Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ...bkp.jatimprov.go.id/upload/sakip/LAKIP_BKP_Jatim_Tahun_2013.pdf2013, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

i

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun

sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran

2013, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta cara pencapaian

tujuan dan sasaran yang mengacu pada Renstra Tahun 2009 – 2014.

Penilaian pencapaian kinerja pada laporan ini menitikberatkan pada capaian

kinerja pembangunan ketahanan pangan yang tentunya disesuaikan dengan tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Timur.

Akhirnya, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 ini dapat memberikan gambaran secara kongkrit

mengenai kinerja pembangunan ketahanan pangan di Jawa Timur.

Surabaya, Februari 2014

Kepala Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur

Dra. Hj. Tutut Herawati, MM. Pembina Utama Madya

NIP. 19560228 198409 2 001



ii

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR............................................................................... i DAFTAR ISI......................................................................................... ii RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................... iii I. Pendahuluan............................................................................... 1 1.1. Latar Belakang .................................................................. 1 1.2. Landasan Hukum ............................................................... 3 1.3. Tujuan .............................................................................. 4 1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan ......................... 4 II. Rencana Strategis....................................................................... 8 2.1. Visi.............................................................. 8 2.2. Misi.................................................................................... 8 2.3. Motto................................................................................. 8 2.4. Tujuan................................................................................ 8 2.5. Program dan Kegiatan......................................................... 8 2.6 Penetapan Kinerja .............................................................. 9 III Akuntabilitas Kinerja .................................................................. 12 3.1. Pengukuran Kinerja ............................................................ 12 3.2. Evaluasi Kinerja ................................................................. 13 3.3. Telaahan Renstra ............................................................... 24 3.4. Akuntabilitas Keuangan ...................................................... 33 3.5. Penghargaan Ketahanan Pangan ......................................... 37 IV Penutup..................................................................................... 43 4.1. Kesimpulan ....................................................................... 43 4.2. Saran .................................................................................

44

LAMPIRAN



iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Ketahanan Pangan Tahun 2013 disusun sebagai salah satu bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang telah dicapai Badan

Ketahanan Pangan selama tahun 2013. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur melaksanakan tugas

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di

bidang ketahanan pangan dan fungsi penyusunan dan perumusan program serta

rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan, pemberian

dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan dan pelaksanaan

tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur,

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10 Tahun 2008 dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 107 Tahun 2008.

Pembangunan ketahanan pangan yang berdimensi pembangunan Jawa

Timur secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif manakala memiliki

arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-program dalam rangka

pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur

keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability). Dengan

demikian setiap pelaksanaan program-program pembangunan dalam rangka

ketahanan pangan dapat diarahkan dengan benar, dapat dipantau

perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 2009-2014 sebagai

tindak lanjut dari RPJMD Provinsi Jawa Timur. Jangka waktu pelaksanaan renstra

selama 5 tahun diimplementasikan melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan

Penetapan Kinerja sebagai pedoman pelaksanaan kinerja selama 1 tahun.

Dari target kinerja program/kegiatan dan sasaran yang dituangkan dalam

penetapan kinerja setiap akhir tahun anggaran akan di evaluasi capaian kinerjanya

sesuai indikator yang telah ditetapkan.



iv

Pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2013 menunjukkan hasil

yang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya semua target

indikator kinerja kegiatan dan sasaran, serta diperolehnya penghargaan Tingkat

Nasional berupa Adhi Karya Pangan Nusantara dari berbagai macam kategori.

Namun demikian, pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar

pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui rencana

strategis telah ditetapkan 5 sasaran yang tingkat capaiannya dapat digambarkan

sebagai berikut :

Capaian 5 (lima) indikator dapat digambarkan sebagai berikut :

- Capaian ketersediaan pangan (beras) 7.832.027 Ton dari Target 7.252.008

Ton atau 108,00%, sedangkan ketersediaan energi mencapai 6.671

kkal/kap/hr dan ketersediaan protein 156,76 gr/kap/hr.

- Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Jawa Timur yang ditandai Skor

PPH 81,1 (98,90%) dari Target Skor PPH 82,20.

- Capaian Penanganan Keamanan Pangan Segar 108,70%.

- Capain stabilitas rata-rata harga ditingkat petani GKP Rp. 3.727,-/Kg.

(112,94%) dan harga GKG Rp. 4.531,-/Kg. (109,18%).

- Capaian Penanganan Daerah Rawan Pangan Pangan 141,22%.

Dari hasil pengukuran pencapaian 5 (lima) indikator telah melebihi target,

sedangkan 1 indikator yaitu keragaman konsumsi pangan (skor PPH) masih

dibawah target, hal ini disebabkan penurunan konsumsi beras tidak diimbangi

dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-

kacangan, sayur dan buah-buahan.


Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Upaya mewujudkan pemantapan ketahanan pangan merupakan

tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat sesuai amanat UU No. 18

tahun 2012 yang menyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar

manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak

asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berkewajiban mewujudkan

ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang

cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional

maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan

memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pemerintah

berkewajiban menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian

dan pengamanan ketersediaan pangan yang cukup dalam hal : jumlah dan

mutunya, aman, beragam, bergizi, aman, merata dan terjangkau oleh daya

beli masyarakat. Sedangkan masyarakat mempunyai peran serta dalam

penyelenggaraan produksi, perdagangan, distribusi dan cadangan pangan

masyarakat, serta pencegahan maupun penanggulangan masalah pangan.

Pemenuhan hak atas pangan dicerminkan pada definisi ketahanan

pangan yaitu : “kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan

perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau

serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara

berkelanjutan”. Definisi ketahanan pangan ini secara luas, diartikan

bahwa : (1) terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup,

I



yang diartikan dengan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup

pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi

kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta

turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia, (2)

terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari

cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu,

merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari

kaidah agama, (3) terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, yang

diartikan bahwa pangan harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh

tanah air, (4) terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, yang

diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang

terjangkau.

Pembangunan ketahanan pangan di wilayah Jawa Timur harus

dipandang sebagai bagian tidak terlepaskan dari wawasan ketahanan

pangan nasional. Jawa Timur sebagai wilayah yang surplus pangan telah

menjadi tolok ukur keberhasilan ketahanan Pangan nasional. Oleh karena

itu pemerintah Jawa Timur harus terus berupaya memacu pembangunan

ketahanan pangan melalui program–program yang benar-benar mampu

memperkokoh ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Pembangunan ketahanan pangan yang berdimensi pembangunan

Jawa Timur secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif

manakala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya. Program-

program dalam rangka pembangunan ketahanan pangan harus terpadu

(integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan

berkesinambungan (sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaan

program-program pembangunan dalam rangka ketahanan pangan dapat

diarahkan dengan benar, dapat dipantau perkembangannya dan

selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya.



Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 – 2014 dengan agenda revitalisasi

pertanian yang dijabarkan melalui program prioritas Peningkatan

Ketahanan Pangan bertujuan memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan

ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.

1.2. Landasan hukum

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan,

sesuai Perda nomor 10 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, yang

dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 107 Tahun 2008

tanggal 25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub

Bagian, Sub Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) didasarkan pada :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan

Negara;

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

- Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

- Surat Keputusan MENPAN Nomor: KEP-135/M.PAN/2004 tentang

Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;



- Peraturan MENPAN Nomor 9 Tahun 2007 tentang Indikator Kinerja

Utama;

- Peraturan MENPAN Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- Peraturan MENPAN Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi

Kinerja Organisasi;

- Peraturan MENPAN Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;

- Peraturan MENPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.

- Permentan No. 65/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.3. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun

2013 adalah sebagai berikut.

- Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja program/kegiatan

dan sasaran;

- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

- Menilai keberhasilan organisasi;

- Sebagai pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi.

1.4. Gambaran Umum Badan Ketahanan Pangan

Tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur

pelaksana otonomi daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang Ketahanan Pangan,

sesuai Perda nomor 10 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008 tentang



organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur yang dituangkan

dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor: 107 Tahun 2008 tanggal

25 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian,

Sub Bidang Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai

berikut :

a. Tugas Pokok

Badan Ketahanan Pangan melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang

ketahanan pangan

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi :

- penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan

kebijakan teknis dalam bidang ketahanan pangan;

- pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;

- pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : 10

Tahun 2008 jumlah aparat yang menduduki jabatan pada Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebanyak 17 orang pejabat

struktural dan 4 orang pejabat fungsional dengan rincian struktur

organisasi sebagai berikut :



Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur

KEPALA BADAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN

PROGRAM

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB BIDANG CADANGAN PANGAN

SUB BIDANG KETERSEDIAAN

PANGAN

BIDANG DISTRIBUSI

PANGAN

BIDANG KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN

BIDANG KEWASPADAAN

PANGAN

BIDANG PENGANEKARAGAMAN & KONSUMSI PANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUB BIDANG AKSES PANGAN

SUB BIDANG PENGENDALIAN

HARGA

SUB BIDANG KONSUMSI PANGAN

SUB BIDANG PENGANEKARAGAMAN

PANGAN

SUB BIDANG KEAMANAN

PANGAN

SUB BIDANG KERAWANAN

PANGAN

U P T B



c. Kekuatan sumberdaya.

- Jumlah aparat Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

sebanyak 134 orang dengan rincian : 1 orang eselon II (Kepala

Badan), 5 orang eselon III (1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang), 11

orang eselon IV (3 kepala sub bagian dan 8 kepala sub bidang), 14

orang penyuluh pertanian, 91 orang staf, serta 12 tenaga kontrak.

- Institusi Ketahanan Pangan di 38 Kabupaten/Kota dengan rincian :

Badan 14 Institusi, Kantor 19 Institusi, lain-lain (subdin, bidang) 5

institusi.

- Dewan Ketahanan Pangan sebagai penyusun kebijakan ketahanan

pangan di Jawa Timur.

- Kelompok lumbung yang diberdayakan sebanyak 347 kelompok.

- Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 560 desa.

- Lembaga pembeli gabah/pangan lain 198 lembaga, Lembaga

Distribusi Pangan Masyarakat yang diberdayakan sebanyak 148

Gapoktan.

- Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan di 38 kab./kota.

- Jumlah Asset yang dimiliki SKPD berupa : tanah 1 bidang,

gedung/bangunan 7 buah, peralatan & mesin 1.098 buah, asset

tetap lainnya 239 buah/set.



RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan pembangunan ketahanan pangan tahun 2013,

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana Strategis

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2014, dimana

didalamnya terdapat visi, misi, moto, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan yang

dilaksanakan 5 tahun yang dijabarkan dalam program dan kegiatan.

2.1. V I S I

”Menuju masyarakat Jawa Timur Tahan Pangan”.

Pengertian yang terkandung dalam Visi ini adalah : Sasaran pembangunan

ketahanan pangan adalah masyarakat Jawa Timur, sehingga masyarakat

jawa timur tahan pangan artinya mampu mengakses pangan setiap saat

dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang dan aman.

2.2. M I S I

Dalam rangka untuk mencapai visi tersebut Badan Ketahanan Pangan

menetapkan 3 (tiga) misi yaitu :

a). Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan pangan berbasis

kemandirian pangan sesuai potensi sumberdaya alam.

b). Meningkatkan distribusi dan aksesibilitas pangan masyarakat secara

berkelanjutan, serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan

pangan.

c). Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan

yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis

sumberdaya pangan lokal.

II



2.3. M O T T O

“Panganku Beragam, Bergizi Seimbang, Aman dan Bekualitas”

2.4. T U J U A N

Sebagai implementasi atau penjabaran dari misi Badan Ketahanan

Pangan ditetapkan tujuan yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun

waktu tertentu dalam pembangunan ketahanan pangan serta

menggambarkan arah strategi organisasi, perbaikan-perbaikan yang akan

dicapai dalam tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka prioritas untuk

lebih fokus pada program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sesuai

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Utama yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah

sebagai berikut :

Tujuan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai

berikut :

1) Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, Distribusi dan

Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal dan;

2) Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas sesuai

dengan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan maka disusun sasaran

strategis sebagai berikut :



TUJUAN 1 : Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan,

Distribusi dan Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal.

dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah :

a) Meningkatnya ketersediaan pangan berbasis kemandirian untuk

mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.400 kilo

kalori/hari, dan penyediaan protein per-kapita minimal 63 gram/hari

dengan Indikator Kinerja Utama yaitu : Peningkataan ketersediaan

pangan setara beras dengan target 7.309.527 ton.

b) Stabilisasi harga komoditas pangan pokok pada saat panen raya

minimal sama/diatas Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dengan

Coefisien Variasi (CV) ≤ 10% dari HPP, dengan Indikator Kinerja

Utama sebagai berikut :

1. % Harga Gabah Kering Panen (GKP) dari HPP.

2. % Harga Gabah Kering Giling (GKG) dari HPP.

c) Meningkatnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat

yang diindikasikan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan

(PPH) mencapai kondisi ideal sebesar 95 pada tahun 2015. Dengan

Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Hasil Susenas.

2. % Keamanan pangan segar yang dikonsumsi.

TUJUAN 2 : Mengantisipasi dan Penangan daerah rawan pangan.

dengan sasaran yang ingin dicapai antara lain adalah :

a). Terimplementasikannya Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

untuk mengantipasi kerawanan pangan, dan

b). Turunnya jumlah penduduk rawan pangan menimal 1% pertahun

khususnya prevalensi penduduk sangat rawan pangan.



Dalam mencapai sasaran tersebut, melalui strategi pengembangan

Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan Meningkatkan

skses ekonomi masyarakat terhadap pangan melalui peningkatan daya beli

masyarakat, dengan Indikator Kinerja Utama : % Penanganan daerah

rawan pangan.

2.5. PROGRAM/KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut maka pada tahun 2013, Badan

Ketahanan Pangan didukung melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur dilaksanakan program/kegiatan

prioritas sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rapat Koordinasi dan

Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

6. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.

7. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan).

9. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan

dan Perikanan.

10. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan

dan Peternakan.

11. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

12. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/

Peternakan.



Sedangkan dukungan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN)

Tahun 2013 melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan

Pangan Masyarakat melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan melalui

Pemberdayaan Gapoktan, Peningkatan Lumbung Pangan dan

Pemantauan Harga Pangan Pokok.

2. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan melalui

Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan, Peningkatan Sistem Kerawanan

Pangan dan Gizi dalam rangka mengantisipasi dan penanganan daerah

rawan pangan.

3. Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan

Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

4. Dukungan Menejemen dan Teknis Lainnya.

2.6. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan dokumen untuk mewujudkan target kinerja

pelaksanaan kegiatan yang berdasarkan sumberdaya yang ada pada Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sebagaimana pada tabel dibawah

ini.



Tabel : Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal

1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan.

Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok.

7.309.527 Ton

2. Stabilisasi Harga Pangan Pokok.

Stabilisasi Harga Pangan Pokok Pada saat Panen terhadap HPP - % Harga GKP - % Harga GKG

≥ Rp. 3.300/Kg ≥ Rp. 4.150/Kg

3. Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan

- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)

- % Penanganan Keamanan Pangan Segar

- Skor PPH 82,2

- 76 %

2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan

Penanganan Daerah Rawan Pangan

% Penurunan daerah rawan pangan

45 %



AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur sesuai dengan RPJMD 2009-2014, Pengukuran kinerja

adalah dasar yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah

yaitu : (1). Meningkatnya ketersediaan pangan berbasis kemandirian untuk

mempertahankan ketersediaan energi perkapita minimal 2.200 kilo

kalori/hari, dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari. (2).

Stabilnya harga komoditas pangan pokok berkisar antara 10%–25% dari

harga normal. (3). Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan

masyarakat per-kapita yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan

(PPH) mencapai kondisi ideal sebesar 95 pada Tahun 2015 dan

Meningkatnya kualitas keamanan pangan segar. (4). Penanganan daerah

rawan pangan.

Capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator dapat

diilustrasikan sebagaimana ditampilkan pada tabel pengukuran kinerja

strategis Badan Ketahanan Pangan tahun 2013 dibawah ini :

III



Tabel : Pengukuran Kinerja Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2013 TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET REALS CAPIAN

% 1. Memantapkan

dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal



TON 7.309.527 7.832.027 107,15


Stabilisasi Harga Pangan Pokok Pada saat Panen terhadap HPP - % Harga GKP - % Harga GKG

% %

≥ Rp. 3.300/Kg ≥ Rp. 4.150/Kg

Rp. 3.737 Rp. 4.531

112,94 109,18




Skor

%

82,0

76

81.1

82,61

98,90

108,70


Penanganan Daerah Rawan Pangan

% Penurunan daerah rawan pangan

% 45

63,55 141,22

3.2. EVALUASI KINERJA

Evaluasi kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator

kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal

yang mendukung keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu

program atau kegiatan dengan membandingkan prosentase capaian

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2013 dengan tahun sebelumnya.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai

dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan di masa

yang akan datang.

Adapun hasil evaluasi kinerja dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa

Timur pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut :



3.2.1. KETERSEDIAAN PANGAN

TUJUAN 1 Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi Pangan berbasis sumberdaya lokal.

SASARAN 1 Meningkatkan Ketersediaan Pangan

INDIKATOR Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok

Keberhasilan sasaran strategis ketersediaan pangan ini diukur

melalui indikator kinerja yaitu jumlah ketersediaan pangan dengan target

7.252.008 Ton di mana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1 (satu)

program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan. Indikator kinerja,

target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :


SATUAN TARGET REALS CAPIAN %




TON 7.252.008 7.832.027 108,00

Ketersedian pangan pokok Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

dapat terlihat pada tabel berikut :

No. Komoditas/Pangan 2009 2010 2011 2012 2013

- Produksi (GKG) 11.259.085 11.643.773 10.576.543 12.198.707 11.688.899

- Produksi 7.318.405 7.568.452 6.874.753 7.929.160 7.832.072

- Ketersediaan 6.727.318 6.957.323 6.315.925

1. Beras - Konsumsi 3.531.753 3.421.560 3.339.123 3.350.161 3.395.045

- Surplus kotor 3.786.652 4.146.893 3.535.630 4.578.999 4.437.027

- Surplus bersih 3.195.564 3.535.764 2.976.801

- Produksi 5.266.720 5.587.318 5.443.705 6.295.301 5.760.959

- Ketersediaan 4.651.119 4.937.497 4.811.184

2. Jagung - Konsumsi 93.216 86.195 139.444 139.905 141.780

- Surplus kotor 5.173.504 5.501.123 5.304.261 6.155.396 5.619.179

- Surplus bersih 4.557.903 4.851.302 4.671.739




- Produksi 355.260 339.491 366.999 361.986 329.461

- Ketersediaan 279.159 263.210 296.291

3. Kedelai - Konsumsi 400.081 367.265 467.327 468.871 475.153

- Surplus kotor (44.821) (27.774) (100.328) (106.885) (145.692)

- Surplus bersih (120.923) (104.055) (171.036)

- Produksi 216.474 207.796 211.416 213.831 207.971

- Ketersediaan 198.336 190.416 194.164

4. Kacang Tanah - Konsumsi 24.609 22.486 15.075 18.844 15.328

- Surplus kotor 191.865 185.310 196.341 194.987 192.643

- Surplus bersih 173.727 167.931 179.089

- Produksi 83.629 79.878 80.329 63.809 57.686

- Ketersediaan 75.985 72.590 72.990

5. Kacang Hijau - Konsumsi 14.914 11.243 7.538

7.562 7.664

- Surplus kotor 68.715 68.635 72.791 56.247 50.022

- Surplus bersih 61.071 61.347 65.453

- Produksi 3.222.636 3.667.058 4.032.081 4.245.984 3.601.074

- Ketersediaan 3.089.541 3.515.609 3.865.556

6. Ubi Kayu - Konsumsi 578.310 989.367 550.239 552.058 559.454

- Surplus kotor 2.644.326 2.677.691 3.481.842 3.693.926 3.041.620

- Surplus bersih 2.511.231 2.526.242 3.315.317

- Produksi 162.607 141.103 217.545 411.781 393.199

- Ketersediaan 143.094 124.171 191.440

7. Ubi Jalar - Konsumsi 68.234 44.971 71.606 71.843 72.806

- Surplus kotor 94.373 96.132 145.939 339.938 320.393

- Surplus bersih 74.860 79.199 119.833

- Produksi (Karkas) 316.818 339.055 345.377

- Produksi 204.314 217.437 221.865 351.433 350.613

- Ketersediaan 194.098 206.565 210.771

8. Daging - Konsumsi 182.330 142.409 237.432 226.873 299.913

- Surplus kotor 21.984 75.028 (15.567) 124.560 120.700

- Surplus bersih 11.768 64.156 (26.661)

- Produksi 251.413 257.528 285.567 317.673 340.232

- Ketersediaan 237.125 242.968 269.969




9. Telur - Konsumsi 202.837 228.604 271.351 272.248 275.895

- Surplus kotor 48.576 28.924 14.217 45.425 64.337

- Surplus bersih 34.288 14.364 (1.382)

- Produksi 461.880 528.100 566.062 1.093.525 420.992

- Ketersediaan 389.365 445.188 477.190

10. Susu - Konsumsi 65.251 63.709 71.606 71.843 72.806

- Surplus kotor 396.629 464.391 494.456 1.021.682 348.186

- Surplus bersih 324.114 381.479 405.584

- Produksi 914.088 1.113.394 1.227.569 1.294.652 1.362.812

- Ketersediaan 886.666 1.079.992 1.190.742

11. Ikan - Konsumsi 525.363 502.179 629.383 631.464 639.924

- Surplus kotor 388.725 611.215 598.186 663.188 722.889

- Surplus bersih 361.303 577.813 561.359

- Produksi 1.096.000 1.014.273 1.047.776 1.252.788

- Ketersediaan 1.096.000 1.014.273 1.047.776 1.252.788

12. Gula - Konsumsi 496.000 335.429 384.414 385.684

- Surplus kotor 600.000 678.844 663.362 867.104

- Surplus bersih 600.000 678.844 663.362 867.104

13. Jumlah Penduduk 7.286.246 37.476.011 37.687.622 37.812.200 38.318.791

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk

memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman

dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber

yaitu : 1) produksi dalam negeri; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan

cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai

tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan

nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi

penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar

sepanjang sejarah kehidupan.

Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari

jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan

maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan yang digambarkan



oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Situasi ketersediaan pangan tersebut

dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kebijakan

penyediaan kebutuhan pangan dan gizi penduduk menuju kemandirian dan

kestabilan pangan.

Berdasarkan angka sasaran data produksi pangan Jawa Timur Tahun

2013, kita telah mengalami surplus beras sebesar 4.437.027 ton; jagung

surplus 5.949.179 ton; daging surplus 120.700 ton; telur surplus 64.337

ton.

Situasi ketersediaan total energi untuk dikonsumsi penduduk Jawa

Timur pada tahun 2013 sebesar 6.671 kkal/kap/hr atau 277,96% dari

Angka Kecukupan Energi (AKE) 2400 kkal/kap/hr (Widyakarya Nasional

Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan energi tahun 2013 didominasi oleh

pangan nabati 98,10% sedangkan pangan hewani 1,90%. Apabila

dibandingkan dengan AKE tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar 2.115,25

kkal/kap/hr (31,71%).

Demikian juga total ketersediaan protein untuk di konsumsi

penduduk Jawa Timur sebesar 156,76 gram/kap/hari atau 248,83% dari

Angka Kecukupan Protein (AKP) 63 gram/kap/hr (Widyakarya Nasional

Pangan dan Gizi 2012). Ketersediaan protein tahun 2013 masih didominasi

oleh pangan nabati 92,64% sedangkan pangan hewani 7,36%. Apabila

dibandingkan dengan AKP tahun 2012 terjadi kenaikan sebesar

25,74 gr/kap/hr (16,42%).

Ketersediaan energi dan protein penduduk Jawa Timur tahun 2011–

2013 dapat digambarkan sbb :

Tabel 1. Ketersediaan Energi, Protein Penduduk Jawa Timur Tahun 2011 – 2013.

No. Uraian

Tahun 2011 2012 2013

Energi Protein Energi Protein Energi Protein

Kkal/kap/hr % Gr/kap/hr % Kkal/kap

/hr % Gr/kap /hr % Kkal/kap

/hr % Gr/kap /hr %

1 Proporsi Nabati 4.426,85 97,06 118,84 88,75 4,397,98 96,54 113,63 86,73 6.544,00 98,10 145,22 92,64

2 Proporsi Hewani 134,14 2,94 15,06 11.25 3,46 3,46 17,39 13,27 127,00 1,90 11,54 7,36

Total 4.560,98 100 133,9 100 4.555,75 100 131,02 100 6.671,00 100 156,76 100



Untuk mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan untuk

mengantisipasi kondisi terjadinya daerah rawan pangan juga perlu adanya

cadangan pangan disamping juga untuk memperkuat stabilisasi harga

pangan pokok khususnya komoditi beras dan jagung.

Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat.

Dalam rangka peningkatan cadangan pangan terutama pada daerah

yang rentan terhadap kerawanan pangan telah dilakukan kegiatan yaitu

pengembangan lumbung pangan baik dari APBD maupun APBN. Mulai tahun

2009 – 2013 telah dilaksanakan pembangunan fisik lumbung pangan

sebanyak 347 unit lumbung, terdiri dari 162 unit lumbung dari APBD Provinsi

dan 185 unit lumbung dari APBN maupun DAK, Tahun 2013 melalui APBD

dialokasikan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- untuk pembangunan fisik dan

pengisian 102 unit lumbung dan dari APBN dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 2.540.000.000,- untuk pengisian.

Lumbung pangan masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh

masyarakat desa/kota yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah pangan

pada musim paceklik, gagal panen, bencana alam skala lokal dan antisipasi

keterlambatan pasokan pangan dari luar.

Di Jawa Timur selama tahun 2009-2013 telah dikembangkan sebanyak

388 lumbung pangan baik dari APBD Provinsi maupun APBN. Kegiatan

pengembangan lumbung pangan meliputi pembangunan fisik lumbung,

pengisian (penyimpanan), pendistribusian serta perdagangan bahan pangan

pokok yang dikelola oleh kelompok lumbung.

Secara rinci pengembangan lumbung pangan di Jawa Timur mulai

tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada gambar berikut :



Dalam upaya mengoptimalkan fungsi lumbung pangan di Jawa Timur

selain pembangunan fisik serta bantuan modal dilaksanakan sosialisasi,

pelatihan manajemen, pembinaan serta evaluasi.

Tabel 2. Penerima Bantuan Hibah Pembangunan Fisik Lumbung Pangan

Tahun 2011 dan 2013 serta bantuan pengisian Th. 2012 dari APBD Provinsi.

No Kab./Nama Kelompok

Jumlah unit

lumbung

2011 2012 2013 Fisik lumbung Pengisian Fisik lumbung

1. Kab. Jombang 5 250.000.000 100.000.000 - 2. Kab. Madiun 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 3. Kab. Ngawi 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 4. Kab. Ponorogo 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 5. Kab. Tulungagung 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 6. Kab. Blitar 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 7. Kab. Lamongan 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 8. Kab. Bojonegoro 10 250.000.000 100.000.000 250.000.000 9. Kab. Pasuruan 6 250.000.000 100.000.000 50.000.000 10. Kab. Lumajang 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 11. Kab. Bondowoso 8 250.000.000 100.000.000 150.000.000 12. Kab. Situbondo 7 250.000.000 100.000.000 100.000.000 13. Kab. Sidoarjo 3 - - 150.000.000 14. Kab. Gresik 5 - - 250.000.000 15. Kab. Mojokerto 4 - - 200.000.000 16. Kab. Tuban 5 - - 250.000.000 17. Kab. Nganjuk 5 - - 250.000.000 18. Kab. Kediri 4 - - 200.000.000 19. Kab. Trenggalek 5 - - 250.000.000



No Kab./Nama Kelompok

Jumlah unit

lumbung

2011 2012 2013

Fisik lumbung Pengisian Fisik lumbung

20. Kab. Magetan 5 - - 250.000.000 21. Kab. Pacitan 4 - - 200.000.000 22. Kab. Malang 5 - - 250.000.000 23. Kab. Probolinggo 5 - - 250.000.000 24. Kab. Banyuwangi 4 - - 200.000.000 25. Kab. Jember 4 - - 200.000.000 26. Kab. Bangkalan 4 - - 200.000.000 27. Kab. Sampang 4 - - 200.000.000 28. Kab. Pamekasan 4 - - 200.000.000 29. Kab. Sumenep 4 - - 200.000.000 30. Kota Batu 1 - - 50.000.000

J u m l a h 162 3.000.000.000 1.200.000.000 5.000.000.000

Tabel 3. Penerima Bantuan Lumbung Pangan dari APBN No. Jml unit

lumbung Jml. Bantuan Pengisian Ket.

2010 2011 2012 2013 1 Th. 2009 : 17 unit 340.000.000 340.000.000 Diisi 2 kali 2 Th. 2010 : 50 unit

Diisi 2 kali 24 unit 480.000.000 480.000.000 14 unit 280.000.000 280.000.000 Diisi 1 kali 12 unit Belum diisi 3 118 unit th. 2011

48 unit 960.000.000 960.000.000 Diisi 1 kali 70 unit 1.300.000.000 Belum diisi Total : 185 unit 340.000.000 820.000.000 1.720.000.000 2.540.000.000

Disamping pengembangan lumbung pangan dliaksanakan juga

Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat yang bertujuan

untuk memperkuat usaha pada unit distribusi/ pemasaran/pengolahan dan

unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam melakukan kegiatan

pembelian-penjualan gabah/ beras/jagung dan/atau penyediaan cadangan

pangan bagi anggota gapoktan disaat menghadapi paceklik yang

dilaksanakan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan).

Selama tahun 2009 – 2013 telah dibangun 148 unit gudang dan

dialokasikan dana untuk cadangan pangan sebesar Rp. 3.463.478.600,- Pada

akhir Desember 2013, jumlah cadangan pangan yang berada di kelompok

lumbung pangan dan Gapoktan pelaksana LDPM binaan Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Timur ± sebesar 3.085,80 ton GKG.



Tabel 4. Jumlah gapoktan penerima bantuan th. 2009 - 2013

NO KABUPATEN 2009 2010 2011 2012 2013 JUMLAH

1 Malang 3 3 1 1 1 9

2 Situbondo 2 - 1 1 1 5

3 Mojokerto 2 2 - 1 - 5 4 Trenggalek 2 - 1 1 1 5

5 Ngawi 3 3 1 1 - 8 6 Banyuwangi 4 - 2 2 - 8

7 Lamongan 4 3 1 1 - 9

8 Ponorogo 3 3 2 2 - 10 9 Tulungagung 3 3 1 1 - 8

10 Lumajang 3 3 1 1 - 8 11 Blitar 2 - 1 1 1 5

12 Bondowoso 2 2 1 1 1 7 13 Jombang 3 2 2 2 - 9

14 Pasuruan 3 3 2 1 - 9

15 Magetan 3 1 1 1 - 6 16 Gresik 2 1 1 1 - 5

17 Bangkalan 2 1 1 2 - 6 18 Madiun 3 2 1 1 - 7

19 Sidoarjo 2 - - 2 - 4

20 Nganjuk 3 2 1 1 1 8 21 Bojonegoro - - 2 1 - 3

22 Kediri - - - 2 1 3 23 Probolinggo - - - 1 - 1

Jumlah 54 34 24 29 7 148



3.2.2. DISTRIBUSI PANGAN


SASARAN 2 Stabilisasi Harga Pangan Pokok

INDIKATOR Stablisasi Harga Pangan Pokok Terhadap HPP

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 2 (dua) indikator

kinerja yaitu stabilitas harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering

Giling (GKG) minimal diatas Harga Pembelian Pemerintah, di mana dalam

upaya pencapaiannya didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program

Peningkatan Ketahanan Pangan dan Progrm Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan. Indikator kinerja, target

dan realisasinya disajikan sebagai berikut :





Stabilisasi Harga Pangan Pokok pada saat panen terhadap HPP. - % Harga GKP

THD HPP - % Harga GKG

THD HPP

%

%

≥ 3.300/kg ≥ 4.150/kg

3.727/kg 4.531/kg

112,94 109.18

Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan

pangan. Harga pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan

untuk mengevaluasi kondisi pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses

pangan oleh masyarakat. Harga pangan yang stabil disepanjang waktu,

terjangkau dan merata diseluruh wilayah, mengindikasikan kondisi pasokan

pangan cukup aman dan distribusi lancar.

Hasil pemantauan harga gabah ditingkat petani dan harga beras

ditingkat penggilingan padi selama tahun 2013 sebagaimana dijelaskan

pada grafik di bawah ini.



Perkembangan harga rata-rata GKP selama bulan Maret - Desember

2013 relatif stabil. Kenaikan harga terjadi dibulan-bulan pacekilk dan harga

tertinggi terjadi

pada Oktober

mencapai Rp.

4.206,- per kg

GKP. Sedangkan

harga terendah

terjadi pada bulan

April mencapai

Rp. 3.237,- per kg

GKP. Begitu pula dengan harga GKG, kenaikan harga terjadi pada saat

paceklik dan harga turun terjadi dibulan-bulan panen raya. Harga GKG

tertinggi terjadi pada bulan Nopember mencapai Rp. 4.905,- per kg GKG

dan terendah pada bulan April mencapai Rp. 4.180,- per kg GKG.

Dalam rangka stabilisasi harga dilaksanakan kegiatan – kegiatan

sebagai berikut :

1. Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya

Dalam rangka stabilisasi harga jual gabah/bahan pangan lain

terutama pada saat panen raya, dilaksanakan kegiatan pembelian

gabah/bahan pangan lain oleh Lembaga Pembeli Gabah (LPG).

Kegiatan tersebut meliputi penyaluran, pembelian dan penjualan.

-‐ Penyaluran

Sampai dengan Bulan Desember 2012 penyaluran dagulir

kegiatan pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain mencapai

Rp. 29.475.000.000,- (dua puluh sembilan milyar empat ratus tujuh

puluh lima juta rupiah) dengan rincian : penyaluran tahap pertama

sebesar Rp. 17.825.000.000,- (tujuh belas milyar delapan ratus dua

puluh lima juta rupiah) dan penyaluran tahap kedua sebesar



Rp. 11.650.000.000,- (sebelas milyar enam ratus lima puluh juta

rupiah).

Penyaluran tahap I

Pada awal tahun 2012 Sekretariat Dagulir melakukan

seleksi administrasi terhadap usulan dari 13 kabupaten calon

penerima dagulir pembelian gabah/bahan pangan lain. Seleksi tahap

pertama ini dilakukan untuk merespon usulan kabupaten yang telah

melunasi kerdit dagulir pembelian gabah/beras dan bahan pangan

lain lebih awal guna menghadapi panen raya padi tahun 2012. Dari

81 usulan yang lulus seleksi administrasi, Sekretariat Dagulir

menindaklanjuti berkas permohonan tersebut untuk diproses lebih

lanjut oleh bank pelaksana (Bank Jatim). Setelah dilakukan bank

checking dan survey lapangan, maka 81 berkas permohonan dagulir

pembelian gabah hanya disetujui sebanyak 72 pemohon, dengan

jumlah dagulir yang disalurkan mencapai Rp. 17.825.000.000,-

(tujuh belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Kesembilan berkas permohonan yang ditolak tersebut

karena dinilai tidak memenuhi persyaratan seperti : debitur memiliki

kredit macet, debitur sulit ditemui pada saat petugas bank

melakukan survey lapangan serta agunan yang tidak memenuhi

syarat. Secara rinci penyaluran kredit dagulir pembelian gabah/beras

dan bahan pangan lain tahap I sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut :

Tabel : Penyaluran Kredit Dagulir Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan Lain tahun 2012-2014 Tahap I.

NO KABUPATEN JUMLAH

ALOKASI (Rp.) PEMOHON DISETUJUI

1 GRESIK 9 9 1.650.000.000 2 PASURUAN 5 3 500.000.000

3 SIDOARJO 6 5 1.000.000.000

4 MAGETAN 12 12 1.775.000.000 5 BLITAR 10 9 2.150.000.000



NO KABUPATEN JUMLAH


6 PONOROGO 12 12 4.150.000.000

7 BANGKALAN 6 4 800.000.000 8 LUMAJANG 8 8 3.200.000.000

9 PROBOLINGGO 2 1 350.000.000 10 MADIUN 2 2 500.000.000

11 JOMBANG 3 3 700.000.000

12 BONDOWOSO 1 1 300.000.000 13 SITUBONDO 5 3 750.000.000

JUMLAH... 81 72 17.825.000.000

Penyaluran tahap II

Pada pertengahan tahun 2012 Sekretariat Dagulir kembali

melakukan seleksi administrasi terhadap usulan dari 9 kabupaten

yang mengembalikan kredit dagulir periode Pebruari-Juli 2012. Dari

seleksi administrasi sebanyak 48 berkas diteruskan ke bank

pelaksana untuk dilakukan bank checking dan survey lapangan. Hasil

bank checking dan survey lapangan 1 pemohon, yaitu UD. Menir Sari

Kabupaten Madiun di tolak oleh bank. Dengan demikian penyaluran

dagulir pembelian gabah/beras dan bahan pangan lain tahap kedua

sebesar Rp. 12.400.000.000,- di 9 kabupaten.

Pada tahap 2 ini terdapat terdapat 4 kabupaten, yaitu

Kabupaten Lumajang, Madiun, Situbondo dan Probolinggo yang

memperoleh alokasi kredit dagulir tahap pertama dan tahap kedua.

Hal ini disebabkan keempat kabupaten tersebut mengajukan usulan

pada tahap ke 2 mengingat pada tahap pertama tidak semua LPG

nya memperoleh alokasi dagulir. Pada tahap kedua ini, Kabupaten

Kediri kembali memperoleh alokasi kredit dagulir karena telah

melunasi tunggakan kredit dagulir pembelian gabah tahun 2007-

2008. Namun demikian, sampai dengan akhir Desember 2012,

alokasi dagulir pembelian gabah Kabupaten Kediri sebesar Rp. 1,7



milyar hanya terserap Rp. 1 milyar untuk 5 LPG, sementara Rp. 700

juta dikembalikan karena 3 debitur melakukan penggantian agunan.

Secara rinci penyaluran kredit dagulir pembelian gabah tahap 2

sebagaimana tabel berikut :

Tabel : Penyaluran Kredit Dagulir Pembelian Gabah/Beras dan Bahan Pangan Lain tahun 2012-2014 Tahap II.

NO KABUPATEN JUMLAH


1 LUMAJANG 1 1 250.000.000 2 MADIUN 3 2 400.000.000

3 PROBOLINGGO 1 1 350.000.000

4 MALANG 6 6 1.750.000.000 5 TRENGGALEK 8 8 2.350.000.000

6 JEMBER 8 8 2.500.000.000 7 KEDIRI 8 4 950.000.000

8 NGANJUK 10 10 2.800.000.000

9 SITUBONDO 3 2 300.000.000 JUMLAH 48 44 11.475.000.000

-‐ Pembelian

Sampai dengan Bulan Desember 2012, dari total dagulir yang

yang dimanfaatkan oleh LPG sebesar Rp. 29.475.000.000,-

pembelian tahun 2012 mencapai Rp. 149.021.749.821 (seratus

empat puluh sembilan milyar dua puluh satu juta tujuh ratus empat

puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah) atau

berputar 5,06 kali, berarti berada diatas target indikator output

sebesar 4 kali putaran.

Secara umum realisasi pembelian gabah/beras dan bahan

pangan lain oleh LPG sampai dengan posisi Desember 2012 dapat

digambarkan sebagai berikut : Dari nilai pembelian tahun 2012

sebesar Rp. 149.021.749.821,- dapat dirinci pembelian oleh LPG

adalah : 18.620 ton GKP; 12.700 ton GKG; 1.952 ton beras; 1.091

ton jagung dan 162 ton kedele sedangkan dari angka diatas terlihat



bahwa dana yang dioperasionalkan rata-rata mampu berputar

sebanyak 5,06 kali. Dilihat dari kualitas gabah yang dibeli oleh

lembaga pembeli gabah menunjukkan bahwa pembelian dilakukan

dalam bentuk gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling

(GKG). Kondisi ini memberikan indikasi bahwa pada dasarnya

kegiatan ini bersentuhan langsung dengan petani/kelompok tani,

yang biasanya menjual produksi usaha taninya dalam bentuk gabah,

baik dalam bentuk kering panen ataupun kering giling.

-‐ Penjualan

Nilai penjualan gabah/beras dan bahan pangan lain yang

dilakukan oleh LPG sampai dengan Desember 2012 adalah sebesar

Rp. 155.496.488.792,- (seratus lima puluh lima milyar empat ratus

sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu

tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah). Nilai penjualan tersebut

merupakan penjualan : 2.077 ton GKG, 19.268 ton beras, 1.052 ton

jagung dan 153 ton kedele. Data tersebut menunjukkan bahwa

lembaga penerima dagulir kegiatan pembelian gabah/beras dan

bahan pangan lain menjalankan fungsi bisnisnya dengan membeli

dalam bentuk gabah, dikeringkan dan digiling untuk kemudian dijual

dalam bentuk beras. Hanya sebagian saja yang dijual dalam bentuk

gabah kering giling. Sementara untuk jagung dan kedele, umumnya

pembelian dan penjualan dalam bentuk pipilan kering, dimana

lembaga hanya melakukan sortir kualitas dan pengemasan.

Dari laporan yang masuk, maka gambaran nilai penjualan

gabah dan beras dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :



Tabel : Nilai Penjualan Gabah dan Beras oleh LPG Tahun 2011.

No KABUPATEN KOMODITAS

GKG BERAS

Ton Rp Ton Rp PENYALURAN 2011

1 BANYUWANGI 470 2.068.102.321 3.402 24.625.460.877

2 JOMBANG 55 240.662.418 415 3.020.080.546

3 BOJONEGORO 122 537.462.776 1.027 7.489.951.890

4 BANGKALAN 21 92.928.000 142 1.047.121.920

5 BONDOWOSO 34 150.523.032 230 1.680.118.325

6 PASURUAN 10 42.178.858 65 474.629.796

7 BLITAR 25 109.252.352 167 1.211.666.839

8 MADIUN 34 149.106.848 295 2.157.736.278

JUMLAH I 771 3.390.216.604 5.745 41.706.766.470 PENYALURAN 2012

1 GRESIK 64 275.773.687 1.016 7.400.657.281

2 PASURUAN 14 62.532.800 517 3.818.299.046

3 SIDOARJO 59 258.396.936 886 6.592.965.845

4 MAGETAN 175 771.332.795 1.673 12.272.472.219

5 BLITAR 118 518.653.045 945 6.982.566.423

6 PONOROGO 463 2.037.844.938 4.150 30.566.373.462

LPG penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lain

tahun 2013 melakukan pembelian lebih kecil dibandingkan LPG

penerima Dagulir tahun 2012. LPG tahun 2013, di tahun pertama

pemanfaatan Dagulir telah melakukan pembelian sebesar Rp.

72.972.703.925,- (tujuh puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh

dua juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)

atau berputar 5,51 kali dari alokasi awal yang diterima sebesar Rp.

13.250.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Masih kecilnya perputaran pembelian LPG tahun 2013 karena

sebanyak 22 LPG baru mendapat alokasi Dagulir pada tahap II

sekitar bulan Oktober 2013, sehingga pemanfaatannya masih belum

optimal untuk tahun ini dimana rata-rata perputaran pembeliannya

masih dibawah 4 kali.



Secara umum realisasi pembelian gabah/beras/jagung/

kedele oleh LPG tahun 2013 posisi sampai dengan bulan Desember

2013 dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Dari nilai pembelian di tahun 2013, dapat dirinci pembelian oleh

LPG berupa : 7.122 ton GKP; 3.819 ton GKG dan 4.441 ton

beras. Tidak ada pembelian dalam bentuk jagung dan kedele.

2. Pembelian terbesar yang dilakukan LPG masih dalam bentuk

gabah baik GKP (46,3%) maupun GKG (24,8%). Hal ini

menunjukkan semakin banyak gabah petani yang terserap oleh

LPG melalui kegiatan ini, sehingga petani tidak merasa kesulitan

dalam memasarkan hasil usaha taninya.

3. Prosentase pembelian di tahun 2013 oleh LPG penyaluran tahun

2013 dapat terlihat pada grafik berikut :

4. Perbandingan alokasi Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan

Lainnya penyaluran tahun 2013 dengan total pembelian pada

tahun 2013 dapat terlihat pada grafik berikut :



Dari 49 LPG penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan

Pangan Lainnya tahun 2013 perputaran pembelian tertinggi

dilakukan oleh UD Sukron Jaya Kab. Tulungagung dengan putaran

pembelian mencapai 12,54 putaran dengan nilai pembelian sebesar

Rp. 2.507.190.600,- (dua milyar lima ratus tujuh juta seratus

sembilan puluh juta enam ratus rupiah). Selain UD Sukron Jaya, ada

3 LPG dari Kab. Tulungagung yang putaran pembeliannya diatas 10

kali yaitu UD Abadi dengan 12,19 kali, UD Al-Ikhlas dengan 11,89

kali dan UD Sumber Tani dengan 10,26 kali putaran.

Sementara itu, dari kinerja per kabupaten diperoleh

gambaran bahwa kinerja pembelian tertinggi adalah Kab. Ngawi (12

LPG) dengan total pembelian mencapai Rp. 28.406.449.500,- (dua

puluh delapan milyar empat ratus enam juta empat ratus empat

puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau mampu berputar 7,89

kali dari alokasi kredit sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam

ratus juta rupiah). Putaran pembelian tertinggi berikutnya adalah

Kab. Tulungagung (7 LPG) sebesar 7,53 putaran dengan total

pembelian sebesar Rp. 13.546.996.850,- (tiga belas milyar lima ratus



empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu

delapan ratus lima puluh rupiah), kemudian di urutan ketiga adalah

Kab. Lamongan (13 LPG) dengan putaran sebanyak 6,74 kali dan

total pembelian sebesar Rp. 23.267.889.150,- (dua puluh tiga milyar

dua ratus enampuluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh

sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

Secara urutan perputaran pembelian di tahun 2013 per

kabupaten peserta Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya

tahun 2013 dari yang terbesar dapat dilihat pada tabel berikut (s.d.

Desember 2013):

No Kabupaten Jmlh LPG Alokasi Total Pembelian Perpu

taran 1 Ngawi 12 3.600.000.000 28.406.449.500 7,89 2 Tulungagung 7 1.800.000.000 13.546.996.850 7,53

3 Lamongan 13 3.450.000.000 23.267.889.150 6,74

4 Ponorogo 3 950.000.000 1.945.716.000 2,05 5 Bangkalan 1 450.000.000 892.400.000 1,98

6 Lumajang 1 250.000.000 422.820.000 1,69 7 Jombang 12 2.750.000.000 4.490.432.425 1,63

JUMLAH 49 13.250.000.000 72.972.703.925 5,51

Untuk Kab. Ponorogo (3 LPG), Kab. Bangkalan (1 LPG), Kab.

Lumajang (1 LPG) dan Kab. Jombang (12 LPG) perputaran

pembelian masih dibawah 4 putaran karena baru mendapat alokasi

kredit pada penyaluran tahap II sekitar bulan Oktober 2013.

Rendahnya putaran pembelian ini disebabkan pemanfaatan dana

belum optimal karena penyaluran tidak tepat dengan musim panen

raya padi, sehingga diharapkan pada saat musim panen raya padi

tahun depan LPG penyaluran tahap II ini dapat memanfaatkan

alokasi kredit yang diperoleh untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan tabel diatas, secara rata-rata perputaran

pembelian di tahun 2013 oleh keseluruhan LPG penerima Dagulir



Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya tahun 2013 sebesar 5,51

kali.

Nilai penjualan gabah dan beras yang dilakukan oleh LPG

tahun 2013 sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp.

95.033.280.900,- (sembilan puluh lima milyar tiga puluh tiga juta

dua ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah). Nilai tersebut

merupakan penjualan dari: 2.900 ton GKG dan 10.485 ton beras. Bila

dibandingkan dengan nilai pembeliannya, keuntungan yang diperoleh

LPG 2013 dari aktivitas penjualan tersebut sebesar Rp.

22.060.576.975,- (dua puluh dua milyar enam puluh juta lima ratus

tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) atau

30,2%. Secara prosentase, keuntungan yang diperoleh LPG tahun

2013 lebih tinggi bila dibandingkan dengan keuntungan dari LPG

tahun 2012 (22,7%). Hal ini berarti LPG tahun 2013 lebih bisa

mengoptimalkan kegiatan pemasaran hasil produksinya untuk

mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Prosentase penjualan di tahun 2013 oleh LPG penyaluran

tahun 2013 dapat terlihat pada grafik berikut:



Dari grafik diatas dapat dilihat, bahwa penjualan lebih

dominan dalam bentuk beras (78,3%) dibandingkan dalam bentuk

gabah (21,7%). Apabila dilihat dari penjualan yang lebih dominan

dalam bentuk gabah (baik GKP maupun GKG), maka dapat

disimpulkan bahwa LPG tahun 2013 juga telah menjalankan fungsi

bisnisnya dengan membeli dalam bentuk gabah kemudian

dikeringkan dan digiling menjadi beras.

Tujuan pemasaran hasil produksi LPG tahun 2013 pun masih

lebih dominan ke pasaran umum dibandingkan ke Bulog, dengan

pasar umum dalam kabupaten menguasai tujuan pemasaran

gabah/beras yaitu 82,6%. Pasar umum luar kabupaten sebesar

13,9%, kemudian 2,8% ke pasar umum luar provinsi dan sisanya

baru ke Bulog yang hanya menguasai 0,7% dari tujuan pemasaran

gabah/beras milik LPG. Kecilnya penjualan ke Bulog ini, tidak

terlepas dari harga beli yang ditawarkan oleh Bulog jauh lebih kecil

bila dibandingkan dengan harga di pasaran umum.

Berdasarkan data laporan yang masuk, maka gambaran nilai

penjualan per kabupaten peserta Dagulir Pembelian Gabah/Bahan

Pangan Lainnya tahun 2012 dari yang terbesar dapat dilihat pada

tabel berikut:

No Kabupaten Jmlh LPG

Total Penjualan (Rp.)

GKG (Ton)

Beras (Ton)

1 Ngawi 12 41.649.158.450 1.009 4.194 2 Lamongan 13 26.547.881.075 939 3.370 3 Tulungagung 7 15.838.146.200 526 1.845 4 Jombang 12 6.170.078.250 239 610 5 Ponorogo 3 2.882.802.225 115 278 6 Bangkalan 1 1.265.113.875 40 129 7 Lumajang 1 680.100.825 32 59

JUMLAH 49 95.033.280.900 2.900 10.485



Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa dari 7 kabupaten

penerima Dagulir Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya tahun

2013, Kab. Ngawi (12 LPG) memiliki total penjualan terbesar yaitu

Rp. 41.649.158.450,- (empat puluh satu milyar enam ratus empat

puluh sembilan juta seratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima

puluh rupiah) yang terdiri dari: penjualan GKG sebesar 1.009 ton dan

penjualan beras sebesar 4.194 ton. Urutan kedua adalah Kab.

Lamongan (13 LPG) dengan nilai penjualan Rp. 26.547.881.075,-

(dua puluh enam milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan

ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh lima rupiah) untuk

penjualan 939 ton GKG dan 3.370 ton beras. Selanjutnya di urutan

ketiga penjualan terbesar adalah Kab. Tulungagung (7 LPG) dengan

nilai total penjualan Rp. 15.838.146.200,- (lima belas milyar delapan

ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu dua

ratus rupiah) dari penjualan GKG sebesar 526 ton dan 1.845 ton

beras.

Sementara itu untuk Kab. Jombang, Kab. Ponorogo, Kab.

Bangkalan dan Kab. Lumajang yang baru mendapatkan alokasi kredit

pada penyaluran tahap kedua di bulan Oktober 2013 masih belum

optimal pemanfaatannya, baik dari aktivitas pembelian maupun

penjualan. Sehingga nilai penjualan untuk ke empat kabupaten ini

masih jauh lebih kecil dibandingkan ketiga kabupaten diatas yang

memperoleh alokasi kredit pada tahap pertama di bulan Februari

2013.



2. Pengembangan Sistim Tunda Jual

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

kelompok tani dalam mengembangkan system tunda jual sesuai

dengan kondisi wilayahnya, meningkatkan posisi tawar dan nilai jual

hasil pertanian serta meningkatkan pendapatan petani. Bantuan dana

bergulir pengembangan kelompok tunda jual dilaksanakan mulai tahun

2004 – 2012 dapat digambarkan sebagai berikut :

-‐ Penyaluran Dana

Dana penguatan modal kelembagaan kelompok sistem tunda

jual pada tahun 2004 sampai dengan 2005 merupakan dana

pinjaman lunak tanpa adanya jaminan yang pengelolaannya dibuat

secara bergulir di kelompok, perguliran dana dikelola oleh Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur sehingga dalam waktu 1

(satu) tahun kelompok yang mendapatkan dana penguatan modal

wajib mengembalikan dana tersebut ke rekening Badan Ketahanan

Pangan Provinsi Jawa Timur.

Sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 sesuai dengan

penerapan Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2006 tentang

pengelolaan dana bergulir maka pelaksanaan kegiatan

pengembangan kelembagaan kelompok sistem tunda jual melalui

penguatan modal ini harus mengacu pada perda tersebut dan

dikategorikan dalam kegiatan sosial dengan penyaluran dana secara

channeling. PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur adalah bank

pelaksana yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur sebagai

penyalur (channeling) dan penerima pengembalian pinjaman dana

bergulir peserta kegiatan penguatan modal kelembagaan sistem

tunda jual. Dalam pelaksanaan kegiatan penguatan modal

kelembagaan kelompok tunda jual mulai tahun 2006 telah dikenakan

jasa/bunga selama 1 (satu) tahun sebesar 3% dengan pembayaran



dilakukan 1% dipotong didepan dan 2% dibayarkan pada saat

bersamaan dengan pelunasan dana pinjaman. Rincian bunga 3%

untuk peruntukan : a) Kontribusi PAD sebesar 1%; b). Kontribusi

Pokjanis sebesar 1% dan c). Kontribusi Bank Jatim sebesar 1%.

Pada tahun 2009, kegiatan penyaluran dana bergulir sistem

tunda jual tidak dilaksanakan oleh karena adanya penyempurnaan

Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2006 yang diganti menjadi

Peraturan Gubernur nomor 52 tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009

kemudian mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 66

Tahun 2009 pada tanggal 4 Nopember 2009. Perubahan tersebut

bertujuan untuk penyempurnaan Manajemen Keuangan Pengelolaan

Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007. Pada Tahun 2012

mengalami revisi menjadi Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2012

tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa

Timur.

Secara terinci penyaluran dan pengalokasian dana penguatan modal

kepada kelompok setiap tahunnya sebagai berikut :

No. TA. JMLH KAB.

JML ANGGARAN

JML KELOMPOK KETERANGAN

1. 2004 16 500.000.000 20 2. 2005 11 250.000.000 11 3. 2006 16 350.000.000 35 4. 2007 10 250.000.000 10

5. 2008 15 1.100.000.000 46 Dana 2008 + dana perguliran thn sblmnya

6. 2010 7 550.000.000 22 Dana 2010 + dana perguliran thn sblmnya

7. 2011 - - - 8. 2012 1 250.000.000 2



Dana pengembangan sistim tunda jual tahun 2004-2005

sudah dikembalikan melalui rekening Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur sedangkan tahun 2006-2008 sudah

dikembalikan melalui rekening Bank Jatim.

-‐ Perkembangan modal usaha.

Pada tahun 2010, alokasi dana yang digulirkan ke kelompok

sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus Lima Puluh Juta rupiah)

dengan penerima sejumlah 22 kelompok pada 7 kabupaten sentra

produksi. Usaha pengembangan sistem tunda jual yang dilakukan

oleh kelompok adalah komoditas padi/gabah/jagung dengan realisasi

volume pembelian sebesar 625 ton Gabah Kering Panen atau senilai

Rp 1.650.000.000. Gabah Kering Panen yang telah dibeli kelompok

tidak langsung dijual kembali akan tetapi disimpan dan diproses

terlebih dahulu melalui pengeringan sehingga menjadi Gabah Kering

Giling. Kemudian Gabah Kering Giling akan dijual dengan nilai yang

lebih tinggi sehingga ada margin keuntungan kelompok yang dapat

meningkatkan modal usaha kelompok tersebut.

Perkembangan modal usaha kelompok rata-rata mengalami

peningkatan sebesar 15-20% per tahun dari modal awal yang dimiliki

kelompok.

-‐ Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan terhadap kelompok dilakukan

oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur bekerja sama

dengan petugas kabupaten yang menangani ketahanan pangan, baik

pemantauan kegiatan melalui mekanisme pelaporan maupun

kunjungan langsung ke kelompok.

Pengendalian dilakukan dengan mewajibkan kelompok

sasaran membuat laporan kemajuan kegiatan setiap 2 bulan dan

dikirimkan ke Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.



Pemantauan kegiatan kelembagaan kelompok distribusi pangan

salah satunya dilakukan melalui mekanisme pelaporan berkala setiap

2 bulan yang dilakukan kelompok, dengan sistem pelaporan melalui

faximile maupun surat. Namun demikian didalam pelaksanaannya

kedua sistem pelaporan tersebut belum berjalan dengan baik.

-‐ Analisa Usaha Sistem Tunda Jual

Pengembangan sistem tunda jual dalam meningkatkan posisi

tawar hasil produk pertanian membei manfaat bagi peningkatan

pendapatan anggota kelompok tani karena dapat menaikkan harga

jual komoditas pertanian pada posisi yang lebih baik dan

menguntungkan dibandingkan tanpa sistem tunda jual. Peningkatan

nilai tambah beberapa komoditas setelah melalui sistem tunda jual

disajikan pada tabel berikut :

Tabel : Model Analisis Nilai Tambah Tunda Jual Beberapa komoditas Pangan.

No. Komoditas

Harga Sebelum

Tunda Jual Rata2

(Rp./Kg)

Harga Setelah Tunda Jual

(Rp./Kg)

Biaya Tunda Jual

Rata2 (Rp./Kg)

Nilai Tambah (Rp./Kg)

1. Gabah

a. GKP 2.650

b. GKG 3.300 200 350 2. Jagung

a. Jagung tongkol 1.350 b. Pipilan kering 2.900 180 200

c. Pakan ternak 3.000 25 75

Dari tabel diatas terlihat adanya nilai tambah yang akan diterima

petani apabila mereka melakukan tunda jual antara lain dengan

melakukan penyimpanan, pengolahan dan merencanakan pemasaran

pada waktu yang tepat untuk memperoleh harga jual yang lebih

tinggi.



3.2.3. KONSUMSI PANGAN


SASARAN 3 Peningkatan Kualitas Konsumsi & Keamanan Pangan

INDIKATOR Meningkatnya Kualitas Konsumsi berbasis Pola Pangan Harapan (PPH)

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator

kinerja yaitu kualitas dan kuantitas konsumsi pangan semakin beragam,

bergizi seimbang dan aman yang ditunjukkan dengan peningkatan SKOR

PPH. FAO-RAPA mendefinisikan PPH sebagai komposisi kelompok pangan

utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi

lainnya. Dengan demikian PPH merupakan susunan beragam pangan yang

didasarkan atas proporsi keseimbangangan energi dari berbagai kelompok

pangan untuk memenuhi gizi baik dalam jumlah maupun mutu dengan

mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi,

budaya dan agama. Upaya pencapaian Skor PPH didukung oleh 6 (enam)

program yaitu : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; Program

Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan; Program Pengembangan

Kawasan Agropolitan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/

Perkebunan/Peternakan.

Kualitas Konsumsi Pangan berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET REALS CAPIAN

% 1. Memantapkan

dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdayalokal



Skor

82,0

81.1

98,90



Capaian skor PPH Tahun 2013 sebesar 81,1 terjadi peningkatan

dibanding tahun sebelumnya sebesar 80,1 namun masih dibawah target

yang ditetapkan. Hal ini disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak

diimbangi dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani,

kacang-kacangan, sayur dan buah-buahan. Skor PPH Nasional Tahun 2013

sebesar 75,4.

Tabel 5. Skor PPH Nasional dan Provinsi Jawa Timur Th. 2013.

No Kelompok Pangan

Skor PPH Nasional Skor PPH Prov. Jatim

Kalori % Skor PPH Kalori % Skor

AKE Skor Max

Skor PPH

1 Padi-padian 1167 58,4 25 1121 60,7 28 25,0 25,0 2 Umbi-umbian 40 2 1 88 4,4 2,2 2,5 2,2

3 Pangan Hewani

165 8,2 16,5 133 6,6 13,3 24,0 13,3

4 Minyak dan lemak 212 10,6 5 213 10,7 5,3 5,0 5,0

5 Buah/biji berminyak 30 1,5 0,7 38 1,9 0,9 1,0 0,9

6 Kacang-kacangan 54 2,7 5,4 68 3,4 6,8 10,0 6,8

7 Gula 70 3,5 1,8 80 4,0 2,0 2,5 2,0

8 Sayur dan buah 80 4 20 103 5,2 25,9 30,0 25,9

9 Lain-lain 35 1,7 0 45 2,3 0 0,0 0,0

1853 92,6 75,4 1935 94,5 84,5 100,0 81,1

Dalam rangka Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan telah ada

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Berbasis Sumberdaya Lokal. Langkah operasional perlu dilakukan terus

menerus dan berkelanjutan melalui proses internalisasi dan pengembangan

industri pangan lokal meliputi kegiatan Advokasi, Kampanye, Promosi,

Pendidikan non Formal, Penyuluhan, Pemanfaatan Pekarangan, Fasilitasi,

Penerapan standart Mutu dengan sasaran anak-anak usia sekolah, TP-PKK,

Pengusaha pangan, Kelompoktani, Kelompok Wanita, Guru dan Masyarakat

luas.



Tabel 6 : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2009-2013.

No. Kelompok Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hr) Bahan Pangan 2009 2010 2011 2012 2013

I Padian-padian

1.159,3

1.141,0

1.103,7

1.121,4

1.121,0

II Umbi-Umbian

45,1

42,6

87,0

44,9

88,0

III Pangan Hewani

119,3

124,7

155,4

133,2

133,2

IV Minyak dan Lemak

185,2

195,5

197,6

213,1

213,1

V Buah/Biji Berminyak

42,9

40,9

39,2

37,5

37,5

VI Kacang -Kacangan

85,4

84,0

81,1

67,8

67,8

VII Gula

93,8

90,5

89,6

80,1

80,1

VIII Sayuran dan Buah

84,9

83,0

82,5

103,4

103,4

IX Lain-Lain

40,9

42,0

42,0

45,4

45,4

Total 1.856,70

1.844,1

1.878,4

1.846,9

1.846,9

Skor PPH

75,7

76,9

79,6

80,0

81,1 Dalam rangka mendukung pencapaian skor Pola Pangan Harapan tersebut

telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan meliputi :

1. Sosialisasi, Edukasi, Advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi

Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal.

2. Pengembangan Pangan Alternatif pengganti beras dan pangan lokal.

3. Fasilitasi terhadap pengembangan usaha pangan olahan berbasis

sumberdaya lokal.



Penjabaran Rencana Kerja Tahunan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi, Edukasi, Advokasi Konsumsi Pangan Beragam,

Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Dijabarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a. Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA Bagi Pengelola Kantin Sekolah,

Guru, Pengelola Warung Desa, Tim Penggerak PKK pada 38 Kab/Kota

sebanyak 1500 orang.

b. Sosialisasi Pengenalan Pangan Olahan Lokal pada siswa/siswi Sekolah

Dasar sebanyak 3000 orang pada 10 Kabupaten/Kota.

c. Bantuan Hibah Bahan Pangan Lokal dan Peralatan pada 75 Kantin

Sekolah di 15 Kab/Kota, 145 Warung Desa di 29 Kab/Kota, 15

Posyandu di 15 Kab/Kota.

d. Pameran Pangan dan Bazaar produk pangan olahan dalam rangka

Hari Pangan Sedunia, Event Tk.Nasional dan regional serta kegiatan

promosi, publikasi melalui media elektronik dan media cetak.

e. Lomba Cipta Menu Makanan Khas Daerah Berbahan Pangan Lokal

yang diikuti oleh ibu-ibu Tim Penggerak PKK pada 38 Kabupaten/Kota

se Jawa Timur.

f. Lomba Cipta Kreasi Resep Tingkat SLTP yang diikuti oleh pelajar SLTP

pada 38 Kab/Kota.

g. Survey konsumsi Pangan yang dilakukan dengan menggunakan

sampling pada 8 Kabupaten/Kota.

h. Analisis Konsumsi Pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan

4. Pengembangan Pangan Alternatif pengganti beras dan pangan

lokal.


a. Bantuan Hibah Peralatan dan Bahan Pembuatan Beras cerdas yang

diberikan kepada Kelompok Usaha Pangan Olahan Tani Sejahtera,

Desa Sawo, Kecamatan Campur Darat Kabupaten Tulungagung.



b. Workshop pembuatan beras cerdas dengan peserta sebanyak 86

orang petugas yang menangani ketahanan pangan pada 38

Kab/Kota.

c. Sosialisasi Menu Makanan Tradisional kepada Pengusaha Hotel dan

Restoran dengan peserta sebanyak 86 orang.

5. Fasilitasi terhadap pengembangan usaha pangan olahan

berbasis sumberdaya lokal.


a. Pelatihan bagi Kelompok Usaha Pangan di Kawasan Agropolitan

dengan peserta 90 orang pada 10 Kab/Kota.

b. Bantuan Hibah Alat Pengolahan Pangan pada 50 Kelompok Usaha

Kecil Menengah di Kawasan Agropolitan.

c. Pemasyarakatan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI), Ibu

Hamil (Bumil) dan Ibu Menyusui (Busui) pada 750 orang 15 Kab/Kota.

d. Bantuan Hibah Alat Pengolahan dan Bahan Pangan untuk MP-ASI,

Bumil,Busui pada 15 Posyandu di 15 Kab/Kota.



Tabel : Kegiatan yang mendukung Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Penurunan Konsumsi Beras.

NO Kegiatan Sasaran

Keterangan 2011 2012 2013

1 Bantuan Hibah Peralatan dan Bahan Pangan.

- 3 unit alat pengaolahan beras cerdas & bahan pangan utk kelp. Pangan olahan di Kab. Blitar,Jember dan Ponorogo.

1 unit alat pengaolahan beras cerdas & bahan pangan utk kelp. Pangan olahan di Kab. Tulungagung

Beras Cerdas adalah produk pangan olahan non beras yang dapat dikonsumsi dengan pangan alternatif pangganti beras/padi.

75 Kantin Sekolah Sehat di 15 Kab/Kota.

75 Kantin Sekolah Sehat di 15 Kab/Kota.

Bahan bantuan berupa : Beras cerdas, Tiwul instan, Gerit Jagung, Gatot Instan dan pangan lokal lainnya.

15 Posyandu di 15 Kab/Kota.

15 Posyandu di 15 Kab/Kota.

145 Warung Desa di 29 Kab/Kota.

45 Alat pengolahan pangan untuk industri rumah tangga di kawasan agropolitan

55 Alat pengolahan pangan untuk industri rumah tangga di kawasan agropolitan

2 Sosialisasi Konsumsi Pangan B2SA berbasis sumberdaya lokal & Pangan non beras.

- 5000 anak sekolah SD/MI di Jatim

5000 anak sekolah SD/MI di Jatim

400 anggota PKK di 38 Kab/Kota

600 anggota PKK di 38 Kab/Kota

300 orang pengelola kantin sekolah/warung desa dan guru.

86vorang pengusaha perhotelan

3 Promosi Pangan Olahan Lokal, Tradisional non beras.

5000 orang masyarakat luas di Jawa Timur





Gambar : Program internalisasi P2KP berbahan baku lokal melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan konsumsi pangan 3B-A, promosi, serta kampanye.

Sosialisasi P2KP bagi kelompok

wanita dan SD/MI

Sosialisasi P2KP dalam rangka

pemantapan konsumsi pangan masyarakat

Sosialisasi Pangan Lokal

Bagi Siswa SD/MI

Sosialisasi menu makanan

tradisional

Peningkatan pengetahuan dan

kesadaran konsumsi pangan 3B-A berbahan

lokal

Promosi audio visual

Promosi melalui pameran

Kampanye penganekaragaman

pangan

SOSIALISASI

PROMOSI

KAMPANYE

Demo masak

PENDIDIKAN KONSUMSI

PANGAN 3B-A

Pelatihan Teknologi MP-ASI

Sosialisasi menu 3B-A

Bansos untuk optimalisasi

pekarangan serta pengadaan KIT dan

kebun sekolah

Lomba Cipta Menu



Penanganan Keamanan Pangan Segar

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 1 (satu) indikator

kinerja yaitu prosentase jumlah sample pangan yang aman dikonsumsi

ditingkat pedagang pengumpul dibanding jumlah total sample pangan yang

diambil dipedagang pengumpul, di mana dalam upaya pencapaiannya

didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan

Pangan. Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :


SATUAN TARGET

REALS CAPIAN %




% 70

82,61 118,10

Tahun 2013 jumlah pengambilan sample pangan sebanyak 46 sample terdiri

dari 35 sample sayuran dan 11 sample buah-buahan, dari sample yang

diambil 38 sample (82,61) dinyatakan aman.

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 dan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi

Pangan, telah diamanatkan bahwa masalah Keamanan Pangan salah satunya

menjadi tanggung jawab Pemerintah, hal ini dibuktikan dengan adanya

berbagai regulasi yang dibuat/ dikeluarkan oleh Pemerintah, namun disisi

lain permasalahan keamanan pangan selalu ada & muncul di Masyarakat.

Pembangunan Keamanan Pangan merupakan bagian integral

Pembangunan Ketahanan Pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting

untuk dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Hal ini karena

keamanan pangan sangat dapat berpengaruh baik positif maupun negatif

terhadap kesehatan tubuh manusia.



Dewasa ini masih banyak ditengarahi makanan jajanan/kudapan

maupun olahan yang beredar/diperdagangkan di masyarakat yang kurang

aman/ mengandung bahan kimia berbahaya dan bahan tambahan pangan

(BTP) melebihi dosis takaran, di lapangan kondisinya sangat

memprihatinkan.

Pada tahun 2011 - 2013, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi

Jawa Timur bekerjasama dengan PT. Angler Biochemlab Surabaya menguji

kandungan residu pestisida, logam berat, dan mikrobia pada produk pangan

segar (buah dan sayuran). Berdasarkan hasil pengujian tahun 2011 terhadap

40 sampel Pangan Segar (khususnya buah dan sayuran), terdapat 1 sampel

yang dinyatakan tidak aman dari residu pestisida, sehingga pada tahun 2011,

persentase pangan aman untuk produk pangan segar adalah 97,5%.

Sedangkan tahun 2012, persentase produk pangan segar sebanyak 75%,

menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Uji laboratorium terhadap

produk pangan olahan secara sampling, sebanyak 3 dari 33 sampel atau

persentase aman produk pangan olahan sebanyak 90,9%. Produk pangan

olahan yang tidak aman dikarenakan mengandung bahan kimia berbahaya

(formalin dan rhodamin) dan bahan tambahan pangan yang melebihi dosis

(Sakarin). Pada tahun 2013, persentase pangan segar yang aman meningkat

lagi dari tahun sebelumnya (2012) sebanyak 82,6%.

Oleh karena pentingnya keamanan pangan, perlu adanya jaminan

mutu dan keamanan pangan. Jaminan mutu dan keamanan pangan

merupakan program yang harus diwujudkan, mulai dari penyediaan bahan

baku, proses pengolahan, pengemasan, pendistribusian, sampai dengan

penyajian memenuhi memenuhi standard keamanan pangan suatu produk

dan diharapkan dengan adanya jaminan tersebut, masyarakat berkeyakinan

bahwa produk yang dikonsumsi, bermutu dan aman bagi kesehatan.

Metode yang digunakan meliputi hal sebagai berikut :

a. Penyampaian materi keamanan pangan.

b. Diskusi/ pembahasan dan perumusan



c. Uji Laboratorium

d. Pembinaan/ Pemantauan dan Pengawasan.

e. Menampung saran dan masukan dari Wilayah Kabupaten/ Kota.

Mutu dan Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang

diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis,

kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan

kesehatan manusia. Dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan telah

dilaksanakan berbagai upaya yaitu :

- Uji laboratorium terhadap pangan segar

Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan

yang dapat dikonsumsi langsung dan atau dapat manjadi bahan baku

pengolahan pangan.

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 8 sampel komoditas

pangan segar (apel, jeruk, tomat, kacang panjang bayam, sawi, brokoli,

cabe merah besar) yang dilaksanakan di Pasar Besar Kota Batu, 6

komoditas (75%) apel, jeruk, tomat, kacang panjang bayam, sawi,

brokoli, cabe merah besar aman untuk dikonsumsi sedangkan 2 komoditas

yaitu bayam dan sawi diindikasikan mengandung E. Coli dan coliform,

sehingga tidak aman untuk dikonsumsi.

No. Kab/Kota Jenis Sampel

Jenis Pengujian

Hasil Analisa Kadar Kesimpulan

Pangan Segar

1 Kota Batu Apel Pestisida Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

2 Kota Batu Jeruk Pestisida Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

3 Kota Batu Tomat Pestisida Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

4 Kota Batu Kacang Panjang

Pestisida Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

5 Kota Batu Bayam Pestisida Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

E. Coli Terdeteksi 96,8 Memenuhi Syarat




Jenis Pengujian


Coliform Terdeteksi 117,5 Tidak Memenuhi Syarat

Salmonella Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

6 Kota Batu Sawi Pestisida Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

E. Coli Terdeteksi 36,6 Tidak Memenuhi Syarat

Coliform Terdeteksi 148 Tidak Memenuhi Syarat

Salmonella Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

7 Kota Batu Brokoli Pestisida Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

8 Kota Batu Cabe Merah Segar

Pestisida Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

- Uji laboratorium terhadap pangan olahan

Sedangkan Pangan Olahan adalah pangan yang sudah mengalami

pengolahan dan biasanya pada prosesnya dicampur dengan Bahan

Tambahan Pangan (BPT). Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang

ditambahkan dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk

pewarna pangan (pewarna, pemanis, penyedap rasa dan pengawet).

Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap 33 sampel pangan

olahan (mie basah, getuk pisang, tahu pong, pentol bakso dll.) yang

dilaksanakan di Kab. Malang, Kediri, Sidoarjo, Tulungagung, Kota Batu

dan Kota Surabaya, 30 pangan lokal (91%) aman dikonsumsi sedangkan

3 pangan lokal diindikasikan tidak aman dikonsumsi karena mengandung

formalin, sakarin, dan rhodamin B.




Jenis Pengujian


Pangan Olahan

1 Kab. Malang Mie Basah Formalin Terdeteksi 5,3 Tidak Memenuhi Syarat

2 Kab. Kediri Gethuk Pisang

Sakarin Terdeteksi 81,9 Tidak Memenuhi Syarat

3 Kab. Sidoarjo Kerupuk Upil

Rhodamin B Terdeteksi 58,8 Tidak Memenuhi Syarat

4 Kab. Kediri Tahu Pong Formalin Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

5 Kab. Kediri Tahu Pong Formalin Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

6 Kab. Tulungagung

Tahu Pentol

Boraks Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

7 Kab. Tulungagung

Tahu Boraks Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

8 Kab. Tulungagung

Pentol Bakso


- Memenuhi Syarat

9 Kab. Tulungagung

Pentol Bakso


- Memenuhi Syarat

10 Kab. Tulungagung

Mie Basah Formalin Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

11 Kab. Tulungagung

Mie Basah Formalin Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

12 Kab. Tulungagung

Sosis Boraks Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

Formalin Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

13 Kab. Kediri Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

14 Kab. Tulungagung

Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

15 Kab. Tulungagung

Sambal Rhodamin B Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

16 Kab. Tulungagung

Krupuk Rambak

Pemutih (TiO2)

Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

17 Kab. Tulungagung

Krupuk Pemutih (TiO2)

Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

18 Kab. Tulungagung


Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

19 Kab. Tulungagung


Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

20 Kab. Tulungagung


Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

21 Kab. Tulungagung

Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat




Jenis Pengujian


22 Kab. Malang Pentol Bakso


- Memenuhi Syarat

Formalin Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

23 Kota Batu Cilok Boraks Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

24 Kota Batu Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

25 Kab. Malang Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

26 Kota Batu Saos Rhodamin B Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

27 Kota Mojokerto Krupuk Rambak

Pemutih (TiO2)

Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

28 Kota Batu Cilok Boraks Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

29 Kab. Sidoarjo Kerupuk Uyel

Pemutih (TiO2)

Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

30 Kab. Sidoarjo Krupuk Rambak

Pemutih (TiO2)

Tidak Terdeteksi

- Memenuhi Syarat

31 Kota Surabaya Pentol Bakso


- Memenuhi Syarat

32 Kota Surabaya Pentol Bakso


- Memenuhi Syarat

33 Kota Surabaya Tahu bakso


- Memenuhi Syarat

Tabel 7 : Kegiatan Keamanan Pangan yang dilakukan tahun 2013 :

No. Kegiatan Tempat Pelaksanaan

Jumlah Peserta

1 Rapat Koordinasi Lintas Sektor Keamanan Pangan Segar

The Sun Hotel 90

2 Workshop Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan

Hotel Pelangi, Malang 76

3 Workshop Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan


4 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Berbasis Ikan

Hotel Aria Gajayana 80

5 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Berbasis Ternak

Hotel Aria Gajayana 110

6 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Skala Industri Rumah Tangga dan




Makanan Jajanan Anak Sekolah

7 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Berbasis Buah dan Sayuran

Hotel Kusuma Agro Wisata

120

8 Workshop Keamanan Pangan di Lingkungan Sekolah


9 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Produsen dan Pedagang Pangan Olahan


10 Rapat Koordinasi Peningkatan Keamanan Pangan


11 Sosialisasi Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Makanan Jajanan Anak Sekolah (MJAS) Bagi Guru


114

12 Rapat Koordinasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan


76

13 Workshop Implementasi Teknologi Keamanan Pangan Tingkat Provinsi


50

14 Workshop Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan tingkat Provinsi I


76

15 Rapat koordinasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) Tingkat Provinsi


90

16 Sosialisasi Jejaring Keamanan Pangan Nasional (JKPN) Provinsi Jawa Timur


76

17 Workshop Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan tingkat Provinsi II


76



3.2.4. PENANGANAN RAWAN PANGAN

TUJUAN 2 Mengantisipasi dan Penanganan Daerah Rawan Pangan

SASARAN Penanganan Daerah Rawan Pangan INDIKATOR % Penurunan Penduduk Rawan Pangan

Keberhasilan sasaran penanganan daerah rawan pangan ini diukur

melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu prosentase penurunan jumlah

penduduk rawan pangan, di mana dalam upaya pencapaiannya didukung

oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

Indikator kinerja, target dan realisasinya disajikan sebagai berikut :




Penanganan Daerah Rawan Pangan (tersedianya bahan pangan pokok)

% Penurunan penduduk rawan pangan

% 1,50

1,53 102,00

Pada tahun 2013 berdasarkan angka jumlah penduduk rawan

pangan menurut keluarga prasejahtera dan sejahtera I sejumlah 4.869.376

orang, dan penanganan jumlah penduduk rawan pangan mencapai 74.340

orang atau 1,53%. Capaian penurunan jumlah penduduk rawan pangan

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bantuan melalui Desa Mandiri Pangan di 34 Kab/Kota sejumlah 888

kelompok di 176 desa dengan jumlah 26.640 orang.

2. Bantuan melalui Pemberdayaan Lahan Kering di 6 Kabupaten dengan

jumlah 990 kelompok di 99 desa dengan jumlah 29.700 orang.

3. Bantuan melalui Penangan Daerah Rawan Pangan (PDRP) melalui

kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Bulan Bhakti

Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Kegiatan Hari Pangan Sedunia

(HPS) pada 55 kelompok dengan jumlah 18.000 orang.



4. Dari kegiatan tersebut diatas sehingga dapat ditangani jumlah penduduk

rawan pangan sebesar 74.340 orang, berdasarkan angka penduduk Jawa

Timur jumlah rawan pangan/pra-sejahtera dan sejahtera I Tahun 2013

sebesar 4.869.376 orang.

PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) merupakan upaya untuk

menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah,

masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi

standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Komponen penanganan daerah rawan pangan meliputi antara lain : 1).

Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang menghasilkan

analisis/peta situasi pangan dan gizi digunakan untuk rekomendasi bagi

pengambilan keputusan dalam penanganan daerah rawan pangan. 2).

Investigasi yang merupakan kegiatan peninjauan ketempat kejadian rawan

pangan untuk melihat langsung dan melakukan Cross Check terhadap

kejadian rawan pangan dan gizi, sekaligus mengumpulkan data dan informasi

guna mengidentifikasi permasalahan, sasaran penerima manfaat. 3).

Intervensi yang dilakukan adalah pemerintah bersama-sama masyarakat

dalam menanggulangi kejadian rawan pangan transien maupun kronis.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan Penanganan

Daerah Rawan Pangan antara lain:

- Indikator Output : tersalurkannya dana Bansos untuk bencana

- Indikator Outcome : terlaksananya intervensi pencegahan dan

penanggulangan rawan pangan.

- Indikator Impact : teratasinya kerawanan pangan.



Penanganan Daerah Rawan Pangan secara umum dapat dilakukan melalui

survey/kajian per 3 tahun sekali yang dinamakan FSVA (Food Security and

Vuluerability Atlas) atau Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan, ada 17

indikator peta ketahanan dan kerentanan pangan antara lain :

No. Dimensi Kelompok Indikator

Indikator

a. Ketersediaan Pangan 1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

b. Akses Pangan dan Mata pencaharian

1. Prosentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

2. Prosentase desa yang tidak bisa dilalui roda 4.

3. Prosentase rumah tangga tanpa akses listrik.

4. Dependency ratio 5. Rata-rata ukuran rumah tangga.

c. Pemanfaatan Pangan 6. Angka harapan hidup pada saat lahir.

7. Berat badan balita dibawah standard.

8. Angka kematian bayi 9. layanan posyandu 10. Perempuan buta huruf 11. Prosentase penduduk tanpa akses

ke air bersih 12. Prosentase penduduk yang tinggal

> 5 km dari Puskesmas d. Kerentanan trhdp Kerawanan

Pangan Transien 14.Bencana alam 15.Penyimpangan curah hujan 16.Prosentase daerah puso 17.Deforestasi hutan

Keterangan : Indikator FSVA yang digunakan Nasional

Sedangkan untuk tahun 2013 kegiatan yang mendukung program

Penanganan Daerah rawan Pangan (PDRP) adalah :

1. Bansos (pemberian beras) terdapat pada 16 Kabupaten

2. Pelatihan/Workshop untuk mendukung program tersebut :



a. Peningkatan Kapasitas LKD dan TPD Desa Mandiri Pangan

b. Workshop Pengembangan Usaha Kelompok Afinitas Desa mandiri

Pangan

c. Rapat Koordinasi bagi Kelompok Usaha Non Pangan Olahan Desa

Mandiri Pangan

d. Workshop Penanganan Daerah Rawan pangan

e. Rapat Koordinasi bagi Kelompok Usaha Pangan Olahan Desa Mandiri

Pangan

f. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Desa Mandiri Pangan

SISTEM KEWASPADAAN PANGAN DAN GIZI (SKPG)

Salah satu Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan adalah Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi, yang sampai dengan saat ini masih dirasakan

sangat penting sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 38

tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

dimana sebagian aspek-aspek Penanganan Kerawanan Pangan merupakan

unsur daerah.

Tugas dari Pemerintah Provinsi adalah :

1. Pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya

ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab.

2. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat

menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.

3. Peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat.

4. Penanganan dan pengendalian kerawanan pangan di Provinsi.

Tugas dari Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

1. Melakukan identifikasi kelompok rawan pangan di kabupaten/kota.

2. Melakukan penanganan penyaluran untuk kelompok rawan pangan

tingkat kabupaten/kota.



3. Melakukan pencegahan dan pengendalian serta penanggulangan

masalah pangan akibat penurunan akses pangan, mutu, gizi,

ketersediaan dan keamanan pangan

4. Melakukan pengumpulan dan analisis informasi Ketahanan Pangan

kabupaten/kota untuk penyusunan kebijakan Ketahanan pangan Provinsi

dan nasional

Dari program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) ini keluaran

yang diharapkan adalah :

- Tersedianya informasi situasi pangan dan gizi bulanan dan tahunan.

- Tersedianya informasi hasil investigasi daerah/desa yang diindikasikan

rawan pangan.

- Tersusunnya rekomendasi kebijakan dan pelaksanaan intervensi bagi

penanganan kerawanan pangan dan gizi.

- Tersedianya laporan dan rekomendasi kebijakan serta perencanaan

program yang berkaitan dengan pangan dan gizi.

Data bulanan terkait kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) :

Kelompok Data Keterangan A. Ketersediaan Pangan a. Luas Tanam

b. Luas Puso c. Luas Panen d. Cadangan Pangan

Padi, Palawija Diperta

Bulog

B. Akses terhadap pangan Harga komoditas pangan (beras, jagung, gula, minyak goreng, daging ayam, telur )

Disperindag / BKP

C. Pemanfaatan Pangan a. Angka Balita ditimbang b. Angka Balita Naik Berat

Badan c. Balita yang tidak naik

Berat Badannya dalam 2 kali penimbangan berturut-turut ( 2T )

Dinas Kesehatan



d. Angka Balita dengan Berat Badan dibawah garis merah ( BGM )

e. Kasus Gizi Buruk yang ditemukan

D. Spesifik Lokal - Jumlah Tindak Kejahatan - Jumlah KK yang menjadi

TKI

Kepolisian Disnaker

Program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi ( SKPG ) didukung kegiatan

sebagai berikut :

1. Bantuan Sosial :

a. Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat Miskin dalam rangka

Bulan Bhakti Gotong Royong.

b. Bantuan Sosial bahan pangan untuk masyarakat Miskin dalam rangka

mendukung kegiatan Hari Pangan Sedunia.

2. Bantuan Alat :

a. Alat Olahan Pangan :

1) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Pengembangan

Desa Mandiri Pangan di 20 kabupaten/kota

2) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Kemandirian Desa

Mandiri Pangan di 20 kabupaten/kota

3) Bantuan Hibah Alat Olahan Pangan untuk Tahap Inti Desa Mandiri

Pangan di 20 kabupaten/kota

b. Alat Non Olahan Pangan :

1) Bantuan Hibah Alat Non Olahan Pangan Desa Mandiri Pangan di 8

kabupaten/kota bagi Tahap Penumbuhan


kabupaten/kota bagi Tahap Pengembangan Bantuan Sosial bahan

pangan untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan di 8 kabupaten

(Probolinggo, Pamekasan, Bangkalan, Pacitan, Trenggalek,



Ponorogo, Sampang dan Sumenep) masing-masing kabupaten 2

(dua) paket.


kabupaten/kota bagi Tahap Kemandirian

3. Pelatihan / Workshop :

a. Pertemuan penguatan kapasitas aparat kab dalam analisis SKPG

(APBN )

b. Pelatihan FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas).

c. Rapat Koordinasi Investigasi SKPG

Pengembangan Usaha pada Lahan Kering

Kegiatan Lahan Kering diarahkan pada penguatan dan pengembangan

usaha ekonomi masyarakat melalui kelembagaan yang telah dibutuhkan,

dengan komponen pengembangan taraf hidup secara berkelanjutan, yang

terdiri dari pengembangan kelembagaan masyarakat dan gender,

pengembangan usaha mikro dan pengelolaan sumber daya alam berbasis

masyarakat; utamanya difokuskan pada masyarakat miskin untuk

meningkatkan taraf hidup di lahan kering serta mewujudkan lingkungan

yang kondusif.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat adalah :

1. Meningkatkan kemampuan mereka melalui pengembangan lembaga-

lembaga masyarakat berdasarkan afinitas yang merupakan wadah

untuk pengembangan modal dan keuangan.

2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan

asset dan pendapatan secara berkelanjutan.

3. Mengoptimalkan kesempatan-kesempatan dalam bidang social,

ekonomi, hokum dan lingkungan melalui kegiatan pengembangan

usaha mikro, pengembangan Infrastruktur, pengelolaan sumberdaya

alam berbasis masyarakat, serta melalui peningkatan kapasitas



manajemen dan ketrampilan individu maupun kelompok. Kegiatan

tersebut dimulai tahun 2006 dengan pemberian bantuan peralatan

olahan pangan dan pelatihan serta workshop terkait peningkatan

pengetahuan Sumberdaya Manusia (SDM) kelompok usaha pada lahan

kering.

Sedangkan untuk mendukung kegiatan lahan kering pada tahun 2013

adalah:

1. Bantuan Alat Pengolahan Pangan Kelompok Usaha Pangan Lahan

Kering di 6 (enam) kabupaten (Kabupaten Pacitan, Ponorogo,

Trenggalek, Tulungagung, Blitar dan Kabupaten Lumajang).

2. Pelatihan Manajemen dan Ketrampilan Kelompok Usaha Pangan Lahan

Kering.

3. Temu Usaha Pangan di Wilayah Lahan Kering.

4. Pertemuan Evaluasi Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering.

3.3. TELAAHAN RENSTRA

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2009 - 2014

RENSTRA Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014

dibuat berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

Jawa Timur tanggal 20 Mei 2009 nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009 – 2014.

V i s i

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 adalah

sebagaimana berikut :

“Terwujudnya Jawa Timur Yang Makmur dan Berakhlak Dalam

Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” ,bahwa Jawa Timur



dicita-citakan sebagai provinsi yang aman, bersatu, rukun, damai, makmur

dan sejahtera merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dilaksanakan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai

penegasan komitmen terhadap konsep negara kebangsaan Indonesia yang

telah menjadi ketetapan seluruh rakyat Indonesia ketika mendirikan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Jawa Timur diharapkan dapat

memberikan kontribusi terhadap kemajuan, kemakmuran, dan

kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

M i s i

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang

merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Misi

PemerintahProvinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 sebagaimana berikut :

“Mewujudkan Makmur Bersama Wong Cilik Melalui APBD Untuk

Rakyat“, bahwa pelaksanaan pembangunan Provinsi Jawa Timur diarahkan

pada Agenda dan Prioritas Pembangunan.

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada

isu-isu dan analisis strategis.

Tujuan Pembangunan terdapat di dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur, bukan untuk segelintir orang

tertentu. Kemakmuran Jawa Timur yang ingin diwujudkan adalah

kemakmuran bersama, terutama wong cilik. Wong cilik atau rakyat kecil

merupakan subjek pembangunan, dan tidak boleh terpinggirkan, apalagi

dipinggirkan, dari proses dan hasil pembangunan.



Yang dimaksud rakyat dan wong cilik dalam rumusan misi

pembangunan Jawa Timur 2009 – 2014 ini adalah mereka yang mengalami

ketidakberdayaan (powerless) akibat termarginalisasi (marginalized),

terdevaluasi (devalued), dan mengalami keterampasan (deprivation), serta

pembungkaman (silencing). Mereka yang karena berbagai alasan terlempar

ke luar dari struktur sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Untuk itu, APBD Provinsi Jawa Timur harus ditujukan sebesar-

besarnya untuk belanja pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan,

kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja yang

berorientasi pada rakyat miskin, sebagai upaya penanggulangan

kemiskinan, dengan tujuan akhir, dijabarkan ke kesejahteraan seluruh

rakyat Jawa Timur.

Tujuan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

terdapat dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 mendatang

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan

pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin.

2. Keberdayaan ekonomi rakyat, meningkatnya efektivitas penanggulangan

kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial rakyat.

3. Meningkatnya percepatan pemerataan & pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas dan berkelanjutan.

4. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya

perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang.

5. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatnya

pelayanan publik.

6. Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya harmoni sosial.

7. Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta

terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta

berkembangnya dan memasyarakatnya olahraga.



8. Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum, dan

penghormatan hak asasi manusia.

9. Terwujudnya percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi sosial

ekonomi dampak lumpur panas Lapindo.

S a s a r a n

Sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2009 – 2014),

dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada , yaitu :

Tujuan-1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan

dan pendidikan terutama bagi masyarakat miskin. Sasarannya adalah :

a. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan.

b. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan.

Tujuan-2 : Keberdayaan Ekonomi Rakyat,meningkatnya efektivitas

penanggulangan kemiskinan, dan meningkatnya kesejahteraan sosial

rakyat. Sasarannya adalah :

a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

Tujuan-3 : Meningkatnya percepatan pemerataan dan pertumbuhan

ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Sasarannya adalah :

a. Terwujudnya Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan

Agroindustri/Agrobisnis.

b. Meningkatnya Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

c. Meningkatnya Investasi, Ekspor Non Migas, dan Pariwisata.

d. Meningkatnya Daya Saing Industri Manufaktur.

e. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur.



Tujuan-4 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta

meningkatnya perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan

ruang. Sasarannya adalah :

a. Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Pengelolaan

Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang.

Tujuan-5 : Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi, dan

meningkatnya pelayanan publik. Sasarannya adalah :

a. Terwujudnya Reformasi Birokrasi,dan Meningkatnya Pelayanan Publik.

Tujuan-6 : Meningkatnya kualitas kesalehan sosial demi terjaganya

harmoni sosial. Sasarannya adalah :

a. Meningkatnya Kualitas Kesalehan Sosial Demi Terjaganya Harmoni

Sosial.

Tujuan-7 : Meningkatnya kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta

terjaminnya kesetaraan gender, dan meningkatnya peran pemuda, serta

mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga. Sasarannya adalah :

a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan di Semua

Bidang, dan Terjaminnya Kesetaraan Gender.

b. Meningkatnya Peran Pemuda dan Berkembangnya Olahraga.

Tujuan-8 : Meningkatnya keamanan dan ketertiban, supremasi hukum,

dan penghormatan hak asasi manusia. Sasarannya adalah :

a. Meningkatnya Penghormatan, Pengakuan dan Pene-gakan Hukum dan

Hak Asasi Manusia.

b. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan

Kriminalitas.



Tujuan-9 : Mewujudkan percepatan penanganan rehabilitasi dan

rekonstruksi sosial ekonomi dampak lumpur panas Lapindo. Sasarannya

adalah :

a. Terwujudnya Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sosial Ekonomi Dampak Lumpur Panas Lapindo.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian RI.

Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang

berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan

dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan

waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai

dengan kondisi lingkungan pertanian khususnya pembangunan ketahanan

pangan. Untuk itu, Badan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2010-

2014, yaitu:

“Menjadi institusi yang handal, aspiratif, dan inovatif dalam

pemantapan ketahanan pangan”

-‐ Handal berarti mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab

berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan.

-‐ Aspiratif berarti mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas

saran, kritik, dan kebutuhan masyarakat.

-‐ Inovatif berarti mampu mengikuti perkembangan informasi dan

teknologi yang terbaru.

-‐ Pemantapan ketahanan pangan adalah upaya mewujudkan kondisi

terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan

terjangkau.



-‐ Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu eselon I di lingkungan

Kementerian Pertanian mendukung dan menjabarkan visi Kementerian

Pertanian tahun 2010-2014 terutama pada aspek ketahanan pangan.

Misi Untuk mencapai visi di atas, Badan Ketahanan Pangan mengemban misi

dalam tahun 2010-2014, yaitu :

-‐ Peningkatan kualitas pengkajian dan perumusan kebijakan

pembangunan ketahanan pangan;

-‐ Pengembangan dan pemantapan ketahanan pangan masyarakat,

daerah, dan nasional;

-‐ Pengembangan kemampuan kelembagaan ketahanan pangan daerah;

-‐ Peningkatan koordinasi dalam perumusan kebijakan, dan pengembangan

ketahanan pangan, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Tujuan

Memberdayakan masyarakat agar mampu mengoptimalkan pemanfaatan

sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan

secara berkelanjutan, dengan cara:

-‐ Meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan

sumberdaya yang dimilikinya/dikuasainya secara berkelanjutan;

-‐ Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menanggulangi

kerawanan pangan;

-‐ Mengembangkan sistem distribusi, harga dan cadangan pangan untuk memelihara stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat;

-‐ Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi

seimbang dan aman guna meningkatkan kualitas SDM dan penurunan

konsumsi beras perkapita;

-‐ Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan segar.



Sasaran Strategis

Sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pemantapan ketahanan

pangan Tahun 2010-2014 berdasarkan visi, misi dan tujuan, meliputi:

-‐ Ketersediaan energi per kapita dipertahankan minimal 2.200

kilokalori/hari dan penyediaan protein per kapita minimal 57 gram/hari;

-‐ Jumlah penduduk rawan pangan berkurang minimal 1% setiap tahun;

-‐ Jumlah konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi

minimal 2.000 kilokalori/hari dan protein minimal sebesar 52 gram/hari;

-‐ Konsumsi beras per tahun menurun sebesar 1,5% per tahun yang

diimbangi dengan kenaikan konsumsi umbi-umbian dan sumber protein

hewani, buah-buahan dan sayuran, sehingga terjadi peningkatan kualitas

konsumsi pangan masyarakat yang diindikasikan dengan skor Pola

Pangan Harapan (PPH) tahun 2014 sebesar 93,3;

-‐ Terpantaunya distribusi pangan yang lancar sehingga dapat menjaga

stabilitas harga dan pasokan pangan yang terjangkau oleh masyarakat;

-‐ Tersedianya cadangan pangan pemerintah provinsi di 17 provinsi dan

cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota di 100 kabupaten/kota,

serta berkembangnya 2.600 lumbung pangan masyarakat di 2.000 desa.

-‐ Meningkatnya pengawasan keamanan pangan segar melalui peran dan

partisipasi masyarakat;

-‐ Meningkatnya efektifitas koordinasi kebijakan ketahanan pangan melalui

Dewan Ketahanan Pangan.



3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi belanja pembangunan bersumber Anggaran Pembangunan

dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013

sebesar Rp. 63.295.725.534,67 (95,89%) realisasi fisik sebesar 99,58% dari

pagu sebesar Rp. 66.007.292.000,-, sedangkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terealisasi Rp. 1.230.015.136,40. terdiri dari Hasil Pengelolaan Dana

Bergulir sebesar Rp. 1.228.815.136,40. dan Pendapatan Sewa Gedung dan

Bangunan sebesar Rp. 1.200.000,- secara rinci realisasi program/kegiatan

dapat diuraikan sebagai berikut :

NO Uraian

Pagu Anggaran Setelah P.APBD

REALISASI

KEUANGAN FISIK

Rp. % %

PENDAPATAN DAERAH 1.171.200.000,00

1.230.015.136,40

105,02

I PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.171.200.000,00

1.230.015.136,40

105,02

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 1.171.200.000,00

1.230.015.136,40

105,02

Pendapatan Sewa 1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

003 Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan 1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1.170.000.000,00

1.228.815.136,40

105,03

001 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 1.170.000.000,00

1.228.815.136,40

105,03

BELANJA DAERAH 66.007.292.000,00

63.295.725.534,67

95,89 100 ,00

II BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.407.292.000,00

7.239.654.752,00

97,74 100 ,00

BELANJA PEGAWAI (Gaji dan Tunjangan Pegawai) 7.407.292.000,00

7.239.654.752,00

97,74

III BELANJA LANGSUNG 58.600.000.000,00

56.056.070.782,67

95,66 100,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 972.000.000,00

795.614.200,00

81,85

100,00

Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.463.000.000,00

1.382.054.583,00

94,47

100,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.148.400.000,00

1.090.440.528,00

94,95

100,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur 141.900.000,00

116.632.525,00

82,19

100,00



NO Uraian


REALISASI

KEUANGAN FISIK

Rp. % %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang – undangan 325.000.000,00

309.304.400,00

95,17

100,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 602.300.000,00

541.045.635,00

89,83

100,00

Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran 1.022.400.000,00

1.007.368.704,00

98,53

100,00

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

225.000.000,00

224.330.000,00

99,70

100,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pengembangan Usaha Pangan Lokal dan Tradisional 3.080.000.000,00

2.658.527.170,00

86,32

100,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

40.500.000.000,00

39.083.635.112,67

96,50

100,00

Penanganan daerah rawan pangan 3.750.000.000,00

3.619.206.375,00

96,51

100,00

Pengembangan Desa Pariwisata, Mandiri Pangan dan Bio Energi

1.150.000.000,00

1.133.362.490,00

98,55

100,00

Pengembangan lumbung pangan desa 1.500.000.000,00

1.491.018.166,67

99,40

100,00

Pengembangan Sistem Tunda Jual 1.447.500.000,00

1.285.120.772,00

88,78

100,00

Pembelian Gabah/Bahan Pangan Lainnya 3.127.500.000,00

2.714.168.080,00

86,78

100,00

Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ketahanan pangan

1.620.000.000,00

1.558.918.431,00

96,23

100,00

Pemberdayaan Pemuda di Bidang Ketahanan Pangan 1.300.000.000,00

1.210.356.195,00

93,10

100,00

Pemantapan Ketersediaan Pangan di Tingkat Rumah Tangga

2.950.000.000,00

2.889.284.310,00

97,94

100,00

Pemberdayaan Kelompok Usaha Pangan Lahan Kering 700.000.000,00

685.704.843,00

97,96

100,00

Pendidikan Kemasyarakatan Produktif Dalam Rangka Peningkatan Pengelolaan Pasca-Panen dan Pengolahan Hasil

700.000.000,00

605.352.800,00

86,48

100,00

Peningkatan Akses Pangan Masyarakat 1.750.000.000,00

1.747.702.100,00

99,87

100,00

Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan 3.755.000.000,00

3.634.178.810,00

96,78

100,00

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan 6.750.000.000,00

6.581.602.200,00

97,51

100,00

Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari 10.000.000.000,00

9.927.659.540,00

99,28

100,00

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Revitalisasi Penyuluhan Ketahanan Pangan



Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara th. 2012 kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Istana Negara Desember 2012.

NO Uraian


REALISASI

KEUANGAN FISIK

Rp. % % 4.850.000.000,00 4.708.969.175,00 97,09 100,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pangan

620.000.000,00

578.014.250,00

93,23

100,00

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan 850.000.000,00

836.236.500,00

98,38

100,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan/Peternakan

Pengembangan Teknologi Pangan Olahan 950.000.000,00

874.946.000,00

92,10

100,00

3.5. PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN

Tingkat Nasional

Pelaksanaan pem-

bangunan ketahanan

pangan di Jawa Timur tahun

2012 dan 2013 mendapat

apresiasi dari pemerintah

pusat dengan diterimanya

penghargaan Adhi Karya

Pangan Nusantara yang

diperoleh dari berbagai

macam kategori, sebagaimana tabel berikut : Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) sesuai dengan

Keputusan menteri Pertanian No. 5993/Kpts/KP.450/11/2012.

I. KATEGORI PEMBINA KETAHANAN PANGAN

NO NAMA PENERIMA

1 Dr. H. Soekarwo Gubernur Jawa Timur 2 H. Muhtarom, S.Sos. Bupati Madiun, Provinsi Jawa Timur



3 Eko Budi Santoso

Kepala Desa Randugading, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Prov. Jatim

II. KATEGORI PELOPOR KETAHANAN PANGAN (PENYULUH/PENDAMPING)

NO NAMA KETERANGAN

1 Jumari

III. KATEGORI PELAYANAN KETAHANAN PANGAN

NAMA/KELOMPOK KETERANGAN

1 Pi'i, S.P. Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

2 Gapoktan Sri Makmur Desa Sumberwindhu, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

3 Kelompok Itik Sumber Rejeki, Ketua Hj. Musyarofah

Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Prov. Jatim

4 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Subur Makmur *)

Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur

5 UD Riang Desa Tlogorejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur

Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. : 5992/Kpts/KP.450/11/2012

Kategori Petani, Kelompok Tani, Penyuluh, Aparat Menurut Eselon I, Lingkup Kementerian Pertanian

NAMA/KELOMPOK KETERANGAN 1 KELOMPOK TANAMAN

HORTIKULTURA

Kategori Perorangan : Endro Puji Astoko, Champion

Jl. Kelud No. 84, Desa Ngancar, Kecamatan Ngancar. Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur

2 KELOMPOK PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Kategori Perorangan : Mahfudon, Inseminator

Desa Mojojejer, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Agus Sholehul Huda, S.Pt., Sarjana Membangun Desa (SMD)

Desa Purwosari, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

Kategori Kelompok : Kelompok Anggrek Jingga (Ayam Lokal)

Desa Gadu Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur

3 KELOMPOK PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

GP3A Delta Sapta Tirta Desa Singogalih, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

UPJA Serasi Jaya Tani Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur



Penerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) Tahun 2013

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. : 4908/Kpts/KP.450/11/2013

No Nama/Kelompok Jabatan/Alamat Katagori 1

Dr. H. Soekarwo

Gubernur Jawa Timur

Pembina Ketahanan Pangan

2

H. Fadeli, SH. MM.

Bupati Lamongan Prov. Jawa Timur

Pembina Ketahanan Pangan

3 Titik Sriyani, SP. Penyuluh Pertanian, Kec. Sumber Gempol Tulungagung

Pelayan Ketahanan Pangan - Penyuluh

Pendamping 4 Supriyatno, SP. M.MA. Mantri Tani Kabupaten Kediri Pelayan Ketahanan

Pangan - Penyuluh

Pendamping 5 Dr. M. Muchlish Adie Peneliti Balai Penelitian Aneka

Kacang dan Umbi Malang Pelayan Ketahanan Pangan - Peneliti

6 Rohmad Ketua Kelompok Tani “Budi Margo Mulyo II”, Kec. Ambulu Jember

Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembangan

Produksi 7 H. Maniran Ketua Kelompok Tani “Taman

Makmur” Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang

Produksi

8 Slamet Yacob Ketua Gapoktan “Tani Makmur Santosa” Desa Oro-oro Ombo Wetan Kec. Rembang Pasuruan

Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembang

Produksi 9 Abdul Holik, S.Ag. Ketua Kelompok Tani Ternak

“Pancong Jaya Madura” Desa Waru Timur Kec. Waru Pamekasan


Produksi 10 H. Salim Ketua Kelompok Tani Ternak

“Karya Tani” Desa Pungging Kec. Pungging Kab. Mojokerto


Produksi 11 Lusiadi Ketua Kelompok Tani Makmur,

Jl. Darmo 177 Pamotan Kec. Dampit Malang

Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pemberdayaan

Masyarakat 12 Susanti Ketua KWT “Sumber Rejeki”

Kabupaten Trenggalek Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pengembangan

Industri dan Perakit Teknologi Pangan



13 Budiono, S.Pd. Ketua Gapoktan “Harapan Makmur”

Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan - Pemberdayaan

Masyarakat 14 Sarana, S.Pd. Desa Asmoro Bangun

Kecamatan Puncu Kab. Kediri Pemangku Ketahanan Pangan

Disamping itu, dalam

Lomba Cipta Menu Tingkat

Nasional yang diselenggarakan

oleh Badan Ketahanan Pangan

Kementrian Pertanian bekerja

sama dengan Tim Penggerak

PKK (TP-PKK) Pusat yang

diselenggarakan pada

peringatan Hari Pangan

Sedunia (HPS) Tingkat Nasional Tahun 2013 di Padang, Sumatera Barat

pada tanggal 31 Oktober 2013 yang diikuti oleh 33 peserta wakil dari

Provinsi seluruh Indonesia, Jawa Timur berhasil menjadi juara I untuk

kategori Kreasi Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis

pangan lokal.



Tingkat Regional

Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Kategori Petani, Kelompok Tani,

Penyuluh, Aparat Menurut Eselon II, Lingkup Badan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur

Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Tk. Provinsi Jawa Timur.

No. Penerima Penghargaan Penghargaan

Kelompok Kategori 1 Endro Puji Astoko (Champion) Ds. Ngancar

Kec. Ngancar Kab. Kediri Kel. Tanaman Hortikultura

Perorangan

2 Mahfudon (Inseminator) Ds. Mojojejer Kec. Mojowarno Jombang

Kel. Peternakan dan Kesehatan Hewan

Perorangan

3 Agus Sholehul Huda (SMD) Ds. Purwosari Gumukmas Jember


Perorangan

4 Kel. Anggrek Jingga (Ayam Lokal) Ds. Gadu Barat Ganding Sumenep


Kelompok

5 GP3A Delta Sapta Tirta Ds. Singogalih Kec Tarik Sidoarjo

Kelompok Prasarana dan Sarana Pertanian

Perorangan

6 UPJA Serasi Jaya Tani Ds. Kendit Kelompok Prasarana dan Sarana Pertanian

Perorangan

Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun 2013 Tk. Provinsi Jawa Timur. A. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok/Gabungan

Yang Memproduksi Pangan.

No. Nama Kelompok Alamat Keterangan

1 Kelompok Tani “Makmur”

Jl. Darmo No. 177 Pamotan Dampit Malang

Peringkat I

2 Kelompok Tani “Barokah” Desa Bunbarat Kec. Rubaru Sumenep

Peringkat II

3 KUB Manunggal Lestari Desa Duwet Kec. Wates Kediri

Peringkat III



B. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok/Gabungan Kelompok Pemberdayaan Dalam Pengembangan Usaha Produktif/ Kesehatan/Gizi Masyarakat.


1 Gabungan Kelompok “Harapan Makmur”

Desa Wates Kec. Sumbergempol Tulung Agung

Peringkat I

2 Gapoktan “Sambirejo” Desa Sambirejo Kec. Saradan Madiun

Peringkat II

3 Gapoktan PLDPM Desa Pojokkulon Kec. Kesamben Jombang

Peringkat III

C. Katagori Pelaku Pembangunan Ketahanan Pangan (Kelompok Pengembangan Industri Pangan Olahan dan Perakitan Teknologi Pangan.


1 Kelompok “Sumber Rejeki”

Desa Tasik Madu Kec. Watulimo Kec. Menganti Trenggalek

Peringkat I

2 Kelompok Tani “Ambudi Makmur II”

Desa Kramat Kec. Bangkalan Bangkalan

Peringkat II

3 Kelompok Wanita Tani (KWT) Jaya Nata

Desa Tiris Kec. Tiris Probolinggo

Peringkat III

D. Katagori Pemangku Ketahanan Pangan.

No. Nama Alamat Keterangan

1 Sarana, S.Pd.

Ketua Poktan Gangsar Makmur Desa Asmorobangun Kec. Puncu Kediri

Peringkat I



PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan

Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur merupakan tindak lanjut dari Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sekaligus merupakan laporan

pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan

yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2013.

Capaian 5 (lima) indikator dapat digambarkan sebagai berikut :

- Capaian ketersediaan pangan (beras) 7.832.027 Ton dari Target 7.252.008

Ton atau 108,00%, sedangkan ketersediaan energi mencapai 6.671

kkal/kap/hr dan ketersediaan protein 156,76 gr/kap/hr.

- Capaian kualitas konsumsi pangan penduduk Jawa Timur yang ditandai Skor

PPH 81,1 (98,90%) dari Target Skor PPH 82,00.

- Capaian Penanganan Keamanan Pangan Segar 118,01%.

- Capain stabilitas rata-rata harga ditingkat petani GKP Rp. 3.727,-/Kg.

(112,94%) dan harga GKG Rp. 4.531,-/Kg. (109,18%).

- Capaian Penurunan Penduduk Rawan Pangan yang tertangani sebesar 74.340

orang (102%).

Hampir semua capaian indikator sasaran telah melebihi target, kecuali 1

(satu) indikator yaitu keragaman konsumsi pangan (Skor PPH) masih dibawah

target, hal ini disebabkan penurunan konsumsi padi-padian tidak diimbangi

dengan adanya kenaikan konsumsi dari kelompok pangan hewani, kacang-

kacangan, sayur dan buah-buahan.

IV



4.2. Saran

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan sarana

evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif sehingga pelaksanaan

pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara berkala dan

berkelanjutan sehingga pembangunan ketahanan pangan dapat terpadu

(integrated), terukur keberhasilannya (measurable) dan berkesinambungan

(sustainability).

Demikian laporan ini, semoga bermanfaat.

Surabaya, Februari 2014

FORM PENGUKURAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

No. Tujuan Sasaran Satuan2009 2010 2011 2012 TARGET REALS CAPAIAN

1 2 3 5 6 7 8 9

1 1. Meningkatkan Ketersediaan - Peningkatan Ketersediaan Pangan Pokok (Beras) Ton 6,727,318 6,957,323 6,315,925 7,291,033 7,252,008 7,832,072 108.00 Pangan

2. Stabilisasi harga Pangan - Stabilisasi Harga Pangan Pokok - GKP petani terhadap HPP Gabah Kering Panen % 2,640.00 119.21 115.28 102.76 3,350.00 3,727.00 111.25

- GKG petani terhadap HPP Gabah Kering Giling % 3,300.00 118.70 121.00 102.99 4,150.00 4,531.00 109.18

3. Peningkatan kualitas konsumsi a. Meningkatnya Kualitas Konsumsi berbasis Pola Skor 75.80 76.80 79.30 80.00 82.00 81.10 98.90 dan Keamanan pangan . Pangan Harapan (PPH)

b. % Penanganan Keamanan Pangan % 79.16 87.30 97.50 82.60 70.00 82.61 118.01

2 Mengantisipasi & penanganan - Penanganan daerah rawan - % Penurunan Daerah Rawan Pangan % 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.53 102.00 daerah rawan pangan pangan

Memantapkan dan Mengembangkan Ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi berbasis sumberdaya lokal.

Indikator Kinerja Realisasi 2013

4 10

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

INSTANSI : BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR VISI : MENUJU MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHAN PANGAN MISI : Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi,dan konsumsi pangan berbasis

sumberdaya lokal, serta mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan. TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang

ketahanan pangan. FUNGSI : Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur mempunyai

fungsi : - penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang

ketahanan pangan; - pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah; - pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya; - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur.

TUJUAN : 1. Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis

sumberdaya lokal. 2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.

TUJUAN (1) : Memantapkan dan Mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya pangan lokal. Indikator Kinerja (1) : 1. Meningkatkan ketersediaan pangan. 2. Stabilisasi Harga Pangan Strategis. 3. Peningkatan Kualitas Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat

No. SASARAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

(1) (2) (3) (4) (5) 1 Meningkatkan Ketersedian

Pangan - Peningkatan

Ketersediaan Pangan Jml Ketersediaan Pangan Th N – (Th. N-‐1)x

100% Jml Ketersediaan Pangan Th. N-‐1

Bidang Ketersediaan dan Cadangan Pangan

2. Stabilisasi Harga Pangan Pokok - % Harga

Gabah Kering Panen (GKP) GKP pada saat panen raya x 100%

HPP GKP Bidang Distribusi

Pangan - % Harga

Gabah Kering Giling (GKG) GKG pada saat panen raya x 100%

HPP GKG 3. Peningkatan Kualitas Konsumsi

dan Keamanan pangan. - Meningkatnya

Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (Hasil Susenas diolah)

Bidang Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan

- % Keamanan Pangan yang dikonsumsi

Jml sample pangan yg aman x 100% Jml sample pangan yg dipantau

Bidang Kewaspadaan Pangan

TUJUAN (2) : Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan. Indikator Kinerja : % Penurunan penduduk rawan pangan.

No. SASARAN DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

(1) (2) (3) (4) (5) 1 Penanganan daerah rawan pangan - %

Penurunan jumlah pendudk rawan pangan

Jml Penduduk Rawan Pangan yang di intervensi x 100%

Jumlah Penduduk Rawan Pangan

Bidang Kewaspadaan Pangan

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dra. Hj. TUTUT HERAWATI, MM. Pembina Utama Madya

NIP. 19560228 198409 2 001

VISI : MENUJU MASYARAKAT JAWA TIMUR TAHAN PANGAN

MISI : Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal,serta mengantisipasi dan penanganan derah rawan pangan.

TUJUAN : 1. Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;2. Mengantisipasi dan penanganan daerah rawan pangan.

TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang ketahanan pangan.

FUNGSI : a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah;c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Tujuan 1 : Memantapkan dan mengembangkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

Indikator Kinerja : 1. Peningkatan ketersediaan pangan Pokok 7,252,008 2. Stabilisasi harga pangan pokok -‐ Harga GKP terhadap HPP ≥ Rp. 3,300.0

-‐ Harga GKG terhadap HPP ≥ Rp. 4,150.0 3. Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan 82.0

70.0

TAHUN DASAR2010 2011 2012 2013 2014 PROGRAM/Target Target Target Target Target KEGIATAN

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 131. -‐ Peningkatan ketersediaan

pangan pokok Jml Ketersediaan Pangan Th N – (Th. N-‐1) x 100% 6,277,646 6,503,378 7,041,706 7,262,862 7,252,008 7,582,870 -‐ Program PeningkatanJml Ketersediaan Pangan Th. N-‐1 Ketahanan Pangan

2. -‐ % Harga Gabah Kering GKP pada saat panen raya X 100% 2,640.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 -‐ Program Peningkatan Panen (GKP) HPP GKP Ketahanan Pangan

-‐ % Harga Gabah Kering GKG pada saat panen raya X 100% 3,300.0 83.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Giling (GKG) HPP GKG

-‐ Program Peningkatan3. -‐ Meningkatnya kualitas SKOR Pola Pangan Harapan (PPH) 75.7 76.0 80.2 81.0 82.0 84.0 Ketahanan Pangan

konsumsi pangan

-‐ Program Pngkatan-‐ Meningkatnya keamanan Jml sampel pangan yang aman x 100% 60 65 65 70 70 75 Kesejahteraan pangan Jmlh sampel pangan yg dipantau Petani

Bidang Penganekaragaman & konsumsi pangan.

Bidang Kewaspadaan & Keamananpangan.

Bidang ketersediaan pangan

Bidang Distribusi Pangan

SUMBER DATAURAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2009SASARAN STRATEGIS

DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN

TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN

Stabilisasi harga pangan Pokok

2

Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan

Meningkatnya Ketersediaan pangan

MATRIK RENSTRABADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

TAHUN 2009 -‐ 2014

SatuanTon

Skor PPH

NO

%

Documents

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP ...bkp.jatimprov.go.id/upload/sakip/LAKIP_BKP_Jatim_Tahun_2013.pdf2013, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta