LAPORAN KEUANGAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TANJUNGURA TAHUN 2019LP2KM UNIVERSITAS TANJUNGPURA

SELASA, 25 JUNI 2019

DASAR HUKUM

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang

Mewah

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

• Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang Standar Biaya Masukan

Tahun Anggaran 2019

• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 164/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas

Luar Negeri

• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas

Dalam Negeri

• Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian

KOMPONEN PENGGUNAAN DANA DALAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

HonorariumBiaya Bahan HabisPakai

BiayaPerjalanan

Dinas

BiayaOperasional

lainnya

HONORARIUM ...

Honorarium dapat dibayarkan berupa Honorarium Penunjang

Penelitian/Perekayasaan yaitu Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang

diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh

fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/ perekayasa, koordinator

peneliti/ perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah data, petugas

survei, dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 Tentang

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019)

BIAYA BAHAN HABIS PAKAI ...

Belanja barang habis pakai berupa ATK, Fotocopi, surat menyurat, penyusunan

laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan

laboratorium, langganan jurnal, konsumsi, biaya seminar.

BIAYA PERJALANAN DINAS ...

Biaya Perjalanan Dinas beruoa biaya survey/sampling data, biaya akomodasi,

uang harian, transport.

BIAYA OPERASIONAL LAINNYA ...

Biaya operasional lainnya berupa sewa peralatan/mesin/ruang laboratorium,

kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya.

DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK BELANJA

INVESTASI/MODAL, SEPERTI KOMPUTER, LAPTOP, PRINTER, MEUBELAIR, DAN LAIN-LAIN

BENTUK BUKTI PENGADAAN/KONTRAK

• Bukti pembelian/pembayaran, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak

Rp10.000.000,00

• Kuitansi, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000,00

• Surat Perintah Kerja (SPK), digunakan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak

Rp100.000.000,00, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000,00

sampai dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai

paling banyak Rp200.000.000,00

• Surat perjanjian, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling

sedikit di atas Rp200.000.000,00 dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas

Rp100.000.000,00

• Surat pesanan, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing atau pembelian melalui toko

daring

PERTANGGUNGJAWABAN HONORARIUM

• Daftar honorarium yang memuat nama penerima, NIP, NPWP, golongan,

volume, satuan, jumlah bruto, PPh Pasal 21, Jumlah netto, tanda tangan/nomor

rekening.

• Bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan E-Billing.

• Surat Keputusan

CONTOH DAFTAR HONORARIUM

PERTANGGUNG JAWABAN BAHAN HABIS PAKAI• Belanja dapat berupa bahan habis pakai, ATK, bahan kimia, sewa, konsumsi, dan lain-lain.

• Kelengkapan terdiri dari kuitansi, daftar serah terima barang, daftar hadir (untuk belanja konsumsi), dan lain-lain.

• Belanja dilakukan dengan penyedia barang dan jasa baik perorangan maupun, CV, PT, dan perusahaan. Tidak diperkenankan membeli

barang dan jasa dengan perorangan yang berstatus PNS.

• Bukti pengadaan barang dan jasa mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 28

ayat 1.

• Untuk pengadaan barang, dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- Belanja barang dengan nilai kuitansi dibawah Rp. 1.000.000, tidak dikenakan pajak apapun

- Belanja barang dengan nilai kuitansi Rp. 1.000.000-Rp. 2.000.000, hanya dikenakan PPN 10%

- Belanja barang dengan nilai kuitansi di atas Rp. 2.000.000, dikenakan PPN 10% dan PPh Pasal 22 tarif 1,5%

• Untuk pengadaan jasa, dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut :

- Belanja barang dengan nilai kuitansi dibawah Rp. 1.000.000, dikenakan PPh Pasal 23 tarif 2%

- Belanja barang dengan nilai kuitansi Rp. 1.000.000 ke atas, dikenakan PPN 10% dan PPh Pasal 23 tarif 2%

• Pembayaran pajak dilakukan dengan membuat E-Billing

CONTOH KUITANSI

Nomor :

Tanggal:

KWITANSI

Sudah Terima dari : KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Banyaknya :

***.......................................................................... ***

Untuk Pembayaran : Biaya pembelian .................................................

dengan rincian sebagai berikut :

No Nama Barang Jumlah Harga Satuan Harga Total

1 Barang ......... 1 Unit ................ ..................

Total Nilai sebelum PPN ..................

PPN 10 % ..................

Biaya Kirim dan Packing ..................

Total ..................

PT. .................................

............................................

Rp. .................................

PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

• Rincian Biaya Perjalanan Dinas yang memuat perincian biaya perjalanan (uang harian (sudah termasuk uang

makan, uang saku dan transport lokal), biaya transportasi, biaya penginapan) ditandatangani oleh yang

bersangkutan

• Kuitansi sesuai dengan jumlah biaya perjalanan dinas yang termuat dalam rincian biaya perjalanan dinas

(poin a) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan

• Daftar Pengeluaran Biaya Riil, untuk mempertanggungjawabkan bukti yang tidak bisa dilampirkan (contoh:

taxi, ojek, bis, travel, dll) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan

• Surat Tugas

• Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani dan distempel oleh Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK) dan ditandatangani oleh pejabat dari tempat yang dituju/ didatangi/setempat

• Tiket (pesawat, kereta api, kapal laut), airport tax, boarding pass (jika menggunakan pesawat udara)

• Bukti penginapan jika bermalam

CONTOH SURAT PERJALANAN DINAS

Format SPDHalaman 1

Pada Keterangan lain-lain dicantumkan Nomor dan tanggal Surat Tugas

Format SPDHalaman 2

Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Pelaksana SPD

ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk pada instansi

Pelaksana SPD

Untuk PDJ yang biayanya dibebankan pada DIPA Satker Penyelenggara, tidak

perlu ditandatangani oleh Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk atau

Atasan Pelaksana SPD

CONTOH

RINCIAN

PERJALANAN

DINAS

CONTOH DAFTAR

PENGELUARAN

RIIL

KETENTUAN PERPAJAKAN

Objek Penjelasan

PPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa &

kegiatan

PPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa

tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)

PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang

PPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya

selain Objek PPh Psl 21

PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.

PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena Pajak

Bea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen-dokumen tertentu (kuitansi, kontrak)

BENDAHARA PEMERINTAH

MELAKSANAKAN KEWAJIBAN

PEMOTONGAN & PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT ATAS

DANA YANG BERASAL DARI APBN/APBD

WAJIB

22

PPh Pasal 21

Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepadaorang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa

& kegiatan

24

Penghasilan Yang Diterima

PNSANGGOTA

TNI & POLRIPENSIUNAN*)

YANG DIBEBANKAN KEPADA

KEUANGAN NEGARA/DAERAH

GAJI, TUNJ. KEHORMATAN, UANG PENSIUN,

TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJ. LAINNYA

TERMASUK UANG LEMBUR (0VERTIME)

HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG RAPAT

UANG HADIR, IMBALAN PRESTASI KERJA,

DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN

PEJABAT

NEGARA

*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

PPh Ps. 21 DITANGGUNG

PEMERINTAH

PENGHASILAN TIDAK TERATURPENGHASILAN TERATUR

DIPOTONG PPh Ps.21

25

Contoh 1 >>> PNS Terima Honor (PPh Final)

Rahmadi (PNS Gol. IIIA) berNPWP memperoleh honor sebagai peserta sosialisasi peraturan baru sebesar Rp

1.250.000,- dan status PTKP K/2

Penghitungan PPh Pasal 21

5% x Rp 1.250.000,- = Rp62.500,-

Jika Rahmadi tidak punya NPWP

5% x Rp 1.250.000,-x 120% = Rp75.000,-

Contoh 2 >>> Peserta Kegiatan

Donny Willy, menjuarai lari maraton yang diadakan oleh Kemenpora dan selain piala jg mendapat hadiah uang sebesar

Rp125.000.000,-

Penghitungan PPh Pasal 21 sebesar :

Penghasilan Bruto x Tarif Psl 17 UU PPh

5% x Rp50.000.000 =Rp 2.500.000,-

15% x Rp75.000.000 =Rp11.250.000,-

Rp13.750.000,-

Kalo Donny Willy tdk ber-NPWP = 120% x Rp 13.750.000 = Rp16.500.000,-

26

PPh Pasal 22

27

➢ DITJEN ANGGARAN

➢ BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH

➢ BENDAHARA BEA & CUKAI

MEMUNGUT PPh PASAL 22

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN

ATAS PEMBELIAN BARANG

Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010

28

PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING

BANYAK Rp2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG

TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB

PEMBAYARAN KEPADA WP REKANAN YANG TERMASUK KATEGORI

DENGAN PEREDARAN USAHA TERTENTU < 4,8 M DENGAN

MENYERTAKAN SKB

29

TARIF 1,5%

DARI HARGA/NILAI

PEMBELIAN BARANG

PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN

ATAS

PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN

JIKA REKANAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

30

CONTOH PENGHITUNGAN

PPh PASAL 22

Drs. Andika, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli 2 buah komputer Rp 11.000.000,-

(harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 22

PPh Psl 22 dikenakan atas harga pokok (Tidak termasuk PPN)

Untuk mencari harga barang tanpa PPN adalah

100/110 x Rp11.000.000,- = Rp 10.000.000,-

PPh Psl 22 yang harus dipungut adalah

1,5 % x Rp10.000.000,- = Rp150.000,-

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka PPh pasal 22 yang dipungut :

200% x 1,5% x Rp1.000.000,- = Rp300.000,-

31

PPh Pasal 23

32

BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT

BENDAHARA PEMERINTAH DAERAH

BADAN

YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN

ATAS OBJEK PPh Pasal 23

Peraturan Menkeu No.141/PMK.03/2015

33

HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG

TELAH DIPOTONG PPh. 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:

• JASA TEKNIK;

• JASA MANAJEMEN;

• JASA KONSULTAN HUKUM,

• JASA KONSULTAN PAJAK,

• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

YANG BERASAL DARI MODAL :

•DEVIDEN

•BUNGA

•ROYALTI

34

YANG DAPAT

MENUNJUKKAN

SKB PEMOTONGAN

PPh PASAL 23/26

YANG MELAKSANAKAN

PROYEK PEMERINTAH YANG

DIDANAI HIBAH ATAU

PINJAMAN LUAR NEGERI

35

SEWA

DAN

JASA LAINNYA

TARIF

15 %

DASAR PEMOTONGAN

HADIAH DAN

PENGHARGAAN,

DEVIDEN, BUNGA

DAN ROYALTI

TARIF

2 %

JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA

TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

JUMLAH BRUTO

36

Contoh 1

Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaan komputer Rp 11.000.000, (harga yg

tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 23

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb

dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :

Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-

Contoh 2

Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklan di Media massa dan elektronik

dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.

Penghitungan PPh Pasal 23

Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka

Rp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,-

*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb

dikalikan 100/110

Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :

Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-

37

PPN

38

PAJAK

PERTAMBAHAN

NILAI (PPN)

PAJAK YANG DIKENAKAN

ATAS KONSUMSI

BARANG DAN JASA

PAJAK PENJUALAN

ATAS BARANG MEWAH

(PPn BM)

PAJAK YANG DIKENAKAN

ATAS KONSUMSI BARANG

YG BERDSRKAN KMK

TERGOLONG BRG MEWAH

WILAYAH RI YANG DI DALAMNYA

BERLAKU PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN

DI DALAM

DAERAH PABEAN

39

40

SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

KEPADA PKP REKANAN

PEMUNGUTAN

PPN DAN PPn BM

PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA

TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM

DASAR PEMUNGUTAN

TERUTANG PPn BM 20%

CONTOH

TIDAK TERUTANG PPn BM

PPN YG DIPUNGUT

10/110

YG DIPUNGUT

• PPN 10/130

• PPn BM 20/130

DASAR PEMUNGUTAN

41

TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU

PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH

BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN

OLEH PERTAMINA

ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH

PERUSAHAAN PENERBANGAN

ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN

ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN

UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS

PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE

UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS

PPN TDK DIPUNGUT

DALAM HAL

PEMBAYARAN

42

BEA METERAI

PENGERTIAN:

Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud

tentang: PERBUATAN-KEADAAN/KENYATAAN bagi seseorang dan/atau pihak-pihak

yang berkepentingan;

Benda Meterai adalah METERAI TEMPEL dan KERTAS METERAI yang dikeluatkan oleh

PEMERINTAH R.I

PEMETERAIAN Kemudian adalah suatu cara pelunasan BEA MATERAI yang dilakukan

oleh Pejabat Pos atas Permintaan Pemegang dokumen Bea Meterai belum dilunasi

sebagaimana mestinya;

TANDA TANGAN adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan termasuk:

parap, teraan/cap tanda tangan/ cap parap, teraan cap nama/ tanda lainnya

sebagai pengganti tanda tangan

OBJEK, TARIF & YANG TERUTANG BEA MATERAI

Pasal 2 UU NO.13 Tahun 1985

jo PP No. 24 Tahun 2000

Surat Perjanjian dan Surat-surat lainnya (a.l.

Surat Kuasa, Surat Hibah, Surat Pernyataan)

yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan

sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,

kenyataan/keadaan yang bersifat perdata

Akta-Akta NOTARIS termasuk salinannya

Akta-Akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-

rangkapnya

Rp.6000,-

Rp.6000,-

Rp.6000,-

Rp.6000,-

Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau

harga nominal yang dinyatakan dalam mata uang asing

Yang menyatakan

pembukuan uang atau

penyimpanan uang

dalam rekening di Bank

Yang

menyebutkan

penerimaan

uang;

Yang berisi pengakuan

bahwa utang uang

seluruhnya/sebagian

telah

dilunasi/diperhitungkan

Yang berisi

pemberitahuan

saldo rekening

BANK

LANJUTAN 1,…..Obyek, Tarif

Surat yang memuat

jumlah uang dengan

harga Nominal lebih dari

Rp. 250.000,- tetapi tidak

lebih dari Rp.1.000.000,-

Surat yang memuat jumlah uang dengan

Nominal tidak Lebih dari Rp.250.000,-

LANJUTAN 2,…..Obyek, Tarif

Rp.3000,-

TIDAK

TERUTANG

TERIMA KASIH