Upload
vananh
View
223
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
P D P K B
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN TAHUN 2017
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
L K P J
i
KATA PENGANTAR
Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya
sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017
dapat diselesaikan.
Laporan ini menjelaskan Kebijakan Pemerintah Daerah dan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dimana didalamnya dijelaskan
Rencana dan Realisasi Penggunaan Dana yang dilaksanakan oleh Pengguna
Anggaran pada Instansi Pemerintahan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, berikut
manfaat atau dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut pada Tahun Anggaran
2017.
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng ini, tentunya
masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak
sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.
Watansoppeng, 17 Januari 2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, Ir. A. NUR JAMHURIAH Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19580822 198903 2 007
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………. i
Daftar Isi ……………………………………………………………………………………………. ii
Daftar Lampiran ……………………………………………………………………………………. iii
Bab I Pendahuluan ………………………………………………………………………………. 1
A. Dasar Hukum ………………………….……………………………………….............. 1
B. Kebijakan Pemerintah Pusat …………………………………………………….. 2
Bab II Kebijakan Pemerintah Daerah ……..…….………………………………………… 4
A. Visi dan Misi ………………………………....…..……………………………………… 4
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (Sesuai RPJMD) …………………… 4
C. Program Kegiatan ……………………………………………………………………….. 9
Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah …………………………. 10
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah …..…………………………………………..…. 10
B. Pengelolaan Belanja Daerah …………..………………………………………….. 10
Bab IV Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ………………………….. 11
A. Prioritas Urusan Wajib Dilaksanakan ….………………………………..……… 11
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ……………………………... 12
C. Permasalahan dan Solusinya ……………………………………………………….. 18
D. Alokasi dan Realisasi Anggaran …………………………………………………… 19
Bab V Penutup ………………………………………………………………………………………… 23
A. Kesimpulan ……………………………………………………………………..………… 23
B. Saran-saran …..……………………..……………………….………………………….. 23
iii
DAFTAR LAMPIRAN
1. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (Spm) Urusan Keluarga
Berencana
2. Realisasi Target dan Belanja Tahun Anggaran 2017
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM
Salah satu kewajiban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal
27 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah adalah
memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, dan memberikan laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada
DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
kepada masyarakat. Sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah
bertujuan untuk memberi pedoman dan acuan dalam melaksanakan
pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance).
Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari masalah
korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, kebocoran,
pemborosan kekayaan dan kewenangan Negara, pungutan liar, serta berbagai
bentuk penyelewengan lainnya yang dapat menghambat pelaksanaan
pembangunan yang merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah.
Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR dan Undang-Undang tersebut, telah
diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang wajib bagi setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat
Eselon II keatas untuk mempertanggung- jawabkan pelaksanaan Tugas Pokok
dan Fungsi serta kewenangan penjelasan sumber daya dan kebijaksanaan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang yang
dirumuskan sebelumnya.
Untuk menunaikan kewajiban konstitusional Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Soppeng, sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
2
Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 27 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 06 Tahun 2005 pada pasal 3 ayat (1) tentang Pemilihan, Pengangkatan
dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Maka setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Daerah Kabupaten Soppeng harus dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai
peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Soppeng untuk disampaikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng untuk
disampaikan kepada Pemerintah (Presiden) selama kurun waktu satu tahun
yaitu Tahun 2017.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disusun ini
adalah merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi Pemerintah Kabupaten Soppeng
Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kabupaten Soppeng ini untuk disampaikan kepada Bupati guna memberikan
gambaran tentang kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Soppeng dan hasil-hasil
yang dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran
2017 yang selanjutnya diharapkan adanya umpan balik yang bermanfaat dan
alternatif pemecahan masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada
peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang .
B. KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2017
Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan
tugas Perbantuan.
Keppres No.42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
3
dengan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua
atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
4
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
A. VISI DAN MISI
Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Soppeng periode 2017 - 2021 dan
sesuai dengan tugas dan fungsi yaitu mempunyai tugas membantu Bupati
dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
yang meliputi bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan,
Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, serta tugas
pembantuan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas, maka
dirumuskan visi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Soppeng yaitu :
“Terwujudnya Keluarga Kecil, Sejahtera, Harmonis dan
Berkualitas”
Mengacu kepada Visi yang telah ditetapkan, Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng menjabarkannya ke
dalam Misi Organisasi yang harus dilaksanakan sebagai berikut :
1. Memberdayakan masyarakat, Membangun Keluarga Kecil dan Berkualitas
2. Mewujudkan Data Mikro Keluarga yang Akurat
3. Mewujudkan peningkatan Kesejahteraan, Kemandirian dan Ketahanan
Keluarga
4. Meningkatkan Advokasi dan KIE serta Kualitas Pelayanan KB dan Kesehatan
Reproduksi
5. Mewujudkan Kelembagaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana yang berkualitas
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH (SESUAI RPJMD)
Adapun arah Kebijakan Umum Daerah dibidang pengawasan mengacu
kepada RPJMD Kabupaten Soppeng 2017-2021 yang berisikan Visi dan Misi
Kabupaten, yaitu Visi dalam Pemerintah Daerah Kab.Soppeng ini dimaksudkan
sebagai gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun
kedepan. Antara gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dengan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
5
gambaran kondisi saat ini terdapat kesenjangan. Rumusan visi dalam hal ini
berfungsi menyatukan segenap pemangku kepentingan dalam bergerak
bersama menutup kesenjangan tersebut.
RPJMD Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten
Soppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan
2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. Karena itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten
Soppeng harus memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasinya dengan
berbagai dokumen perencanaaan tersebut.
Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2015 adalah “Soppeng Yang
Maju, Adil, dan Sejahtera Tahun 2025. Visi ini memiliki pokok visi yakni:
Maju : mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng
berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang
berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa
depan yang lebih baik dan konstruktif.
Adil : mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk
apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang
sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperolah
pekerjaan, mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan,
agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik,
menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan
kesamaan di depan hukum.
Sejahtera : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng
mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil
dan spiritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.
Visi RPJMN 2015-2019 adalah :
“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2020 adalah:
“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”
Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa
Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan “daerahnya
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
6
akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini yakni
“Pemerintahan yang Melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik”.
Pemerintahah yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun
kedepan kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani
rakyatnya. Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.
Pemerintah tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang
hendak dicapai dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja
pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian,
pendidikan yang unggul dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata
yang berkembang, infrastruktur transportasi yang baik, tatakelola
pemerintahan yang baik, pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta
kehidupan beragama yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan
perempuan dalam pembangunan.
“Kabupaten Soppeng yang Lebih Baik” bermakna bahwa Kabupaten
Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai
daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.
Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya
adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian
dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan
akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan,
kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.
Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah
sebagai berikut.
1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan pelayanan
pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung kebijakan yang
berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada gambaran umum
daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Soppeng
adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama memprioritaskan
upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani terutama pupuk,
sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit ikan,
keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan
sistem petik-olah-jual pada usaha tani yang berjalan.
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua
warga
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
7
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan kualitas
pendidikan disatu sisi serta dapat diakses dengan murah dan berkeadilan
pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya umum untuk
pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah pertama serta
bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini dijalankan secara terkait
dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten dalam urusan pendidikan.
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik
Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan
pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya
dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis
teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan
administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan
pemadam kebakaran setiap kecamatan,keringanan biaya melahirkan dan
santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan
meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati
menyapa).
4. Menata kepariwisataan dan system transportasi yang mulus dan nyaman
Fokus darimisi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi
wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi
daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata,
penemuan dan pengembangan obyek wisata baru,
pembangunan/perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka
isolasi kampong terpencil.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi
Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola
pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas
diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam
pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang
bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian
tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan
operasional bagi kepala dusun.
6. Menjamin ketersediaan system pelayanan kesehatan unggul dan murah
Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan
kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan
dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
8
yanggratis, pelayanan kesehatan gratis dipuskesmas dan rumah sakit,
penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota
kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda
dan perempuan dalam pembangunan
Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan
beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta
peningkatan peran pemuda dan perempuan alam kemajuan daerah.
Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasipelatihandi balai latihan kerja
(BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan
pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas
kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olahraga dan
seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus
untuk guru mengaji.
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan
Sulawesi Selatan
Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh
potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini
sebagai salah saatu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi
yang terdiri dari Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia,
diupayakan untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai
daerah utama diProvinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah
pengelolaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia bagi
perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan,
membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi
kemiskinan.
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan
terdepan dalam investasi
Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian
daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui
investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam
masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang
berkembang secara induced dariluar masyarakat untuk usaha skala besar
dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
9
semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usahaakan
diupayakan agar bias menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.
Berdasarkan uraian visi dan misi pemerintah Kabupaten Soppeng
diatas, dikaitkan dengan Tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB,
memang seara tersurat tidak ada yang masuk, namun Pengendalian
Penduduk menjadi salah satu unsur penunjang dalam keberhasilan
pembangunan SDM di Kabupaten Soppeng.
C. PROGRAM KEGIATAN
Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan olehDinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kab. Soppeng
dialokasikan melalui 7 (Tujuh) Program yang selanjutnya dijabarkan dalam
bentuk 28 Kegiatan. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebesar Rp6.777.306.275,- dan
hingga akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp6.441.831.167,-
atau 95,05 persen.
Adapun 7 (Tujuh) Program tersebut sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sestem Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
5. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
6. Program Pengendalian Penduduk
7. Program Keluarga Berencana
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
10
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Soppeng tidak mengelola Pendapatan Daerah
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Kebijakan Umum Keuangan Daerah yang dilaksanakan Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng yang dijabarkan
dalam DPA Tahun 2017 disusun dan dilaksanakan berdasarkan
Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Permendagri No.
21 Tahun 2011 yang ditindak lanjuti dengan kebijakan Bupati Soppeng
berupa Berita Daerah Kabupaten Soppeng No.66/BD/XII/2007tentang
Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam rangka Efisiensi Belanja
Penggunaan Anggaran Tahun 2017 yang telah ditetapkan sebagaimana yang
tertuang dalam DPA.
2. Target dan Realisasi Belanja
Target Belanja sesuai DPA Perubahan Tahun Anggaran 2017 adalah :
Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.844.392.075,- dan
realisasinya sebesar Rp3.625.696.659,- atau 94.31%
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.932.914.200,- dan realisasinya
Rp2.816.134.508,- atau 96.02 %
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
11
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. PRIORITAS URUSAN WAJIB DILAKSANAKAN
Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terlaksananya
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
f. Penyediaan bahan logistik kantor
g. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta
kedinasan lainnya
h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan:
a. Pengadaan peralatan gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Kegiatan:
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
12
5. Program Pengendalian Penduduk
Kegiatan:
a. Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola
Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan
b. Pengolahan data dan informasi program KB
6. Program Keluarga Berencana
Kegiatan:
a. Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI
Manunggal, dan PKK) KB-Kes
b. Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga
Berencana
c. Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)
d. Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada
Stakeholder dan Mitra Kerja
e. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan
KB
f. Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa
7. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Kegiatan:
a. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP
b. Pelaksanaan Updating Data Keluarga melalui Pendataan Keluarga
c. Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS
d. Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Hasil yang dicapai
Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah yang dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017 dapat di uraikan
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Perkantoran
Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 8
(Delapan) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp664.669.962,00 dapat
terealisasi sebesar Rp647.773.209,00 (97,46%) sisa Anggaran
Rp16.896.753,00 dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
13
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, alokasi Dana
ditargetkan sebesar Rp15.960.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp13.751.307,00 (86,16% ) Sisa Anggaran Rp2.208.693,00
Output : Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik, Selama 12 Bulan.
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp13.700.000,00
dan terealisasi sebesar Rp9.623.970,00 (70,25% ) Sisa Anggaran
Rp4.076.030,00
Output : Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional, Sejumlah 3 Unit
Roda 4 & 58 Unit Roda 2.
c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, alokasi Dana ditargetkan
sebesar Rp11.222.300,00 dan terealisasi sebesar Rp11.222.300,00
(100,00% ) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah Petugas Kebersihan Kantor dan Jumlah Jenis Peralatan
Kebersihan terdiri dari Cleaning Service sebanyak 1 Orang dan
Bahan Pembersih 9 Jenis
d. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,
alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp5.886.250,00 dan terealisasi
sebesar Rp5.886.250,00 (100,00% ) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah jenis alat listrik/penerangan bangunan sebanyak 2
jenis dan pengerjaan komponen alat listrik 1 paket
e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, alokasi
Dana ditargetkan sebesar Rp8.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp5.220.000,00 (65,25% ) Sisa Anggaran Rp2.780.000,00
Output : Jumlah terbitan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan 6 terbitan
f. Penyediaan bahan logistik kantor, alokasi Dana ditargetkan sebesar
Rp1.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.980.000,00 (100,00%) Sisa
Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah pengisian tabung Gas, Sebanyak 12 Kali
g. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta
kedinasan lainnya, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp313.521.412,00
dan terealisasi sebesar Rp306.789.457,00 (97,85% ) Sisa Anggaran
Rp6.731.955,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
14
Output : Jumlah Rapat – rapat Koordinasi Konsultasi dan kedinasan
lainnya, Sebanyak 329 Kali.
h. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, alokasi Dana
ditargetkan sebesar Rp294.400.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp293.299.925,00 (99,63%) Sisa Anggaran Rp1.100.075,00
Output : Jumlah Paket Pelayanan Administrasi perkantoran, Sebanyak
10 Paket.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan 4 (Empat) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp262.030.738,00 dapat
terealisasi sebesar Rp239.208.800,00 (91,29%) sisa Anggaran
Rp22.821.938,00 dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:
a. Pengadaan peralatan gedung kantor, alokasi Dana ditargetkan sebesar
Rp91.902.738,00 dan terealisasi sebesar Rp90.547.600,00 (98,53%)
Sisa Anggaran Rp1.355.138,00
Output : Jumlah Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan sebanyak
24 Unit.
b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, alokasi Dana ditargetkan
sebesar Rp15.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.000.000,00
(100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Luas bangunan yang dipelihara, Seluas 270 M2
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, alokasi Dana
ditargetkan sebesar Rp118.428.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp96.961.200,00 (81,87%) Sisa Anggaran Rp21.466.800,00
Output : Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara,
Sejumlah 3 unit Roda 4, 58 Unit Roda 2
d. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor, alokasi Dana
ditargetkan sebesar Rp3.700.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp3.700.000,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
sebantak 17 Unit
e. Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor, alokasi Dana ditargetkan
sebesar Rp33.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp33.000.000,00
(100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi sebanyak 1 Paket
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
15
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
Terlaksananya Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur dengan 1
(Satu) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp60.553.000,00 dapat terealisasi
sebesar Rp55.078.599,00 (90,96%) sisa Anggaran Rp5.474.401,00 dengan
implementasi kegiatan sebagai berikut:
a. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan,
alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp60.553.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp55.078.599,00 (90,96%) Sisa Anggaran Rp5.474.401,00
Output : Jumlah PNS yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi
peraturan perundang-undangan, sebanyak 7 orang.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 (Dua) Kegiatan dan jumlah
anggaran Rp14.500.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp14.464.575,00
(99,76%) sisa Anggaran Rp35.425,00 dengan implementasi kegiatan
sebagai berikut:
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD,
alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp9.500.000,00 dan terealisasi
sebesar Rp9.484.775,00 (99,84%) Sisa Anggaran Rp15.225,00
Output : Jumlah Laporan yang disusun sebanyak 8 Dokumen
b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, alokasi Dana ditargetkan
sebesar Rp5.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.979.800,00
(99,60%) Sisa Anggaran Rp20.200,00
Output : Jumlah Laporan keuangan semesteran/akhir tahun yang
disusun sebanyak 2 Dokumen
5. Program Pengendalian Penduduk
Terlaksananya Program Pengendalian Penduduk dengan 2 (Dua) Kegiatan
dan jumlah anggaran Rp41.142.200,00 dapat terealisasi sebesar
Rp36.068.075,00 (87,67%) sisa Anggaran Rp5.074.125,00dengan
implementasi kegiatan sebagai berikut:
a. Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola
Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan, alokasi Dana ditargetkan
sebesar Rp20.021.100,00dan terealisasi sebesar Rp19.946.975,00
(99,63%) Sisa Anggaran Rp74.125,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
16
Output : Jumlah Peserta Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian
penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi
Kemasyarakatan sebanyak 100 Orang
b. Pengolahan data dan informasi program KB, alokasi Dana ditargetkan
sebesar Rp21.121.100,00dan terealisasi sebesar Rp16.121.100,00
(76,33%) Sisa Anggaran Rp5.000.000,00
Output : Jumlah Laporan sebanyak 24 laporan
6. Program Keluarga Berencana
Terlaksananya Program Keluarga Berencana dengan 6 (Enam) Kegiatan
dan jumlah anggaran Rp1.670.783.900,00 dapat terealisasi sebesar
Rp1.604.306.850,00 (96,02%) sisa Anggaran Rp66.477.050,00 dengan
implementasi kegiatan sebagai berikut:
a. Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI
Manunggal, dan PKK) KB-Kes, alokasi Dana ditargetkan sebesar
Rp103.284.400,00 dan terealisasi sebesar Rp103.284.400,00
(100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah Pesertar KB yang dilayani sebanyak 6.700 Akseptor KB
b. Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga
Berencana, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp1.062.341.200,00dan
terealisasi sebesar Rp1.062.341.200,00 (100,00%) Sisa Anggaran
Rp0,00
Output : Jumlah sarana dan prasarana Keluarga Berencana sebanyak 6
Paket
c. Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB), alokasi Dana
ditargetkan sebesar Rp452.520.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp386.042.950,00 (85,31%) Sisa Anggaran Rp66.477.050,00
Output : Jumlah Balai PLKB yang dibiayai pada 7 Balai PLKB.
d. Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada
Stakeholder dan Mitra Kerja, alokasi Dana ditargetkan sebesar
Rp13.396.100,00 dan terealisasi sebesar Rp13.396.100,00 (100,00%)
Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah Peserta Orientasi peningkatan wawasan bidang
Advokasi dan KIE KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
sebanyak 75 Orang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
17
e. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan
KB, alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp22.921.100,00 dan terealisasi
sebesar Rp22.921.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah Peserta Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program
Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 200 Orang
f. Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa, alokasi
Dana ditargetkan sebesar Rp16.321.100,00 dan terealisasi sebesar
Rp16.321.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah kelompok yang dibina sebanyak 50 Kelompok.
7. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Terlaksananya Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
dengan 4 (Empat) Kegiatan dan jumlah anggaran Rp219.234.400,00 dapat
terealisasi sebesar Rp219.234.400,00 (100,00%) sisa Anggaran Rp0,00
dengan implementasi kegiatan sebagai berikut:
a. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP, alokasi Dana ditargetkan
sebesar Rp144.671.100,00 dan terealisasi sebesar Rp144.671.100,00
(100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibina sebanyak 70 Orang
b. Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui Pendataan Keluarga,
alokasi Dana ditargetkan sebesar Rp36.921.100,00 dan terealisasi
sebesar Rp36.921.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah Desa/Kelurahan wilayah Pendataan sebanyak 70
Desa/Kelurahan
c. Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS, alokasi Dana
ditargetkan sebesar Rp17.421.100,00 dan terealisasi sebesar
Rp17.421.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah Kelompok yang dibina sebanyak 8 Kelompok
d. Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, alokasi
Dana ditargetkan sebesar Rp20.221.100,00 dan terealisasi sebesar
Rp20.221.100,00 (100,00%) Sisa Anggaran Rp0,00
Output : Jumlah peserta Pelatihan pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak sebanyak 120 Orang
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
18
C. Permasalahan dan Solusinya
Permasalahan yang ditemui adalah sebagai berikut :
1. Terbatasnya Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Masih tingginya dan bervariasinya angka kelahiran antar wilayah,
3. Kecenderungan Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat
kontrasepsi sebagaian besar suntik dan pil, dibandingkan yang
menggunakan IUD, MOW, MOP, Implant dari peserta KB Aktif.
4. Jumlah Penggunaan Alat Kontrasepsi Metode Jangka belum merata di
setiap Desa/Kelurahan.
5. Pembinaan Akseptor yang masih lemah
6. Masih tinggi dan bervariasinya angka Unmet Need
7. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran Remaja dan Pasangan Usia
Subur (PUS) tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
8. Tingkat partisipasi KB Pria masih rendah.
9. Pembinaan dan cakupan pelayanan KB pasca persalinan dan pasca
keguguran belum optimal.
10. Kurangnya sosialisasi KIE dan kurang mendalamnya Komunikasi,
Informasi Edukasi (KIE).
11. Belum optimalnya pemanfaatan kelompok kegiatan/Poktan untuk
meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB bagi PUS
anggota Poktan
12. Keterbatasan akses modal usaha bagi kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan maka akan berdampak
pada Laju Pertambahan Penduduk.
Adapun Solusi dalam mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai
berikut :
1. Menambah kuantitas Aparatur Sipil Negara dan meningkatkan
kualitasnya melalui pendidikan, pelatihan atau Bimbingan tekhnis sesuai
peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Peningkatan Pelayanan KB yang berkualitas di 32 Klinik KB melalui
pelatihan bagi Tenaga Medis.
3. Pembuatan Grand Design Kependudukan
4. Meningkatkan efektifitas/kelangsungan ber-KB dari metode Jangka
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
19
Pendek (Pil, Suntik, dan Kondom) menjadi Metode jangka Panjang (MOW,
MOP, IUD, dan Implant).
5. Meningkatkan akses pelayanan KB – KR pada daerah terpencil.
6. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga Pra
Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
7. Meningkatkan kemitraan dalam rangka revitalisasi program KB-KR
dengan mitra kerja (TNI, POLRI, IBI, IDI, Perguruan Tinggi, KNPI, NU,
Pramuka, dll)
8. Meningkatkan jumlah dan kualitas PIK KRR serta pemerataan
penyebaran disetiap kecamatan.
9. Meningkatkan kegiatan advokasi dan KIE serta mengembangkan materi
KIE KB.
D. Alokasi dan Realisasi Anggaran
Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan,
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menerima alokasi
anggaran dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang
keluarga Berencana sebesar Rp6.777.306.275,00 yang terbagi sebagai
berikut:
1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp3.844.392.075,00 dengan realisasi
sebesar Rp3.625.696.659,00 (94,31%) sisa Anggaran Rp218.695.416,00
2. Belanja Langsung sebesar Rp2.932.914.200,00 dengan realisasi sebesar
Rp2.816.134.508,00 (96,02%) sebagai mana pada tabel berikut :
Kode Rekening Uraian Anggaran
Perubahan Realisasi s.d
Desember Sisa Anggaran s.d Desember
Ket (%)
1 2 3 4 5 6
2.08.2.08.01.00.00.5 Belanja 6.777.306.275,00 6.441.831.167,00 335.475.108,00 95,05
2.08.2.08.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung
3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31
2.08.2.08.01.01.01.5.2 Belanja Langsung 2.932.914.200,00 2.816.134.508,00 116.779.692,00 96,02
2.08.2.08.01.01 Program Pelayanan Perkantoran
664.669.962,00 647.773.209,00 16.896.753,00 97,46
2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
15.960.000,00 13.751.307,00 2.208.693,00 86,16
2.08.2.08.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
13.700.000,00 9.623.970,00 4.076.030,00 70,25
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
20
Kode Rekening Uraian Anggaran
Perubahan Realisasi s.d
Desember Sisa Anggaran s.d Desember
Ket (%)
1 2 3 4 5 6
2.08.2.08.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor
11.222.300,00 11.222.300,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.01.06 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.886.250,00 5.886.250,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8.000.000,00 5.220.000,00 2.780.000,00 65,25
2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan bahan logistik kantor
1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya
313.521.412,00 306.789.457,00 6.731.955,00 97,85
2.08.2.08.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
294.400.000,00 293.299.925,00 1.100.075,00 99,63
2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
262.030.738,00 239.208.800,00 22.821.938,00 91,29
2.08.2.08.01.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor
91.902.738,00 90.547.600,00 1.355.138,00 98,53
2.08.2.08.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
118.428.000,00 96.961.200,00 21.466.800,00 81,87
2.08.2.08.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.25 Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor.
33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96
2.08.2.08.01.03.09 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96
2.08.2.08.01.04 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14.500.000,00 14.464.575,00 35.425,00 99,76
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
21
Kode Rekening Uraian Anggaran
Perubahan Realisasi s.d
Desember Sisa Anggaran s.d Desember
Ket (%)
1 2 3 4 5 6
2.08.2.08.01.04.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
9.500.000,00 9.484.775,00 15.225,00 99,84
2.08.2.08.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000,00 4.979.800,00 20.200,00 99,6
2.08.2.08.01.01 Program Pengendalian Penduduk
41.142.200,00 36.068.075,00 5.074.125,00 87,67
2.08.2.08.01.01.02 Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan
20.021.100,00 19.946.975,00 74.125,00 99,63
2.08.2.08.01.01.04 Pengolahan data dan informasi program KB
21.121.100,00 16.121.100,00 5.000.000,00 76,33
2.08.2.08.01.02 Program KB 1.670.783.900,00 1.604.306.850,00 66.477.050,00 96,02
2.08.2.08.01.02.01 Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes
103.284.400,00 103.284.400,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.02 Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana
1.062.341.200,00 1.062.341.200,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.03 Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)
452.520.000,00 386.042.950,00 66.477.050,00 85,31
2.08.2.08.01.02.04 Orientasi peningkatan wawasan bidang Advokasi dan KIE KB kepada Stakeholder dan Mitra Kerja
13.396.100,00 13.396.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.08 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah Program Pengendalian Penduduk dan KB
22.921.100,00 22.921.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.09 Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa
16.321.100,00 16.321.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03 Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
219.234.400,00 219.234.400,00 0,00 100,00
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
22
Kode Rekening Uraian Anggaran
Perubahan Realisasi s.d
Desember Sisa Anggaran s.d Desember
Ket (%)
1 2 3 4 5 6
2.08.2.08.01.03.01 Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP
144.671.100,00 144.671.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03.02 Pelaksanaan Updating Data Keluarga melaui Pendataan Keluarga
36.921.100,00 36.921.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS
17.421.100,00 17.421.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03.05 Pelatihan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak
20.221.100,00 20.221.100,00 0,00 100,00
E. Penghargaan Tahun 2017
Adapun penghargaan yang berhasil diperoleh oleh Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2017 yaitu dari
kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-Remaja) berupa
Penghargaan dari Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Provinsi Sulawesi Selatan kepada Andi Asisah Maulida R sebagai
Juara I Putri Duta Genre pada Jalur Pendidikan dalam Pemilihan Duta
Generasi Berencana Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017
23
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng merupakan salah satu
bentuk Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017
yang disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun
2007 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi pada Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng perlu
diantisipasi agar kinerja dapat lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang
dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
B. Saran-Saran :
Dari permasalahan- permasalahan yang dirasakan dari tahun ketahun
maka disarankan kepada Pimpinan sebagai berikut :
1. Memanfaatkan secara maksimal seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) yang
dimiliki dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia
2. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan dan pengembangan SDM
Aparatur Sipil Negara dengan tetap mengacu pada standar dan ketentuan
yang ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi terhadap para pengambil kebijakan untuk
mengambil langkah-langkah kongkret untuk mencegah terjadinya
penyimpangan.
Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang
dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017.
Watansoppeng, 17 Januari 2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
Ir. A. NUR JAMHURIAH Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19580822 198903 2 007
INDIKATOR NILAI
(%)
2942
= ------------------- x 100% 7,99 %
36804
27583
= ------------------- x 100% 74,95 %
36804
5783
= ------------------- x 100% 15,71 %
36804
1318
= ------------------- x 100% 63,30 %
2082
800
= ------------------- x 100% 83,51 %
958
70
= ------------------- 1 : 1,94
36
70
= ------------------- 1 : 1
70
Mengetahui,
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
Ir. A. NUR JAMHURIAH
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19580822 198903 2 007
dan Keluarga Berencana
Watansoppeng, 17 Januari 2018
URUSAN KELUARGA BERENCANA
2017
Ratio Pembantu
Pembina Keluarga
Berencana (PPKBD)
1001:1
(100)%
Komunikasi,
Informasi,
dan Edukasi
Keluarga
Berencana
dan ekluarga
Sejahtera
(KIE KB dan
KS
BATAS
WAKTU
PENCAPAIAN
TAHUN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
1.
NO
JENIS
PELAYANAN
DASAR
2017
Ratio Petugas
Lapangan
KB/Penyuluh KB
(PLKB/PKB)
100
TINGKAT PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANAJalan Kayangan No. 265, Telp (0484) 21178 Watansoppeng 90811
PENCAPAIAN TAHUN 2017
TARGET
KINERJA
TAHUN
2017
3,60%
Cakupan peserta KB
Aktif 2017 75,50%100
Cakupan Pasangan Usia
Subur yang Isterinya
dibawah usia 20 tahun
100 2017
1:1.79
(55.71%)
2017
Cakupan PUS yang
ingin ber-KB tidak
terpenuhi (Unmet
need)Cakupan Anggota BKB
yang ber-KB100 78,00%
16,00%
2017
2017
Cakupan PUS peserta
KB Anggota Usaha
Peningkatan
Pendapatan Keluarga
100 84,00%
100
0
1 2 3 4 5 6
2.08.2.08.01.00.00.5 Belanja 6.777.306.275,00 6.441.831.167,00 335.475.108,00 95,05
2.08.2.08.01.00.00.5.1 Belanja Tidak Langsung 3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31
2.08.2.08.01.00.00.5.1.1 Belanja Pegawai 3.844.392.075,00 3.625.696.659,00 218.695.416,00 94,31
2.08.2.08.01.01.01.5.2 Belanja Langsung 2.932.914.200,00 2.816.134.508,00 116.779.692,00 96,02
2.08.2.08.01.01Program Pelayanan Perkantoran 664.669.962,00 647.773.209,00 16.896.753,00 97,46
2.08.2.08.01.01.01 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik15.960.000,00 13.751.307,00 2.208.693,00 86,16
2.08.2.08.01.01.03 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
13.700.000,00 9.623.970,00 4.076.030,00 70,25
2.08.2.08.01.01.05 Penyediaan Layanan Kebersihan
Kantor11.222.300,00 11.222.300,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.01.06Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor5.886.250,00 5.886.250,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.01.08 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan8.000.000,00 5.220.000,00 2.780.000,00 65,25
2.08.2.08.01.01.09 Penyediaan bahan logistik kantor 1.980.000,00 1.980.000,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.01.10 Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi dalam dan luar daerah
serta kedinasan lainnya
313.521.412,00 306.789.457,00 6.731.955,00 97,85
2.08.2.08.01.01.11 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran294.400.000,00 293.299.925,00 1.100.075,00 99,63
2.08.2.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur262.030.738,00 239.208.800,00 22.821.938,00 91,29
2.08.2.08.01.02.09Pengadaan peralatan gedung kantor 91.902.738,00 90.547.600,00 1.355.138,00 98,53
2.08.2.08.01.02.13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.15 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional118.428.000,00 96.961.200,00 21.466.800,00 81,87
2.08.2.08.01.02.17 Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.25 Rehabilitasi sedang/berat gedung,
kantor.33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03 Program Peningkatan
Profesionalisme Aparatur60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96
2.08.2.08.01.03.09 Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan60.553.000,00 55.078.599,00 5.474.401,00 90,96
2.08.2.08.01.04 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Laporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
14.500.000,00 14.464.575,00 35.425,00 99,76
2.08.2.08.01.04.01Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD9.500.000,00 9.484.775,00 15.225,00 99,84
2.08.2.08.01.04.04 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun5.000.000,00 4.979.800,00 20.200,00 99,6
2.08.2.08.01.01Program Pengendalian Penduduk 41.142.200,00 36.068.075,00 5.074.125,00 87,67
2.08.2.08.01.01.02 Sosialisasi kajian kebijakan
pengendalian penduduk bagi
Pengelola Program KB dan
Organisasi Kemasyarakatan
20.021.100,00 19.946.975,00 74.125,00 99,63
2.08.2.08.01.01.04 Pengolahan data dan informasi
program KB 21.121.100,00 16.121.100,00 5.000.000,00 76,33
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN REALISASI APBD SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2017
Kode Rekening UraianAnggaran
Perubahan
Realisasi s.d
Desember
Sisa Anggaran s.d
DesemberKet (%)
1 2 3 4 5 6
Kode Rekening UraianAnggaran
Perubahan
Realisasi s.d
Desember
Sisa Anggaran s.d
DesemberKet (%)
2.08.2.08.01.02 Program KB 1.670.783.900,00 1.604.306.850,00 66.477.050,00 96,02
2.08.2.08.01.02.01 Pelayanan KB Momentum Khusus
(IBI-KB-Kes, Bhayangkara, TNI
Manunggal, dan PKK) KB-Kes
103.284.400,00 103.284.400,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.02 Pengadaan sarana dan prasarana
Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga
Berencana
1.062.341.200,00 1.062.341.200,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.03 Penyediaan Biaya Operasional
Program KKBPK (BOKB)452.520.000,00 386.042.950,00 66.477.050,00 85,31
2.08.2.08.01.02.04Orientasi peningkatan wawasan
bidang Advokasi dan KIE KB kepada
Stakeholder dan Mitra Kerja
13.396.100,00 13.396.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.08 Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah
Program Pengendalian Penduduk
dan KB
22.921.100,00 22.921.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.02.09 Pembentukan dan Pengembangan
PIK Remaja/Mahasiswa16.321.100,00 16.321.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03 Program Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga219.234.400,00 219.234.400,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03.01 Pembinaan dan Penguatan
Kelembagaan IMP144.671.100,00 144.671.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03.02Pelaksanaan Updating Data Keluarga
melaui Pendataan Keluarga36.921.100,00 36.921.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03.03 Pembinaan dan Pengembangan
Poktan dan UPPKS17.421.100,00 17.421.100,00 0,00 100,00
2.08.2.08.01.03.05 Pelatihan pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak20.221.100,00 20.221.100,00 0,00 100,00
Watansoppeng, 17 Januari 2018
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
Ir. A. NUR JAMHURIAHPangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19580822 198903 2 007
DAN KELUARGA BERENCANA