dari dataran

rendah sampai dengan pegunungan membutuhkan pelayanan

angkutan umum fasilitas perlengkapan jalan dan LPJU yang memadai,

tetapi anggaran yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi

kebutuhan Standar Pelayanan Minimum urusan Perhubungan,

d. Berkurangnya minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan

angkutan umum sebagai dampak meningkatnya angka kepemilikan

sepeda motor dan kendaraan pribadi,

e. Masih rendahnya disiplin dan pemahaman masyarakat terhadap

peraturan lalu lintas, sehingga terjadi kerusakan jalan karena

pelanggaran jalan dan faktor human error merupakan penyebab

tertinggi terjadinya kecelakaan lalu lintas,


f. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi

dewasa ini belum dapat disikapi dengan baik oleh masyarakat.

g. Pihak Wajib Retribusi mengajukan permohonan keringanan atas SKRD

yang ditetapkan.

h. Pembentukan KIM berorientasi mendapatkan bantuan dana dari

Pemerintah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan

datang, maka Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kulonprogo akan dan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menggunakan sarana dan prasarana yang ada dengan optimal dan

mengusulkan penambahan/ penggantian untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas. Pembangunan gedung baru telah diusulkan untuk

penyusunan DED pada Anggaran Tahun 2014.

b. Mengusulkan penambahan SDM dan peningkatan kapasitas personil

yang ada.

c. Perlu dilaksanakan evaluasi/ kajian kebutuhan angkutan umum, fasilitas

perlengkapan jalan dan LPJU. Mengajukan anggaran untuk memenuhi

kebutuhan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan LPJU secara

bertahap,

d. Mengoptimalkan fasilitas angkutan jalan dan melaksanakan monitoring

angkutan umum agar meningkatkan layanan dan memperhatikan

kelaikan kendaraan,

e. Bekerjasama dengan SKPD terkait dan POLRI dengan melakukan

pengawasan pengendalian maupun penegakan hukum dan

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan

peraturan LLAJ,

f. Melakukan upaya-upaya sosialisasi pemanfaatan Teknologi dan

Infomasi bekerjasama dengan SKPD dan pihak terkait,

g. Melakukan koordinasi untuk memberikan keringanan berdasarkan

ketentuan dan peraturan yang berlaku,


h. Memberikan informasi bahwa sasaran KIM bukan untuk penyaluran

bantuan dana, tetapi sebagai mitra kerja pemerintah dalam

menyampaikan informasi dan komunikasi kepada masyarakat.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Tahun 2013 ini disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja.

Harapan kami ada masukan untuk perbaikan penyusuna LAKIP mendatang.

Wates, 31 Januari 2014

KEPALA DINAS

NUGROHO, SE, MM Pembina Utama Muda IV c

NIP. 19590929 198603 1 014


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Lakip 2013.pdf · pelayanan yang terwujud di dalam pelayanan jasa dan penyajian informasi yang akurat, namun disisi lain kendala