Upload
lengoc
View
361
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
FORMAT LAPORAN REKAPITULASI KLIEN REHABILITASI
LAPORAN KEPADA BNN / BNNP / BNN KAB/KOTA
REKAPITULASI DATA KLIEN YANG DILAYANI
BULAN ………………………………. 2015
LEMBAGA ………………………………..
NO.
IDENTITAS KLIEN
(INISIAL / NO ID / RM)
JENIS KELAMIN
USIA
PEMAKAIAN ZAT 1 TAHUN TERAKHIR
L P JENIS
ZAT
CARA
PAKAI
LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 4 TAHUN 2015
TANGGAL 31 Maret 2015
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret 2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, TTD
ANANG ISKANDAR
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN TERKAIT DUKUNGAN PEMBIAYAAN REHABILITASI
1. Lembaga rehabilitasi yang menerima dukungan wajib mengirimkan
laporan kegiatan secara periodik setiap bulan yang dilampiri bukti
pertanggungjawaban keuangan atas penerimaan dukungan kepada
Direktorat terkait.
2. Laporan pada bulan berjalan selambat-lambatnya diterima pada
minggu pertama bulan berikutnya (contoh: layanan bulan April
diterima pada minggu pertama bulan Mei).
3. Laporan lengkap (bukti pertanggungjawaban) dikirim ke BNN dengan
alamat Deputi Bidang Rehabilitasi U.P. Direktorat Terkait, lantai 4
gedung Badan Narkotika Nasional, Jl. MT. Haryono No 11 Cawang,
Jakarta Timur, Kode Pos 13630.
4. Laporan rekapitulasi klien juga ditembuskan ke BNNP/BNNK/Kota dan
dinas terkait pada wilayah masing-masing.
5. Apabila batas waktu penyampaian laporan berakhir (akhir tahun),
lembaga tidak dapat mengajukan klaim atas layanan rehabilitasi yang
telah dilaksanakan.
6. Regulasi frekuensi laporan pada lembaga rehabilitasi milik pemerintah:
a. Pelaporan mingguan: merupakan data klien yang mendapat layanan
rehabilitasi dalam kurun waktu satu minggu. Dikirim setiap Kamis.
b. Pelaporan bulanan: merupakan laporan kegiatan layanan yang
dilakukan selama satu bulan sebagai hasil pencatatan dan
pengolahan data klien selama satu bulan. Dikirim setiap tanggal 30.
c. Pelaporan tiga bulanan
d. Pelaporan tahunan. Dikirim pada tanggal 20 bulan Desember tahun
berjalan.
7. Regulasi frekuensi laporan pada lembaga rehabilitasi milik masyarakat:
a. Laporan bulanan: berisi rekapitulasi klien.
b. Laporan dikirimkan ke Kepala BNNKab/Kota, ditembuskan ke
Kepala BNNP dan Deputi Rehabilitasi BNN.
LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 4 TAHUN 2015 TANGGAL 31 Maret 2015
c. Laporan tahunan: berisi ringkasan program dan kegiatan layanan,
rekapitulasi klien, dan beberapa foto kegiatan yang dikirim ke
Deputi Rehabilitasi BNN melalui Direktur Penguatan Lembaga
Rehabilitasi Komponen Masyarakat.
8. Regulasi frekuensi laporan pada layanan pascarehabilitasi:
a. Laporan bulanan: berisi rekapitulasi klien, kegiatan dan
dokumentasi layanan. Laporan dikirimkan ke Deputi Rehabilitasi
BNN melalui Direktur Pascarehabilitasi, untuk layanan di Rumah
Damping dan Pascarehabilitasi Bapas ditembuskan ke Kepala
BNNP/BNNK/Kab.
b. Laporan tahunan: berisi ringkasan program layanan, rekapitulasi
klien, dan beberapa foto kegiatan dikirim ke Deputi Rehabilitasi
BNN melalui Direktur Pascarehabilitasi.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret 2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
TTD
ANANG ISKANDAR
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI
PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA REHABILITASI
1. Kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peningkatan
kemampuan lembaga rehabilitasi dan penyelenggara pascarehabilitasi
dilaksanakan secara berkala. Bentuk kegiatan monitoring dan evaluasi
berupa :
a. kunjungan lapangan;
b. monitoring dilakukan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi; dan
c. evaluasi terhadap pemanfaatan dukungan penguatan yang
diberikan kepada penyelenggara rehabilitasi untuk mengetahui
ketepatan sasaran selama menjalankan program rehabilitasi
dan/atau program pascarehabilitasi.
2. Selain monitoring dan evaluasi tersebut, juga dilakukan pengawasan
oleh BNN dan berkoordinasi dengan Kementerian, Kantor Wilayah dan
Dinas terkait.
Bentuk pengawasan yang dilakukan berupa:
a. Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh tim verifikator yang
bertanggung jawab melakukan verifikasi atas pemberian
peningkatan kemampuan pada lembaga rehabilitasi
b. Pengawasan eksternal dilakukan oleh BNN secara berkala.
LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 4 TAHUN 2015 TANGGAL 31 Maret 2015
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret 2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
TTD
ANANG ISKANDAR
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
RINCIAN BESARAN DUKUNGAN PEMBIAYAAN
LAYANAN REHABILITASI DAN PASCAREHABILITASI
1. DUKUNGAN PEMBIAYAAN REHABILITASI RAWAT INAP
1.1. Milik Instansi Pemerintah Berbasis Rehabilitasi Medis dan
Sosial
Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalah
maksimum 3 (tiga) bulan rawatan.
Tindakan / Kegiatan Alokasi Tindakan &
Besaran Biaya
A. Tim Asesmen Terpadu (TAT)
1) Biaya asesmen (maksimal 6 orang) 6 x Rp. 75.000 = Rp. 450.000,-
2) Transport petugas asesmen per
orang (maksimal 6 orang)
6 x Rp. 150.000 = Rp.
900.000,-
3) Transport lokal pengantaran
tersangka ke TAT (per orang) Rp. 150.000,-
4) Transport Pengantaran ke lembaga rehabilitasi (per orang)
Rp. 150.000,-
5) Terapi simtomatik (per orang) Rp. 50.000,-
6) Pemeriksaan urin dengan rapid
test (per orang) Rp. 100.000,-
7) Biaya verifikasi (per orang) Rp. 50.000,-
8) Honor petugas administrasi (orang/bulan)
Rp. 450.000,-
9) Pertemuan Pembahasan Kasus
(per bulan) Rp.1.000.000,-
10) ATK (per bulan) Rp. 750.000,-
11) Honor ketua tim (per bulan) Rp. 500.000,-
B. Rehabilitasi Proses Hukum
1. Berbasis pelayanan rumah sakit maksimal sebesar Rp.
13.500.000,- (selama 3 bulan) dengan rincian:
a. Asesmen maksimal 2 kali 2 x Rp 75.000 = Rp. 150.000,-
b. Paket rawat inap kelas 3 (tiga)
sesuai pola tarif rumah sakit (maksimal Rp.10.500.000)
Rp 10.500.000,-
LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 4 TAHUN 2015 TANGGAL 31 Maret 2015
c. Obat-obatan maksimal Rp 1.650.000,-
d. Pemeriksaan urin dengan rapid test
maksimal 3 kali
3 x Rp. 100.000 = Rp.
300.000,-
e. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain (maksimal Rp
900.000)
Rp. 900.000,-
2. Berbasis panti dalam satu periode perawatan (selama 3 bulan)
sebesar Rp. 13.500.000,- dengan rincian per bulan:
a. Pemeliharaan fisik sebesar Rp 2.570.000,- terdiri dari:
1) Permakanan 3 x sehari @ Rp 50.000,00 x 30 hr & snack
Rp 1.500.000,-
2) Pemeriksaan urin dengan rapid
test Rp 250.000,-
3) Pembelian sabun mandi, pasta gigi, shampoo, sabun cuci,
pembalut, handuk
Rp 250.000,-
4) Transport Rujukan ke RS/Puskesmas
Rp 220.000,-
5) Pakaian (pakaian harian, pak.
dalam, perlengkapan ibadah,
handuk, sandal)
Rp 350.000,-
b. Biaya rehabilitasi sosial sebesar Rp 1.930.000,- terdiri dari:
1) Honor Tim Asesmen rehabilitasi
social Rp 250.000,-
2) Honor Konseling Rp 250.000,-
3) Pembahasan Kasus (1 kali seminggu)
Rp 100.000,-
4) Case Record (dilaksanakan
setiap hari) Rp 100.000,-
5) Honor Terapi psikososial (4 kali seminggu)
Rp 250.000,-
6) Terapi kelompok (4 kali
seminggu) Rp 250.000,-
7) Pengisian waktu luang
(musik/rekreasi) Rp 35.000,-
8) Home visit, kunjungan peksos
ke tempat tinggal klien (1 kali sebulan)
Rp 220.000,-
9) Honor pembimbing fisik (olah
raga, dll) setiap hari Rp 75.000,-
10) Honor pembimbing mental/rohani (bimbingan
keagamaan, ceramah) setiap
hari
Rp 100.000,-
11) Honor pembimbing vokasional Rp 100.000,-
12) ATK Rp 50.000,-
13) Bahan keterampilan Rp 150.000,-
1.2. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Medis
Biaya yang dapat diklaim maksimum sebesar Rp 3.500.000 yang
terdiri dari beberapa tindakan antara lain:
1. Asesmen
2. Konseling
3. Pemeriksaan kesehatan
4. Obat-obatan
5. Kamar perawatan
6. Penggandaan dan penjilidan
Besaran biaya disesuaikan dengan pola tarif resmi Rumah
Sakit/Klinik Swasta fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk
kelas terendah yang melakukan klaim.
Lamanya perawatan disesuaikan dengan rencana terapi
berdasarkan hasil asesmen.
1.3. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial
Lama perawatan rehabilitasi rawat inap yang dapat ditagihkan
adalah maksimum 3 (tiga) bulan rawatan.
Tindakan / Kegiatan Alokasi Tindakan &
Besaran Biaya
1) Asesmen 1 kali x Rp 75.000 = Rp
75.000
2) Konseling 4 kali x Rp 50.000 = Rp
200.000
3) Pemeriksaan kesehatan 1 paket x Rp 300.000 = Rp
300.000
4) Kamar perawatan (1 bulan) Rp. 2.400.000
5) Penggandaan dan penjilidan Rp. 25.000
JUMLAH Rp. 3.000.000
1.4. Lembaga Milik Pemerintah Yang Difungsikan Sebagai Tempat
Rehabilitasi Sosial
Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalah
maksimum 3 (tiga) bulan rawatan.
A. Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan
Tindakan / Kegiatan Alokasi Tindakan &
Besaran Biaya
a. MPE (Medical, Physical Evaluation)
1) Obat-obatan simtomatik 1 x Rp. 100.000 = Rp.
100.000,-
2) Pemeriksaan Kesehatan 1 x Rp. 100.000 = Rp. 100.000,-
3) Konseling Individu 1 x Rp. 100.000 = Rp.
100.000,-
4) KIE 1 x Rp. 100.000 = Rp. 100.000,-
5) Pembahasan Kasus 1 x Rp. 100.000 = Rp.
100.000,-
b. Primary :
1) Konseling Individu 4 x Rp. 50.000 = Rp. 200.000,-
2) Konseling Kelompok 4 x Rp. 50.000 = Rp.
200.000,-
3) Seminar 4 x Rp. 25.000 = Rp.
100.000,-
4) Terapi Kelompok 4 x Rp. 25.000 = Rp.
100.000,-
5) Terapi Keluarga 2 x Rp. 25.000 = Rp.
50.000,-
6) SNA (Saturday Night Activity) 6 x Rp. 25.000 = Rp.
150.000,-
7) Spiritualitas 6 x Rp. 25.000 = Rp.
150.000,-
c. Re-Entry :
1) Vokasional 2 x Rp. 25.000 = Rp.
50.000,-
2) Seminar Pencegahan
Kekambuhan (Relaps Prevention)
2 x Rp. 25.000 = Rp.
50.000,-
3) Terapi Keluarga/FSG (Family Support Group)
1 x Rp. 50.000 = Rp. 50.000,-
4) SNA (Saturday Night Activity) 2 x Rp. 25.000 = Rp.
50.000,-
5) Rujukan 2 x Rp. 25.000 = Rp. 50.000,-
d. Rujukan 2 x Rp. 225.000 = Rp.
450.000,-
e. Snack 90 x Rp. 25.000 =
Rp.2.250.000,-
B. Sekolah Polisi Negara / Resimen Induk Infantri Komando Daerah Militer atau Lembaga Pendidikan TNI lainnya
Tindakan / Kegiatan Alokasi Tindakan &
Besaran Biaya
1) Makan untuk 3 bulan @ Rp. 50.000 90 x Rp. 50.000 = Rp. 4.500.000,-
2) Asesmen Lanjutan (awal & akhir
program) maksimal 2 kali
2 x Rp. 100.000 = Rp.
200.000,-
3) Pemeriksaan urin narkoba
maksimal 2 kali
2 x Rp. 100.000 = Rp.
200.000,-
4) Pemeriksaan Kesehatan maksimal 3
kali
3 x Rp. 100.000 = Rp.
300.000,-
5) Kaos dan perlengkapan pribadi
klien Rp. 650.000,-
6) Obat-obat simtomatik 3 x Rp. 100.000 = Rp.
300.000,-
7) Program Rehabilitasi
MPE (Medical, Physical Evaluation)
a) Konseling Individu maksimal 2 kali
2 x Rp. 50.000 = Rp. 100.000,-
b) Konseling Kelompok maksimal 1 kali
2 x Rp. 25.000 = Rp.
50.000,-
c) KIE Kesehatan maksimal 1 kali 2 x Rp. 25.000 = Rp.
50.000,-
d) Pembahasan Kasus maksimal 1
kali
1 x Rp. 25.000 = Rp.
25.000,-
e) Bimbingan Rohani maksimal 1
kali
1 x Rp. 25.000 = Rp.
25.000,-
Program Inti
a) Konseling Individu maksimal 4 kali
4 x Rp. 50.000 = Rp. 200.000,-
b) Konseling Kelompok maksimal 4
kali
4 x Rp. 25.000 = Rp.
100.000,-
c) Edukasi/Seminar maksimal 4 kali 4 x Rp. 25.000 = Rp.
100.000,-
d) Terapi Kelompok maksimal 4 kali 4 x Rp. 25.000 = Rp.
100.000,-
e) Terapi Keluarga/FSG (Family Support Group) maksimal 1 kali
1 x Rp. 25.000 = Rp.
25.000,-
f) SNA (Saturday Night Activity) maksimal 4 kali
4 x Rp. 25.000 = Rp. 100.000,-
g) Rekreasional maksimal 1 kali 1 x Rp. 25.000 = Rp.
25.000,-
h) Bimbingan Rohani maksimal 1 kali
1 x Rp. 25.000 = Rp. 25.000,-
Persiapan pasca rehabilitasi
selama 2 minggu
a) Vokasional maksimal 2 kali 2 x Rp. 25.000 = Rp.
50.000,-
b) Seminar Pencegahan
Kekambuhan maksimal 2 kali
2 x Rp. 25.000 = Rp.
50.000,-
c) Terapi Keluarga/FSG (Family Support Group) maksimal 1 kali
1 x Rp. 25.000 = Rp.
25.000,-
d) SNA (Saturday Night Activity) 1 x Rp. 25.000 = Rp.
25.000,-
e) Bimbingan Rohani 1 x Rp. 25.000 = Rp. 25.000,-
8) Rujukan
a) Rujukan Penyakit Penyerta maksimal 1 kali
1 x Rp. 150.000 = Rp. 150.000,-
b) Rujukan mengantar ke BNNP
(dikembalikan ke Dayamas) atau
Pasca Rehabilitasi melalui BNNP (rawat inap/ rawat jalan) jika
selesai program maksimal 1 kali
1 x Rp. 100.000 = Rp.
100.000,-
2. DUKUNGAN PEMBIAYAAN RAWAT JALAN
2.1. Milik Instansi Pemerintah Berbasis Rehabilitasi Medis
Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalah
maksimum 12 (dua belas) kali pertemuan.
Tindakan / Kegiatan Alokasi Tindakan &
Besaran Biaya
1) Pemeriksaan kesehatan 1 kali x Rp. 175.000 = Rp.
175.000,-
2) Asesmen 1 kali x Rp. 75.000 = Rp.
75.000,-
3) Konseling 8 kali x Rp. 50.000 = Rp.
400.000,-
4) Terapi Kelompok 2 kali x Rp. 75.000 = Rp.
150.000,-
5) Pemeriksaan urin (rapid
test)
2 kali x Rp. 100.000 = Rp.
200.000,-
6) Transport Rujukan Rp. 100.000,-
7) ATK Rp. 100.000,-
2.2. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Medis
Biaya yang dapat diklaim maksimum sebesar Rp 1.000.000 yang
terdiri dari beberapa tindakan antara lain :
1) Asesmen
2) Konseling
3) Obat-obatan
4) Pemeriksaan Kesehatan
5) Penggandaan dan penjilidan
Besaran biaya disesuaikan dengan pola tarif resmi Rumah
Sakit/Klinik Swasta fasilitas pelayanan kesehatan tersebut yang
melakukan klaim.
Lamanya perawatan disesuaikan dengan rencana terapi
berdasarkan hasil asesmen.
2.3. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial
Lama perawatan yang dapat ditagihkan pada layanan ini adalah
maksimum 10 (sepuluh) kali pertemuan.
Tindakan / Kegiatan Alokasi Tindakan &
Besaran Biaya
1) Assesmen 1 kali x Rp 75.000 = Rp
75.000
2) Konseling 8 kali x Rp 50.000 = Rp
400.000
3) Pemeriksaan kesehatan 1 paket x Rp 300.000 = Rp 300.000
4) Penggandaan dan
penjilidan Rp. 25.000
Jumlah Rp. 800.000
3. DUKUNGAN PEMBIAYAAN PASCAREHABILITASI
3.1. Layanan Pendampingan
Tindakan / Kegiatan Alokasi Tindakan & Besaran
Biaya
A. Penerimaan
a. Pemeriksaan urin (rapid test) 1 kl x 100.000 = Rp.
100.000
b. Rekam medis 1 pkt x 50.000 = Rp.
50.000
B. Dukungan Operasional
1) Honor operasional
a. PJ. Program 1 org x 1 bln x 450.000 = Rp.
450.000
b. Petugas Administrasi 1 org x 1 bln x1.700.000 =
Rp.1.700.000
c. Pendamping 1 org x 1 bln x2.100.000 =
Rp.2.100.000
d. Juru masak 1 org x 1 bln x1.700.000 = Rp.1.700.000
2) Belanja Bahan
a. Bahan makanan 1 org x 50hr x 30.000 = Rp.
1.500.000
b. Obat-obatan 1 pkt x 500.000 = Rp. 500.000
c. Sertifikat 1 org x 25.000 = Rp.
25.000
d. Bahan Op.Rumah
Tangga
1 pkt x 5.000.000 = Rp.
5.000.000
e. Bahan Pelatihan
Vokasional
1 pkt x 3.000.000 = Rp.
3.000.000
3) Belanja Barang Persediaan
lainnya
a. Pemeriksaan Urin
dengan rapid test
2 kl x 100.000 = Rp.
200.000
b. Komp.Supplies 1 pkt x 1.000.000 = Rp.
1.000.000
4) Belanja Perjalanan Dinas
Transport lokal kepulangan
Residen
1 org x 150.000 = Rp.
150.000
5) Belanja Jasa Profesi
a. Instruktur 1 org x 1 kl x 300.000 = Rp. 300.000
b. Rujukan/konsultasi 1 kl x 125.000 = Rp.
125.000
3.2. Layanan Bimbingan Kelompok, Pengembangan Diri dan Terapi Keluarga di BNNP/BNNK/Kab atau Balai Pemasyarakatan
(Bapas)
Tindakan / Kegiatan Alokasi Tindakan & Besaran Biaya
Penerimaan
Rekam medis 1 org x 50.000 = Rp. 50.000
Dukungan Operasional
1) Honor operasional
a. PJ. Program 1 org x 1 bln x 450.000 = Rp.
450.000
b. Pendamping 1 org x 1 bln x2.100.000 =
Rp.2.100.000
2) Belanja Bahan
a. Sertifikat 1 org x 25.000 = Rp. 25.000
3) Belanja Barang Persediaan
Lainnya
a. Pemeriksaan urin dengan rapid test
3 kl x 100.000 = Rp. 300.000
4) Belanja Jasa Profesi
a. Instruktur 1 org x 1 kl x 300.000 = Rp.
300.000
b. Rujukan/konsultasi 1 kl x 125.000 = Rp.
125.000
5) Kegiatan
a. Grup terapi
Konsumsi 1 org x 14.000 = Rp. 14.000
Transport peserta 1 org x 50.000 = Rp.
50.000
Honor fasilitator 1 org x 1jam x 300.000 = Rp.
300.000
Transport fasilitator 1 kl x 150.000 = Rp.
150.000
b. Seminar Pengembangan
diri
Konsumsi 1 org x 14.000 = Rp.
14.000
Transport peserta 1 org x 50.000 = Rp.
50.000
Honor fasilitator 1 org x 1jam x 300.000 = Rp. 300.000
Transport fasilitator 1 kl x 150.000 = Rp.
150.000
c. Family Support Group (FSG)
Konsumsi 1 org x 14.000 = Rp.
14.000
Transport peserta 1 org x 50.000 = Rp. 50.000
Honor fasilitator 1 org x 1 jam x 300.000 = Rp.
300.000
Transport fasilitator 1 kl x 150.000 = Rp. 150.000
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret 2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
TTD
ANANG ISKANDAR
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
MEKANISME PEMBIAYAAN
DUKUNGAN REHABILITASI DAN PASCAREHABILITASI
1. Penagihan dapat diajukan setiap bulan kepada masing-masing
Direktorat dengan batas waktu klaim terakhir bulan Desember tahun
berjalan.
2. Lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan lembaga lain milik
pemerintah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosial,
pengiriman kelengkapan administrasi dan berkas tagihan ditujukan
kepada Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi
Pemerintah (Dit. PLRIP).
3. Lembaga rehabilitasi milik masyarakat dan swasta, pengiriman
kelengkapan administrasi dan berkas tagihan ditujukan kepada
Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat
(Dit. PLRKM).
4. Lembaga penyelenggara pascarehabilitasi, pengiriman kelengkapan
administrasi dan berkas tagihan ditujukan kepada Direktorat
Pascarehabilitasi (Dit. Pascarehabilitasi).
5. Penagihan akan dibayarkan jika administrasi penagihan yang
diajukan telah di verifikasi oleh Tim Verifikator.
6. Tim verifikator melampirkan surat hasil verifikasi yang telah disetujui
oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
7. Pembayaran tagihan akan dilakukan oleh :
a. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Dit. PLRIP untuk
lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan lembaga lain milik
pemerintah yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosial
melalui transfer ke rekening atas nama Tim Asesmen
Rehabilitasi atau bendahara penyelenggara rehabilitasi.
b. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Dit. PLRKM untuk
lembaga komponen masyarakat dan swasta melalui transfer ke
rekening atas nama lembaga rehabilitasi yang bersangkutan.
LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BNN NOMOR 4 TAHUN 2015 TANGGAL 31 Maret 2015
c. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) Dit. Pascarehabilitasi
untuk lembaga penyelenggara pascarehabilitasi melalui transfer
ke rekening atas nama lembaga penyelenggara pascarehabilitasi
yang bersangkutan.
8. Bukti pembayaran penagihan (SP2D/copy transfer) yang telah
dibayarkan akan dikirimkan oleh Direktorat terkait kepada
penyelenggara rehabilitasi dan pascarehabilitasi melalui fax atau
email.
9. Alur Pembiayaan:
8. Dokumen Administrasi sesuai dengan Lampiran II mengenai
Laporan Terkait Dukungan Pembiayaan Rehabilitasi.
9. Berkas Pertanggungjawaban untuk Lembaga Milik Pemerintah
a. Layanan berbasis rehabilitasi rawat jalan
1) Asli surat permohonan pengajuan penagihan.
2) Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau
kegiatan yang dilakukan.
3) Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi;
4) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan
bukti rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang
dilakukan:
a) asesmen;
b) konseling;
Penyelenggara
rehabilitasi
Kelengkapan
administrasi
Ditujukan ke Deputi
Bidang Rehabilitasi
U.P. Direktorat
terkait* setiap awal
bulan thn berjalan
Verifikasi oleh
tim verifikator
Persetujuan pembayaran
oleh Pejabat Pembuat
Komitmen dan di ketahui
oleh Direktur Direktorat
Terkait
Proses Pembayaran oleh Bendahara
Direktorat Terkait* ditujukan ke
rekening bank instansi/lembaga/
penyelenggara pascarehabilitasi
c) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah
raga, bimbingan rohani, FSG, dll;
d) ATK;
e) penggandaan berkas atau laporan;
f) pemeriksaan medis (bila ada);
g) transport rujukan (bila ada);
h) pembelian alat tes urin narkoba;
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
b. Layanan berbasis rehabilitasi rawat inap dalam proses hukum
1) Asli surat permohonan pengajuan penagihan.
2) Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau
kegiatan yang dilakukan.
3) Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi.
4) Satu lembar Kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan
bukti rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang
dilakukan:
a) asesmen;
b) ATK;
c) bahan keterampilan;
d) konseling;
e) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah
raga, bimbingan rohani, FSG dll;
f) pemeriksaan kesehatan;
g) fotokopi resep;
h) rapid test urin narkoba;
i) pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain;
j) transport rujukan (jika ada);
k) UPK (kebutuhan pribadi residen sehari-hari meliputi
handuk, toilet kit, dll); dan
l) Case conference (pembahasan kasus).
5) Kamar Perawatan (kelas yang paling rendah) : satu lembar
Kwitansi yang menjelaskan jumlah hari periode perawatan
dan harga satuan kamar perawatan/hari (jika dilaksanakan di
Rumah Sakit).
6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
c. Layanan berbasis rehabilitasi rawat inap di SPN/Rindam
1) Asli surat permohonan pengajuan penagihan.
2) Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan
yang dilakukan
3) Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi.
4) Satu lembar Kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan
bukti rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang
dilakukan:
a) asesmen;
b) biaya makan dan snack;
c) bahan keterampilan;
d) konseling;
e) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah
raga, bimbingan rohani, FSG;
f) pemeriksaan kesehatan;
g) fotocopy resep;
h) rapid test urin narkoba;
i) pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain;
j) transport rujukan (jika ada);
k) UPK (kebutuhan pribadi residen sehari-hari meliputi
handuk, toilet kit, dll); dan
l) case conference (pembahasan kasus).
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
d. Layanan berbasis rehabilitasi rawat inap di Lapas/Rutan
1) Asli surat permohonan pengajuan penagihan.
2) Rekapitulasi rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan
yang dilakukan.
3) Halaman depan rekening Tim Asesmen Rehabilitasi.
4) Satu lembar Kwitansi yang menyebutkan dan melampirkan
bukti rincian jumlah biaya atas tindakan atau kegiatan yang
dilakukan:
a) asesmen;
b) snack;
c) bahan keterampilan;
d) konseling;
e) seminar kekambuhan;
f) terapi kelompok meliputi psikososial, vokasional, olah raga,
bimbingan rohani, FSG dll;
g) pemeriksaan kesehatan;
h) fotocopy resep;
i) rapid test urin narkoba;
j) pemeriksaan laboratorium dan penunjang lain;
k) transport rujukan (jika ada);
l) UPK (kebutuhan pribadi residen sehari-hari meliputi
handuk, toilet kit, dll); dan
m) case conference (pembahasan kasus).
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
12. Berkas Pertanggungjawaban untuk Lembaga Rehabilitasi Milik
Masyarakat / Swasta
a. Berbasis Rehabilitasi Medis Rawat Inap:
1) Surat Permohonan pengajuan tagihan
2) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan rincian jumlah biaya
atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan:
a) asesmen;
b) konseling;
c) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika di perlukan);
d) obat-obatan; dan
e) kamar perawatan
3) Lampiran atas kwitansi yang distempel Rumah Sakit/Klinik
Swasta:
a) fotokopi resume asesmen;
b) fotokopi resume hasil konseling per pertemuan;
c) fotokopi lembar pemeriksaan kesehatan dan resume hasil
pemeriksaan kesehatan; dan
d) fotokopi resep obat dan rincian pembelian obat
4) Kwitansi tanda terima biaya penggandaan dan penjilidan,
disertai satu lembar faktur/nota fotokopi/penggandaan dan
penjilidan berkas administasi pertanggung jawaban keuangan
atau laporan.
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
b. Milik Masyarakat / Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial Rawat Inap:
1) Surat permohonan pengajuan tagihan
2) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan rincian jumlah biaya
atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan:
a) asesmen;
b) konseling;
c) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika diperlukan);
d) kamar perawatan; dan
e) penggandaan dan penjilidan.
3) Lampiran atas kwitansi yang di stempel lembaga:
a) fotokopi resume asesmen;
b) fotokopi resume hasil konseling per pertemuan; dan
c) fotokopi lembar pemeriksaan kesehatan dan resume hasil
pemeriksaan kesehatan;
4) Faktur/nota fotokopi/penggandaan dan penjilidan berkas
administasi pertanggungjawaban keuangan atau laporan.
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
c. Milik Masyarakat /Swasta Berbasis Rehabilitasi Medis Rawat Jalan :
1) Surat permohonan pengajuan tagihan
2) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan rincian jumlah biaya
atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan:
a) asesmen;
b) konseling;
c) obat-obatan; dan
d) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika diperlukan);
3) Lampiran atas kwitansi yang di stempel Rumah Sakit/Klinik
Swasta:
a) fotocopy resume asesmen;
b) fotocopy resume hasil konseling per pertemuan;
c) fotocopy resep obat dan rincian pembelian obat; dan
d) fotocopy lembar pemeriksaan kesehatan dan hasil
pemeriksaan kesehatan;
4) Kwitansi tanda terima biaya penggandaan dan penjilidan,
disertai satu lembar faktur/nota fotokopi/penggandaan dan
penjilidan berkas administasi pertanggung jawaban keuangan
atau laporan.
5) Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
d. Milik Masyarakat/Swasta Berbasis Rehabilitasi Sosial Rawat Jalan :
1) Surat permohonan pengajuan penagihan
2) Satu lembar kwitansi yang menyebutkan rincian jumlah biaya
atas tindakan atau kegiatan yang dilakukan:
a) asesmen;
b) konseling;
c) pemeriksaan kesehatan (termasuk tes urine jika diperlukan)
dan;
d) penggandaan dan penjilidan
3) Lampiran atas kwitansi yang di stempel lembaga:
a) fotokopi resume asesmen;
b) fotokopi resume hasil konseling per pertemuan; dan
c) fotokopi lembar pemeriksaan kesehatan dan resume hasil
pemeriksaan kesehatan;
4) Faktur/nota fotokopi/penggandaan dan penjilidan berkas
administasi pertanggung jawaban keuangan atau laporan.
5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
13. Berkas Pertanggungjawaban untuk Penyelenggara Pascarehabilitasi
a. Layanan Pascarehabilitasi Rumah Damping
1) Faktur/nota bahan makanan per tahap (diatas 1 juta,
menggunakan materai sesuai ketentuan berlaku);
2) Faktur/nota bahan operasional per tahap (diatas 1 juta,
menggunakan materai sesuai ketentuan berlaku);
3) Faktur/nota bahan pelatihan vokasional, bahan pendukung
operasional kegiatan;
4) Nominatif honor pendamping;
5) Nominatif honor instruktur pelatihan layanan Pascarehabilitasi;
6) Kwitansi dan fotokopi resume pemeriksaan medis (bila ada) dan
fotokopi surat rujukan (bila ada);
7) Kwitansi pembelian rapid test urin narkoba;
8) Nominatif transport lokal kepulangan klien Pascarehabilitasi ;
9) Kwitansi biaya sewa rumah (bila ada);
10) Pelaporan : Faktur/nota Pembelian Alat Tulis Kantor atau
faktur/nota fotokopi/penggandaan berkas atau laporan;
11) Daftar absensi klien per tahap selama dalam layanan;
12) Resume dan catatan perkembangan klien.
b. Layanan Pascarehabilitasi BNNP/BNNK/Kab dan Balai
Pemasyarakatan (Bapas)
1) Nominatif honor pendamping;
2) Nominatif honor instruktur pelatihan layanan pascarehabilitasi;
3) Kwitansi dan fotocopy resume pemeriksaan medis (bila ada) dan
fotocopy surat rujukan (bila ada);
4) Kwitansi pembelian Rapid test urin narkoba;
5) Pelaporan : Faktur/nota Pembelian Alat Tulis Kantor atau
faktur/nota foto copy/penggandaan berkas atau laporan;
6) Daftar absensi klien;
7) Resume dan catatan perkembangan klien.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Maret 2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
TTD
ANANG ISKANDAR