LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Palembang

LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA PEMERINTAHAN

TAHUN ANGGARAN 2015

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KLAS IA PALEMBANG Jl Kapten A. Rivai No 16 Palembang Telp, Fax ( 0711 ) 313555, 363310 Website. www.pn-palembang.go.id

Email :[email protected]

http://www.pn-palembang.go.id/


Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia Nya sehingga pada akhirnya telah

tersusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk

tahun 2015 dari lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk

memenuhi kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk pertanggung jawaban

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang di

bawah lingkungan Mahkamah Agung R.I sesuai Instruksi Presiden nomor :

7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP), Peraturan Presiden No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara

Republik Indonesia.

Adapun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah

nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, serta dalam rangka turut melaksanakan Diktum Ketiga dari

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan,

Pemberantasan Korupsi, dimana semua Pimpinan Instansi Lembaga

Kepemerintahan, diwajibkan untuk menyusun suatu bentuk Dokumen

Penetapan Kinerja.

LAKIP Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang 2015 ini pada

dasarnya memuat rincian tentang tingkat pencapaian kinerja Pengadilan

Negeri Klas 1.A Khusus Palembang dibawah lingkungan Mahkamah Agung RI

yang mengacu pada:

Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Pengadilan Negeri Palembang dibawah lingkungan Mahkamah Agung.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI

Nomor: MA / SEK / 07 / SK / III /2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Negeri Palembang dibawah lingkungan Mahkamah Agung.

KATA PENGANTAR


Pada akhirnya diharapkan bahwa dengan tersusunnya Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2015 dari Pengadilan Negeri

Klas 1.A Khusus Palembang dibawah lingkungan Mahkamah Agung ini,

kiranya dapat menjadi suatu bentuk pertanggung jawaban Kinerja lembaga

yang bermanfaat bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas di

lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang, dengan mengacu

pada Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi,

maka sejak Tahun 2005 tahun lalu, seluruh pejabat telah diwajibkan

menyusun suatu penetapan kinerja. Penetapan kinerja ini pada

dasarnya merupakan rencana kinerja yang akan diwujudkan oleh para

pejabat tersebut pada setiap tahunnya. Realisasi dari penetapan kinerja

inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang obyektif dalam

proses penyusunan LAKIP.

Dengan demikian diharapkan LAKIP tahun 2015 ini lebih

menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari seluruh

pejabat di Lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang

khususnya dan Mahkamah Agung pada umumnya.

Pada akhirnya dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dari Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang

dibawah lingkungan Mahkamah Agung ini, kami berharap agar Laporan

Akuntabilitas Kinerja dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja

serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh organisasi

Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang dibawah lingkungan

Mahkamah Agung.

Palembang, Januari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA KHUSUS PALEMBANG,

DTO

SUGENG HIYANTO, SH.MH. NIP.:196005031985031005

i

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................... 1

B. Tugas dan Fungsi ............................................................................... 4

C. Sistematika Penyajian ......................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis.............................................................................. 7

1. Visi dan Misi .................................................................................. 7

2. Tujuan dan Strategis .................................................................... 8

3. Sasaran Strategis ......................................................................... 8

B. Indikator Kerja Utama ...................................................................... 12

C. Rencana Kerja Tahun 2015 .............................................................. 13

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ......................................................... 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 ................................... ……. 17

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ............................................................. 19

C. Akuntabilitas Keuangan ..................................................................... 25

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................... 27

B. Saran-saran .................................................................................... 28

LAMPIRAN

iii


Akuntabiliats merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau

mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran

tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP )

satuan kerja Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang tahun 2015 ini

disusun . LAKIP ini menyajikan capaian kinerja dari satuan kerja Pengadilan

Negeri Klas 1.A Khusus Palembang selama tahun 2015 yang merupakan

pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No 5

tahun 2004 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun

suatu laporan Akuntabilitas, namun LAKIP ini juga merupakan kebutuhan

kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan Misi

Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang ditentukan oleh Penyediaan

Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (

DIPA ) . Pada Tahun 2015 satuan kerja Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus

Palembang menerima Anggaran Rp. 20.774.592.000 (dua puluh milyar

Tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua

ribu rupiah) yang didalamnya terdapat 3 ( tiga ) macam program yang

utama dengan Pagu masing-masing sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG ;

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG ;

3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM DARI DIPA 03 PERADILAN UMUM ;

Adapun secara umum bahwa tugas pokok dan fungsi serta

pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang

selama kurun 1 (satu) tahun pada 2015 telah berusaha memenuhi

mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yang pengukurannya dengan melihat

faktor sasaran indikator sasaran.

EXECUTIVE SUMMARY

iv


A. LATAR BELAKANG

Amandemen terhadap Undang-Undang No 14 Tahun 1985 telah

membawa Mahkamah Agung kepada babak baru dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Dengan adanya Amandemen tersebut mempengaruhi

Penyelengaraan Peradilan di Indonesia, Perubahan Perundang-Undangan

membawa Implikasi munculnya Unit kerja baru di lingkungan Peradilan dalam

penyelengaraan Peradilan dan perubahan system penyelengaraan Peradilan

di Indonesia.

Adapun maksud perubahan perundang-undangan tentang peradilan

agar peradilan mempunyai aturan yang jelas, lugas, rinci dan menyeluruh

untuk melakukan agenda mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara

yang lebih baik. Perubahan tersebut diharapkan dapat memberikan pedoman

untuk mengatasi berbagai permasalahan kompleksitas yang berasal dari

warisan system peradilan sebelumnya. Disamping itu diharapkan juga dapat

memberikan referensi bangsa dan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita

bersama. Menyingkapi perubahan dengan munculnya unit-unit kerja baru

dengan “ Sistem Satu Atap “ dibawah Mahkamah Agung, maka tidak tertutup

kemungkinan akan terjadi tumpang tindih dengan unit-unit kerja yang

sebelumnya sudah ada. Oleh karena itu penataan kelembagaan

penyelengaraan Peradilan perlu dibenahi, sehingga masing-masing

mempunyai tugas dan fungsi yang jelas serta terkoordinasi dengan baik.

Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan, membawa perubahan terhadap Pengadilan Tingkat Banding dan

tingkat Pertama. Dalam kaitan ini pentingnya pengembangan kapasitas

administrasi tidak terbantah lagi. Administrasi Peradilan kta harus tergambar

dari wajah birokrasi yang memajukan tingginya BUREAU PATHOLOGY dalam

birokrasi yang tercermin melalui tingginya KLEPTOKRASI dan SENSITIVITAS

serta kepastian Aparatur Peradilan dalam pelayanan masyarakat dibidang

peradilan.

BAB I PENDAHULUAN

1


Salah satu penyebab belum optimalnya penyelengaraan peradilan

adalah terabainya pembangunan dan pengembangan bidang administrasi

( yang selama ini administrasi pembangunan dan pengembangan

peradilan selalu terlupakan karena terfokus pada bidang teknis

peradilan semata sehingga peran administrasi peradilan dapat

dikatakan TERMARJINALISASI oleh prioritas penanganan perkara ).

Sebagaimana kita maklumi bahwa system Pemerintahan yang kuat

dicerminkan oleh system administrasi yang kuat juga. Adapun kebijakan-

kebijakan yang akan dilaksanakan mengarah pada beberapa aspek yaitu :

1. Aspek Managemen Kebijakan

Menempatkan publik sebagai fokus utama kebijakan

Meminimalisir tumpang tindih berbagai kebijakan Mahkamah

Agung

Menciptakan iklim kompetisi yang sesuai dengan kondisi

peradilan

Mendorong Penegakkan Hukum

Melakukan evaluasi secara terus menerus terhadap

kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan

2. Aspek Managemen Pelayanan atau Implementasi dari

Kebijakan yang ditetapkan

Mendorong setiap Peradilan untuk menyusun dan

menyempurnakan rencana strategis shingga semua sumber

yang tersedia dapat dioptimalkan bagi kepentingan

masyarakat baik langsung maupun tidak langsung

Menciptakan kriteria kinerja bagi setiap Pengadilan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan

Mendorong setiap Pengadilan untuk menciptakan struktur

organisasi yang sesuai dengan upaya pencapaian VISI,

MISI, TUJUAN dan SASARAN serta STRATEGI

Mendorong setiap Pengadilan untuk membuat standar-

standar pelayanan ( customer service standards )

Mendorong pemeriksaan pelayanan secara terus-menerus

2


Mendorong setiap Pengadilan untuk menyusun standar

operating procedure ( SOP )

Membuka kesempatan bagi setiap Pengadilan untuk

memperoleh Sertifikasi Internasional berkaitan dengan

kualitas pelayanan yang diselenggarakan

Membangun budaya kerja yang berorientasi kepada kinerja

pelayanan dan mengutamakan masyarakat sebagai

pelanggan

3. Aspek Managemen Sumber Daya Manusia

Mendorong setiap Pengadilan untuk mendiskripsikan kembali

secara jelas kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang

akan menjalankan peran tugas dan tanggung jawab serta

kewenangan dalam organisasi sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi yang dimiliki untuk pencapaian VISI, MISI,

TUJUAN dan SASARAN sebagaimana dimuat dalam rencana

strategis

Menyelaraskan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki

dengan kebutuhan organisasi

Memperbaiki system performance apprisal

Membentuk kepemimpinan yang kuat memegang komitmen

Menerapkan system reward dan punishment

Menerapkan etika pelayanan

3


B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN NEGERI KLAS 1.A

KHUSUS PALEMBANG

Sebagai salah satu pelaksana tugas pokok kekuasaan

kehakiman di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Klas 1.A

Khusus Palembang memiliki tugas pokok :

1. Mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya

sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

2. Menyelenggarakan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum

lainnya.

Selain berfungsi sebagai Peradilan Umum yang menangani perkara

pidana dan perdata, Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang

memiliki Pengadilan-Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan

Peradilan Umum berdasarkan Pasal 27 UU No. 48 Tahun 2009

sehingga hingga saat ini terdapat 2 (dua ) Pengadilan Khusus, yaitu

Pengadilan Tipikor, dan Hubungan Industrial. Setiap Pengadilan

khusus ini memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili

perkara berdasarkan undang-undang yang membentuknya.

Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang masuk dalam wilayah

hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan daerah hukumnya meliputi

wilayah kotamadya Palembang dengan luas wilayah kurang lebih

102,47 km2 yang terdiri dari Radius I terdiri dari 5 ( lima )

kecamatan, Radius II terdiiri dari 6 ( enam) Kecamatan, dan raadius

III terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu sebagai berikut :

RADIUS I

1. Kecamatan Ilir Barat I.

2. Kecamatan Ilir Barat II.

3. Kecamatan Ilir Timur I.

4. Kecamatan Bukit Kecil.

5. Kecamatan Kemuning.

RADIUS II

1. Kecamatan Sukarame.

2. Kecamatan Sako.

3. Kecamatan Kalidoni

4. Kecamatan Seberang Ulu I.

5. Kecamatan Seberang Ulu II.

6. Kecamatan Ilir Timur II

4


RADIUS III

1. Kecamatan Gandus

2. Kecamatan Sematang Borang

3. Kecamatan Alang-Alang Lebar

4. Kecamatan Plaju

5. Kecamatan Kertapati

Sedangkan wilayah hukum beberapa Pengadilan khusus pada

Pengadilan Negeri Palembang adalah sebagai berikut,

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk di Pengadilan

Negeri Klas 1.A Khusus Palembang, yurisdiksinya mencakup

seluruh wilayah provinsi Sumatera Selatan.

Pengadilan Hubungan Industrial (berdasarkan UU No. 2 tahun

2004) pada Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang memiliki

tugas pokok memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap

perselisihan hubungan industrial. Adapun kewenangan memeriksa

dan memutus dalam hal :

a. Ditingkat pertama mengenai perselisihan hak

b. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai peselisihan

kepentingan

c. Ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan

kerja

d. Ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar

serikat pekerja/ serikat buruh dalam satu perusahaan

daerah hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Klas 1.A Khusus Palembang meliputi wilayah provinsi

Sumatera Selatan.

Mengingat tanggungjawab yang begitu besar daripada Pengadilan Negeri

Klas 1.A Khusus Palembang maka kebijakan yang ditempuh haruslah

mencerminkan Peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu

mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya Pengadilan Negeri/

Tipikor dan Hubungan Industrial Palembang selama tahun 2015 ini telah

membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan mewujudkan suatu lembaga

peradilan yang efektif, efisien, modern dan mampu mewujudkan rasa

keadilan masyarakat.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Klas 1.A

Khusus Palembang dalam tahun anggaran 2015, dengan bentuk sajian

seperti berikut : 5


BAB I

Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal – hal umum tentang

keadaan Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang, Tugas dan

Fungsi, dan sistematika dari penyajian Lakip

BAB II

menguraikan perencanaan dan penetapan kinerja serta program kerja

Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang dalam tahun anggaran

2015 yang berisikan antara lain;

A. Perencanaan dan Penetapan Kinerja ; terdiri dari Visi dan Misi, Tujuan

dan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Klas

1.A Khusus Palembang;

B. Rencana Kinerja Tahun 2015;

C. Perjanjian Kinerja (dokumen penetapan kinerja) tahun 2015.

BAB III

Akuntabilitas kinerja, menguraikan tentang

A. Pengukuran Kinerja (perbandingan antara target dan realisasi kerja)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi dengan pengungkapan penyajian dari hasil pengukuran

kinerja.

BAB IV

Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum

tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang

berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Palembang

serta strategi pemecahan masalah.

BAB V

Lampiran, yang berisi antara lain ;

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang ;

2. Pernyataan Penetapan Kinerja;

3. Matrik Renstra 2014-2018;

4. Surat Keputusan Tim Penyusun LAKIP.

6


A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang

Tahun 2014 – 2018 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan

kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara

sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan

terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk

mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta

sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus

Palembang diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah

Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP)

2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014 –

2018, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan

organisasi pada tahun 2014 – 2018.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang

1. VISI DAN MISI

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang,adalah:

“MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik.

Misi Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepentingan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

7


2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu

kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus

Palembang

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus

Palembang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan

Negeri Klas 1.A Khusus Palembang di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2

di atas

3. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang adalah sebagai

berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

7. Peningkatan kualitas SDM

8


B. INDIKATOR PROGRAM UTAMA

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai

pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan aparatur

Negara dilingkungan Mahkamah Agung yang diselaraskan dengan kebijakan

dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam

Pembangunan Jangka Panjang ( PJP ) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka

Menegah ( PJM ), maupun dalam kebijakan strategis nasional bidang

Mahkamah Agung RI ( Jakstra MARI 2014-2018 ) Mahkamah Agung RI

menetapkan rencana strategis Kementerian / Kelembangaan Mahkamah

Agung tahun 2014-2018 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan

program, dan kegiatan, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam

pelaksanaan program dan Kebijakan Mahkamah Agung dalam pencapaian

VISI dan MISI serta TUJUAN organisasi pada tahun 2014-2018.

Rencana strategis Kelembagaan Mahkamah Agung 2014-2018 pada

hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya

terencana dari sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara

pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, peraturan perundang-

undangan bidang aparatur Negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan

perilaku aparatur Negara serta pengawasan dan pengendalian managemen,

agar tercapai efektifitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan

pemerintahan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kelembagaan Mahkamah Agung

RI dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada

sector Penegakan hukum dan keadilan dalam mewujudkan pembaharuan dan

perbaikan bidang peradilan, reformasi pada sektor peradilan pada hakekatnya

merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konsepsional

sistimatis dan berkelanjutan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai Visi dan

Misi Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang ditentukan oleh

Penyediaan Anggaran dari Tahun ke Tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran ( DIPA ) . Pada Tahun 2015 satuan kerja Pengadilan Negeri Klas

9


1.A Khusus Palembang menerima Anggaran Rp. 20.774.592.000 (dua

puluh milyar Tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus

sembilan puluh dua ribu rupiah) yang didalamnya terdapat 3 ( tiga )

macam program yang utama dengan Pagu masing-masing sebagai berikut :

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

LAINNYA MAHKAMAH AGUNG ;

Rp. 20.624.592.000

1. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

MAHKAMAH AGUNG ;

Rp. 150.000.000

JUMLAH Rp. 20.774.592.000 (dua puluh milyar

Tujuh ratus tujuh puluh empat juta

lima ratus sembilan puluh dua ribu

rupiah)

2. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM DARI

DIPA 03 PERADILAN UMUM ;

Rp. 165.324.000

JUMLAH Rp 165.324.000,- ( seratus enam

puluh lima juta tiga ratus dua puluh

empat ribu rupiah )

Dari Program yang utama sebagaimana tertuang dalam Daftar isian

Pelaksanaan Anggaran ( DIPA ) Pengadilan Negeri Palembang Tahun

Anggaran 2015 dalam Pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan

pokok yang merupakan satu kesatuan dari Tugas pokok dan Fungsi satuan

Kerja Pengadilan Negeri Palembang , yaitu :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS

TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG

Dari Program ini dengan Anggaran yang tersedia pada tahun

Anggaran 2014 dipergunakan untuk :

a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan

Tingkat Banding dan Tingkat Daerah ;

b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Tipikor ;

c. Tersedianya Infrastruktur Teknologi

10


Meubelair

Kendaraan

Alat Pengolah Data

Perlengkapan Sarana Gedung

d. Pengelolaam Gaji, Honorarium dan Tunjangan ;

e. Penyelenggaraan Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran

diantaranya :

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai ;

Pengadaan Toga / Pakaian Kerja Sopir / Pesuruh / Perawat

/ Dokter / Satpam / Tenaga Teknis Lainnya ;

Perawatan Gedung Kantor ;

Perawatan Rumah Negara ;

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/ 6 / 10

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 ;

Perawatan Sarana Gedung ;

Langganan Daya dan Jasa ;

Jasa Pos / Giro / Sertifikat ;

Operasional Perkantoran dan Pimpinan ;

f. Operasional Pengadilan Ad Hoc Tipikor diantaranya :

Belanja Sewa / Rumah Dinas Hakim Ad Hoc Tipikor

Pembinaan Konsultasi /Koordinasi

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

MAHKAMAH AGUNG.

Dari program ini dipergunakan untuk :

a. Pengadaan Muebelair ;

b. Pengadaan Kendaraan untuk Pengadilan Tipikor ;

c. Pengadaan Alat Pengolah Data ;

d. Pengadaan Alat Studio / Komunikasi

e. Pengadaan Perlengkapan Kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM

a. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ;

b. Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri ;

11


C. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KLAS 1.A

KHUSUS PALEMBANG

Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama dapat dilihat sebagai berikut :

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya

penyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

c. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

12


Peningkatan kualitas

SDM

a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

D. RENCANA KINERJA PENGADILAN NEGERI PALEMBANG TAHUN

2015

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri klas 1.a khusus

Palembang ,sebagai berikut:

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya


a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Hubungan Industrial - Tipikor

105% 85% 100% 85%


50%


60%


putusan Hakim

Persentase penurunan upaya

hukum:

- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

5,5% 2%

0,2%


pengelolaan



85%


85%


85%

Peningkatan

aksesibilitas masyarakat

terhadap peradilan

(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

85%

13



85%


10%

Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

85%


pengawasan


85%


85%


SDM


85%


85%


85%

E. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus

penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas,

transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang, menciptakan tolok ukur

kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

14


Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus

Palembang, sebagai berikut:

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya



90%

b. Persentase perkara yang diselesaikan 85%


85%


putusan Hakim

Persentase penurunan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi - Peninjauan Kembali

5,5% 2%

0,2%


pengelolaan penyelesaian

perkara

d. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

90%

e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

85%

f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara 85%

Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

85%

e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

85%

f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

85%

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

85%


pengawasan

d. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

85%

15


e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

85%


SDM

c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

85%

d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

85%

f. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

85%

16


A. PENGUKURAN KINERJA.

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang

dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran

Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja

merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai

dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi

dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Klas 1.A

Khusus Palembang tahun 2015, dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah

ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang

telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Tingkat Capaian kinerja = Realisasi X 100 % Rencana

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target

kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum

tercapai dalam tahun 2015 ini. Rincian tingkat capaian kinerja

masing‐masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel

dibawah ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015

17


SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

(%)

REALISASI

(%)

CAPAIAN

(%)

Meningkatnya



85% 85% 100%


85% 85% 100%


42% 50% 100%

Peningkatan

aksepbilitas putusan

Hakim

Persentase

penurunan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

-Peninjauan Kembali

5,5%

2%

0,2%

5,5%

2%

0,2%

100%

100%

100%

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan



80% 85% 100%


85% 85% 100%


85% 85% 100%

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat terhadap

peradilan (acces to

justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 85% 85% 100%


85% 85% 100%

18



85% 85%

100%

Meningkatnya

kepatuhan terhadap

putusan pengadilan.

Persentase

permohonan eksekusi

atas putusan perkara

perdata yang

berkekuatan hukum

tetap yang

ditindaklanjuti

85% 85% 100%

Meningkatnya

kualitas pengawasan


85% 85% 100%


85% 85% 100%


SDM


85% 85% 100%


85% 85% 100%


85% 85% 100%

19


B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus

Palembang Tahun 2015 mengacu pada indikator kinerja utama

sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran

yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Klas

1.A Khusus Palembang telah melaksanakan seluruh kegiatan yang

menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai

sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN PENYELESAIAN PERKARA

Pencapaian sasaran Penyelesaian Perkara pada tahun 2015 sebagai

berikut:

SASARAN

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

(%)

REALISASI

(%)

CAPAIAN

(%)

Meningkatnya

penyelesaian

perkara

d. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

85% 85% 100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan

85% 85% 100%

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

42% 50% 100%

Peningkatan

aksepbilitas

putusan

Hakim

Persentase

penurunan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

-Peninjauan

Kembali

5,5%

2%

0,2%

5,5%

2%

0,2%

100%

100%

100%

Peningkatan

efektifitas

d. Persentase berkas yang diajukan kasasi

80% 85% 100%

20


pengelolaan

penyelesaian

perkara

dan PK yang disampaikan secara lengkap

e. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

85% 85%

100%

f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

85% 85% 100%

Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan

(acces to

justice)

d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

85% 85% 100%

e. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat

85% 85% 100%

f. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

85% 85% 100%

Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan.

Persentase

permohonan

eksekusi atas

putusan perkara

perdata yang

berkekuatan

hukum tetap yang

ditindaklanjuti

85% 85% 100%

Meningkatnya

kualitas

pengawasan

d. Persentase pengaduan masyarakat

85% 85% 100%

21


yang ditindaklanjuti

e. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

85% 85% 100%

Peningkatan

kualitas SDM

c. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.

85% 85% 100%

d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial

85% 85% 100%

f. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

85% 85% 100%

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang

diselesaikan adalah Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan

dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Persentase sisa perkara Pidana, Perdata, Hubungan Industrial

maupun Tipikor yang masing‐masing ditargetkan selesai 100 %

pada tahun 2015, ternyata dapat tercapai 100 %.

Penyelesaian sisa perkara pada tahun 2015 yang mencapai target

sebesar 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang berlaku di

lingkungan Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang telah

berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara

tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

22


b. Persentase perkara yang diselesaikan.

Persentase perkara Pidana yang diselesaikan pada tahun 2015

ditargetkan 100 % dari total keseluruhan perkara yang masuk

ternyata realisasinya tercapai 100 %.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 banyak perkara pidana yang

masuk dibulan Desember sehingga tidak memungkinkan untuk

diselesaikan pada tahun 2015. Hal tersebut menyebabkan adanya

sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berikutnya. Berikut

tabel mengenai keadaan perkara pidana tahun 2015.

Keadaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Palembang

Tahun 2015

PIDANA 2015

SISA TAHUN 2014 335

MASUK 1911

PUTUS 1925

SISA 321

0

500

1000

1500

2000

2500

SISA TAHUN 2014 DAN

MASUK 2015

PUTUS SISA

23


Keadaan Perkara Tipikor Di Pengadilan Negeri Palembang

Tahun 2015

TIPIKOR 2015

SISA TAHUN 2014 18

MASUK 66

PUTUS 66

SISA 18

Keadaan Perkara Perdata Gugatan Di Pengadilan Negeri

Palembang Tahun 2015

Perdata Gugatan 2015

SISA TAHUN 2014 88

MASUK 211

PUTUS 214

SISA 85

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

SISA TAHUN 2014 DAN

MASUK 2015

PUTUS SISA

24


Keadaan Perkara Perdata Permohonan Di Pengadilan

Negeri Palembang Tahun 2015

Perdata Permohonan 2015

SISA TAHUN 2014 4

MASUK 94

PUTUS 95

SISA 3

0

50

100

150

200

250

300

350

SISA TAHUN 2014 DAN MASUK TAHUN 2015

PUTUS SISA

0

20

40

60

80

100

120

SISA TAHUN 2014 DAN

MASUK TAHUN 2015

PUTUS SISA

25


Keadaan Perkara PHI Di Pengadilan Negeri Palembang

Tahun 2015

PHI 2015

SISA TAHUN 2014 10

MASUK 58

PUTUS 58

SISA 10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

SISA TAHUN 2014 DAN MASUK TAHUN 2015

PUTUS SISA

26


C. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN.

Terlaksananya administrasi pengelolaan anggaran dengan baik :

o Terserapnya anggaran sesuai dengan DIPA dan kebutuhan

o Tertib Pelaporan keuangan

o Jumlah dokumen administrasi keuangan yang terselesaikan

tepat waktu

Prosentase serapan anggaran terhadap DIPA sebesar 70 - 100 %

Tiap bulan (12 kali/ tahun)

Ketepatan waktu pelaporan, ketepatan pembayaran maupun

penerimaan dokumen-dokumen keuangan meliputi :

Pembayaran gaji setiap tanggal 1

Pembayaran Tagihan(listrik, telepon, pam dll) sebelum batas

waktu terakhir pembayaran

Laporan Bulanan, 3 bulan, 6 bulan dan tahunan ke KPPN dan PT

paling lambat tanggal 10

Rekonsiliasi paling lambat tanggal 20 tiap bulan

Pembayaran gaji susulan dibayarkan bulan berikutnya

Pengusulan pembayaran uang makan pada bulan berikutnya

dan dibayarkan bulan itu juga

Realisasinya sebagai berikut:

DIPA tahun 2015 telah terserap sebesar 96.58 %;

Dalam tahun 2015 telah dilakukan pelaporan keuangan secara tertib

tiap bulan;

Selama tahun 2015 tidak pernah terjadi keterlambatan pembayaran

gaji (gaji dibayar setelah tanggal 1);

Selama tahun 2015 tidak pernah dikenakan denda keterlambatan

pembayaran ;

Selama tahun 2015 tidak pernah ada surat teguran dari KPPN

mengenai keterlambatan pelaporan;

Selama tahun 2015 tidak pernah ada surat teguran dari KPKNL

mengenai keterlambatan rekonsiliasi;

Untuk hakim maupun pegawai pindahan serta CPNS pembayaran gaji

tidak pernah lebih dari 2 bulan terhitung TMT;

27


Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

adalah sebagai berikut :

Laporan DIPA.01 (BUA) 2015

No. Jenis Belanja Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi %

1 Belanja Pegawai 19.023.317.000 19.132.082.000 16.175.255.514 84,55

2 Belanja Barang 1.492.510.000 1.492.510.000 1.465.149.000 98,17

3 Belanja Modal 200.000.000 150.000.000 146.183.000 97,46

Jumlah 20.715.827.000 20.774.592.000 17.786.587.514 85,62

Pagu DIPA (01) Badan Urusan Administrasi terdiri dari 2 program :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Mahkamah

Agung.

2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah

sebagai berikut :

Laporan DIPA. 03 (BADILUM) 2015

No. Jenis Belanja Jumlah

Pagu

Realisasi %

1 Belanja Barang 165.324.000 159.631.000 96.58

Pagu DIPA (03) Badan Urusan Administrasi digunakan untuk Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2015 maka

dapat diuraikan Program Dukungan Manajemen daN Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung antara lain yaitu Pembayaran gaji/

honor/tunjangan, dan penyelenggaraan operasional perkantoran dengan

dana yang tersedia sebesar Rp.165.324.000,- sedangkan pencapaian

realisasi anggaran sebesar Rp.159.631.000,-, kegiatan tersebut telah

dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian kelompok indikator input

96,56 % sedangkan fisik pelaksanaan pekerjaan 100 %

28


A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang sebagai tombak

Mahkamah Agung RI dalam teknis yustisial yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di

Pengadilan Negeri, adapun unsur kemendirian maupun kinerja sehingga

disadari bahwa peningkatan kinerja akan berpengaruh pada percepatan dan

kualitas pelayanan. Masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya

manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan, sehimhga

adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan dibidang

hukum yang propesional, efektif, murah, serta mandiri, dan tidak bisa adanya

intervensi atau pengaruh dari lembaga/instansi lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Klas 1.A

Khusus Palembang tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggung jawaban

pelaksanaan anggaran dan kegiatan tahun anggaran 2015 dan sebagai tindak

lanjut dari Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan satuan kerja

Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang tahun 2015 dapat dilakukan

dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu

ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang

semakin tinggi.

B. SARAN

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada

Pengadilan Negeri Klas 1.A Khusus Palembang untuk masa

yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem

Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control

yang objektif dan transpraran dalam mengelola sarana dan prasarana

29

BAB IV PENUTUP


2. serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan

penyelesaian perkara.

3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai

akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja.

4. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana serta pelatihan

keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian

perkara.

5. Masih dibutuhkan sumber daya manusia sehubungan dengan masih

adanya kerja yang merangkap, diharapkan ada penambahan pegawai.

30


LAMPIRAN-LAMPIRAN


Documents

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN