Upload
others
View
15
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN Jl. Kelapa Dua No.83 Kagungan Kota Serang-Banten
e-Mail [email protected]
2019
AUDITED
i
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah
salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya
adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Banten mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu
menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang
berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk
meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi
pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi
Banten. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk
memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan
dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance).
Serang, 15 Januari 2020
Kepala Satuan Kerja,
Drs. Asmin Safari Lubis
NIP. 19740202 199303 1 002
ii
DAFTAR ISI
TAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Ringkasan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 3
II. Neraca 4
III. Laporan Operasional 5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6
V. Catatan atas Laporan Keuangan 7
A. Penjelasan Umum 7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca 28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional 35
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas 42
F. Pengungkapan Penting Lainnya 42
VI. Lampiran dan Daftar 45
iii
Jalan Kelapa Dua No.83 Kagungan Kota Serang-Banten
Telepon 0254-8483482
Laman : banten.bawaslu.go.id
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah
merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.
Serang, 15 Januari 2020 Kepala Satuan Kerja,
Drs. Asmin Safari Lubis
NIP. 19740202 199303 1 002
1
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini
meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-
LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2019.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp.9.857.144; atau mencapai 0,0 persen dari
estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0.
Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar
Rp.132.177.148.311; atau mencapai 75,06 persen dari alokasi anggaran
sebesar Rp.176.101.901.000.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31
Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp.8.520.294.424; yang
terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 3.920.675.567; Aset Tetap (neto)
sebesar Rp. 4.510.409.295; Aset Lainnya Rp. 89.209.562; Nilai Kewajiban
dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 186.932.148; dan Rp.
8.333.362.276.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.
Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah
2
sebesar Rp.0; sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah
sebesar Rp. 135.485.541.976; sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan
Operasional senilai Rp.(135.485.541.976); Surplus Kegiatan Non
Operasional lainnya sebesar Rp. 9.849.144, sehingga entitas mengalami
Defisit-LO sebesar Rp.(135.475.692.832).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau
penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar
Rp.9.285.524.434; dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.(135.475.692.832);
ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 134.523.530.674; sehingga
Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp.
8.333.362.276.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang
penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan
Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam
CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh
Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan
lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan
keuangan.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan
berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan
dengan basis akrual.
3
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dalam Rupiah)
TA 2018
ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
PENERIMAAN DALAM NEGERI
Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 - 9,857,144 - 26,793,580
JUMLAH PENDAPATAN - 9,857,144 - 26,793,580
BELANJA B.2
Belanja Pegawai B.3 17,514,727,000 8,638,084,755 49.32 1,666,657,372
Belanja Barang B.4 157,898,183,000 122,862,557,474 77.81 116,686,651,162
Belanja Modal B.5 689,000,000 676,506,082 98.19 5,315,380,000
JUMLAH BELANJA 176,101,910,000 132,177,148,311 75.06 123,668,688,534
% thd AnggCATATANURAIANTA 2019
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
4
II. NERACA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
NERACA UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dalam Rupiah)
CATATAN 2019 2018
Kas Lainnya dan Setara Kas C.1 2,372,301,167 - Belanja Dibayar di Muka (prepaid) C.2 1,469,930,000 3,989,810,000 Persediaan C.3 78,444,400 265,700 Jumlah Aset Lancar 3,920,675,567 3,990,075,700
Peralatan dan Mesin C.4 8,327,886,045 7,767,826,045 Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.5 9,375,000 9,375,000 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.6 (3,826,851,750) (2,476,105,027) Jumlah Aset Tetap 4,510,409,295 5,301,096,018
ASET LAINNYAAset Tak Berwujud C.7 116,446,082 - Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya C.8 (27,236,520) - Jumlah Aset Lainnya 89,209,562 -
JUMLAH ASET 8,520,294,424 9,291,171,718
Utang kepada Pihak Ketiga C.9 170,870,488 5,647,284 Utang Jangka Pendek Lainnya C.10 16,061,660 - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 186,932,148 5,647,284
186,932,148 5,647,284
Ekuitas C.11 8,333,362,276 9,285,524,434 JUMLAH EKUITAS 8,333,362,276 9,285,524,434
8,520,294,424 9,291,171,718
URAIAN
KEWAJIBAN
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
ASET
ASET TETAP
ASET LANCAR
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN
EKUITAS
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
5
III. LAPORAN OPERASIONAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN
LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dalam Rupiah)
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
CATATAN 2019 2018
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya D.1 - 25,493,580
- 25,493,580
Beban Pegawai D.2 8,638,084,755 1,666,657,372
Beban Persediaan D.3 24,644,200 15,190,450
Beban Barang dan Jasa D.4 88,925,736,901 88,162,304,645
Beban Pemeliharaan D.5 1,095,017,812 701,447,854
Beban Perjalanan Dinas D.6 35,424,075,065 23,892,710,753
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.7 1,377,983,243 860,948,082
135,485,541,976 115,299,259,156
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (135,485,541,976) (115,273,765,576)
D.8
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar - 1,300,000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar - -
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 9,871,844 2,100
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (22,700) (3,000)
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 9,849,144 1,299,100
SURPLUS /DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL 9,849,144 1,299,100
SURPLUS/DEFISIT LO (135,475,692,832) (115,272,466,476)
KEGIATAN NON OPERASIONAL
URAIAN
BEBAN
JUMLAH BEBAN
KEGIATAN OPERASIONAL
JUMLAH PENDAPATAN
PENDAPATAN
6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 2019 2018
EKUITAS AWAL E.1 9,285,524,434 10,933,513,542
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (135,475,692,832) (115,272,466,476) KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI
EKUITASE.3
KOREKSI LAIN-LAIN E.3.1 - (1,826,496,646)
JUMLAH - (1,826,496,646)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 134,523,530,674 115,450,974,014
EKUITAS AKHIR E.5 8,333,362,276 9,285,524,434 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan
7
A. PENJELASAN UMUM
A.1. Dasar Hukum dan Profil Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
Dasar
Hukum dan
Profil Entitas
1. Dasar Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Banten berdiri berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di
wilayah provinsi yang meliputi:
1. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan daftar pemilih
sementara dan daftar pemilih tetap;
2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan
dan tata cara pencalonan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
pencalonan gubernur;
3. proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, dan calon gubernur;
4. penetapan calon gubernur;
5. pelaksanaan kampanye;
6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
dan penghitungan suara hasil Pemilu;
8. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di
wilayah kerjanya;
9. proses rekapitulasi suara dari seluruh
kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
8
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara
ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan pemilihan
gubernur;
b. mengelola, memelihara, dan merawat
arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip
yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga
kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang
ditetapkan oleh Bawaslu dan ANRI;
c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU
Provinsi untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan
menjadi kewenangannya kepada instansi yang
berwenang;
f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai
dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu
yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan
penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu
di tingkat provinsi;
g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi
Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada
anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai
sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan
tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang
berlangsung;
9
h. mengawasi pelaksanaan sosialisasi
penyelenggaraan Pemilu; dan
i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diberikan oleh undang-undang.
(2) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu
Provinsi dapat:
a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk
menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan
sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan
b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang
atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang
mengandung unsur tindak pidana Pemilu.
2. Profil Sekretariat Bawaslu Provinsi
Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi
dikepalai oleh Kepala Sekretariat yang
bertanggungjawab kepada Bawaslu Provinsi.
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi membawahi 3 (tiga)
Kepala Bagian, yaitu :
a) Kepala Bagian Administrasi;
b) Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pengawasan
Pemilu;
c) Kepala Bagian Hukum, Humas dan Hubungan Antar
Lembaga.
10
Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola
oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem
Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI
dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan
Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah
sistem yang menghasilkan informasi aset tetap,
persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca
dan laporan barang milik negara serta laporan
manajerial lainnya.
Basis
Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan
dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan
peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan
11
basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui
pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Dasar
Pengukuran
A.4. Dasar Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam
penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah
dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber
daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban
dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang
bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan
mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata
uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan
dalam mata uang rupiah.
Kebijakan
Akuntansi
A.5. Kebijakan Akuntansi
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun
2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan
prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan
penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
12
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah
merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang
merupakan entitas pelaporan dari Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Banten Disamping itu, dalam
penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan
dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Banten adalah sebagai
berikut:
Pendapatan-
LRA
(1) Pendapatan- LRA
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima
pada Kas Umum Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi
sumber pendapatan.
Pendapatan-
LO
(2) Pendapatan- LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak
perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak
atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi,
yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan
13
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.
Belanja (3) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas
dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi
ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi
berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan
Keuangan.
Beban
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang
menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa.
14
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.
Aset
(5) Aset
A Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap,
Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai
nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan
di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI
pada tanggal neraca.
Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat
berharga disajikan sebesar nilai perolehan
sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat
sebesar nilai nominal.
Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai
berikut:
a) Piutang yang timbul dari Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah
timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau
telah dikeluarkannya surat keputusan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui
apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan
hak tagih dan didukung dengan naskah
perjanjian yang menyatakan hak dan
kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa
diukur dengan andal
15
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang
dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini
diwujudkan dengan membentuk penyisihan
piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut
didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan
berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan
yang dilakukan pemerintah. Perhitungan
penyisihannya adalah sebagai berikut:
Kualitas
Piutang
Uraian Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan
s.d. tanggal jatuh tempo 0.5%
Kurang
Lancar
Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan
Pertama tidak dilakukan
pelunasan
10%
Diragukan
Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua
tidak dilakukan pelunasan
50%
Macet
1. Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan
100% 2. Piutang telah diserahkan
kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/DJKN
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan
Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan
jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR
atau Bagian Lancar TPA.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan
dengan harga pembelian terakhir, apabila
diperoleh dengan pembelian;
16
harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya
apabila diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap
b. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 tahun.
Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga
perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan
minimum kapitalisasi sebagai berikut:
a) Pengeluaran untuk peralatan dan mesin dan
atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin
sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000(satu
juta rupiah);
b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau
aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang
nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran
untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset
tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan
barang bercorak kesenian.
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara
lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai
17
dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan
rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa
kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset
Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada
saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN/BMD.
Penyusutan
Aset Tetap
c. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai
sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset tetap.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak
berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan
penghapusan
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa
memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari
Aset Tetap secara merata setiap semester selama
Masa Manfaat.
18
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
Pusat. Secara umum tabel masa manfaat
adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik
Modern) 4 tahun
Piutang
Jangka
Panjang
d. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam
jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan
setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan
disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
Aset
Lainnya
e. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan
kas yang dibatasi penggunaannya.
19
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai
tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah
dikurangi akumulasi amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa
nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat
tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
1. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan
dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat
Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara
berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas
Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa
manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat
(tahun)
Software/Aplikasi Komputer 4
Lisensi 10
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah
disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan.
Kewajiban (6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
20
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek jika diharapkan
untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu
dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang
Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus
Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian
Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang
Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar
atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu
sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat
pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas (7) Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan
kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih
lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
21
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
REALISASI ANGGARAN
Realisasi Pendapatan Rp.9.857.144;
Selama periode berjalan, Bawaslu Provinsi Banten telah
mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya
perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi
serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut
berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara
lain:
ANGGARAN ANGGARAN
AWAL SETELAH REVISI
Pendapatan
Pendapatan Jasa - -
Pendapatan Lain-lain - -
Jumlah Pendapatan - -
Belanja
Belanja Pegawai 17.514.727.000 17.514.727.000
Belanja Barang 158.188.815.000 157.898.183.000
Belanja Modal 689.000.000 689.000.000
Jumlah Belanja 176.392.542.000 176.101.910.000
2019
Uraian
B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.9.857.144; dari
estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.0.
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Pendapatan Jasa - - -
Pendapatan Lain-lain - 9,857,144 -
Jumlah - 9,857,144 -
Uraian
2019
Anggaran Realisasi % Real
Angg.
Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019
mengalami penurunan sebesar 63,21%. dibandingkan
realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya. Penurunan
terjadi akibat tidak adanya pendapatan/penerimaan jasa
giro dalam pengelolaan anggaran tahun 2019 tidak seperti
22
pada tahun 2018 yang mendapatkan jasa giro dari
pengelolaan anggaran hibah Bawaslu Kabupaten/Kota.
Realisasi Pendapatan merupakan Tahun 2019 merupakan
pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat
Lain.
Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018
URAIANREALISASI
TA 2019
REALISASI
TA 2018
NAIK
(TURUN) %
Pendapatan Jasa - 25,493,580 (100)
Pendapatan Lain-lain 9,857,144 1,300,000 658
Jumlah 9,857,144 26,793,580 (63.21)
Realisasi
Belanja Negara
Rp.132.177.14
8.311;
B.2 Belanja
Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp.132.177.148.311; atau
75,06 persen dari anggaran belanja sebesar
Rp.176.101.901.000. Rincian anggaran dan realisasi
belanja TA 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019
Belanja Pegawai 17,514,727,000 8,638,084,755 49.32
Belanja Barang 157,898,183,000 122,911,907,688 77.84
Belanja Modal 689,000,000 676,506,082 98.19
Total Belanja Kotor 176,101,910,000 132,226,498,525 75.09
Pengembalian (49,350,214) -
Jumlah 176,101,910,000 132,177,148,311 75.06
Uraian
2019
Anggaran Realisasi % Real
Angg.
Dibandingkan dengan TA 2018, Realisasi Belanja TA 2019
mengalami kenaikan sebesar 6,88 persen. dibandingkan
realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini
disebabkan antara lain:
23
1. Adanya perubahan akun belanja honorarium (52)
menjadi Uang kehormatan penjabat negara (51) untuk
komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota;;
2. Adanya penambahan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) dilingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
3. Kegiatan sosialisasi pengawasan dan penanganan
pelanggaran pemilihan legislatif dan Presiden Tahun
2019;
4. Adanya pemenuhan biaya operasional untuk
pelaksanaan pengawasan pemilihan legislatif dan
Presiden Tahun 2019 dari tingkat Provinsi sampai
dengan tingkat Kelurahan dan Desa;
Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan 2019
URAIANREALISASI
TA 2019
REALISASI
TA 2018
NAIK
(TURUN) %
Belanja Pegawai 8.638.084.755 1.666.657.372 418,29
Belanja Barang 122.862.557.474 116.686.651.162 5,29
Belanja Modal 676.506.082 5.315.380.000 (87,27)
Jumlah 132.177.148.311 123.668.688.534 6,88
Belanja
Pegawai
Rp.8.638.084.7
55;
B.3 Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp.8.638.084.755; dan Rp.1.666.657.372.
Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik
dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil
(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah
yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan
yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi
belanja TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 428,29
persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
24
1. Adanya perubahan akun belanja honorarium (52)
menjadi Uang kehormatan penjabat negara (51) untuk
komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Adanya Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dilingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
3. Adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dilingkungan
Bawaslu Provinsi Banten.
Perbandingan Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018
URAIANREALISASI
TA 2019
REALISASI
TA 2018
NAIK
(TURUN)
%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 455.958.691 231.361.372 97,08
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara 7.583.583.000 1.013.570.000 648,21
Belanja Lembur 36.864.000 - -
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito 561.679.400 421.726.000 33,19
Jumlah Belanja Kotor 8.638.085.091 1.666.657.372 418,29
Pengembalian Belanja Pegawai (336) - -
Jumlah Belanja 8.638.084.755 1.666.657.372 418,29
Belanja
Barang
Rp.122.862.557
.474;
B.4 Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp.122.862.557.474; dan Rp.116.686.651.162.
Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan
sebesar 5,29 persen dari Realisasi Belanja Barang TA
2018. Hal ini antara lain disebabkan oleh :
1. Adanya pemenuhan kebutuhan operasional
Pengawasan Pemilu Tahun 2019 dari tingkat Bawaslu
Provinsi sampai dengan Panitia Pengawas
Desa/Kelurahan;
2. Adanya pemenuhan honorarium dari tingkat Bawaslu
Provinsi sampai dengan Panitia Pengawas Tempat
25
Pemungutan Suara (Pengawas TPS);
3. Adanya program kerja dalam bentuk pembinaan dan
sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019;
4. Meningkatnya perjalanan dinas dalam rangka
menjalankan tugas Pengawasan Pemilu Tahun 2019.
Perbandingan Belanja Barang TA 2019 dan 2018
URAIANREALISASI
TA 2019
REALISASI
TA 2018
NAIK
(TURUN)
%
Belanja Barang Operasional 52.699.588.678 58.490.412.106 (9,90)
Belanja Barang Non Operasional 15.497.931.299 10.995.192.385 40,95
Belanja Barang Persediaan 24.454.000 14.847.050 64,71
Belanja Jasa 18.278.085.620 22.632.226.014 (19,24)
Belanja Pemeliharaan 1.095.017.812 701.447.854 56,11
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 35.316.830.279 23.977.310.753 47,29
Jumlah Belanja Kotor 122.911.907.688 116.811.436.162 5,22
Pengembalian Belanja (49.350.214) (124.785.000) -
Jumlah Belanja 122.862.557.474 116.686.651.162 5,29
Belanja Modal
Rp.676.506.082
.
B.5 Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp.676.506.082; dan Rp.5.315.380.000. Belanja
modal merupakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi
manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 mengalami
penurunan sebesar 87,27 persen dibandingkan TA 2018
disebabkan oleh implementasi akuntansi berbasis akrual
serta naiknya eselonisasi Bawaslu Provinsi Banten dan
Bawaslu Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan
peningkatan kebutuhan peralatan dan mesin pada TA
2018 Sedangkan pada TA 2019 Belanja Peralatan dan
Mesin hanya bersifat penambahan/pemenuhan
26
kekurangan Belanja Peralatan Mesin TA 2018 dalam
upaya meningkatkan kualitas kinerja.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018
URAIAN REALISASI
TA 2019
REALISASI
TA 2018
NAIK
(TURUN)
%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 560.060.000 5.315.380.000 (89,46)
Belanja Modal Lainnya 116.446.082 - -
Jumlah Belanja Kotor 676.506.082 5.315.380.000 (87,27)
Pengembalian - - -
Jumlah Belanja 676.506.082 5.315.380.000 (87,27)
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019
adalah sebesar Rp.560.060.000; mengalami penurunan
sebesar 89,46 persen bila dibandingkan dengan realisasi
TA 2018 sebesar Rp.5.315.380.000. Hal ini disebabkan
oleh implementasi akuntansi berbasis akrual serta
naiknya eselonisasi Bawaslu Provinsi Banten dan
Bawaslu Kabupaten/Kota, yang mengakibatkan
peningkatan kebutuhan peralatan dan mesin pada TA
2018 serta dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018
URAIANREALISASI
TA 2019
REALISASI
TA 2018
NAIK
(TURUN)
%
Mini Bus - 2.867.280.000 (100,00)
Filling Cabinet Kayu - 79.200.000 (100,00)
LCD Projector/Infocus - 44.800.000 (100,00)
Alat Kantor Lainnya - 38.000.000 (100,00)
Belanja Modal BLU - - -
Meja Kerja Kayu - 722.100.000 (100,00)
Kursi Besi/Metal - 293.000.000 (100,00)
Sice - 98.000.000 (100,00)
Meja Rapat - 118.400.000 (100,00)
Ac. Split - 175.000.000 (100,00)
Camera Digital - 28.800.000 (100,00)
PC. Unit - 250.400.000 (100,00)
Laptop 455.600.000 455.800.000 (0,04)
Printer - 144.600.000 (100,00)
Mesin Absen 19.500.000 - -
Scaner 84.960.000
Jumlah Belanja Kotor 560.060.000 5.315.380.000 (89,46)
Pengembalian - - -
Jumlah Belanja 560.060.000 5.315.380.000 (89,46)
27
B.5.2 Belanja Lainnya
Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 adalah sebesar
Rp.116.446.082; yang merupakan aset tak berwujud
berupa pembuatan website di 8 (delapan) Bawaslu
Kabupaten/Kota dilingkungan Bawaslu Provinsi Banten
yang bertujuan untuk mempublikasikan kegiatan-
kegiatan Pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota
serta dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi
publik.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2019 dan 2018
URAIAN REALISASI
TA 2019
REALISASI
TA 2018
NAIK
(TURUN)
%
Software Komputer 116.446.082 - -
Jumlah Belanja Kotor 116.446.082 - -
Pengembalian - - -
Jumlah Belanja 116.446.082-
-
28
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
Kas Lainnya
dan Setara
Kas
Rp.2.372.301.
167;
C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31
Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar
Rp.2.372.301.167; dan Rp.0.
Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada
bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari
UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu
investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas
dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas
pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2019 dan 2018
TA 2019 TA 2018
16,061,660 -
2,356,239,507 -
2,372,301,167 -
Keterangan
Jumlah
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya di KL dari Hibah
C.1.1 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainya di Bendahara Pengeluaran merupakan
pungutan pajak Tahun 2019 Bawaslu Kota Tangerang
Selatan atas Belanja Hibah yang sudah di setor pada
Tahun 2020 (pertanggal pelaporan).
* Rincian utang pajak disajikan pada Lampiran II.E Laporan Keuangan ini
C.1.2 Kas Lainnya di K/L dari Hibah
Kas Lainya di K/L dari Hibah merupakan sisa hibah
Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan digunakan untuk
membiayai operasional Pengawasan Tahapan Pilkada
Tahun 2020.
* Rincian Kas Lainnya di K/L dari Hibah disajikan pada
Lampiran II.C Laporan Keuangan ini
29
Belanja
Dibayar
Dimuka Rp.
1.469.930.000
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)
Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 masing-
masing sebesar Rp.1.469.930.000; dan
Rp.3.989.810.000. Belanja dibayar di muka merupakan
hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca
sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara
penuh namun barang atau jasa belum diterima
seluruhnya. Belanja sewa dibayar dimuka merupakan
pembayaran sewa kendaran dinas roda 4 Bawaslu
Kabupaten/Kota sampai dengan Bulan Juli 2020, dengan
Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:
Rincian Belanja Dibayar di Muka TA 2019 dan 2018
Jenis TH 2019 TH 2018
Pembayaran Sewa Kendaraan Roda 4 1.469.930.000 3.989.810.000
Jumlah 1.469.930.000 3.989.810.000
* Rincian belanja dibayar di muka disajikan pada Lampiran
II.B Laporan Keuangan ini
Persediaan
Rp.78.444.400
C.3 Persediaan
Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar
Rp.78.444.400; dan Rp.265.700.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2019
dan 2018 adalah sebagai berikut:
30
Rincian Persediaan TA 2019 dan 2018
Jenis TA 2019 TA 2018
Barang Konsumsi 78,444,400 265,700
Jumlah 78,444,400 265,700
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada
dalam kondisi baik dengan rincian dan Berita Acara
Stock Opname sampai dengan 31 Desember 2019.
Peralatan dan
Mesin
Rp.8.327.886.045
C.4 Peralatan dan Mesin
Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin untuk
periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018
adalah Rp.8.327.886.045; dan Rp.7.767.826.045. Mutasi
nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 7,767,826,045
Mutasi tambah:
Pembelian 560,060,000
Hibah Barang -
Transfer Masuk -
Koreksi tambah -
Mutasi kurang: -
Penghentian dari penggunaan -
Saldo per 31 Desember 2019 8,327,886,045
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019 (3,817,476,750)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 4,510,409,295
Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin
berupa:
a. Pembelian Laptop senilai Rp. 455.600.000;
b. Pembelian Mesin Absensi senilai Rp. 19.500.000;
c. Pembelian Scaner Rp. 84.960.000
Jalan,Jaringan
dan Irigasi
C.5 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang
31
Rp.9.375.000;
berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp9.375.000 dan Rp9.375.000.
Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan
pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 9.375.000
Mutasi tambah: -
Mutasi kurang: -
Saldo per 31 Desember 2019 9.375.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019 (9.375.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 -
Mutasi tambah:
Tidak ada mutasi tambah dan mutasi kurang pada
periode 31 Desember 2019.
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp.(3.826.851.75
0)
C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap untuk periode
yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah
masing-masing Rp.(3.826.851.750); dan
Rp.(2.476.105.027). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang disusutkan selama masa manfaat. Rincian
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019
adalah sebagai berikut:
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
TA 2019
No Aset Tetap Nilai PerolehanAkumulasi
PenyusutanNilai Buku
1 Peralatan dan Mesin 8.327.886.045 (3.817.476.750) 4.510.409.295
2 Jalan, Irigasi dan Jaringan 9.375.000 (9.375.000) -
8.337.261.045 (3.826.851.750) 4.510.409.295Akumulasi Penyusutan
32
Aset Tak
Berwujud
Rp.116.446.082
C.7 Aset Tak Berwujud
Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019
dan 2018 adalah Rp.116.446.082 dan Rp.0.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat
diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud
fisik. Aset Tak Berwujud pada Bawaslu Provinsi Banten
berupa software Komputer (website) yang digunakan
untuk mempublikasikan kegiatan Pengawasan Pemilu di
Bawaslu Kabupaten/Kota serta dalam rangka
mewujudkan keterbukaan informasi publik dilingkungan
Bawaslu Provinsi Banten. Mutasi transaksi terhadap Aset
Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai
berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 -
Mutasi tambah:
Pembelian 116.446.082
Mutasi kurang: -
Saldo per 31 Desember 2019 116.446.082
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019 (27.236.520)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 89.209.562
Mutasi tambah merupakan pembuatan Website Bawaslu
Kabupaten/Kota.
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah
sebagai berikut:
Rincian Aset Tak berwujud TA 2019
Uraian Nilai PerolehanAkumulasi
AmortisasiNilai Buku
Software Komputer 116.446.082 (27.236.520) 89.209.562
Jumlah 116.446.082 (27.236.520) 89.209.562
33
Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp.(27.236.520)
C.8 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31
Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing
Rp.(27.236.520) dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset
Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang
disajikan berdasarkan pengakumulasian atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan
kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi
Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah
sebagai berikut:
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset
Lainnya
Aset Tetap Nilai Perolehan
Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi
Nilai Buku
Aset Tak Berwujud
Software Komputer 116.446.082 (27.236.520) 89.209.562
Jumlah 116.446.082 (27.236.520) 89.209.562
Aset Lain-lain - - -
Jumlah 116.446.082 (27.236.520) 89.209.562
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.
Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak
terbatas tidak dilakukan amortisasi.
Utang kepada
pihak ketiga
Rp.170.870.488
;
C.9 Utang kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019
dan 2018 masing-masing sebesar Rp.170.870.488; dan
Rp.5.647.284. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan
kewajiban yang masih harus dibayar dan segera
diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu
kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.
34
Pada per tanggal pelaporan.
* Rincian utang kepada pihak ketiga disajikan pada Lampiran II.D Laporan Keuangan ini.
Utang Jangka
Pendek
Lainnya
Rp.16.061.660
;
C.10 Utang Jangka Pendek Lainnya
Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember
2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp.16.061.660;
dan Rp.0. utang jangka pendek lainnya merupakan utang
dari pungut pajak anggaran belanja Tahun 2019 yang
telah disetor oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada
Tahun 2020.
* Rincian utang jangka pendek lainnya disajikan pada Lampiran II.E Laporan Keuangan ini.
Ekuitas
Rp.8.333.362.
276;
C.11 Ekuitas
Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp.8.333.362.276; dan Rp.9.285.524.434. Ekuitas
adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang
ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
35
Pendapatan
PNBP
Rp.0;
D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.0 dan
Rp.25.493.580. Pendapatan tersebut terdiri dari:
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2019 dan 2018
URAIAN TA 2019 TA 2018NAIK
(TURUN) %
Pendapatan Jasa - 25.493.580 -
Jumlah - 25.493.580 -
Beban Pegawai
Rp.8.638.084.75
5;
D.2 Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp.8.638.084.755; dan
Rp.1.666.657.372. Beban Pegawai adalah beban atas
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang diberikan kepada pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus
PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.
Rincian Beban Pegawai TA 2019 dan 2018
URAIAN
REALISASI
TA 2019
REALISASI
TA 2018
NAIK
(TURUN)
%
Beban Gaji Pokok PNS 250.047.640 98.792.400 153,10
Beban Pembulatan Gaji PNS 4.595 1.992 130,67
Beban Tunj. Suami/Istri PNS 14.268.558 6.713.420 112,54
Beban Tunj. Anak PNS 3.411.852 709.520 380,87
Beban Tunj. Struktural PNS 27.360.000 19.440.000 40,74
Beban Tunj. Pph PNS 31.725.670 20.804.800 52,49
Beban Tunj. Beras PNS 15.353.040 5.214.240 194,44
Beban Uang Makan PNS 93.632.000 72.055.000 29,95
Beban Tunjangan Umum 20.155.000 7.630.000 164,15
Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara 7.583.583.000 1.013.570.000 648,21
Beban Uang Lembur 36.864.000 - -
Beban Pegawai (Tunjangan Khusu/Kegiatan) 561.679.400 421.726.000 33,19
JUMLAH 8.638.084.755 1.666.657.372 418,29
36
Beban pegawai TA 2019 mengalami Kenaikan sebesar
418,29 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini
disebabkan antara lain oleh:
1. Adanya perubahan akun belanja honorarium (52)
menjadi Uang kehormatan penjabat negara (51)
untuk komisioner Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Adanya Gaji dan Tunjangan untuk Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dilingkungan Bawaslu Provinsi Banten;
3. Adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
dilingkungan Bawaslu Provinsi Banten.
Beban
Persediaan
Rp.24.644.200;
D.3 Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan periode yang berakhir pada
31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp.24.644.200; dan Rp.15.190.450. Beban
Persediaan merupakan beban untuk mencatat
konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,
termasuk barang-barang hasil produksi baik yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban
Persediaan untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah
sebagai berikut:
Rincian Beban Persediaan TA 2019 dan 2018
URAIAN TA 2019 TA 2018NAIK
(TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi 24.644.200 15.190.450 62,23
Jumlah 24.644.200 15.190.450 62,23
Beban persediaan TA 2019 mengalami kenaikan
sebesar 62,23 persen dari TA 2018. Hal ini disebabkan
meningkatnya penggunaan barang persediaan yang
akan digunakan untuk menunjang kerja Pengawasan
Pemilu Serentak Tahun 2019.
37
Beban Barang
dan Jasa
Rp.88.925.736.9
01;
D.4 Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Barang dan Jasa periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp.88.925.736.901; dan Rp.
88.162.304.645. Beban Barang dan Jasa terdiri dari
beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang
dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban
yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal
yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang
dan Jasa TA 2019 mengalami Kenaikan 0,95 persen
dibandingkan dengan TA 2018, kenaikan Beban
Barang dan Jasa terjadi karena program kerja
Pengawasan Tahapan Pemilu Bawaslu Provinsi Banten
serta Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.
Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2019
dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018NAIK
(TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran 45,803,498,678 56,616,525,606 (19.10)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja 916,245,000 1,615,640,000 (43.29)
Beban Barang Operasional Lainnya 5,968,300,000 258,246,500 2211.09
Beban Bahan 13,405,092,899 8,852,672,385 51.42
Beban Honor Output Kegiatan 1,524,460,000 2,142,520,000 (28.85)
Beban Barang Non Operasional Lainnya 488,051,500 - -
Beban Langganan Listrik 537,249,604 780,576,827 (31.17)
Beban Langganan Telepon 268,304,763 708,266,164 (62.12)
Beban Langganan Air 3,332,430 729,050 357.09
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 9,866,027 16,050,396 (38.53)
Beban Sewa 14,562,750,000 13,203,248,717 10.30
Beban Jasa Profesi 5,404,586,000 3,844,093,000 40.59
Beban Jasa Lainnya 34,000,000 47,736,000 (28.77)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin - 76,000,000 (100.00)
Jumlah 88,925,736,901 88,162,304,645 0.87
38
Beban
Pemeliharaan
Rp.1.095.017.81
2;
D.5 Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp.1.095.017.812; dan Rp.701.447.854.
Beban Pemeliharaan merupakan beban yang
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau
aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
Kenaikan beban pemeliharaan karena adanya
penambahan pada peralatan dan mesin sehingga
berpengaruh pada pemeliharaan peralatan dan mesin.
Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2019 dan
2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018NAIK
(TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 93.350.000 - -
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.001.667.812 701.447.854 42,80
Jumlah 1.095.017.812 701.447.854 56,11
Beban barang dan jasa TA 2019 mengalami kenaikan
sebesar 56,11 persen dari TA 2018, Hal ini disebabkan
antaralain oleh :
Adanya penambahan peralatan dan mesin pada TA
2018 mempengaruhi kenaikan beban pemeliharaan
peralatan dan mesin TA 2019;
Adanya pemeliharaan gedung dan bangun pada
Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu
Kabupaten/Kota TA 2019.
Beban
Perjalanan Dinas
Rp.35.424.075.0
65;
D.6 Beban Perjalanan Dinas
Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp.35.424.075.065; dan Rp.
23.892.710.753. Beban tersebut merupakan beban
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas,
fungsi, dan jabatan Bawaslu Provinsi Banten dan
39
Bawaslu Kabupaten/Kota. Kenaikan beban perjalanan
dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi,
sosialisasi dan supervisi dalam rangka menjalankan
tugas dan wewenang Pengawasan Pemilu. Rincian
Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2019 dan 2018
adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019 dan 2018
URAIAN JENIS BEBAN TA 2019 TA 2018NAIK
(TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa 6.949.543.185 5.232.847.579 32,81
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.331.824.880 1.052.910.000 216,44
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 19.863.447.000 13.924.793.174 42,65
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 5.279.260.000 3.682.160.000 43,37
Jumlah 35.424.075.065 23.892.710.753 48,26
Beban perjalanan dinas TA 2019 mengalami kenaikan
sebesar 48,26 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini
antaralain disebabkan oleh:
1. Adanya kenaikan beban perjalanan dinas biasa
yang disebabkan dari pemenuhan kebutuhan
perjalanan dinas Bawaslu Provinsi Banten sampai
dengan Panitia Pengawas Desa/Kelurahan;
2. Adanya kenaikan beban perjalanan dinas dalam
kota untuk pelaksanaan program Pengawasan
Tahapan Pemilu 2019;
3. Naiknya beban perjalanan dinas paket meeting
dalam kota dan luar kota akibat dari meningkatnya
frekuensi pelaksanaan program kegiatan
Koordinasi, penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi
Pengawasan Tahapan Pemilu 2019 yang
dilaksanakan oleh Bawasalu Provinsi Banten,
Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas
Kecamatan.
40
Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp.1.377.983.24
3;
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk
periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan
2018 adalah masing-masing sebesar
Rp.1.377.983.243; dan Rp.860.948.062. Beban
Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat
aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi
digunakan untuk mencatat alokasi penurunan
manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian
Beban beban penyusutan dan amortisasi untuk Tahun
2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2019 dan 2018
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN
AMORTISASITA 2019 TA 2018
NAIK
(TURUN)
%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 1,350,746,723 859,073,082 57.23
Beban Penyusutan Jaringan - 1,875,000 (100.00)
Jumlah Penyusutan 1,350,746,723 860,948,082 56.89
Beban Amortisasi Software 27,236,520 - -
Jumlah Amortisasi 27,236,520 - -
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi 1,377,983,243 860,948,082 60.05
Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp.9.849.144
D.8 Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk
periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan
2018 sebesar Rp.9.849.144; dan Rp.(1.299.100).
terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak
rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi
entitas. Beban kerugian pelepasan aset dari
penghapusan nilai barang rusak berat yang tidak bisa
digunakan lagi dan Pendapatan dari kegiatan non
41
operasional lainnya merupakan pendapatan dari
penyesuaian nilai persediaan. Surplus dari Kegiatan
Non Operasional Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai
berikut:
Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2019 dan 2018
URAIAN TA 2019 TA 2018NAIK (TURUN)
%
Pendapatan Pelepasan Aset Non lancar - 1,300,000 -
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara
Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga9,857,144 - -
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan 14,700 2,100 600.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *) (22,700) (3,000) 656.67
Jumlah Surplus/(defisit) pelepasan Aset Non
Lancar9,849,144 1,299,100 658.15
*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena
kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga
Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian
persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).
42
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
PERUBAHAN EKUITAS
Ekuitas Awal
Rp.9.285.524.43
4;
E.1 Ekuitas Awal
Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp. 9.285.524.434; dan Rp. 10.933.513.542.
Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir tahun 2018.
Defisit LO
Rp.(135.475.692
.832)
E.2 Surplus (Defisit) LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar
Rp(135.475.692.832); dan Rp(115.272.466.476).
Defisit LO merupakan selisih kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit
kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
Koreksi Lainnya
Rp.0
E.3.1 Koreksi Lainnya
Koreksi lainnya untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp.0 dan
Rp.(1.826.496.646).
Transaksi Antar
Entitas
Rp.134.523.530.
674
E.4 Transaksi Antar Entitas
Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang
berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp.134.523.530.674; dan
Rp.115.450.974.014. Transaksi antar Entitas adalah
transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang
berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN
maupun KL dengan BUN.
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas
Ditagihkan ke Entitas Lain 130.533.551.661 87.464.612.594 49,24
Diterima ke Entitas Lain (9.857.144) (26.793.580) (63,21)
Transfer Masuk - - -
Transfer Keluar - - -
Pengesahan Hibah Langsung 3.999.836.157 28.013.155.000 (85,72)
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung - - -
Jumlah 134.523.530.674 115.450.974.014 16,52
TA 2019Transaksi Antar Entitas TA 2018
NAIK
(TURUN)
%
43
Pengesahan Hibah langsung merupakan penerimaan
dana Hibah untuk Pilkada Serentak Tahun 2020
dengan rincian sebagai berikut :
1. Bawaslu Kota Cilegon Rp. 1.786.429.000;
2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan Rp. 1.213.407.157;
3. Bawaslu Kabupaten Pandeglang Rp.
1.000.000.000.
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain
(DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain
merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan
dan belanja pada kementrian/lembaga yang
melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31
Desember 2019, DDEL sebesar Rp.9.857.144.
sedangkan ditagihkan ke entitas lain sebesar
Rp.130.533.551.661; merupakan belanja netto yang
berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari :
Ditagihkan Ke entitas lain Jumlah
Belanja Pegawai 8,638,084,755
Belanja Barang 121,218,960,824
Belanja Modal 676,506,082
Jumlah 130,533,551,661
Kas lainnya di K/L dari hibah merupakan sisa
anggaran hibah tahun 2019 yang akan dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada Tahun
2020. Rincian Kas Lainnya terdapat pada lampiran II.F
Laporan Keuangan ini.
E.4.2 Pengesahan Hibah Langsung
Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi
atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas,
barang maupun jasa sedangkan pencatatan
pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan
Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp.3.999.836.157 dari total
Rp3.999.836.157 yang akan diterima sepanjang
tahun 2019 .
44
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian
hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan
Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2019
adalah sebesar 0 dari total Rp0.
Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun
2019 adalah sebagai berikut :
Pemerintah Kota Cilegon Uang 1,786,429,000
Pemerintah Kota Tangerang Selatan Uang 1,213,407,157
Pemerintah Kabupaten Pandeglang Uang 1,000,000,000
Total Pengesahan 3,999,836,157
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
Jumlah - 3,999,836,157
Bentuk HibahPemberi Hibah Nilai
Rincian Pengesahan Hibah Langsung terdapat pada
lampiran II.C Laporan Keuangan ini.
Ekuitas Akhir
Rp.8.333.362.27
6;
E.4 Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir 31
Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp.8.333.362.276; dan Rp.9.285.524.434.
45
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.
F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
Penyusunan laporan keuangan Bawaslu Provinsi Banten
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
Pemerintahan. Dengan cara menghimpun data yang
terdapat diaplikasi SAIBA Versi 19.0.3, SIMAK BMN Versi
19.1 dan PERSEDIAAN Versi 19.0.1a.
F.2. DAFTAR REKENING
Daftar rekening yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi
Banten di Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
No Bawaslu Nomor Rekening Bank Nama Rekening
1 Provinsi Banten 0328481932 BNI BPG 020 BAWASLU PROV BANTEN
2 Kabupaten Lebak 0617929432 BNIBPP 020 SEKRE BAWASLU BANTEN UTK PANWASLU KAB
LBK
3 Kabupaten Pandeglang 0617913603 BNIBPP 020 SEKRE BAWASLU BANTEN UTK PANWASLU KAB
PDG
4 Kabupaten Tangerang 0617923598 BNIBPP 020 SEKRE BAWASLU BANTEN UTK PANWASLU KAB
TRG
5 Kabupaten Serang 0617930389 BNIBPP 020 SEKRE BAWASLU BANTEN UTK PANWASLU KAB
SRG
6 Kota Serang 0617929817 BNIBPP 020 SEKRE BAWASLU BANTEN UTK PANWASLU KOTA
SRG
7 Kota Cilegon 0617930221 BNIBPP 020 SEKRE BAWASLU BANTEN UTK PANWASLU KOTA
CLG
8 Kota Tangerang 0617930684 BNIBPP 020 SEKRE BAWASLU BANTEN UTK PANWASLU KOTA
TGR
9 Kota Tangerang Selatan 0617929410 BNIBPP 020 SEKRE BAWASLU BANTEN UTK PANWASLU TGR
SLT
10 Kabupaten Pandeglang 5070108000090BJB
SYARIAHRPL 020 PDHL BAWASLU BANTEN UNTUK 2BDCW7EA
11 Kabupaten Serang 0050108000106BJB
SYARIAHRPL 020 PDHL BAWASLU BANTEN UNTUK 27SWR34A
12 Kota Cilegon 5090108000040BJB
SYARIAHRPL 020 PDHL BAWASLU BANTEN UNTUK 28TPSUFA
13 Kota Tangerang Selatan 5250108000012BJB
SYARIAHRPL 020 PDHL BAWASLU BANTEN UNTUK 2J24ZMUA
F.3. POSISI KEUANGAN SETELAH TANGGAL NERACA
Posisi keuangan setelah tanggal neraca, antaralain
sebagai berikut :
Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar
Rp.2.372.301.167; merupakan sisa Hibah tahun
2019 akan digunakan untuk pemenuhan biaya
operasional pengawasan Pilkada 2020 sebesar Rp.
2.356.239.507;(Rekap Kas Hibah terlampir pada
lampiran II.F) dan Utang Pajak Bawaslu Kota
Tangerang Selatan dari pungutan pajak tahun
46
2019 yang disetor pada tahun 2020 atas Belanja
Hibah sebesar Rp. 16.061.660 (Rekap pembayaran
terlampir pada lampiran II.E).
Belanja dibayar dimuka (prepaid) Sebesar
Rp.1.469.930.000; merupakan pembayaran
dimuka sewa kendaraan dinas roda 4 Bawaslu
Kabupaten/Kota selama 7 Bulan atau berakhir
pada Bulan Juli Tahun 2020 (Rekap pembayaran
dibuka terlampir pada lampiran II.B)
Persediaan sebesar Rp.78.376.900. merupakan
sisa buku saksi parpol yang dicatat sebagai nilai
persediaan.
utang kepada pihak ketiga / tunggakan tahun
2019 sebesar Rp. 170.870.488. merupakan beban
belanja yang belum dibayar baik dari anggaran
APBN maupun APBD Tahun 2019. (Rekap utang
kepada pihak ke tiga terlampir pada lampiran II.D)
F.4. PENGUNGKAPAN HIBAH
Pada Pilkada serentak Tahun 2020 Bawaslu Provinsi
Banten mengelola anggaran hibah dari 4
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada
Serentak Tahun 2020 dengan nilai NPHD sebesar Rp.
58.952.359.149 namun dari jumlah NPHD tersebut
pada Tahun 2019 baru diterima sebesar Rp.
3.999.836.157 atau 6,8 Peresen dari Nilai
NPHD.dengan nilai SP2HL pada Tahun 2019 sebesar
Rp. 1.643.596.650.
Dengan Rincian Sebagai berikut:
1. Bawaslu Kota Cilegon
NPHD :Rp.10.498.046.468 Pencairan Tahun 2019 : Rp. 1.786.429.000 Pemakaian/ SP2HL 2019 : Rp.994.850.000
2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan NPHD : Rp.12.929.537.000 Pencairan Tahun 2019 : Rp. 1.213.407.157
Pemakaian/ SP2HL 2019 : Rp. 456.310.650 3. Bawaslu Kabupaten Pandeglang
NPHD : Rp.16.000.000.000 Pencairan Tahun 2019 : Rp. 1.000.000.000 Pemakaian/ SP2HL 2019 : Rp. 192.436.000
4. Bawaslu Kabupaten Serang NPHD : Rp. 19.524.775.681
Pencairan Tahun 2019 : Rp. 0 Pemakaian/ SP2HL 2019 : Rp.0
LAMPIRAN
48
Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019
Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Nilai Buku
Manfaat Per 31-12-2018 Tahun 2019 Per 31-12-2019 Per 31-12-2019
Peralatan dan Mesin
Alat Angkutan Darat Bermotor 13 3,923,970,000 1,051,235,967 549,784,588 1,601,020,555 2,322,949,445
Alat Kantor 109 356,777,500 143,873,000 58,343,000 202,216,000 154,561,500
Alat Rumah Tangga 677 1,836,857,100 428,924,380 335,833,920 764,758,300 1,072,098,800
Alat Studio 29 232,055,000 137,740,000 36,130,000 173,870,000 58,185,000
Alat Komunikasi 7 17,684,300 11,505,870 2,758,430 14,264,300 3,420,000
Komputer Unit 163 1,674,325,000 571,691,875 318,572,500 890,264,375 784,060,625
Peralatan Komputer 81 362,717,145 129,808,935 64,574,285 194,383,220 168,333,925
Jumlah 1,079 8,404,386,045 2,474,780,027 1,365,996,723 3,840,776,750 4,563,609,295
Jaringan
Instalasi Lain 1 9,375,000 9,375,000 - 9,375,000 -
Jumlah 1 9,375,000 9,375,000 - 9,375,000 -
Aset Tak Berwujud
Software 8 116,446,082 - 27,236,520 27,236,520 89,209,562
Jumlah 8 116,446,082 - 27,236,520 27,236,520 89,209,562
8,530,207,127 2,484,155,027 1,393,233,243 3,877,388,270 4,652,818,857
Aset Tetap Nilai Perolehan
Total
* Beban Amortisasi
Lampiran II.A: Monitoring Posisi Kas RM
50
Lampiran II.B: Belanja dibayar dimuka
51
Lampiran II.C: HIBAH
52
Lampiran II.D: Utang kepada Pihak Ketiga
53
Lampiran II.E: Utang Jangka Pendek
54
Lampiran II.F: Monitoring Posisi Kas HIBAH
55
Lampiran II.A: Monitoring Posisi Kas RM