LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

TAHUN

2017

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana

tertuang dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang

bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, setiap instansi pemerintah yang dipimpin

Pejabat Eselon II ke atas diwajibkan menyusun Perencanaan Strategis (RENSTRA) untuk

masa lima tahun. Setelah berlangsung beberapa tahun, Inpres Nomor 7 Tahun 1999

dipandang masih belum optimal dalam mencapai Good Governance. Inpres Nomor 7

Tahun 1999 baru mampu menggerakkan birokrasi untuk melaksanakan akuntabilitas dan

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN dalam tataran wacana. Untuk

menyempurnakan hal tersebut, maka pemerintah menerbitkan Intruksi Presiden Nomor 5

Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Implementasi Intruksi Presiden

Nomor 5 Tahun 2004 mengamanatkan agar setiap penyelenggara pemerintah

mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP merupakan sistem

manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi

pada hasil (Outcomes oriented ). Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assesment”

oleh masing-masing instansi pemerintah. Self assesment maksudnya instansi pemerintah

membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri

dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Penerapan manajemen

pemerintahan berbasis kinerja pada dasarnya adalah mengubah mind-set para birokrat

dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan

birokrasi pemerintah. Dalam bahasa lain, transformasi sektor pemerintahan yang

mengubah fokus akuntabilitas dari orientasi pada masukan-masukan (inputs oriented

accountabillity) dan proses ke arah akuntabilitas pada hasil (result oriented

accountabillity), terutama berupa outcomes. Salah satu cara yang tepat untuk

meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen pemerintahan adalah dengan

melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Prioritas strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Instansi pemerintah berdasarkan prioritas-prioritas tersebut menetapkan sasaran strategis

di instansi masing-masing dengan ukuran kinerja yang jelas dan terukur.

Dengan demikian, untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

kegiatan yang telah direalisasikan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban

kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sangat

tepat digunakan untuk mengetahui pencapaian/keberhasilan serta kegagalan dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan selama satu tahun. LAKIP merupakan media

pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang

BAB I PENDAHULUAN

dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja

instansi pemerintah, dalam hal ini yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Cilegon. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja tersebut mencakup Rencana Strategis, Rencana

Kinerja Tahunan, Pengukuran Kinerja Kegiatan, Pengukuran Pencapaian Sasaran, Evaluasi

dan Analisis Akuntabilitas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Cilegon yang disusun merupakan analisis hasil kegiatan tahun anggaran 2017, sebagai

laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Cilegon dan pihak lain yang terkait serta

berkepentingan.

1.1.1 GAMBARAN UMUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon merupakan unsur

pelaksanaan teknis Pemerintah Kota Cilegon dalam menangani bidang

kependudukan dan pencatatan sipil. Struktur Organisasinya didasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sedangkan untuk

tugas jabatannya diijabarkan dalam Peraturan Walikota Cilegon Nomor 63 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

a. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon adalah unsur

pelaksana Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam bidang Kependudukan dan

Catatan Sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota

Cilegon.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan

Desentralisasi dan membantu dibidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Cilegon.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan Perencanaan, Kebijakan teknis dan operasional di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. Pengkoordinasian fungsi-fungsi ketatausahaan dan keuangan;

c. Pengendalian tugas-tugas dibidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil;

d. Penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;

e. Pembinaan Aparatur;

f. Mengevaluasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

1.1.2 SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon terdiri dari :

a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Program dan Evaluasi

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Pendaftaran Penduduk, membawahkan :

1. Kasi Pendataan Penduduk

2. Kasi Identitas Penduduk

3. Kasi Pindah Datang Penduduk

d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :

1. Kasi Perkawinan dan Perceraian

2. Kasi Kelahiran

3. Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegara dan Kematian

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan

:

1. Kasi Pengelolaan Data dan Penyajian Data

2. Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

3. Kasi Tata Kelola dan SDM, TI dan Komunikasi

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:

1. Kasi Kerjasama

2. Kasi Inovasi Pelayanan

3. Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) dan Peraturan

Daerah Kota Cilegon Nomor 3 tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Cilegon Tahun 2016 Nomor 91) ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A dengan

penambahan 1 (satu) Bidang dan masing-masing Bidang ditambah 1 (satu) seksi,

sedangkan pada tahun 2016 untuk Bidang yang baru belum ada program

kerjanyanihil.

Struktur

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

D I N A S

SEKRETARIAT

SUBBAG PERENCANAAN SUBBAG KEUANGAN SUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG PELAYANAN

PENDAFTARAN

PENDUDUK

BIDANG PELAYANAN

PENCATATAN SIPIL BIDANG PENGELOLAAN

INFORMASI

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

BIDANG PEMANFAATAN

DATA DAN INOVASI

PELAYANAN

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK SEKSI KELAHIRAN SEKSI SISTEM INFORMASI

ADMINISTRASI

KEOENDUDUKAN

SEKSI KERJASAMA

SEKSI PINDAH DATANG

PENDUDUK SEKSI PERKAWINAN DAN

PERCERAIAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN

PENYAJIAN DATA

SEKSI PEMANFAATAN DATA

DAN DOKUMEN

KEPENDUDUKAN

SEKSI PERUBAHAN STATUS

ANAK,

PEWARGANEGAARAAN, DAN

KEMATIAN

SEKSI PENDATAAN

PENDUDUK SEKSI TATA KELOLA DAN SDM

TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

SEKSI INOVASI PELAYANAN

UPTD

1.1.4 LINGKUNGAN STRATEGI YANG MEMPENGARUHI

Kota Cilegon dengan luas wilayah 17.550 Ha pada tahun 2017 dihuni oleh

penduduk sebanyak 463.821 jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki 237.574

jiwa dan Perempuan 226.247 jiwa serta Kepala Keluarga sebanyak 135.749

KK, Kota Cilegon selain merupakan Kota Industri, Jasa dan Perdagangan juga

sebagai Kota Transit antara pulau Jawa dan Sumatera yang berkembang pesat

menjadi daya tarik bagi pendatang yang berkunjung, bekerja dan menetap yang

menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kota Cilegon.

Sehingga diperlukan upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang

tinggi dengan melaksanakan Tertib Administrasi Kependudukan yang mencakup

Pencatatan Penduduk dan Pengelolaan datanya serta Pemberian Identitas

Penduduk. Administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan

Identitas dan Legalitas Hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa

kependudukan dan memberikan perlindungan status hak bagi penduduk.

Pada tahun 2017 jumlah anak usia 0-18 tahun sebanyak 154.064 dilihat

dari data akta SIAK dan akta Non SIAK, akta SIAK berjumlah 106.100 dan akta

non SIAK 5.757 total 111.875 dibagi jumlah anak usia 0-18 tahun atau

72.60%.

Sedangkan jika dilihat dari keseluruhan kepemilikan akta kelahiran pada

tahun 2017 jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 158.993

jiwa dibagi jumlah penduduk Kota Cilegon sebanyak 463.821 jiwa atau

34.28%.

Cakupan kutipan akta kematian terhadap jumlah kematian pada tahun

2017 sebesar 2.233 dibagi 5.248 atau 42.55%.

Jumlah KTP-el yang diterbitkan sampai dengan Desember 2017 sebanyak

358.213 terhadap jumlah penduduk wajib KTP sebanyak 326.527 atau

109.97%.

Jumlah dokumen kependudukan orang asing yang diterbitkan terhadap

jumlah WNA di Kota Cilegon sebesar 1.188 dibagi jumlah WNA 1.188 atau

100%, dalam hal ini ada terdapat permasalahan utama pada warga negara

asing antara lain :

1. Masih adanya WNA yang mempunyai KITAS tapi tidak melaporkan kepada

Dinas untuk pembuatan SKTT.

2. Adanya WNA yang bekerja di Kota Cilegon tetapi domisilinya diluar Kota

Cilegon sehingga untuk membuat SKTT ditempat domisili.

3. Perusahaan tidak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil atas keberadaan warga negara asing yang bekerja pada

perusahaannya.

Dalam pembahasan dan penyusunan pada bab ini perlu dijelaskan dahulu istilah-istilah

yang terdapat pada judul dimaksud.

Perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan

masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia, sedangkan Rencana adalah ungkapan material tentang cara-cara yang akan

dikerjakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan. Oleh karenanya

perencanaan sangat berkaitan dengan pengalokasian sumber-sumber secara lebih efisien dan

bagaimana pengalokasian sumber-sumber tersebut dibutuhkan.

Strategik adalah upaya dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang.

Dengan demikian Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

pada dasarnya adalah proses analisis untuk mengalokasikan sumber-sumber secara efisien

guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan kota. Sebagai bentuk

penjabaran manajemen strategik maka Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Cilegon , nantinya dapat diharapkan sebagai Broad Guide Line (Garis Pedoman

Umum) penyelenggaraan pengelolaan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Rencana Strategik merupakan

suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun

sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau

mungkin timbul. Pengertian yang lebih luas tentang Rencana Strategik adalah proses

perencanaan strategik yang merupakan suatu sistem dalam pengambilan keputusan,

mengimplementasikan, serta mengontrolnya yang ditempuh melalui tahap tahap berikut :

1. Initial Agreement, yaitu membangun kesadaran dan komitmen tentang pentingnya Rencana

Strategik dalam upaya mencapai tujuan organisasi

2. Identifikasi / mengenali mandat organisasi

3. Identifikasi visi, misi dan nilai-nilai organisasi

4. Identifikasi / memperkirakan lingkungan internal dan ekternal organisasi dengan

mengidentifikasi SWOT organisasi

5. Identifikasi isu-isu strategis yang dimiliki dan yang dihadapi organisasi

6. Memformulasikan strategi untuk mewujudkan dan merespon isu-isu strategis

BAB II

RENCANA STRATEGIK DAN PERJANJIAN

KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON

7. Merumuskan Rencana Strategik

8. Membangun organisasi yang efektif melalui visi

9. Mengembangkan proses pelaksanaan secara efektif

Namun perlu diingat bahwa perencanaan strategik bukan sebagai pengganti

kepemimpinan dan pengganti Strategic Thinking serta bukan pula sebagai pengganti

pengembangan strategi organisasi, tetapi Rencana Strategik merupakan kerangka untuk

pimpinan, manajer dan perencanaan berpikir dan bertindak strategis ( Coalition Of Willing ).

Rencana Strategik yang mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai tujuan

dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan

mengantisipasi perkembangan masa depan. Oleh karenanya Rencana Strategik Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2016-2021 dirumuskan dalam tahapan

dan proses yang telah didefinisikan tersebut.

2.1 VISI DAN MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON

2.1.1. VISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON

Visi merupakan arah menuju suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai

atau diharapkan untuk mencapai tujuan agar suatu organisasi tetap dapat eksis dan

survive dalam mengantisipasi dan beradaptasi dengan organisasi selaras dengan mandat

yang dibebankan kepada suatu unit organisasi.

Dilandasi oleh definisi diatas dan mandat yang diemban Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon serta seiring dengan tuntutan dinamika perubahan

lingkungan yang terjadi maka kebutuhan dan keperluan akan visi bersama dan misi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon diungkapkan dalam bentuk visi dan misi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang merupakan turunan Visi dan

Misi Kota Cilegon. Visi Pemerintah Kota Cilegon adalah “MASYARAKAT CILEGON

SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN JASA”

Berdasarkan Visi Kota Cilegon tersebut dan tugas pokok Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon , maka Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Cilegon sebagai berikut :

”TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA CILEGON TERTIB ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN MELALUI PELAYANAN PRIMA DALAM MEMPEROLEH

DOKUMEN KEPENDUDUKAN “

Penjelasan Visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tertib Administrasi

Kependudukan

: Tertib database kependudukan, tertib NIK dan informasi

peraturan kependudukan dan tertib kearsipan data

kependudukan

Pelayanan Prima : Menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi

transparansi, efektif, efisien dan akuntabel dalam

memerikan pelayanan kepada masyarakat cepat dan tepat.

Memperoleh

Dokumen

Kependudukan

: Masyarakat menerima dokumen kartu keluarga, kartu tanda

penduduk elektronik, kartu identitas anak (KIA), SKTT, dan

akta-akta pencatatan sipil dengan tepat waktu, transparan,

valid, gratis dan tanpa diskriminasi.

Visi tersebut telah memiliki keterkaitan baik langsung maupun tidak langsung

dalam rangka mendukung Pemerintah Kota Cilegon di bidang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon merupakan satu diantara

unsur pelaksana teknis Pemerintah Kota Cilegon dalam mengelola Administrasi

Kependudukan dengan kegiatan-kegiatan meliputi :

Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a. Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Penduduk

b. Pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing

c. Penatausahaan Pendaftaran Penduduk

Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

a. Pelayanan Langsung dan Pendokumentasian Akta Kelahiran dan Akta Kematian

b. PerceraianPembinaan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

c. Sosialisasi Perubahan Status Anak, dan Pewarganegara dan kematian

Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Pemeliharaan SIAK

b. Pengelolaan SIAK

c. Pelaporan dan Penyusunan Buku Induk Penduduk

Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

a. Sosialisasi Kerjasama Penyelenggaraan

b. Promosi Pelayanan Publik Dokumen

c. Penyusunan Profil Kependudukan

Visi tersebut didasarkan pada Nilai-nilai organisasi yang dianut pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yaitu :

”Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai

pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat,

lengkap, mutakhir dan mudah diakses”.

2.1.2. MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON

Sebagai konsep tentang masa depan yang diinginkan Visi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon , haruslah dirumuskan dalam

misi yang lebih terukur, obyektif dan spesifik, Oleh karenanya Misi Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon merupakan tonggak dari

Rencana Strategik yang disusun untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon adalah

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi dengan memperhatikan aspirasi pelaku pembangunan kota

secara kolektif dengan memperhatikan aspirasi stakeholders, filosofi, nilai-nilai dan

kultur organisasi termasuk peran apa yang harus diambil, program apa yang harus

dilaksanakan dan apa yang ingin diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Cilegon .

Tabel 2.1

Perjanjian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

Penilaian LAKIP Skor 7

Tingkat Maturitas SPIP Prosentase 2

Kinerja Pegawai Skor 80

2 Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan non-pelayanan dasar

Prosentase 80

Proporsi kepemilikan KTP bagi penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah

Prosentase 99,50

Persentase penduduk yang memiliki Akta Kelahiran

Prosentase 60

3 Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan

Tingkat validasi dan akurasi data kependudukan

Prosentase 84,31

4 Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan

Tingkat Ketersediaan Dokumen Analisis Pelayanan Kependudukan

Prosentase 25

Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi

Prosentase 6,67

Jumlah Anggaran : Rp. 4.983.237.000

Program Dukungan Pelayanan Pemerintah : Rp. 3.518.263.600

Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk : Rp. 512.190.000 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil : Rp. 318.000.000 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan : Rp. 400.000.000 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan : Rp. 237.783.400

Berdasarkan pemahaman tersebut, Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

dirumuskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

No MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON

1 Meningkatkan tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dalam percepatan pelayanan Administrasi Kependudukan

2 Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan

3 Meningkatkan pengelolaan Teknologi Informasi dan penyajian data kependudukan

4 Meningkatkan kerjasama dan inovasi pelayanan Dokumen Kependudukan

2.2 TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

CILEGON

Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang dirumuskan

sesungguhnya secara implisit sudah menggambarkan tujuan dan sasaran yang terakhir,

Tertib Administrasi Kependudukan. Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Cilegon selanjutnya di jabarkan dalam suatu tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan

dalam pembangunan Kota Cilegon sebagai Pusat Industri, Perdagangan, dan Jasa

Terdepan di Pulau Jawa.

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon merupakan bagian

Integral dalam proses perencanaan Strategik Pemerintah Kota Cilegon, Fokus utama

penentuan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam kegiatan

Tertib Administrasi Kependudukan oleh karena itu sasaran merupakan penjabaran dari

tujuan yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam

jangka waktu Tahunan, Semesteran atau Bulanan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat

diukur dan dicapai.

2.2.1. TUJUAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

CILEGON .

Penjabaran dan pernyataan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Cilegon jauh lebih konkrit dari pada misinya. Dengan adanya

pernyataan tujuan maka semakin jelas arah yang dituju Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Oleh karenanya tujuan bersifat lebih nyata dan mengarah kepada suatu titik

terang pencapaian hasil dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci

keberhasilan yang dimiliki (Critical Success Factor) Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Cilegon , sehingga dapat menggambarkan arah dan strategi,

fokus dan kerangka prioritas pelaksanaan misi maka tujuan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang juga sekaligus menggambarkan apa yang

harus dilaksanakan (what) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Cilegon untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan maka Tujuan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon yang hendak dicapai dirumuskan pada table 2.3.

sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

No Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

1. Terwujudnya SDM yang handal dalam melaksanakan kinerja yang sesuai dengan

SPM dan SOP

2. Terwujudnya pelayanan prima terhadap penduduk dalam memperoleh

dokumen kependudukan

3. Terwujudya pengelolaan teknologi informasi dan penyajian data kependudukan

yang valid, akurat dan up-to-date

4. Terwujudnya kerjasama dan inovasi pelayanan dokumen kependudukan

2.2.2 SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

CILEGON

Sebagai implementasi dari misi yang telah dirumuskan maka tujuan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon lebih menggambarkan apa

yang dicapai (what). Sebaliknya sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Cilegon pada dasarnya berorientasikan kapan tujuan itu dapat dicapai

(when). Oleh karena itu sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan

dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam jangka

waktu tahunan, semesteran atau bulanan dalam bentuk kuantitatif sehingga

dapat diukur dan dicapai.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dapat dirumuskan pada table

2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

TUJUAN SASARAN

1. Terwujudnya SDM yang handal dalam melaksanakan kinerja yang sesuai dengan SPM dan SOP

1. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur

2. Terwujudnya pelayanan prima terhadap penduduk dalam memperoleh dokumen kependudukan

2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan

3. Terwujudya pengelolaan teknologi informasi dan penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan up-to-date

3. Meningkatnya akurasi database kependudukan

4. Terwujudnya kerjasama dan inovasi pelayanan dokumen kependudukan

4. Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan inovasi pelayanan

2.3 RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Untuk lebih mengoptimalkan dan mempertajam implementasi Rencana Strategik,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon menjabarkan Renstra dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam Rencana ini, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Cilegon menerapkan indikator pada tiap tingkat kegiatan.

Dengan merujuk kepada kewenangan yang dimiliki, serta melihat alokasi anggaran

APBD Tahun Anggaran 2017 program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Cilegon diklasifikasikan berdasarkan sasaran jangka pendek yang telah

ditentukan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

a. Kegiatan Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Pendudukan

b. Kegiatan pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing

c. Kegiatan Penatausahaan Pendaftaran Penduduk

2. Program Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil

a. Kegiatan Pelayanan Langsung dan Pendokumentasian Akta Kelahiran

b. Kegiatan Pembinaan Pencatatan Perkawinan dan Perceraian

c. Kegiatan Sosialisasi Perubahan Status Anak, Pewarganegara dan Kematian

3. Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

a. Kegiatan Pemeliharaan SIAK

b. Kegiatan Pengelolaan SIAK

c. Kegiatan Pelaporan dan Penyusunan Buku Induk

4. Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

a. Kegiatan Sosialisasi Kerjasama Penyelenggaraan Dokumen Kependudukan

b. Kegiatan Promosi Pelayanan Publik Dokumen Kependudukan

c. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon telah menetapkan perencanaan

strategik untuk masa 5 (lima) Tahun 2016 -2021. LAKIP tahun 2017 merupakan laporan dari

pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) pada tahun anggaran 2017. Adapun Rencana Kerja

dimaksud mengacu pada Visi dan Misi Dinas.

Tahapan terpenting dari implementasi penyusunan laporan kinerja Organisasi Perangkat

Daerah adalah melaporkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan perencanaan stratejik

suatu identitas pelaporan kinerja dilakukan setelah pengukuran kinerja dengan menggunakan

indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dalam

Penyusunan LAKIP SK Permenpan Nomor. 29/2010, tanggal 31 Desember 2010 tentang

“Pedoman Penyusunan Tapkin dan Lakip”. Laporan Kinerja OPD adalah laporan kinerja

tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan /

sasaran strategis instansi dan menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan,

agar dapat menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Dalam pembahasan bab ini sesuai dengan ketentuan dalam pedoman penyusunan

laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah tersebut diatas, akan dilaporkan keberhasilan dan

kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon dalam melaksanakan

perencanaan strategik Tahun 2017. Dalam laporan kinerja ini akan disajikan keberhasilan dan

kegagalan dalam melaksanakan amanah, hambatan-hambatan dan akuntabilitas keuangan

serta strategi pemecahan masalah.

Indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja.

Indikator kinerja disini merupakan ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu

sasaran atau kegiatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun

Anggaran 2017 .

Indikator Kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukan apakah sasaran atau

kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator yang dipakai pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil meliputi :

- Indikator masukan ( Input)

- Outcome (hasil yang dicapai)

- Output (Keluaran)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari

keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2016-2021, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) dan

kelompok sasaran tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Indikator Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017

No Indikator Satuan Indikator Target 2017 Realisasi 2017

1. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Persen 87,21 109,70

2. Rasio bayi berakte kelahiran Persen 95,00 48,21

3. Rasio pasangan berakte nikah Persen 100,00 60

4. Kepemilikan KTP Persen 87,21 109,70

5. Kepemilikan akta kelahiran per

1000 penduduk

Per 1000

penduduk > 420 15.996

6. Ketersediaan database

kependudukan skala kota Ada Ada Ada

7. Penerapan KTP nasional

befbasis NIK Ada Sudah Sudah

3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Program Kinerja tahun 2017 merupakan realisasi tahun terakhir dari

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016-2021, sehingga

harus menjadi Penjabaran Perencanaan tahun-tahun yang akan datang dan mengacu

pada sistem pengukuran yang telah ditetapkan. Analisa pencapaian kinerja akan

menghasilkan nilai bagi setiap program kerja yang telah dilaksanakan.

Nilai tersebut berupa persentase yang merupakan perbandingan atau rasio antara

hasil yang telah di capai dengan target atau sasaran yang telah di tetapkan.

Secara kongkret nilai dari pencapaian kinerja yang di maksud adalah sebagai

berikut:

a. Nilai 81-100% = amat baik

b. Nilai 71-80% = baik

c. Nilai 61-70 % = cukup

d. Nilai < 60 % = kurang

Pada Tahun 2017 , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon terdiri

dari Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil, Bidang Data dan Informasi

Kependudukan, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan telah melaksanakan

program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Masing-masing program kegiatan memiliki tujuan dan sasaran yang diarahkan untuk

mendukung terwujudnya Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Cilegon dan Pemerintah Kota Cilegon.

Atas dasar itu, maka rencana kegiatan di susun dengan memuat berbagai

parameter yang akan menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program

kegiatan dimaksud.

Di dalam Perencanaan Strategi (RENSTRA), tujuan dan sasaran di tetapkan

berdasarkan Kepada Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil . Untuk tahun 2017 di

tetapkan 4 sasaran yang ingin di capai yang mencakup kinerja Program Generik yaitu

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

serta Program Teknis yaitu Program Peningkatan Pendaftaran Penduduk, Program

Peningkatan Pelayanan Catatan Sipil, Program Peningkatan Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan dan Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan.

Pengukuran Kinerja sebagai salah satu media untuk melihat tingkat keberhasilan

sasaran yang telah di laksanakan dengan menggunakan pendekatan Laporan

Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pengukuran sasaran kinerja

kegiatan diukur dengan membandingkan antara target dan realisasi. Dibawah ini

merupakan Pengukuran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

2017 .

Tabel 3.2

Perjanjian Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Tahun 2017

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET 2017

REALISASI 2017

1 2 3 4 5 6

1. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur

Penilaian LAKIP Skor 7 62,24

Tingkat Maturitas SPIP Prosentase 2 2,627

Kinerja Pegawai Skor 80 95

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan


Prosentase 80 75,87


Prosentase 99,50 109,7


Prosentase 60 34,28

3. Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan


Prosentase 84,31 95,55

4.

Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan


Prosentase 25 0


Prosentase 6,67 100

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

berdasarkan perjanjian kerja, menyajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran

kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dari tabel perjanjian kinerja sasaran

strategis

1. Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur

- Hasil penilaian Inspektorat Kota Cilegon penilaian LAKIP Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Cilegon sebesar 62,24 (Kategori B) dari target skor 7.

- Tingkat maturitas SPIP adalah kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar

yang menunjukan tingkat kematangan penyelenggara SPIP yang terstruktur dan

berkelanjutan berdasarkan hasil penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten menghasilkan nilai maturitas SPIP

sebesar 2,627 berada pada level berkembang dari target 2.

- Kinerja Pegawai dinilai berdasarkan komponen kinerja dan kedisiplinan pegawai

(tingkat kehadiran, tingkat kepulangan tepat waktu dan tingkat pelaksanaan apel

pagi) berdasarkan data pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Persentase rata-rata kehadiran Pegawai sebesar 95%, dihitung dari Persentase

kehadiran Pegawai setiap bulannya selama 12 bulan dibagi 12 atau :

=𝟏. 𝟏𝟒𝟎

𝟏𝟐= 𝟗𝟓%

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan non-pelayanan dasar sebesar 75,87 dari

target 80 berdasarkan penilaian dari Konsultan Akademisi Bidang Pelayanan Publik.

Sedangkan penjelasan tercapainya pelayanan dan tertib administrasi kependudukan

dijelaskan pada program masing-masing dibawah ini :

3.1.1 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Dari data indikator kinerja waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pendaftaran

penduduk tahun 2017 mencapai target yaitu 1,67 hari kerja, sama dengan tahun

sebelumnya yang dihitung dari Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan

terhadap jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk. Sedangkan Tingkat Kinerja

Pelayanan Administrasi Kependudukan mencapai 83,63% yang dihitung dari

Akumulasi Cakupan kepemilikan KTP-el, Penerbitan KK, KIA, Dokumen

Kependudukan Orang Asing, Surat Keterangan Pindah Ke Luar Kota Cilegon dibagi 5

jenis layanan tersebut diatas. Tingkat Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan

pada tahun 2017 mengalami penambahan jenis layanan sesuai dengan Permendagri

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Percepatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru

diterapkan sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri pada bulan September,

tahun 2017 tercetak sebanyak 75.794 keping terhadap jumlah anak dibawah usia

wajib KTP yang memiliki akta kelahiran dengan persentase penerbitan sebesar

71,44% per 29 Desember 2017. Namun, bila dilihat dari cakupan masing-masing

jenis layanan pendaftaran penduduk, kinerja pelayanan pendaftaran penduduk

mengalami peningkatan.

Tabel 3.3

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Tahun

2017

No Kelompok Sasaran

Indikator Cara Perhitungan Keterangan Satuan Indika tor

Target Realisasi

2017 2017

1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Dokumen Kependudukan

Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Akumulasi Cakupan kepemilikan KTP-el, Penerbitan KK, KIA, Dokumen Kependudukan Orang Asing, Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Kota Cilegon dibagi 5 jenis layanan tersebut diatas

(109,70+100+71,44+37,03+100)%

5 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛=83,63

%

% 80 83,63

a. Cakupan kepemilikan KTP-el

Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el pada tahun n terhadap jumlah penduduk wajib KTP pada tahun ndikali 100 persen

358.213

326.527x100%=109,70%

b. Cakupan Penerbitan KK

Jumlah KK yang diterbitkan pada tahun n terhadap jumlah Kepala Keluarga pada tahun n dikali 100%

135.797

135.797x100%=100%

c. Cakupan kepemilikan KIA

Jumlah KIA yang diterbitkan pada tahun n terhadap jumlah anak dibawah usia wajib KTP pada tahun n

75.794

106.100x100%=71,44%

d. Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan Orang Asing

Jumlah Dokumen Kependudukan Orang Asing yang diterbitkan pada tahun n terhadap jumlahpermohonan Dokumen Kependudukan Orang Asing pada tahun n

1.188

1,188x100%=%

e. Cakupan penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Kota Cilegon

Jumlah Surat Keterangan Pindah yang diterbitkan pada tahun n terhadap jumlah permohonan penerbitan Surat Keterangan Pindah pada tahun n

3.512

3.512x100%=100%

Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi kependudukan

Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan terhadap jumlah jenis pelayanan pendaftaran penduduk

Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah 1. KK : 2 hari 2. KTP-el : 3 hari 3. SKPD : 2 hari 4. SKP : 1 hari 5. SKPLN : 1 hari 6. SKDLN : 1 hari 7. SKTT : 2 hari 8. Legalisasi : 1 hari 9. KIA : 2 hari Jumlah total 15 hari

𝟏𝟓 𝒉𝒂𝒓𝒊

𝟗 𝒋𝒆𝒏𝒊𝒔 𝒍𝒂𝒚𝒂𝒏𝒂𝒏=1,67 hari

hari 3 1,67

Tabel 3.4

Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan pada Tahun 2017

Data Non SIAK

Langkah-langkah yang telah diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Cilegon di Tahun 2017 antara lain:

1. Faktor Keberhasilan

Peningkatan kinerja di Bidang Kependudukan Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Cilegon, dipengaruhi oleh:

1. Adanya Bimbingan teknis Petugas Operator KK dan KTP bagi Dinas dan

Kecamatan, sehingga penyelesaian dokumen kependudukan (KK dan KTP) bisa

lebih efektif.

2. Adanya Pelayanan Keliling percepatan penyelesaian Dokumen Kependudukan di 8

Kecamatan dan 43 Kelurahan se-kota Cilegon.

3. Pengurusan kepemilikan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis).

4. Adanya Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Percepatan Kartu Identitas

Anak (KIA) yang sudah diterapkan sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam

Negeri.

5. Pelayanan Langsung Penerbitan KIA di sekolah-sekolah dari tingkat TK, SD, SMP

6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Lintas Sektoral.

No. Jenis Dokumen Kependudukan Jumlah

1 Surat Keterangan Tempat Tinggal 1.188

2 Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri 0

3 Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri 0

4 Surat Keterangan Datang dari Luar Kota Cilegon 3.606

5 Surat Keterangan Pindah ke Luar Kota Cilegon 3.512

6 Kartu Keluarga 15.253

7 Kartu Tanda Penduduk 14.434

*Kartu keluarga pada tabel diatas adalah yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

2. Hambatan dan Kendala yang dihadapi

Selain faktor keberhasilan, terdapat pula kendala yang dihadapi dalam

meningkatkan kinerja pendaftaran penduduk, diantaranya adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbaharui kartu keluarga akibat

perubahan susunan anggota keluarga.

2. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di Kelurahan, Kecamatan dan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon.

3. Langkah-langkah Antisipatif yang diambil

1. Meningkatkan sosialisasai kepada penduduk Kota Cilegon melaluli radio mandiri

FM.

2. Peningkatan Kualitas SDM di Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon melalui Bimbingan Teknis dan Pendampingan

Teknis dalam Pendaftaran Penduduk.

3.1.2 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil

Dari data indikator kinerja utama pelayanan pencatatan sipil tahun 2017

diperoleh nilai pencapaian sebesar 65,43%, prosentase tersebut diperoleh

berdasarkan cara perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.5

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Pelayanan Pencatatan Sipil

Tahun 2017

Dari data indikator kinerja :

1. Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil target kinerja 60% realisasi 39,26%

capaian kinerja 65,43% dihitung dari 2 jenis pelayanan sbb :

a. Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝐴𝑘𝑡𝑒

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100%

= 158.993

463.821 𝑥 100% = 34,28%

b. Cakupan Akte Kematian

= 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑢𝑡𝑖𝑝𝑎𝑛 𝐴𝑘𝑡𝑒 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑘𝑎𝑛

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑥 100%

No Kelompok Sasaran


Target Realisasi

2017 2017

1 Meningkatnya kualitas pelayanan dan tertib administrasi kependudukan

Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil

Akumulasi Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

(34,,28+44,24)

2 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛=39,26%

% 60 39,26

a. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

Jumlah penduduk yang memiliki Akta Kelahiran pada tahun n terhadap jumlah penduduk pada tahun n

158.993

463.821x100%=34,28%

b. Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Jumlah Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan sampai tahun n terhadap Jumlah kematian yang terjadi sampai dengan tahun n

2.331

5.248x100%=44,24%

Waktu rata-rata penyelesaian dokumen pencatatan sipil

Jumlah waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan terhadap jumlah jenis pelayanan pencatatan sipil

Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil adalah 1. Akta Kelahiran : 10 hr 2. Akta Kematian : 2 hr 3. Akta Perkawinan : 2hr 4. Akta Perceraian :2hr 5. Akta Pengangkatan

Anak: 2 hari 6. Akta Pengesahan

Anak:2 hari 7. Akta Pengakuan Anak :

2 hari 8. Akta Perubahan Nama

: 2 hari 9. Pembatalan Akta :2 hari 10. Surat Keterangan Lahir

Mati : 1 hari 11. Perubahan Peristiwa

Penting Lainnya : 1 Hari 12. Perubahan Status

Kewarganegaraan : 1 Hari

13. Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri: 1 hari

14. Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Negeri : 1 Hari

15. Legalisir Akta-Akta Catatan Sipil : 1 Hari

Jumlah total 32 hari

32 ℎ𝑎𝑟𝑖

15 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛=2,13hari

hari 3 2,13

= 2331

5248 𝑥 100% = 44,24%

Realisasi Kinerja pada indikator cakupan pelayanan pencatatan sipil sebesar

39,26 % dari target 60% sedangkan capaian kinerja sebesar 65,43% dihitung dari :

= 𝐶𝑎𝑘𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑐𝑎𝑡𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑖𝑝𝑖𝑙

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑥 100%

= 39,26

60 𝑥 100% = 65,43%

tetapi bila dihitung dari program nasional percepatan akta kelahiran 0-18 tahun

yang memiliki akta kelahiran terhadap jumlah anak usia 0-18 tahun sebesar 72,60%

dengan perhitungan (data SIAK dan non SIAK).

= 𝟏𝟏𝟏. 𝟖𝟓𝟕

𝟏𝟓𝟒. 𝟎𝟔𝟒 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟕𝟐, 𝟔𝟎%

2. Waktu rata-rata penyelesaian pelayanan pencatatan Sipil tahun 2017

mencapai target yaitu 2,13 hari dari target 3 hari kerja, yang dihitung dari Jumlah

waktu pelayanan dari berbagai jenis pelayanan terhadap jumlah jenis pelayanan

pencatatan sipil sebagai berikut:

Jadi capaian kinerja dari indikator waktu rata-rata penyelesaian Dokumen

Pencatatan Sipil adalah

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐾𝑖𝑛𝑒𝑟𝑗𝑎 =

𝟑

𝟐, 𝟏𝟑 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟒𝟏%

Jadi capaian kinerja program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar

103,22 % dengan perhitungan :

Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil + Capaian Kinerja Waktu rata" penyelesaian pelayanan pencatatan Sipil

2

=

𝟔𝟓, 𝟒𝟑% + 𝟏𝟒𝟏%

𝟐 𝒙 𝟏𝟎𝟎% = 𝟏𝟎𝟑, 𝟐𝟐%

Jumlah penduduk yang melaksanakan Pencatatan Sipil selama tahun 2017 adalah

sebanyak 17.705 orang, yang terbagi dalam beberapa peristiwa penting, sebagai berikut:

Rata-rata Penyelesaian Pelayanan Pencatatan Sipil adalah

1 Akte Kelahiran : 10 hari

2 Akte Kematian : 2 hari

3 Akte Perkawinan : 2 hari

4 Akte Perceraian : 2 hari

5 Akte Pengangkatan Anak : 2 hari

6 Akte Pengesahan Anak : 2 hari

7 Akte Pengakuan Anak : 2 hari

8 Akte Perubahan Nama : 2 hari

9 Akte Pembatalan Akta : 2 hari

10 Surat Keterangan Lahir Mati : 1 hari

11 Perubahan Peristiwa Penting Lainnya : 1 hari

12 Perubahan Status Kewarganegaraan : 1 hari

13 Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri : 1 hari

14 Laporan Perkawinan WNI Di Luar Negeri : 1 hari

15 Legalisir Akta-Akta Pencatatan Sipil : 1 hari

= 32 hari

𝟑𝟐 𝐡𝐚𝐫𝐢

𝟏𝟓 𝐣𝐞𝐧𝐢𝐬 𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧𝐚𝐧= 2,13 hari

Tabel 3.6 DATA REALISASI JUMLAH AKTA-AKTA PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON TAHUN 2017

Total Jumlah Akta Kelahiran s/d 29 Des 2017 : 15.996

a. Akta Kelahiran Umum : 4.212

b. Akta Kelahiran Terlambat lebih dari 61 hari : 11.784

a. Faktor Keberhasilan

1. Adanya kegiatan pelayanan langsung dan pendokumentasian akta-akta

pencatatan sipil di 8 kecamatan dan 43 kelurahan se-Kota Cilegon. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada penduduk untuk mencatatakan

kelahirannya.

2. Adanya Dispensasi dari Menteri Dalam Negeri yang diwujudkan melalui Surat No.

472.11/3444/SJ tentang Pelayanan pencatatan kelahiran bagi anak yang lahir

setelah Undang-Undang No 23 tahun 2006.

3. Pengurusan kepemilikan akta-akta pencatatan sipil tidak dipungut biaya (gratis).

4. Percepatan Peningkatan Akta Kelahiran 0-18 tahun Online antara Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dengan RSUD, RSIA, RSKM, Bidan Mandiri,

Puskesmas.

5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Lintas Sektoral.

b. Hambatan dan Kendala yang dihadapi

1. Kesulitan Masih banyak penduduk yang identitasnya (nama, tempat lahir, tanggal

lahir) di setiap dokumen kependudukannya (KTP, Surat Nikah, KK) terdapat

perbedaan. Hal ini menyulitkan pelaporan pencatatan sehingga petugas

pencatatan sipil menghimbau agar semua data / identitas di setiap dokumen

URAIAN JAN FEB MARET APR MEI JUNI JULI AGS SPT OKT NOV DES JML

1. Akta Kelahiran : 902 1214 1981 1601 1628 740 1362 2291 1080 1255 1118 828 15996

a Akta Kelahiran Umum

309 307 360 336 376 277 338 419 270 462 396 362 4214

b Akta Kelahiran Terlambat lebih dari 61 hari

593 907 1621 1265 1252 463 1024 1872 810 793 722 462 11784

2. Akta Kematian 58 56 80 66 70 43 71 73 42 110 97 87 853

a. Akta kematian umum

45 37 65 54 59 32 45 50 29 82 65 68 631

b. Akta kematian terlambat

13 19 15 12 11 11 26 23 13 28 32 19 222

3. Akta Perkawinan 4 3 1 4 5 2 6 13 4 10 5 3 60

4. Akta Perceraian - - - - - 1 - - - - - - 1

5. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak

5 - - 3 - - 3 6 3 4 2 2 28

6. Akta Perubahan / Kutipan Kedua

45 34 52 52 47 41 63 61 35 52 67 41 590

7. Pengangkatan Anak / Adopsi

1 - - - - 1 - - - 1 - - 3

8. Perubahan nama 4 - - - 2 - 1 - - 1 - - 8

9. Surat ket Pelaporan LN 1 - 1 - 1 - 3 - - - - - 7

Jumlah 1020 1307 2115 1726 1754 828 1509 2444 1164 1433 1289 957 17546

kependudukan harus sama untuk memudahkan verifikasi data yang menjadi

persyaratan dalam pembuatan akta-akta catatan sipil. Untuk memperbaiki

perbedaan data tersebut diperlukan waktu sehingga dengan demikian terkesan

membuat akta-akta catatan sipil agak sulit.

2. Masih adanya masyarakat yang memiliki persepsi, akta kelahiran hanya

diperlukan oleh anak-anak saja untuk keperluan sekolah dan mencari kerja,

sementara untuk orang yang telah berusia menganggap tidak perlu. Untuk saat

ini banyak penduduk yang sudah berusia mendaftarkan untuk pergi ibadah haji

dan umroh.

3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen akte-akte

Pencatatan Sipil.

4. Masih kurang tersosialisasinya perubahan status anak, pewarganegaraan dan

kematian

5. Kurangnya tenaga operator Pencatatan Sipil dan Petugas Register

c. Langkah-langkah Antisipatif yang diambil

1. Adanya kegiatan pelayanan langsung dan pendokumentasian akta-akta

pencatatan sipil di 8 kecamatan dan 43 kelurahan se-Kota Cilegon. Kegiatan ini

bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada penduduk untuk mencatatakan

kelahirannya.

2. Adanya pembinaan teknis pencatatan sipil kepada aparatur Kelurahan,

Kecamatan, bidan pemerintah/swasta, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Dalam pembinaan teknis ini dipaparkan tentang pentingnya kepemilikan akta

catatan sipil, prosedur dan tata cara serta persyaratan yang dibutuhkan untuk

melaksanakan pencatatan.

3. Pembinaan teknis ini bertujuan agar aparatur di Kelurahan Kecamatan, bidan

pemerintah / swasta, tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat memberikan

informasi kepada penduduk sehingga penduduk dapat memahami pentingnya

memiliki dokumen pencatatan sipil.

4. Adanya sosialisasi perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian yang

bertujuan agar masyarakat Kota Cilegon dengan mudah mengetahui informasi

tentang pentingnya akta-akta pencatatan sipil.

5. Mengusulkan penambahan pegawai pada Disdukcapil untuk dilatih menjadi

operator pencatatan sipil dan petugas register.

3. Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan

Target tingkat validasi dan akurasi data kependudukan tahun 2017 sebesar 84,31%

realisasi sebesar 95,55% capaian kinerja sebesar 113,33%.

3.1.3 Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja utama Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan yaitu terwujudnya data base yang akurat, valid dan uptodate. Tingkat

validasi, akurasi, dan up-to-datenya data kependudukan tahun 2017 sebesar 95,55%.

Prosentase tersebut didapat dengan cara perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.7

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Peningkatan Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan Tahun 2017

Data base kependudukan yang tersimpan pada server SIAK (Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan) dan Server AVIS (Autoreted Vingerprind Identification

System) pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan hasil dari

pelayanan, baik pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil yang

difasilitasi melalui Program SIAK online dan SIAK konsolidasi.

Capaian kinerja fasilitasi pelayanan SIAK online, SIAK Konsolidasi baik pelayanan

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil maupun pengolahan data kependudukan

melalui program SIAK ditahun 2017 dapat terlaksana dengan baik. Pada pelayanan

pendaftaran penduduk dengan adanya pelaksanaan program penerapan KTP elektronik

telah dilakukan pelayanan perekaman untuk penerapan KTP-el secara masal mulai dari

tahun 2012 sampai tahun 2013, yang kemudian dilanjutkan dengan pelayanan KTP-el

secara regular. Adapun fasilitas pelayanan untuk KTP elektronik yang semula

menggunakan server AVIS belum terkoneksi/ terintegrasi dengan server SIAK, untuk

jaringannya melalui jaringan Indosat yang merupakan tanggung jawab Pusat dalam hal

ini melalui Kementrian Dalam Negeri.

Untuk pelaksanaan pelayanan KTP-el secara regular khusus untuk pencetakannya

dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Capaian kinerja tersebut didukung melalui kegiatan Supervisi dan pemeliharaan

SIAK, serta Pembinaan Pelaporan dan Informasi Langsung administrasi kependudukan.

No Kelompok Sasaran


Target Realisasi

2017 2017

1 Meningkatnya Akurasi database kependudukan

Tingkat Validasi, akurasi, dan up-to-datenya data

Jumlah data terverifikasi terhadap data bermasalah dikali 100 persen

463.821

485.432𝑥100%=95,55% % 84,31 95,55

Tabel 3.8

Data Capaian Kinerja Program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan Tahun 2017

a.Faktor-Faktor Keberhasilan

Peningkatan Kinerja Bidang Data dan Informasi dapat dipengaruhi oleh faktor

- faktor:

1. Adanya Pengadaan peralatan jaringan Komunikasi SIAK.

2. Adanya Pembinaan Tenaga Pengelola SIAK baik di Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil maupun Kecamatan.

3. Adanya pembangunan Tower Wireless SIAK.

4. Adanya Koordinasi antara tenaga pengelola SIAK di tingkat Dinas dan

Kecamatan.

5. Adanya kesadaran pengamanan dan penjagaan tenaga pengelola SIAK

terhadap jaringan komunikasi Tower SIAK.

6. Adanya Palayanan Langsung Mobil Keliling (Jemput Bola) sehingga

memungkinkan penduduk bisa melakukan perekaman KTP-el di tempat.

b. Hambatan dan Kendala serta Masalah yang dihadapi

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan kinerja pada

program Peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah :

1. Jaringan SIAK sering terganggu karena faktor alam dan cuaca, Human Error

serta sering terjadinya trouble pada jaringan indosat untuk pelayanan KTP-el

yang mengakibatkan kerusakan pada peralatan KTP-el di Dinasdan di 8

Kecamatan

Uraian Keterangan

• Terlaksananya Pemeliharaan Tower Wireles Jaringan Komunikasi SIAK dan server.

10 titik

• Terlaksananya Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan komunikasi SIAK dan server.

1 paket

• Terlaksananya Belanja Suku cadang pakai habis. 1 paket

• Terlaksananya Pembinaan Terhadap Tenaga Pengelola SIAK : 1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2. Kecamatan

5 orang

24 orang

• Terlaksananya Pembuatan dan Penyusunan : 1. Buku Induk Penduduk (BIP)

43 Buku

• Terlaksananya pembinaan terhadap petugas administrasi pelaporan Laporan Mati Pindah Datang (LAMPID) 1. Laporan Kegiatan 2. Perekaman KTP-el (Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman terhadap jumlah penduduk wajib KTP dikali 100%)

1 dokumen

89,95%

2. Sarana pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan data kependudukan

masih kurang.

3. KurangnyaTenaga pengelola SIAK baik secara kualitas maupun kuantitas.

c. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah yang dihadapi

1. Melaksanakan supervisi dan pemeliharaan SIAK secara berkala dan

kontinyu/rutinserta melakukan koordinasi dengan indosat melalui Dirjen

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Serta

melakukan inventarisasi peralatan KTP-el yang rusak untuk di perbaiki yang

dikordinasikan melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian

Dalam Negeri.

2. PeningkatanSarana pendukung untuk pengelolaan dan pengolahan data

kependudukan.

3. Menambah tenaga operator pengelola SIAKserta melaksanakan pembinaan

terhadap tenaga pengelola SIAK secara kontinyu.

4. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan

Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi sebesar

6,67% pada tahun 2017 terealisasi 100% dari target 15 instansi sampai dengan

target renstra tahun 2016-2021. Capaian kinerjanya sebesar 100%.

3.1.4 Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Indikator kinerja utama peningkatan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

yaitu tingkat ketersediaan dokumen analisis pelayanan kependudukan tahun 2017 dari

target 25% belum ada realisasi dikarenakan belum tersedianya anggaran, sudah

diusulkan tetapi belum diakomodir pada tahun 2017.

Sedangkan cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target

instansi adalah sebesar 6,67 realisasi kerjasama dengan Instansi terkait sampai dengan

tahun 2017 sebanyak 15 instansi dari target renstra sampai dengan tahun 2021 (15

instansi) 100% atau capaian kinerjanya sebesar 100%, dihitung dari cakupan

kerjasama pemanfaatan data kependudukan terhadap target instansi.

Tabel 3.9

Cara Perhitungan Indikator Kinerja Program Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan Tahun 2017

Bidang Peningkatan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah bidang baru sesuai amanat Peraturan

Pemerintah No. 18 Tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat beberapa Hambatan dan kendala yang

dihadapi dalam peningkatan kinerja pada program peningkatan pemanfaatan data dan

inovasi pelayanan adalah :

1. Terbatasnya dana anggaran

2. Kurangnya SDM

3. Ruang kerja yang tidak memadai

a. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah yang dihadapi

1. Penambahan Anggaran

2. Mengusulkan penambahan pegawai

3. Mengusulkan penambahan ruangan yang memadai

b. Faktor - Faktor Keberhasilan

Peningkatan Kinerja Bidang Peningkatan Pemanfaatan Data dan Inovasi

Pelayanan telah melaksanakan (kerjasama) Mou dengan lintas sektoral (15

instansi) sehingga dapat meningkatkan percepatan pelayanan publik khususnya

dokumen kependudukan.

3.2 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam tabel realisasi anggaran diatas, realisasi belanja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 9.513.873.509,00 (Sembilan

No Kelompok Sasaran


Target Realisasi

2017 2017

1 Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Tingkat ketersediaan dokumen analisis pelayanan kependudukan

Jumlah jenis dokumen analisis kependudukan terhadap jumlah target sampai tahun 2021 (20 dokumen)

0

20𝑥100% = 0% % 25 0


Jumlah isntansi yang melaksanakan kerjasama terhadap jumlah target instansi (15 instansi)

15

15𝑥100% = 100% 6,67 100

Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus

Sembilan Rupiah) atau sebesar 93,87% dari jumlah anggaran Rp. 10.135.081.426,00

(Sepuluh Milyar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Dua

Puluh Enam Rupiah) dan sisa anggaran yang tidak terealisasi merupakan efisiensi

anggaran.

Realisasi belanja tidak langsung pada periode Tahun Anggaran 2017 sebesar

Rp. 4.451.055.590,00 atau mencapai 94,31% dari pagu anggaran sebesar Rp.

4.719.516.826,00.

Realisasi belanja langsung pada periode Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.

5.027.777.919,00 atau mencapai 92,84% dari pagu anggaran sebesar Rp.

5.415.564.600,00.

Dari data formulir pengukuran kinerja (PK), jumlah realisasi anggaran kegiatan di bidang

Pendaftaran Pelayanan Kependudukan mencapai Rp. 508.709.000 atau terealisasi

99,69% dari pagu anggaran sebesar Rp. 510.294.000,00. Adapun jumlah realisasi

anggaran kegiatan di bidang Pencatatan Sipil sebesar Rp. 286.603.000,00 atau

mencapai 99,90% dari pagu anggaran sebesar Rp. 286.890.000,00. Sedangkan

jumlah realisasi anggaran kegiatan di bidang Peningkatan Pengelolaan Informasi

Administrasi Kependudukan sebesar Rp. 603.071.000,00 atau 95,02% dari pagu

anggaran sebesar Rp. 634.675.000,00. Serta jumlah realisasi anggaran kegiatan di

bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan sebesar Rp. 266.772.000,00 atau

93,87% dari pagu anggaran sebesar Rp. 269.842.000,00.

3.3 Realisasi Anggaran

Hambatan yang di dapat oleh pengelolah keuangan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Cilegon selama proses pencairan anggaran adalah ada beberapa

kegiatan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan sehingga

sedikit mengganggu jadwal kegiatan lain yang sudah di rencanakan.

Meskipun demikian penggunaan dana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil telah di lakukan seefektif mungkin sesuai dengan kebutuhan menurut prioritasnya.

Untuk mendukung semua pelaksanaan program seperti yang diuraikan sebelumnya

telah dimanfaatkan dana-dana yang bersumber dari APBD Kota Cilegon dengan realisasi

keuangan sebagai berikut:

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan Jumlah

anggaran

Realisasi Sisa/Lebih %

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- -

- -

- -

BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG • Belanja Pegawai

10.135.081.426 4.719.516.826

4.719.516.826

9.513.873.509 4.451.055.590

4.451.055.590

736.945.664 457.922.199

457.922.199

93,87 94,31 94,31

BELANJA LANGSUNG RUTIN DINAS • Belanja Pegawai

• Belanja Barang dan Jasa • Belanja Modal

5.415.564.600

1.087.350.000

3.407.039.600 921.175.000

5.027.777.919

976.900.250

3.154.289.169 896.588.500

387.786.681

110.449.750

252.750.431 24.586.500

92,84 89,84 92,58 97,33

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK • Penatausahaan Pendaftaran Penduduk • Pengawasan Dokumen Kependudukan

Orang Asing • Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran

Penduduk

510.294.000

211.876.000 102.508.000

195.910.000

508.709.000

211.876.000 102.508.000

194.325.000

1.585.000

0 0

1.585.000

99,69

100 100

99,19

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL • Pelayanan langsung & pendokumentasian

akta-akta kelahiran • Pembinaan teknis pencatatan perkawinan

dan perceraian • Sosialisasi perubahan status anak,

pewarganegaraan dan kematian

286.890.000

136.640.000

85.000.000

65.250.000

286.603.000

136.640.000

84.813.000

65.150.000

287.000

0

187.000

100.000

99,90

100

99,78

99,85

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN • Pemeliharaan SIAK • Pengelolaan SIAK • Pelaporan dan Penyusunan Buku Induk

Penduduk

634.675.000

326.425.000 225.250.000

83.000.000

603.071.000

313.521.000 222.400.000

67.150.000

31.604.000

12.904.000 2.850.000

15.850.000

93,87

96,05 98,73

80,90

PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN • Kegiatan Sosialisasi Kerjasama

Penyelenggaraan Dokumen Kependudukan • Kegiatan Promosi Pelayanan Publik

Dokumen Kependudukan • Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

269.842.000

79.132.000

119.275.000

71.435.000

266.772.000

78.532.000

116.805.000

71.435.000

3.070.000

600.000

2.470.000

0

93,87

99,24

97,93

100

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA CILEGON

TAHUN 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1 Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM Aparatur

Penilaian LAKIP 7

Tingkat Maturitas SPIP 2

Kinerja Pegawai 80

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Tertib Administrasi Kependudukan


100%


2 hari


60%

3 Meningkatnya Akurasi Database Kependudukan


100%

4 Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan


3 hari


100%

Cilegon, 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Cilegon

S O L E H, SE NIP.19590526 198303 1 004

PERJANJIAN KINERJA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA CILEGON

TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : H.SOLEH, SE

Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama : Drs. H. EDI ARIADI, M.Si Jabatan : Plt. Walikota Cilegon

Selaku atasan langsung PIHAK KEDUA Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja Yang Seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Drs. H. EDI ARIADI, M.Si

Cilegon , Januari 2017 PIHAK PERTAMA

H.SOLEH, SE Pembina Utama Muda

NIP. 19590526 198303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 DINAS PENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON

No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1

Meningkatnya kompetensi dan

profesionalisme SDM aparatur

Penilaian LAKIP 7 (skor)

Tingkat Maturitas SPIP 2%

Kinerja Pegawai 80 (skor)

2

Meningkatnya kualitas pelayanan

dan tertib Administrasi

Kependudukan

Indeks Kepuasan Masyarakat pada

urusan non-pelayanan dasar

80%

Proporsi kepemilikan KTP bagi penduduk

yang berusia 17 tahun atau sudah

menikah

99,50%

Persentase penduduk yang memiliki

Akta Kelahiran 60%

3 Meningkatnya Akurasi Database

Kependudukan

Tingkat validasi dan akurasi data

kependudukan

84,31%

4

Meningkatkan Pemanfaatan Data

Kependudukan dan Inovasi

Pelayanan

Tingkat Ketersediaan Dokumen Analisis

Pelayanan Kependudukan 25%

Cakupan kerjasama pemanfaatan data

kependudukan terhadap target instansi 6,67%

Cilegon , Januari 2017

Plt. WALIKOTA CILEGON KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON

Drs. H. EDI ARIADI, M.SI H. SOLEH, SE

NIP.19590526 198303 1 004

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Peni la ian LAKIP - - - 7 (skor) 62,24 8,89 Has i l eva luas i Inspektorat Kota Ci legon

Tingkat Maturi tas SPIP - - - 2% 2,63% 131,35% Has i l peni la ian BPKP perwaki lan Prov. Banten

Kinerja Pegawai - - - 80 (Skor) 90 112,5Skor rata-rata seluruh kinerja pegawai (SKP)

Disdukcapi l Kota Ci legon

Indeks Kepuasan Masyarakat pada urusan

non-pelayanan dasar- - - 80% 75,87% 94,84%

Indeks kepuasan masyarakat dini la i oleh

konsultan akaemis i bidang pelayanan publ ik

Propors i kepemi l ikan KTP bagi penduduk

yang berus ia 17 tahun atau sudah

menikah

- - - 99,50% 109,70% 110,25%Jumlah KTP-el yang di terbitkan pada tahun n

terhadap jumlah penduduk wajib KTP pada

tahun n

Persentase penduduk yang memil iki Akta

Kelahiran- - - 60% 39,26% 65,43%

Jumlah penduduk yang memil iki akta

kelahiran pada tahun n terhadap jumlah

penduduk pada tahun n

3

Meningkatnya Akuras i

Database

Kependudukan

Tingkat va l idas i dan akuras i data

kependudukan - - - 84,31% 95,55% 113,33%

Data terveri fikas i dan va l idas i pada tahun n

terhadap anomal i (data bermasalah) pada

tahun n

Tingkat Ketersediaan Dokumen Anal is is

Pelayanan Kependudukan- - - 25% 0% 0%

Jenis dokumen anal is is kependudukan yang

dikeluarkan sampai dengan tahun n terhadap

jumlah target sampai tahun n

Cakupan kerjasama pemanfaatan data

kependudukan terhadap target instans i- - - 6,67% 100% 100,00%

Jumlah instans i yang melaksanakan

kerjasama sampai tahun n terhadap jumlah

target instans i sampai tahun n (15 instans i )

2

KETERANGANTAHUN 2017TAHUN 2016

PERBANDINGAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR

Meningkatnya

Kompetens i dan

Profes ional isme SDM

Aparatur

Meningkatnya Kual i tas

Pelayanan dan Tertib

Adminis tras i

Kependudukan

1

Meningkatkan

Pemanfaatan Data

Kependudukan dan

Inovas i Pelayanan

4

Cilegon, Desember 2017

NIP.19590526 198303 1 004

H.SOLEH, SE

Kota Cilegon

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

RENCANA AKSI AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CILEGON TAHUN 2018

NO Tahapan

Kegiatan/aksi

Status

Penanggung jawab Anggaran Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agst

Sept Okt Nov Des Suda

h Belu

m

1

Penyusunan sk tim penyusunan cascading perjanjian kinerja eselon II, esselon III, dan Eselon IV.

√ KASUBAG

PERENCANAAN

APBD

− − − − − − − − − − − −

2

Penyusunan mekanisme / SOP pengumpulan data kinerja, penyusunan laporan kinerja dan penyampaian laporan kinerja

√ KASUBAG

PERENCANAAN − − − − − − − − − − − −

3 Monitoring dan Evaluasi capaian kinerja bidang

√

KASUBAG PERENCANAAN

4 Pelayanan Langsung Dokumen Pendaftaran Penduduk

√

KASI IDENTITAS PENDUDUK

5

Pengawasan Dokumen Kependudukan Orang Asing

√

KASI PENDATAAN PENDUDUK

6 Penatausahaan Pendaftaran Penduduk

√

KASI PENDATAAN PENDUDUK

7

Pembinaan Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Pelayanan Langsung Akta Perkawinan

√

KASI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

8

Sosialisasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian

√

KASI PERUBAHAN STATUS ANAK,

PEWARGANEGARAAN, dan KEMATIAN

9 Sosialisasi Dan Propaganda Akta-Akta Pencatatan Sipil

√

KASI PERUBAHAN STATUS ANAK,

PEWARGANEGARAAN, dan KEMATIAN

10 Pemeliharaan SIAK √

KASI SISTEM INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

11 Pembinaan dan Penyusunan Buku Induk Penduduk

√

KASI TATA KELOLA DAN SDM

TEKNOLOGI INFORMASI DAN

KOMUNIKASI

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal Maret 2018

Plt.WALI KOTA CILEGON

DRS.H.EDI ARIADI,M.SI

Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH … · membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang