Upload
others
View
22
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 i
LAPORAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2019
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gunungkidul
dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
BAPPEDA yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, berdasarkan
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
merupakan salah satu Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penunjang di bidang
perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan.
Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, BAPPEDA menyusun LKjIP yang
dimaksudkan sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan anggaran dengan didasarkan
pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP juga ditujukan untuk
mendapatkan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan
seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan target kinerja BAPPEDA.
LKjIP merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai rencana kinerja
(performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis
Bappeda Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 132 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2016-2021. LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti
yang menunjukkan ukuran keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama
(IKU) Bappeda Tahun 2018 yang ditetapkan.
Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 160 Tahun 2017 yang kemudian telah diubah dengan Keputusan
Bupati Gunungkidul Nomor 198 Tahun 2018 yang memuat 12 program, yang terdiri dari
29 kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis
selanjutnya ditetapkan dalam sebuah Rencana Kinerja Tahunan 2018. Pada tahun 2018
terdapat 6 program yang mendukung sasaran strategis BAPPEDA dan dijabarkan
kedalam 18 kegiatan. Dengan melihat kemampuan sumber daya dan sumber dana yang
tersedia, berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 tersebut selanjutnya ditetapkan
Perjanjian Kinerja. Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 2 sasaran strategis yang diukur
dengan 2 indikator kinerja sasaran.
Dari 2 sasaran yang telah ditetapkan, seluruhnya dapat dicapai dengan hasil yang
baik. Capaian kinerja BAPPEDA Tahun Anggaran 2018 masuk dalam kategori sangat
baik, dengan hasil rata-rata capaian indikator sasaran sebesar 99,99%. Capaian ini lebih
tinggi 0,42% dari tahun sebelumnya yang mencapai 99,57%. Capaian kinerja yang
menyasar pada kesesuaian program pembangunan daerah sebesar 99,99%, artinya
konsistensi program pembangunan daerah belum sesuai dengan target yang diharapkan
atau masih terdapat kesenjangan capaian sebesar 0,01%. Apabila dilihat dari komponen
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 iv
penghitung indeks kesesuaian program, konsistensi dokumen perencanaan antarwaktu
dan antarlembaga dapat terjaga yang ditunjukkan dengan angka 100%. Kesesuaian
jumlah program dalam RKPD dengan RPJMD berkaitan erat dengan adanya reviu
dokumen RPJMD serta aplikasi perencanaan (e-planning) yang mulai dioperasikan pada
tahun 2018 sebagai upaya untuk mengalirkan program dalam RPJMD kedalam program
tahunan (annual planning). Pengaliran program dari RKPD ke dalam Rencana Kerja PD
dan APBD benar-benar dapat dikendalikan. Koordinasi dan pendampingan pada PD
untuk pengaliran program dalam RPJMD kedalam Renstra PD yang pada tahun 2017
telah direviu berjalan dengan baik. Kesenjangan terjadi pada capaian target kinerja
dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan daerah yang dihitung
berdasarkan rata-rata capaian kinerja per sasaran daerah (14 sasaran) yaitu sebesar
0,04%. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kesenjangan ini lebih rendah 2,35%
karena pada tahun 2017 terdapat kesenjangan sebesar 2,39%. Hal ini menunjukkan
bahwa indikator capaian target dengan kinerja dalam perencanaan pembangunan
jangka menegah dan tahunan daerah semakin baik.
Sedangkan capaian indikator kinerja utama yang kedua yaitu hasil kerjasama
penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan sebesar 100%, artinya bahwa enam
kerjasama penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2018 telah ditindaklanjuti menjadi
kebijakan, meskipun masih dalam bentuk draft surat keputusan dan surat edaran
kepala daerah.
Adapun realisasi belanja langsung BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
adalah Rp4.037.646.913,00 atau 96,33% dari total anggaran belanja langsung. Untuk
program yang mendukung langsung pencapaian sasaran strategis, tingkat realisasi
anggaran sebesar Rp3.176.121.326,00 atau dengan capaian sebesar 97,22%. Sedangkan
belanja langsung yang mendukung tugas dan fungsi BAPPEDA terealisasi sebesar
93,20% dari anggaran sebesar Rp924.395.000,00. Dengan hasil pengukuran rata-rata
pencapaian kinerja keuangan sebesar 96,33%, maka dapat dikatakan bahwa
penggunaan anggaran di BAPPEDA telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 v
DAFTAR ISI
Hal
HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi 2
C. Permasalahan Utama (Strategic Issues) 8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA 10
A. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun 2016-2021
A.1. Tujuan dan Sasaran
A.2. Program-Program
10
11
13
B. Rencana Kinerja Tahun 2018 17
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 17
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. Capaian Kinerja Organisasi 19
A.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 19
A.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 21
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 26
C. Realisasi Anggaran 39
BAB IV : PENUTUP 41
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 vi
DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
7
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
12
Tabel 2.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
12
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
12
Tabel 2.4 Sasaran dan Program Prioritas Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
13
Tabel 2.5
Tabel 2.6
Tabel 2.7
Sasaran PD dan Program Pendukung Tugas dan Fungsi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator Kinerja Program
Target Sasaran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14
15
17
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
18
Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal 20
Tabel 3.2
Tabel 3.3
Tabel 3.4
Tabel 3.5
Tabel 3.6
Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Data Jumlah Program dalam Renja PD, Renstra PD, RKPD,
RPJMD, dan APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
Data Capaian Rata-rata Kinerja Per Sasaran Daerah Tahun 2018
Persentase Rata-rata Capaian Program Per Bidang
Hasil Kerjasama Penelitian yang Ditindaklanjuti menjadi
Kebijakan
21
22
22
23
24
Tabel 3.7
Tabel 3.8
Tabel 3.9
Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Tahun 2018
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1: Kesesuaian Program
Pembangunan Daerah
Evaluasi Pencapaian Program Pendukung Sasaran 1:
Kesesuaian Program Pembangunan Daerah
Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 1: Kesesuaian Program Pembangunan Daerah
24
27
31
32
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 vii
Tabel 3.11
Tabel 3.12
Tabel 3.13
Tabel 3.14
Tabel 3.15
Tabel 3.16
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran 2: Kerjasama Penelitian
dalam Pembangunan Daerah Meningkat
Evaluasi Pencapaian Program Pendukung Sasaran 2: Kerjasama
Penelitian dalam Pembangunan Daerah Meningkat
Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Sasaran 2:
Kerjasama Penelitian dalam Pembangunan Daerah Meningkat
Capaian Program Pendukung Tugas dan Fungsi PD
Realisasi Keuangan Program yang Mendukung Tugas dan
Fungsi PD
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018
34
37
38
38
39
40
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 viii
DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA menurut Peraturan Bupati
Nomor 74 Tahun 2016
6
Gambar 1.2. Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2018 7
Gambar 1.3.
Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan
Tahun 2018 8
Gambar 3.1.
Gambar 3.2.
Gambar 3.3
Gambar 3.4.
Gambar 3.5.
Gambar 3.6.
Gambar 3.7.
Gambar 3.8.
Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Musrenbang RKPD Tahun 2019 Kecamatan Ngawen
Konsinyering Penyusunan Peraturan Bupati tentang SIDA
SAMEKTA dan SIKAB GUMREGAH
Konsinyering Penyusunan Masterplan Penataan Kawasan Wisata
Pantai Kukup
Lokakarya Ekspose Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
Forum Litbang Kabupaten Gunungkidul
Sidang Paripurna Pertama Dewan Riset Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2018
Penganugerahan Hadiah Krenovamaskat Tahun 2018
28
29
29
30
31
35
36
37
.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah
(PD) wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati
sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat
pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran. LKjIP dibuat dalam
rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi
Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan
sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya good
governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.
Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
Gunungkidul disampaikan kepada Bupati Gunungkidul sebagai wujud
pertanggungjawaban kinerja BAPPEDA dalam mencapai sasaran strategis BAPPEDA.
Tahun 2018 merupakan tahun kedua periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2016-2021. Tema
pembangunan Kabupaten Gunungkidul untuk memberikan arah pembangunan tahun
2018 yaitu “Meningkatkan pengembangan industri pariwisata sebagai basis
pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian didukung sumber daya
manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”. Tema ini selaras dengan
Visi pembangunan daerah yaitu “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan
wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,
maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah sebagai penjamin mutu perencanaan pembangunan daerah dan mendukung
tema pembangunan tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai kebijakan, program dan
kegiatan yang diarahkan untuk tercapainya perencanaan pembangunan daerah yang
lebih berkualitas. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
tugas dan kewenangannya dalam pencapaian tujuan sebagai komitmen organisasi yang
telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LkjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 2
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul merupakan
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang dibentuk
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang
pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan
pengembangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Menurut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2016, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang
di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah mempunyai fungsi:
1. perumusan kebijakan umum di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian, dan pengembangan;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan,
penelitian, dan pengembangan;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
4. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
5. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
6. pengoordinasian perencanaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. pengoordinasian dan pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan daerah;
8. pengoordinasian dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah;
9. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah;
10. penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah,
kecamatan, dan desa;
11. perencanaan kerja sama pembangunan antar daerah, swasta, dalam
negeri, dan luar negeri;
12. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
13. penyusunan rencana pembangunan daerah;
14. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan
perkotaan;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 3
15. penyusunan dan pelaksanaan pedoman keserasian pengembangan wilayah
perkotaan dan perdesaan;
16. penyusunan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan
pengembangan wilayah dan kawasan;
17. penyusunan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan dan desa;
18. penyusunan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan
perwilayahan;
19. penyusunan perencanaan kawasan strategis;
20. penyusunan perencanaan kawasan permukiman;
21. pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan
perwilayahan;
22. pelaksanaan konsultasi perencanaan pembangunan daerah;
23. pelaksanaan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan;
24. pelaksanaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan kawasan
dan lingkungan perkotaan;
25. perencanaan pembangunan daerah;
26. pengendalian rencana pembangunan daerah;
27. evaluasi rencana pembangunan daerah;
28. pembinaan rencana pembangunan perangkat daerah;
29. pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah,
kecamatan, dan desa;
30. pelaporan tugas pembantuan, hibah, dan bantuan;
31. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
32. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan
pengembangan;
33. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan;
34. pengelolaan UPT.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, terdiri dari Subbagian-Subbagian;
c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang, yang terdiri dari Subbidang-
Subbidang;
2. Unit Pelaksana Teknis;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
a. Kepala Badan;
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 4
b. Sekretariat terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum;
c. Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan terdiri dari :
1. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Subbidang Kesehatan, Sosial, dan Ketenagakerjaan;
3. Subbidang Pendidikan dan Kebudayaan;
d. Bidang Perekonomian terdiri dari:
1. Subbidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan;
2. Subbidang Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi;
3. Subbidang Pariwisata dan Penanaman Modal;
e. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
1. Subbidang Perhubungan, Perumahan, dan Kawasan Permukiman;
2. Subbidang Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum;
3. Subbidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
f. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pengendalian terdiri dari:
1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
3. Subbidang Pelaporan;
g. Bidang Perencanaan terdiri dari:
1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
2. Subbidang Rencana Pembangunan Daerah;
3. Subbidang Rencana Pembangunan Wilayah;
h. Unit Pelaksana Teknis; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
Sedangkan masing-masing Bidang dan Sekretariat memiliki tugas sebagai berikut:
1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan,
perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan
hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
2) Bidang Pemerintahan, Sosial, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, sosial, dan kebudayaan.
3) Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
pembangunan di bidang pertanian, pangan, perikanan, kelautan, industri,
pariwisata, energi sumber daya mineral, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan
menengah, penanaman modal, dan pengembangan dunia usaha.
4) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan
pembangunan di bidang sumberdaya alam, lingkungan hidup, perumahan rakyat,
kawasan permukiman, pekerjaan umum, bina marga, pengairan, sanitasi, air
bersih, perhubungan, penataan ruang, dan pertanahan.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 5
5) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas
melaksanakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pengendalian,
monitoring, evaluasi, dan pelaporan rencana pembangunan.
6) Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan
informasi pembangunan dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
Adapun Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 disajikan dalam Gambar 1.1.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 6
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 7
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah didukung sumberdaya manusia yang berjumlah 51 pegawai.
Adapun dari jumlah tersebut yang menduduki jabatan struktural sebanyak 25 orang
dari 25 jabatan struktural yang tersedia. Jabatan struktural yang terisi di BAPPEDA
terdiri dari eselon II sejumlah 1 orang, eselon III sejumlah 6 orang, dan eselon IV
sejumlah 18 orang. Sedangkan jumlah Aparatur Sipil Negara non eselon sebanyak
26 orang. Persentase pegawai BAPPEDA berdasarkan jenjang eselon sampai akhir
tahun 2018 disajikan pada gambar 1.2.
Sumber: Subbagian Umum BAPPEDA, per Desember 2018
Gambar 1.2
Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2018
Sedangkan komposisi pegawai BAPPEDA berdasarkan Golongan Ruang adalah
sebagai berikut.
Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
No. Golongan/Ruang Bezzeting 31-12-2018
1 I/a – Id 2
2 II/a – Iid 5
3 III/a – IIId 34
4 IV/a – IV/e 10
Jumlah 51
Sumber: Subbagian Umum BAPPEDA, per 31 Desember 2018
Berdasarkan golongan/ruang dan kepangkatan, pegawai Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah mempunyai golongan yang cukup bervariatif dari golongan I
sampai golongan IV. Pegawai dengan jumlah terbanyak terdapat pada golongan III/d
yaitu 11 orang (21,57%) yang diikuti jumlah pegawai pada golongan III/c sebanyak
10 orang (19,61%) dan golongan IV/a sebanyak 10 orang (19,61%). Persentase
komposisi pegawai berdasarkan jenjang kepangkatan dan golongan ruang pada akhir
tahun 2018 seperti dalam gambar 1.3.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 8
Sumber: Subbagian Umum BAPPEDA, per 31 Desember 2018
Gambar 1.3
Persentase Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan Tahun 2018
D. Permasalahan Utama (Strategic Issues)
Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan
daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan
pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang
tersebut, Sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam
seluruh rangkaian perencanaan, yaitu (1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4)
atas-bawah (top-down); dan (5) bawah atas (bottom-up).
Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses
penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada
Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-
agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye kedalam
rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan
teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pembangunan. Pelibatan
mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan
bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat
kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.
Laporan Kinerja BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 9
Beberapa tantangan dan permasalahan pokok dalam perencanaan
pembangunan:
1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme
perencanaan;
2. Belum mantapnya mekanisme penyelarasan perencanaan pembangunan antara
BAPPEDA dengan PD lain dan antar PD;
3. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan
terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya usulan;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang
menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada
tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting);
5. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih tingginya ego sektoral antar
PD, PD dengan desa, rendahnya kapasitas dan komitmen PD pada proses
perencanaan, rendahnya kapasitas keuangan pemerintah daerah yang berakibat
pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap);
6. Internal BAPPEDA: belum mampu menyediakan standard operating procedure
(SOP) perencanaan yang mantap, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan
yang kredibel, belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum
optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan
komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan
pembangunan.