Pengadilan AgamaSolokUntuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018005.04.401923

Jl Kapten Bahar Hamid

Telp.0755-3210231. Fax.0755-3210231

Email:pa.solok@pta-padang.go.id

Kota Solok 27325

i

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna

Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Solok adalah salah satu entitas akuntansi di bawah

Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan

menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan

Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Solok mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam

Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis

akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan,

akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna

kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara

pada Pengadilan Agama Solok. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan

untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam

usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Solok, 02 Juli 2018Kuasa` Pengguna Anggaran,

Rismal Riandi, SHNIP 19640618 198603 1 004

i

ii

DAFTAR ISI

HalKata Pengantar i Daftar Isi ii Daftar Tabel iiiiDaftar Isi iiPernyataan Tanggung Jawab iv Ringkasan 1iiiRingkasan 1

I. Laporan Realisasi Anggaran 33II. Neraca 44

III. Laporan Operasional 5

IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6

V. Catatan atas Laporan Keuangan 57

A. Penjelasan Umum 7

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 17

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 23

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 35

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 40

F. Pengungkapan Penting Lainnya 42

VI. Lampiran dan Daftar.

PENGADILAN AGAMA SOLOKJL. KAPTEN BAHAR HAMID, LAING KOTA SOLOKTELEPON 07557 3210231 FAXIMILE 07553210231

iii

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadila Agama Solok yang terdiri dari: Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir,

adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Solok, 02 Juli 2017

Kuasa Pengguna Anggaran

Rismal Riandi, SHNIP 19640618 198603 1 004

1

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Solok per 30 Juni Tahun 2018 ini telah

disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan

ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja

selama periode 1 Januari sampai dengan 30 juni 2018.

Realisasi Pendapatan Negara per 30 juni TA 2018 adalah berupa Pendapatan

Negara Bukan Pajak sebesar Rp.10.884.800.

Realisasi Belanja Negara per 30 Juni TA 2017 adalah sebesar Rp.55.100.000,- atau

mencapai 68.54 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.100.040.000.

2. NERACANeraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan

ekuitas pada 30 Juni 2017 .

Nilai Aset per 30 Juni 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 2.400.000, yang

merupakan uang muka KPPN.

3. LAPORAN OPERASIONALLaporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 30 juni 2017 adalah sebesar Rp.10.884.800, sedangkan jumlah beban

2

adalah sebesar Rp.55.100.000 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional

senilai Rp(44.731.200). Surplus/(deficit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp.

516.000, sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp.(44.215.200)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITASLaporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas

tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01

Januari 2017 adalah sebesar Rp.0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(44.215.200)

kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.44.215.200

sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2017 adalah senilai Rp.0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan

atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-

pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan

keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai

dengan tanggal 30 Juni 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas.

Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 30

Juni Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

- 3 -

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA SOLOKLAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

ANGGARAN REALISASIPENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 - 9,877,400 0.00

JUMLAH PENDAPATAN - 9,877,400 0.00

BELANJA B.2. Belanja Operasi Belanja Barang B.4 124,000,000 46,300,000 37.34 Jumlah Belanja Operasi 124,000,000 46,300,000 37.34

JUMLAH BELANJA 124,000,000 46,300,000 37

% thd AnggCATATANURAIAN 30 JUNI TA 2018

- 4 -

II. NERACA

PENGADILAN AGAMA SOLOKNERACA

PER 30 JUNI 2018 DAN 2017(Dalam Rupiah)

CATATAN Per 30 juni 2018 2017

Kas di Bendahara Pengeluaran C.1 600,000 2,400,000Persediaan 2,105,440Jumlah Aset Lancar 2,705,440 2,400,000

Uang muka dari KPPN C.2 - -Jumlah Piutang Jangka Panjang - -

JUMLAH ASET - -

Uang Muka dari KPPN C.3 600,000 -Utang kepada Pihak Ketiga C.4 - -Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 600,000 -

600,000 -

Ekuitas C.5 - -JUMLAH EKUITAS - -

600,000 -

URAIAN

KEWAJIBAN

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

ASETASET LANCAR

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

PIUTANG JANGKA PENDEK

- 5 -

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR PENGADILAN AGAMA SOLOKLAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)CATATAN Per 30 Juni 2018 2017

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 9,877,400 10,884,8009,877,400 10,884,800

Beban Pegawai D.2 - -Beban Persediaan D.3 985,710 -Beban Barang dan Jasa D.4 19,100,000 18,300,000Beban Pemeliharaan D.5 - -Beban Perjalanan Dinas D.6 27,200,000 36,800,000Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 - -Beban Bantuan Sosial D.8 - -Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 - -Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 - -Beban Lain-lain D.11 - -

47,285,710 55,100,000SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (37,408,310) (44,215,200)

D.12Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya - 516,000Defisit Penjualan Aset Non Lancar - -Defisit Selisih Kurs - -SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONALLAINNYA

- 516,000

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (37,408,310) -

D.13Pendapatan PNBP - -Beban Perjalanan Dinas - -Beban Persediaan - -

SURPLUS/DEFISIT LO (37,408,310) (44,215,200)

URAIAN

BEBAN

JUMLAH BEBAN

KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

POS LUAR BIASA

KEGIATAN OPERASIONAL

JUMLAH PENDAPATAN

PENDAPATAN

- 6 -

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA SOLOKLAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN Per 30 Juni 2018 2017EKUITAS AWAL E.1 3,091,150 -SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (37,408,310) (44,215,200)DAMPAK KUMULATIF PERUBAHANKEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR LAIN-LAIN KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.3 - - KOREKSI ASET TETAP E.4 - - KOREKSI ATAS BEBAN E.5 - - KOREKSI ATAS PENDAPATAN E.6 - - KOREKSI LAIN-LAIN - - Jumlah Lain-Lain - -TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.7 36,422,600 44,215,200

- 7 -

A. PENJELASAN UMUMA.1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang

Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada

Laporan Keuangan;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga

atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

h. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun

Standar;

i. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai

Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya.

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 8 -

k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

l. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang

Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

Bagan Akun Standar;

m. Peraturan menteri keuangan Nomor:177/PMK05/2015 tentang Pedoman

penyusunan laporan keuangan K/L

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Pengadilan Agama SolokDasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

Tahun 2018 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung 2015 – 2019

dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan

Pengadilan Agama Solok pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mengacu pada

program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam

visi dan misi Pengadilan Agama Solok.

Visi Mahkamah Agung adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG

AGUNG”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan

pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa

dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Misi Mahkamah Agung:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan

Agama Solok sebagai Visi dan Misinya.

Visi Pengadilan Agama Solok adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA

YANG AGUNG”

- 9 -

Misi Pengadilan Agama Solok adalah

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Solok melakukan

beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

7. Peningkatan kualitas SDM

Pendekatan

Penyusunan

Laporan

Keuangan

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan KeuanganLaporan Keuangan Semester I Per 30 Juni Tahun 2018 ini merupakan

laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh

Pengadilan Agama Solok Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi

keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem

Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI

dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan

Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang

menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk

penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial

lainnya.

- 10 -

Basis Akuntansi A.4. Basis AkuntansiPengadilan Agama Solok menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan

penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas

serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi

Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi

transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

PengukuranA.5. Dasar PengukuranPengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang

diterapkan Pengadilan Agama Solok dalam penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset

tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

AkuntansiA.6. Kebijakan AkuntansiPenyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2018 telah

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi

merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan,

dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam

penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang

diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang

ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan

- 11 -

entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Solok. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang

sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Solok adalah sebagai

berikut:

Pendapatan-

LRA(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum

Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum

Negara (KUN).

Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO (2) Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan

/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya

ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan

Agam Solok adalah sebagai berikut:

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya seperti Penerimaan dari

legalisasi tanda tangan kepaniteraan, pendapatan peradilan lainnya,

ongkos perkara, pendapatan leges

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- 12 -

Belanja (3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Beban (4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam

periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Aset

(5) AsetAset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka

Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera

untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu

12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul

- 13 -

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan

atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca

disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

Aset Tetap Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga

wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama

dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap

lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak

kesenian.

- 14 -

Piutang Jangka

PanjangPiutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo

atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal

pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo

lebih dari satu tahun.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan

aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah

yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara

penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan

angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau

daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai

atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian

Negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap

pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara

dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak

langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan

tugasnya.

Aset Lainnya Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya

adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan

tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan

lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- 15 -

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari

penggunaan operasional entitas.

Kewajiban (6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua

belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,

Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka,

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek

Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas (7) EkuitasEkuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban

dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan

- 16 -

dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang

dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada

tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian

Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas

piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang Uraian Penyisihan

Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuhtempo

0.5%

Kurang LancarSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan10%

DiragukanSatu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan50%

Macet 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan

100%

2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia

Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan

Aset Tetap(9) Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri

Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No.

90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa

- 17 -

Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber

sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah

diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan

setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode

garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan

dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum

tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun

Implementasi

Akuntansi

Pemerintah

Berbasis Akrual

Pertama kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama KaliMulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi

berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan

pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 30 Juni 2018 yang

berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai

dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian

akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan

- 18 -

Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal

ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis

akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

- 17 -

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARANRealisasi

Pendapatan

Rp.9.877.400

B.1 PendapatanRealisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah

sebesar Rp.9.877.400. Pendapatan Pengadilan Agama Solok terdiri dari

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan

realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan ongkos perkara - 6,380,000 -pendapatan leges - - -

Uraian

SEM I 2018

Anggaran Realisasi % RealAngg.

Realisasi Pendapatan per 30 Juni TA 2018 mengalami kenaikan. Hal ini

disebabkan oleh berkurangnya jumlah perkara yang masuk sehingga menambah

pendapatan dibidang keperkaraaan.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni TA 2018 dan 2017

URAIAN Sem I T.A. 2018 Sem I T.A. 2017NAIK

(TURUN)%

PNBP 9,877,400 10,884,800 0.00

Jumlah 9,877,400 10,884,800 0.00

Realisasi Belanja

Negara Rp

Rp.46.300.000

B.2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2018 adalah sebesar

Rp.46.300.000 atau 37,34% dari anggaran belanja sebesar Rp.124.000.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja semeste r I TA 2018 adalah sebagai

berikut:Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018

- 18 -

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Dibandingkan dengan TA 2017, Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018

mengalami penurunan dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya dana POSBAKUM yang belum tercairkan secara maksimal..

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan 2017

URAIAN REALISASI SEM I TA 2018REALISASI SEM I TA 2017NAIK

(TURUN)%

Belanja Pegawai - - -Belanja Barang 46,300,000 55,100,000 -Belanja Bantuan Sosial - - -Belanja Modal - - -

Jumlah 46,300,000 55,100,000 -

Anggaran Realisasi % RealAngg.

Belanja Pegawai 0 0

0Belanja Barang 124.000.000 46.300.000 37.34Belanja Bantuan Sosial 0 0 0Belanja Modal 0 0 0Total Belanja Kotor 124.000.000 46.300.000 37.34Pengembalian Belanja - 0

Jumlah 124.000.000 46.300.000 37.34

2017

URAIAN

- 19 -

Belanja Barang

Rp46.300.000B.4 Belanja BarangRealisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan 30 juni 2017 adalah masing-

masing sebesar Rp.46.300.000 dan Rp.55.100.000. Realisasi Belanja Barang

per 30 Juni TA 2016 mengalami penurunan dari Realisasi Belanja Barang TA

2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum maksimalnya pencairan dana

pada POSBAKUM.Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan 2017

URAIAN REALISASI SEM I TA 2018REALISASI TA 2017NAIK

(TURUN)%

Belanja Barang Non Operasional 46,300,000 55,100,000 (15.97)Jumlah Belanja Kotor 46,300,000 55,100,000 (15.97)Pengembalian Belanja - -

Jumlah Belanja 46,300,000 55,100,000 (15.97)

- 23 -

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACAKas di Bendahara

Pengeluaran

Rp.600.000

C.1 Kas di Bendahara PengeluaranSaldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017

adalah masing-masing sebesar Rp. 600.000 dan Rp. 2.400.000 yang

merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab

Bendahara Pengeluaran dan telah dipertanggungjawabkan per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara PengeluaranKeterangan Per 30 Juni 2018 Per 30 uni 2017

Uang Tunai 600,000 2,400,000

Jumlah 600,000 2,400,000

Persediaan

Rp.2.105.440

Uang Muka dari KPPN

Rp.600.000

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar

Rp.2.105.440 dan Rp.0.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk

mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni

2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian PersediaanPersediaan 30Juni TH 2018 TH 2017

Barang Konsumsi 2,105,440 -Bahan untuk pemeliharaan - -Bahan baku -Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga - -

Jumlah 2,105,440 -

C.3 Uang Muka dari KPPNSaldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing

sebesar Rp. 600.000 dan Rp. 2.400.000,- Uang Muka dari KPPN merupakan

Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan

KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh

Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN

adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di

kelompok akun Aset Lancar.

- 24 -

Ekuitas

Rp.2.105.440C 4 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.

2.105.440 dan Rp. 0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

- 35 -

Pendapatan PNBP

Rp.9.877.400

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONALD.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan PajakJumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017

adalah sebesar Rp.9.877.400 dan Rp.10.358.800. Pendapatan tersebut terdiri

dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni Tahun 2018 dan 2017

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 9,877,400 10,368,800 (4,73%)- -

Jumlah 9,877,400 10,368,800 (4,73%)

Sem I TH 2018 TH 2017 NAIK

(TURUN)%

URAIAN

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya merupakan Pendapatan-LO yang

diperoleh dari pendapatan Ongkos Perkara, dan pendapatan kejaksaan dan

peradilan lainnya .Beban Pegawai

Rp.0D.2 Beban PegawaiJumlah Beban Pegawai per 30 Juni Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-

masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi,

baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri

Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN TH 2017 TH 2016NAIK

(TURUN)%

Beban Gaji 0,00 - -Beban Tunjangan-Tunjangan 0,00 - -

- -Jumlah 0 - -

Beban Persediaan

Rp.985.710D.3 Beban PersediaanJumlah Beban Persediaan pada 30 Juni Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-

masing sebesar Rp.985.710 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban

untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk

barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

- 36 -

Rincian Beban Persediaan 30 Juni Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN Sem I TH 2018 TH 2017NAIK

(TURUN)%

barang Konsumsi 985,710 - -- -

Jumlah Beban Persediaan 985,710 - -

Beban Barang dan

Jasa

Rp.19.100.000

D.4 Beban Barang dan JasaJumlah Beban Jasa per 30 Juni Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp.19.100.000 dan Rp.18.300.000. Beban Jasa adalah konsumsi atas

jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa

untuk 30 Juni Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban barang dan jasa per 30 Juni Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN Sem I TH 2017 TH 2017NAIK

(TURUN)%

Beban Belanja barang dan jasa 19,100,000 18,300,000 (22,48%)0

Jumlah 19,100,000 18,300,000 (22,48%)

Beban

Pemeliharaan Rp.0D.5. Beban PemeliharaanBeban Pemeliharaan per 30 Juni Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp. 0 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang

dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah

ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Semester I

Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:Rincian Beban Pemeliharaan per 30 juni Tahun 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BEBAN per 30 juni TH 2018 TH 2017NAIK

(TURUN)%

- -- -

Jumlah 0 - -

Beban Perjalanan

Dinas

Rp.27.200.000

D.6. Beban Perjalanan DinasBeban Perjalanan Dinas per 30 Juni Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-

masing sebesar Rp.27.200.000 dan Rp.36.800.000 Beban tersebut adalah

merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka

pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas

- 37 -

untuk 30 Juni Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas sem I Tahun 2018 dan 2017Beban Perjalanan Biasa 27,200,000 36,800,000 (26,08%)Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 - -Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 - -Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 - -

Jumlah 27,200,000 36,800,000 (26,08%)

Beban Penyusutan

dan Amortisasi

Rp.0

D.9 Beban Penyusutan dan AmortisasiJumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni Tahun 2018 dan 2017

adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp0. Beban Penyusutan adalah

merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap

yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi

penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban

Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai

berikut:Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sem I Tahun 2018 dan 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DANAMORTISASI Sem I TH 2018 TH 2017

NAIK(TURUN)

%- -- -- -- -

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi - - -

- 38 -

Surplus /Defisit dari

Kegiatan Non

Operasional Rp.0

D.12 Kegiatan Non OperasionalPos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan

beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi

entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni Tahun 2018 dan

2017 adalah sebagai berikut:Rincian Kegiatan Non Operasional Sem I Tahun 2018 dan 2017

URAIAN Sem I TH 2018 TH 2017NAIK

(TURUN)%

Pendapatan dari kegiatan non opersional lainnya 0 516,000 (100,00%)Surplus (Defisit) dari Kegiatan NonOperasional 0 516,000 (100,00%)

- 40 -

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITASEkuitas Awal

Rp3.091.150E.1 Ekuitas AwalNilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp.3.091.150 dan Rp0.

Defisit LO

Rp(37.408.310)E.2 Surplus (Defisit) LOJumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017

adalah sebesar Rp(37.408.310) dan Rp.(44.215.200). Defisit LO merupakan

selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan

non operasional, dan pos luar biasa.

Ekuitas Akhir

Rp..2.105.440E.3 Ekuitas AkhirNilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing

sebesar Rp..2.105.440 dan rp.0

- 42 -

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACATidak terdapat kejiadian penting seteah tangal neraca

F. 2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan dan tindak lanjut temuan BPK

F.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Belanja Secara akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa

dalam pelaporan uang menurunkan akuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Belanja yang masih harus dibayarkan

adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah

diterima/dinikmati dan/atau perjanjian/komitmen yang dilakukan oleh

Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah, namun sampai pada akhir periode

pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas

hak/perjanjian/komitmen tersebut. Sedangkan Belanja dibayar dimuka adalah

pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari rekening Kas

Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari

pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja pemerintah

Pada Pengadilan Agama Solok terdapat beberapa Pejabat Pengelola Keuangan

diantaranya

1. Kuasa Pengguna Anggaran

Nama : Rismal Riandi, SH

NIP : 19640618 198603 1 004

2. Pejabat Penguji & Penandatangan SPM

Nama : Febrianto, A.Md

NIP : 19810205 200604 1 003

3. Bendahara Pengeluaran

Nama : Dodi Siswanto

- 43 -

F.4. REKENING PEMERINTAH

Nama : Bendahara pengeluaran Pengadilan Agama SolokNo Rek : BPg 0091-01-000902-30-6Bank : Bank Rakyat Indonesia Cab. SolokJenis Rekening : GiroKegunaan : Bendahara Pengeluaran DIPA 04

Nama : RPL 090 PA Solok Utk PDT Biaya PerkaraNo rek : 7058500024Bank :Bank Mandiri Sya’riahJenis Rekening : GIROKegunaan : Penampung biaya perkara

F.5. REVISI DIPA

Tidak ada revisi dipa selama semester I 2018

NIP : 19801213 201408 1005

4. Bendahara Penerima

Nama : Roza Elfina, SH

NIP : 19731120 199402 2 001

Revisi Ke Tanggal Digital Stamp Keterangan

F.6. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM, SSBP dan SSPB Per 30 Juni 2018.

- 44 -

F. 7 Pengungkapan Pengelolaan uang Titipan Pihak Ke-3

a. Penjelasan Umum

01 Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai Lembaga Yudikatif dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya mengelola keuangan anggaran bersumber dari Anggaran

Belanja Negara yang dalam institusi pemerintah lebih dikenal dengan

keuangan DIPA.

02 Selain keuangan DIPA, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya juga mengelola biaya proses

penyelesaian perkara yang bersumber dari para pihak berperkara atau

lebih dikenal dengan uang titipan pihak ketiga. Hal ini dikarenakan sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk proses

penyelesaian perkara perdata tidak dibolehkan lagi menggunakan fasilitas

yang bersumber dari keuangan yang ada dalam DIPA.

03 Uang titipan pihak ketiga (pihak berperkara) ini merupakan uang

persediaan yang digunakan khusus untuk membiayai penyelesaian

perkara selama proses pesidangan berlangsung dan semata mata hanya

dibolehkan digunakan khusus untuk perkara tertentu (mereka sendiri).

Biaya proses penyelesaian perkara yang merupakan uang titipan pihak

ketiga ini digunakan untuk mendukung penyelesaian perkara diantaranya

biaya pemanggilan para pihak berperkara, saksi saksi, biaya

pemberitahuan, biaya penyitaan dan biaya biaya lain yang berkaitan

dengan penyelesaian perkata tersebut.

04 Hal ini merupakan konsekuensi logis yuridis bahwa dalam perkara

perdata, biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada para

pihak berperkara, yang pada awal proses dibebankan kepada pihak yang

- 45 -

mengajukan gugatan/permohonan, termasuk pihak-pihak yang

mengajukan upaya hukum baik upaya hukum Banding, Kasasi maupun

Peninjauan Kembali dan tidak dibebankan kepada negara melalui

Anggaran Pendapatan Belanja Negara kecuali bagi mereka yang tidak

mampu (perkara prodeo) dan dalam perkara gugatan di Pengadilan

Hubungan Industri.

05 Pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung Republik

Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dapat

dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni:

1. Uang Titipan Pihak ketiga sebagai Panjar Biaya Proses Penyelesaian

Perkara, dan

2. Uang Titipan Pihak ketiga lainnya.

b. Informasi Keadaan Uang Titipan Pihak Ketiga sebagai Panjar Biaya Proses PenyelesaianPerkara

Dasar Hukum1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2004

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

- 46 -

6. HIP (Herzein Inlandch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44/RBG

(Reglement Tot Regeling Van Her Rechswezen in De Gewesten Buiten

Java en Madura Staatsblad 1927-227)

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada Mahkamah Agung

Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di Bawahnya.

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012

tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

9. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Definisi Biaya Perkara Dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Biaya Perkara menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 044/KMA/SK/III/2009 tentang Biaya Perkara Pada

Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Empat Lingkungan Peradilan Di

Bawahnya.

Biaya perkara adalah biaya yang dipergunakan langsung untukmelaksanakan proses perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung danPengadilan Tingkat Banding

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses

Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan

Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yangdipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tatausaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak ataupara pihak yang berperkara

3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara menurut Keputusan Panitera

- 47 -

Mahkamah Agung RI nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009

tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Biaya Proses Penyelesaian Perkara/Biaya Proses adalah biaya yang

dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata

usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau

para pihak yang berperkara.

Kewajiban Pengungkapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Biaya proses penyelesaian perkara dipertanggungjawabkan kepada pihak-

pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada

putusan, dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam

CaLK Mahkamah Agung RI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses

Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan

Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Kebijakan Pengelolaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara

1. Pengelolaan (pengadministrasian) biaya proses penyelesaian perkara

(titipan pihak ketiga) ini terpisah dari pengelolaan (pengadministrasian)

biaya yang ada dalam APBN yang tertuang dalam DIPA. Penanggungjawab

pengelolaan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau

Pengadilan Tingkat Banding adalah Panitera/Sekretaris.

2. Prosedur pembayaran biaya proses penyelesaian perkara harus dibayarkan

oleh para pihak berperkara dengan cara langsung menyetor sendiri ke

bank persepsi Pengadilan setempat setelah sebelumnya oleh Petugas Meja

1 dilakukan tentang penaksiran besarnya biaya proses dalam perkara

tersebut.

3. Rekening bank biaya proses ini terpisah dari rekening bank pengelolaan

keuangan dalam APBN yang ada dalam bendahara pengeluaran. Hampir

- 48 -

semua biaya proses perkara ini tersimpan di bank persepsi, sebagian kecil

disimpan dalam brankas bendahara biaya proses yang digunakan sebagai

uang persediaan untuk keperluan proses penyelesaian perkara. Besarnya

pengeluaran biaya untuk proses penyelesaian perkara ini sesuai dengan

tahapan persidangan/pemeriksaan perkara dan manakala uang persediaan

untuk proses penyelesaian perkara ini kurang maka bendahara biaya

proses akan mengambil kembali uang yang ada pada rekening bank

persepsi.

4. Disamping biaya proses, terhadap para pihak berperkara, berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, juga dibebani untuk

membayar biaya PNBP sebagai pemasukan pemerintah.

5. Oleh karena biaya proses ini merupakan titipan dari pihak berperkara yang

digunakan sebagai biaya operasional selama proses persidangan perkara

berlangsung, maka apabila ternyata sebelum perkara selesai biaya proses

tersebut kurang, kepada pihak yang mengajukan perkara diperintahkan

kembali untuk manambah biaya proses perkara. Namun apabila setelah

pemeriksaan perkara selesai dan sudah tidak ada lagi kegiatan yang

berkaitan dengan penyelesaian dan telah ternyata biaya proses dimaksud

terdapat sisa biaya, maka sisa biaya tersebut dikembalikan kepada pihak

berperkara.

Apabila ternyata pihak berperkara tidak datang untuk mengambil sisa biaya

proses dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak diberitahukan

kepada para pihak setelah perkara diputusan, maka sisa biaya proses tersebut

disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP

Keadaan Biaya Proses

6. Keadaan biaya proses pada Pengadilan Agama Solok yang berada di

bawahnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 49 -

No. Uraian Penerimaan Pengeluaran

1. Sisa Awal 16.162.000

2. Penerimaan s/d bulan ini 97.576.000

3. Biaya Panggilan 44.698.000

4. Biaya Proses/ATK Proses 10.500.000

5. Biaya Sita

6. Biaya Pemeriksaan Setempat

7. Biaya Sumpah

8. Biaya Pemberitahuan 7.845.000

9. Pengiriman Biaya PerkaraBanding Kasasi 150.000

10. Materai 1.134.000

11.

Hak-hak Kepaniteraana. Permohonan pada

Pengadilan Agama Solokb. Perkara Bandingc. Perkara Kasasid. Redaksie. lain-lain

5.870.000

900.000750.000

12. Pengembalian sisa panjar 22.613.000

Jumlah Pengeluaran 94.460.000

Saldo113.738.000

Jumlah 19.278.000

Uraian Keadaan Keuangan Tempat

Penyimpanan Uang

SaldoAwal

Masuk(Rp)

Keluar(Rp.)

Sisa (Rp.) DalamBank

DalamBrankas

- 50 -

01-01-2017(Rp)

(Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7

Biaya Proses/

Pemberkasan

16.162.000 97.576.000 94.460.000 19.278.000 15.348.000 3.950.000

JUMLAH 16.162.000 97.576.000 94.460.000 19.278.000 15.348.000 3.950.000

JUMLAH PERKARA MASUK PER 30 Juni 20181. PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA :

a) GUGATAN211 Perkara X Rp. 30.000,- = Rp. 1.055.000,-

b) PERMOHONAN76 Perkara X Rp. 30.000,- = Rp. 0-

2. PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT BANDING :a) GUGATAN

1 Perkara X Rp. 50.000,- = Rp. 50.000,-3. PENDAFTARAN PERKARA KASASI

0 Perkara X Rp. 50.000,- = Rp. 0,-

PERKARA PUTUS PER 30 Juni 2018 ( GUGATAN DAN PERMOHONAN)Redaksi 146 X Rp. 5.000,- = Rp. 730.000,-Biaya penyerahan turunan Salinan/ Penetapan :

458 Lembar X Rp. 300,- = Rp. 137.400,-Penyerahan Akta Cerai 187 X 5000 = Rp. 935.000,-Penyerahan surat atas berkas perkara 150x5000=Rp. 750.000,-Biaya Surat Kuasa Khusus : 2 X Rp. 5.000,- = Rp. 10.000,-Pembuatan suart kuasa insidentil 1 X 5000 = Rp. 5.000,-

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkarayang tidak diambil selama 12 bulanTerakhir = Rp 0,-

Pengembalian belanja tahun lalu = Rp. 0

- 51 -

===================================================

T O T A L = Rp. 9.877.400,-

Bunga Bank = Rp. 0,-

Jadi, secara keseluruhan jumlah PNBP yang disetor ke kas Negara PER

30 Juni 2018 adalah Rp.9.877.400,- (sembilan juta delapan ratus tujuh

puluh tujuh ribu empat ratus rupiah)

Lampiran A1Pengadilan Agama Solok

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2016

Masa Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Nilai BukuManfaat Per 30-06-2015 Tahun 2015 Per 30-06-2015 Per 30-06-2015

A Tanah

Jumlah 0 - - - -B Peralatan dan Mesin

N I H I L

Jumlah 0 - - - -C Gedung dan Bangunan

Jumlah 0 - - - -D Jaringan

Jumlah 0 - - - -E Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jumlah 0 -F Aset Tetap Lainnya

- - - - -Jumlah 0 - - - -

G Aset Lainnya

No Aset Tetap Nilai Perolehan

* Beban Amortisasi