STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN JASA USAHA

I. PERIZINAN 1. BIDANG PENDIDIKAN

1) IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

2. Persyaratan Pelayanan

1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Proposal tentang Study Kelayakan dan Rencana Induk Pengembangan

Sekolah; 3. Surat Persetujuan masyarakat sekitar/Lingkungan yang diketahui oleh

Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat; 4. Daftar Tenaga Kependidikan (dilengkapi Foto Copy Ijazah yang telah

dilegalisir); 5. Daftar Tenaga non Kependidikan (dilengkapi Foto Copy Ijazah yang telah

dilegalisir); 6. Daftar peserta didik tahun berjalan; 7. Kurikulum/Program kegiatan belajar; 8. Daftar Sarana dan Prasarana; 9. Denah lokasi dan ruang; 10. Foto copy KTP Pemohon/Pemilik/Penyelenggara; 11. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 12. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa

tanah dan/atau gedung/bangunan; 13. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 14. Foto copy SITU dan HO; 15. Pas Fhoto berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; 16. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan / Pejabat yang berwenang.

3. Sistem Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

4. Jangka Waktu Penyelesaian

7 (tujuh) hari kerja 5. Biaya / Tarif Gratis 6. Produk Pelayanan Surat Izin 7. Sarana, Prasarana,

dan/atau Fasilitas 1. Komputer; 2. Tempat Parkir; 3. Ruang Tunggu; 4. Media TV, Surat Kabar; 5. Touch screen Kepuasan Pelanggan; 6. Formulir Berkas Pendaftaran; 7. SOP Pelayanan Perizinan.

8. Kompetensi Pelaksana

1. Latar belakang pendidikan petugas pelaksana : SLTA, Strata 1; 2. Mampu menguasai materi pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya (bentuk

layanan, sasaran, mekanisme, dan persyaratan pelayanan); 3. Mampu menggunakan IT (Komputer, internet, system aplikasi); 4. Kemampuan berkomunikasi/berkerjasama dengan baik dan memiliki kemampuan

dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi

Mengajukan Permohonan

Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin

diproses (Tim Teknis,

Kajian Tim,Survey

Terima Berkas (Ditolak) Diterima/ditolak

Bila terdapat Retribusi Cetak SKRD,

dan/atau Dokumen Izin/Non Izin

Bayar Retribusi (Ditolak)

Paraf/Tanda Tangan

Kabid/Sekretaris/ Kaban

Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

9. Pengawasan

Internal 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Adanya system reward and punishment.

10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Prosedur penanganan pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengaduan yang masuk akan ditindak lanjuti apabila adanya kejelasan

mengenai identitas yang melakukan pengaduan tersebut. b. Masyarakat dapat menyampaikan melalui :

- Media surat / tertulis Masyarakat dapat menyampaikan melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Jl. Antara Bengkalis No. Bengkalis

- Media Internet

Pengaduan, saran dan masukan ditujukan melalui email atau website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yaitu : [email protected] atau http//www.dpmpsp.bengkaliskab.go.id.

- Media telephon/Fax

Masyarakat dapat menyampaikan melalui Telephone/fax 0766-23615, 0766-7018510, HP. 082384092167.

- Media langsung/tatap muka

Masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pada loket pengaduan.

c. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menjawab secara langsung atau menyampaikan pengaduan, saran dan masukan masyarakat yang masuk kepada Kepala Bidang terkait dan/atau Kepala Badan.

d. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Badan dengan SKPD teknis terkait atau Bupati Cq Sekretaris Daerah.

e. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau telepon dengan yang bersangkutan.

f. Pengaduan melalui email akan dibalas kepada yang bersangkutan melalui email.

g. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS dan pengaduan melalui telepon/Fax akan ditelepon kepada yang bersangkutan.

h. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan.

i. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan dan Langkah Penyelesaian.

j. Tanggapan pengaduan, saran dan masukan akan disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya laporan pengaduan.

11. Jumlah Pelaksana 1. Pendaftaran (front office) : 4 (empat) orang; dan 2. Petugas Pelaksana : 2 (dua) orang.

12. Jaminan Pelayanan 1. Memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan (jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, dan kualitas pelayanan);

2. Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik dengan “RAMAH” (Responsif, Akuntable, Melayani, Arif dan Harmonis);

3. Menanggapi secara langsung setiap pengaduan; 4. Menerima saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara

terus menerus dan berkesinambungan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin ditandangani oleh Kepala Dinas, stempel basah, dibuat di atas kertas berlogo;

2. Memberi kepastian hukum terhadap dokumen perizinan yang dikeluarkan; 3. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis; 4. Memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); 2. Penerapan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan; 3. Jumlah dan Jenis Output Layanan; 4. Banyaknya Pengaduan.

2) IZIN PENYELENGGARAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 318 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Persetujuan masyarakat sekitar/Lingkungan yang diketahui oleh Kepala

Desa/Lurah dan Camat setempat; 3. Daftar Tenaga Kependidikan (dilengkapi Foto Copy Ijazah yang telah

dilegalisir; 4. Daftar Tenaga non Kependidikan (dilengkapi Foto Copy Ijazah yang telah

dilegalisir); 5. Daftar peserta didik tahun berjalan; 6. Kurikulum/Program kegiatan belajar; 7. Daftar Sarana dan Prasarana; 8. Denah lokasi dan ruang; 9. Foto Copy KTP Pemohon/Pemilik/Penyelenggra; 10. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 11. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 12. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 13. Foto copy SITU dan HO; 14. Pas Fhoto berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; 15. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan / Pejabat yang berwenang.




7 (tujuh) hari kerja

5. Biaya / Tarif Gratis 6. Produk Pelayanan Surat Izin 7. Sarana, Prasarana,




layanan, sasaran, mekanisme, dan persyaratan pelayanan); 3. Mampu menggunakan IT (Komputer, internet, system aplikasi); 4. Kemampuan berkomunikasi/berkerjasama dengan baik dan memiliki

kemampuan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

9. Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Adanya system reward and punishment.


Prosedur penanganan pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengaduan yang masuk akan ditindak lanjuti apabila adanya kejelasan




- Media Internet

Pengaduan, saran dan masukan ditujukan melalui email atau website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis yaitu : [email protected] atau http//www.dpmpsp.bengkaliskab.go.id.






d. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD teknis terkait atau Bupati Cq Sekretaris Daerah.














2. Memberi kepastian hukum terhadap dokumen perizinan yang dikeluarkan; 3. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis; 4. Memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan.



2. BIDANG KESEHATAN 1) IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH KELAS C

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan

Perizinan Rumah Sakit.


Izin Mendirikan 1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Study kelayakan; 3. Master plan; 4. Detail engineering design; 5. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 6. Surat Penyataan pemilik sarana tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku (asli), ditanda tangani diatas materai Rp.6.000; 7. Foto copy KTP Pemohon/Pemilik/Penyelenggra; 8. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah; 10. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 11. Foto copy SITU dan HO.

Izin Operasional Rumah Sakit :

1. Profil Rumah Sakit; 2. Isian Instrumen Self Assessment; 3. Gambar Design (blue print) dan Foto Bangunan serta Sarana dan Prasarana

Pendukung; 4. Foto copy IMB bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali; 5. Foto copy Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Sertifikat Laik Fungsi; 6. Daftar Sumber daya manusia ; 7. Daftar Peralatan Medis dan Non Medis; 8. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan; 9. BA Hasil Uji Fungsi Peralatan Kesehatan disertai Kelengkapan Berkas Izin

Pemanfaatan dari Instansi berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu;

10. Dokumen Administrasi dan manajemen; 11. Pas Fhoto berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; 12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan / Pejabat yang berwenang.

Perubahan Izin Operasional :

1. Akte Notaris, Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang dan/atau putusan pengadilan tentang perubahan status kepemilikan Rumah Sakit;

2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Pejabat yang berwenang; 3. Studi Kelayakan dan Rencana Strategis Perubahan Jenis Rumah Sakit; 4. Surat Pernyataan Pengajuan Perubahan Izin Operasional dari Pemilik Rumah

Sakit.




7 (tujuh) hari kerja 5. Biaya / Tarif Gratis 6. Produk Pelayanan Surat Izin

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Komputer; 2. Tempat Parkir; 3. Ruang Tunggu; 4. Media TV, Surat Kabar; 5. Touch screen Kepuasan Pelanggan; 6. Formulir Berkas Pendaftaran; 7. SOP Pelayanan Perizinan.





9. Pengawasan Internal 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Adanya system reward and punishment.


Prosedur penanganan pengaduan, saran dan masukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengaduan yang masuk akan ditindak lanjuti apabila adanya kejelasan mengenai

identitas yang melakukan pengaduan tersebut. b. Masyarakat dapat menyampaikan melalui :



- Media Internet Pengaduan, saran dan masukan ditujukan melalui email atau website Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis yaitu : [email protected] atau http//www.dpmpsp.bengkaliskab.go.id.

- Media telephon/Fax Masyarakat dapat menyampaikan melalui Telephone/fax 0766-23615, 0766-7018510, HP. 082384092167.

- Media langsung/tatap muka Masyarakat akan ditemui langsung oleh petugas pada loket pengaduan.

c. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menjawab secara langsung atau menyampaikan pengaduan, saran dan masukan masyarakat yang masuk kepada Kepala Bidang terkait dan/atau Kepala Dinas.

d. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas dengan SKPD teknis terkait atau Bupati Cq Sekretaris Daerah.


f. Pengaduan melalui email akan dibalas kepada yang bersangkutan melalui email. g. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS dan pengaduan melalui

telepon/Fax akan ditelepon kepada yang bersangkutan. h. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang

bersangkutan. i. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, telepon, maupun

secara langsung, akan dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan dan Langkah Penyelesaian.





3. Menanggapi secara langsung setiap pengaduan; 4. Menerima saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus

menerus dan berkesinambungan.



2. Memberi kepastian hukum terhadap dokumen perizinan yang dikeluarkan; 3. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis; 4. Memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan.



2) IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH KELAS D


2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan




undangan yang berlaku (asli), ditanda tangani diatas materai Rp.6.000; 7. Foto copy KTP Pemohon/Pemilik/Penyelenggra; 8. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah; 10. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 11. Foto copy SITU dan HO.


1. Profil Rumah Sakit; 2. Isian Instrumen Self Assessment; 3. Gambar Design (blue print) dan Foto Bangunan serta Sarana dan Prasarana



10. Dokumen Administrasi dan manajemen; 11. Pas Fhoto berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; 12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan / Pejabat yang berwenang;



2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Pejabat yang berwenang; 3. Studi Kelayakan dan Rencana Strategis Perubahan Jenis Rumah Sakit; 4. Surat Pernyataan Pengajuan Perubahan Izin Operasional dari Pemilik Rumah

Sakit.


Prosedur Pelayanan Perizinan dan Rekomendasi



LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON








10. Penanganan

Pengaduan, Saran dan Masukan

Prosedur penanganan pengaduan, saran dan masukan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengaduan yang masuk akan ditindak lanjuti apabila adanya kejelasan mengenai



Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis Jl. Antara Bengkalis No. Bengkalis

- Media Internet Pengaduan, saran dan masukan ditujukan melalui email atau website Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis yaitu : [email protected] atau http//www. bpmppt.bengkaliskab.go.id.

















1. Surat izin ditandangani oleh Kepala Badan, stempel basah, dibuat di atas kertas berlogo;

2. Memberi kepastian hukum terhadap dokumen perizinan yang dikeluarkan; 3. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor Badan Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis; 4. Memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan.



3) IZIN RUMAH SAKIT SWASTA YANG SETARA

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan




undangan yang berlaku (asli), ditanda tangani diatas materai Rp.6.000; 7. Foto copy KTP Pemohon/Pemilik/Penyelenggra; 8. Foto copy Akte Pendirian Badan Hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah; 10. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 11. Foto copy SITU dan HO;


1. Profil Rumah Sakit; 2. Isian Instrumen Self Assessment; 3. Gambar Disegn (blue print) dan Foto Bangunan serta Sarana dan Prasarana



10. Dokumen Administrasi dan manajemen; 11. Pas Fhoto berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; 12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan / Pejabat yang berwenang.



2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Pejabat yang berwenang; 3. Studi Kelayakan dan Rencana Strategis Perubahan Jenis Rumah Sakit; 4. Surat Pernyataan Pengajuan Perubahan Izin Operasional dari Pemilik Rumah Sakit.





LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG PEMOHON



































4) IZIN KLINIK PRATAMA DAN UTAMA


2. Permenkes Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Profil klinik; 3. Surat Penyataan pemilik sarana tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku (asli), bermaterai Rp.6.000,- 4. Surat Izin dari Pimpinan Instansi/Atasan (bagi Dokter dan Paramedis Pegawai

pemerintah); 5. Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab (asli), ditanda tangani di atas materai

Rp.6.000,-; 6. Daftar Tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan; 7. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli), ditanda tangani Pemimpin; 8. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 9. Denah lokasi dan ruangan; 10. Foto copy Izin Praktek dan Ijazah Dokter beserta Paramedis; 11. Foto copy KTP Pemohon; 12. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 13. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 14. Foto copy IMB; 15. Foto copy SITU dan HO; 16. Foto copy NPWP/NPWPD; 17. Pas Fhoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan / Pejabat yang berwenang.








1. Latar belakang pendidikan petugas pelaksana : SLTA, Strata 1; 2. Mampu menguasai materi pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya

(bentuk layanan, sasaran, mekanisme, dan persyaratan pelayanan); 3. Mampu menggunakan IT (Komputer, internet, system aplikasi); dan 4. Kemampuan berkomunikasi/berkerjasama dengan baik dan memiliki



1. Dilakukan oleh atasan langsung; dan 2. Adanya system reward and punishment.

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG PEMOHON


Prosedur penanganan pengaduan, saran dan masukan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis dilaksanakan sebagai berikut : a. Pengaduan yang masuk akan ditindak lanjuti apabila adanya kejelasan




- Media Internet

Pengaduan, saran dan masukan ditujukan melalui email atau website Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis yaitu : [email protected] atau http//www. bpmppt.bengkaliskab.go.id.
















3. Menanggapi secara langsung setiap pengaduan; 4. Menerima saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan

secara terus menerus dan berkesinambungan.



2. Memberi kepastian hukum terhadap dokumen perizinan yang dikeluarkan; 3. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis;

4. Memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan.



5) IZIN RUMAH BERSALIN


2. Permenkes Nomor 920 / Menkes / Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.



1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Penyataan pemilik sarana tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku (asli), bermaterai Rp.6.000,-; 3. Surat Pernyataan Dokter Penanggung Jawab (asli), ditanda tangani diatas materai

Rp.6.000,-; 4. Surat Izin dari Pimpinan Instansi/Atasan (bagi Dokter dan Paramedis Pegawai

pemerintah); 5. Surat Pernyataan Bersedia menjadi Bidan Full Time (asli), ditanda tangani diatas

materai Rp.6.000,; 6. Daftar Tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan; 7. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli), ditanda tangani Pemimpin; 8. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 9. Denah Lokasi dan Ruangan; 10. Foto copy Izin Praktek dan Ijazah Dokter beserta Paramedis; 11. Foto copy KTP Pemohon; 12. Foto copy akte pendirian badan hukum/badan usaha yang sah; 13. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 14. Foto copy IMB; 15. Foto copy SITU dan HO; 16. Foto copy NPWP/NPWPD; 17. Pas Fhoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan /Pejabat yang berwenang.









layanan, sasaran, mekanisme, dan persyaratan pelayanan); 3. Mampu menggunakan IT (Komputer, internet, system aplikasi); dan 4. Kemampuan berkomunikasi/berkerjasama dengan baik dan memiliki




LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet






















Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis; 4. Memberikan kepastian waktu penyelesaian pelayanan perizinan.



6) IZIN PRAKTIK BERKELOMPOK

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Permenkes Nomor 920 / Menkes / Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.



1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- 2. Surat Penyataan pemilik sarana tunduk dan patuh pada peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku (asli), bermaterai Rp.6.000,-; 3. Surat Pernyataan Penunjukan dan Kesediaan menjadi Pemimpin Praktik

Berkelompok (asli), ditanda tangani diatas materai Rp.6.000,-; 4. Surat Izin dari Pimpinan Instansi/Atasan (bagi Dokter dan Paramedis

Pegawai pemerintah); 5. Daftar Tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan; 6. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli), ditanda tangani Pemimpin; 7. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 8. Denah Lokasi dan Ruangan; 9. Foto copy Izin Praktek dan Ijazah Dokter beserta Paramedis; 10. Foto copy KTP Pemohon; 11. Foto copy akte pendirian badan hukum/badan usaha yang sah; 12. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa

tanah dan/atau gedung/bangunan; 13. Foto copy IMB; 14. Foto copy SITU dan HO; 15. Foto copy NPWP/NPWPD; 16. Pas Fhoto Berwarna Ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; 17. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang;









layanan, sasaran, mekanisme, dan persyaratan pelayanan); 3. Mampu menggunakan IT (Komputer, internet, system aplikasi); dan 4. Kemampuan berkomunikasi/berkerjasama dengan baik dan memiliki




LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet

























7) IZIN LABORATORIUM KLINIK


2. Permenkes Nomor 411/MENKES/ PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. 3. Kepmenkes Nomor 04 / Menkes / SK/I/2003 tentang Persyaratan Minimal

Bangunan, Peralatan, Ketenagaan dan Kemampuan Pemeriksaan Laboratorium Klinik Umum Pratama dan Laboratorium Klinik Umum Utama.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Penyataan pemilik sarana tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku (asli), bermaterai Rp.6.000,-; 3. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab Teknis; 4. Surat Pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis/administrasi; 5. Surat Pernyataan kesediaan mmenyelenggarakan Program Pemantapan Mutu; 6. Daftar Tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan; 7. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli), ditanda tangani Pemimpin; 8. Denah Lokasi dan ruangan; 9. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 10. Foto copy akte pendirian badan hukum atau badan usaha kecuali untuk kepemilikan

perorangan yang sah 11. Foto copy KTP Pemohon; 12. Foto copy akte pendirian badan hukum/badan usaha yang sah; 13. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 14. Foto copy IMB; 15. Foto copy SITU dan HO; 16. Foto copy NPWP dan NPWD; 17. Pas Fhoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Pejabat yang berwenang;








layanan, sasaran, mekanisme, dan persyaratan pelayanan); 3. Mampu menggunakan IT (Komputer, internet, system aplikasi); dan 4. Kemampuan berkomunikasi/berkerjasama dengan baik dan memiliki kemampuan



LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet

























8) IZIN KLINIK DOKTER KELUARGA NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 204 tentang Praktik Kedokteran.

2. Permenkes Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis bagi Dokter difasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.



1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Penyataan pemilik sarana tunduk dan patuh pada peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku (asli), bermaterai Rp.6.000,-; 3. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas

pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; 4. Surat persetujuan dari Pimpinan/atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada

instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain; 5. Foto copy Izin Lingkungan dan/atau Dokumen Lingkungan Hidup; 6. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli); 7. Denah Lokasi dan ruangan; 8. Foto copy STR yang dilegalir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang

masih berlaku; 9. Foto copy ijazah kedokteran; 10. Foto copy KTP Pemohon; 11. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 12. Foto copy IMB; 13. Foto copy SITU dan HO; 14. Foto copy NPWP/NPWD; 15. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 16. Rekomendasi dari organisasi profesi; 17. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Pejabat yang

berwenang.









(bentuk layanan, sasaran, mekanisme, dan persyaratan pelayanan); 3. Mampu menggunakan IT (Komputer, internet, system aplikasi); 4. Kemampuan berkomunikasi/berkerjasama dengan baik dan memiliki




LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet

























9) IZIN KLINIK DOKTER GIGI KELUARGA

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. UU Nomor 29 Tahun 204 tentang Praktik Kedokteran;

2. Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis bagi Dokter difasilitas Pelayanan Kesehatan Primer.

3. Permenkes Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik. 4. Kepmenkes Nomor 039 /MENKES/ SK/I/2007 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kedokteran Gigi Keluarga.




pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya; 4. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada

instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; 5. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 6. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli); 7. Denah Lokasi dan ruangan; 8. Foto copy STR yang dilegalir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang

masih berlaku; 9. Foto copy ijazah kedokteran; 10. Foto copy KTP Pemohon; 11. Foto copy akte pendirian badan hukum/badan usaha yang sah; 12. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 13. Foto copy IMB; 14. Foto copy SITU dan HO; 15. Foto copy NPWP/NPWD; 16. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 17. Rekomendasi dari organisasi profesi; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet

























10) IZIN KLINIK KEDOKTERAN KOMPLEMENTER

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. UU Nomor 29 Tahun 204 tentang Praktik Kedokteran.

2. Permenkes RI Nomor : 1109 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.






instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu; 5. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 6. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli); 7. Denah Lokasi dan ruangan; 8. Foto copy STR yang dilegalir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang

masih berlaku; 9. Foto copy ijazah kedokteran; 10. Foto copy KTP Pemohon; 11. Foto copy akte pendirian badan hukum/badan usaha yang sah; 12. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah














LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON

10. Penanganan






- Media Internet

























11) IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Permenkes RI Nomor : 1109 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengobatan

Komplementer – Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 2. Kepmenkes Nomor 1076 /MENKES/ SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan

Pengobatan Tradisional.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Biodata Pengobat Tradisional; 3. Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat

tradisional. 4. Surat Pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku bermaterai Rp.6.000,-; 5. Surat Pernyataan keabsahan dokumen yang diberikan bermaterai Rp. 6000,-; 6. Surat keterangan dari pimpinan panti pengobat tradisional sebagai tempat bekerja

bagi yang praktik di panti pengobatan tradisional; 7. Daftar Peralatan dan obat; 8. Denah Lokasi dan ruangan; 9. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 10. Foto copy Izah/Sertifikat Pengobatan Tradisional yang dimiliki; 11. Foto copy KTP Pemohon; 12. Foto copy SITU dan HO; 13. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 14. Rekomendasi dari asosiasi/organisasi profesi; 15. Rekomendasi Kejaksaan bagi Pengobat Tradisional klasifikasi Supranatural; 16. Rekomendasi Kantor Departemen agama bagi Pengobat Tradisional klasifikasi

Pendekatan agama; 17. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet


























12) IZIN SARANA PENUNJANG YANG SETARA

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Permenkes Nomor 920 / Menkes / Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan

Kesehatan Swasta di Bidang Medik. 4. Permenkes Nomor 09 Tahun 2014 tentang Klinik.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak

pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi; 3. Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Tenaga Teknis Kefarmasian

sebagai penanggung jawab; 4. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas; 5. Daftar Tenaga profesi kesehatan dan struktur organisasi pelayanan; 6. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli); 7. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 8. Denah Lokasi dan ruangan; 9. Foto copy akte pendirian badan hukum/badan usaha yang sah; 10. Foto copy KTP Pemohon/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/ Badan

Pengawas; 11. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 12. Foto copy IMB; 13. Foto copy SITU dan HO; 14. Foto copy NPWP/NPWD; 15. Foto copy surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan; 16. Foto copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian; 17. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.









(bentuk layanan, sasaran, mekanisme, dan persyaratan pelayanan); 3. Mampu menggunakan IT (Komputer, internet, system aplikasi); dan 4. Kemampuan berkomunikasi/berkerjasama dengan baik dan memiliki


LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON

9. Pengawasan







- Media Internet

























13) IZIN PRAKTIK DOKTER (SEMUA SPESIALIS)

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

2. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Permenkes RI Nomor 1483 /Menkes/ Per/IX/ 2010 tentang Standar Pelayanan

Kedokteran. 4. Permenkes RI Nomor 2052/Menkes/ Per/X/ 2011 tentang Izin Praktik dan

Pelaksanaan Praktik Kedokteran.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas


instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain; 4. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli); 5. Denah Lokasi dan ruangan; 6. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 7. Foto copy STR yang dilegalir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang

masih berlaku; 8. Foto copy ijazah kedokteran; 9. Foto copy KTP Pemohon; 10. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 11. Foto copy IMB; 12. Foto copy SITU dan HO; 13. Foto copy NPWP/NPWD; 14. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 15. Rekomendasi dari organisasi profesi; 16. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan /Pejabat yang berwenang.













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON

10. Penanganan






- Media Internet

























14) IZIN APOTEKER, ASISTEN APOTEKER

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes RI Nomor 889 / Menkes/ Per/V/2011 tentang Registrasi,Izin

Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik atau surat keterangan dari

pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian/produksi/distribusi/penyaluran; 3. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada

instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain; 4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 5. Foto copy STRA yang masih berlaku dan dilegalisir oleh KFN; 6. Foto copy ijazah dan dilegalisir; 7. Foto copy KTP Pemohon; 8. Foto copy NPWP/NPWPD; 9. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 10. Rekomendasi dari organisasi profesi; 11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet


























15) IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes RI Nomor 889 / Menkes/ Per/V/2011 tentang Registrasi,Izin

Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan Apoteker atau Pimpinan Tempat Pemohon melaksanakan

pekerjaan kefarmasian; 3. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Dokter yang bekerja pada

instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain; 4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 5. Foto copy STRTTK yang masih berlaku; 6. Foto copy Ijazah dan dilegalisir; 7. Foto copy KTP Pemohon; 8. Foto copy NPWP/NPWPD; 9. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 10. Rekomendasi dari organisasi profesi; 11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet


























16) IZIN PRAKTIK BIDAN

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes Nomor 1464 / Menkes/Per/X/2010 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan

tanggal mulai bekerja; 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 4. Denah Lokasi dan ruangan; 5. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 6. Foto copy STR dan SIB yang masih berlaku dan dilegalisir; 7. Foto copy Ijazah dan dilegalisir; 8. Foto copy KTP Pemohon; 9. Foto copy NPWP/NPWPD; 10. Foto copy SITU dan HO; 11. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 12. Rekomendasi dari organisasi profesi; 13. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.








layanan, sasaran, mekanisme, dan persyaratan pelayanan); 3. Mampu menggunakan IT (Komputer, internet, system aplikasi); dan 4. Kemampuan berkomunikasi/berkerjasama dengan baik dan memiliki kemampuan








LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON














11. Jumlah Pelaksana 1. Pendaftaran (front office) : 4 (empat) orang; 2. Petugas Pelaksana : 2 (dua) orang.












17) IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTEK PERAWAT

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permenkes Nomor

HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat



tanggal mulai bekerja; 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 4. Denah Lokasi dan ruangan; 5. Foto copy STR dan SIP yang masih berlaku dan dilegalisir; 6. Foto copy Ijazah dan dilegalisir; 7. Foto copy KTP Pemohon; 8. Foto copy NPWP/NPWPD; 9. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 10. Rekomendasi dari organisasi profesi; 11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.


















LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON


























18) IZIN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TENAGA GIZI

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan

Praktik Tenaga Gizi.



tanggal mulai bekerja; 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 4. Denah Lokasi dan ruangan; 5. Foto copy STRTGz yang masih berlaku dan dilegalisir; 6. Foto copy Ijazah dan dilegalisir; 7. Foto copy KTP Pemohon; 8. Foto copy NPWP/NPWPD; 9. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 10. Rekomendasi dari organisasi profesi; 11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.


















LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON


























19) IZIN PENYELENGGARAAN PEKERJAAN REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN OPTOMETRIS

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Refraksiones Optisien dan Optometris.



tanggal mulai bekerja; 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 4. Denah Lokasi dan ruangan; 5. Foto copy STRRO atau STRO yang masih berlaku; 6. Foto copy Ijazah dan dilegalisir; 7. Foto copy KTP Pemohon; 8. Foto copy NPWP/NPWPD; 9. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 10. Rekomendasi dari organisasi profesi; 11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.


















LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON


























20) REGISTRASI DAN IZIN PRAKTEK FISIOTERAPIS


Praktik Fisioterafis.



tanggal mulai bekerja; 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 4. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 5. Foto copy STRF yang masih berlaku; 6. Foto copy Ijazah dan dilegalisir; 7. Foto copy KTP Pemohon; 8. Foto copy NPWP/NPWPD; 9. Foto opy SITU dan HO; 10. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 11. Rekomendasi dari organisasi profesi; 12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang;


















LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON


























21) IZIN PERAWAT GIGI

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes RI Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan

Perawat Gigi.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang

menyatakan tanggal mulai bekerja; 3. Surat Pernyataan memiliki Tempat Kerja di fasilitas pelayanan kesehatan

atau tempat praktek; 4. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 5. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 6. Denah lokasi dan ruangan; 7. Foto copy Sertifikat Kompetensi Perawat Gigi; 8. Foto copy STRPG yang masih berlaku; 9. Foto copy Ijazah dan dilegalisir; 10. Foto copy KTP Pemohon; 11. Foto copy NPWP/NPWPD; 12. Foto copy SITU dan HO; 13. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 14. Rekomendasi dari organisasi profesi; 15. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet


























22) IZIN OKUPASI TERAPIS


Praktik Okupasi Terapis.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang

menyatakan tanggal mulai bekerja; 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 4. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 5. Denah lokasi dan ruangan; 6. Foto copy SIOT yang masih berlaku; 7. Foto copy Ijazah/sertifikat kompetensi dan dilegalisir; 8. Foto copy KTP Pemohon; 9. Foto copy NPWP/NPWPD; 10. Foto copy SITU dan HO; 11. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 12. Rekomendasi dari organisasi profesi; 13. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang;













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet


























23) IZIN TUKANG GIGI

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan

Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Biodata Tukang Gigi; 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki Surat Izin Praktek; 4. Surat keterangan Kepala Desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai

Tukang Gigi; 5. Daftar peralatan; 6. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 7. Denah lokasi dan ruangan; 8. Foto copy ijazah/sertifikat; 9. Foto copy KTP Pemohon; 10. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa

tanah dan/atau gedung/bangunan; 11. Foto copy IMB; 12. Foto copy SITU dan HO; 13. Foto copy NPWP/NPWPD; 14. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 15. Rekomendasi dari organisasi profesi; 16. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON






- Media Internet


























24) IZIN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes RI Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat

Tradisional.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Pernyataan Pemohon dan/atau Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan

Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;

3. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas dalam hal permohonan bukan perseorangan;

4. Daftar Peralatan dan penunjang Medik (asli); 5. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 6. Denah lokasi dan ruangan; 7. Foto copy KTP Pemohon; 8. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa

tanah dan/atau gedung/bangunan; 10. Foto copy IMB; 11. Foto copy SITU dan HO; 12. Foto copy SIUP dan TDP; 13. Foto copy NPWP/NPWD; 14. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 15. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang;













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON

10. Penanganan






- Media Internet


























25) IZIN APOTIK

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Permenkes RI Nomor 889 /Menkes/ Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin

Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian. 2. Kepmenkes RI Nomor 1332 /Menkes/ Sk/X/2002 tentang Perubahan Atas

Permenkes Nomor 992/Menkes/ X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan Apoteker penanggung jawab bahwa apoteker tidak bekerja di

fasilitas pelayanan kefarmasian lainnya; 3. Surat Izin Atasan bagi PNS, TNI, Polri dan Pegawai Instansi Pemerintah

lainnya; 4. Surat Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang obat; 5. Surat Pernyataan Asisten Apoteker bersedia sebagai penanggung jawab dan

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Akte Perjanjian Kerja sama apoteker penanggung jawab dengan pemilik sarana

apotik; 7. Daftar perlengkapan apotik dan obat; 8. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 9. Denah lokasi dan ruangan; 10. Foto copy STRA yang dilegalisir oleh KFN; 11. Foto copy KTP pemohon; 12. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah












LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON

9. Pengawasan







- Media Internet

























26) IZIN APOTIK RAKYAT

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Permenkes RI Nomor 1332/ Menkes/ Sk/X2002 tentang Perubahan atas

Permenkes RI Nomor:992 /Menkes / Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotik.

2. Permenkes RI Nomor 284 / MENKES / PER/III/2007 tentang Apotik Rakyat.




lainnya; 4. Surat Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan

perundang-undangan di bidang obat; 5. Surat Pernyaan Asisten Apoteker bersedia sebagai penanggung jawab dan

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Akte Perjanjian Kerja sama apoteker penanggung jawab dengan pemilik sarana

apotik; 7. Daftar perlengkapan apotik dan obat; 8. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 9. Denah lokasi dan ruangan; 10. Foto copy STRA yang dilegalisir oleh KFN; 11. Foto copy KTP pemohon; 12. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 13. Foto copy IMB; 14. Foto copy SITU dan HO; 15. Foto copy NPWP/NPWD; 16. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 17. Rekomendasi dari organisasi profesi; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang;











LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON








- Media Internet

























27) IZIN TOKO OBAT

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes RI Nomor 1331/Menkes/Sk/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes

RI Nomor 167/Kab/B.VIII/ 1972 tentang Pedagang Obat Eceran.




lainnya; 4. Surat Pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggraran peraturan

perundang-undangan di bidang obat; 5. Surat Pernyataan Asisten Apoteker bersedia sebagai penanggung jawab dan

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Daftar Tenaga Teknis Kefarmasian yang mencantumkan Nama, Alamat,

Tanggal Lulus dan Nomor STRTTK; 7. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 8. Denah lokasi dan ruangan; 9. Foto copy KTP pemohon; 10. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 11. Foto copy IMB; 12. Foto copy SITU dan HO; 13. Foto copy NPWP dan NPWD; 14. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 15. Rekomendasi dari organisasi profesi; 16. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON

10. Penanganan






- Media Internet


























28) IZIN OPTIKAL

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Permenkes RI Nomor 1424/MENKES/ SK/XI/2002 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Optikal.


1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan kerjasama dari laboratorium optik tempat pemrosesan

lensa-lensa pesanan, bila optikal tidak memiliki; 3. Surat Pernyataan refraksionis optisienbersedia untuk menjadi penanggung

jawab pada optikal/laboratorium optik dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Surat Perjanjian Pemilik Sarana dengan refraksionis optisien; 5. Daftar sarana dan peralatan; 6. Daftar Pegawai serta tugas dan fungsinya; 7. Foto copy Izin Lingkungan atau Dokumen Lingkungan Hidup; 8. Denah lokasi dan ruangan; 9. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 10. Foto copy Ijazah refraksionis dan dilegalisir; 11. Foto copy KTP Pemohon dan refraksionis optisien; 12. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa

tanah dan/atau gedung/bangunan; 13. Foto copy IMB; 14. Foto copy SITU dan HO; 15. Foto copy NPWP dan NPWD; 16. Pas fhoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar; 17. Rekomendasi dari organisasi profesi; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan/Pejabat yang berwenang.













LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

PEMOHON

10. Penanganan






- Media Internet


























7. BIDANG TENAGA KERJA 1) IZIN DAN PENDAFTARAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.17/MEN/VII/2007

tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.


1. Surat Permohonan matrai Rp.6000; 2. Surat pernyataan tersedianya dana bagi kelangsungan penyelenggaraan

pelatihan kerja yang disertai bukti rekening di bank atau lembaga keuangan lain yang disahkan pemerintah;

3. Daftar nama yang dilengkapi dengan riwayat hidup penanggung jawab LPK; 4. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi; 5. Profil LPK yang meliputi antara lain: struktur organisasi, alamat, telepon dan

faximile; 6. Daftar instruktur dan tenaga kepelatihan; 7. Foto copy surat tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana, prasarana dan

fasilitas pelatihan kerja untuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan;

8. Foto copy KTP pemohon; 9. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 10. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 11. Foto copy IMB; 12. Foto copy SITU dan HO; 13. Foto copy bukti setoran pajak bumi bangunan ( PBB); 14. Foto copy NPWP/NPWPD; 15. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; 16. Rekomendasi Camat setempat; 17. Rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Pejabat yang

berwenang.




3 (tiga) hari kerja



LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan















c. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan

menjawab secara langsung atau menyampaikan pengaduan, saran dan masukan masyarakat yang masuk kepada Kepala Bidang terkait dan/atau Kepala Badan.




















2) IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/MEN/IV/2008 tentang penempatan tenaga kerja.

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.


1. Surat Permohonan matrai Rp.6000; 2. Surat pernyataan direktur tentang pertanggungjawaban penuh terhadap seluruh

kegiatan LPTKS; 3. Rencana Kegiatan Usaha; 4. Struktur organisasi / susunan pengurus serta tugas dan fungsi LPTKS; 5. Daftar inventaris peralatan perkantoran dan fasilitas sarana/prasarana; 6. Foto copy Bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai undang-undang yang

berlaku; 7. Foto copy KTP pemohon; 8. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan); 9. Foto copy IMB; 10. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 11. Foto copy SITU dan HO; 12. Foto copy bukti setoran pajak bumi dan bangunan ( PBB ); 13. Foto copy NPWP/NPWPD; 14. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; 15. Rekomendasi Camat setempat; 16. Rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Pejabat yang

berwenang;




3 (tiga) hari kerja



LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan




































3) PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) YANG LOKASI KERJA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN.

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Perpres Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping. 2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 37 tahun 2006

tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta.


1. Surat Permohonan matrai Rp.6000; 2. Surat Persetujuan dari BKPM; 3. Surat Keterangan pendamping TKA yang dikeluarkan oleh Perusahaan; 4. Laporan Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; 5. Status kepemilikian kantor ( milik sendiri/kontrak untuk kontrak minimal 5

tahun di buktikan dengan perjanjian sewa kontrak) 6. Foto copy KTP/Paspor pemohon; 7. Foto copy Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih

berlaku; 8. Foto copy IMTA terakhir; 9. Foto copy Kartu Izin Terbatas (KITAS) TKA/KITAP; 10. Foto copy Akte Notaris Untuk jabatan Pimpinan; 11. Foto copy Surat Penunjukan TKI sebagai Pendamping/Counterpart dan

Program Diklat Untuk jabatan Non Pimpinan; 12. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 13. Foto copy SITU dan HO; 14. Foto copy Bukti Pelunasan Dana Kompensasi ( DPKK ) pengguna TKA; 15. Foto copy NPWP/NPWPD; 16. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar; 17. Rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Pejabat yang

berwenang;




3 (tiga) hari kerja



LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan




































8. BIDANG PERDAGANGAN 1) SIUP MENENGAH DENGAN MODAL KEKAYAAN BERSIH (NETTO)

SELURUHNYA Rp.200.000.000,- S/D Rp.500.000.000,-

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 / M-DAG /

PER / 12 / 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 2. Surat Laporan Perusahaan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 3. Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 4. Neraca Perusahaan per 31 Desember pada tahun berjalan bermaterai

Rp. 6.000,- dan di cap perusahaan; 5. Foto copy Surat Menteri Kehakiman untuk perpanjangan dan Perubahan

(khusus PT); 6. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 7. Foto copy KTP Pemohon/Direktur Perusahaan; 8. Foto copy SITU dan HO; 9. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 10. Foto copy NPWP/NPWPD; 11. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar).




3 (tiga) hari kerja



LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan





9. Pengawasan































2) SIUP BESAR DENGAN MODAL KEKAYAAN BERSIH (NETTO) SELURUHNYA DI ATAS S/D Rp.500.000.000,-





1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 2. Surat Laporan Perusahaan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 3. Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 4. Neraca Perusahaan per 31 Desember pada tahun berjalan bermaterai

Rp. 6.000,- dan di cap perusahaan; 5. Foto copy Surat Menteri Kehakiman untuk perpanjangan dan Perubahan

(khusus PT); 6. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 7. Foto copy KTP Pemohon/Direktur Perusahaan; 8. Foto copy SITU dan HO; 9. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 10. Foto copy NPWP/NPWPD; 11. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar).




3 (tiga) hari kerja



LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan





9. Pengawasan































3) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT)

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 / M-DAG / PER / 12 / 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.



1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 2. Surat Laporan Perusahaan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 3. Surat pernyataan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 4. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 5. Foto copy Surat Menteri Kehakiman untuk perpanjangan dan Perubahan

(khusus PT); 6. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 7. Foto copy KTP Pemohon/Direktur Perusahaan; 8. Foto copy SITU dan HO; 9. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 10. Foto copy NPWP/NPWPD; 11. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar.




3 (tiga) hari kerja

5. Biaya / Tarif Gratis 6. Produk Pelayanan Surat Izin

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan







9. Pengawasan































4) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERUSAHAAN BERBENTUK CV









LOKET

PELAYANAN LOKET

PEMROSESAN PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan


3 (tiga) hari kerja






































5) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERUSAHAAN BERBENTUK KOPERASI






(khusus PT); 6. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 7. Foto copy KTP Pemohon/Direktur Perusahaan; 8. Foto copy SITU dan HO; 9. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 10. Foto copy NPWP/NPWPD; 11. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar;




3 (tiga) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






























6) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERUSAHAAN BERBENTUK FA

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-

DAG/PER/ 12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.








3 (tiga) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






























7) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEORANGAN


DAG/PER/ 12 / 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.








3 (tiga) hari kerja







LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































8) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) PERUSAHAAN LAIN


DAG/PER/ 12 / 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.








3 (tiga) hari kerja







LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































9) TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) KANTOR CABANG, KANTOR PEMBANTU DAN PERWAKILAN PERUSAHAAN

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M-DAG/PER/

12 / 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan bagi Perusahaan Perdagangan.




(khusus PT); 6. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 7. Foto copy KTP Pemohon/Direktur Perusahaan; 8. Foto copy SITU dan HO; 9. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 10. Foto copy bukti setoran PBB; 11. Foto copy NPWP/NPWPD; 12. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 (lima) lembar;




3 (tiga) hari kerja







LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































10) TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)


DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,- dan di cap perusahaan; 2. BA Pemeriksaan Gudang bermaterai Rp. 6.000,- dan di cap perusahaan; 3. Denah lokasi dan ruangan; 4. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 5. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan

Bangunan; 6. Foto copy IMB; 7. Foto copy KTP Pemohon/Direktur Perusahaan; 8. Foto copy SITU dan HO; 9. Foto copy SIUP dan TDP; 10. Foto copy bukti setoran PBB; 11. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 12. Foto copy NPWP/NPWPD; 13. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar.




5 (lima) hari kerja







LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































11) IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T)

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Perturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/ 9/2009 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan 70 / M-DAG/ PER /12 / 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Izin Prinsip Bupati; 3. Izin Lokasi; 4. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang

berlaku; 5. Izin Lingkungan dan Dokumen lingkungan Hidup (SPPL/UKL-

UPL/AMDAL); 6. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 7. Foto copy KTP Pemohon; 8. Foto copy SITU dan HO; 9. Foto copy SIUP dan TDP; 10. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 11. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 12. Foto copy IMB; 13. Foto copy bukti setoran PBB; 14. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 15. Foto copy NPWP/NPWPD; 16. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 17. Rekomendasi dari Camat setempat; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag/Pejabat yang berwenang.




5 (lima) hari kerja







LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan








- Media Internet Pengaduan, saran dan masukan ditujukan melalui email atau website Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis yaitu :[email protected] atau http//www. bpmppt.bengkaliskab.go.id.







f. Pengaduan melalui emailakan dibalas kepada yang bersangkutan melalui email.











1. Surat izin ditandangani oleh Kepala Badan, stempel basah, dibuat diatas kertas berlogo;






12) IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN (IUPP)

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Perturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/ 9/2009 tentang Perubahan




1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Izin Prinsip Bupati; 3. Izin Lokasi; 4. Hasil Analisa Kondisi Ekonomi masyarakat ; 5. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 6. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang

berlaku; 7. Izin Lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 8. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy KTP Pemohon; 10. Foto copy SITU dan HO; 11. Foto copy SIUP dan TDP; 12. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 13. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 14. Foto copy IMB; 15. Foto copy bukti setoran PBB; 16. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 17. Foto copy NPWP/NPWPD; 18. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 19. Rekomendasi dari Camat setempat; 20. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag/Pejabat yang berwenang.




5 (lima) hari kerja 5. Biaya / Tarif Gratis 6. Produk Pelayanan Surat Izin 7. Sarana, Prasarana,






LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































13) IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/ 9/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.



1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Izin Prinsip Bupati; 3. Izin Lokasi; 4. Hasil Analisa Kondisi Ekonomi masyarakat; 5. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 6. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang

berlaku; 7. Izin lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 8. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy KTP Pemohon; 10. Foto copy SITU dan HO; 11. Foto copy SIUP dan TDP; 12. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 13. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 14. Foto copy IMB; 15. Foto copy bukti setoran PBB; 16. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 17. Foto copy NPWP/NPWPD; 18. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 19. Rekomendasi dari Camat setempat; 20. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag/Pejabat yang berwenang.










LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































14) SIUP PENGECER MINUMAN BERAKOHOL GOLONGAN B DAN C

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/ 9/2009 tentang Perubahan


2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau Kombinasi

ketiganya sebagai sub Distributor; 3. Berita Acara Penelitian Lapangan; 4. Nomor Pokok Pengudasa Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang

memperpanjang SIUP-MB; 5. Rencana penjualan Minuman Beralkhohol 1 ( Satu ) tahun kedepan; 6. Izin Lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 7. Denah lokasi; 8. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy KTP Pemohon; 10. Foto copy SITU dan HO; 11. Foto copy SIUP dan TDP; 12. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 13. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 14. Foto copy IMB; 15. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 16. Foto copy NPWP/NPWPD; 17. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 18. Rekomendasi dari Camat setempat; 19. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag/Pejabat yang berwenang.






LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan












- Media telephon/Fax Masyarakat dapat menyampaikan melalui Telephone/fax 0766-23615, 0766-7018510, HP.082384092167.





f. Pengaduan melalui emailakan dibalas kepada yang bersangkutan melalui email. g. Pengaduan melalui SMS akan dibalas dengan SMS dan pengaduan melalui
















15) SIUP PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL LANGSUNG UNTUK MINUM DITEMPAT

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/ 9/2009 tentang Perubahan


2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat penunjukan dari Produsen atau IT-MB atau distributor atau Kombinasi

ketiganya sebagai sub Distributor; 3. Berita Acara Penelitian Lapangan; 4. Nomor Pokok Pengudasa Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang

memperpanjang SIUP-MB; 5. Rencana penjualan Minuman Beralkhohol 1 ( Satu ) tahun kedepan; 6. Surat Penyataan di atas materai yang menyatakan tidak melakukan penjualan

minuman beralkohol secara Eceran; 7. Izin Lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 8. Denah lokasi; 9. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 10. Foto copy KTP Pemohon; 11. Foto copy SITU dan HO; 12. Foto copy SIUP dan TDP; 13. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 14. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 15. Foto copy IMB; 16. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 17. Foto copy NPWP/NPWPD; 18. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 19. Rekomendasi dari Camat setempat; 20. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Pejabat yang berwenang.






LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan















c. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menjawab

secara langsung atau menyampaikan pengaduan, saran dan masukan masyarakat yang masuk kepada Kepala Bidang terkait dan/atau Kepala Badan.



















16) SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 jo Nomor 57

Tahun 2014 tentang Regulasi Penyelenggaraan Waralaba di Indonesia. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Komposisi penggunaan tenaga kerja; dan 3. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan. 4. Laporan penggunaan produk dalam negeri. 5. Denah lokasi; 6. Foto copy Prospektus Penawaran Waralaba; 7. Foto copy master franchise agreement yang dimiliki oleh calon Pemberi

Waralaba; 8. Foto copy tanda bukti pendaftaran HKI; 9. Foto copy KTP atau paspor pemilik/penanggungjawab perusahaan Pemberi

Waralaba; 10. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 11. Foto copy SITU dan HO; 12. Foto copy SIUP dan TDP; 13. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 14. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 15. Foto copy IMB; 16. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 17. Foto copy NPWP/NPWPD; 18. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 19. Rekomendasi dari Camat setempat; 20. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Pejabat yang berwenang.




5 (lima) hari kerja







LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan































Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); Penerapan 14 (empat belas) komponen standar pelayanan; Jumlah dan Jenis Output Layanan; Banyaknya Pengaduan.

5. BIDANG PERINDUSTRIAN 1) TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI) SKALA INVESTASI RP.5.000.000,- S/D

Rp.200.000.000,- NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan;

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-IND/PER/ 6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermaterai Rp.6000,- dan di

cap Perusahaan 4. Foto copy Izin Lokasi; 5. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 6. Foto copy KTP Pemohon; 7. Foto copy SITU dan HO; 8. Foto copy SIUP dan TDP; 9. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 10. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 11. Foto copy IMB; 12. Foto copy NPWP/NPWPD; 13. Foto copy Bukti Setoran PBB; 14. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 15. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 16. Izin lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 17. BA Pemeriksaan; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag/Pejabat yang berwenang.




5 (lima) hari kerja







LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































2) IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUI) SKALA INVESTASI Rp.200.000.000,- S/D Rp.10.000.000.000,- MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP


2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/ 6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Persetujuan Prinsip; 3. Izin Prinsip Penanaman Modal; 4. Surat pernyataan kebenaran Dokumen bermaterai Rp.6000,- dan di cap

Perusahaan 5. Informasi kemajuan Pembangunan Pabrik dan sarana Produksi (Proyek); 6. Izin lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 7. Foto copy Izin Lokasi; 8. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy KTP Pemohon; 10. Foto copy SITU dan HO; 11. Foto copy SIUP dan TDP; 12. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 13. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 14. Foto copy IMB; 15. Foto copy NPWP/NPWPD; 16. Foto copy Bukti Setoran PBB; 17. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 18. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 19. BA Pemeriksaan; 20. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag/Pejabat yang berwenang.




5 (lima) hari kerja







LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































3) IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUI) SKALA INVESTASI Rp.200.000.000,- S/D Rp.10.000.000.000,- TIDAK MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP


2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-IND/PER/ 6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

3. Perturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/ 9/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdangangan.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Surat pernyataan kebenaran Dokumen bermaterai Rp.6000,- dan di cap Perusahaan; 4. Informasi kemajuan Pembangunan Pabrik dan sarana Produksi (Proyek); 5. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang

berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; 6. Izin lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 7. Foto copy Izin Lokasi; 8. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy KTP Pemohon; 10. Foto copy SITU dan HO; 11. Foto copy SIUP dan TDP; 12. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 13. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 14. Foto copy IMB; 15. Foto copy NPWP/NPWPD; 16. Foto copy Bukti Setoran PBB; 17. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 18. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 19. BA Pemeriksaan; 20. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag/Pejabat yang berwenang.










LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan



























2. Memberi kepastian hukum terhadap dokumen perizinan yang dikeluarkan;

3. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bengkalis;




4) IZIN PERLUASAN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUI) SKALA INVESTASI Rp.200.000.000,- S/D Rp.10.000.000.000,-MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-IND/PER/ 6/2008 tentang

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/9/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdangangan..


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Persetujuan Prinsip; 3. Izin Prinsip Penanaman Modal; 4. Surat pernyataan kebenaran Dokumen bermaterai Rp.6000,- dan di cap

Perusahaan; 5. Informasi kemajuan Pembangunan Pabrik dan sarana Produksi (Proyek); 6. Rencana Perluasan Industri; 7. Izin Lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 8. Foto copy Izin Lokasi; 9. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 10. Foto copy KTP Pemohon; 11. Foto copy SITU dan HO; 12. Foto copy SIUP dan TDP; 13. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 14. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 15. Foto copy IMB; 16. Foto copy NPWP/NPWPD; 17. Foto copy Bukti Setoran PBB; 18. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 19. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 20. BA Pemeriksaan; 21. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag/Pejabat yang berwenang




5 (lima) hari kerja







LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































5) IZIN PERLUASAN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUI) SKALA INVESTASI Rp.200.000.000,- S/D 10.000.000.000,- TIDAK MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Perturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/ 6/2008

tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

2. Perturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/ 9/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdangangan..


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Izin Prinsip Penanaman Modal; 3. Surat pernyataan kebenaran Dokumen bermaterai Rp.6000,- dan di cap Perusahaan; 4. Informasi kemajuan Pembangunan Pabrik dan sarana Produksi (Proyek); 5. Rencana Perluasan Industri; 6. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang

berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; 7. Izin lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL); 8. Foto copy Izin Lokasi; 9. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 10. Foto copy KTP Pemohon; 11. Foto copy SITU dan HO; 12. Foto copy SIUP dan TDP; 13. Foto copy sertikat /bukti kepemilikan tanah; 14. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan Bangunan; 15. Foto copy IMB; 16. Foto copy NPWP/NPWPD; 17. Foto copy Bukti Setoran PBB; 18. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah 19. Pas Photo Warna terbaru 3x4 sebanyak 5 lembar; 20. BA Pemeriksaan; 21. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perindag/Pejabat yang berwenang.










LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan
































6. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 1) IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK

KEPERLUAN PEMERINTAH DAN BADAN HUKUM NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

4. Peraturan Bersama Mendagri, Menteri PU, Menteri Kominfo dan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2009, Nomor PRT/M/ 2009, Nomor 19/PER/ M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Rencana kegiatan pembangunan; 3. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat yang

akan digunakan 4. Surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi persyaratan

teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi; 5. Denah lokasi; 6. Foto copy KTP Pemohon; 7. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 8. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 9. Foto copy IMB; 10. Surat pernyataan persetujuan Sempadan dan masyarakat sekitar; 11. Foto copy Bukti Pelunasan PBB dan Retribusi daerah; 12. Foto copy SITU dan HO; 13. Foto copy SIUP dan TDP; 14. Foto copy NPWP/NPWPD; 15. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; 16. Rekomendasi Camat Setempat; 17. Rekomendasi dari Instansi/SKPD terkait; 18. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/Pejabat

yang berwenang.






LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan





9. Pengawasan































2) IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;





1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Rencana kegiatan pembangunan; 3. Konfigurasi jaringan yang akan dibangun dan spesifikasi teknis alat/perangkat

yang akan digunakan; 4. Surat pernyataan bahwa alat/perangkat yang akan digunakan memenuhi

persyaratan teknis dan memiliki sertifikat alat/perangkat telekomunikasi; 5. Untuk badan hukum, dilengkapi dengan data administrasi perusahaan; 6. Surat Pernyataan jaminan keamanan dan Tower Bersama dari Perusahaan; 7. Surat Keterangan Tanah Tidak Dalam Sengketa; 8. Surat Perjanjian Perusahaan dengan Kepemilikan Tanah/PKS/BAK; 9. Sketsa Gambar Bangunan Tower/Menara; 10. Foto copy Sosialisasi Warga/Ijin Warga radius menara; 11. Foto copy KTP Pemohon; 12. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa tanah

dan/atau gedung/bangunan; 13. Foto copy akte pendirian usaha pemilik menara; 14. Foto copy bukti setoran Retribusi IMB; 15. Foto copy bukti setoran Retribusi Operasional; 16. Foto copy SITU dan HO; 17. Foto copy SIUP dan TDP; 18. Foto copy NPWP/NPWPD; 19. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; 20. Rekomendasi Camat setempat; 21. Berita Acara dari Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman/UPTD setempat; 22. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika/

Pejabat yang berwenang.





LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan



8. Kompetensi

Pelaksana 1. Latar belakang pendidikan petugas pelaksana : SLTA, Strata 1; 2. Mampu menguasai materi pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya (bentuk































3) IZIN GALIAN UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELEKOMUNIKASI

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;





1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat pernyataan bersedia memperbaiki jalan yang digunakan untuk penggelaran

kabel ke kondisi semula; 3. Rencana kegiatan pembangunan; 4. Kabel yang digunakan diarahkan untuk kerja sama antar pemilik kabel

telekomonikasi, berbagai macam keperluan; 5. Peta lokasi penggelaran jaringan kabel; 6. Foto copy KTP Pemohon; 7. Foto copt Sertifikat/bukti kepemilikan tanah; 8. Foto copy akte pendirian perusahaan pemilik menara; 9. Foto copy NPWP dan NPWPD; 10. Foto copy SITU dan HO; 11. Foto copy SIUP dan TDP; 12. Foto copy NPWP/NPWPD; 13. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; 14. Rekomendasi Camat setempat; 15. Rekomendasi dari SKPD Teknis terkait/Pejabat yang berwenang; 16. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika/Pejabat yang berwenang.





LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan







9. Pengawasan































4) IZIN USAHA PERDAGANGAN ALAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor

18 Tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6000; 2. Foto copy KTP Pemohon; 3. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa

tanah dan/atau gedung/bangunan; 4. Foto copy IMB; 5. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 6. Foto copy SITU dan HO; 7. Foto copy SIUP dan TDP; 8. Foto copy bukti pelunasan Pajak dan retribusi Daerah; 9. Foto copy NPWP/NPWPD; 10. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 5 ( lima ) Lembar. 11. Rekomendasi dari SKPD Teknis terkait/Pejabat yang berwenang. 12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan





3 (tiga) hari kerja



LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan












- Media Internet

Pengaduan, saran dan masukan ditujukan melalui email atau website Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bengkalis yaitu :[email protected] atau http//www. bpmppt.bengkaliskab.go.id.

























5) IZIN WARTEL DAN WARNET NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.



tanah dan/atau gedung/bangunan; 4. Foto copy IMB; 5. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 6. Foto copy SITU dan HO; 7. Foto copy SIUP dan TDP; 8. Foto copy bukti pelunasan PBB dan retribusi Daerah; 9. Foto copy NPWP/NPWPD; 10. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 5 ( lima ) Lembar. 11. Rekomendasi dari SKPD Teknis terkait/Pejabat yang berwenang. 12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan






5. Biaya / Tarif Gratis 6. Produk Pelayanan Surat Izin

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan














- Media Internet


























6) IZIN PEMASANGAN SPANDUK, BALEHO DAN SEJENISNYA.

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.



tanah dan/atau gedung/bangunan; 4. Foto copy IMB; 5. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 6. Foto copy SITU dan HO; 7. Foto copy SIUP dan TDP; 8. Foto copy bukti pelunasan PBB dan retribusi Daerah; 9. Foto copy NPWP/NPWPD; 10. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 5 ( lima ) Lembar. 11. Rekomendasi dari SKPD Teknis terkait/Pejabat yang berwenang. 12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan






5. Biaya / Tarif Gratis

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

6. Produk Pelayanan Surat Izin














- Media Internet


























7. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1) IZIN MEMBAWA BCB (BENDA CAGAR BUDAYA) KE LUAR KABUPATEN

DALAM1 (SATU) DAERAH PROVINSI. NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU RI 5

Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan asal perolehan/pemilikan benda cagar budaya, apabila

pemohon belum mendaftarkan benda cagar budayanya (belum memiliki surat bukti pendaftaran);

3. Surat Pernyataan untuk mentaati ketentuan pembawaan benda cagar budaya antar daerah.

4. Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen; 5. Foto copy Sertifikat kepemilikan/pendaftaran benda cagar budaya; 6. Foto masing-masing benda cagar budaya sebanyak 3 (tiga) rangkap; 7. Foto copy KTP Pemohon; 8. Foto copy NPWP/NPWPD; 9. Foto copy akte pendirian badan hukum/usaha yang sah; 10. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; 11. Rekomendasi dari Instansi Teknis; 12. Rekomendasi dari Kepala Disbudparpora /Pejabat yang berwenang.



4. Jangka Waktu 5 (lima) hari kerja

LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

Penyelesaian 5. Biaya / Tarif Gratis 6. Produk Pelayanan Surat Izin 7. Sarana, Prasarana,













- Media Internet


























2) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA PRAMUWISATA

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen; 3. Surat pernyataan persetujuan Sempadan; 4. Izin lingkungan dan/atau Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/

AMDAL); 5. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah; 6. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan

Bangunan; 7. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 8. Foto copy KTP Pemohon; 9. Foto copy SITU dan HO; 10. Foto copy SIUP dan TDP; 11. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 12. Foto copy NPWP/NPWPD; 13. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; 14. Rekomendasi dari Instansi/SKPD Teknis terkait; 15. Rekomendasi dari Kepala Disbudparpora/Pejabat yang berwenang.




5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























3) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA SANTE PAR AQUA (SPA)


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen; 3. Surat pernyataan persetujuan Sempadan; 4. Izin lingkungan dan/atau Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/






5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























4) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFENSI DAN PAMERAN


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.








5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























5) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA KONSULTAN PARIWISATA


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.



AMDAL); 5. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan

Bangunan; 6. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah; 7. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 8. Foto copy KTP Pemohon; 9. Foto copy SITU dan HO; 10. Foto copy SIUP dan TDP; 11. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 12. Foto copy NPWP dan NPWPD; 13. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; 14. Rekomendasi dari Instansi/SKPD Teknis terkait; 15. Rekomendasi dari Kepala Disbudparpora/Pejabat yang berwenang.




5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























6) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA BIRO PERJALANAN WISATA


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Tranportasi Wisata;


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen; 3. Surat pernyataan persetujuan Sepadan; 4. Izin lingkungan dan/atau Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/


Bangunan; 6. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah; 7. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 8. Foto copy KTP Pemohon; 9. Foto copy SITU dan HO; 10. Foto copy SIUP dan TDP; 11. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 12. Foto copy NPWP/NPWPD; 13. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; 14. Rekomendasi dari Instansi/SKPD Teknis terkait; 15. Rekomendasi dari Kepala Disbudparpora/Pejabat yang berwenang.




5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























7) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI MELIPUTI: GELANGGANG OLAHRAGA


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;








5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























8) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI MELIPUTI: ARENA PERMAINAN


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.








5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























9) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI MELIPUTI: HIBURAN MALAM




1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen; 3. Surat pernyataan persetujuan Sepadan; 4. Izin lingkungan dan Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/






5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























10) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI MELIPUTI: PANTI PIJAT DAN SUB JENIS USAHA LANNYA

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar HuSkum 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;









5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























11) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI MELIPUTI: KARAOKE










5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























12) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI MELIPUTI: JASA IMPRESARIAT/PROMOTOR










5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























13) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA MAKANAN DAN MINUMAN: BAR/RUMAH MINUM


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.




Bangunan; 6. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah; 7. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 8. Foto copy KTP Pemohon; 9. Foto copy SITU dan HO; 10. Foto copy SIUP dan TDP; 11. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 12. Foto copy NPWP/NPWPD; 13. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; 14. Rekomendasi dari Instansi/SKPD Teknis terkait; 15. Rekomendasi dari Kepala Disbudparpora/Pejabat yang berwenang




5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























14) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA MAKANAN DAN MINUMAN: KAFE










5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























15) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA MAKANAN DAN MINUMAN: JENIS USAHA LAIN BIDANG USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN










5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























16) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA KAWASAN PARIWISATA BERLOKASI


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata.


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen; 3. Izin lingkungan dan/atau Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/

AMDAL); 4. Surat pernyataan persetujuan Sepadan; 5. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah; 6. Foto copy Surat perjanjian Kontrak / sewa menyewa atas tanah dan





5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























17) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PENYEDIAAN AKOMODASI, MELIPUTI : HOTEL BERBINTANG DAN NON BERBINTANG


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.








5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























18) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PENYEDIAAN AKOMODASI, MELIPUTI : VILLA


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;


1. Surat Permohonan bermaterai Rp.6.000,-; 2. Surat Pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen; 3. Surat pernyataan persetujuan Sepadan; 4. Izin lingkungandan/atau Dokumen lingkungan hidup (SPPL/UKL-UPL/






5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























19) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PENYEDIAAN AKOMODASI, MELIPUTI : PONDOK WISATA










5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























20) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA PENYEDIAAN AKOMODASI, MELIPUTI : AKOMODASI LAIN, MOTEL, DAN SUB JENIS USAHA LAINNYA










5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT

BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























21) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA TRANSPORTASI WISATA, MELIPUTI : ANGKUTAN KERETA API WISATA


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Tranportasi Wisata.








5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























22) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA TRANSPORTASI WISATA, MELIPUTI : ANGKUTAN LAUT DOMESTIK WISATA


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Tranportasi Wisata.








5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























23) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA JASA TRANSPORTASI WISATA, MELIPUTI : ANGKUTAN LAUT INTERNASIONAL WISATA


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Tranportasi Wisata








5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























24) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAYA TARIK WISATA, MELIPUTI: PENGELOLAAN GUA


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata








5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























25) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAYA TARIK WISATA, MELIPUTI: PENGELOLAAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata.








5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























26) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA WISATA TIRTA, MELIPUTI : (WISATA BAHARI) DERMAGA BAHARI


2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/ MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta.




Bangunan; 7. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 8. Foto copy KTP Pemohon; 9. Foto copy SITU dan HO; 10. Foto copy SIUP dan TDP; 11. Foto copy bukti setoran pajak/retribusi daerah; 12. Foto copy NPWP/NPWPD; 13. Pas Fhoto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar; 14. Rekomendasi dari Instansi/SKPD Teknis terkait. 15. Rekomendasi dari Kepala Disbudparpora/Pejabat yang berwenang.




5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























27) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA WISATA TIRTA, MELIPUTI : (WISATA BAHARI) PERAHU LAYAR










5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan

10. Penanganan






- Media Internet


























28) IZIN USAHA/TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA WISATA TIRTA, MELIPUTI : (WISATA BAHARI) SUB JENIS USAHA LAINNYA










5 (lima) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























8. BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT; SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) DAN IZIN GANGGUAN (HO) INTENSITAS GANGGUAN BESAR

NO KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman

Penetapan Izin Gangguan di Daerah .


1. Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000; 2. Surat Pernyataan Pemohon; 3. Surat Persetujuan sempadan; 4. Denah lokasi Tempat Usaha; 5. Foto copy KTP Pemohon; 6. Foto copy sertifikat/bukti kepemilikan tanah/perjanjian sewa menyewa

tanah dan/atau gedung/bangunan; 7. Foto copy IMB; 8. Foto copy Akte Pendirian badan hukum/usaha yang sah; 9. Foto copy bukti setoran PBB dan retribusi Daerah; 10. Foto copy NPWP/NPWPD; 11. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 5 ( lima ) Lembar 12. Rekomendasi Camat Setempat.




3 (tiga) hari kerja









LOKET PELAYANAN

LOKET PEMROSESAN

PEJABAT BERWENANG

Cari Informasi

Beri Informasi


Penyerahan ke Loket

Pemrosesan

Izin/Non Izin


Kajian Tim,Survey





Paraf/Tanda Tangan


Terima

Dokumen Izin/

Non Izin

Penyerahan

Dokumen Izin/

Non Izin

PEMOHON

Tidak Lengkap

(Melengkapi)

Lengkap

Periksa Kelengkapan






- Media Internet


























Documents

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN