251
BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

  • Upload
    others

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

TAHUN 2019

LAPORAN KINERJA

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

TAHUN 2019

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Page 2: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

i

Puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas izin dan

rahmat-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Biro Kerja Sama Luar Negeri

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2019 dapat

diselesaikan.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Biro

Kerja Sama Luar Negeri dalam melaksanakan berbagai kewajiban

pembangunan di bidang kerja sama internasional, serta sebagai

bentuk pertanggungjawaban Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Laporan ini merujuk pada

Rencana Aksi Biro Kerja Sama Luar Negeri yang disusun pada bulan Maret 2015, yang

diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengelola program dan kegiatan dalam

rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian Kesehatan serta kepada

para pemangku kepentingan.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, walaupun demikian

diharapkan masyarakat dan berbagai pihak dapat memperoleh gambaran tentang hasil

pembangunan kesehatan bidang kerja sama internasional tahun 2019. Semoga Laporan

Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang

berkepentingan, baik sebagai informasi, evaluasi kinerja maupun sebagai pendorong dalam

meningkatkan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Jakarta, Januari 2020 Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri

Acep Somantri, SIP, MBA

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019 KATA PENGANTAR

Page 3: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

ii

Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai keberhasilan Biro Kerja Sama Luar

Negeri selama tahun 2019. Berbagai keberhasilan tersebut tercermin dalam capaian

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran

yang didasarkan pada target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis

(Renstra) Kementerian Kesehatan 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan

Penetapan Kinerja.

Capaian kinerja (performance result) tahun 2019 tersebut dibandingkan dengan

penetapan kinerja (performance agreement) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan dapat

memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) untuk perbaikan

kinerja di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran dan realisasi. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level

sasaran digunakan untuk menunjukan secara langsung kaitan antara sasaran dengan

indikator kinerjanya, sehingga salah satu keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja

tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk dapat memberikan

penilaian yang lebih independen melalui indikator outcome atau minimal output dari kegiatan

yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian sasaran, Biro Kerja Sama Luar

Negeri Tahun 2019 memiliki satu sasaran dengan satu indikator. Realisasi target kinerja

menunjukan bahwa hasil pencapaian seluruh sasaran kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri

pada Tahun 2019 mencapai target yang ditetapkan (100%).

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Page 4: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

iii

KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF .............................................................................................. ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………………………….. . iv

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………… viii

DAFTAR GRAFIK……………………………………………………………………………….. ix

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................. 1

A. LATAR BELAKANG ...................................................................................... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................................... 3

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..................................................................... 3

D. SISTEMATIKA PENULISAN ......................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................................. 6

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .................................... 6

B. SUMBER DAYA ............................................................................................ 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................... 20

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................................ 20

B. REALISASI ANGGARAN ............................................................................... 109

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 113

A. KESIMPULAN ............................................................................................... 113

B. SARAN/LANGKAH TINDAK LANJUT ........................................................... 113

LAMPIRAN 1. PERJANJIAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019

2. DAFTAR URUT KEPANGKATAN TAHUN 2019

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2019

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019 DAFTAR ISI

Page 5: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

iv

Gambar 1 Struktur Organisasi

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 ................................................... 4

Gambar 2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 ................................................... 18

Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 ................................................... 18

Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 ................................................... 19

Gambar 5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 ................................................... 19

Gambar 6 Penandatanganan MoU RI – RDTL di Jenewa, Swiss

Pada Tanggal 24 Mei 2017 ........................................................................... 23

Gambar 7 Joint Working Group (JWG) Indonesia – RDTL di Dili, Timor Leste

Pada Tanggal 18 Februari 2019.................................................................... 25

Gambar 8 Penandatanganan PoA Indonesia – RDTL di Dili, Timor Leste

Pada Tanggal 20 Februari 2019.................................................................... 26

Gambar 9 2nd Joint Working Group on Health Cooperation (JWG) RI-KAS

Di Riyadh, Arab Saudi Pada Tanggal 4 Maret 2019 ..................................... 27

Gambar 10 Joint Working Group (JWG) on Health Cooperation Indonesia - Korea

Di Jakarta, Indonesia Pada Tanggal 31 Agustus 2019 ................................. 29

Gambar 11 Penandatanganan PoA RI – Iran

di Jenewa, Swiss Pada Tanggal 21 Mei 2019 .............................................. 31

Gambar 12 Penandatanganan Minutes of Meeting JWG RI -Iran

Di Iran Pada Tanggal 14 September 2019.................................................... 32

Gambar 13 22nd Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia-Singapore-Thailand (BIMST)

Public Health Conference di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Pada Tanggal 30-31 Juli 2019 ....................................................................... 34

Gambar 14 Pertemuan ASEAN Migrant Health di Surabaya, Indonesia

Pada Tanggal 10-12 September 2019 ........................................................... 35

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019 DAFTAR GAMBAR

Page 6: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

v

Gambar 15 The 44th Meeting of the Programme Coordinating Board (PCB) UNAIDS

Di Jenewa, Swiss Pada Tanggal 25-27 Juni 2019 ........................................ 37

Gambar 16 The 6th Lead Country Coordinators’ Group (LCCG) OKI

Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab Pada Tanggal 7 Oktober 2019 ......... 38

Gambar 17 Bilateral Meeting dengan Burjeel Hospital

Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab Pada tanggal 8 Oktober 2019 .......... 40

Gambar 18 Bilateral Meeting dengan KBBO Group Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab

Pada Tanggal 8 Oktober 2019………….. ....................................................... 41

Gambar 19 Pertemuan Bilateral RI – PNG, Jayapura, Papua, 19 Maret 2019…………. 42

Gambar 20 Pertemuan Youth Town Hall tingkat Regional WHO SEAR

Di Jakarta, Indonesia Pada Tanggal 20 Maret 2019………….. ..................... 43

Gambar 21 Pembukaan Pertemuan Youth Town Hall tingkat Nasional

Di Jakarta, Indonesia Pada Tanggal 21 Maret 2019………….. ..................... 44

Gambar 22 Sesi Ministerial Town Hall pada Pertemuan Youth Town Hall tingkat Nasional

Di Jakarta, Indonesia Pada Tanggal 21 Maret 2019………….. ..................... 45

Gambar 23 Kunjungan National Ambulance ke Jakarta

Di Jakarta, Indonesia Pada Tanggal 22 – 24 April 2019………….. ............... 47

Gambar 24 1st Indonesia-Iran Health Business Forum di Jakarta, Indonesia

Pada Tanggal 2-4 September 2019………….. .............................................. 48

Gambar 25 ASEAN Cities Leadership Forum On Getting to Zeros

Di Denpasar, Bali, Pada Tanggal 9 – 11 Oktober 2019………….. ................ 49

Gambar 26 Regional Consultative Meeting to Identify Gaps and Develop Guideline on the

Integration of Mental Health in Primary and Secondary Level of Care for ASEAN

Member States di Jakarta, Indonesia Pada Tanggal 1 – 3 Oktober 2019… .. 51

Gambar 27 APEC Workshop on Leveraging Digital Technology to Improve Education Quality

in Rural and Remote Areas dan Rapat Konsultasi Nasional Strategi Indonesia

pada Keketuaan APEC Chile tahun 2019 di Bali, Indonesia Pada Tanggal 23 –

24 Januari 2019… .......................................................................................... 53

Gambar 28 Pertemuan Workshop on the Development of the ASEAN Strategic Plan to

Combat Antimicrobial Resistance (AMR) through One Health Approach

Di Manila, Filipina, Pada Tanggal 13 – 14 Februari 2019………….. ............. 55

Gambar 29 Kunjungan Bilateral ke Beijing

Pada Tanggal 19 – 20 Februari 2019………….. ............................................ 56

Page 7: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

vi

Gambar 30 Pertemuan Health Working Group (HWG) dan Life Science Innovation Forum

(LSIF) pada rangkaian APEC SOM-1 di Santiago, Chile

Pada Tanggal 27 Februari – 2 Maret 2019…… ............................................. 58

Gambar 31 Pertemuan 1st Joint Working Group on Health RI – India

Di New Delhi, India Pada Tanggal 28 Februari 2019………….. .................... 59

Gambar 32 Pertemuan Joint Working Group on Health RI-Saudi Arabia, Riyadh, Arab Saudi

Pada Tanggal 4 Maret 2019………….. .......................................................... 61

Gambar 33 Pertemuan 1st Joint Working Group (JWG) RI – Belanda, Den Haag, Belanda

Pada Tanggal 7 - 8 Maret 2019………….. ..................................................... 62

Gambar 34 Kunjungan ke Canberra, Melbourne dan Sydney

Pada Tanggal 16 – 21 Juni 2019………….. ................................................... 67

Gambar 35 Indonesia-Netherlands Health Business Forum (HBF), Den Haag, Belanda

Pada Tanggal 19 – 21 Juni 2019………….. ................................................... 68

Gambar 36 Pertemuan the 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 4 : Ensuring Food Safety

Nha Trang, Vietnam Pada Tanggal 25 – 28 Juni 2019………….. ................. 69

Gambar 37 Pertemuan Developing 8 (D-8) on Health and Social Protection Inaugural

Consultation Meeting, Abuja, Nigeria

Pada Tanggal 19 – 20 Juni 2019………….. ................................................... 71

Gambar 38 Konsultasi Bilateral RI-Mesir ke-6, Kairo, Mesir

Pada Tanggal 26 - 27 Juni 2019………….. ................................................... 72

Gambar 39 ASEAN Inter-Pillar Consultation Meeting for the Reformulation and Production of

Healthy Food and Beverage Options, di Semarang,

Pada Tanggal 1 - 2 Juli 2019………….. ......................................................... 75

Gambar 40 Pertemuan 1st Joint Working Group RI - Brunei Darussalam,

Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Pada Tanggal 9 – 10 Juli 2019………….. ...................................................... 76

Gambar 41 Pertemuan the 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 3: Strengthening Health

System & Access to Care di Singapura

Pada Tanggal 10 – 11 Juli 2019………….. .................................................... 78

Gambar 42 1st Technical Meeting for RI-Kuwait Joint Ministerial Commission,

Kuwait City, Kuwait

Pada Tanggal 10 – 11 Juli 2019………….. .................................................... 79

Gambar 43 ASEAN Influenza Laboratory Surveillance dan Pertemuan ASEAN Regional

Capacity Strengthening on Biorisk Management di Nusa Dua, Bali,

Pada Tanggal 16 – 18 Juli 2019………….. .................................................... 81

Page 8: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

vii

Gambar 44 Pertemuan Health Working Group (HWG) dan 9th High-Level Meeting on

Health and the Economy (HLM) pada rangkaian APEC SOM-3

Di Puerto Varas, Chille Pada Tanggal 18 – 21 Agustus 2019………….. ...... 83

Gambar 45 Pertemuan 14th ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)

di Siem Reap, Kamboja Pada Tanggal 26 – 30 Agustus 2019………….. ..... 85

Gambar 46 Kunjungan Menteri Kesehatan RI ke Tehran dan 2nd Indonesia-Iran

Health Business Forum

di Tehran, Iran, Pada Tanggal 14 – 16 September 2019………….. ............... 86

Gambar 47 2nd Indonesia-Iran Health Business Forum

di Tehran, Iran, Pada Tanggal 14 – 16 September 2019………….. ............... 87

Gambar 48 Penandatanganan Technical Arrangement between Ministry of Health of the

Republic of Indonesia and Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC) on

Health Nanotechnology, Biotechnology and Stem Cell Product Development

dan Letter of Intent (LoI)

di Tehran, Iran, Pada Tanggal 15 September 2019………….. ....................... 88

Gambar 49 Serah Terima Keketuaan Asia Pacific Regional Forum on Health and

Environment Periode 2020-2024

di Manila, Filipina Pada Tanggal 28 September 2019………….. ................. 89

Gambar 50 Pertemuan Global Digital Health Partnership (GDHP) Summit ke-5 dan Asia Pacific e-Health Record Conference (APeHRC) Pada Tanggal 15 – 18 Oktober 2019………….. ............................................ 90

Gambar 51 APEC Conference on Cooperation Initiatives for Non-Communicable Diseases (NCDs) Prevention and Control, Krasnoyarsk, Rusia Pada Tanggal 17 – 18 Oktober 2019……………………………………. 93

Gambar 52 The 94th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Sektor Jasa Kesehatan di Manila, Filipina

Pada Tanggal 21 – 23 Oktober 2019……………………………………. 96 Gambar 53 Pertemuan the 5th Meeting of ASEAN Health Cluster 2: On Responding to All Hazards and Emerging Threats, Nay Pyi Taw, Myanmar Pada Tanggal 29 – 31 Oktober 2019………………………………………. 98 Gambar 54 Inter-Sectoral Dialogue Forum on Public Service Motivation to Support the

Realisation of ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development

Goals, Nay Pyi Taw, Myanmar

Pada Tanggal 18 – 19 November 2019…………………………………………....102

Gambar 55 The 5th Workshop and Task Force Meeting on Development of the Agreement

for the Implementation of ASEAN Food Safety Regulatory framework (AFSRF),

Jakarta Pada Tanggal 10 – 12 Desember 2019………………………….…….…104

Gambar 56 Islamic Conference of Health Minister (ICHM) ke-7

Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab

Pada Tanggal 15 – 17 Desember 2019……………………………………........106

Page 9: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

viii

Tabel 1 Rencana Kinerja dan Alokasi Pagu Indikatif

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2015 - 2019 .................................................... 13

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 .............................................................. 14

Tabel 3 Penetapan Kinerja

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 ............................................................... 14

Tabel 4 Komposisi Pegawai

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 ............................................................... 17

Tabel 5 Pengukuran Kinerja

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 ............................................................... 21

Tabel 6 Capaian Kinerja

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 ............................................................... 21

Tabel 7 Capaian Target Kinerja Tahun 2015 – 2019

Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri ....................................................... 109

Tabel 8 Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 – 2019

Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri ....................................................... 110

Tabel 9 Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 .................................. 111

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019

DAFTAR TABEL

Page 10: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

ix

Grafik 1 Target Kinerja dan Realisasi Kinerja sesuai Renstra

Kementerian Kesehatan 2015 – 2019…………………………………………...............109

Grafik 2 Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 – 2019

Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri…………………………………………110

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019 DAFTAR GRAFIK

Page 11: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

1

A. LATAR BELAKANG Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Biro Kerja Sama Luar Negeri memiliki tugas melaksanakan

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama kesehatan luar negeri sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalankan fungsi-fungsi diantaranya

adalah:

a. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri bilateral, regional, dan multilateral

di bidang kesehatan.

b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral, regional, dan multilateral di

bidang kesehatan, dan

c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Sebagai Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, salah satu kewajiban Biro

Kerja Sama Luar Negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari adalah menyusun

dokumen Rencana Aksi Kegiatan. Dokumen tersebut merupakan elaborasi dari dokumen

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 dan Rencana Aksi Program di

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Meskipun dokumen Rencana Aksi Kegiatan masih

berupa perencanaan yang bersifat indikatif, namun beberapa bagian khususnya terkait dengan

rencana aksi telah bersifat operasional, yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan

kegiatan perencanaan dan anggaran di Biro Kerja Sama Luar Negeri selama kurun waktu tahun

2015 - 2019.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Biro Kerja Sama Luar Negeri diharapkan sebagai

pintu masuk kerja sama luar negeri di Kementerian Kesehatan, dan tentunya kerja sama luar

negeri diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan sesuai

dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Namun

demikian dalam mengembangkan kerja sama luar negeri, juga memperhatikan kebijakan politik

luar negeri dimana Kementerian Luar Negeri merupakan koordinator untuk hal tersebut. Oleh

karenanya dalam setiap pengembangan kerja sama luar negeri, disamping memperhatikan

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019

BAB I PENDAHULUAN

Page 12: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

2

kepentingan lintas unit utama di Kementerian Kesehatan, juga dibangun mekanisme forum lintas

Kementerian/Lembaga, untuk mendapatkan masukan dan pandangan sehingga posisi sektor

kesehatan Indonesia mendukung kepentingan nasional secara komprehensif.

Rencana strategis dan kebijakan teknis Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah melaksanakan

kegiatan untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu

lingkungan strategis regional dan lingkungan strategis global. Pada lingkungan strategis regional

berkaitan dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tanggal 1 Januari

2016 akan memberikan peluang dan akses pasar sekaligus tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Implementasi MEA yang mencakup perdagangan barang dan jasa sektor kesehatan perlu

dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing dari fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan

dalam negeri. Pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada baik dari sumber daya

manusia, peralatan, sarana dan prasarananya, maupun dari segi manajemennya perlu

digalakkan. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskemas, dan lain-lain)

harus dilakukan secara serius dan terencana. Hal ini berkaitan dengan perjanjian pengakuan

bersama Mutual Recognition Arrangement (MRA) tenaga medis/dokter, dokter gigi, dan perawat.

Pada Lingkungan Strategis Global berkaitan dengan berakhirnya agenda Millennium

Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, bahwa banyak negara mengakui keberhasilan

dari Millennium Development Goals (MDGs) sebagai pendorong tindakan-tindakan untuk

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pembangunan masyarakat. Sebagai tindak lanjut,

Biro Kerja Sama Luar Negeri juga mendukung kelanjutan program tersebut yang disebut dengan

Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi 17 goals. Terkait hal tersebut, kesehatan

ada dalam goals no 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi

semua orang di segala usia.

Salah satu penekanan pada SDGs adalah peningkatan partnership atau kemitraan yang

salah satunya adalah penguatan kemitraan Kementerian Kesehatan dengan mitra pembangunan

kesehatan yang ada, diantaranya negara mitra, organisasi internasional, NGO atau LSM dan

swasta. Dalam pelaksanaannya, salah satu sarana untuk menunjukkan komitmen Kementerian

Kesehatan dalam penguatan kemitraan tersebut adalah dengan membuat perjanjian kerja sama

dengan mitranya.

Prioritas Biro Kerja Sama Luar Negeri yang akan dilakukan adalah mempercepat

penyelesaian perjanjian kerja sama ke arah perjanjian yang diimplementasikan, sehingga hasil

kerja sama antara Kementerian Kesehatan dengan mitranya segera dapat dirasakan masyarakat

Indonesia.

Page 13: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

3

B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 adalah

sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri kepada Sekretaris

Jenderal Kementerian Kesehatan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dalam

rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019:

1. Memberikan informasi kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri yang terukur kepada stakeholder

(pemberi mandat) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Kerja Sama Luar Negeri untuk

meningkatkan kinerjanya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pada Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, telah diatur tugas dan fungsi masing-masing

bagian yang ada di Biro Kerja Sama Luar Negeri. Berikut tugas dan fungsi masing-masing bagian:

1. Bagian Kerja Sama Kesehatan Bilateral

Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar

negeri bilateral serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama kesehatan bilateral di Kawasan

Asia Pasifik, Timur Tengah, Amerika, Eropa dan Afrika.

b. koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri bilateral di Kawasan Asia Pasifik, Timur

Tengah, Amerika, Eropa dan Afrika.

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

2. Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional

Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar

negeri regional.

Fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama kesehatan regional dengan

negara ASEAN dan Non-ASEAN.

b. koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri regional dengan negara ASEAN dan Non-

ASEAN.

Page 14: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

4

3. Bagian Kerja Sama Kesehatan Multilateral

Tugas:

Melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi hubungan luar

negeri multilateral.

Fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerja sama kesehatan multilateral dengan

badan PBB dan Non-PBB.

b. koordinasi dan fasilitasi hubungan luar negeri multilateral dengan badan PBB dan Non-

PBB.

Berikut Struktur Organisasi Biro Kerja Sama Luar Negeri sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.

64 Tahun 2015.

STRUKTUR ORGANISASI BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

Gambar 1 Struktur Organisasi

Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019

Kepala Biro Kerja Sama Luar NegeriAcep Somantri, S.IP, MBA

196712101995031001

Kepala Bagian Kerja SamaKesehatan Bilateral

dr. Sri Wahyuni, M.Sc197806272008122001

Kepala Sub Bagian KerjaSama Bilateral I

Hardini Kusumadewi, SKM

198309112006042003

Kepala Sub Bagian KerjaSama Bilateral II

Elizabeth Sarah Aryaputri, SKM, MPH

198209192010122002

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Hermadi, S.Farm, Apt198003272008011006

Kepala Bagian Kerja Sama KesehatanRegional

drg. Grace Lovita Tewu, M.Sc (CHHM)

196708071992032004

Kepala Sub Bagian Kerja SamaRegional II

Kepala Sub Bagian Kerja SamaRegional I

Rita Ratna Puri, SKM, M.HEcon (adv)198001312003122002

Kepala Bagian Kerja SamaKesehatan Multilateral

Ferdinan S Tarigan, SKM, MKM197702062000121004

Kepala Sub Bagian KerjaSama Multilateral IIdr. Soitawati, M.Epid197108202002122001

Kepala Sub Bagian KerjaSama Multilateral I

dr. M. Elvinoreza Hutagalung198208192010121002

Kelompok JabatanFungsional

Page 15: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

5

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan

Kinerja ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan secara ringkas latar belakang, tugas, fungsi, struktur

organisasi, dan sistematika penyajian.

BAB II – PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019 dan sumber daya

manusia yang dimiliki.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian

Kinerja.

C. Sumber Daya Manusia

Pada sub bab ini diuraikan keadaan sumber daya manusia yang ada di Biro Kerja

Sama Luar Negeri.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan output kegiatan kerja sama luar negeri.

BAB IV – PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Page 16: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

6

A. PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA Perencanaan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri dilakukan dengan berpedoman kepada

dokumen perencanaan strategis pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan perencanaan strategis di Kementerian Kesehatan

melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 kemudian dijabarkan pada Rencana Aksi Kegiatan

(RAK) Biro Kerja Sama Luar Negeri dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan

tahunan melalui Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga

(Renja K/L).

Biro Kerja Sama Luar Negeri menjadi salah satu kegiatan dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Adapun sasarannya adalah

meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan

manajemen Kementerian Kesehatan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri dengan outputnya adalah meningkatnya peran dan posisi Indonesia

dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan. Adapun Indikator pencapaian output tersebut

pada tahun 2019 adalah jumlah implementasi dari kesepakatan kerja sama luar negeri bidang

kesehatan sebanyak 8 dokumen.

Kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan adalah “jumlah kesepakatan

internasional yang telah ditandatangani termasuk kesepakatan dalam persidangan internasional

yang bersifat kepemerintahan dan telah diimplementasikan oleh Kementerian Kesehatan untuk

mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan yang diukur dengan

pelaporan monev secara berkala dan komprehensif”.

Kerja sama luar negeri bidang kesehatan senantiasa dikembangkan dengan

memperhatikan prioritas pembangunan kesehatan dan juga kebijakan politik luar negeri dan

hubungan luar negeri melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Selain itu dalam

kerangka globalisasi perdagangan di WTO dan Free Trade Area lainnya, perdagangan

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Page 17: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

7

barang/jasa/hak kekayaan intelektual sektor kesehatan merupakan salah satu primadona, dan

Biro Kerja Sama Luar Negeri senantiasa mengikuti mekanisme interkementerian dibawah

koordinasi Kementerian Perdagangan.

Untuk mendukung pencapaian output, Biro Kerja Sama Luar Negeri yaitu meningkatnya

peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, dengan indikator

kinerja kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan (yang diimplemetasikan), perlu

dilakukan upaya, yaitu :

1. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Bilateral Peningkatan kerja sama bilateral bidang kesehatan ditujukan untuk mendukung program

prioritas di Kementerian Kesehatan. Kerja sama bilateral memperhatikan kepentingan

nasional Indonesia, yaitu kepentingan secara politik, ekonomi dan sosial budaya.

Pelaksanaan kerja sama bilateral, disesuaikan dengan prinsip perjanjian internasional

dengan memperhatikan kepentingan politik luar negeri Indonesia serta senantiasa

berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.

Biro Kerja Sama Luar Negeri berperan sebagai pintu masuk kerja sama bilateral di

Kementerian Kesehatan, mengkoordinasikan dan melakukan fasilitasi terhadap setiap

usulan kerja sama bilateral yang disampaikan oleh unit utama Kementerian Kesehatan,

termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kantor Daerah yang menjadi Satuan Kerja

(Satker) berada langsung di bawah Kementerian Kesehatan.

Kerja sama bilateral dengan negara sahabat difokuskan kepada implementasi perjanjian

internasional secara bilateral yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, sambil

menjajaki peluang kerja sama bilateral lainnya dalam rangka mendukung kepentingan

nasional dan kepentingan Kementerian Kesehatan. Perjanjian kerja sama dapat dilakukan

dalam kerangka perjanjian payung yang ditandatangani oleh Kementerian Luar Negeri, dan

atau kerjasama bilateral kesehatan yang berdiri sendiri setelah mendapatkan kuasa penuh

dari Menteri Luar Negeri. Namun demikian, setiap upaya dalam melakukan kerja sama

bilateral bidang kesehatan senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan

lintas Kementerian/Lembaga lainnya dalam forum inter kementerian.

Saat ini, Kementerian Kesehatan telah memiliki MoU bilateral bidang kesehatan dengan 16

negara sahabat yakni diantaranya adalah negara Amerika Serikat, Arab Saudi, Australia,

Belanda, Brunei Darussalam, Denmark, India, Iran, Korea Selatan, Kuba, Qatar, Timor-Leste,

Tiongkok, Turki, Singapura dan Vietnam. Adapun MoU baru yang masih dalam proses

pembahasan ada 19, yaitu dengan negara Filipina, Inggris, Jepang, Kamboja, Kolombia,

Kuwait, Laos, Maladewa, Malaysia, Meksiko, Mesir, Myanmar, Oman, Papua Nugini, PEA,

Rusia, Thailand, Tunisia, dan Yordania.

Page 18: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

8

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan bilateral antara lain :

a. Penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja sama bilateral

b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama

c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian

internasional

d. Penyusunan kertas posisi

e. Penyusunan telaah pimpinan

f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan Statement Delegasi

g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada berbagai Sidang Komisi Bersama dan

Kunjungan Kerja Menteri dan Pimpinan lainnya

h. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan kunjungan

kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia;

i. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerja sama bilateral

j. Persiapan penyelenggaraan dan pelaporan pertemuan bilateral dengan negara sahabat,

pelaksanaan Sidang Komisi Bersama dan forum perundingan bilateral lainnya

k. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral

l. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral

m. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama bilateral

n. Melakukan negosiasi dan focal point bagi kerja sama dengan berbagai organisasi

kesehatan dalam kerangka kerja sama bilateral.

2. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Regional

Kerja sama luar negeri bidang kesehatan di ASEAN merupakan barometer diplomasi.

Kementerian Kesehatan saat ini terlibat secara langsung dalam pencapaian komunitas

ASEAN melalui dua pilar utama, yaitu pilar ASEAN Socio Cultural Community (ASCC) dan

pilar ASEAN Economic Community (AEC). Peran Kementerian Kesehatan di ASCC antara

lain mengimplementasikan Rencana Strategis Kesehatan di ASEAN atau disebut juga

ASEAN Post-2015 Health Development Agenda Goals for 2020. Merujuk dokumen tersebut,

Indonesia mendapat mandat menjadi lead country beberapa isu kesehatan. Beberapa

sidang di ASEAN yang sifatnya governing adalah ASEAN Healtlh Ministerial Meeting

(AHMM), ASEAN Senior Official Meeting on Health Development (SOMHD), dan ASEAN

Health Cluster. Pertemuan AEC yang secara aktif melibatkan Kementerian Kesehatan

antara lain forum ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) yang mencakup kerja

sama ASEAN di bidang jasa kesehatan.

Selain ASEAN, secara regional juga dikembangkan kerja sama sub regional ASEAN yang

wilayahnya berbatasan langsung dengan Indonesia dalam forum BIMST (Brunei, Indonesia,

Malaysia, Singapura, Thailand). Pertemuan dilakukan secara reguler setiap tahun untuk

Page 19: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

9

membahas isu kesehatan didaerah perbatasan dan isu kesehatan terkait mobilitas penduduk

lintas batas, dan isu lainnya yang menjadi concern para pihak.

Dalam kerja sama ekonomi sektor kesehatan kepentingan nasional Indonesia

dinegosiasikan melalui forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Kerja sama

kesehatan di APEC dibahas dalam forum Health Working Group (HWG) dan Life Science

and Innovative Forum (LSIF)).

Pada bidang kerja sama kesehatan dan lingkungan Indonesia berperan aktif dan disepakati

sebagai Ketua Asia Pacific Regional Forum Health and Environment (APRFHE) periode

2020-2024. Forum ini memfokuskan pembahasan pada peran Pemerintah dalam bidang

kesehatan dan lingkungan dalam isu: Air Quality and Health; Water, Sanitation, Hygiene and

Health; Chemical, Waste and Health; Climate Change and Health; Health Impact

Assessment; Ecosystem and Health; Sustainable and Healthy Cities. Pertemuan

menghasilkan catatan tentang capaian dan tantangan bidang kesehatan dan lingkungan

yang dihadapi oleh masing-masing negara serta rekomendasi untuk rencana tindak lanjut

Forum APRFHE ke depan.

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan regional antara lain :

a. Penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja sama regional

b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama

c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian

internasional

d. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerja sama regional

e. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi

Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda kesehatan global pada berbagai

pertemuan regional yang sifatnya mengikat dan pertemuan negosiasi antara pemerintah

f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan Statement Delegasi

g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang ASEAN, APRFHE, APEC, WHO-

SEARO, BIMST, FPGH dan sidang regional lainnya, baik pada sidang Konferensi

Tingkat Menteri, Senior Offcial Meeting (SOM) maupun working group/task force

h. Penyiapan bahan masukan untuk Pertemuan KTT/KTM ASEAN dan KTT/KTM APEC

i. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda

pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional

o. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan kunjungan

kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia dalam kerangka kerja sama

regional

p. Penyelenggaraan pertemuan internasional secara regional

q. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama regional

Page 20: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

10

r. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama regional

s. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama regional

3. Peningkatan Kerja Sama Kesehatan Multilateral

Kementerian Kesehatan diharapkan meningkatkan perannya dalam menggalang Global

Health Diplomacy, khususnya terkait dengan isu kesehatan yang menjadi Concern

Developing Countries (DCs) dan Least Developing Countries (LDCs), termasuk

kepentingan dalam negeri Indonesia khususnya terkait pencapaian delapan program

prioritas. Indonesia melalui berbagai forum diharapkan dapat melakukan lobby untuk

melakukan reformasi di WHO dan lembaga PBB lainnya yang terkait dengan isu

kesehatan global sehingga lebih berkeadilan, setara, dan menguntungkan semua pihak,

khususnya terkait dengan kepentingan DCs dan LDCs. Keberhasilan Indonesia dengan

diadopsinya “The Framework for Pandemic Influenza Preparadness: Sharing of Influenza

Viruses and Acces to Vaccines and other Benefit” sebagai resolusi WHA pada tahun

2011, merupakan titik tolak pengembangan diplomasi Indonesia ditingkat multilateral.

Dalam mendukung posisi Indonesia perlu dilakukan lobi dengan negara sahabat melalui

forum FPGH, Selatan-Selatan, ASEAN, WHO SEARO, OKI, dan like minded countries

lainnya.

Dalam kerangka Global Health Diplomacy, dimana isu kesehatan telah menjadi salah

satu alat diplomasi luar negeri Indonesia, telah dikembangkan kerja sama melalui forum

Foreign Policy Global Health (FPGH) yang beranggotakan Indonesia, Thailand, Prancis,

Norwegia, Afrika Selatan, Senegal, dan Brazil.

Dalam mengimplementasikan resolusi dan deklarasi WHO serta permasalahan

kesehatan di tingkat regional, Kementerian Kesehatan menjadi members dari WHO

Regional South East Asian Region Organization (SEARO) yang beranggotakan sebelas

negara yaitu Indonesia, Thailand, Myanmar, India, Bangladesh, Timor Leste, PDR Korea,

Bhutan, Maldives, Srilanka, dan Nepal. WHO SEARO merupakan mitra strategis

Kementerian Kesehatan, khususnya terkait dengan dukungan kerjasama teknis

(termasuk tenaga ahli kesehatan) dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang

menjadi perhatian dunia dan permasalahan kesehatan dikawasan regional. Pertemuan di

WHO SEARO yang sifatnya mengikat yaitu SPPDM/High Level Preparatory Meeting at Regional Level/SEARO, Health Ministerial Meeting (HMM) WHO SEARO dan Regional Committee Meeting (RCM) WHO SEARO.

Rencana kegiatan kerja sama kesehatan multilateral antara lain :

a. Penyusunan draft/counter draft perjanjian internasional kerja sama multilateral, dan UN

bodies lainnya

Page 21: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

11

b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama

c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian

internasional

d. Fasilitasi penandatanganan perjanjian internasional kerjasama multilateral

e. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia

terhadap berbagai isu dan agenda kesehatan global pada berbagai pertemuan regional

yang sifatnya mengikat dan pertemuan negosiasi antara pemerintah

f. Penyiapan kertas posisi delegasi dan statement delegasi

g. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang WHA, EB, UNGA sektor

kesehatan, RC WHO-SEARO, dan sidang multilateral lainnya, baik pada sidang

Konferensi Tingkat Menteri, Senior Offcial Meeting (SOM) maupun working group/task

force

h. Penyiapan bahan masukan untuk Pertemuan KTT/KTM multilateral

i. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda

pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional.

j. Penyiapan bahan masukan untuk Kunjungan Presiden RI keluar negeri dan kunjungan

kerja Kepala Pemerintahan negara asing ke Indonesia dalam kerangka kerja sama

multilateral

k. Penyelenggaraan pertemuan internasional secara multilateral atau regional SEARO

l. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional kerja sama multilateral

m. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama multilateral

n. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama multilateral

4. Fasilitasi Globalisasi Perdagangan Sektor Kesehatan dan Kerjasama Ekonomi Lainnya

Kementerian Kesehatan juga berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah dibawah

koordinasi Kementerian Perdagangan dalam pengembangan kerjasama ekonomi sektor

kesehatan baik dalam kerangka perdagangan barang sektor kesehatan, jasa kesehatan,

investasi, maupun hak kekayaan intelektual. Pengembangan kerja sama perdagangan

internasional sektor kesehatan dilakukan secara multitrack melalui kerja sama multilateral di

WTO, regional, dan bilateral.

Kerja sama aliran bebas perdagangan sektor kesehatan dalam kerangka ASEAN Free Trade

Area (AFTA) ditujukan untuk mewujudkan ASEAN Economic Community. Kementerian

Kesehatan berkomitmen untuk berperan aktif dalam setiap perundingan perdagangan

barang dan jasa kesehatan, termasuk investasi sektor kesehatan. Selain itu ASEAN dalam

juga mengembangkan kerja sama dengan negara mitra wicara mempunyai Free Trade Area

dalam kerangka ASEAN Free Trade Area. Kerja sama kesehatan di ASEAN senantiasa

Page 22: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

12

memperhatikan dinamika kebijakan kesehatan dalam negeri, tetapi disisi lain kebijakan

dalam negeri diharapkan menyesuikan kebijakan dalam negerinya sesuai dengan dinamika

dalam rangka pembentukan ASEAN Single Window.

Rencana kegiatan kerja sama globalisasi perdagangan sektor antara lain :

a. Memberi masukan atas draft/counter draft perjanjian internasional globalisasi

perdagangan sektor kesehatan di WTO, ASEAN dan Free Trade Area lainnya

b. Koordinasi dengan lintas unit utama dalam menentukan substansi kerja sama

c. Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam penyusunan perjanjian

internasional dan penandatanganan perjanjian internasional

d. Penyusunan telaah pimpinan untuk memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia

terhadap berbagai isu perdagangan barang sesuai prinsip GATT, perdagangan jasa

sesuai prinsip GATS, dan perdagangan Hak Kekayaan Intelektual sesuia prinsip TRIPS,

serta mendukung kepentingan nasional dan kepentingan Kementerian Kesehatan pada

berbagai pertemuan multilateral, regional, maupun bilateral

e. Penyiapan kertas posisi delegasi dan statement delegasi

f. Persiapan posisi Kementerian Kesehatan pada sidang WTO (terkait dengan GATT,

GATS, dan TRIPS), siding di ASEAN (terkait dengan ATIGA, AFAS, RCEP, ACIA), dan sidang bilateral lainnya baik pada sidang Konferensi Tingkat Menteri, Senior Offcial

Meeting (SOM) maupun working group/task force

g. Penyiapan bahan masukan untuk pertemuan KTT/KTM multilateral

h. Memberikan rekomendasi kebijakan posisi Indonesia terhadap berbagai isu dan agenda

pertemuan dan perundingan di berbagai forum internasional.

i. Penyelenggaraan pertemuan internasional dalam kerangka globalisasi perdagangan

sektor jasa kesehatan

j. Dokumentasi implementasi perjanjian internasional dalam kerangka globalisasi

perdagangan sektor kesehatan

k. Pemantauan dan evaluasi implementasi perjanjian internasional kerja sama globalisasi

perdagangan sektor kesehatan

l. Penyusunan analisis implementasi perjanjian internasional kerja sama globalisasi

perdagangan sektor kesehatan

5. Penguatan reformasi birokrasi

Bahwa dalam pegembangan kelima rencana aksi tersebut di atas perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan handal, serta input sumberdaya lainnya sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu perlu diciptakan budaya organisasi yang berorientasi global sesuai dengan semangat reformasi birokrasi di Kementerian Kesehatan.

Page 23: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

13

Rencana kegiatan penguatan reformasi birokrasi antara lain : a. Penyusunan dokumen delapan area perubahan reformasi birokrasi b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perubahan pada delapan area perubahan c. Perbaikan kualitas manajemen perbendaharaan dan pelaporan keuangan d. Peningkatan kualitas SDM kesehatan sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan

budaya kerja berorientasi mutu e. Peningkatan kepuasan pelanggan di dalam dan di luar Biro Kerja Sama Luar Negeri f. Sosialisasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Biro Kerja

Sama Luar Negeri Penjabaran pencapaian target kinerja dan pagu alokasi anggaran per tahun disajikan pada

matriks di bawah ini :

Tabel 1

Rencana Kinerja dan Alokasi Pagu Indikatif Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2015-2019

Kegiatan Output Indikator

Tahun

Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

Meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri bidang kesehatan

Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan

2015 2016 2017 2018 2019

Target : 8 9 8 7 8

Pagu Anggaran (Rp. Milyar)

Pagu Indikatif 20.0 23.5 21.0 18.5 18.2

Pagu Definitif 20.0 23.5 21.0 18.5 19.8

Pagu Anggaran 12.1 14.1 9.5 18.095 22.8

Sesuai dengan RKP Tahun 2015, serta sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian

Kesehatan (Kepmenkes No. HK.02.02/MENKES/52/2015), target kinerja Biro Kerja Sama Luar

Negeri sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan sejumlah 40 dokumen kesepakatan kerja sama

luar negeri di bidang kesehatan, hingga saat ini sudah mencapai 40 (empat puluh) dokumen.

Perencanaan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 selanjutnya diuraikan menjadi

dua dokumen yaitu Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019,

dan Penetapan Kinerja (Tapja) Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019.

Page 24: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

14

Tabel 2 Rencana Kinerja Tahunan

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 No Sasaran

Strategis/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya peran dan

posisi Indonesia dalam kerja

sama luar negeri di bidang

kesehatan/Peningkatan

kerja sama luar negeri

Jumlah kesepakatan kerja

sama luar negeri di bidang

kesehatan

8 Dokumen

Target RKT Biro Kerja Sama Luar Negeri tersebut, ditujukan untuk meningkatnya peran dan

posisi Indonesia dalam kerja sama luar negeri di bidang kesehatan, dan mendukung kinerja

program dukungan manajemen dan teknis lainnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, maka komitmen RKT tersebut di atas, diperkuat dengan perjanjian

kinerja melalui penetapan kinerja tahunan, dengan melakukan penandatangan dokumen antara

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan pada

awal tahun 2019. Adapun penetapan kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2019,

sebagai berikut :

Tabel 3 Penetapan Kinerja

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019 No Sasaran Strategis/

Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1 Meningkatnya peran dan

posisi Indonesia dalam

kerjasama luar negeri di

bidang

kesehatan/Peningkatan

kerja sama luar negeri

Jumlah kesepakatan kerja

sama luar negeri di bidang

kesehatan

8 Dokumen

Jumlah Anggaran

Kegiatan Peningkatan Kerjasama Luar Negeri : Rp. 22.883.332.000,-

Page 25: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

15

Selanjutnya dokumen RKT dan Tapja tersebut di atas, diinternalisasi secara berjenjang kepada

pejabat eselon III, pejabat eselon IV, dan seterusnya kepada seluruh staf di Biro Kerja Sama Luar

Negeri. Kedua dokumen dimaksud merupakan target kinerja yang menjadi prioritas utama dalam

setiap pelaksanaan kegiatan di Biro Kerja Sama Luar Negeri, khususnya dalam pelaksanaan

kegiatan bersumber DIPA Biro Kerja Sama Luar Negeri TA 2018. Dokumen dimaksud juga

merupakan rujukan target kinerja di Biro Kerja Sama Luar Negeri, yang pencapaiannya diukur

melalui evaluasi kinerja secara triwulan.

Pengembangan kerja sama luar negeri bidang kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran

strategis Kementerian Kesehatan yang ke-7, yaitu “Meningkatnya daya guna kemitraan dalam

dan luar negeri”, dengan memperhatikan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, serta Tujuan

Kementerian Kesehatan Tahun 2015 – 2019.

Adapun Visi Presiden Republik Indonesia adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini

adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu :

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara

hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan

kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang ingin

diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa

aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan.

Page 26: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

16

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Tujuan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 – 2019, yaitu

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat.

2. Meningkatnya daya tangkap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap resiko

sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yaitu :

1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat

2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit

3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan

5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan

6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalamdan luar negeri

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan kesehatan

10. Meningkatnya tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian Kesehatan

12. Meningkatnya sistem informasi kesehatan integrasi

B. SUMBER DAYA

Pada tahun 2019, jumlah pegawai di Biro Kerja Sama Luar Negeri adalah sebanyak 40

pegawai, dengan jumlah komposisi 11 pegawai pada jabatan struktural, 28 pegawai pada jabatan

fungsional umum (jabatan pelaksana) dan 1 pegawai pada jabatan fungsional tertentu. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, Biro Kerja Sama Luar Negeri didukung oleh pegawai-pegawai

dari berbagai jenjang pendidikan, diantaranya 57.50% berasal dari pendidikan S2, 37.50% dari

pendidikan S1, 2.50% dari pendidikan D3, dan 2.50% dari pendidikan SMA. Selama kurun waktu

1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 ada 1 orang pegawai pindah ke Instansi Daerah

sehingga total pegawai pada akhir tahun 2019 berjumlah 39 orang.

Page 27: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

17

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai dalam rangka manajemen sumber

daya manusia dilakukan Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam bentuk pemberian ijin pegawai

untuk melaksanakan tugas belajar (tubel), yang dipertimbangkan dengan selektif sesuai dengan

kompetensi dan masa kerja pegawai. Tercatat pada tahun 2019 sejumlah 4 (empat) pegawai

yang menjalankan tugas belajar di dalam negeri. Sumber pendanaan terkait penguatan sumber

daya manusia dalam bentuk tugas belajar tersebut berasal dari beasiswa Lembaga Pengelola

Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan dan beasiswa Badan Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan.

Berikut matriks keadaan pegawai Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam kurun waktu 2013-

2019:

Tabel 4 Komposisi Pegawai

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019

Tahun Jumlah Pegawai

Pendidikan Pegawai Berhenti/ Pindah

CPNS

Pegawai TUBEL

Struktural Pelaksana JFT

L P L P L P S2 S1 D3 SMA Pusat Kerja sama Luar

Negeri

2013 4 7 12 27 16 29 3 2 1 2014 3 8 15 24 19 27 2 2 5 3 2015 3 8 15 24 19 27 2 2 1 3

Biro Kerja Sama Luar Negeri

2016 5 6 14 23 19 25 2 2 2 5 2017 5 6 10 23 17 23 2 2 3 9 2018 4 7 13 15 18 18 2 1 1 4 2019 4 7 13 15 1 18 18 2 1 1 4

Page 28: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

18

Gambar 2

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019

Gambar 3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019

Page 29: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

19

Gambar 4

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019

Gambar 5

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019

Page 30: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

20

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan perlu dibuat analisis capaian kinerja organisasi sebagai tolak ukur kinerja organisasi agar semakin baik dari tahun ke tahun. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatan dengan hasil capaian selama satu tahun. Biro Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri dengan sasaran meningkatnya peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama luar negeri di bidang kesehatan.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Biro Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan misi pembangunan nomor 3 dari 7 misi pembangunan sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Presiden yaitu “mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritime”. Kegiatan Biro Kerja Sama Luar Negeri masuk ke dalam Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan nomor 7 dari 12 Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yaitu “meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaran yang akan dicapai adalah 40 dokumen pada akhir tahun 2019”.

Wujud dari pelaksanaan misi pembangunan Presiden dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan tersebut, dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019, sebagaimana dijelaskan pada Bab II. Berdasarkan Perjanjian Kinerja, Biro Kerja Sama Luar Negeri mempunyai 1 (satu) Sasaran Strategis/Kegiatan dan 1 (satu) Indikator Kinerja dengan target kinerjanya adalah 8 dokumen kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan. Hasil yang dicapai sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 8 dokumen atau 100% dari target.

Adapun hasil dari pengukuran kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2019 disajikan pada tabel dibawah ini :

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Page 31: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

21

Tabel 5

Pengukuran Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019

No

Sasaran Strategis/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

Meningkatnya peran

dan posisi Indonesia

dalam kerja sama

luar negeri di bidang

kesehatan

/Peningkatan kerja

sama luar negeri

Jumlah

kesepakatan

kerja sama luar

negeri di bidang

kesehatan

8 Dokumen

8 Dokumen

100

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 (Awal) : Rp. 19.883.332.000,00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2019 (Revisi Akhir) : Rp. 22.883.332.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2019 : Rp. 21.640.881.514,00

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pada tahun 2019 telah dihasilkan 8 dokumen

kesepakatan kerja sama luar negeri bidang kesehatan. Adapun rincian 8 dokumen tersebut disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6 Capaian Kinerja

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019

No. Nama Output Target Capaian % Keterangan

1 Kesepakatan

kerja sama

luar negeri

bilateral

bidang

kesehatan

(Dokumen

kesepakatan)

4 4 100% 1. MoU Kesehatan RI – Republic

Democratic Timor Leste

(RDTL) : Pertemuan Pertama

Joint Working Group (JWG) on

Health RI-RDTL dan

Pertemuan Kedua Cross

Border Meeting on

Communicable Diseases

Control between Indonesia and

Page 32: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

22

No. Nama Output Target Capaian % Keterangan

Timor Leste (18 – 20 Februari

2019)

2. MoU Kesehatan RI – Kerajaan

Arab Saudi : Joint Working

Group on Health Cooperation

Republik Indonesia - Kerajaan

Arab Saudi (4 Maret 2019)

3. MoU Kesehatan RI – Korea

Selatan : Joint Working Group

on Health Cooperation

Republik Indonesia – Korea

Selatan (30 Agustus 2019)

4. MoU Kesehatan RI – Iran : 1st

Joint Working Group on Health

Cooperation RI - Iran dan 2nd

Iran - Indonesia Health

Business Forum (14 – 16

September 2019)

2 Kesepakatan

kerja sama

luar negeri

regional

bidang

kesehatan

(Dokumen

kesepakatan)

2 2 100% 5. 22nd BIMST Public Health

Conference (30 – 31 Juli 2019)

6. Regional Consultative Meeting

on the Development of ASEAN

Framework on Health Coverage

for Documented Migrants

including Migrant Workers and

Special Population (e.g. Mother

and Child) and ASEAN

Regional Situationer on Migrant

Health (10-12 September 2019)

3 Kesepakatan

kerja sama

luar negeri

multilateral

bidang

kesehatan

(Dokumen

2 2 100% 7. Pertemuan the 44th Meeting of

the Programme Coordinating

Board (PCB) UNAIDS (25 – 27

Juni 2019)

8. Pertemuan the 6th Meeting of

the OIC Lead Country

Coordinators’ Group (LCCG)

Page 33: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

23

No. Nama Output Target Capaian % Keterangan

kesepakatan) dan the 13th Meeting of the OIC

Steering Committee on Health

(SCH) (7-8 Oktober 2019)

Total 8 8 100%

Berikut rincian capaian kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 :

A. Kesepakatan kerja sama luar negeri bilateral bidang kesehatan 1. Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Republic Democratic

Timor Leste (RDTL) MoU kerja sama bidang kesehatan antara Indonesia-Timor Leste

ditandatangani di Jenewa, Swiss pada tanggal 24 Mei 2017. Area kerja sama yang disepakati kedua negara adalah sebagai berikut: a. Pelayanan kesehatan dan pemeriksaan laboratorium; b. Kerja sama di bidang farmasi dan alat kesehatan; c. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; d. Kerja sama di bidang penyakit menular, terutama di daerah perbatasan dan

kesiapsiagaan pandemik, serta; e. Kerja sama di bidang Ibu dan Anak, Imunisasi dan Gizi; f. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati secara tertulis oleh kedua

pihak

MoU ini mulai berlaku sejak penandatanganan dan efektif untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diperpanjang untuk tiga tahun berikutnya atas kesepakatan bersama secara tertulis oleh kedua negara.

Gambar 6

Penandatanganan MoU RI - RDTL Di Jenewa, Swiss

Pada tanggal 24 Mei 2017

Page 34: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

24

Sebagai tindak lanjut dari MoU tersebut dilaksanakan Joint Working Group (JWG) on Health RI-RDTL yang diselenggarakan di Dili, Timor Leste pada 18 Februari 2019. Delegasi Indonesia dipimpin oleh dr. Anung Sugiantono, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). Sementara Delegasi Timor Leste dipimpin oleh Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes Timor Leste, Dr. Odete da Silva Viegas.

Dalam pertemuan tersebut, kedua Negara melakukan diskusi mengenai review dan rencana implementasi MoU yang dituangkan dalam dokumen Agreed Minutes serta penyetujuan dokumen Plan of Action (POA) sebagai implementasi dari MoU Kerja Sama Bidang Kesehatan RI-Timor Leste. Kegiatan yang telah disepakati dalam PoA meliputi:

a. Kerja sama dalam bidang penyakit menular, terutama di daerah perbatasan dan kewaspadaan pandemik;

b. Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Timor-Leste melalui kegiatan-kegiatan berupa 13 pelatihan, 2 kunjungan studi banding dan 1 kegiatan magang;

c. Berbagi pengalaman untuk mengatasi penyakit tidak menular (PTM) dan faktor risiko determinan PTM termasuk Posbindu dan konsultasi online penanganan penyakit tidak menular;

d. Mobilisasi Tim Medis Emergensi dalam situasi krisis kesehatan; e. Studi banding Sistem surveilans produk medis di bawah standard dan palsu di

daerah perbatasan; serta f. Kerja sama sistem pelayanan rujukan tersier rumah sakit.

Implementasi konkret dari aktivitas POA RI-Timor Leste, sebelum dan setelah ditandatangani POA, diantaranya:

a. Pelatihan Advance Trainer Essential New Born Care (ESNBC) dan TOT Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)/Integrated Management Child Illnesses (IMCI). Kerja sama antara Pusat Pelatihan SDM Kesehatan melalui Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, BPPSDMK Kemenkes RI dan Instituto Nacional da Saúde (INS), Timor Leste, dalam kerangka Kerja sama Selatan-Selatan (KSS). Technical Agreement kedua belah pihak telah ditandatangani tanggal 18 Oktober 2018. Pelatihan dilaksanakan bulan November 2018 di INS dengan fasilitator dalam pelatihan berasal dari BBPK. Sedangkan, pendanaan pelatihan didukung oleh bantuan dari Kemenlu RI dan Non-Alignment Movement (NAM Center) serta KOICA.

b. Kegiatan magang dokter spesialis radiografi dan tenaga radiographer dari Nacional Guido Valadares RDTL, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, 2018.

c. Pelatihan Training-of-Trainer manajemen terpadu balita sakit (MTBS), Bapelkes Jakarta, 5-9 November 2018.

d. Pelatihan advanced ToT Essential New Born Care (ENBC), RDTL, 19-23 Nov 2018, dengan Pengajar dari Bapelkes Jakarta, RSUP Sardjito, dan RSCM.

e. 1st Cross Border Initaitive Collaboration Meeting, Bali, 11 January 2017. f. 2nd Cross Border Meeting on HIV/AIDS, TB and Malaria, Dili, 19-20 Februari

2019. g. Kegiatan Training on Field Epidemology and Outbreak Management dan Training

on Management of Developing on Curriculum Modules, berlokasi di BBPK Ciloto

Page 35: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

25

pada Juni 2019. h. Poltekkes Malang juga menawarkan beasiswa untuk 4 orang siswa Timor Leste

yang dimulai pada Juli 2019. i. Pelatihan TOT Manajemen Puskesmas tgl 7-20 Juli 2019, sebanyak 10 orang

peserta Timor-Leste di BBPK Jakarta. j. 3rd Cross Border Meeting on HIV/AIDS, TB and Malaria, Atambua, Kupang, 13-

15 Agustus 2019

Gambar 7

Joint Working Group (JWG) Indonesia - RDTL Dili, Timor Leste

Pada tanggal 18 Februari 2019

Selain itu dilakukan penandatanganan Plan of Action (PoA) dalam kesempatan tersebut pada tanggal 20 Februari 2019 oleh Direktur Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Timor Leste. Program yang diamanatkan dalam PoA sebagai tindak lanjut dari MoU adalah: a. Kerja sama di bidang penyakit menular, khususnya di area perbatasan dan

kewaspadaan pandemik; b. Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Timor

Leste, melalui beasiswa, magang, pelatihan dan pengembangan kurikulum modul standarisasi pelatihan;

c. Berbagi pengalaman untuk menyelesaikan Penyakit Tidak Menular (PTM) dan menentukan faktor risiko PTM termasuk community-based intervention;

d. Mobilisasi Emergency Medical Teams (EMT) pada saat krisis kesehatan; e. Pengawasan sistem Substandard and Falsified Medical Product (SFMP) di

perbatasan; dan f. Kerja sama untuk sistem rujukan pelayanan Tertiary Care Hospital. g. Kedua Negara sepakat untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap

implementasi yang dilakukan setiap enam bulan sekali.

Page 36: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

26

Gambar 8

Penandatanganan PoA Indonesia - RDTL Dili, Timor Leste

Pada tanggal 20 Februari 2019

2. Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Kerajaan Arab Saudi

(KAS) MoU bidang kesehatan RI – KAS telah ditandatangani pada tanggal 1 Maret 2017 di Bogor, Indonesia. Sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan kerja sama di bidang kesehatan, kedua negara telah melaksanakan the 1st JWG on Health RI – KAS di Jakarta, tanggal 17 Desember 2018.

The 2nd JWG on Health RI-KAS yang berlangsung di Riyadh pada tanggal 4 Maret 2019 merupakan bentuk tindak lanjut dari pertemuan JWG pertama yang membahas 3 (tiga) pending documents, yaitu:

a. Joint Action Plan for the Implementation MoU for the Cooperation in the Field of Health RI-KSA;

b. Implementing Arrangement on Cooperation in the Field of Health Services for Indonesian Hajj and Umrah Pilgrims; dan

c. Implementing Arrangement on the Placement and Protection of Indonesian Health Professional in the kingdom of Saudi Arabia.

Page 37: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

27

Gambar 9

2nd Joint Working Group on Health Cooperation (JWG) RI-KAS Di Riyadh, Arab Saudi

Pada tanggal 4 Maret 2019

Delegasi RI dipimpin oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan, didampingi oleh Direktur Jenderat Pelayanan Kesehatan, Duta Besar RI di Riyadh, Direktur Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI, Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan, Kepata Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, perwakilan dari Dit. Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemenlu, Pusat Kesehatan Haji dan Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemenkes.

Sedangkan, Delegasi KSA dipimpin oleh Deputy Minister for Human Resources, didampingi oleh General Director of Hajj, General Director for Human Resources Services, General Director for Academic Affairs, General Director for Nursing Affairs, Head of External Cooperation and Recruitment Sources, dan perwakilan dari international collaboration.

The 2nd JWG on Health RI-KSA menghasilkan 3 output dokumen yang secara resmi telah ditandatangani kedua betah pihak, yaitu:

a. Joint Action Plan for the Implementation MoU for the Cooperation in the Field of Health RI-KSA

b. Implementing Arrangement on Cooperation in the Field of Health Services for Indonesian Hajj and Umrah Pilgrims

c. Agreed Minutes the 2nd JWG. Adapun area kerja sama yang disepakati dalam Joint Action Plan meliputi:

a. Exchange of views related to International Health Regulation issues that become common interest of the Parties;

b. Cooperation on capacity building in the framework of International Health Regulation;

Page 38: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

28

c. Concluding Implementing Arrangement on the Placement and Protection of d. Indonesian Health Professionals in the Kingdom of Saudi Arabia; e. Collaboration in the field of health se/vices related to Hajj and Umrah; f. Exchange of experiences and information on pilgrims and Umrah performers and g. preventive measures and health risks during Ha]) and Umrah;Conducting of joint h. research on diseases including infectious diseases during flaB and Umrah; i. Technical cooperation on the development of WHO collaborating center for hal and j. umrah health in Indonesia; k. The two Parties shall cooperate to seek recruitment health professionals according

to l. the applicable laws and regulations in both countries; m. Teaching Arabic language to Indonesian Health Professionals; n. Implementing training to Indonesian Health Professionals to obtain Prometric

certificate; and o. Exchange of information, knowledge, and experience in preventing and controlling p. Mers-Cov.

Selain itu, kedua pihak juga melakukan pembahasan terkait dengan draft Implementing Arrangement on the Placement and Protection of Indonesian Health Professional in the Kingdom of Saudi Arabia. Dalam kaitan ini, didapati haI-haI sebagai berikut:

a. Peraturan nasional Arab Saudi mensyaratkan bahwa Tenaga Profesional Kesehatan Indonesia (TPKI) yang terdiri dari profesi dokter dan perawat untuk memenuhi persyaratan, yaitu: 1) Memiliki sertifikasi prometric; 2) Terdaftar dalam konsil kedokteran Saudi; dan 3) Memiliki lisensi kerja yang dikeluarkan oleh Kemkes Saudi.

b. Pihak Arab Saudi menawankan capacity building bagi calon TPKI dalam bentuk persiapan test prometric yang dilakukan di Arab Saudi. Dalam hal ini, skema yang ditawarkan adalah TPKI yang telah lolos proses seleksi diberangkatkan ke Arab Saudi untuk menjalankan persiapan prometric test selama satu tahun. Selama periode ini, calon TPKI tidak diperbolehkan bekerja untuk berpraktek.

Di sela-sela JWG, Kemenkes KAS mengundang Delegasi RI untuk mengunjungi Kingdom Saud Medical City (KSMC). KSMC merupakan rumah sakit milik pemerintah terbesar di Arab Saudi. Delegasi RI diterima oleh CEO KSMC. Dalam sambutannya, pihak KSMC menyambut baik kedatangan tim Delegasi RI dan siap untuk berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI, terutama untuk perekrutan perawat di KSMC melalui mekanisme G-to-G.

3. Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Korea Selatan

Kerja sama bidang kesehatan antara Indonesia dengan Korea Selatan diatur dalam MoU yang ditandatangani di Bogor, Indonesia pada tanggal 9 November 2017 oleh Menteri Kesehatan RI dan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan.

Area kerja sama yang disepakati dalam MoU adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan manajemen kesehatan; 2. Pelayanan rumah sakit dan manajemen rumah sakit; 3. Peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan;

Page 39: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

29

4. Pengembangan teknologi kesehatan; 5. Pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular; 6. Pengembangan sumber daya manusia; 7. Kefarmasian dan alat kesehatan; 8. Promosi kesehatan; 9. Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati bersama. Bentuk kerja sama yang diamanatkan dalam MoU antara lain pertukaran informasi, pengetahuan dan teknologi, pertukaran para ahli, keikutsertaan para ahli dalam kongres dan konferensi yang diadakan salah satu pihak, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta proyek bersama.

MoU berlaku sejak ditandatangani untuk periode waktu tiga tahun, dan diperpanjang selama dua tahun berikutnya berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.

MoU kerja sama bidang kesehatan Indonesia-Korea Selatan mengamanatkan untuk dilakukan Pertemuan Joint Working Group yang bertujuan untuk mengevaluasi, memantau dan meninjau kembali implementasi MoU antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah disepakati di Bogor pada tanggal 9 November 2017, dibentuklah Plan of Action (PoA) PoA ini ditandatangani di Paris, Prancis pada tanggal 18 Desember 2018.

Kegiatan yang tercantum dalam Plan of Action adalah sebagai berikut:

a. Kerja sama sister hospital antara Seoul National University Hospital, RSCM, dan Grup Rajawali; dan

b. Kerja sama sister hospital antara Yong-in Mental Hospital dengan Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herdjan.

c. Kerja sama produksi kantung darah; d. Kerja sama fraksionasi plasma darah; dan e. Pengembangan kesempatan investasi di bidang peralatan farmasi dan medis.

Gambar 10 Joint Working Group (JWG) on Health Cooperation Indonesia - Korea

Di Jakarta Pada tanggal 31 Agustus 2019

Page 40: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

30

Indonesia menginisiasi Penyelenggaraan Pertemuan Pertama Joint Working Group (JWG) on Health Cooperation Indonesia-Korea Selatan guna mengevaluasi implementasi konkret MoU Kesehatan RI-Korea. Peserta yang diundang terdiri dari unsur Pemerintah dan Pelaku Usaha, baik dari pihak Indonesia maupun Korea. JWG Pertama antara Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2019 di Jakarta. JWG akan membahas terutama terkait:

a. Tindak lanjut kerja sama pembangunan Kidney center oleh RSCM, PT Rajawali Group dan Seoul National University Hospital;

b. Kerja sama sister hospital antara Yong-In Mental Hospital dan RS Jiwa Dr. Soeharto Herdjan;

c. Kerja sama impor kantong darah oleh PT Kimia Farma dari Tae-Chang, serta penjajakan pembangunan Pabrik Kantong Darah di Indonesia;

d. Penjajakan kerja sama antara PT Bio Farma dengan SK Plasma dalam bidang fraksionasi plasma darah;

e. Joint investasi pembangunan pabrik Kimia Farma Sungwun Pharmacopia di Cikarang;

f. Penjajakan kerja sama antara PT Bio Farma dengan Quratis dalam pengembangan Vaksin TB khusus dewasa

g. Kerja sama lain: pengembangan/joint venture Korea testing institution medical devices di Indonesia antara Korea Testing Laboratory (KTL) dengan Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes, Kemenkes RI.

4. Memorandum of Understanding (MoU) Kesehatan RI – Iran

MoU bidang kesehatan antara Indonesia dengan Iran telah ditandatangani di Astana, Kazakhstan pada tanggal 26 Oktober 2018 oleh Menteri Kesehatan RI dan Menteri Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan Iran pada sela-sela Pertemuan 40th Anniversary of the Declaration on Primary Health Care. Area kerja sama yang disepakati kedua negara adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan kesehatan; b. Produk farmasi dan alat kesehatan; c. Penelitian dan pengembangan kesehatan; d. Jaminan kesehatan semesta; e. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular; f. Obat tradisional; g. Respon darurat kesehatan dan manajemen bencana.

Adapun bentuk kerja sama yang disepakati dalam MoU bidang kesehatan Indonesia-Iran seperti pertukaran informasi, pengalaman termasuk mengenai Sistem dan Peraturan Kesehatan; pertukaran kunjungan para ahli dan pejabat; penelitian bersama, peningkatan kapasitas; peningkatan kegiatan sektor swasta dan bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua negara.

Selanjutnya dilakukan penandatanganan Plan of Action (PoA) di Jenewa, Swiss pada tanggal 21 Mei 2019 dan kedua Negara harus melakukan evaluasi serta pengawasan minimal enam bulan sekali.

Page 41: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

31

Gambar 11 Penandatanganan PoA RI – Iran

Di Jenewa, Swiss Pada tanggal 21 Mei 2019

Kegiatan yang disepakati dalam rangka implementasi MoU antara lain: a. Memperkuat Primary Health Care (PHC); b. Kerja sama dalam isu yang menjadi perhatian bersama mengenai Transplantasi

Organ; c. Mengembangkan peralatan farmasi dan medis di kedua Negara; d. Kerja sama dalam permasalahan obat-obatan; e. Kerja sama dalam Produk Obat-obatan Tradisional dan Pelengkap (Traditional

and Complimentary Pharmaceutical Products); f. Berkolaborasi untuk mengatasi bioterorisme; g. Kerja sama dalam keberlanjutan Universal Health Care (UHC); h. Melakukan kerja sama untuk Penyakit Tidak Menular (PTM); i. Pengembangan vaksin halal; j. Melakukan kolaborasi untuk memperkuat pelayanan obat tradisional; dan k. Kerja sama dalam bidang Health Emergency Response and Disaster

Management.

Pada tanggal 14 September 2019 telah dilaksanakan Pertemuan 1st Joint Working Group on Health Cooperation (JWG) di Kantor Kemenkes Iran. JWG dimaksudkan untuk membahas tindak lanjut implementasi MoU dan PoA Kerja Sama Kesehatan RI-Iran dan hasil pertemuan bilateral Menkes RI dan Menkes Iran. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dirjen Farmalkes, sedangkan Delegasi Iran dipimpin oleh Dr Mohsen Asadi-Lari, Director General for International Affairs.

Page 42: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

32

Gambar 12 Penandatanganan Minutes of Meeting JWG RI -Iran

Di Iran Pada tanggal 14 September 2019

Dalam pembahasan evaluasi MoU dan PoA, kedua Delegasi sepakat bahwa telah dicapai kemajuan yang berarti dalam implementasinya antara lain dengan terlaksananya kunjungan delegasi industri kesehatan Iran ke Indonesia dan penyelenggaraan 1st Indonesia-Iran Health Business Forum di Jakarta awal September 2019 serta kunjungan kerja Menkes RI ke Iran tanggal 14-16 September 2019.

Kedua Delegasi menyampaikan komitmen untuk lebih meningkatkan kerja sama yang lebih konkrit. Dalam kaitan itu, kedua Delegasi sepakat mengembangkan beberapa kegiatan dalam 11 program kegiatan yang telah disepakati.

Kedua Delegasi juga sepakat untuk mengimplementasikan secara konkrit area kerja sama Pengembangan Farmasi dan Alat Kesehatan, yaitu kerja sama teknologi-nano kesehatan, robotic-surgery dan stem-cell berupa kemitraan pelaku bisnis kesehatan kedua negara, saling tukar informasi dan experts, penelitian bersama, serta pembangunan kapasitas dan alih teknologi.

Penambahan kegiatan tersebut di atas akan dimasukkan ke dalam addendum PoA yang akan disepakati untuk ditandatangani lebih lanjut melalui circular. Kesepakatan dalam JWG tersebut dimuat dalam Minutes of Meeting yang ditandatangani oleh kedua pimpinan Delegasi dengan disaksikan oleh masing-masing Menkes.

B. Kesepakatan kerja sama luar negeri regional bidang kesehatan

5. 22nd Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia-Singapore-Thailand (BIMST) Public Health Conference Delegasi Kementerian Kesehatan RI telah menghadiri 22nd Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia-Singapore-Thailand (BIMST) Public Health Conference di Bandar

Page 43: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

33

Seri Begawan, Brunei Darussalam. Delegasi RI (Delri) pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan didampingi oleh perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan dan KBRI Bandar Seri Begawan.

Bertemakan “Remembering the Past, Looking for the Future”, forum ini memfokuskan pembahasan pada capaian dan tantangan bidang kesehatan yang dihadapi 5 negara anggota BIMST dan tindak lanjut forum BIMST.

Pertemuan menyepakati beberapa rekomendasi pertemuan sebagai berikut:

a. Seluruh negara anggota sepakat untuk kelanjutan BIMST Public Health Conference dengan pengembangan beberapa aspek yang disusun dalam ToR (Terms of Referrence). Kelanjutan forum mi diharapkan tetap mempertahankan keunikan format BIMST, sebagai platform konsultasi yang informal untuk sharing mengenai public health, termasuk berbagi best practices, dan pengalaman.

b. Brunei dan Indonesia sepakat menyusun draft Terms of Reference (ToR) dan mendistribusikannya kepada negara anggota untuk memperoleh saran dan pendapat. Draft TOR meliputi: tujuan; peran dan tanggungjawab partisipan/tuan rumah/observer; pengaturan tuan rumah yaitu dalam hal penentuan topik (terkait communicable dan non-communicable disease) sebelum penyelenggaraan pertemuan dan mekanisme dalam mengundang negara lain sebagai observer atas dasar voluntary basis. Selain itu, diharapkan juga kepatutan dan konsistensi kehadiran delegasi yang hadir, dengan menyesuaikan topik yang menjadi fokus pembahasan, sehingga delegasi yang hadir siap dan menguasai isu yang dibahas. Terkait delegasi, disarankan pula adanya gabungan delegasi tingkat senior (decision-making) dan tingkat yunior/teknis.

c. BIMST ke-22 juga merekomendasikan pertimbangan penamaan baru BIMST Public Health Conference setelah 3 tahun, misal BIMST-Plus, yang membuka kesempatan bagi negara lain untuk bergabung berdasarkan voluntary principle.

Indonesia menyampaikan untuk menjadi tuan rumah BIMST ke-23 dengan lokasi di Bali, namun terbuka jika ada masukan lokasi lainnya. Sedangkan waktu penyelenggaraannya akan dikomunikasikan lebih lanjut pada kesempatan pertama. Indonesia mencatat dengan balk berbagai saran yang disampaikan oleh negara BIMST untuk pengembangan pertemuan selanjutnya.

Page 44: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

34

Gambar 13 22nd Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia-Singapore-Thailand (BIMST)

Public Health Conference Di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

Pada tanggal 30-31 Juli 2019

Meskipun path awalnya terdapat pandangan berbeda terkait masa depan Forum BIMST (Indonesia dan Thailand mendukung kelanjutan Forum BIMST, sedangkan Singapura dan Malaysia mendukung dengan catatan, serta Brunei Darussalam mengkritisi posisi BIMST vis a vis kerjasama kesehatan ASEAN) namun pada akhirnya konferensi menyepakati Forum BIMST dilanjutkan dengan penyempurnaan mekanisme dan outcome yang lebih konkrit. Dalam pembahasan, Delri turut memberikan pandangan dan argumentasi pentingnya meningkatkan Forum BIMST mencermati tantangan di kawasan yang secara khusus dapat diatasi dengan kerjasama BIMST.

6. Regional Consultative Meeting on the Development of ASEAN Framework on Health Coverage for Documented Migrants including Migrant Workers and Special Population (e.g. Mother and Child) and ASEAN Regional Situationer on Migrant Health Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil Lokakarya untuk mengembangkan pedoman tentang perlindungan kesehatan Migran dan populasi khusus yang diadakan di Manila, Filipina pada 4-6 Desember 2018 serta pertemuan ke-4 ASEAN Health Cluster 3 (AHC 3) tanggal 10-11 Juli 2019 di Singapura. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan Kerangka Kerja ASEAN tentang cakupan kesehatan

Page 45: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

35

untuk migran yang terdokumentasi termasuk pekerja migran dan populasi khusus (ibu dan anak) dan draft Analisis Situasi Regional ASEAN tentang Kesehatan Migran. Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 10-12 September 2019 di Surabaya dibuka oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat dan dihadiri delegasi dari 7 (tujuh) negara ASEAN (Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura), perwakilan ASEAN Secretariat (ASEC), SLOM Chair, IOM (Regional Asia and The Pacific, Indonesia, dan Filipina), PhilHealth serta LP/LS terkait.

Gambar 14 Pertemuan ASEAN Migrant Health

Di Surabaya Pada tanggal 10-12 September 2019

Dari pertemuan ini dicapai kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut : a. Keluaran kegiatan ini akan dikenal sebagai the ASEAN Framework on the Health

Coverage of Documented Migrants including Migrant Workers and Special Populations

b. Judul Publikasi Analisis Situasi berubah menjadi the ASEAN Situational Analysis on Migrants’ Health

c. Electronic Working Group (EWG) on Migrants’ Health yang terdiri dari 2 (dua) orang perwakilan dari setiap ASEAN Member States (AMS) yaitu 1 (satu) orang peserta workshop di Surabaya dan atau Contact Points on Migrants’ Health yang ditunjuk dan ASEAN Health Cluster 3 Country Coordinator dari masing-masing AMS.

d. Kesepakatan RTL disertai timeline untuk framework dan Analisis Situasi. Selain itu dilakukan inisiasi side meeting antara lain : a. Pertemuan dengan Philhealth (Badan Penyelenggara Asuransi Kesehatan

Nasional Filipina) b. Bertujuan untuk saling bertukar informasi dan pengalaman dalam mengelola

jaminan kesehatan nasional. c. Keunggulan Jamkes yang dikelola oleh Philhealth di antaranya mencakup

sepuluh persen warga negaranya yang merupakan migran.

Page 46: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

36

d. Di Indonesia sendiri pengelolaan untuk jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilaksanakan oleh dua lembaga yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dimana Jaminan Kesehatan didalam negeri ditanggung oleh BPJS Kesehatan sedangkan Jaminan Kesehatan Kerja selama PMI bekerja di luar negeri ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dari pertemuan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain : a. Filipina berkolaborasi dengan Indonesia akan mengakomodasi masukan dari

AMS dan berproses melalui EWG serta berkoordinasi dengan ASEC untuk memastikan bahwa: 1) The Framework will be: AHC 3 endorsed, SOMHD endorsed and AHMM

adopted 2) The publication will be: AHC endorsed, SOMHD endorsed and AHMM noted 3) The Framework will be operationalized through the development of the Plan

of Action (POA). b. Penyelesaian framework dan publikasi Analisis Situasi diharapkan selesai pada

tahun 2020. c. Penguatan manajemen kesehatan migran di masing-masing negara anggota

ASEAN dan pelaksanaan berbagai agenda kegiatan di kawasan. d. Nominasi anggota EWG dari Indonesia yaitu :

1) Penanggung Jawab AHC 3 dari BKLSN: Kepala Bagian Kerja Sama Kesehatan Regional, drg. Grace Lovita Tewu, MSc (CHMM)

2) Perwakilan Program Migran dari Direktorat Kesehatan kerja dan Olahraga: Kepala Subdit Kesehatan Okupasi dan Surveilans, drg. Dyah Erti Mustikawati, MPH.

C. Kesepakatan kerja sama luar negeri multilateral bidang kesehatan

7. Pertemuan the 44th Meeting of the Programme Coordinating Board (PCB) UNAIDS Pertemuan ke-44 Programme Coordinating Board (PCB) United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) dilaksanakan tanggal 25-27 Juni 2019 di Jenewa, Swiss. Pertemuan dihadiri oleh organisasi co-sponsor (UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, UNODC, UN Women, ILO, UNESCO, WHO dan the World Bank), perwakilan NGO serta 22 negara anggota PCB UNAIDS termasuk Indonesia yang diwakili oleh Delegasi Kementerian Kesehatan dan Perutusan Tetap RI Jenewa.

Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah RI telah mengambil kebijakan untuk mengambil kebijakan untuk memastikan kelompok masyarakat atau populasi kunci beresiko tinggi penularan HIV AIDS dapat menjalani screening HIV secara berkala diikuti dengan pengobatan yang diperlukan tanpa biaya apa pun. Namun, tantangan besar masih tetap ada, antara lain koherensi kebijakan antara lembaga pemerintah, masih adanya stigmatisasi oleh petugas kesehatan, kurangnya kewaspadaan dan komitmen di antara orang yang hidup dengan HIV untuk mengikuti pengobatan. Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mengatasi tantangan ini dengan dukungan dari komunitas internasional.

Page 47: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

37

Gambar 15

The 44th Meeting of the Programme Coordinating Board (PCB) UNAIDS Di Jenewa, Swiss

Pada tanggal 25-27 Juni 2019 Pada sesi Performance Reporting, Indonesia menyampaikan pencapaiannya terhadap fast track 90:90:90 target 96 kabupaten/kota yang masih berada pada jalurnya (on track), implementasi strategi fast track akan dilakukan secara bertahap di 418 kabupaten lainnya yang disesuaikan berdasarkan tingkat epidemic. Indonesia juga menyampaikan terdapat peningkatan investasi dalam layanan HIV dari anggaran domestic, terutama untuk intervensi pencegahan dan untuk organisasi non-pemerintah dan berbasis masyarakat yang bekerja pada program HIV. Pada sesi ini Perwakilan NGO Eropa menyampaikan statement terkait masih tingginya ODHA di beberapa negara termasuk Indonesia (sebesar 85%) yang tidak mendapatkan akses obat (ARV). Hal ini jauh diatas angka capaian global sebesar 59%. Menanggapi hal tersebut Indonesia menyampaikan bahwa sesuai dengan inovasi Kementerian Kesehatan RI melalui Sistem Aplikasi HIV AID Online, diperoleh data pada bulan Maret 2019, dari estimasi 640.443 ODHA, sudah terdeteksi 329.442 orang (51%) dan 233.362 ODHA (36,4%) memulai pengobatan. Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan obat-obatan yang diperlukan namun masih terdapat beberapa kendala yaitu tidak semua ODHA yang terdeteksi mau menjalani Anti Retroviral Terapi (ART), sebagian drop out, lost follow up (LFU).

8. Pertemuan the 6th Meeting of the OIC Lead Country Coordinators’ Group (LCCG) dan the 13th Meeting of the OIC Steering Committee on Health (SCH)

Pertemuan the 6th Meeting of the OIC Lead Country Coordinators’ Group (LCCG) dan the 13th Meeting of OIC the Steering Committee on Health (SCH) telah diselenggarakan pada tanggal 7 – 8 Oktober 2019 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Delegasi RI dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Kesehatan bidang Hukum Kesehatan, dengan didampingi oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, serta unsur dari Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemenkes, Direktorat Sosial Budaya dan OINB Kemlu serta KBRI Riyadh selaku perwakilan tetap Indonesia untuk OKI. Pertemuan Lead Country Coordinators’ Group (LCCG) merupakan forum reguler bidang kesehatan dalam forum OKI yang bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kegiatan prioritas 6 thematic area dalam Strategic Health Programme of Action (OIC SHPA)

Page 48: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

38

2024-2013 (dokumen rencana strategis OKI di bidang kesehatan). Pertemuan ke-6 LCCG OKI mendiskusikan implementasi kegiatan yang telah dikomitmenkan pada pertemuan LCCG ke-5 periode 2017-2019 serta mengidentifikasi kegiatan prioritas untuk periode 2019-2021. Pertemuan Steering Committee on Health (SCH) adalah Platform pertemuan OKI setingkat Eselon I yang berfungsi untuk mempersiapkan pertemuan the Islamic Conference of Health Ministers (ICHM) serta menindaklanjuti implementasi resolusi yang telah dihasilkan dari pertemuan ICHM. Pertemuan ke-13 OIC SCH membahas penyiapan agenda, rancangan resolusi, serta rekomendasi isu prioritas untuk pertemuan ICHM ke-7 pada tanggal 15-17 Desember 2019 di Abu Dhabi. Selain itu pertemuan juga akan mengevaluasi terhadap implementasi beberapa resolusi yang telah dihasilkan pada ICHM ke-6 tahun 2017 di Jeddah.

Gambar 16 The 6th Lead Country Coordinators’ Group (LCCG) OKI

Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab Pada tanggal 7 Oktober 2019

Pertemuan ke-6 LCCG OKI dihadiri oleh perwakilan 4 (empat) dari 7 (tujuh) negara yang menjadi lead country coordinators (LCC) dari 6 (enam) thematic area OIC SHPA 2024-2013 untuk periode 2017-2019 yaitu Turki selaku LCC tematik area 1, Arab Saudi LCC tematik area 3, Malaysia selaku LCC tematik area 4, dan Indonesia selaku Co-LCC tematik area 4. Bahrain, Sudan dan Maroko selaku LCC tematik area 2, 5, 6 tidak hadir pada pertemuan dimaksud. Pertemuan dihadiri pula oleh perwakilan dari Persatuan Emirat Arab selaku tuan rumah, perwakilan dari Badan Subsider OKI terkait yaitu COMSTECH, SESRIC, IDB dan ISESCO.

Page 49: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

39

Pertemuan ke-6 LCCG OKI dipimpin Dr. Mohammed Yahya Saeed selaku Advisor at Public Health Institute, Kementerian Kesehatan Arab Saudi dan Hussein Abdul Rahman Al-Rand selaku Assistant Undersecretary for Health Centers and Clinics and Public Health menjadi wakil pimpinan pertemuan. Pada sesi pembukaan, pimpinan dan wakil pimpinan sidang menyampaikan pentingnya peran LCC dalam implementasi OIC SHPA 2014-2023. Sekretariat OKI yang diwakili oleh Dr. Irfan Shaukat selaku Direktur Jenderal Sains dan Teknologi menegaskan kembali komitmen Sekretariat OKI beserta badan subsider OKI terkait untuk memperluas cakupan program dan kegiatan mereka di bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan prioritas yang telah ditentukan di masing-masing tematik area. Masing-masing negara LCC menyampaikan laporan implementasi kegiatan prioritas termasuk Indonesia selaku LCC tematik area 3 (tematik area kesehatan ibu dan anak) periode 2015-2017. Indonesia menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan pelatihan Maternal and Child Health Handbook yang merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan dari sejak tahun 2007 dalam kerangka kerja sama selatan-selatan bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dengan mempertimbangkan besarnya manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut, Indonesia akan memberikan kesempatan lebih banyak kepada negara anggota OKI. Pada kesempatan tersebut Indonesia juga menyampaikan paparan terkait rencana pelaksanaan kegiatan prioritas pada area tematik 4 untuk periode 2019-2021. Paparan tersebut untuk menguatkan indikasi Indonesia untuk menjadi LCC area tematik 4 menggantikan Malaysia. Pertemuan menyepakati Pertemuan LCCG diselenggarakan secara regular setiap 1 (satu) tahun sekali pada bulan September/Oktober agar memudahkan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi OIC SHPA 2014-2023. Pertemuan ke-13 SCH OKI berlangsung pada tanggal 8 Oktober 2019. Pertemuan ke-13 SCH OKI dihadiri oleh lead country dari area tematik (Turki, Arab Saudi, Malaysia, Indonesia), Uganda dan Mauritania selaku perwakilan dari regional afrika, Arab Saudi selaku tuan rumah sidang ICHM petahana, serta Persatuan Emirat Arab selaku tuan rumah ICHM mendatang. Pertemuan juga dihadiri badan subsider OKI terkait (COMSTECH, SESRIC, IDB dan ISESCO) serta mitra pembangunan OKI (WHO, Global Fund dan GAVI). Pada pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Dukungan terhadap OIC Medical Corps terutama di kawasan Negara-negara OKI,

dengan saran agar operasionalisasi OIC Medical Corps dapat berbeda dengan Emergency Medical Team yang telah terlebih dahulu didirikan oleh WHO.

b. Presentasi terkait pengembangan IOC-COE termasuk hasil pertemuan OIC Workshop on Cold Chain Management di Bandung pada awal Oktober 2019.

c. Indonesia menyampaikan bahwa Sekretariat OIC-COE telah berdiri dan menjadi bagian dari Gedung Kemenkes RI. Lebih lanjut disampaikan bahwa informasi mengenai OIC-COE dan potensi kerjasama dapat diperoleh melalui portal OIC-COE atau menghubungi Sekretariat OIC-COE.

d. Menanggapi laporan Sekretariat OKI terkait pertemuan 1st meeting of OIC-NMRA yang diselenggarakan di Jakarta pada November 2018, Indonesia mengusulkan rancangan resolusi yang intinya meminta; (a) SCH untuk mengesahkan Jakarta Declaration, outcome document 1st meeting of OIC-NMRA untuk masuk dalam resolusi pertemuan ICHM ke-7; (b) mengusulkan agar pertemuan NMRA menjadi

Page 50: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

40

bagian dari pertemuan ICHM; dan (c) agar pertemuan NMRA dilaksanakan secara rutin setiap 2 tahun sekali, bergantian dengan pertemuan ICHM.

Terkait kebutuhan terhadap vaksin halal dan adanya black campaign terhadap penggunaan vaksin halal di Indonesia, Islamic Advisory Group (IAG) menyampaikan tawaran untuk memfasiitasi pertemuan antara religious leaders di Indonesia dengan Imam Besar Al-Azhar. Indonesia menanggapi secara positif inisiatif tersebut dan akan menindaklanjuti tawaran tersebut baik melalui pertemuan di Mesir maupun di Indoneisa. Pada mata agenda pembahasan keanggotaan baru di Lead Country Coordinators Group (LCCG), Indonesia menyampaikan kesiapan dan menominasikan diri sebagai Lead Country untuk Tematik 4: Medicines, Vaccines, and Medical Technologies periode berikutnya. Indonesia telah menjadi Co-Lead Country bersama Malaysia pada periode sebelumnya dan pada kesempatan tersebut meminta Negara-negara SCH untuk dapat mendukung nominasi Indonesia tersebut. Pertemuan Bilateral dengan Burjeel Hospital dan KBBO Group Disela-sela pertemuan OIC-LCCG dan OIC-SCH, atas fasilitasi dan rekomendasi KBRI Abu Dhabi, telah berlangsung pertemuan dengan pihak Burjeel Hospital dan KBBO Group dalam rangka penjajakan kerja sama kesehatan bidang farmasi dan kesehatan. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Indonesia menjelaskan mengenai Program Pembangunan Indonesia Sehat dan upaya-upaya Pemri dalam meningkatkan produksi dan akses farmasi dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Disampaikan pula bahwa beberapa produk farmasi dan alat kesehatan Indonesia telah memiliki kualitas untuk dipakai di dalam negeri maupun kualitas ekspor keluar negeri.

Gambar 17

Bilateral Meeting dengan Burjeel Hospital Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab

Pada tanggal 8 Oktober 2019 Indonesia menyampaikan undangan kepada pihak Burjeel Hospital dan KBBO Group untuk hadir pada Pameran Farmasi dan Alat Kesehatan Indonesia 2019 yang akan berlangsung di Indonesian Convention Exhibition (ICE) BSD pada tanggal 7-9

Page 51: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

41

November 2019. Terhadap undangan tersebut, pihak Burjeel Hospital dan KBBO Group menyatakan minat untuk hadir pada Pameran dimaksud.

Gambar 18

Bilateral Meeting dengan KBBO Group Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab

Pada tanggal 8 Oktober 2019

Pencapaian kinerja pada tahun 2019, antara lain didukung oleh suksesnya Kementerian Kesehatan melalui Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam menyelenggarakan pertemuan/kegiatan nasional dan internasional, yaitu : a. Pertemuan Bilateral RI-PNG, Jayapura, 19 Maret 2019

Kemenkes menginisiasi dan menjadi host pada pertemuan 2PndP Cross Border Meeting on Polio Outbreak Vigilance between Indonesia and PNG, dilaksanakan tanggal 19 Maret 2019 di Jayapura, Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh dr. Anung Sugihantono, M.Kes, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dan Delegasi Papua Nugini dipimpin oleh Secretary for Health, Ministry of Health and HIV/AIDS PNG, Mr. Pascoe Kase.

Pertemuan ini merupakan pertemuan lanjutan dari Cross Border Meeting on Measles, Rubella, Polio and Other Vaccine Preventable Diseases (VPDs) yang dilaksanakan di Port Moresby, PNG, tanggal 13 September 2018. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dan rencana tindak lanjut dalam melindungi penduduk Indonesia dan PNG dari virus polio tipe 1.

Dalam sambutannya, Ketua Delegasi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia dan PNG memandang penting peningkatan kerja sama ini untuk memperkuat sistem kesehatan di daerah perbatasan guna melakukan upaya bersama dalam mencegah wabah penyakit Polio dan penyebarannya di daerah perbatasan. Sedangkan, Ketua Delegasi PNG sangat mengapresiasi kesungguhan Indonesia untuk meningkatkan kerja sama pencegahan dan pengendalian penyakit Polio di wilayah perbatasan. Kedua Delegasi sepakat untuk melanjutkan dan meningkatkan kerja sama dalam melakukan respon outbreak dan kewaspadaan penyebaran penyakit Polio di wilayah perbatasan Indonesia dan PNG. Pertemuan Kedua CBM on Polio Outbreak Vigillance telah menghasilkan 3 keluaran yang nyata: 1) Rekomendasi Joint Actions Point yang akan dilakukan kedua negara secara mandiri dan secara bersama-sama dalam kerja sama pencegahan dan pengendalian penyakit Polio; 2) Concluded Draft MoU Bidang Kesehatan antara Indonesia dan PNG yang

Page 52: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

42

siap di tandatangani oleh Menteri Kesehatan kedua Negara bulan Mei 2019 di sela-sela Pertemuan WHA; dan 3) Agreed Minutes Pertemuan. Namun Papua Nugini batal hadir di Pertemuan WHA akibat pergantian kabinet dan Meteri Kesehatan, sehingga MoU batal ditandatangani dan masih pending.

Gambar 19

Pertemuan Bilateral RI-PNG Di Jayapura

Pada tanggal 19 Maret 2019

Untuk peningkatan kolaborasi dan dukungan sumber daya serta koordinasi semua pemangku kepentingan di perbatasan, beberapa Joint Actions Points yang berhasil disepakati diantaranya: 1) Mutual notification, joint risk assessment, investigation and response of all imported VPD cases and outbreaks; 2) Synchronize the Polio supplement immunization activities (SIAs) of the two countries at the border area; and 3) Establish coordination mechanism for border control such as establishing bilateral Polio prevention and control coordination committee.

Untuk menguatkan kerja sama Kesehatan antara Indonesia dan PNG, kedua negara menyepakati 5 area kerja sama dalam draft MoU Kesehatan RI-PNG, yaitu:

a. Public Health; b. Development and Empowerment of Human Resources for Health; c. Pharmaceutical and Medical Devices; d. Disease Control and Prevention; e. Development and Strengthening of Health Services.

Indonesia dan PNG sepakat untuk menindaklanjuti area kerja sama dalam MoU dalam bentuk Joint Action Plan sebagai bentuk komitmen Indonesia dan PNG mengimplementasikan MoU. Selain itu, kedua Delegasi juga sepakat untuk melanjutkan pertemuan ini pada tahun 2020 di PNG.

b. Youth Town Hall Tingkat Regional WHO South-East Asia Region (SEAR) dan Nasional di Jakarta, tanggal 20 – 21 Maret 2019 Youth Town Hall SEAR dan Nasional pertama, yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan WHO serta didukung oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), merupakan acara penting yang mempertemukan 1000

Page 53: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

43

pemuda dengan usia antara 18–39 tahun, dengan fokus pada pemuda usia 18-29 tahun dari seluruh kawasan Asia Tenggara, untuk secara aktif berdiskusi dengan para pemangku kepentingan mengenai masalah-masalah pemuda dalam kesehatan masyarakat, mulai dari penyakit tidak menular, kesehatan kota, kesehatan mental, kesehatan seksual dan reproduksi, dan reformasi tenaga kerja kesehatan. Keterlibatan pemuda yang signifikan menjadi tema utama dialog. Youth Town Hall juga akan mengundang beberapa pemuda dari regional lain di dunia untuk berbagi pembelajaran dan praktik terbaik dalam menangani permasalahan kesehatan dan kesejahteraan remaja.

Gambar 20 Pertemuan Youth Town Hall tingkat Regional WHO SEAR

Di Jakarta Pada tanggal 20 Maret 2019

Pertemuan Youth Town Hall tingkat regional WHO SEAR dihadiri oleh 250 pemuda dari negara-negara anggota WHO SEAR (Bangladesh, Bhutan, India, Korea Utara, Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, serta wakil pemuda dari seluruh Indonesia). Pertemuan menghasilkan Youth Regional Call for Action yang pada pokoknya

Page 54: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

44

berisikan komitmen dan peningkatan keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan kesehatan di kawasan.

Pada Pertemuan Youth Town Hall Nasional dihadiri oleh sekitar 1300 pemuda dari seluruh provinsi di Indonesia, yang terdiri dari tenaga kesehatan teladan, mahasiswa kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pengusaha muda, Pramuka, Palang Merah Remaja, dan komunitas terkait kesehatan lainnya. Pertemuan dibuka oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Ibu Puan Maharani), selain itu hadir juga sebagai pembicara Menteri Pemuda dan Olah Raga (Imam Nahrowi).

Gambar 21 Pembukaan Pertemuan Youth Town Hall tingkat Nasional

Di Jakarta Pada tanggal 21 Maret 2019

Sebagai bentuk semangat dalam SDGs untuk menjamin leaving no one behind, Youth Town Hall Nasional menghadirkan Angkie Yudistia untuk menyampaikan inspirasi terkait inklusivitas penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional. Ditengah keterbatasannya sebagai seorang tuna rungu, Angkie menyadari bahwa lingkungan

Page 55: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

45

sekitarnya kurang bersahabat kepada penyandang disabilitas karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan penyandang disabilitas. Disampaikan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah sebesar 21 juta jiwa dan 40% nya pengangguran. Dalam hal ini, Angkie menyebut terdapat 3 pilar yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, yaitu aksesibilitas, partisipasi, dan non diskriminasi.

Dilatarbelakangi hal tersebut, Angkie merintis Thisable.id, sebuah disable enterprise yang memberdayakan kelompok disabilitas lainnya untuk berkarya secara profesional.

Gambar 22 Sesi Ministerial Town Hall pada Pertemuan Youth Town Hall tingkat Nasional

Di Jakarta Pada tanggal 21 Maret 2019

Selain itu ada pula sesi Ministerial Town Hall yang bertujuan untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada pemuda Indonesia untuk terlibat aktif dalam setiap upaya pembangunan dengan memahami konteks masalah yang ada di Indonesia. Dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, pemuda diharapkan aktif menjadi bagian dari solusi melalui upaya-upaya kreatif dan inovatif yang menjadi salah satu karakteristik pemuda. Para Pembicara pada sesi ini antara lain Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi), Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) dan Menteri Kesehatan (Nila Moeloek).

Page 56: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

46

Pada Sesi Inspirasi bertujuan untuk memberikan gambaran langsung bagaimana pemuda bisa terlibat dalam pembangunan secara umum melalui minat dan bakat yang dimiliki. Sesi ini diisi oleh para pembicara antara lain Fay Nabila (Penari), Aero Sutan Aswar (Altlet Jet Ski Nasional), Olivia Zalianty (Atlet Wushu dan Diving serta Duta Anti Narkoba).

Sesi Aksi menghadirkan 5 Pemuda yang telah melakukan aksi nyata di berbagai area pembangunan kesehatan. Melalui sesi ini, diharapkan peserta merasa terinspirasi oleh gerakan masyarakan yang diinisiasi oleh teman-teman seusianya. Presentasi kelima pembicara juga menunjukan bagaimana pemuda memiliki potensi besar untuk turut menjadi solusi bagi masalah-masalah kesehatan dan pembangunan di Indonesia. Kelima pembicara dalam sesi ini adalah Nurasma Hamra Yati mewakili Pencerah Nusantara dan Nusantara Sehat; Yoga Andika, inisiator Posyandu Remaja; Benny Prawira, pendiri komunitas Into The Light; Margianta Surahman Juhanda Dinata, aktivis Gerakan Muda FCTC; dan Rahyang Nusantara, aktivis Gerakan Diet Kantong Plastik.

Sesi Inovasi bertujuan untuk menjelaskan bagaimana inovasi menjadi bagian penting dalam pembangunan, khususnya bagi pemuda. Dalam sesi ini, pembicara bercerita tentang inisiatif yang mereka bangun dan seperti apa inovasi yang mereka lakukan dalam mengembangkan inisiatif tersebut. Pembicara dalam sesi ini adalah Ketut Yudistira dari komunitas Kok Bisa?, Yohanna Sofia Vunga Keraf dari Du’anyam, dan Helga Angelia dari Burgreens.

Pertemuan Youth Town Hall Nasional telah menghasilkan Deklarasi Pemuda Nasional untuk Pembangunan Indonesia Sehat. Deklarasi Pemuda Nasional berisi visi dan komitmen para pemuda untuk berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Deklarasi juga mencakup rekomendasi para pemuda kepada pemerintah untuk mendorong antara lain pembangunan kesehatan yang berkelanjutan, akses layanan kesehatan yang berkualitas, serta mengatasi aspek sosial yang berdampak pada pembangunan kesehatan.

c. Kunjungan National Ambulance ke Jakarta, 22-24 April 2019 Kunjungan National Ambulance (NA) ke Jakarta dilaksanakan pada tanggal 22-24 April 2019, dengan agenda: a. Pertemuan dengan Kemenkes RI, berkoordinasi dengan Kemenaker, BNP2TKI, dan

Kemenlu. b. Kunjungan lapangan ke Emergency Operation Center (EOC) dan Politeknik Kesehatan

Jakarta I. c. Kunjungan lapangan ke Ambulans Gawat Darurat (AGD) Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta, RSUP Fatmawati dan National Command Center (NCC) 119 Delegasi Indonesia dipimpin oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan, Acep Somantri. Ketua dari Delegasi NA adalah CEO National Ambulance of the United Arab Emirates, Ahmed Al Hajeri.

Ketua Delegasi Indonesia mengingatkan hasil pertemuan sebelumnya antara CEO National Ambulance dan Duta Besar RI Abu Dhabi pada bulan Januari 2019 terkait tawaran National Ambulance untuk merekrut 45-50 orang Perawat setiap 3 bulan untuk bekerja di National Ambulance PEA. Saat ini, Kemenkes RI sedang dalam proses negosiasi MoU Kesehatan dengan Kemenkes dan Pencegahan PEA dan diharapkan dapat menjadi paying hokum kerja sama dnegan National Ambulance.

Page 57: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

47

Gambar 23 Kunjungan National Ambulance ke Jakarta

Di Jakarta Pada tanggal 22 – 24 April 2019

Ketua Delegasi National Ambulance menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan kesempatan besar untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang tenaga kesehatan. National Ambulance merupakan perusahaan swasta yang dimiliki oleh Pemerintah PEA (BUMN) yang bekerja untuk menyelamatkan nyawa dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, National Ambulance tidak memerlukan persetujuan Pemerintah untuk merekrut tenaga professional kesehatan (Perawat).

Terdapat 3 fase proses rekrutmen di National Ambulance, yaitu: Phase 1: Pre-Employment Screen:

a. Bachelor of Registered Nurse: 1-year experience (ICU, CCU, ED) b. Diploma Registered Nurse: 2-year experience (ICU, CCU, ED) c. Training: ACLS, BLS, ITLS, PEARS, MIMMS.

Phase 2: Interview: a. Multi choice exam (70%+) b. Human Resources Interview c. Clinical Assessment d. Medical exam e. Psycho exam

Phase 3: On Boarding Process

Selain itu, National Ambulance juga menyediakan Individual Training Plan (ITP) untuk Perawat yang kurang berpengalaman.

Adapun persyaratan untuk Perawat yang akan bekerja di National Ambuolance adalah Diploma III dengan pengalaman kerja 2 tahun atau S1 dengan pengalaman kerja 1 tahun.

Kunjungan tersebut merumuskan draft Technical Arrangement (TA) antara Kementerian Kesehatan RI dengan NA tentang prosedur penempatan dan Capacity Building Profesional Kesehatan Indonesia di National Ambulance. Sampai dengan saat ini Kemenkes RI masih

Page 58: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

48

menunggu tanggapan secara resmi dari pihak NA mengenai draft TA dimaksud untuk dapat ditindaklanjuti.

d. 1st Indonesia-Iran Health Business Forum, Jakarta, 2-4 September 2019

Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kedutaan Besar Iran di Jakarta dan Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC) menyelenggarakan Health Business Forum (HBF) Pertama di Jakarta pada tanggal 2-4 September 2019. HBF dimaksud merupakan implementasi atas MoU bidang kesehatan Indonesia – Iran yang telah ditandatangani di Astana pada tanggal 26 Oktober 2018. Delegasi Iran dipimpin oleh Prof. Saeed Sakar, Sekretaris Jenderal Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC).

HBF dilaksanakan pada tanggal 3 September 2019, turut hadir dalam HBF dimaksud industri farmasi dan alat kesehatan Iran seperti Exir Nano Sina, Nano Daro Pajouhan Pardis, Avicenna, Persis Gen par, Danesh Pharmaceutical Development Co., Baran Chemical and Pharmaceutical, Biosun Pharmed Co., Parto Negar Persia (PNP), dan Parseh Intelligent Surgical System Co. (Parsiss). Industri farmasi dan Alkes Indonesia juga hadir dalam HBF ini seperti PT Bio Farma, PT Kalbe, Dexa Medica, PT Indo Farma, PT Enseval Medika Farma, PT Kimia Farma, PT Phapros, PT Sanbe Farma, GP Farmasi dan ASPAKI.

Gambar 24

1st Indonesia-Iran Health Business Forum Di Jakarta, Indonesia

Pada tanggal 2-4 September 2019 Sebagai rangkaian HBF, dilakukan kunjungan lapangan ke PT Kalbe Farma (Stem Cell and Cancer Institute) dan RSCM (pengembangan Stem Cell) pada tanggal 2 September 2019 serta ke PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia di Cikarang pada tanggal 4 September 2019.

e. ASEAN Cities Leadership Forum On Getting to Zeros, Denpasar, Bali tanggal 9-11 Oktober 2019,. Negara-negara di Asia Tenggara berhasil menurunkan kasus infeksi HIV sebanyak 19% terhitung sejak tahun 2010 hingga 2017. Ini merupakan keberhasilan yang siginifikan sebagai hasil inisiasi regional dalam merespons penularan HIV AIDS di wilayah negara anggota Association of South East Asian Nations (ASEAN). Kesuksesan tersebut didukung

Page 59: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

49

dengan akses layanan kualitas tinggi, upaya pencegahan, pendampingan dan dukungan tanpa adanya stigma dan diskriminasi. Dari laporan praktik regional menunjukkan adanya peningkatan jumlah jangkauan layanan dan fasilitas kesehatan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA).

Menteri Kesehatan Nila Moeloek dalam sambutannya pada ASEAN Cities Leadership Forum On Getting to Zeros pada tanggal 9-11 Oktober 2019 di Bali menyampaikan bahwa terdapat peningkatan jumlah ODHA yang dijangkau dan didukung oleh setiap layanan perawatan HIV berjenjang dan meningkatnya jumlah pusat tes HIV dan konseling serta pengobatan. Pertemuan yang digagas Indonesia ini memperlihatkan komitmen yang tinggi dari para Walikota, Bupati serta pengelola program yang memperkuat komitmen regional dalam rangka penanggulangan AIDS di wilayah ASEAN. ASEAN selama ini telah menjadi wadah regional yang aktif, partisipatif dan inklusif. Pertemuan ini mencerminkan kontribusi ASEAN melalui ASEAN 2025 yang ingin bersama mencapai target global mengakhiri epidemi AIDS.

Gambar 25 ASEAN Cities Leadership Forum On Getting to Zeros,

Di Denpasar, Bali Pada tanggal 9-11 Oktober 2019

Sejak 2011, ASEAN selalu konsisten dalam pengendalian AIDS. Pada deklarasi tahun 2011, komitmen three zero yakni: meniadakan infeksi HIV baru, meniadakan kematian terkait AIDS dan meniadakan diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV AIDS (ODHA). Pada pertemuan di Paris pada tahun 2014, para pemimpin daerah dan negara berikrar untuk mencapai target 90-90-90. Pada tahun 2016 di Laos, ASEAN juga kembali mendeklarasikan melawan HIV AIDS dengan merespons kerja cepat berkelanjutan untuk mengakhiri epidemi AIDS pada tahun 2030. Semua berkeinginan untuk memastikan tidak satu orang pun yang tertinggal dalam merespons terhadap AIDS.

Di Indonesia, target tersebut dilaksanakan dengan strategi STOP. Pertama, Suluh yang berarti 90% masyarakat terinformasi dan memahami HIV. Kedua, Tes HIV, yakni 90% populasi diperiksa dan mengetahui status infeksinya. Ketiga, Obati, yaitu 90% orang dengan

Page 60: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

50

HIV diterapi antiretroviral (ARV) dan terakhir Pertahankan, yang artinya 90% dari yang telah diterapi ARV mengalami penurunan jumlah virus hingga tidak terdeteksi lagi. Pelayanan kesehatan universal melalui skema asuransi kesehatan nasional atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014 juga memberikan akses layanan bagi populasi kunci untuk mendapatkan pengobatan ARV.

Perawatan bagi populasi kunci dan ODHA telah terintegrasi ke dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah. SPM Kesehatan ini mencerminkan komitmen kepala daerah (Walikota/Bupati) dalam pencegahan dan pengendalian HID AIDS di daerahnya. Seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, baik tingkat primer, di 9.825 Puskesmas, maupun di 2.776 rumah sakit harus mampu menyediakan pemeriksaan HIV. ''Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah Indonesia terus menggandeng organisasi sosial non pemerintahan (LSM) dan semua pemangku kepentingan untuk eliminasi stigma dan diskriminasi dalam mendapatkan akses layanan kesehatan.

f. Regional Consultative Meeting to Identify Gaps and Develop Guideline on the Integration of Mental Health in Primary and Secondary Level of Care for ASEAN Member States pada tanggal 1 – 3 Oktober 2019, Jakarta Pertemuan Regional Consultative Meeting to Identify Gaps and Develop Guideline on the Integration of Mental Health in Primary and Secondary Level of Care for ASEAN Member States telah diselenggarakan di JHL Solitaire Hotel, Tangerang. Banten pada tanggal 1-3 Oktober 2019.

Pertemuan dihadiri perwakilan contact point dan expert mental health dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar dan Filipina serta perwakilan dan konsultan dari WHO. Pertemuan membahas kesenjangan yang diidentifikasi pada perawatan kesehatan mental dan program di setiap Negara Anggota ASEAN (AMS), berdasarkan evaluasi hasil target sejak 2015 yang kemudian dilanjutkan melalui berbagai platform diskusi hingga pertengahan 2019, Kesenjangan umum yang diidentifikasi meliputi: (1) kepemimpinan dan tata kelola, (2) pembiayaan sistem kesehatan, (3) pemberdayaan masyarakat, keterlibatan dan kolaborasi, (4) pemberian layanan kesehatan, (5) tenaga kesehatan, (6) Infrastruktur dan (7) sistem data dan informasi.

Informasi yang telah dikompilasi dan diidentifikasi pada pertemuan pertama dalam pengembangan guideline integrasi kesehatan mental dalam perawatan kesehatan primer dan sekunder, serta pengaturan lain termasuk respon kemanusiaan. Pedoman ini bertujuan untuk membantu AMS dalam mencapai hasil kesehatan mental yang lebih baik, termasuk peningkatan kualitas hidup, pengurangan morbiditas dan mortalitas, dan pembatasan kecacatan.

Page 61: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

51

Gambar 26 Regional Consultative Meeting to Identify Gaps and Develop Guideline on the Integration

of Mental Health in Primary and Secondary Level of Care for ASEAN Member States Di Jakarta, Indonesia

Pada tangal 1 – 3 Oktober 2019 Focal point AMS dengan dibantu oleh konsultan dari RSCM, pakar dari profesi, dan WHO Indonesia membahas draft pedoman dan memberikan masukan untuk selanjutnya akan merevisi pedoman berdasarkan masukan dari Pertemuan dan finalisasi pedoman akan dilakukan melalui konsultasi online dengan advisory group yang terdiri dari expert WHO serta AMS dan e-working group. Setelah finalisasi, guideline tersebut akan dimintakan persetujuan secara bertahap dan ad-referendum kepada ASEAN Health Cluster 1, Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD), dan ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM). Sekretariat ASEAN akan membantu mencetak guideline dimaksud pada tahun 2021. Pertemuan juga sepakat untuk melakukan kegiatan advokasi untuk mengatasi kesenjangan kesehatan mental dalam side event AHMM ke-15 tahun 2021 di Indonesia.

g. Workshop Peningkatan Ekspor Produk Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Indonesia Ke Kawasan Amerika Dan Eropa, Jakarta, 2 Dsember 2019

Workshop bertujuan untuk melakukan pemetaan potensi ekspor produk industri kefarmasian dan alat kesehatan Indonesia ke kawasan Eropa dan Amerika, serta membangun dan meningkatkan networking kalangan industri farmasi dan alat kesehatan nasional dengan

Page 62: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

52

Kementerian Luar Negeri sebagai garda terdepan dalam diplomasi Indonesia termasuk diplomasi ekonomi yang didukung oleh seluruh Perwakilan RI di Luar Negeri.

Workshop ini dibagi ke dalam 2 Sesi dengan mengundang sebagai narasumber para Direktur Regional Kawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri yaitu Direktur Amerika 1, Direktur Amerika 2, Direktur Eropa 1, Direktur Eropa 2, Direktur Eropa 3 yang menyampaikan potensi kerja sama farmasi dan alat kesehatan dan peluang ekspor di negara akreditasi masing-masing, serta Kepala Subdit I (Uni Eropa) Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Amerika Eropa yang menyampaikan informasi seputar regulasi dan mekanisme perdagangan barang dan jasa bidang kesehatan di wilayah Uni Eropa.

Gambar 27 Workshop Peningkatan Ekspor Produk Kefarmasian Dan Alat Kesehatan Indonesia Ke

Kawasan Amerika Dan Eropa Di Jakarta, Indonesia

Pada tangal 2 Desember 2019

Produk-produk kefarmasian dan alat kesehatan yang memiliki peluang besar untuk memasuki pasar di wilayah Amerika dan Eropa, antara lain adalah sebagai berikut: 1. Obat-obatan generik, vitamin dan obat herbal, khususnya untuk wilayah Eropa Timur dan

Eropa Tenggara, dan negara-negara di kawasan Amerika Tengah dan Karibia, serta Amerika Selatan.

2. Obat-obatan untuk penyakit tropis seperti malaria dan dengue, khususnya untuk kawasan Karibia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan.

3. Produk alat kesehatan yang low- to medium technology khususnya untuk ke kawasan Amerika Utara, Eropa Barat, Eropa Utara, dan Eropa Tengah.

4. Obat-obatan untuk penyakit tidak menular, seperti diabetes dan kolesterol. Kementerian Luar Negeri menyambut baik Workshop yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan dan menyampaikan dukungannya bagi industri kefarmasian dan alat kesehatan Indonesia yang mau memasuki pasar di kawasan Amerika dan Eropa. Untuk itu diharapkan agar dapat disusun Katalog yang berisikan company profile (dalam bentuk softcopy dan berbahasa Inggris) perusahaan-perusahaan kefarmasian dan alat kesehatan Indonesia untuk memudahkan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dalam mempromosikan perusahaan-perusahaan tersebut.

Page 63: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

53

Perlu adanya dukungan dan pembimbingan dari Kementerian Perdagangan dalam upaya peningkatan eksportisasi produk-produk kefarmasian dan alat kesehatan Indonesia mengingat masih bervariasinya skala dan kapasitas industri kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia.

h. Pertemuan Pertama Komite Kerjasama Kesehatan RI-AS, Jakarta, 12 Desember 2019

Pertemuan Pertama Komite Kerjasama Kesehatan RI-AS telah dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 di Jakarta.

Pertemuana tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut penandatanganan Perjanjian kerja sama bidang kesehatan RI-AS yang dilakukan pada bulan Mei 2019 di Jenewa Swiss sebagai upaya untuk menunjukkan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerja sama menuju peningkatan status kesehatan di kedua negara, serta berkontribusi pada peningkatan status kesehatan bagi masyarakat global. Perjanjian tersebut mencakup tujuh area kerja sama, diantaranya adalah bidang kesehatan masyarakat, termasuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat, promosi kesehatan, pelayanan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kefarmasian dan alat kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Gambar 28 Pertemuan Pertama Komite Kerjasama Kesehatan RI-AS

Di Jakarta, Indonesia Pada tangal 12 Desember 2019

Delegasi RI-AS dipimpin oleh Ms. Erika Elvander, Direktur Asia dan Pasifik, dan dihadiri oleh perwakilan CDC, NIH dan Kedutaan Besar AS di Jakarta. Delegasi RI dipimpin oleh Bapak Acep Somantri, Kepala Biro KSLN Kemenkes dan dihadiri oleh perwakilan dari unit-unit utama dan perwakilan rumah sakit vertikal Kemenkes.

Page 64: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

54

Dalam diskusi yang interaktif, perwakilan kedua negara turut memaparkan berbagai kegiatan kerja sama yang diusulkan Pemerintah Indonesia dan membahas berbagai program yang diusulkan Pemerintah AS di Bidang Kesehatan. Lebih lanjut, kedua pihak kemudian menyepakati untuk membahas lebih dalam beberapa usulan aktivitas kerja sama yang telah dipaparkan untuk dituangkan dalam dokumen Plan of Action (POA) pada pertemuan berikutnya. Dokumen tersebut nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai panduan dalam implementasi Agreement, yang terdiri dari rincian kegiatan dan program kerja pada masing-masing area kerja sama. Pembahasan POA ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam rangka mempercepat implementasi MoU yang sudah ditandatangani dan disepakati bersama, bergerak dari komitmen-komitmen menuju tindakan-tindakan nyata. Selain itu, penyusunan POA juga bertujuan untuk mengatur pembagian kerja bagi para pemangku kepentingan di masing-masing pihak dalam rangka implementasi MoU. Selain menyelenggarakan pertemuan/kegiatan nasional dan internasional, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri bersama dengan Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan bekerja sama berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan internasional antara lain :

1. APEC Workshop on Leveraging Digital Technology to Improve Education Quality in Rural and Remote Areas dan Rapat Konsultasi Nasional Strategi Indonesia pada Keketuaan APEC Chile tahun 2019, Bali, Indonesia, 23 – 24 Januari 2019

APEC Workshop on Leveraging Digital Technology to Improve Education Quality in Rural and Remote Areas, telah dilaksanakan pada tanggal 23-24 Januari 2019 di Hotel Aryaduta, Bali. Rapat Konsultasi Nasional Strategi Indonesia pada Keketuaan APEC Chile tahun 2019, telah dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019 di Hotel Aryaduta, Bali. Hasil yang dicapai antara lain : APEC Workshop on Leveraging Digital Technology to Improve Education Quality in Rural and Remote Areas

a. Penggunaan teknologi digital dalam pendidikan pada masa sekarang tidak dapat dihindarkan. Teknologi digital dalam pendidikan dapat juga dimanfaatkan di daerah terpencil, sesuai dengan keadaan daerah tersebut.

b. Berbagai inovasi dengan menggunakan teknologi digital telah diciptakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil di Indonesia, misalnya SIERRA yang diciptakan oleh SEAMOLEC atau aplikasi rumah belajar yang diciptakan oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Pustekkom.

c. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan pendidikan di daerah terpencil diantaranya adalah penyediaan komputer/tablet/smarphone, penyediaan internet, aplikasi belajar berbayar atau

Page 65: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

55

gratis, atau tersedianya guru yang memahami pemanfaatan teknologi digital untuk pendidikan.

Konsultasi Nasional Strategi Indonesia pada Keketuaan APEC Chile tahun 2019 a. Direktur Kerja Sama Intrakawasan dan Antarkawasan Asia Pasifik dan Afrika

menyampaikan bahwa Indonesia sangat disegani dan dihormati saat KTT APEC Papua Nugini 2018. Sehingga diharapkan Kementerian atau Lembaga terkait dapat menggunakan momentum ini untuk lebih memanfaatkan APEC dengan mengajukan inisiatif-inisiatif Indonesia.

b. KTT APEC 2018 tidak berhasil menyepakati Deklarasi Pemimpin Ekonomi APEC. Hal ini menjadi perhatian khusus, dan diharapkan Chile sebagai tuan rumah APEC 2019 dapat lebih mempersiapkan KTT APEC 2019.

c. Beberapa Kementerian, misalnya Kementerian Perdagangan, telah siap dengan concept note yang akan diajukan pada SOM-1 APEC Chile 2019. Diharapkan Kementerian lain juga bisa memasukkan inisiatif-inisiatif Indonesia dalam APEC.

d. SOM-1 APEC melalui forum Project Management Trainning menyediakan pelatihan concept note untuk para delegasi. Kementerian yang belum pernah mengikuti diharapkan dapat mengikuti pelatihan tersebut sebagai dasar dalam membuat concept note yang baik.

Gambar 29 APEC Workshop on Leveraging Digital Technology to Improve Education Quality in Rural

and Remote Areas dan Rapat Konsultasi Nasional Strategi Indonesia pada Keketuaan APEC Chile tahun 2019

Di Bali, Indonesia Pada tangal 23 – 24 Januari 2019

Pembelajaran yang diperoleh dari APEC Workshop on Leveraging Digital Technology to Improve Education Quality in Rural and Remote Areas adalah topik-topik dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan contoh topik untuk concept note dalam bidang kesehatan, misalnya:

Page 66: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

56

a. Penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan b. Tim Nusantara Sehat sebagai inovasi tenaga kesehatan untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan di daerah terpencil Kementerian Kesehatan perlu mengirimkan delegasi untuk mengikuti SOM-1 APEC Chile 2019 karena isu-isu kesehatan akan dibahas dalam forum Health Working Group (HWG) dan Life Science Innovation Forum (LSIF). Delegasi dapat diwakili unit-unit terkait seperti Sesdtjen Farmalkes, Dit. Gizi Masyarakat, Dit. SKK, P2JK dan Biro KSLN (sebagai focal point untuk HWG dan LSIF). Delegasi dari Kementerian Kesehatan diharapkan dapat mengikuti pelatihan concept note yang diadakan oleh Project Management Trainning APEC.

2. Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke-92 Sektor Jasa Kesehatan, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 11-15 Februari 2019

Pertemuan ASEAN CCS ke-92 dan pertemuan terkait lainnya telah diselenggarakan pada tanggal 11–15 Februari 2019 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Rangkaian pertemuan CCS ke-92 terkait sektor jasa kesehatan berlangsung lancar. Pada setiap forum, peserta pertemuan bukan hanya saling bertukar informasi mengenai regulasi/prosedur mobilisasi dokter/dokter gigi/perawat di masing-masing negara, namun mengembangkan diskusi lebih dalam, yaitu membahas upaya peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan mendorong pelaksanaan perdagangan jasa di kawasan ASEAN.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penting untuk ditindaklanjuti oleh Indonesia adalah sebagai berikut: (i) mempersiapkan proposal Indonesia dalam forum AJCCM terkait penguatan PMRA networking, (ii) mengkaji pemberlakuan temporary registration dan kemungkinan membuka full registration dengan persyaratan ketat bagi dokter/dokter gigi/perawat ASEAN, dan diantaranya tenaga kesehatan domestik sebagaimana yang dilakukan oleh Singapura dan Malaysia, (iii) mempersiapkan penyusunan Non-Conforming Measures (NCM) ATISA, (iv) meningkatkan kualitas dan keberlangsungan pengelolaan ASEAN Healthcare Services Website dan Secretariat, (v) mempersiapkan posisi Indonesia dalam kerja sama terkait health tourism dan e-healthcare services, termasuk mengidentifikasi tanaga ahli dalam kedua bidang untuk mewakili Indonesia pada pertemuan HSSWG ke-47 dan ke-48, (vi) Menyiapkan best practices Indonesia dalam hal Continuing Professional Development (CPD) on nursing pada AJCCN ke-31 tahun 2020, (vii) mensosialisasikan mekanisme mobilisasi dokter/dokter gigi/perawat yang diberlakukan di masing-masing AMS untuk mendorong pendayagunaan nakes ke luar negeri, dan (viii) mensosialisasikan komitmen Indonesia pada sektor jasa kesehatan kepada stakeholders agar lebih siap menghadapi perubahan sektor jasa kesehatan.

3. Pertemuan Workshop on the Development of the ASEAN Strategic Plan to Combat Antimicrobial Resistance (AMR) through One Health Approach, Manila, Filipina, 13-14 February 2019

Page 67: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

57

Delegasi RI telah menghadiri Pertemuan Workshop on the Development of the ASEAN Strategic Plan to Combat Antimicrobial Resistance (AMR) through One Health Approach di Manila, Filipina, tanggal 13-14 Februari 2019. Tujuan pertemuan adalah guna menyusun ASEAN Strategic Plan to Combat AMR through One Health Approach untuk operasionalisasi ASEAN Leaders’ Declaration (ALD) to Combat AMR yang telah diadopsi oleh para ASEAN leaders pada 31st ASEAN Summit in 2017 di Filipina dengan melibatkan sektor human health, animal health, agriculture, food safety, trade (health regulation), dan environment.

Gambar 30 Pertemuan Workshop on the Development of the ASEAN Strategic Plan to Combat

Antimicrobial Resistance (AMR) through One Health Approach Di Manila, Filipina

Pada tangal 13 – 14 Februari 2019

Pertemuan menyepakati untuk menyusun ulang ASEAN Strategic Plan to Combat AMR dan akan disesuaikan dengan WHO Global Action Plan on AMR dengan mempertimbangkan lima area berikut: penguatan public awareness, penguatan surveilans, penguatan pencegahan dan pengendalian infeksi, penguatan antimicrobial stewardship, melakukan penelitian untuk penguatan implementasi ASEAN Strategic Plan to Combat AMR.

4. Kunjungan Bilateral ke Beijing, 19-20 Februari 2019 Kementerian Kesehatan RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke China National Medical Products Administration (NMPA), National Cardiac Fuwai Hospital, Beijing Shijitan Hospital, Peking University Health Science Center (PUHSC), dan China National Health Commission and Family Planning (NHCFP) di Beijing, RRT, pada tanggal 19 - 20 Februari 2019 dalam rangka membangun kerja sama kesehatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah RRT, khususnya terkait sistem uji klinik alat kesehatan guna pengembangan sistem uji klinik alat kesehatan Indonesia agar dapat memenuhi Cara Uji Klinik Alat Kesehatan yang Baik (CUKKAB).

Page 68: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

58

Delegasi RI diketuai oleh Prof. Dr. Akmal Taher, SpU(K), Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan didampingi oleh Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta perwakilan Direktorat Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Gambar 31 Kunjungan Bilateral ke Beijing

Di Beijing Pada tangal 19 - 20 Februari 2019

Dalam kunjungan tersebut, dibahas mengenai implementasi sister hospital antara Fuwai Hospital dengan RSJPD Harapan Kita, dengan area kerja sama yang tercantum dalam MoU, antara lain: (a) Cardiovascular training; (b) Cardiovascular hospital management; dan (c) Cardiovascular clinical attachment, fellowship and proctorship. Selain itu, kegiatan lain yang dilakukan oleh Delegasi Indonesia adalah berkunjung ke NMPA untuk bertukar pengalaman dan best practices mengenai evaluasi klinik akses dan juga pembahasan PoA sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah disepakati.

RRT telah melakukan transformasi besar di bidang industri alat kesehatan, salah satunya dengan mereformasi struktur kelembagaan NMPA selaku institusi yang bertanggung jawab terhadap registrasi dan pengawasan alat kesehatan guna membangun regulatory system dan mengembangkan alat kesehatan lnovasi dan Prioritas.

Sistem pengawasan pre-market dan post-market antara RI dan RRT tidak berbeda jauh. Perbedaan yang jelas terlihat hanya pada kelas alat kesehatan yang didaftarkan di NMPA pusat dan propinsi. Selain itu, RRT memberi kemudahan dalam sistem registrasi untuk produk dalam negeri, produk inovasi dan prioritas. RRT telah memiliki pusat-pusat

Page 69: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

59

peneltian yang salah satu kemampuannya adalah melakukan uji klinik alat kesehatan. Pusat penelitian tersebut terintegrasi atau berafiliasi dengan rumah sakit dan universitas, atau bekerjasama dengan rumah sakit dan universitas di Negara lain.

Pada tahap awal kerja sama di bidang uji klinik alat kesehatan, Indonesia diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan pusat penelitian NMPA dan Fuwai Hospital dalam rangka penerapan dan pengembangan sistem uji klinik alat kesehatan di Indonesia. Untuk itu, perlu disusun rencana aksi sebagai tindak lanjut kunjungan Kementerian Keseharan RI ke RRT, yang diantaranya memuat langkah-langkah operasional dengan disertai indikasi waktu pelaksanaan agar uji klinis alat kesehatan dapat segera dilaksanakan di Indonesia.

Indonesia juga dapat mengembangkan/memperbaiki sistem koordinasi antara Pemerintah sebagai Regulator, Universitas sebagai institusi yang melakukan clinical research dan Rumah Sakit sebagai Lembaga pengguna alat kesehatan berkualitas dan lndustri sebagai pihak yang melakukan produksi alat kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah membuka peluang seluas-luasnya untuk investasi asing dalam bidang obat dan alat kesehatan. Dalam hal ini, Pemerintah perlu melakukan upaya-upaya persuasif guna meyakinkan investor asing yang memiliki kontribusi besar dalam berperan sebagai Partner Pemerintah melaksanakan/mencapai target Pembangunan Kesehatan untuk Program Prioritas JKN.

5. Pertemuan Health Working Group (HWG) dan Life Science Innovation Forum (LSIF) pada rangkaian APEC SOM-1 di Santiago, Chile, 27 Februari – 2 Maret 2019.

Delegasi Kemenkes telah menghadiri rangkaian pertemuan Health Working Group (HWG) dari tanggal 27 Februari – 1 Maret 2019; dan rangkaian pertemuan Life Science Innovation Forum (LSIF) dari tanggal 28 Februari – 2 Maret 2019. Indonesia c.q. Kementerian Kesehatan menyatakan keinginan untuk terlibat dalam Working Health Group (WHG) on Prevention and Promotion Policies for Child Obesity yang digagas oleh Chile, yang disampaikan pada pertemuan HWG.

Page 70: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

60

Gambar 32 Pertemuan Health Working Group (HWG) dan Life Science Innovation Forum (LSIF) pada

rangkaian APEC SOM-1 di Santiago, Chile

Pada tangal 27 Februari – 2 Maret 2019

Pertemuan menyepakati antara lain : 1. Pertemuan HWG yang kedua akan dilaksanakan pada Third Senior Officials’ Meeting

(SOM-3) tanggal 19-20 Agustus 2019 di Puerto Varas, Chile. 2. Pertemuan LSIF akan pada tanggal 16-19 Agustus 2019 pada rangkaian SOM-3 di

Puerto Varas, Chile. 3. Pertemuan 9th High Level Meeting on Health and the Economy (HLM-9), yang

merupakan pertemuan tahunan Menteri Kesehatan APEC, akan dilaksanakan tanggal 20-21 Agustus 2019 di Puerto Varas, Chile.

4. Kegiatan APEC Roundtable on Antimicrobial Resistance (AMR) yang semula terjadwal pada SOM-1 tanggal 3 Maret 2019 dibatalkan dan dipindahkan pelaksanaannya pada SOM-3 (Agustus 2019) di Puerto Varas, Chile.

5. Chile akan mengadakan Policy Dialogue on Health Across the Life Course – Prevention Measures to Support an Ageing Population within APEC Economies, yang akan dilaksanakan di tanggal 18 Agustus 2019 (rangkaian SOM-3) di Puerto Varas.

6. Indonesia c.q. Kementerian Kesehatan menyatakan keinginan untuk terlibat dalam “Working Health Group (WHG) on Prevention and Promotion Policies for Child Obesity” yang digagas oleh Chile.

7. New Concept Note (CN) Operating Protocols dalam HWG belum dapat disepakati pelaksanaannya oleh seluruh anggota APEC. Diskusi lebih lanjut akan dilakukan pada SOM-3 bulan Agustus di Puerto Varas, Chile. Ekonomi anggota APEC diperbolehkan mengajukan concept note baru pada sesi 1 (Maret 2019) tetapi lebih lebih diutamakan pada 9 concept note yang telah didiskusikan pada SOM-3 tahun 2018, dan lebih diarahkan untuk mengajukan concept note sesi ke-2.

Page 71: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

61

6. Pertemuan 1st Joint Working Group on Health RI – India, New Delhi, India, 28 Februari 2019

Tujuan dari pertemuan Pertama JWG on Health RI-India yang diselenggarakan di New Delhi pada tanggal 28 Februari 2019 adalah untuk membahas dan menyepakati Plan of Action (POA) sebagai tindak lanjut dari MoU yang telah dibuat untuk periode 2018-2021.

Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia dipimpin Sekretaris Jenderal Kemenkes RI, drg. Oscar Primadi, MPH, dan didampingi oleh Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kepala Pusat Data dan Informasi, perwakilan Ditjen Kefarmasian dan Alkes serta perwakilan Direktorat Asia Selatan dan Tengah Kemenlu dan KBRI Newi Delhi. Sedangkan delegasi dari India dipimpin oleh Additional Secretary Bidang Kesehatan, Kemenkes dan Kesejahteraan Keluarga, Mr.

anjeeva Kumar, dengan anggota yang terdiri dari Joint Secretary (Drugs), Assistant Director General (Nursing), Director Department of Health and Family Welfare, Director Food Safety and Standards Authority of India, Wakil Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), Wakil Indian Council for Medical Research (ICMR) dan Wakil Ministry of Ayurvedam Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH).

Gambar 33 Pertemuan 1st Joint Working Group on Health RI-India

Di New Delhi, India Pada tanggal 28 Februari 2019

Hasil dari pertemuan tersebut antara lain penyusunan draft POA yang berisi kegiatan sebagai berikut:

(a) Development of business partnership (including development of business model) between Indonesian-Indian potential pharmaceutical company.

Page 72: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

62

(b) Collaboration to organize to develop a road map in cooperation in Health and Pharmaceutical sector.

(c) Development of business partnership (including business model) between MoH RI Vertixal Hospitaland Apollo Indraprastha Hospitals.

(d) Sharing Experience and Best Practice between experts on the Cooperation of Telemedicine between Indonesia and India

(e) Curriculum and Standard Competency for Medical and Nursing Education. (f) Joint learning Network on the Nursing International Certification (NCLEX, Prometric,

etc) for Indonesian and Indian Nurse.

7. Pertemuan First G20 Health Working Group, Tokyo, Jepang, 28 Februari - 1 Maret 2019

Pada 28 Feb-1 Maret 2019 telah diselenggarakan 1st G20 Health Working Group di Tokyo, sebagai pertemuan awal G20 on Health selama presidensi Jepang. Pertemuan bertujuan untuk curah pendapat dan diskusi terhadap 3 topik pertemuan yaitu The achieving of UHC, Response to Aging Society, dan Health Risk Management and Health Security.

Pertemuan Health Working Group ini merupakan rangkaian pertemuan menuju KTT G20 pada 28-29 Juni 2019 di Osaka dan pertemuan tingkat Menteri Kesehatan G20 pada 19-20 Oktober 2019 di Okayama yang akan menghasilkan Deklarasi Para Menteri Kesehatan G20.

Indonesia mendukung komitmen dan upaya G20 untuk mencapai cakupan kesehatan semesta, meningkatkan angka Usia Harapan Hidup Sehat melalui peningkatan upaya lansia aktif dan sehat serta upaya kesiapsiagaan terhadap kedaruratan masalah kesehatan dan ketahanan kesehatan terutama peningkatan kapasitas implementasi IHR, pengembangan SDM Kesehatan, kesiapan mekanisme pembiayaan kedaruratan kesehatan, serta upaya pengendalian AMR dengan pendekatan One Health melalui kolaborasi baik bilateral maupun multilateral serta koordinasi di tingkat nasional, regional dan global.

Dalam rangka mencapai UHC, Pemerintah Indonesia perlu menguatkan pelayanan kesehatan primer, pemenuhan SDM kesehatan, pengembangan teknologi digital, kerjasama dan koordinasi lintas sektor terutama keuangan, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Terkait dengan Ageing Societies, Pemerintah Indonesia perlu mendorong isu kesehatan lansia sebagai prioritas nasional dan implementasi rencana aksi nasional lansia sehat dan aktif, meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan santun lansia (“the elderly friendly”) baik di tingkat primer maupun rujukan, pengembangan digital teknologi serta mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, termasuk lansia dengan Demensia, serta kerjasama dan kolaborasi dengan lintas sektor terutama Sosial, BKKBN, BPJS, dan Ketenagakerjaan. Terkait Health Risk Management, Pemerintah Indonesia perlu menguatkan kapasitas nasional dalam mengimplementasikan IHR baik di wilayah maupun pintu masuk dan perbatasan, memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk kedaruratan masalah kesehatan,

Page 73: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

63

mendorong pengembangan R&D antimikroba baru, vaksin dan alat diagnostik, penguatan Pokja AMR serta kerjasama dan kolaborasi dengan K/L terkait, swasta dan masyarakat dalam pengendalian AMR dengan pendekatan One Health.

8. Pertemuan Joint Working Group on Health RI-Saudi Arabia, Riyadh, Arab Saudi, 4 Maret 2019

Pertemuan JWG on Health RI-Saudi Arabia kedua diselenggarakan di Riyadh pada tanggal 4 Maret 2019. Dalam pertemuan tersebut telah ditandatangani Joint Action Plan for Impementation of MoU for Cooperation in the Field of Health between Indonesia and Saudi Arabia sebagaimana telah dijelaskan pada Bab 3 poin A.1., serta penandatanganan Implementing Arrangement (IA) antara Indonesia dan Arab Saudi mengenai Cooperation in the Field of Health Services for Indonesian Hajj and Umrah Pilgrims.

Gambar 34

Pertemuan Joint Working Group on Health RI-Saudi Arabia Di Riyadh, Arab Saudi

Pada tanggal 4 Maret 2019

Dalam IA Hajj and Umrah dimaksud, disepakati program/kegiatan kerja sama antara Indonesia dengan Saudi Arabia, yaitu: (a) Cooperation on health mass gathering related toHajj and Umrah; (b) Training and capacity building on the Hajj and Umrah Health Services; (c) Sharing data and information on Hakk and Umrah pilgrims, pilgrims’ health, health

risk, hajj and umrah safety, disease prevention and control, and vulnerability of pilgrims’ health, pursuant to the laws and regulations; and

(d) Joint research on hajj and umrah related diseases, including infectious diseases and othe Hajj and Umrah related illness.

(e) Technical cooperation on the development of WHO collaborating center for hajj health and umrah in Indonesia; and

Page 74: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

64

(f) Provision of ease of access for health services for Indonesian hajj pilgrims, specifically during hajj in Arafah-Mina.

Pertemuan JWG on Health juga melakukan pembahasan finaliasi draft Implemening Arrangement (IA) on Placement of Indonesian Health Professional in the Kingdom of Saudi Arabia. Saat ini draft telah final disepakati kedua pihak secara informal. Atas draft IA dimaksud, pihak Indonesia masih menunggu jawaban pemerintah Saudi Arabia secara formal melalui jalur diplomatik.

9. Pertemuan 1st Joint Working Group (JWG) RI – Belanda, Den Haag, Belanda, 7 – 8 Maret 2019

Pertemuan 1PstP Joint Working Group (JWG) RI - Belanda telah dilaksanakan pada tanggal 7-8 Maret 2019 di Den Haag, Belanda. Delegasi RI (Delri) Kementerian Kesehatan dipimpin oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri dengan didampingi oleh Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan, Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, serta KBRI Den Haag. Sedangkan Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga Belandadipimpin oleh Direktur Kerja Sama Internasional dan didampingi oleh Wakil Direktur Kerjasama International, Senior Policy Advisor Direktorat Kerja Sama Internasional, Senior Policy Advisor for Curative Care, Direktur Leyden Academy on Vitality and Ageing, perwakilan Task Force Health Care, Koordinator Kerja Sama International untuk Resistensi Antibiotik Nasional dari Institut Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan (RIVM), Sekretaris National Working Party on Antibiotics Policy (SWAB), dan perwakilan Departemen Ekonomi Makro dan Pasar Kerja Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga Belanda.

Gambar 35 Pertemuan Joint Working Group on Health RI-Belanda

Di Den Haag, Belanda Pada tanggal 7 - 8 Maret 2019

Page 75: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

65

Pertemuan membahas tindak lanjut implementasi MoU Bidang Kesehatan RI – Belanda yang telah ditandatangani Menteri Kesehatan RI dan Menteri Kesehatan Belanda pada tanggal 6 November 2018 di Nusa Dua Bali yang akan dituangkan dalam draft Joint Action Plan (JAP) on the Implementation of MoU on Health 2019-2023.

Pertemuan telah berhasil mengidentifikasi dan menyepakati beberapa program kerja sama yang dapat diimplementasikan secara konkret serta mitra potensial yang dapat mendukung implementasi program tersebut baik dari lembaga pemerintah, swasta, akademisi, maupun berbagai konsorsium bidang kesehatan, diantaranya penguatan sistem kesehatan khususnya dukungan terhadap dukungan program Dokter Layanan Primer, peningkatan pelayanan kesehatan manula, kapasitas pendidikan perawat, bidan, caregivers, dan tenaga kesehatan lainnya untuk siap bekerja di Belanda, dan pengembangan sister hospital di bidang kanker, pengendalian penyakit menular termasuk resistensi antimikroba, ketahanan kesehatan global, pengembangan kerja sama farmasi dan alat kesehatan, dan kerja sama penelitian kesehatan.

10. Pertemuan ke-5 ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle, Luang Prabang, Laos, 19-23 Maret 2019

Pertemuan The 5th Meeting of ASEAN Health Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle and Related Meetings (AHC-1) telah dilaksanakan pada tanggal 19-22 Maret 2019 di Luang Prabang, Laos. Indonesia dalam kapasitas sebagai lead country telah menuntaskan 1 (satu) project activity dan dalam proses penyelesaian 4 (empat) project activity di tahun 2019, yaitu satu tahun sebelum berakhirnya periode pelaksanaan Work Programme pada tahun 2020. Indonesia mendapat apresiasi atas kerja cepat dan suksesnya Launching ASEAN Car-Free Day (CFD) yang merupakan implementasi dari ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society. Selanjutnya, AHC 1 mendukung usulan Indonesia atas 3 (tiga) aktifitas lanjutan ASEAN CFD untuk dibahas pada pertemuan SOMHD ke-14 bulan April mendatang. Kemkes selaku national focal point isu kesehatan ASEAN perlu memastikan penyelesaian 4 (empat) project activity yang dipimpin Indonesia dan menyampaikan inputs/comments/feedbacks untuk beberapa dokumen yang akan menjadi kesepakatan bersama. Pertemuan menyepakati untuk menyusun ulang ASEAN Strategic Plan to Combat AMR dan akan disesuaikan dengan WHO Global Action Plan on AMR dengan mempertimbangkan lima area berikut: penguatan public awareness, penguatan surveilans, penguatan pencegahan dan pengendalian infeksi, penguatan antimicrobial stewardship, melakukan penelitian untuk penguatan implementasi ASEAN Strategic Plan to Combat AMR.

11. Sidang World Health Assembly Assembly ke-72, Jenewa, Swiss, 20 – 28 Mei 2019

Delegasi RI dipimpin Menkes RI telah menghadiri Sidang World Health Assembly (WHA) ke-72 pada tanggal 20 – 28 Mei 2019 di Jenewa, Swiss. Menkes RI berpartisipasi pada Sesi General Debate membahas tema “Universal Health Coverage (UHC) : Leaving No-One Behind”. General Debate menghasilkan kesimpulan adanya

Page 76: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

66

progress pencapaian target 1 milyar orang mendapatkan manfaat dari Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) namun diperlukan kerja sama global dan regional untuk mendukung pencapaian UHC pada tingkat nasional masing-masing. Tantangan yang dihadapi antara lain perlunya penguatan system, peningkatan akses pelayanan kesehatan, sumber daya tenaga kesehatan, kesinambungan dukungan anggaran, dan koordinasi.

Indonesia sukses menyelenggarakan side event mengenai “Effective Implementation of Home-Based Records to Improve Maternal, Newborn and Child Health towards Achievement of UHC : Leaving No One Behind”.

Menkes RI juga berpartisipasi aktif dalam Pertemuan Menkes GNB, ASEAN dan Foreign Policy and Global Health dan menjadi pembicara pada berbagai side events.

Menkes RI mengadakan berbagai Pertemuan Bilateral dan menghasilkan 3 Memorandum of Understanding (MoU) dengan Amerika Serikat, Turki dan Singapura, serta 3 Plan of Action (PoA) dengan Belanda, Iran dan Kuba.

12. Pertemuan Health Working Group G20 ke-2, Jenewa, 29-30 Mei 2019

Pertemuan Health Working Group (HWG) G-20 ke-2 di bawah Presidensi Jepang telah diselenggarakan pada tanggal 29-30 Mei 2019 di Jenewa. Pertemuan dipimpin oleh Senior Assistant Minister Ministry of Health, Labour and Welfare Jepang, Mrs. Chieko Ikeda, dan dihadiri oleh anggota G20 serta negara tamu yaitu Chili, Mesir, Belanda, Senegal, Singapura, Spanyo, Thailand, dan Vietnam, serta wakil dari berbagai organisasi internasional diantaranya GAVI, GF, OECD, WHO, UNICEF, dan Bank Dunia. Delegasi RI dipimpin Sekretaris Jenderal Kemenkes dan anggota Delri dari unsur Kemenkes dan PTRI Jenewa.

Pada Sesi 1, Delri menyampaikan apresiasi atas dibentuknya Global AMR R&D Hub yang memiliki keinginan dan tujuan untuk memerangi resistensi antimikroba secara global melalui riset dan pengembangan. Indonesia juga berkomitmen kuat untuk memerangi AMR dan mendukung inisitif global untuk R&D sebagai salah satu strategi dalam menangani masalah AMR. Indonesia menyampaikan upaya yang telah dilakukan dalam memerangi AMR, antara lain: evaluasi Rencana Aksi Nasional AMR 2017-2019, Beberapa penelitian terkait AMR yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, serta ikut dalam Project of Global Survey Extended Spectrum Beta-lactamase, Tricycle Project yang diiinisasi WHO.

Pada pembahasan draft Okayama Declaration on Response to Aging Societies berjalan cukup alot namun demikian terdapat beberapa paragraf yang dapat disepakati. Sedangkan paragraf yang belum disepakati akan dibahas pada HWG ke-3. Dalam pembahasan, Delri menyampaikan masukan antara lain sebagai berikut:

a. Delri mengusulkan peran penting Menteri terkait selain dari Menteri Keuangan untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan dan sistem palayanan jangka panjang (Long Term Care) bagi Lansia yang berkesinambungan. Usulan tersebut

Page 77: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

67

mendapatkan respon positif dari beberapa anggota G20 seperti Mexico dan Rusia, namun belum mencapai kesepakatan karena masih ada beberapa anggota yang kurang setuju karena beranggapan pembiayaan berkesinambungan lebih merupakan peran Menteri Keuangan. Selain itu, ada beberapa negara menginginkan membuat paragraph lebih singkat dan simple. Indonesia mengklarifikasi dalam penyusunan deklarasi pentingnya pemahaman akan substansi/content bukan hanya singkat dan simple. Delegasi AS mengusulkan pembahasan hal tersebut pada topik UHC. Mengingat berlarut-larutnya pembahasan, Argentina mengusulkan pembahasan tentang isu tersebut dilanjutkan pada HWG ke-3.

b. Delri mengusulkan agar anggota G20 menempatkan isu active and healty aging sebagai prioritas nasional. Secara umum anggota G20 dapat menerima usulan tersebut, namun dengan catatan tidak menggunakan kata nasional, karena ada anggota G20 yang bukan merupakan negara. Peserta HWG ke-2 juga sepakat untuk menempatkan kalimat tersebut di kalimat awal deklarasi karena penting menunjukkan komitmen bersama anggota G20 terhadap isu active and healty aging.

c. Delri juga mengusulkan pentingnya peningkatan peran keluarga khususnya untuk deteksi dini, untuk mengenal gejala awal dementia pada lansia. UK, US, Argentina, Saudi Arabia dapat menerima usulan Indonesia. Berdasarkan hasil diskusi, isu tentang pentingnya peran keluarga ditempatkan pada paragraph tersendiri. UK mengkaitkan hal tersebut dgn health literacy. Saudi Arabia menekankan pentingnya keluarga tidak hanya untuk isu dementia namun healthy aging.

Pada pembahasan Sesi 6 dan 7: Okayama Declaration on Health Risk Management and Health Security (kecuali isu AMR), Delri menyampaikan pentingnya Anggota G20 untuk memiliki dukungan anggaran yang berkelanjutan untuk preparedness mengantisipasi health emergency mengingat emergency preparedness dan response diawali pada tingkat lokal, dimana pemerintah daerah yang pertama kali melakukan response terhadap health emergency. Usulan Delri mendapat dukungan dari UNICEF, Canada, dan AS. Namun belum didukung sepenuhnya oleh EU dan Bank Dunia. AS mengusulkan agar isu ini dibahas pada HWG ke-3 yang melingkupi isu UHC.

13. Partisipasi Delegasi RI pada Sidang WHO Executive Board (EB) ke-145, Jenewa, 29-30 Mei 2019

Delegasi RI dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan telah berpartisipasi aktif pada Sidang WHO Executive Board (EB) ke-145 pada tanggal 29-30 Mei 2019 di Jenewa. Sidang membahas antara lain hasil-hasil yang dicapai pada Sidang WHA ke-72 pada tanggal 20-28 Mei 2019, laporan Programme, Budget and Administration Committee (PBAC) ke-30 yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 Mei 2019, serta beberapa isu teknis, manajerial dan adiministratif lainnya, termasuk penentuan waktu pelaksanaan Sidang WHO EB ke-146 dan Sidang WHA ke-73 tahun 2020.

Page 78: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

68

Sidang EB ke-145 membahas 10 agenda utama terkait isu teknis, manajerial, dan administrasi. Beberapa hal yang mengemuka dalam pertemuan dimaksud antara lain sebagai berikut: Standardization of medical devices nomenclature (Agenda 5.1)

Pada mata agenda ini, Delri menyampaikan dukungan dan mendorong agar standardisasi nomenklatur menggunakan metode yang transparan untuk mengembangkan istilah, klasifikasi, dan hierarki. Delri juga menyampaikan bahwa telah meningkatkan kapasitas regulasi perangkat medisnya agar konsisten dengan kerangka kerja regulasi perangkat medis regional dan global. Mata agenda ini didukung oleh sebagian besar negara anggota EB karena klasifikasi dimaksud dapat meningkatkan patient safety, serta penting untuk penamaan dan pendefinisian teknologi inovatif, pengklasifikasian perangkat untuk persetujuan regulasi, serta memperlancar pengadaan produk-produk perangkat medis tersebut. Dukungan dari negara-negara anggota EB tersebut disampaikan dengan catatan bahwa pengembangan klasifikasi, nomenklatur, dan pengkodean harus mempertimbangkan kerangka kerja yang sudah ada di tingkat regional, serta mempertimbangkan kesiapan peraturan di setiap negara anggota dan kondisi produsen perangkat medis mereka.

Hosted partnerships (Agenda 6.4)

Dalam kaitan ini, Delegasi RI menyampaikan bahwa Indonesia mendukung dan menyambut baik hasil pelaksanaan kemitraan yang dilakukan WHO. Namun demikian, Delegasi RI menekankan agar dalam pelaksanaan kemitraan WHO tidak bertentangan dengan mandat, konstitusi dan prinsip-prinsip organisasi WHO.

Pembahasan isu-isu strategis pada Sidang EB ke-145 umumnya berjalan lancar dan tidak terdapat isu contentious. Kecuali pada pembahasan penentuan waktu pelaksanaan Sidang EB ke-146 dan Sidang WHA ke-73 tahun 2020 yang mendapat banyak intervensi baik dari anggota EB maupun observer, beberapa mata agenda lain relative lebih lancar. Penetapan waktu Sidang WHA ke-73 yang dipadatkan menjadi 5 hari saja perlu menjadi perhatian semua pihak. Persiapan bahan statement, komposisi delegasi RI, partisipasi pada side event serta pertemuan bilateral perlu dipersiapkan dengan baik untuk dapat mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan nasional.

14. Kunjungan ke Canberra, Melbourne dan Sydney, 16-21 Juni 2019

Kunjungan Kerja Delegasi Kemenkes ke Australia dipimpin oleh Direktur Umum dan Operasional RS Kanker Dharmais, dengan anggota delegasi: Biro Perencanaan dan Anggaran, Biro Umum, Pusat Data dan Informasi, Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Page 79: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

69

Gambar 36 Kunjungan ke Canberra, Melbourne dan Sydney Di Canberra, Melbourne dan Sydney, Australia

Pada tanggal 16 – 21 Juni 2019

Kunker dilakukan untuk menjajaki stakeholder yang tepat terkait proposal kegiatan yang diusulkan Indonesia dalam dokumen Plan of Action implementasi MoU Kesehatan antara Kemenkes Indonesia dan Kemenkes Australia. Kunjungan ke 6 lokasi antara lain: Department of Health and Human Services (DHSS) Victoria, Peter Mac Callum Cancer Center, VCCC, VCS Foundation, Monash University dan La Trobe University.

Hasil penting beberapa kunjungan tersebut adalah disepakatinya 5 area fokus kegiatan dalam kerja sama kesehatan atara Kemenkes RI dan Kemenkes Victoria tentang Penguatan Sistem Kesehatan yang akan dituangkan dalam dokumen Technical Agreement (TA) antara Kemenkes RI dan DHHS Victoria. TA merupakan dokumen penting turunan MoU sebagai bentuk nyata implementasi MoU Kesehatan antara Indonesia dan Australia.

15. Indonesia-Netherlands Health Business Forum (HBF), Den Haag, Belanda, 19-21 Juni 2019

Indonesia-Netherlands Health Business Forum (HBF) telah diselenggarakan pada tanggal 20-21 Juni 2019 di Den Haag atas kerja sama Kementerian Kesehatan RI KBRI Den Haag telah menyelenggarakan. HBF diselenggarakan back-to-back dengan partisipasi Delegasi RI pada 2nd Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance yang diselenggarakan di Noordwijk pada tanggal 19-20 Juni 2019.

HBF diselenggarakan sebagai implementasi Memorandum of Understanding (MoU) Bidang Kesehatan RI-Belanda yang ditandatangani pada bulan November 2018 di Bali

Page 80: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

70

dan Joint Action Plan (JAP) yang ditandatangani pada bulan Mei 2019 di Jenewa. HBF dimaksudkan menjadi sarana untuk mempertemukan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku bisnis bidang kesehatan, dari kedua negara untuk mempercepat implementasi MoU dan JAP.

Delegasi Kemenkes dipimpin Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan anggota Delri terdiri dari perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan, RSUP Persahabatan, RSPI Sulianti Saroso, RSUP Sanglah, RSUP Kariadi, RSUD Soetomo, serta sejumlah pengusaha yang tergabung dalam GP Farmasi Indonesia dan Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia/ASPAKI.

HBF diawali dengan kunjungan lapangan Delri ke sejumlah Lembaga pada tanggal 20 Juni 2019, yaitu: European Medicines Agency (EMA), Association of Innovative Medicines/Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), the Netherlands National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Hospitainer B.V., Leiden University Medical Center (LUMC), ONVZ health insurance, Laverhof Elderly Care Facilities in Laverhof, dan Yomema B.V. Sedangkan Forum diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2019 di KBRI Den Haag dan dihadiri oleh sekitar 120 peserta dari Indonesia dan Belanda.

HBF telah memberikan manfaat terbukanya peluang kerja sama yang lebih luas dengan mitranya di Belanda. Program kunjungan juga memberikan pemahaman yang lebih baik dan pembelajaran terhadap sistem, legislasi dan standar operasionalisasi yang berlaku di Belanda sebagai bekal penting dalam pengembangan peluang kerja sama dengan mitra di Belanda.

Gambar 37 Indonesia-Netherlands Health Business Forum (HBF)

Di Den Haag, Belanda Pada tanggal 19 – 21 Juni 2019

Page 81: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

71

Di sela-sela Forum telah juga telah ditandatangani Technical Arrangement antara Kementerian Kesehatan dan Yomema B.V. tentang Kerja Sama Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Profesional Indonesia. Forum menghasilkan sejumlah kerja sama konkrit para pemangku kepentingan kedua negara.

16. Pertemuan the 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 4 : Ensuring Food Safety, Nha Trang, Vietnam, 25 – 28 Juni 2019

Rangkaian Pertemuan the 4th ASEAN Health Cluster 4 (AHC4) : Ensuring Food Safety telah dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juni 2019 di Nha Trang, Vietnam. Pertemuan diawali dengan side-event AHC4 Discussion Forum on : The ASEAN Risk Assessment Centre (ARAC) for Food Safety dilanjutkan dengan Pertemuan AHC4 dan dihadiri oleh ASEAN Health Cluster 4 Country Coordinator dari seluruh Negara Anggota ASEAN kecuali Malaysia dan Myanmar serta ASEAN Secretariat (ASEC). Pertemuan turut dihadiri pula oleh mitra pembangunan ASEAN antara lain Food and Agriculture Organisation (FAO), dan The ASEAN Regional Integration Support from the European Union (EU ARISE Plus).

Gambar 38 Pertemuan the 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 4 : Ensuring Food Safety

di Nha Trang, Vietnam Pada tanggal 25 – 28 Juni 2019 Pertemuan ke-13 dan ke-14 SOMHD Plus Three (RRT, Jepang, Republik Korea) telah mengidentifikasi beberapa priority area of collaboration dibawah AHC Work Programme 2016-2020 termasuk diantaranya 2 kegiatan di bawah AHC4 yaitu : (i) Rapid Response in food safety issue and crisis: develop/update food safety emergency/incident response plan including responsibility of food business operators, dan (ii) Traceability and Recal Plan, dimana Indonesia menjadi lead country untuk kedua kegiatan ini. BPOM selaku National Focal Point diharapkan dapat megeksplorasi potensi kerja sama termasuk dukungan pendanaan dari Negara Plus Three dalam implementasi dua kegiatan ini sehingga kerja sama dan dukungan antara ASEAN dengan negara Plus Three di bidang keamanan pangan dapat lebih konkrit. Kerja Sama dapat merujuk pada Handbook on Proposal Development for ASEAN Cooperation Project.

Page 82: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

72

17. Pertemuan Developing 8 (D-8) on Health and Social Protection Inaugural

Consultation Meeting, Abuja, Nigeria, 19-20 Juni 2019

Pertemuan Developing 8 (D-8) on Health and Social Protection Inaugural Consultation Meeting telah diselenggarakan di Hotel Sheraton, Abuja, Nigeria pada tanggal 19-20 Juni 2019. Pertemuan dihadiri oleh seluruh Negara anggota D8 (Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki).

Delegasi RI terdiri dari unsur Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemenkes, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes, Direktorat Sosbud dan OINB Kemlu, serta KBRI Abuja. Adapun Delegasi RI pada pertemuan dimaksud dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Kemenkes.

Pertemuan dimaksud merupakan pertemuan tingkat expert yang diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan Komisioner D-8 ke-41 pada 1-2 November 2018 di Istanbul, Turki, yang menyepakati perluasan kerja sama D-8 pada bidang kesehatan dan perlindungan sosial guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta memperkuat ketahanan ekonomi negara-negara anggota.

Adapun tujuan pokok dari pertemuan, antara lain:

a. Menjajaki peluang penguatan kerja sama ekonomi antar negara anggota melalui sektor kesehatan;

b. Membangun komitmen terhadap Health and Social Protection (H&SP Programme); c. Mengidentifikasi peluang kerja sama, impelementasi, pengembangan kapasitas antar

negara anggota; d. Menjaring informasi terkait prioritas negara anggota untuk menjadi bahan masukan

guna memfinalisasi rencana aksi H&SP Programme; e. Membangun kesepamahamn terkait kontribusi dan dukungan dari negara anggota

kepada Sekretariat H&SP. Dalam pertemuan dimaksud, Indonesia berperan menjadi Chair pada mata agenda Technical Session I untuk membahas gambaran umum mengenai Health and Social Protection Programme. Adapun pada mata agenda Technical Session III, Indonesia memberikan paparan terkait reformasi tata kelola layanan kesehatan di Indonesia yang menyampaikan perkembangan dan capaian pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia. Paparan Indonesia mendapat apresiasi dari seluruh peserta pertemuan mengingat UHC merupakan salah satu prioritas kerja sama dalam program H&SP. Pertemuan berhasil menyepakati tujuh program utama H&SP, yaitu: a. Perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar; b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan SDM kesehatan; c. Pembukaan pasar potensial sektor kesehatan; d. Penguatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; e. Pemenuhan perlindungan sosial bagi kelompok miskin; f. Peningkatan pembiayaan sektor kesehatan;

Page 83: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

73

g. Penguatan data kesehatan.

Gambar 39 Pertemuan Developing 8 (D-8) on Health and Social Protection Inaugural Consultation

Meeting di Abuja, Nigeria

Pada tanggal 19 – 20 Juni 2019

Delegasi RI juga terlibat aktif dalam diskusi interaktif penyusunan outcome document pertemuan. Pokok-pokok masukan Delri, antara lain: a. Meminta agar outcome document tidak memuat komitmen politis mengingat

pertemuan ini adalah pertemuan tingkat expert dan bertujuan untuk menyerap aspirassi dari negara-negara anggota;

b. Meminta agar outcome bersifat masukan yang akan disampaikan atau dilaporkan kepada pertemuan Komisioner ke-42 pada bulan Juli 2019;

c. Mendorong penguatan komunikasi dan tukar pandangan antar focal point pada program H&SP melalui pengembangan website dan media sosial;

d. Mendorong agar Sekretariat H&SP dapat menyusun rencana operasionalisasi Sekretariat dan pelaksanaan program secara mendetail untuk kemudian disampaikan kepada seluruh negara anggota. Recana operasionalisasi dimaksud kemudian menjadi dasar penyusunan proposal permohonan dukungan dan kontribusi dari negara-negara anggota.

Pemerintah Nigeria memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung operasionalisasi Sekretariat H&SP. Namun demikian, kami mendapati bahwa Sekretariat H&SP belum memiliki rencana kerja dan operasional yang jelas. Delegasi RI menekankan pentingnya efisiensi SDM Sekretariat guna menekan biaya operasional serta pentingnya keterwakilan negara-negara anggota dalam susunan staf Sekretariat. Masukan Delegasi RI tersebut mendapat dukungan dari seluruh negara anggota. Untuk itu, pertemuan menyepakati bahwa Sekretariat akan menyusun roadmap sebagai salah satu outcome document yang akan dilaporkan dan dibahas pada pertemuan Komisi D-8 ke-42.

Teramati dengan jelas bahwa Sekretariat H&SP membutuhkan dukungan, baik pendanaan dan SDM dari seluruh negara anggota. Dalam pertemuan, Delegasi RI berhasil mencegah masuknya komitmen kontribusi pendanaan dalam outcome

Page 84: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

74

document. Namun perlu untuk diantisipasi akan adanya desakan komitmen kontribusi pada pertemuan Komisioner D-8.

Pertemuan masih berfokus pada eksplorasi keunggulan dimiliki oleh setiap negara anggota serta tantangan yang dihadapi. Pembahasan belum menyentuh strategi pembukaan pasar kesehatan di mana Indonesia dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan produk farmasi dan kesehatannya kepada negara-negara anggota D-8.

18. Konsultasi Bilateral RI-Mesir ke-6, Kairo, Mesir, 26-27 Juni 2019

Pada tanggal 26-27 Juni 2019, telah dilaksanakan Konsultasi Bilateral RI-Mesir ke-6 di Cairo, Mesir. Pada kesempatan tersebut, delegasi Kementerian Kesehatan RI melakukan pertemuan teknis dengan Delegasi Kemenkes dan Populasi Mesir di Kantor Kemenkes Mesir. Tujuan pertemuan adalah mendiskusikan draft update MoU Kesehatan RI-Mesir sebagai bentuk deliverable positif dalam Konsultasi Bilateral RI-Mesir ke-6.

Pembahasan MoU Kesehatan RI-Mesir mulai dinegosiasikan sejak tahun 2011. Counter-draft Indonesia terakhir dikirim melalui Nota Diplomatik bulan Agustus 2017 dan sejak itu, belum ada tanggapan dari pihak Mesir.

Gambar 40 Konsultasi Bilateral RI-Mesir ke-6

Di Kairo, Mesir Pada tanggal 26 - 27 Juni 2019

Melihat perkembangan dan situasi kesehatan saat ini, Indonesia menilai perlu dilakukan update terhadap MoU. Secara prinsip, Mesir dapat menyetujui draft update MoU. Dari 5 area kerja sama yang diusulkan Indonesia, yaitu: Kesehatan Masyarakat, Pelayanan

Page 85: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

75

Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, pihak Mesir mengusulkan untuk menambah satu area kerja sama baru, yaitu Wisata Kesehatan.

Dalam diskusi, pihak Mesir menyatakan ketertarikannya terhadap area kerja sama kefarmasian. Bahkan, pihak Mesir mengusulkan untuk menambah area kerja sama khusus untuk kefarmasian. Dalam kaitan ini, Indonesia memberikan tanggapan bahwa sebaiknya usulan Mesir dimasukkan ke dalam Plan of Action (PoA) sebagai bentuk implementasi MoU karena sifatnya sangat teknis. Pihak Mesir akan mempertimbangkan masukan Indonesia.

Output Konsultasi Bilateral RI-Mesir ke-6 adalah Minutes of Meeting (MoM) yang ditandatangani kedua Pemimpin. Adapun terkait isu Kesehatan dalam MoM tertuang sebagai berikut:

“On health cooperation, Indonesia updated of the draft of the MoU in the Field of Health Cooperation between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Health and Population of the Arab Republic of Egypt. The Egypt welcomed the updated MoU and expressed its desire to expand the area of cooperation of Health Tourism. Furthermore, the Egypt expressed its interest in the pharmaceutical areas and would like to have specific form of cooperation. Both Sides agreed to expedite the finalization of the MoU informally and would follow up the internal consultations with Legal Department within each Ministries. Both Sides agreed to convey the final draft officially through diplomatic channel and to set the date of signing further upon the finalization of the MoU”.

Adapun tindak lanjut atas pertemuan tersebut adalah Kemenkes RI dan Kemenkes Mesir sepakat untuk mempercepat proses finalisasi MoU secara informal melalui email. Secara paralel, kedua pihak juga akan melakukan konsultasi legal di Kementerian masing-masing. Kedua pihak juga sepakat akan menyampaikan draft final MoU melalui jalur diplomatik, sekaligus menentukan tanggal penandatanganan setelah MoU dinyatakan oleh kedua pihak.

19. Pertemuan Health Working Group G20 ke-3, Tokyo,Jepang, 1-2 Juli 2019

Pertemuan Health Working Group G20 (HWG) ke-3 di bawah Presidensi Jepang telah diselenggarakan pada tanggal 1-2 Juli 2019 di Tokyo. Pertemuan dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, termasuk Indonesia, Negara Tamu (Belanda, Singapura, Vietnam, Senegal, Spanyol, Chili, Mesir, dan Thailand selaku Ketua ASEAN), serta wakil dari berbagal organisasi internasional antara lain World Health Organization (WHO), Bank Dunia, UNICEF, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Global Fund, dan GAVI. Pertemuan HWG ke-3 membahas 2 chapter dari draft Dekiarasi Menteri Kesehatan G20 yaitu Achievement of Universal Health Coverage (UHC) dan Anti Microbial Resistance (AMR) yang akan menjadi bagian dari Outcome Document Pertemuan Menteri Kesehatan 020 di Okayama pada tanggal 19-20 Oktober 2019. Sebagaimana

Page 86: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

76

dimaklumi, 2 chapter lainnya yaitu Response to Ageing Societies dan Health Risk Management and Health Security telah dibahas pada Pertemuan HWG ke-2 di Jenewa pada tanggal 29-30 Mei 2019. Masukan Indonesia yang berhasil diterima pada pembahasan antara lain sebagai berikut: Chapter UHC a. Referensi mengenai kerja sama regional pada para 4 dan 10. b. Pemberdayaan perempuan dan akses pelayanan kesehatan pada para 5. c. Referensi mengenai G20 Joint Session of Finance and Health Ministers dan

pelibatan sektor swasta pada pembiayaan UHC pada para 11. d. Keberlanjutan kerja sama WHO dan Bank Dunia dalam mendukung UHC pada para

12. Cluster AMR a. Referensi mengenai G20 Agriculture Ministers Declaration pada para 1. b. Dorongan kepada negara-negara yang belum memiliki Rencana Aksi Nasional AMR

untuk menyusun Rencana Aksi Nasional tersebut melalui kerja sama multi-sektor dan sejalan dengan WHO Global Action Plan on AMR pada para 3.

c. Mengganti kate appropriate use dengan prudent and responsible use pada pare 4. d. Referensi mengenai 2 nd Ministerial Conference on AMR dan dukungan terhadap

Multi-Partner Trust Fund on AMR pada para 6. e. Mempertahankan rujukan mengenai public health needs dan menghapus rujukan

komitmer, finansial kepada R&DHub on AMR pada para 7. Pada tanggal 30 Juni 2019, Delri juga menghadin G20 Officials and Industry Roundtable on Health and Productivity Management and Value-Based Healthcare (VBHC) membahas pendekatan baru VBHC dalam peningkatan pelayanan kesehatan berkualitas

20. ASEAN Inter-Pillar Consultation Meeting for the Reformulation and Production of Healthy Food and Beverage Options, di Semarang, tanggal 1-2 Juli 2019

Pertemuan Interpillar Consultation Meeting for the Reformulation and Production of Healthy Food and Beverage Options di Semarang telah diselenggarakan pada tanggal 1-2 Juli 2019 dan berhasil menyepakati rancangan analisis situasi dan ASEAN Leaders Call for Action on Reformulation and Production of Healthier Food and Beverage Options dengan strategi 1) kampanye dan edukasi masyarakat untuk memilih makanan dan minuman sehat; dan 2) mendorong penerapan Front-of Pack pada kemasan makanan dan pengaturan fiscal, serta wacana penambahan serat dan nutrisi mikro esensial pada makanan jadi.

Pertemuan dihadiri oleh perwakilan badan sektoral ASEAN, yaitu kesehatan, perdagangan, cukai dan perpajakan, dan kelompok kerja produk makanan jadi”. Pertemuan yang difasilitasi oleh konsultan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, menyepakati untuk melanjutkan pertemuan dalam side event rangkaian pertemuan AHMM ke-14 di Siem Reap, Kamboja pada tanggal 28 Agustus 2019.

Page 87: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

77

Side event dimaksud bertujuan mendapatkan masukan SOMHD untuk memperkaya dokumen Situation Analysis dan ASEAN Leaders’ Call for Action on Healthier Food and Beverages Options yang disusun berdasarkan Situation Analysis dan juga memperkenalkan produk AMS yang disertai label font-of pack (FoP) mengenai pilihan makanan dan minuman lebih sehat. Dokumen Situationer Analysis dan Call for Action akan diadopsi pada KTT ASEAN ke-36 di Vietnam tahun 2020. Perwakilan dari WHO SEARO, The World Bank, dan Deputy Secretary-General of ASEAN for ASCC menjadi pembicara dalam side event.

Beberapa isu penting diangkat dalam forum diskusi, diantaranya harapan kepada WHO untuk melakukan negosiasi kepada WTO guna mengangkat isu reformulasi dan produksi produk kemasan yang lebih sehat. DSG ASEAN menyampaikan perlunya ASEAN mengidentifikasi hal-hal strategis untuk diangkat sebagai regional dan yang akan diselesaikan di tingkat nasional. Pertemuan mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mengangkat isu yang strategis ini.

Gambar 41 ASEAN Inter-Pillar Consultation Meeting for the Reformulation and Production of

Healthy Food and Beverage Options Di Semarang

Pada tanggal 1-2 Juli 2019

Draft ASEAN Leaders’ Call for Action on Healthier Food and Beverages Options disusun berdasarkan analisis situasi kondisi konsumsi masyarakat ASEAN, khususnya makanan dan minuman kemasan. Draft tersebut antara lain berisi tentang kerja sama regional untuk menyertakan label FoP pada makanan dan minuman lebih sehat, pajak untuk produk yang mengandung kadar gula, garam, dan lemak (GGL) yang melewati ambang batas kesehatan, dan meningkatkan minat mayarakat untuk makanan sehat.

Page 88: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

78

Selanjutnya, dokumen akan diproses untuk diadopsi oleh para Kepala Negara anggota ASEAN pada ASEAN Summit mendatang di tahun 2020. Setelah diadopsi oleh para Kepala Negara, ‘ASEAN Leaders’ Call for Action’ ini nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan dan program promosi makanan dan minuman jadi dan kemasan yang lebih sehat dikawasan ASEAN.

21. Pertemuan 1st Joint Working Group RI - Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 9 – 10 Juli 2019

Pelaksanaan Pertama JWG antara RI dengan Brunei Darussalam bertempat di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam pada tanggal 9-10 Juli 2019. Delegasi Indonesia dipimpin oleh drg. Oscar Primadi, MPH, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan didampingi oleh Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan, Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan, Direktur Poltekkes Bandung, Perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan, Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Direktorat Surveilan dan Karantina Kesehatan, Direktorat Asia Tenggara Kemenlu serta KBRI Brunei Darussalam.

Delegasi Brunei Darussalam dipimpin oleh Permanent Secretary Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin dengan anggota terdiri dari unsur terkait di Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam (Department of Policy Planning, Department of Health Services, Department of Pharmaceutical Services, T&CM Unit, Health Promotion Centre, dan Postgraduate Advisory and Training Board).

Gambar 42 Pertemuan 1st Joint Working Group on Health RI-Brunei Darussalam

Di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam Pada tanggal 9 – 10 Juli 2019

Page 89: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

79

Pertemuan berhasil menyepakati tujuh program kerja sama dalam Plan of Action (POA) sebagai tindak lanjut dari MoU Kerja Sama Bidang Kesehatan RI-Brunei Darussalam, yang mencakup:

(a) Exchange of information on Public Health (Diseases Control, Environmental Health, Occupational Health, and Food Safety);

(b) Exchange of information on Health Promotion; (c) Exchange of information on Traditional Medicines, Medicinal Products and Health

Technology Regulations; (d) Exchange of information on Traditional, and Complementary Medicines (Practice); (e) Identify mutually agreed areas in the exchange of health and medical experts, and

develop the exchange program; (f) Internship Program for Health Professionals in specified specialties areas; (g) Joint research and development in the area of Non-Communicable Diseases

(NCD). Pertemuan juga menyepakati untuk kedua Negara melanjutkan MoU Kerja Sama Kesehatan RI-Brunei Darussalam yang akan berakhir pada tahun 2020 untuk lima tahun berikutnya hingga tahun 2025.

22. Pertemuan the 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 3: Strengthening Health System & Access to Care di Singapura, 10-11 Juli 2019 Pertemuan the 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 3: Strengthening Health System & Access to Care (AHC3) telah diselenggarakan pada tanggal 10-11 Juli 2019 di Singapura. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan ASEAN Member States (AMS) kecuali Myanmar, dan Sekretariat ASEAN (ASEC). International Organisation for Migration (IOM) turut hadir pada open session. Pertemuan bertujuan membahas kemajuan dan pencapaian pelaksanaan project activities ASEAN Health Cluster (AHC) 3 Work Programme 2016-2020 serta peluang kerja sama dan kolaborasi dengan sektor lain.

Pertemuan membahas concept notes project activities di bawah 3 (tiga) Theme pada AHC3 Work Programme 2016-2020, sebagai berikut:

a. Theme 1: Entitlement/Access to Affordable Package of Goods and Services

b. Theme 2: Availability and Quality of Care

c. Theme 3: Services for Special Population

Pertemuan menyepakati Workshop on the rational use of medicines (Filipina-lead country, Indonesia-co lead) difokuskan pada Anti Microbial Resistance (AMR) dan agar AHC3 berkolaborasi dengan ASEAN Health Cluster 2. Indonesia telah menyampaikan persetujuan sebagai host country workshop, dan direncanakan akan diselenggarakan pada bulan April 2020.

Page 90: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

80

Gambar 43 Pertemuan the 4th Meeting of ASEAN Health Cluster 3: Strengthening Health System

& Access to Care Di Singapura

Pada tanggal 10-11 Juli 2019

Terkait project activity Advocacy on ensuring health coverage of documented migrants yaitu Filipina sebagai lead country, Indonesia dan Thailand sebagai co-lead country, pertemuan sepakat untuk mengubah “ASEAN guideline” menjadi “ASEAN framework” dan meminta masukan dari SOMHD mengenai level of adoption dari ASEAN Framework. Indonesia akan berkoordinasi dengan Filipina terkait penyelenggaraan workshop Development of ASEAN Guideline on Health Coverage for Documented Migrants including Migrant Workers and Special Population (e.g. Mother and Child). Workshop akan dilaksanakan pada tanggal 10-12 September 2019 di Surabaya.dan pelaksanaan Workshop on rational use of medicine pada tahun 2020.

23. 1st Technical Meeting for RI-Kuwait Joint Ministerial Commission, Kuwait City, Kuwait, 10-11 Juli 2019 Indonesia-Kuwait telah menyelenggarakan Pertemuan Teknis Persiapan Sidang Komisi Bersama (SKB) Pertama RI-Kuwait (1PstP Joint Ministerial Committee) di Kuwait City pada tanggal 10-11 Juli 2019. Pertemuan dipimpin oleh Dubes Ali Sulaeman Al-Saeed, Assistant Foreign Minister for Asian Affairs Kemlu Kuwait dan Achmad Rizal Purnama, Direktur Timur Tengah, Kemlu RI. Delegasi Kuwait terdiri dari perwakilan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian teknis dan sektor swasta terkait. Delegasi Indonesia terdiri dari Wakil Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemenkes, Direktorat KIPS, Pusdiklat Kemlu dan KBRI Kuwait.

Page 91: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

81

Gambar 44 1st Technical Meeting for RI-Kuwait Joint Ministerial Commission

Di Kuwait City, Kuwait Pada tanggal 10 – 11 Juli 2019

Pertemuan tersebut membahas tiga agenda utama, yaitu: perkembangan kerja sama bilateral RI-Kuwait dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pembahasan isu regional dan global serta persiapan SKB Pertama RI-Kuwait yang akan dilaksanakan tanggal 1 September 2019 di Kuwait.

Adapun catatan penting hasil pertemuan sebagai berikut:

a. Kemenkes RI berkesempatan bertemu langsung dengan Director of Nursing Services dan Representative Department of International Cooperation, Kemenkes Kuwait.

b. Kemenkes RI menyampaikan usulan MoU Kesehatan RI-Kuwait di 5 bidang kerja sama yakni: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Pengembangan SDM Kesehatan. Kemenkes Kuwait menyambut baik dan menyatakan ketertarikan khususnya pada area kerja sama Pengembangan SDMK, utamanya penempatan Perawat Indonesia untuk bekerja di Kuwait. Sebagai informasi, rekrutmen perawat di Kuwait diotorisasi oleh Kemenkes Kuwait.

c. Saat ini, Kuwait sedang membangun banyak infrastruktur kesehatan dan membutuhkan lebih dari 5.000 Perawat untuk bekerja di Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta, Primary Health Care, Homecare dan Mini Health Center di Kuwait. Tenaga Perawat yang mengisi pasar Kuwait kebanyakan berasal dari India, Mesir dan Filipina.

d. Kemenkes Kuwait menyampaikan kebutuhan atas tenaga perawat dalam jumlah besar. Kemenkes RI menyampaikan tentang 38 Poltekes yang berada dibawah kewenangan Kemenkes RI. Lulusan para perawat ini dapat dipromosikan untuk menjadi supply tenaga perawat Indonesia ke Kuwait. Kemenkes Kuwait akan

Page 92: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

82

memberikan pelatihan kepada para perawat Indonesia guna memenuhi persyaratan Kuwait. Kemenkes RI mengundang Kemenkes Kuwait untuk berkunjung ke Indonesia untuk melihat proses Pendidikan Perawat di Poltekes Kemenkes sekaligus menjajaki pengembangan kerja sama kesehatan lebih lanjut.

e. Sebagai Pilot Project, secara lisan, Kemenkes Kuwait menyampaikan membuka kesempatan bagi 500 orang perawat Indonesia untuk bekerja di Kuwait. Tenaga Perawat yang dibutuhkan di Kuwait mulai dari lulusan Diploma 3 (D3) dan Diploma 4 (D4) atau setara dengan jenjang Sarjana Strata 1 (S1). Basic Salary yang ditawarkan oleh Kemenkes Kuwait sebesar 200 Kuwait Dinar untuk lulusan Diploma, dan 260 Kuwait Dinar untuk lulusan S1, ditambah tunjangan hidup dan uang lembur, sehingga total yang bisa diperoleh perawat sebesar ±400 Kuwait Dinar (setara ± 18juta rupiah). Kuwait juga menanggung asuransi kesehatan dasar.

f. Adapun kriteria Perawat yang dipersyaratkan oleh Kemenkes Kuwait, antara lain: Perawat Diploma usia minimal 22 tahun, pengalaman kerja minimal 1 tahun. Perawat S1 Perempuan usia 25-35 tahun dan Perawat Laki-laki usia 25-45 tahun,

pengalaman kerja minimal 1 tahun Memiliki sertifikat Basic Life Saving (BSL) Memiliki kemampuan dasar berbahasa Arab Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi adalah CV of the Applicant, Copy of

the General Education Certificate (High school/Higher Secondary School), Copy of Bachelor Degree, Copy Diploma in Nursing, Transcript of records of Nursing education (syllabus/theoretical & practical hours), Copy of valid Nursing Registration, copy of valid Licensure, Experience certificate covering experience of total working years, copy of Personal Passport.

Untuk menindaklanjuti proses penempatan Perawat Indonesia ke Kuwait, Kemenkes Kuwait menyampaikan ingin berkunjung ke Indonesia untuk mempelajari standar kurikulum Perawat Indonesia dan melihat fasilitas pendidikan serta fasilitas kesehatan di Indonesia.

24. ASEAN Influenza Laboratory Surveillance dan Pertemuan ASEAN Regional Capacity Strengthening on Biorisk Management, di Nusa Dua, Bali, tanggal 16-18 Juli 2019

Pertemuan ASEAN Influenza Laboratory Surveillance dan Pertemuan ASEAN Regional Capacity Strengthening on Biorisk Management dilaksanakan secara paralel pada tanggal 16-18 Juli 2019 di Nusa Dua, Bali. Pertemuan membahas dua isu strategis keamanan kesehatan global, yaitu biosafety dan biosecurity.

Pertemuan mendorong ASEAN untuk bekerja sama dalam hal penguatan kapasitas laboratorium, diantaranya melalui kegiatan saling bertukar informasi, mobilisasi tenaga ahli untuk memberikan dukungan teknis, pelatihan dan simulasi, penguatan Emergency Operation Centre Network (EOC), pengembangan jejaring laboratorium kesehatan manusia dan hewan, manajemen risiko biosafety dan biosecurity, serta partnership.

Page 93: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

83

Sementara di tingkat nasional, pertemuan merekomendasikan pengembangan regulasi dan penyusunan rencana aksi nasional terkait manajemen biorisk.

Gambar 45 Pertemuan ASEAN Influenza Laboratory Surveillance dan Pertemuan ASEAN Regional

Capacity Strengthening on Biorisk Management Di Nusa Dua Bali

Pada tanggal 16-18 Juli 2019

Pertemuan bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dalam mencegah penyebaran penyakit menular melalui peningkatan kapasitas pengawasan dan keselamatan serta keamanan laboratorium. Sebagai salah satu kapasitas inti International Health Regulation (IHR), laboratorium berperan utama dalam semua proses utama pendeteksian, pemeriksaan, respons, peringatan, dan pemantauan kejadian yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Laboratorium juga merupakan fasilitas pendukung utama program kesehatan mulai dari pengawasan, diagnosa, pencegahan, pengobatan, penelitian dan promosi kesehatan.

Kedua pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan kelompok kluster 2 kesehatan ASEAN yang menangani program pengelolaan laboratorium dan program pencegahan dan pengendalian penyakit menular serta perwakilan National Influenza Center negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan juga dihadiri oleh Direktur WHO Collaborating Center Melbourne, Direktur International Federation of Biosafety Associations (IFBA), Sekretariat ASEAN, WHO SEARO, WHO Indonesia, dan FAO.

Selain diskusi dan pelatihan, peserta melakukan kunjungan ke Laboratorium Kesehatan Provinsi Bali dan Laboratorium Kesehatan di Universitas Udayana untuk mempraktekan Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian manajemen biorisk.

Page 94: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

84

25. Pertemuan Health Working Group (HWG) dan 9th High-Level Meeting on Health and the Economy (HLM) pada rangkaian APEC SOM-3 di Puerto Varas, Chile, 18-21 Agustus 2019

Pada sesi Policy Dialogue berkesimpulan pentingnya kebijakan publik pencegahan terhadap disabilitas lansia dan perawatan jangka panjang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan para pembuat kebijakan antara lain: a. Fokus pada progam promosi dan pencegahan untuk menghambat munculnya

penyakit tidak menular pada lansia. b. Sistem formal berperan terhadap kebutuhan khusus para lansia. c. Dukungan politis untuk menguatkan health-care model dan memperkuat kapasitas

sistem kesehatan nacional. d. Dukungan pemerintah terhadap informal care untuk para lansia. e. Menerapkan teknologi baru untuk kebutuhan lansia dan disabilitas. f. Mengembangkan sistem perawatan jangka panjang yang komprehensif dan

berkelanjutan. g. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan

kesehatan lansia serta dorongan agar perawat lansia (care-giver) menjadi tenaga kesehatan formal sehingga lebih profesional.

Pembahasan isu lansia pada pertemuan APEC kali ini memiliki momentum tepat untuk merumuskan platform kerja sama APEC menjawab tantangan dengan meningkatnya jumlah lansia secara signifikan pada Ekonomi anggota APEC, baik saat ini maupun proyeksi pada tahun 2030. Delri telah menyampaikan masukan penting agar APEC mampu menyusun program yang konkrit dan berbeda dengan insiatif dan program yang telah dikembangkan pada Forum lain, seperti G20 dan ASEAN, namun tetap memperhatikan karakteristik Ekonomi anggota APEC. Lebih lanjut Delri menekankan pentingnya APEC membangun Centre of Excellent untuk Inovasi Teknologi mendukung Lansia dan program dukungan bagi pembiayaan berkelanjutan kesehatan lansia dalam kerangka UHC.

Mencermati sedikitnya kehadiran para Menteri Kesehatan pada HLM, Delri secara discreet telah menyampaikan masukan kepada Malaysia sebagai Ketua APEC 2020 untuk mempertimbangkan adanya Ministerial Round Table yang membahas isu tematik sehingga dapat membangun komitmen yang lebih konkrit serta para Menteri Kesehatan dapat lebih aktif berbicara. Delegasi Malaysia juga memiliki pandangan yang sama dan akan mengupayakan HLM tahun depan lebih menarik perhatian para Menteri Kesehatan untuk berpartisipasi.

Page 95: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

85

Gambar 46 Pertemuan Health Working Group (HWG) dan 9th High-Level Meeting on Health and

the Economy (HLM) pada rangkaian APEC SOM-3 Di Puerto Varas, Chile

Pada tangal 18 – 21 Agustus 2019

Indonesia perlu terus mencermati proyek self-funded Amerika Serikat “Increasing Pandemic Preparedness and Prevention in the Asia-Pasific Region” yang difokuskan pada program vaksinasi dengan tujuan akhir mengembangkan model vaksinasi rutin, dalam hal mengatasi flu pandemi melalui vaksinasi seasonal-flu yang bukan menjadi kebijakan Pemri dan sejumlah Ekonomi APEC. Dalam diskusi, Delri menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan berkelanjutan bagi peningkatan kapasitas meghadapi ancaman keamanan kesehatan global, termasuk pandemic, dan pentingnya alih teknologi dalam pengembangan vaksin sehingga kebutuhan dunia dan kawasan APEC terpenuhi.

Dokumen Concept Note Operating Protocols yang baru saja di-endorsed oleh HWG dan mulai berlaku pada SOM-1 Malaysia 2020 kiranya dapat menjadi peluang bagi Kementerian Kesehatan RI untuk mengajukan berbagai Concept Note sehingga dapat lebih menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam pelaksanaan proyek-proyek kerja sama kesehatan APEC. Dalam hal ini, diperlukan sosialisasi dan pelatihan dalam pengajuan Concept Note dan pengembangan proyeknya lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan.

Page 96: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

86

26. Pertemuan 14th ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM), di Siem Reap, Kamboja, 26–30 Agustus 2019

Rangkaian Pertemuan ke-14 ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM) telah berlangsung di Siem Reap, Kamboja, 26–30 Agustus 2019, yang mencakup Preparatory Senior Official Meeting on Health Development (Prep-SOM) AHMM ke-14; Prep-SOM ASEAN Plus Three Health Ministers Meeting (APTHMM) ke-8; Prep-SOM ASEAN-China Health Ministers Meeting (ACHMM) ke-7; Retreat of the ASEAN Health Ministers; Pertemuan ke-14 AHMM; Pertemuan ke-8 APTHMM; dan Pertemuan ke-7 ACHMM. Rangkaian pertemuan menghasilkan kesepakatan berupa Joint Statement of the 14th AHMM; Joint Statement of the 8th APTHMM, Joint Statement of the 7th ACHMM, persetujuan atas ALD on ASEAN Vaccine Security and Self-Reliance (ALD-AVSSR) untuk dibawa ke pertemuan ASCC Council ke-27 September 2019 dan KTT ASEAN ke-35 pada November 2019, dan draft ASEAN Leaders’ Call for Action on Healthier Food and Beverages Options yang diproyeksikan diadopsi pada KTT ASEAN ke-36 tahun 2020.

Pertemuan juga menyepakati dokumen project activity dan mencatat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, antara lain yang dipimpin oleh Indonesia adalah the 2nd Regional Consultative Meeting to Finalize the ASEAN Framework on Health Coverage for Documented Migrants including Migrant Workers and Special Population tanggal 10-12 September 2019 di Surabaya, the 2nd Regional Consultative Meeting to Develop Guideline on the Integration of Mental Health tanggal 1-3 Oktober 2019 di Tangerang, Technical Workshop and Mayor Forum on ASEAN Cities Getting to Zeros: Fast-track Strategy to End AIDS Epidemic tanggal 10-11 Oktober 2019 di Bali, dan 4th Regional Collaboration Drill and Meeting of WG 2 ARCH Project pada 24-30 November 2019 di Bali. Pertemuan menyepakati Indonesia menjadi Ketua AHMM dan SOMHD periode 2020-2021. Prep-SOM menyepakati Pertemuan SOMHD ke-15 untuk diselenggarakan pada tanggal 6-10 April 2020 di Yogyakarta, SOMHD ke-16 pada tanggal 6-9 April 2021 di Palembang, dan 15th ASEAN Health Ministers Meeting and Related Meetings pada tanggal 13-17 September 2021 di Bali dengan tema “Advancing the Achievement of ASEAN Health Development”.

Page 97: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

87

Gambar 47 Pertemuan 14th ASEAN Health Ministers Meeting (AHMM)

di Siem Reap, Kamboja Pada tangal 26 – 30 Agustus 2019

27. Kunjungan Menteri Kesehatan RI ke Tehran dan 2nd Indonesia-Iran Health

Business Forum, Iran, 14 – 16 September 2019 Pada tanggal 14-16 September 2019, Menteri Kesehatan RI telah memimpin Delegasi RI melakukan kunjungan kerja ke Teheran, Iran dalam rangka meningkatkan implementasi konkrit kerja sama kesehatan RI-Iran. Delegasi RI terdiri dari Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Sesditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemenkes, Direktur Medik RS Cipto Mangunkusumo, wakil Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran serta wakil-wakil industri kesehatan (PT Kimia Farma, PT PT Bio Farma, PT Kalbe Farma, PT Phapros, PT Dexa Medika, PT Martys, CV Bartec). Pertemuan bilateral dengan Menkes dan Pendidikan Kedokteran Iran, H.E. Dr. Saeed Namaki di Kantor Kemenkes Iran pada tanggal 14 September 2019. Pada tanggal 15 September 2019, Menkes RI mengadakan courtesy call kepada Wakil Presiden (Wapres) Iran Bidang Perempuan dan Keluarga, H.E. Dr. Ebtekar di Kantor Wapres. Pertemuan ini dilakukan memenuhi undangan Wapres Iran kepada Menkes RI saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 2018.

Page 98: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

88

Gambar 48 Kunjungan Menteri Kesehatan RI ke Tehran

di Tehran, Iran Pada tangal 14 – 16 September 2019

Pada tanggal 15 September 2019, Menkes RI juga melakukan courtesy call kepada Wakil Presiden Iran Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, H.E. Dr. Sorena Sattari di Kantor Wapres. Selain itu, Menteri Kesehatan RI dan Delegasi RI juga telah melakukan kunjungan ke industri farmasi dan alat kesehatan antara lain produsen vaksin, teknologi nano kesehatan, robotic-surgery, dan stem-cell. Sebagai bagian dari program kunjungan kerja juga telah dilaksanakan Pertemuan 1st Indonesia-Iran Joint Working Group on Health Cooperation (JWG) pada tanggal 14 September 2019 dan the 2nd Iran-Indonesia Health Business Forum (HBF) pada tanggal 15 September 2019. Hasil konkret kunjungan kerja berupa komitmen konkrit Pemerintah Iran dalam implementasi MoU dan PoA Kerja Sama Kesehatan dan lesson learned pembangunan kesehatan di Iran dan. Selain itu, dihasilkan 4 dokumen kesepakatan dan outcomes sebagai berikut: (1) Technical Arrangement between Ministry of Health of the Republic of Indonesia and Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC) on Health Nanotechnology, Biotechnology and Stem Cell Product Development; (2) Minutes of Meeting Iran-Indonesia 1st Joint Working Group; (3) Minutes of Meeting between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and Iran Food and Drug Administration;

Page 99: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

89

and (4) Letter of Intent between PT Bio Farma and Darou Darman Arang Pharmaceutical on Collaboration in the Production of Vaccines. Pada tanggal 15 September 2019 diselenggarakan Forum Bisnis Kesehatan RI-Iran kedua dan dihadiri oleh para peserta dari kalangan industri farmasi dan alat kesehatan dari Indonesia dan Iran. Forum yang diselenggarakan atas kerja sama dengan Kemenkes Iran dan Iran Nano-technology Innovation Council (INIC) merupakan lanjutan dari Forum pertama yang sebelumnya telah diselenggarakan di Jakarta, tanggal 2-4 September 2019.

Gambar 49

2nd Indonesia-Iran Health Business Forum di Tehran, Iran

Pada tangal 15 September 2019

Forum secara resmi dibuka oleh Menteri Kesehatan RI. Dalam sambutan Menkes RI pada pokoknya menyampaikan harapan agar Forum dapat menghasilkan kerja sama yang konkrit melalui macth-making industri yang memiliki ketertarikan saling kerja sama. Lebih lanjut Menkes RI menekankan peran industri yang penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di kedua negara. Menkes RI menyambut baik rencana investasi Iran di bidang farmasi dan alkes di Indoesia dan menjelaskan bahwa untuk investasi bahan baku (API) dibuka sampai 100 Forum memfokuskan pembahasan pada kemitraan di bidang Inovasi Teknologi Nano farmsi dan alkes. Forum telah berhasil memfasilitasi pertemuan Business-to-Business (B2B) antara industri farmasi dan alkes Indonesia, antara lain: PT Bio Farma, PT Kalbe, Dexa Medica, PT Kimia Farma, PT Phapros, PT Marthys, PT Bartec dan RSCM, dengan industri Iran: CinnaGen, CellTech Pharmed, Pooyandegan Rah Saadat, Sina Robotics and Medical Innovators, Biosun Pharmed, Exir Nano Sina, Nano Daro Pajouhan Pardis, Avicenna, Persis Gen par, Danesh Pharmaceutical Development Co., Baran Chemical and Pharmaceutical, Biosun Pharmed Co., Parto Negar Persia (PNP), dan Parseh Intelligent Surgical System Co. (Parsiss).

Page 100: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

90

Gambar 50

Penandatanganan Technical Arrangement between Ministry of Health of the Republic of Indonesia and Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC) on Health Nanotechnology,

Biotechnology and Stem Cell Product Development dan Letter of Intent (LoI) di Tehran, Iran

Pada tangal 15 September 2019

Sebagai hasil HBF kedua telah ditandatangani Technical Arrangement between Ministry of Health of the Republic of Indonesia and Iran Nanotechnology Innovation Council (INIC) on Health Nanotechnology, Biotechnology and Stem Cell Product Development dan Letter of Intent (LoI) antara PT Bio Farma dengan Darou Darman Arang Pharmaceutical Iran mengenai kerja sama produksi vaksin.

28. Tenth High-Level Officials Meeting of Asia Pacific Regional Forum on Health and Environment (APRFHE), Manila, Filipina, 27-28 September 2019

Delegasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah menghadiri 10th High-Level Officials Meeting of Asia Pacific Regional Forum on Health and Environment (APRFHE) di Manila-Filipina pada tanggal 27-28 September 2019.

Forum ini difokuskan untuk membahas peran pemerintah dalam bidang kesehatan dan Lingkungan dalam isu: Air Quality and Health; Water, Sanitation, Hygiene and Health; Chemical, Waste and Health; Climate Change and Health; Health Impact Assessment; Ecosytem and Health; Sustainable and Healthy Cities.

Page 101: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

91

Gambar 51 Serah Terima Keketuaan Asia Pacific Regional Forum on Health and Environment

Periode 2020-2024 di Manila, Filipina

Pada tanggal 28 September 2019

Pertemuan mencatat capaian dan tantangan bidang kesehatan dan lingkungan yang dihadapi oleh masing-masing negara, reformasi fungsi Thematic Working Group serta rekomendasi untuk rencana tindaklanjut Forum APRFHE ke depan. Pertemuan juga menyepakati Indonesia sebagai Ketua Asia Pacific Regional Forum on Health and Environment periode 2020-2024.

29. Pertemuan Global Digital Health Partnership (GDHP) Summit ke-5 dan Asia Pacific e-Health Record Conference (APeHRC), Science Park Sha Tin, Hong Kong, 15 – 18 Oktober 2019 Pertemuan Global Digital Health Partnership (GDHP) Summit ke-5 telah diselenggarakan di Hong Kong pada tanggal 15-16 Oktober 2019, di Science Park Sha Tin, Hong Kong. Delegasi RI dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan didampingi oleh, Kepala Pusat Data dan Informasi, serta Perwakilan Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Pertemuan GDHP Summit merupakan forum diskusi dan berbagi pengalaman serta masukan dari peserta GDHP guna mengkaji ulang perkembangan program kerja GDHP saat ini dalam menyusun program kerja (work stream) untuk tahun mendatang.

Sebanyak 26 negara telah menjadi anggota GDHP yaitu: Argentina, Australia, Austria, Brazil, Kanada, Chili, Estonia, Hong Kong SAR, India, Indonesia, Jepang, Italia, Selandia Baru, Belanda, Arab Saudi, Singapura, Korea Selatan, Swiss, Swedia, Polandia, Portugal, Inggris, Amerika Serikat, Ukraina, Uruguay. Indonesia

Page 102: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

92

telah terlibat aktif dalam pembentukan GDHP pada tahun 2018 dan menjadi negara kelompok pertama anggota GDHP saat diluncurkan pada awal tahun 2018.

Gambar 52 Pertemuan Global Digital Health Partnership (GDHP) Summit ke-5 dan Asia Pacific e-

Health Record Conference (APeHRC) di Science Park Sha Tin, Hong Kong

Pada tanggal 15 – 18 Oktober 2019

Hasil yang dicapai dalam pertemuan antara lain :

Delegasi RI berpartisipasi aktif dalam setiap agenda pembahasan, termasuk menjadi pembicara. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menjadi pembicara pada sesi “Countries Perspectives on Digital Health”. Dalam kesempatan tersebut, dijelaskan bahwa Indonesia mendukung pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Indonesia sebagai negara besar dan negara kepulauan, telah menerapkan teknologi digital kesehatan, untuk kemudahan akses pelayanan kesehatan melalui kebihajan “Satu Data Kesehatan”.

Ketua Delri berkesempatan menyampaikan pandangan Indonesia pada panel Concurrent Session 1 Work Stream Discussion dengan tema Policy Environnments dan menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam bidang kebijakan kesehatan digital termasuk mengembangkan strategi dan peraturan guna membangun ekosistem inovasi, keamanan informasi dan cyber, sera meningkatkan sumber daya manusia juga literasi digital.

Pada panel Work Stream Discussion Session II “Evidence and Evaluation” ketua Delri menjelaskan bahwa, Indonesia memiliki banyak pengalaman dalam mengelola bukti dan evaluasi yang dapat dibagikan, yang akan berguna bagi banyak negara. Selain itu juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia akan menetapkan dan mempertahankan standar dengan mensinergikan berbagai pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam mewujudkan standar Nasional dan Internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Page 103: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

93

Asia Pacific e-Health Record Conference (APeHRC), 17-18 Oktober 2019

Pertemuan Asia Pacific e-Health Record Conference (APeHRC) merupakan forum interaksi lebih luas antar dokter, kelompok pasien, pembuat kebijakan, pakar IT dan teknologi kesehatan dari Hong Kong dan wilayah untuk berbagi pengalaman dibidang rekam kesehatan elektronik (eHR), mempromosikan sistem berbagi eHR di Hong Kong dan mendorong pengembangan teknologi untuk berbagi system IT kesehatan untuk mempromosikan penggunaan yang luas dan peningkatan eHealth.

Ketua panitia Dr. CP Wong, Chairman, Hong Kong Society of Medical Informatics membuka secara resmi Pertemuan Asia Pacific e-Health Record Conference (APeHRC) yang menyampaikan sambutan bahwa Hong Kong saat ini sudah mempromosikan system berbagi eHR yang berorientasi pasien untuk meningkatkan kesinambungan perawatan serta integrasi yang lebih baik dari berbagai layanan kesehatan untuk keuntungan pasien secara individu.

Dr. CP Wong juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta sekitar 600 delegasi dari pembuat kebijakan nasional, professional dari industry kesehatan dan informatika kesehatan, serta pemain industry teknologi informasi dan komunikasi dari Hong Kong, wilayah Asia serta perserta GDHP telah perpartisipasi dan berbagi teknologi dan pengetahuan mutakhir dan tercanggih untuk pengembangan eHealth

Conference membahas dan mendiskusikan berbagai isu kesehatan digital, antara lain:

a. Digital Health Policy: Vision for eHealth 2025 b. Digital Health Infrastructure for Futuristic Health Systems c. Interoperability and Health Records

Kepala Pusat Data dan Informasi menjadi salah satu Pembicara pada Sesi Diskusi I dengan tema “Digital Health Policy: Vision for eHealth 2025. Kepala Pusat Data dan Informasi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan Digital Health Intervention (DHI) untuk mendukung kebutuhan sistem kesehatan guna mencapai Pembangunan Nasional menuju SDGs.

Disela-sela pertemuan GDHP juga dilakukan pertemuan Delegasi RI-Belanda yang dihadiri oleh Delegasi Kementerian Kesehatan Indonesia, Direktur Kebijakan Informasi Kesehatan, Kesejahteraan dan Olahraga Belanda dan Koordinator Kesehatan Digital Internasional Belanda. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menyambut baik harmonisasi data dan dapat dikaitkan dengan tema GDHP antara lain Interoperability, Clinical & Consumer Engagement. Pada kesempatan ini, Sekretaris Jenderal menyampaikan bahwa Indonesia sedang membangun Rumah Sakit Rujukan baru di Ambon dan akan sangat banyak kerja sama yang dapat dilakukan ke depan.

Page 104: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

94

Indonesia sebagai anggota forum GDHP telah dimintakan tanggapan terkait keinginan Nepal bergabung dalam forum GDHP. Saat ini tidak ada kerja sama bilateral antara Indonesia – Nepal, namun Indonesia dan Nepal tergabung sebagai anggota WHO South-East Asia Region serta sering melakukan interaksi dalam forum WHO dimaksud. Negara yang sudah menyetujui Nepal bergabung yaitu Austria, Amerika Serikat, Brazil, Inggris, Hong Kong, Portugal, Kerajaan Arab Saudi, termasuk Indonesia.

Mencermati perkembangan Inisiatif GDHP sejak awal, dalam GDHP Summit ke-5 dukungan negara-negara semakin banyak dengan terus bertambahnya negara anggota menjadi 26 negara yang diawal pembentukannya hanya dihadiri oleh 13 negara termasuk Indonesia. Dari sisi partisipasi peserta dalam Summit, jumlah peserta semakin banyak termasuk kehadiran para Sekretaris Jenderal Menteri Kesehatan. Secara subtansi juga semakin fokus pada upaya peningkatan kesehatan digital untuk pencapaian SDGs dengan mengembangkan berbagai potensi dan inovasi, pembangunan kapasitas dan kerja sama global

30. APEC Conference on Cooperation Initiatives for Non-Communicable Diseases (NCDs) Prevention and Control, Krasnoyarsk, Rusia, 17-18 Oktober 2019 APEC Conference on Cooperation Initiatives for Non-Communicable Diseases (NCDs) Prevention and Control bertujuan untuk mendiskusikan berbagai bentuk kolaborasi yang memungkinkan untuk dilakukan dan efektif dalam menangani penyakit tidak menular di kawasan APEC. Indonesia diwakili oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes RI, Kabag Kerja Sama Kesehatan Regional Biro KSLN Kemenkes RI dan dr. Nadia Ayu Mulansari, SpPD, KHOM (FKUI RSUPN Cipto Mangunkusumo). Hasil yang dicapai diantaranya berbagi pengalaman antar dalam pencegahan dan pengendalian NCDs, pengalaman dari para ahli untuk teknologi terbaru dalam mendiagnosa kanker, pengalaman dalam upaya menuju Universal Health Coverage (UHC) untuk mencapai target SDGs, penguatan upaya promosi dan prevensi di tingkat Primary Health Care dan masyarakat dalam pencegahan faktor risiko dan deteksi dini (antara lain child obesity, ageing population, aktivitas fisik dan kesehatan jiwa), dan penguatan telemedicine terutama untuk di remote area.

Page 105: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

95

Gambar 53 APEC Conference on Cooperation Initiatives for Non-Communicable Diseases (NCDs)

Prevention and Control Di Krasnoyarsk, Rusia

Pada tangal 17 – 18 Oktober 2019

Pada akhir pertemuan disepakati untuk membuat Joint Operating Plan fokus pada pencegahan faktor risiko NCD (tobacco control, reduce alcohol consumption, nutrition), penerapan digital health, deteksi dini kanker serta tata laksananya, dan pelatihan sumber daya manusia.

31. Pertemuan Menteri Kesehatan G20, Okayama, Jepang, 19 – 20 Oktober 2019

Pada tanggal 19-20 Oktober 2019 telah diselenggarakan Pertemuan Menteri Kesehatan G20 (G20 Okayama Health Ministers’ Meeting) di Okayama, Jepang. Pertemuan dihadiri oleh para Menteri Kesehatan negara-negara anggota G20 dan undangan G20, terdiri dari 8 Menteri Kesehatan, 8 Wakil Menteri Kesehatan dan 10 Pejabat Tinggi Kementerian Kesehatan. Delegasi RI dipimpin oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, dengan anggota Delegasi RI terdiri dari wakil Kemenkes (Karo KSLN, Kapus Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, dan staf) serta wakil KJRI Osaka.

Pertemuan Menteri Kesehatan G20 yang didahului dengan Pertemuan ke-4 Health Working Group pada tanggal 17-18 Oktober 2019, telah mengesahkan Okayama Declaration of the G20 Health Ministers. Deklarasi Okayama pada pokoknya berisi pandangan bersama para Menteri Kesehatan G20 terhadap isu utama yang dibahas

Page 106: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

96

pada Pertemuan mengenai Achievement of Universal Health Coverage, Response to Population Ageing, Management of Health Risk and Health Security, dan Anti-Microbial Resistance serta komitmen membangun kerja sama antar negara G20, upaya bersama G20 mendukung kerja sama global dan membantu negara-negara berkembang.

Pada sesi Diskusi Achievement of UHC Delri menyampaikan intervensi menjelaskan komitmen Pemri mencapai UHC dengan implementasi program JKN sejak 2014 yang saat ini telah mencapai 84% dari total penduduk. Untuk mendukung UHC, Pemri berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan baik pelayanan kesehatan primer, penguatan sistem rujukan dan akreditasi, serta penugasan tenaga kesehatan (Nusantara Sehat) di daerah terpencil dan kepulauan. Pemri juga terus melakukan upaya akuntabilitas biaya pengeluaran kesehatan, meningkatkan program gerakan masyarakat hidup sehat, serta membangun strategi investasi jangka panjang melalui pendidikan, regulasi, dan insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Indonesia mendorong G20 meningkatkan kolaborasi antar negara, melibatkan sektor swasta dan organisasi internasional mendorong pencapaian UHC.

Sedangkan pada sesi Diskusi Response to Population Aging Ketua Delri turut menyampaikan intervensi antara lain bahwa Pemri telah berkomitmen menyusun kebijakan nasional yang komprehensif dengan pendekatan multisektor merujuk pada Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health 2016-2020 dan Global Action Plan on the Public Health Response to Dementia 2017-2025. Pemri juga telah mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2016-2020 di semua tingkat pemerintahan, dan saat ini sedang mengembangkan RAN 2020-2024 sesuai dengan Decade of Healthy Ageing 2020-2030, WHO Regional Framework on Healthy Ageing 2018-2022, dan WHO ICOPE. Untuk memastikan upaya yang dilakukan, Pemri juga memiliki Rencana Strategis Kelanjutusiaan dan Strategi Nasional Pencegahan Alzheimer dan penyakit Dementia lainnya. Selain itu juga dilakukan penguatan upaya promotif, preventif, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, pengurangan risiko, Long-Term Care yang berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat inklusif dengan melibatkan lintas sektor dan swasta.

Dalam sesi Diskusi Management of Health Risk, Health Security and AMR Ketua Delri menyampaikan intervensi yang pada pokoknya mendorong G20 untuk terus mendesak kepatuhan negara dalam mengimplementasikan IHR 2005. Meskipun skema pembiayaan kedaruratan masalah kesehatan telah dibentuk melalui CFE dan PEF, namun perlu dipertimbangkan juga konsep strategis mobilisasi sumber daya domestik serta kolaborasi antara sektor kesehatan dan keuangan untuk mengatasi kesenjangan biaya mengatasi kedaruratan kesehatan. Indonesia berkomitmen terus meningkatkan kapasitas untuk mengatasi isu keamananan kesehatan global dengan menerbitkan Instruksi Presiden tentang Kesiapsiagaan Nasional menghadapi Kedaruratan Kesehatan dan Rencana Aksi Nasional Keamanan Kesehatan Global.

Terkait isu AMR, Ketua Delri menyampaikan saat ini Indonesia sedang mengembangkan National Action Plan on AMR 2020-2024 dengan pendekatan One

Page 107: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

97

Health dan prioritas pada regulasi, pedoman, pendidikan dan latihan bagi profesi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat, termasuk kampanye Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat). Selain itu Indonesia juga meningkatkan surveilans AMR dan membangun kapasitas SDM kesehatan dalam mengimplementasikan Antimicrobial consumption, Antimicrobial Use dan Antimicrobial Stewardship.

Pada sesi Simulasi Public Health Emergency During Mass Gathering Ketua Delri menyampaikan pengalaman Indonesia saat menyelenggarakan Asian Games tahun 2018. Pada saat tersebut, terjadi KLB Difteri di Jakarta dan Palembang sebagai kota tuan rumah Asian Games. Penyelenggaraan Asian Games tetap dilanjutkan karena Pemri meyakinkan bahwa penanggulangan KLB Difteri oleh Pemri akan optimal sehingga tidak menjadi ancaman, serta melakukan komunikasi risiko melalui media dengan sangat baik dan koordinasi kuat dengan berbagai kementerian/lembaga terkait.

Secara keseluruhan Deklarasi Okayama sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya pencapaian UHC, pengembangan program lansia sehat dan aktif, upaya kesiapsiagaan kedaruratan kesehatan dan pengendalian AMR di Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyaknya intervensi Delri yang diakomodir dalam pembahasan draft Deklarasi pada Pertemuan HWG ke-1 sampai dengan ke-4. Namun demikian, Pemri c.q. Kementerian Kesehatan perlu menindaklanjuti komitmen yang tertuang baik dalam G20 Leaders Declaration maupun Deklarasi Okayama khususnya untuk memperkuat kebijakan nasional Pembangunan Indonesia Sehat dan menjadi lead by example bagi negara-negara lain di kawasan.

Pada kesempatan Pertemuan HMM, Delri telah mengadakan pertemuan dengan Delegasi Arab Saudi untuk saling tukar informasi dan masukan terkait prioritas isu pada Presidensi Arab Saudi tahun 2020. Delri mendukung rencana Arab Saudi untuk melanjutkan pembahasan UHC, Health Emergency dan AMR mengingat perlunya inisiatif konkrit dari komitmen yang telah dibangun selama 3 tahun terakhir. Selain itu Delri juga mengusulkan pentingnya mempertimbangkan prioritas upaya penanganan penyakit tidak menular yang secara global cenderung meningkat dan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Delri juga berkesempatan bertemu dengan Delegasi Inggris dan membahas mengenai perkembangan UHC dan AMR. Kedua Delegasi sepakat untuk melanjutkan pembahasan rencana proyek Fleming Fund di Indonesia terkait pembangunan kapasitas surveilans AMR dan dalam hal ini Delri menyampaikan kesiapan Kementerian Kesehatan untuk bekerja sama namun masih menunggu kementerian terkait lainnya. Delri secara discreet menyampaikan bahwa proses pembahasan proyek ini akan dilanjutkan sesudah kabinet baru Pemri terbentuk. Terkait UHC, Delegasi Inggris mengapresiasi capaian Indonesia dalam UHC dan menawarkan kerja sama dalam kesehatan digital untuk mendukung UHC. Delri mengapresiasi tawaran kerja sama tersebut dan bersedia untuk membahas kerja sama tersebut lebih lanjut. Delri menjelaskan mengenai draft MoU Kerja Sama Kesehatan RI-Inggris yang telah

Page 108: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

98

disampaikan kepada Inggris pada tahun 2018 namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan. Delegasi Inggris menjanjikan akan menyampaikan lebih lanjut perkembangan mengenai hal tersebut pada kesempatan pertama.

32. The 94th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Sektor Jasa Kesehatan, Manila, Filipina, 21 – 23 Oktober 2019

Rangkaian Pertemuan ASEAN CCS ke-94 telah diselenggarakan pada tanggal 21 – 25 Oktober 2019 di Manila, Filipina. Pertemuan CCS sektor jasa kesehatan ditujukan untuk mempersiapkan mekanisme pelaksanaan Mutual Recognition Arrangements (MRAs) dalam rangka mobilisasi dokter, dokter gigi, dan perawat di ASEAN.

ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners (AJCCM) ke-25

Dalam rangka mendukung mobilitas dokter di ASEAN, Indonesia telah merampungkan usulan kegiatan (concept note) peningkatan komunikasi di antara Professional Medical Regulatory Authority (PMRA) negara anggota ASEAN (AMS). Adapun mekanisme yang diusulkan melalui: (i) penunjukan contact person/office PMRA di masing-masing negara, (ii) pembentukan ASEAN PMRA Networking, (iii) pengembangan saluran komunikasi yang aman untuk notifikasi dan penyampaian informasi/dokumen terkait mobilitas dokter asing. Pertemuan mendukung usulan Indonesia dan sepakat untuk menyampaikan nama contact point PMRA di ASEAN.

Gambar 54 The 94th ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) Sektor Jasa Kesehatan

Di Manila, Filipina Pada tanggal 21 – 23 Oktober 2019

ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners (AJCCD) ke-24

ASEAN Minimum Common Competency Standards for Dental Undergraduate Education (AMCCSDUE) telah diadopsi pada AJCCD ke-22. Indonesia telah mengharmonisasikan AMCCSDUE ke dalam National Common Competency Standard dan saat ini dalam proses penyesuaian kurikulum.

Page 109: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

99

Technical Working Group on ASEAN Dental Education (TWG-ADE) yang merupakan badan subsider di bawah koordinasi AJCCD menindaklanjuti diadopsinya ASEAN Minimum Common Competency Standards dengan melakukan pemetaan terhadap pendekatan pengukuran kompetensi mahasiswa kedokteran gigi di 10 negara anggota ASEAN. Hasil pemetaan tersebut akan menghasilkan rekomendasi untuk sistem monitoring kompetensi mahasiswa dan panduan metode belajar mengajar.

ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN) ke-29

ASEAN telah menyepakati ASEAN Nursing Common Core Competencies (ANCCC). Indonesia telah melakukan harmonisasi ANCCC ke dalam National Nursing Core Competency (NNCC) dan saat ini sedang dalam proses pematangan peraturan Menteri Kesehatan tentang penyesuaian kurikulum.

Special Meeting on e-Healthcare Services

Isu yang mengemuka dalam Pertemuan diantaranya adalah ketidakhadiran ASEAN Secretariat (ASEC) dalam Pertemuan dikarenakan keterbatasan jumlah SDM. Hal ini menjadi konsen peserta karena e-health sangat terkait dengan kerja sama kesehatan yang berada di bawah koordinasi Pilar Masyarakat Sosial Budaya (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC), sedangkan inisiasi pembentukan working group ini berada pada Pilar Masyarakat Ekonomi (ASEAN Economic Community/AEC) untuk mendukung liberalisasi sektor healthcare. Special meeting sepakat agar area kerja sama e-health tidak meliputi negosiasi perdagangan ataupun proses integrasi subsector yang belum disepakati untuk dibuka. Kerja sama akan difokuskan pada pengembangan kapasitas nasional dan membangun mekanisme regional dalam e-healthcare services, dengan initial area of work: (i) Policy and legal framework, (ii) Regulation, (iii) Research and Development, (iv) Capacity Building and Human Resources, (v) Monitoring and Evaluation, (vi) Collaboration.

Healthcare Services Sectoral Working Group (HSSWG) ke-47

Sebagai lead country sekaligus host ASEAN Healthcare Services Website and Secretariat, Indonesia menyampaikan update status penyampaian peraturan nasional tentang persiapan implementasi MRA di masing-masing negara. Untuk meningkatkan partisipasi AMS dan memaksimalkan manfaat dari website, Indonesia akan mensirkulasi kuesioner untuk mengetahui hambatan dan usulan perbaikan. Pertemuan HSSWG ke-47 dan ASEAN Secretariat menyampaikan apresiasi untuk kepemimpinan Indonesia dalam mendukung agenda ini.

Di sela-sela Pertemuan HSSWG, Indonesia melakukan konsultasi dengan ASEAN Secretariat terkait agenda ASEAN Healthcare Services Website and Secretariat. HSSWG Indonesia dan ASEC sepakat untuk menyelenggarakan rapat internal untuk penguatan kinerja website dan Sekretariat, termasuk membahas perlu tidaknya dilakukan penyesuaian terhadap ToR Permanent ASEAN Healthcare MRA Secretariat agar sesuai dengan perkembangan perundingan.

Page 110: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

100

Indonesia kiranya perlu memberikan perhatian khusus pada kegiatan peningkatan komunikasi di antara Professional Medical Regulatory Authority (PMRA) yang diinisiasi Indonesia. Dapat juga dijajaki untuk memanfaatkan website yang dikelola Indonesia untuk menyediakan saluran komunikasi yang aman bagi pertukaran data terkait mobilisasi dokter di kawasan.

33. Pertemuan the 5th Meeting of ASEAN Health Cluster 2: On Responding to All Hazards and Emerging Threats, Nay Pyi Taw, Myanmar, 29-31 Oktober 2019

Pertemuan the 5th Meeting of ASEAN Health Cluster 2: on the Responding to All Hazards and Emerging Threats telah diselenggarakan pada tanggal 29-31 Oktober 2019 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Sekretariat ASEAN (ASEC) dan ASEAN Member States (AMS) kecuali Brunei Darussalam dan Malaysia, serta Mitra ASEAN yaitu WHO, UNAIDS, World Bank, ADB, UNICEF, JICA dan SEAOHUN pada open session. Pertemuan bertujuan membahas kemajuan dan pencapaian pelaksanaan project activities ASEAN Health Cluster (AHC) 2 Work Programme 2016-2020 serta peluang kerja sama dan kolaborasi dengan sektor lain dan mitra pembangunan.

Gambar 55 Pertemuan the 5th Meeting of ASEAN Health Cluster 2: On Responding to All Hazards

and Emerging Threats Di Nay Pyi Taw, Myanmar

Pada tanggal 29-31 Oktober 2019 Pertemuan membahas: (1) Hasil dari ASEAN meetings yang terkait dengan AHC 2, (2) Kolaborasi dan kemitraan dengan para mitra, (3) Project activities 5 (lima) Health Priorities pada AHC 2 Work Programme 2016-2020, dan (4) Side meeting untuk contact points HIV/AIDS, sebagai berikut: 1. ASEAN Health Minister Luncheon Meeting yang dilaksanakan saat 5th GHSA

Ministerial Meeting pada tanggal 7 November 2018 di Bali telah dilaporkan oleh

Page 111: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

101

Indonesia pada saat 14th SOMHD, dan rekomendasi yang dihasilkan perlu dicatat oleh AHC 2 untuk potensi kegiatan pada Work Programme 2021-2025.

2. Mitra pembangunan ASEAN yaitu WHO, UNAIDS, World Bank, ADB, UNICEF, JICA dan SEAOHUN mempresentasikan kegiatan yang mendukung AHC 2 dan potensi kerja sama 2019-2020. UNICEF mengusulkan Deklarasi WASH untuk mendukung capaian SDGs. Isu ini juga melibatkan AHC 1 terkait dengan project activity ASEAN Leaders Declaration on Ending All Forms of Malnutrition yang di-lead oleh Filipina dan co-lead Indonesia. Draft Concept note agar dikembangkan oleh UNICEF untuk dapat di-endorse pada AHC1 meeting tahun 2020. Kegiatan ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Centre (ASEAN RARC) tahun 2019-2021 didanai oleh ASEAN-CANADA’s GPP GRANT. Kegiatan berupa training/ workshop (2019 dan 2020) serta Mini Conference (2021).

3. Project activities 5 (lima) Health Priorities pada AHC 2 Work Programme 2016-2020: a. Health Priority 8: Prevention and Control of Communicable Diseases,

Emerging Infectious Disease, and Neglected Tropical Diseases Viet Nam sebagai Lead country dan Indonesia sebagai Co lead country

akan mendiskusikan rencana kegiatan ASEAN Rabies Meeting 2020-2030, dan menyampaikan concept paper ARES Meeting tersebut.

Indonesia memaparkan laporan pelaksanaan Technical Workshop on Fast Track Strategy To End AIDS Epidemic and Asean Cities Getting to Zero Mayors Meeting yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali pada tanggal 10-11 Oktober 2019. Pertemuan ini menghasilkan Nusa Dua Call for Action on ASEAN Getting to Zeros City-Based Network on Ending AIDS. AHC 2 menyetujui hasil pertemuan ini dan sebagai tindak lanjut, ASEC dan AMS akan mendiskusikan bagaimana operasionalisasi Nusa Dua Call For Action dalam bentuk aktifitas.

b. Health Priority 9: Strengthening Laboratory Capacity Indonesia memaparkan laporan kegiatan ASEAN Regional Capacity

Strengthening Meeting on Biorisk Management yang diselenggarakan pada tanggal 15-19 Juli 2019 di Bali. Tujuan pertemuan adalah untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan praktik yang baik dari manajemen Bio-risiko sesuai dengan persyaratan nasional dan internasional, untuk mengidentifikasi kesenjangan dan draft tindak lanjut tindakan untuk memperkuat laboratorium di tingkat daerah dan nasional. Pertemuan AHC 2 menyetujui rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan ini.

Indonesia memaparkan laporan kegiatan ASEAN Influenza Laboratory Surveillance Meeting yang diselenggarakan pada tanggal 15-19 July 2019 di Bali. Rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan yaitu (1) Berbagi informasi dan pengetahuan mengenai situasi influenza di masing-masing AMS, (2) Kerja sama dalam memperkuat kapasitan laboratorium influenza

Page 112: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

102

dalam pengendalian dan surveilans, (3) Kerja sama laboratorium kesehatan masyakat dengan jejaring laboratorium hewan/binatan dengan sektor lain di tingkat nasional dan ASEAN, terutama yang memiliki potensi pandemik melalui pendekatan One Health, (4) Keterlibatan dengan Development Partner, Dialogue Partner, mitra lainnya dan pemangku kepentingan dalam merealisasikan berbagi informasi, penguatan kapasitas dan prioritas kerja sama multi sektor terkait dengan surveillans laboratorium. Pertemuan AHC 2 menyetujui rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

34. The ASEAN-ARCH Project: 4th Regional Collaboration Drill and 7th Meeting of Project Working Group 2 di Karangasem, Bali tanggal 25-29 November 2019

The ASEAN Regional Capacity on Disaster Health Management (ARCH) Project merupakan proyek peningkatan kapasitas regional ASEAN dalam “Disaster Health Management” untuk mewujudkan “One Asean One Response". ARCH Project dibagi ke dalam 3 tahap yang dilaksanakan selama tahun 2016-2025: (1) Tahap 1 (Juni 2016-Juli 2019): memperkuat kapasitas koordinasi regional ASEAN dan meningkatkan kapasitas masing-masing negara anggota ASEAN dalam disaster health management; (2) Tahap 2 (2019-2021): mengembangkan mekanisme regional collaboration dalam disaster health management, (3) Tahap 3 (2021-2025): menetapkan mekanisme.

ARCH Project Tahap 1 (2016-2019) sudah selesai diimplementasikan, namun pada pertemuan ASEAN Health Cluster 2 di Myanmar pada tanggal 10-14 September 2018, JICA menyampaikan akan mempertimbangkan untuk memperpanjang Regional Collaboration Drill sebelum memasuk tahap 2. Pada pertemuan ARCH Project ke-3 di Manila pada tanggal 6-7 Desember 2018, Delri Indonesia yang diwakili oleh Pusat Krisis Kesehatan dan perwakilan Rumah Sakit selaku Emergency Medical Team (EMT) Indonesia menyatakan kesediaan untuk menjadi host country dengan dukungan dari JICA.

4th Regional Collaboration Dril (RCD) 2019 telah dilaksanakan pada tanggal 25-29 November 2019 di Tanah Ampo, Karangasem, Bali yang dihadiri oleh EMT negara anggota ASEAN, ASEC, AHA Centre, ARCH Project Team, WHO, JICA, dan stakeholders terkait dengan skenario kejadian berdasarkan kisah nyata letusan besar Gunung Agung yang pernah terjadi pada tahun 1963 dengan beberapa modifikasi.

Tujuan penyelenggaraan drill adalah untuk menguji Standard Operational Procedure (SOP) ARCH Project, diantaranya Pre-deployment, pengembangan informasi tim yang komprehensif untuk tiap negara ASEAN, Quality Assurance, dan menguji konsep SOP Indonesia tentang EMT Gabungan (composite team).

7th Project Working Group (PWG) Meeting 2 dilaksanakan back-to-back dengan 4th Regional Collaboration Drill sebagai PWG ARCH Project yang bertanggung jawab untuk melakukan peningkatan kapasitas, termasuk di antaranya kegiatan 4th RCD. Tujuan Pertemuan adalah untuk melakukan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan 4th RCD, usulan/proposal pelaksanaan kegiatan RCD ke -5 yang dipaparkan oleh Myanmar

Page 113: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

103

selaku host country, dan membahas berbagai proyek dari ARCH Project yang akan dikembangkan di tahun-tahun mendatang.

35. Pertemuan Inter-Sectoral Dialogue Forum on Public Service Motivation to Support the Realisation of ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development Goals di Nay Pyi Taw, Myanmar pada tanggal 18-19 November 2019

Pertemuan Inter-Sectoral Dialogue Forum on Public Service Motivation to Support the Realisation of ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development Goals telah diselenggarakan pada tanggal 18-19 November 2019 di Nay Pyi Taw, Myanmar. Pertemuan dipimpin oleh ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM) Myanmar selaku Chair dan dihadiri oleh perwakilan dari Badan Sektoral ASEAN, diantaranya ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), ASEAN Committee on Women (ACW), ASEAN Senior Officials Meeting on Environment (ASOEN), ASEAN Senior Labour Officials Meeting (SLOM), ASEAN Senior Officials Meeting on Education (SOMED) and ASEAN Senior Officials Meeting on Health Development (SOMHD), ASEAN Secretariat (ASEC), ASEAN Dialogue Partners, organisasi regional dan internasional lainnya.

Forum ini diharapkan dapat menyediakan platform bagi ASN dari Badan Sektoral ASEAN dan Negara-Negara Anggota ASEAN untuk bertukar pandangan dan praktik terbaik untuk meningkatkan motivasi pelayanan publik, memahami masalah dan tantangan yang dapat menurunkan motivasi pegawai negeri sipil, dan mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan motivasi pelayanan publik untuk mencapai Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Forum Dialog menyepakati bahwa motivasi pelayanan publik merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem layanan sipil yang efektif dan efisien yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi kepada masyarakat ASEAN sekaligus merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan pembangunan internasional.

Forum Dialog mencatat bahwa digitalisasi, kendala sumber daya manusia dan keuangan, koordinasi lintas lembaga, dan kepemimpinan transformatif menjadi tantangan bagi keunggulan layanan publik di kawasan ASEAN.

Page 114: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

104

Gambar 56 Inter-Sectoral Dialogue Forum on Public Service Motivation to Support the Realisation of

ASEAN Community Vision 2025 and Sustainable Development Goals Di Nay Pyi Taw, Myanmar

Pada tanggal 18-19 November 2019

Forum Dialog menekankan pentingnya kerja sama di antara negara-negara Anggota ASEAN di berbagai sektor baik di tingkat bilateral maupun regional untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik. Forum Dialog menyoroti bahwa peningkatan motivasi pelayanan publik membutuhkan upaya bersama dari pegawai negeri sipil di semua posisi dalam pemerintahan dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Forum Dialog merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Mendorong sistem kepegawaian berdasarkan prestasi dan berbasis kinerja untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja ASN di kawasan ASEAN.

b. Mendorong pembelajaran seumur hidup, peningkatan, dan pelatihan ulang pegawai negeri untuk memastikan ketangkasan mereka dalam menghadapi lingkungan yang berubah dengan cepat, kompleks, dan sumber daya yang terbatas pada saat ini.

c. Memanfaatkan penggunaan teknologi dan inisiatif layanan sipil regional yang ada seperti ASEAN Resource Centres (ARCs) dan the ASEAN Network of Public Service Training Institutes (PSTIs) untuk pengembangan kapasitas pegawai negeri sipil

d. Menumbuhkan pemimpin transformasional yang memimpin dengan keteladanan, dapat dipercaya dan mampu mengartikulasikan nilai layanan publik serta mengkomunikasikan tujuan dan sasaran yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

e. Mendorong pendekatan partisipatif dan transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Page 115: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

105

f. Mempercepat inovasi dalam layanan publik, terutama pada penyediaan layanan publik dan manajemen sumber daya manusia sektor publik, termasuk namun tidak terbatas pada inovasi pada talent management system dan perencanaan suksesi.

g. Mendorong inisiatif regional intra-ASEAN serta kerjasama dengan Mitra Dialog ASEAN, donor internasional dan organisasi internasional mengenai proyek/kegiatan untuk bertukar strategi, praktik dan pengalaman yang baik dalam motivasi pelayanan publik dan tata kelola yang baik.

h. Memperkuat kerja sama lintas sektoral mengenai tata pemerintahan yang baik melalui proyek/kegiatan kolaboratif konkret di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama antara ACCSM dan, namun tidak terbatas pada, ACDM, ACW, ASOEN, SLOM, SOMED dan SOMHD. Proyek/kegiatan dapat melibatkan dua atau lebih badan sektoral sekaligus.

i. Mempertimbangkan kerja sama lintas sektoral dalam bidang-bidang lain dalam keunggulan layanan publik seperti pengembangan kepemimpinan dan manajemen sumber daya manusia

j. Lebih lanjut mendorong kesadaran budaya dan pengarusutamaan gender dalam sistem pelayanan publik.

36. The 5th Workshop and Task Force Meeting on Development of the Agreement for the Implementation of ASEAN Food Safety Regulatory framework (AFSRF), Jakarta, tanggal 10-12 Desember 2019

ASEAN Food Safety Regulatory Framewok (AFSRF) merupakan turunan dari ASEAN Food Safety Policy. The 5th Workshop and Task Force Meeting on Development of the Agreement for the Implementation of ASEAN Food Safety Regulatory framework (AFSRF) yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Desember 2019 di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta merupakan tindak lanjut dari pertemuan ke-4 pada tanggal 30 Juli - 1 Agustus 2019. Pertemuan dipimpin oleh dr. Nguyen Hung Long Chair Task Force AFSRF Vietnam serta Ms. Zailina Abd Majid dari Malaysia selaku Vice Chair, serta dihadiri oleh perwakilan focal point sektor perdagangan, pertanian, dan kesehatan seluruh negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, dan ASEAN Regional Integration Support by EU (ARISE Plus).

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Bapak Bona Kusuma dari Kementerian Perdagangan, didampingi oleh perwakilan dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, BPOM, serta Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Dit. Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Biro Kerja Sama Luar Negeri.

Pertemuan membahas draft AFSRF Agreement dan dokumen terkait lainnya bersama dengan legal advisors masing-masing AMS dan Sekretariat ASEAN. Tujuan pertemuan adalah untuk melakukan finalisasi draft AFSRF Agreement dan daftar protokol, serta Term of Reference (ToR) ASEAN Food Safety Coordinating Committee (AFSCC).

Page 116: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

106

Pertemuan melakukan finalisasi beberapa pasal Perjanjian AFSRF yaitu terkait pasal-pasal objektif, ruang lingkup, prinsip-prinsip, definisi, ketentuan umum, tugas AFSCC, protokol, ketentuan amandemen, dan final provisions.

Gambar 57 The 5th Workshop and Task Force Meeting on Development of the Agreement for the

Implementation of ASEAN Food Safety Regulatory framework (AFSRF) Di Jakarta

Pada tanggal 10-12 Desember 2019

TF-AFSRF mengusulkan agar Perjanjian AFSRF ditanda tangani oleh salah satu Menteri yaitu Menteri Ekonomi sebagai pilihan pertama. Dalam hal, negara anggota tidak menyetujui bahwa Menteri Ekonomi sebagai penanda tangan perjanjian, maka negara anggota dapat mengusulkan Menteri yang direkomendasikan untuk menanda tangani perjanjian. Berdasarkan hasil kesepakatan dalam konsultasi nasional, Indonesia menyampaikan bahwa perjanjian dapat difinalisasi dan ditandatangani pada tahun 2020 dan Menteri Perdagangan RI akan menandatangani perjanjian dimaksud.

Terkait dengan mekanisme domestic legislation untuk mengatasi kesenjangan dalam implementasi Perjanjian AFSRF. Sekretariat ASEAN memberikan pilihan terkait pemberlakuan perjanjian sebagai berikut: (i) berlaku setelah penanda tanganan; atau (ii) berlaku setelah ratifikasi seluruh negara anggota ASEAN. Dalam hal negara anggota lebih memilih opsi “mulai berlaku setelah ratifikasi seluruh negara anggota ASEAN”, maka TF AFSRF menyepakati untuk memperluas ruang lingkup ToR TF-AFSRF untuk melakukan pekerjaan awal AFSCC sebelum ratifikasi penuh Perjanjian AFSRF oleh seluruh negara ASEAN. Revisi ToR TF AFSRF akan disahkan oleh Pejabat Senior dari badan sektoral terkait.

Indonesia c.q Kementerian Perdagangan menyampaikan usulan untuk pertemuan finalisasi dapat dilaksanakan di Indonesia pada Maret 2020.

Page 117: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

107

37. Islamic Conference of Health Minister (ICHM) ke-7, Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, 15 – 17 Desember 2019 Pada tanggal 15-17 Desember 2019, telah berlangsung rangkaian Konfrensi Menteri Kesehatan Organisasi Kerja Sama Islam (Islamic Conference of Health Ministers/ICHM) ke-7 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Bertemakan “Quality of Life”, Konferensi dihadiri oleh 39 negara anggota OKI, dengan 21 negara dipimpin oleh Menteri Kesehatan, termasuk Indonesia. Delegasi RI dipimpin oleh Menteri Kesehatan RI, Bapak Letjen TNI (Purn) Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K), RI, dengan didampingi Kepala BPOM dan jajaran pejabat Kemenkes, BPOM, Kemenlu, MUI, serta perwakilan industri kesehatan (Bio Farma).

Senior Officials Meeting (SOM)

Hal-hal penting yang dapat dicatat dari Pertemuan SOM, antara lain:

Sekjen Kemkes RI menyampaikan perkembangan pendirian OIC Center of Excelence on Vaccines and Biotechnology Products (OIC-COE), terutama mengenai visi, misi, roadmap dan fasilitas CoE, serta mengundang negara-negara OKI untuk berkolaborasi dalam pemanfaatan dan pemajuan COE.

Kepala Badan POM menyampaikan Laporan Pertemuan Kepala BPOM OKI (Heads of National Medicines Regulatory Authorites/NMRA) Pertama pada tahun 2018. Kepala BPOM menggarisbawahi platform unik pertemuan NMRA dan menyerukan dukungan negara-negara OKI untuk implementasi lebih lanjut Deklarasi Jakarta dan Program of Action Jakarta. Juga dipaparkan mengenai program capacity building yang telah diselenggarakan Indonesia untuk Maroko, Tunisia serta Palestina dan juga bantuan teknis untuk Yordania dan Palestina.

SOM juga menetapkan Turki, Mesir, Malaysia, Indonesia, Sudan, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Maladewa, Mauritania, Chad, dan Pakistan sebagai anggota Steering Committee of Health (SCH) periode 2019-2021.

Konferensi Menteri Kesehatan

National Statement: Quality of Life

Pada sesi National Statement, Menkes RI menyampaikan Pernyataan mengenai Quality of Life dengan pokok-pokok sebagai berikut (lampiran 1):

Peningkatan dalam quality of life dengan penekanan pada sistem kesehatan yang inklusif, efektif, serta efisien dengan mengedepankan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.

Komitmen Pemri dalam meningkatkan kualitas SDM melalui investasi sumber daya secara signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial.

Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 2019 mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan Indeks Pembangunan Manusia tinggi, dengan indikator usia hidup lebih lama dan lebih sehat serta tingkat pendidikan dan standar hidup yang lebih tinggi.

Page 118: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

108

Pemri menargetkan pengurangan angka kematian ibu dan anak serta mengurangi tingkat stunting, meningkatkan jaminan kesehatan nasional, layanan perawatan kesehatan primer, serta layanan produk farmasi dan alat kesehatan yang terjangkau.

Gambar 58 Islamic Conference of Health Minister (ICHM) ke-7

Di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab Pada tanggal 15-17 Desember 2019

Paparan Kemajuan OIC-COE Dalam kapasitas sebagai host country OIC Center of Excelence on Vaccines and Biotechnology Products (OIC-CoE), Menkes RI juga telah menyampaikan presentasi mengenai progress pendirian OIC-COE, sebagai berikut (lampiran 3): Sesuai dengan amanat Resolusi No. 4/6-ICHM tahun 2017, Indonesia telah

meresmikan pembentukan OIC-CoE pada tanggal 14 Mei 2018 dengan didukung fasilitas laboratorium yang berlokasi pada Bio Farma di Bandung. Pemri juga menyiapkan Sekretariat CoE pada Kementerian Kesehatan. CoE telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan workshop pada tahun 2018-2019.

Pemri telah menyusun Roadmap Pengembangan CoE yang dibagi dalam 3 fase yaitu jangka pendek (2018-2022), jangka menengah (2023-2027) dan jangka Panjang (2028 dan seterusnya). Dengan adanya Roadmap tersebut diharapkan menjadi panduan bagi Indonesia dan negara-negara OKI dalam mengembangkan CoE untuk mencapai kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan vaksin di seluruh negara-negara anggota OKI.

Ajakan kepada semua negara anggota OKI untuk mengoptimalkan fungsi CoE untuk kebutuhan masing-masing negara serta berkontribusi mendukung pengembangan CoE dalam rangka mencapai kemandirian vaksin negara-negara OKI.

Page 119: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

109

Negara-negara OKI maupun badan-badan subsider/organisasi internasional yang hadir menyampaikan apresiasi dan pujian terhadap kemajuan pendirian CoE, dan menyatakan ketertarikan untuk pemanfaatan CoE.

Ranres Usulan Indonesia

1. Konferensi menyetujui usulan rumusan Indonesia pada Resolusi mengenai Self-Reliance in Supply and Production of Medicines, Vaccines and Medical Technologies (Res. No. 4/7-ICHM).

2. Poin-poin usulan Indonesia yang berhasil masuk dalam resolusi, sebagai berikut: Mendorong kolaborasi dan kerja sama lebih lanjut diantara negara anggota dan

mendorong kemandirian produksi dan pasokan obat-obatan, termasuk vaksin, yang terjangkau, aman, efektif, dan terjamin kualitasnya.

Mendukung Deklarasi Jakarta dan Rencana Aksi OKI untuk mendorong kolaborasi NMRA negara-negara OKI untuk kemandirian vaksin sebagaimana dihasilkan pada Pertemuan NMRA Pertama di Jakarta tahun 2018.

Seruan untuk memperkuat jejaring kerjasama diantara NMRA, dan mendorong pertemuan reguler diantara NMRA OKI setiap dua tahun sekali, di antara Konferensi ICHM, sesuai dengan Rencana Aksi OKI.

Mencatat laporan kemajuan tentang pendirian OIC-CoE Vaksin dan Produk Bioteknologi di Indonesia dan mengundang negara-negara anggota OKI, lembaga-lembaga subsider OKI, dan mitra pembangunan internasional untuk mendukung CoE dalam mencapai tujuannya.

Pertemuan Bilateral dan Pertemuan Lain

Di sela-sela sesi Konferensi, Menkes RI melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara dan lembaga terkait, antara lain Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Malaysia, Maladewa, Somalia, Islamic Advisory Group (IAG) dan IsDB.

Selain memperkenalkan diri sebagai Menkes RI pada Kabinet Presiden Joko Widodo Periode Kedua, Menkes RI juga menyampaikan prioritas dan fokus rencana kerja Pemri ke depan. Hal-hal penting yang dapat dicatat dari pertemuan bilateral tersebut sebagai berikut:

Menkes Uni Emirat Arab mendukung penandatanganan MoU Kerja Sama Kesehatan menjadi deliverable pada kunjungan Presiden RI ke Abu Dhabi bulan Januari 2020.

Menkes Arab Saudi mengundang Menkes RI berkunjung ke Riyadh dalam rangka menghadiri Pertemuan Menkes G20 pada tanggal 19-20 April 2020 sekaligus kunjungan bilateral.

Menkes Brunei Darussalam siap meningkatkan kerja sama pada berbagai area kerja sama yang telah disepakati pada Memorandum of Understanding (MoU) dan berkeinginan untuk menjajagi kerja sama di bidang kesehatan tradisional dan jamu serta membutuhkan tenaga dokter dan perawat.

Page 120: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

110

Menkes Malaysia akan mempercepat pembahasan MoU Kerja Sama Kesehatan RI-Malaysia. Saat ini Malaysia membutuhkan vaksin polio untuk mengatasi out break polio di wilayah Sabah.

Menkes Maladewa siap menyelesaikan pembahasan MoU Kerja Sama Kesehatan RI-Maladewa dan mengharapkan bantuan Indonesia untuk pengadaan vaksin di Maladewa.

Menkes Somalia ingin menjalin kerja sama dengan Indonesia dan akan menyiapkan proposal potensi kerja sama yang dapat dilakukan dengan Indonesia. Somalia juga membutuhkan penyediaan vaksin yang terjangkau dan berkualitas.

IAG mendukung dan mengapresiasi program imunisasi Indonesia dan siap membantu tantangan terkait vaksin halal. Dalam kaitan ini, IAG akan bekerja sama untuk menyelenggarakan studi banding para ulama Indonesia ke Kairo dan negara-negara lainnya di Timur Tengah.

IsDB menyatakan komitmen untuk mendukung pengembangan CoE baik untuk program pelatihan maupun proyek penelitian vaksin baru serta penyediaan vaksin untuk memenuhi kebutuhan negara-negara anggota OKI.

Didampingi Dubes RI Abu Dhabi, Menkes RI melakukan sejumlah pertemuan dengan kalangan industri kesehatan farmasi, antara lain dengan Burjeel Hospital, Neo Pharma Life, NMC Healthcare, National Fire Fighting Company (NAFFCO), dan Okadoc, guna menindaklanjuti rencana kerja sama konkret berupa investasi dan pemasaran produk farmasi dan alat kesehatan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Menkes RI juga menyaksikan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara PT Amarox dan Hetero Dubai.

Pemri perlu lebih menggaungkan keberadaan dan fungsi OIC Center of Excelence on Vaccines and Biotechnology Products (OIC-CoE), tidak hanya pada forum OKI, namun juga pada platform lainnya seperti pada forum kerja sama regional seperti ASEAN dan multilateral seperti WHO, Global Health Security Agenda (GHSA), dan Foreign Policy and Global Health (FPGH). Melalui OIC-CoE diharapkan negara-negara OKI dapat lebih mengetahui kualitas vaksin produksi Indonesia sehingga dapat meningkatkan ekspor vaksin Bio Farma ke negara-negara anggota OKI dalam kerangka kemandirian vaksin OKI.

Peran Indonesia sebagai Lead Country Tematik Area 6: Medicines, Vaccines and Medical Technologies sangat strategis dengan komitmen negara-negara OKI untuk membangun kemandirian di bidang obat-obatan, vaksin dan teknologi kesehatan. Dalam kaitan ini, Pemri dapat memanfaatkan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (Indonesian Agency for International Development /Indonesian Aid) untuk menyelenggarakan pelatihan dan workshop sejalan dengan Roadmap OIC-CoE on Vaccinnes and Biotechnology Products.

Page 121: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

111

Hasil-hasil pertemuan bilateral dan pertemuan dengan industri kesehatan Uni Emirat Arab dapat ditindaklanjuti sehingga mencapai hasil yang konkrit bagi pembangunan kesehatan Indonesia.

Perbandingan capaian kinerja kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri tahun dari 2015-2019 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 7

Capaian Target Kinerja Tahun 2015 – 2019 Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

No. Indikator Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 Jumlah kesepakatan kerja

sama luar negeri

bidang kesehatan

Target : 8

Realisasi :

8 (100%)

Target : 9

Realisasi :

9 (100%)

Target : 8

Realisasi :

8 (100%)

Target : 7

Realisasi :

7 (100%)

Target : 8

Realisasi :

8 (100%)

Berdasarkan tren kinerja sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, dapat disimpulkan

bahwa pencapaian kinerja dalam periode jangka menengah tahun 2015-2019 dapat dicapai, sebagaiman disajikan pada grafik di bawah ini :

Grafik 1

Target Kinerja dan Realisasi Kinerja sesuai Renstra Kementerian Kesehatan 2015 - 2019

B. REALISASI ANGGARAN Anggaran Biro Kerja Sama Luar Negeri pada awal tahun 2019 sebesar

Rp19.883.332.000,00 sesuai dengan DIPA Biro Kerja Sama Luar Negeri No.SP DIPA-024.01.1.648428/2019 dengan rincian belanja barang sebesar Rp19.383.332.000,00 dan belanja modal sebesar Rp500.000.000,00.

0123456789

2015 2016 2017 2018 2019Target Kinerja 8 9 8 7 8Realisasi Kinerja 8 9 8 7 8

89

87

889

87

8

Page 122: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

112

Sesuai dengan hasil penilaian kinerja dari Kementerian Keuangan, Biro Kerja Sama Luar Negeri mendapat tambahan anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga anggaran yang pada akhir tahun 2019 menjadi sebesar Rp22.883.332.000,00.

Tabel 8

Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 - 2019 Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

(dalam rupiah)

Tahun Anggaran DIPA Realisasi Presentase Tahun 2015 12.145.931.000 8.366.939.371 68.89 %

Tahun 2016 10.369.663.000 9.029.049.328 87.07 %

Tahun 2017 9.502.055.000 9.395.889.481 98.88 %

Tahun 2018 25.103.545.000 22.473.883.189 89.52 %

Tahun 2019 22.883.332.000 21.640.881.514 94.57 %

Sumber : Aplikasi eMonev Anggaran Kementerian Keuangan dan Renstra Kemenkes

2015-2019 Grafik 2

Perbandingan DIPA dan Realisasi Tahun 2015 – 2019 Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri

Sesuai dengan Laporan Keuangan Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019, realisasi

anggaran Biro Kerja Sama Luar Negeri sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar 94.57% dari pagu Rp22.883.332.000,00. Sisa anggaran Biro Kerja Sama Luar Negeri pada tahun 2019 sebesar Rp1.054.933.486,00 atau sebesar 4.61% dari total pagu Rp22.883.332.000,00.

Berdasarkan capaian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2019, Biro Kerja Sama Luar

Negeri telah mencapai 100%. Pada monitoring evaluasi kinerja penganggaran yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dalam aplikasi e-monev anggaran PMK 248, dinyatakan bahwa dari 4 output beserta keluarannya sesuai DIPA/POK Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun Anggaran 2019, telah mencapai 100% dengan nilai kinerja sebesar 96.23%. Keempat output tersebut adalah :

1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2. Layanan Kerja Sama Internasional 3. Layanan Dukungan Manajemen Satker 4. Layanan Perkantoran

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

2015 2016 2017 2018 2019

DIPA

Realisasi

Page 123: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

113

Tabel 9

Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Luar Negeri, Tahun 2019

No. Nama Output Pagu (Rp) Realisasi (Rp) % Target Capaian %

1 Layanan Sarana

dan Prasarana

Internal

500.000.000 419.077.660 83,82% 1 1 100%

2 Layanan Kerja

Sama

Internasional

19.937.350.000 18.895.856.753 94.78% 8 8 100%

3 Layanan

Dukungan

Manajemen

Satker

931.450.000 812.946.962 87.28% 5 5 100%

4 Layanan

Perkantoran

1.514.532.000 1.513.000.139 99.90% 12 12 100%

C. Analisa Keberhasilan

Pencapaian kinerja tersebut di atas, terkait langsung dengan sumber daya yang tersedia di Biro Kerja Sama Luar Negeri, khususnya pembiayaan pelaksanaan kegiatan.

Seperti diuraikan sebelumnya, dibalik terpenuhinya target jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang kesehatan yang diimplementasikan pada tahun 2019, terdapat sejumlah kegiatan atau upaya yang telah dilakukan sebagai pendukung keberhasilan tersebut, yaitu : 1) Keberhasilan Indonesia atau Kementerian Kesehatan menyelenggarakan pertemuan

internasional. 2) Komitmen pimpinan nasional dan Kementerian Kesehatan untuk mengikuti perkembangan

isu-isu internasional, terutama terkait bidang kesehatan. 3) Tersedianya dukungan pembiayaan yang cukup.

Meskipun hasilnya cukup baik, sejumlah tantangan/permasalahan masih perlu menjadi perhatian Kementerian Kesehatan. Tantangan tersebut adalah : 1) Dinamika internasional berlangsung dengan sangat cepat, khususnya perkembangan isu-isu

politik dan ekonomi. Kesehatan merupakan isu yang tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan isu-isu lainnya di dunia internasional.

2) Sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan yang memiliki kompetensi untuk berkontribusi di forum internasional masih terbatas. Ini akan berpengaruh pada mutu kesepakatan internasional yang dihasilkan.

Page 124: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

114

3) Masih belum optimalnya koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait kerja sama internasional di bidang kesehatan.

4) Pada saat proses penyusunan kertas posisi, khususnya terkait pengumpulan bahan-bahan kertas posisi dimaksud masih sulit didapatkan. Hal ini dikarenakan Biro Kerja Sama Luar Negeri memiliki akses yang terbatas terhadap data dan informasi terkini yang hanya dapat diperoleh dari unit teknis terkait.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Kementerian Kesehatan telah melakukan hal-hal

sebagai berikut : 1) Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan kementerian atau lembaga terkait,

terutama Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui peta politik dan ekonomi di dunia internasional.

2) Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia di Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya, termasuk melalui pemberian kesempatan mengikuti kegiatan internasional.

3) Terus meningkatkan koordinasi, baik di internal Kementerian Kesehatan maupun di lingkup nasional.

D. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya : Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Dari segi anggaran dan sumber daya manuasi, Kementerian Kesehatan dalam kerja sama internasional telah melakukan efisiensi tanpa mengurangi capaian kinerja, diantaranya dengan cara : 1) Disela-sela menghadiri pertemuan internasional, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan

pertemuan Side-Event Bilateral dengan negara-negara sahabat, untuk membicarakan kemungkinan kerja sama yang bisa dijalin antara Indonesia dan negara sahabat. Hal ini dapat menghemat anggaran, karena tidak perlu menyelenggarakan pertemuan bilateral tersendiri yang membutuhkan anggaran tidak sedikit.

2) Mengurangi jumlah delegasi pada pertemuan internasional, dengan menyusun delegasi pada setiap pertemuan internasional yang hanya mengikutsertakan unit kerja yang terkait.

Page 125: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

115

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 menyajikan capaian

strategis yang tercermin dalam capaian indicator kinerj kegiatan. Berbagai keberhasilan dan

kegagalan yang sudah dicapai ditentukan oleh adanya komitmen dan dukungan pimpinan. Selain

itu dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan

pencapaian kinerja tahun 2019.

Capaian kinerja tahun 2019 menjelaskan bahwa capaian kinerja Biro Kerja Sama Luar

Negeri telah mencapai 100%. Beberapa permasalahan yang dihadapi baik internal maupun

eksternal dalam mewujudkan capaian target kinerja, antara lain :

1. Belum tersedianya SOP atau mekanisme kerja pencapaian dokumen terimplementasi

menjadi hambatan dalam menyelaraskan pelaksanaan kegiatan.

2. Kualitas SDM yang kurang memadai dalam menangani dan pemberian dukungan tugas-

tugas Biro Kerja Sama Luar Negeri.

3. Kurangnya pelaksanaan kegiatan koordinasi pemantaun implementasi dokumen capaian

kinerja.

A. SARAN/LANGKAH TINDAK LANJUT 1. Menyusun berbagai SOP atau mekanisme kerja terkait implementasi.

2. Meningkatkan kualitas pelatihan dan bimbingan teknis baik kepada jajaran Biro Kerja Sama

Luar Negeri maupun jejaring instansi pemerintah lainnya.

3. Memperluas cakupan sosialisasi untuk lebih mendorong penguatan kelembagaan dan

aktivitas kinerja.

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI LAPORAN KINERJA 2019

BAB IV PENUTUP

Page 126: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 127: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 128: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 129: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 130: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 131: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 132: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 133: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

\' /4 / SEGERA

rr

KEDUTAAN BESAR REPUBUK INDONESIA

RIYADH Diplomatic Quarter, P.O. Box 94343 - Riyadh 11693. Kingdom of Saudi Arabia

Telepon: +966-114662800. EaksiniJ +966-11-4862966 E-mail: riyadh.kbri©keniFu.go.id

BERITA BIASA

Duta Sesar LBBP

Nomor Kepada Yth. 1. Menteri Luar Negeri

2. Menteri Kesehatan 3. Kepala BNP2TKI

Up. Yth 1. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Sekretaris Jenderal Kemenkes 3. Kepala Badan PPSDMK Kemenkes 4. Dirjen Yankes Kemenkes 5. Sekretaris Utama BNP2TKI

6. Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI 7. Deputi Penempatan BNP2TKI

Info Yth. 1. Direktur Timur Tengah 2. Direktur Hukum Perjanjian dan Sosial Budaya 3. Direktur Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI 4. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kemenkes 5. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan PPSDMK

Kemenkes

6. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes 7. Kepala Biro Kerja Same Luar Negeri Kemenkes

Dan Keppri Riyadh Jumlah 4 Halaman Perihal Laporan the 2nd Joint Working Group (JWG) on Health Cooperation

Republik Indonesia-Kerajaan Arab Saudi (RI-KAS), di Riyadh, Arab Saudi, tanggal 4 Maret 2019.

The 2 JWG on Health RIKSA telah diselenggarakan di Riyadh pada tanggai 4 Maret

2019. Delegasi RI dipimpn oleh Kepala Baden PPSDM Kesehatan didampingi oleh

Dinektun Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Duta Besar RI di Riyadh. Pertemuan

menyepakati dan menandatangani tiga dokumen output, yakni: Joint Action Plan for the

Implementation of MoU RI-KSA, Implementing Arrangement on Cooperation in the field of

Health Services for Indonesian Hal and Umrah Pilgrims, dan Agreed Minutes the jtd

JWG.

B-00189/Riyadh/190306
09988
Page 134: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

Merujuk perihal pada pokok Brafaks, bersama ml dengan hormat disampaikan hal-

hal sebagai berikut:

Umum

1. Sebagaimana diketahui, Mold bidang kesehatan RI-KAS telah ditandatangani pada

tanggal 1 Maret 2017 di Bogor, Indonesia. Sebagal bentuk koordinasi dan komunikasi

dalam metaksanakan kerja sama di bidang kesehatan, kedua negara telah

melaksanakan the 1St

JWG on Health RI-KAS di Jakarta, tanggal 17 Desember 2018.

2. The 2'0 JWG on Health RI-KAS yang berlangsung di Riyadh pada tanggal 4 Maret 2019

kali mi merupakan bentuk tindak ranjut dari pertemuan JWG pertama yang membahas 3

(tiga) pending documents, yaltu:

a. Joint Action Plan for the Implementation MoU for the Cooperation in the Field of

Health RI-kSA;

b. Implementing Arrangement on Cooperation in the Field of Health Services for

Indonesian Hafl and Umrah Pilgrims; dan

c. Implementing Arrangement on the Placement and Protection of Indonesian Health

Professional in the kingdom of Saudi Arabia.

3. Delegasi RI dipimpin oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan, drg. Usman Sumantri,

M.Sc, didampingi oleh Direktur Jenderat Pelayanan Kesehatan, Duta Besar RI di Riyadh,

Direktur Kerjasama Luar Negeni BNP2TKI, Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan

Kesehatan, Kepata Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan 5DM Kesehatan,

perwakilan dari Dit. F-Iukum dan Perjanjian Sosial Budaya Kemenlu, Pusat Kesehatan

F-Iaji dan Biro Kerja Sama Luar Negeri Kemenkes.

4. Sedangkan, Delegasi KSA dipimpin oleh Deputy Minister for Human Resources, Mr.

Abdurahman Ataiban, thdampingi oleh General Director of Hafi, General Director for

Human Resources Services, General Director for Academic Affairs, General Director for

Nursing Affairs, Head of External Cooperation and Recruitment Sources, dan perwakilan dari international collaboration.

HasH Pertemuan

5. The 2 JWG on Health RI-KSA menghasilkan 3 output dokumen yang secara resmi

telah ditandatangani kedua betah pihak, yaitu:

a. Joint Action Plan for the Implementation MoU for the Cooperation in the Field of

Health RI-kSA

b. Implementing Arrangement on Cooperation in the Field of Health Services for

Indonesian Hal and Umrah Pilgrims

c. Agreed Minutes the 2nd JWG.

6. Adapun area kenja sama yang disepakati dalam Joint Plan Action meliputi:

a. Exchange of views related to International Health Regulation issues that become

common interest of the Parties;

b. Cooperation on capacity building in the framework of International Health Regulation;

c. Concluding Implementing Arrangement on the Placement and Protection of

Indonesian Health Professionals in the Kingdom of Saudi Arabia;

Page 135: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

d. Collaboration in the field of health se/vices related to Hajj and Umrah;

e. Exchange of experiences and information on pilgrims and Umrah performers and

preventive measures and health risks during Ha]) and Umrah;Conducting of joint

research on diseases including infectious diseases during flaB and Umrah;

f. Technical cooperation on the development of WHO collaborating center for hal and

umrah health in Indonesia;

g. The two Parties shall cooperate to seek recruitment health professionals according to

the applicable laws and regulations in both countries;

h. Teaching Arabic language to Indonesian Health Professionals;

i. Implementing training to Indonesian Health Professionals to obtain Promet Tic

certificate; and

j. Exchange of information, knowledge, and experience in preventing and controlling

Mers-Cov.

7. Selain itu, kedua pihak juga melakukan pembahasan terkait dengan draft Implementing

Arrangement on the Placement and Protection of Indonesian Health Professional in the

Kingdom of Saudi Arabia. Dalam kaitan mi, didapati haIhaI sebagai berikut:

a. Peraturan nasional Arab Saudi mensyaratkan bahwa Tenaga Profesionai Kesehatan

Indonesia (TPKI) yang terdiri dari profesi dokten dan penawat untuk memenuh

persyaratan, yaitu:

1) Memiliki sertifikasi prometric;

2) Terdaftan dalam konsil kedokteran Saudi; dan

3) Memiliki lisensi kenja yang dikeluankan oleh Kemkes Saudi.

b. Pihak Arab Saudi menawankan capacity building bagi calon TPKI dalam bentuk

persiapan test prometric yang dilakukan di Arab Saudi. Dalam hal ini, skema yang

ditawarkan adalah TPKI yang telah lobs proses seleksi dibenangkatkan ke Arab

Saudi untuk menjalankan persiapan prometric test selama satu tahun. Selama

periode mi, calon TPKI tidak diperbolehkan bekerja untuk berpraktek.

B. Di sela-seja JWG, Kemenkes <AS mengundang Delegasi RI untuk mengunjungi

Kingdom Saud Medical City (KSMC). KSMC menupakan rumah sakit milik pemerintah

tenbesan di Arab Saudi. Delegasi RI diterima oleh CEO KSMC. Dalam sambutannya,

pihak KSMC menyambut baik kedatangan tim Delegasi RI dan slap untuk berkolaborasi

dengan Kementerian Kesehatan RI, terutama untuk pereknutan perawat di KSMC

melalui mekanisme G-to-G.

Saran Tindak Lanjut

9. Mengingat terdapat informaskinformasi baru terkait dengan skema penempatan dan

persyaratan yang diterapkan oleh pihak Arab Saudi, kiranya Pemñ penlu melakukan

konsolidasi terkait dengan pembahasan draft Implementing Arrangement on the

Placement and Protection of Indonesian Health Professional in the Kingdom of Saudi

Arabia. Kemenkes c.q. BKSLN akan terus berkoordinasi dengan BNP2TKI dan

Kementerian Luan Negeri secana benkelanjutan dan mendorong pihak Kemenkes KAS

dalam finalisasi draft IA dimaksud,

10. Selain itu, Pemri c.q. BNP2TKI selaku operator penempatan pekerja migran Indonesia

perlu membahas draft employment contract dan cost structure yang merupakan bagian

Page 136: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

yang tidak terpisahkan dari Implementing Arrangement on the Placement and Protection

of Indonesian Health Professional in the Kingdom of Saudi Arabia, sehingga pengiriman

perawat ke Arab Saudi dapat dhmplementasikan sesual dengan ketentuan yang berlaku.

11. The P JWG on Health Cooperation RI -KAS akan diselenggarakan di Indonesia pace

tahun 2020, dimana waktu dan tempat akan dikonsultasikan dan disepakati kedua belah

pihak Iebih lanjut melalul saluran diplomatik.

Demikian disampaikan, atas peiiiatiannya, diucapkan terima kasih.

Petugas Komunikasi Pembuat Berita

drg. Usman Sumantri, MSc

Kepala Baden PPSDM Kesehatan

Basip Mahmud
Page 137: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

07469

B-00111/Dili/190220

Page 138: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 139: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 140: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 141: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 142: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 143: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 144: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 145: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 146: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 147: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 148: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 149: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 150: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 151: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 152: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 153: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 154: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 155: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 156: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 157: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 158: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 159: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 160: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 161: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 162: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 163: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 164: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 165: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 166: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 167: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 168: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 169: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 170: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 171: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 172: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 173: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 174: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 175: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 176: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 177: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 178: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 179: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 180: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 181: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 182: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 183: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 184: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 185: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 186: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 187: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 188: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 189: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 190: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 191: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

TENTATIVE AGENDA

THE 1ST INDONESIA-KOREA JOINT WORKING GROUP (JWG) ON HEALTH

Jakarta, 30 August 2019

AGENDA

ITEM TIME AGENDA REMARKS

1 09.00-09.15 Opening:

Opening Remarks

Introduction of Indonesia-Korea

Delegates

Photo Session

Exchange of Token

Indonesia:

Deputy Minister for Pharmaceutical

and Medical Devices, MoH

Korea:

Director General for Global

Healthcare, MoHW

2 09.15-09.20 Adoption of Agenda Lead by Indonesia

3 09.20-09.30 Overview of the MoU on Health

Cooperation and PoA for the

Implementation of MoU

Lead by Indonesia

4 09.30-11.30 Discussion on Update Progress Activities of the PoA & Next Actions

HEALTH PRIORITY 1: HOSPITAL SERVICES AND MANAGEMENT

Cooperation of Sister Hospital

Networking between Seoul

National University Hospital

(SNUH), RSCM and Rajawali

Group

Indonesia:

Directorate of Referral Health

Care, MoH

RSCM

Rajawali Group

Korea:

SNUH

Cooperation of Sister Hospital

Networking between Yong-In

Mental Hospital and Dr. Soeharto

Herdjan Mental Hospital

Indonesia:

Directorate of Referral Health

Care, MoH

Dr. Soeharto Herdjan Mental

Hospital

Korea:

Yong-In Mental Hospital

HEALTH PRIORITY 2: PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES

Cooperation on the production of

blood bag

Indonesia:

PT. Kimia Farma

Korea:

Tae-Chang

Page 192: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

AGENDA

ITEM TIME AGENDA REMARKS

Cooperation of the fractionation of

blood plasma

Indonesia:

PT. Bio Farma

Korea:

SK Plasma

Development of pharmaceutical

and medical devices opportunities

investment

Indonesia:

PT. Kimia Farma

Korea:

Sungwun Pharmacopia

Development of new vaccines Indonesia:

PT. Bio Farma

Korea:

Quratis

OTHER PRIORITY

Cooperation on the Advanced

Technology on Pharmaceutical:

Enhancement of Korean

investment on healthcare industries

through capacity building to

improve pharmaceutical industries

Indonesia:

Directorate General of

Pharmaceutical and Medical

Devices, MoH

Korea:

Chong Kun Dang (CKD)

Cooperation on ICT Healthcare

Project (e-Posbindu).

Indonesia:

PT Pyridam Farma

Korea:

Healthmax

5 11.30-11.40 Other Matters:

a. Investment mechanism and

Procedure in Indonesia

b. 2nd JWG on Health

c. Medical Korea Academy

(Short-term Physician Training)

d. K-Pharma Academy

(Invitational Training for

Officials in charge of Medicines

and Medical Devices)

a. Head of Indonesian Investment

Coordinating Board (BKPM)

b. Lead by Korea

c. Lead by Korea

d. Lead by Korea

Page 193: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

AGENDA

ITEM TIME AGENDA REMARKS

6 11.40-11.50 Consideration and Adoption of

Agreed Minutes:

Signing of Agreed Minutes

Signing of the MoU between

Bio Farma and SK Plasma

Indonesia:

Deputy Minister for

Pharmaceutical and Medical

Devices, MoH

PT. Bio Farma

Korea:

Director General for Global

Healthcare, MoHW

SK Plasma

7 11-50-12.00 Closing:

Closing remarks

Indonesia:

Deputy Minister for Pharmaceutical

and Medical Devices, MoH

Korea:

Director General for Global

Healthcare, MoHW

Page 194: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

소속 직위 성명 비고

1 Ministry of Health

and Welfare

Director General KIM HYE SEON

2 Deputy Director KO HYEOK JUN

3 The Embassy of the Republic of Korea

Counsellor KIM SANG JIN

4

Korea Health Industry Development Institute

Team manager YANG JI YOUNG

5 Researcher YOU SUNGHYUN

6 Researcher PARK SOJUNG

7

Medical Foundation

Yong In Mental

Chairperson LEE HYOJIN

8

Director of Planning

Department

YU DAEYUP

9

SUNGWUN PHARMACOPIA

CO., LTD

CEO CHUNG INHWA

10 Director SEO DAEWON

11 Manager KIM HEESOO

12 SK Plasma

Head of Global BD

CHOI YONGJUN

13 Global project

Manager KIM JONGHUN

14 TAECHANG INDUSTRIAL

CO., LTD CEO IN HANJIN

15 HealthMax CO., LTD CEO LEE SANGHO

16 PT Chong Kun Dang (CKD) OTTO

Pharmaceuticals

President Director

INHYUN BAIK

17 Interpreter - CHO MYUNGSUK

List of Participants on JWG Meeting (Korean Side)

Page 195: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

29283

PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA

JIENEWA

Kepala Perwakilan R.I.

BERITABIASA

4 asan I(leib

Duta Besar LBBPIWatapri

Nomor : B-00358/JENEWA/190711

Kepada Yth 1. Menteri Luar Negeri

2. Menteri Kesehatan (VK)

UP Yth : 1. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (VK)

Info Yth 1. Sesditjen Kerjasama Multilateral, Direktur Sosbud dan OINB, Direktur

Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Direktur PELH

2. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kepala

Biro Kerja Sama Luar Negeri, Sekretaris Direktorat Jenderal

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktur Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular Langsung.Kemkes (VK)

3. Dubes/Watapri New York

Dari Dubes/Watapri Jenewa

Lampiran 15 Halaman

Perihal : Laporan Pertemuan the 44th

Meeting of the Programme Coordinating

Board (PCB) UNAIDS di Jenewa, Swiss, tanggal 25-27 Juni 2019

Rinqkasan Berita

Pertemuan the 44th Meeting of the Programme Coordinating Board (PCB) United Nations Programme

on HIV/AIDS (UNAIDS) telah diselenggarakan di Jenewa, Swiss, tanggal 25-27 Juni 2019. Selain

mengadopsi dan mencatat berbagal Laporan (Direktur Eksekutif UNAIDS, Co-Sponsoring

Organization, PCB Specials Session), Pertemuan menghasilkan beberapa keputusan penting,

diantaranya dalam area penguatan pengawasan zero tolerance dalam memberantas pelecehan di

tempat kerja, tindak lanjut Sesi Tematik PCB-43, memperkuat implementasi UBRAF, dan menerima

laporan Search Committee pemilihan calon Direktur Eksekutif UNAIDS dan meminta Committee of

Cosponsoring Organization mempertimbangkan semua pandangan anggota dan observer PCB

terhadap proses pemilihan dan calon yang telah diajukan Search Committee, untuk diajukan kepada

Sekjen P66 yang berwenang untuk menunjuk DE UNAIDS pengganti Mr. Michel Sidibe.

Keanggotaan Indonesia dalam PCB UNAIDS berakhir di bulan Desember 2019 dan Pemri perlu

segera mengevalusi keanggotaan tersebut.

1

Page 196: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

2

Page 197: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

3

Page 198: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

4

Page 199: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

5

Page 200: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

6

Page 201: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

7

Page 202: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

8

Page 203: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

9

Page 204: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

10

Page 205: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

11

Page 206: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

12

Page 207: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

13

Page 208: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

14

Page 209: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

15

Page 210: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

SEGERA

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

Bandar Seri Begawan Simpang 336-43, Kg. Kawasan Diplomatik, Mukim Kianggeh, Jalan Kebangsaan

Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam Teip. : (673) 2330180, Fax: (673) 2330646,

Website : www.kemiu.go.id/bandarseribegawan Email. bsbeQawan. kbrikemIu .go. Id atau kbribsbbrunet. bn

Kepala PenkiIan R.I.

Ur.-StJ$miko, MA Duta Bsar LBBP RI

BERtTA BIASA

Nomor : B-00338/BS Begawan/190802

Kepada : Yth. Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan UP : Yth. Dirjen Aspasaf, Sekjen Kemenkes

Info : Yth. Wamenlu, Sekjen, Dirjen KS ASEAN, Ka BPPK, Dir. Astara, Dir. KS

Sosbud ASEAN, Dir. HP Sosbud, Dir. Sosbud dan OINB, Dir. PWNI dan BHI. Yth. Dirjen P2P, Dirjen Yankes, Dirjen Farmalkes, Dirjen Kesmas,

Kabatitbangkes, Ka Badan PPSDMK, Dir. Surkakes, Dir. P2PTVZ, Dir. PTM, Dir. P2PML, Dir. Yankes Primer, Dir. Yankes Rujukan, Dir. Yankestrad, Dir. Prodisfar, Dir. Kesjaor, Dir. Promkes, Ses Balitbangkes, Ses Badan PPSDMK,

Kapus Rengun SDMK, Kapusdik SDMK, Kapus PADK, Kapus PJK, Karo KSLN.

Dari Duta Besar LBBP RI Lampiran : 7 (Tujuh) Halarnan Perihal : Laporan 22' BIMST Public Health Conference, Bandar Seri Begawan,

30-31 Juli 2019

Ringkasan Berita

Delegasi Kementerian Kesehatan RI telah menghadiri 22' Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Singapore-Thailand (BIMST) Public Health Conference di Bandar Seri Begawan pada tanggal 30-31 Juti 2019. Pertemuan menghasilkan Recommendation of 22nd BIMST Public Health Conference berisikan capaian dan tantangan bidang kesehatan yang dihadapi oteh masing-masing negara serta rencana tindakianjut kedepan Forum BIMST. Pertemuan juga menyepakati Indonesia sebagai Ketua Penyelenggara 23' BIMST Public Health Conference pada tahun 2020.

Merujuk perihat pada pokok berita, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pada tanggal 30-31 Juli 2019, Delegasi Kementerian Kesehatan RI telah menghadiri

22nd Brunei Darussalam-lndonesia-Malaysia-Singapore-Thailand (BIMST) Public

Health Conference di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Delegasi RI (Deiri)

pada pertemuan tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Kerja Sma Luar Negeni

Kementerian Kesehatan didampingi oleh perwakilan Direktorat Pelayanan Kesehatan

Rujukan, Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Kementerian

Kesehatan dan KBRI Bandar Seri Begawan.

1

Page 211: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

romue oiam guim imi oIri Dr. 41 AIM161 Un I1I AW 111, ACUIT Permanent Secretary Kementerian Kesehatan Brunei Darussalam. Forum

menyepakati Brunel Darussalam sebagai Chair pertemuan 22'' BIMST Public Health

Conference dan Indonesia sebagai Vice Chair, serta Malaysia sebagai Rapporteur of

Conference.

3. Bertemakan Remembering the Past, Looking for the Future'. forum memlokuskan

pembahasan pada capaian dan tantangan bidang kesehatan yang dihadapi 5 negara

anggota BIMST dan tindak lanjut forum BIMST. Pokok paparan pada sesi Roundtable

Discussion oleh setiap negara anggota sebagai berikut:

3.1. Brunei Darussalam

a. Pencapaian Brunei adalah meningkatkan pengalaman pasien dalam pelayanan

farmasi, dengan pengurangan waktu tunggu melalui sistem elektronik dan

Iayanan pengiriman obat (GoRush pharmacy services). Waktu Tunggu Pasien

menjadi Indikator Kineria Utama unit kesehatan.

b. Penerapan pajak produk Sugar Sweetened Beverages (SSB): perlunya

reformulasi produk, dan penguatan upaya penegakan lintas batas. Penerapan

pajak SSB mi meningkatkan harga produk sekitar 20% yang juga berdampak

pada pengurangan konsumsi produk minuman manis di Brunei sebesar 20%.

c. Penanganan Campak & Rubela, melalui pengembangan sistem notifikasi,

peningkatan pengawasan, dan Program Imunisasi Nasional.

3.2. Indonesia (Program Indonesia Sehat: Capaian dan Tantangan)

a. Program mi terdiri dari tiga pilar yang saling menguatkan: Promosi paradigma

kesehatan, dengan mengarusutamakan kesehatan dalam pembangunan

nasional dan pemberdayaan masyarakat Penguatan Iayanan kesehatan; serta

skema jaminan kesehatan nasional.

b. Ketua Delni juga memaparkan tentang manajemen darurat bencana kesehatan

dan kesiapsiagaan menghadapi isu-isu pandemic.

c. Mengenai skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang hingga 2019 telah

berhasil mencakup 84% populasi Indonesia sejak awal penerapan tahun 2014,

delegasi negara lain sangat mengapresiasi capaian ini. Delegasi forum

pertemuan juga tertarik dengan penerapan Program Nusantara Sehat yang

berhasil melibatkan banyak tenaga kesehatan sukarelawan ditengah tantangan

kondisi geografis Indonesia.

d. Meskipun masih terdapat beberapa tantangan. Indonesia terus memperkuat

kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan

terpenuhinya kualitas layanan kesehatan, jaminan kesehatan, dan tenaga kerja

kesehatan.

3.3. Malaysia (Wabah Rabies di Sarawak)

a. Menekankan pada inisiatif dan kegiatan yang dilakukan untuk memerangi

wahah rabies di Sarawak sejak Juli 2017 melalui koordinasi dengan pemangku

kepentingan, pelatihan untuk petugas dan lembaga kesehatan terkait, promosi

kesehatan melalui media massa, peningkatan kesadaran, Iokakarya pelatihan

dengan WHO, deteksi kasus aktif dan peningkatan respons medis.

b. Malaysia telah mendirikan klinik penanganan gigitan anjing den mendirikan

fasilitas yang menyediakan vaksin anti-rabies dan imunoglobulin rabies di

seluruh Sarawak.

Page 212: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

c. Terkait hal mi, delegasi Indonesia menyampaikan rekomendasi perlunya

pembahasan lanjutan antara negara-negara yang terkait, seperti Indonesia,

Malaysia dan Brunei. Hal mi penting mengingat Indonesia tercatat memiliki

banyak kasus rabies, khususnya di Kalimantan Barat yang mencapal sekitar

4000 kasus dengan 25 kematian dan ratusan di Kalimantan Tenggara. Chair

pertemuan menyarankan adanya sharing updates antar negara terkait

mengenal perkembangan wabah rabies dan penanganannya.

3.4. Singapura (Kasus Monkeypox)

a. Singapura membagikan pengalaman terkait respon cepat tanggap dalam

menangani kasus Monkeypox, termasuk kegiatan seperti rujukan kontak dekat

dengan NCID untuk penilalan, karantina dan disinfeksi sambil mematuhi 8

bidang utama kesiapsiagaan darurat kesehatan masyarakat seperti yang

diuraikan dalam APSED III.

b. Pemindalan dan penilaian risiko di tingkat global adalah aspek yang terbukti

sangat penting dalam kesiapsiagaan dan respons cepat tanggap public health.

3.5. Thailand

a. Mengelaborasi 3 bidang koordinasi strategis dalam sistem kesehatan yaitu

mekanisme kerjasama multi-sektoral, mobilisasi sosial, dan pengelolaan bukti.

b. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam mencapai sistem kesehatan yang Iebih

balk dalam menangani Non-Communicable Disease adalah:

- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan dan

I nf rastruktu r.

- Investasi jangka panjang bidang kesehatan pemerintah.

- Kepemimpinan yang kuat.

- Kapasitas kelembagaan yang kuat: sistem kesehatan dan penelitian

kebijakan.

4. Pertemuan menyepakati beberapa rekomendasi pertemuan sebagai berikut:

a. Seluruh negara anggota sepakat untuk kelanjutan BIMST Public Health Conference

dengan pengembangan beberapa aspek yang disusun dalam ToR (Terms of

Referrence). Kelanjutan forum mi diharapkan tetap mempertahankan keunikan

format BIMST, sebagai platform konsultasi yang informal untuk sharing mengenai

public health, termasuk berbagi best practices, dan pengalaman. b. Brunel dan Indonesia sepakat menyusun draft Terms of Reference (T0R) dan

mendistribusikannya kepada negara anggota untuk memperoleh saran dan

pendapat. Draft TOR meliputi: tujuan; peran dan tanggungjawab partisipan/tuan

rumah/observer; pengaturan tuan rumah yaitu dalam hal penentuan topik (terkait

communicable dan non-communicable disease) sebelum penye le nggaraan

pertemuan dan mekanisme dalam mengundang negara lain sebagai observer atas

dasar voluntary basis. Selain itu, diharapkan juga kepatutan dan konsistensi

kehadiran delegasi yang hadir, dengan menyesuaikan topik yang menjadi fokus

pembahasan, sehingga delegasi yang hadir siap dan menguasam isu yang dibahas.

Terkait delegasi, disarankan pula adanya gabungan delegasi tingkat senior

(decision-making) dan tingkat yunior/tekn is.

c. BIMST ke-22 juga merekomendasikan pertimbangan penamaan baru BIMST Public

Health Conference sete!ah 3 tahun, misal B/MS T-Plus, yang membuka kesempatan

bagi negara lain untuk bergabung berdasarkan voluntary principle.

3

Page 213: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

5. Ketua Deiri menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah BIMST ke-23

dengan lokasi di Bali, namun terbuka jika ada masukan lokasi lainnya. Sedangkan

waktu penyelenggaraannya akan dikomunikasikan lebih lanjut pada kesempatan

pertama. Indonesia mencatat dengan balk berbagai saran yang disampaikan oleh

negara BIMST untuk pengembangan pertemuan selanjutnya.

Catatan

6. Meskipun path awalnya terdapat pandangan berbeda terkait masa depan Forum

BIMST (Indonesia dan Thailand mendukung kelanjutan Forum BIMST, sedangkan

Singapura dan Malaysia mendukung dengan catatan, serta Brunei Darussalam

mengkritisi posisi BIMST vis a vis kerjasama kesehatan ASEAN) namun pada akhirnya

konferensi menyepkati Forum BIMST dilanjutkan dengan penyempurnaan mekanisme

dan outcome yang lebih konkrit. Dalam pembahasan, Deiri turut memberikan

pandangan dan argumentasi pentingnya meningkatkan Forum BIMST mencermati

tantangan di kawasan yang secara khusus dapat diatasi dengan kerjasama BIMST.

7. Sebagal tindak lanjut Recommendation of 22 BIMST Public Health Conference, perlu

kiranya Indonesia segera menyusun ToR, termasuk penentuan topik bahasan dan

lokasi 23d BIMST Public Health Conference.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terirna kasih.

Petugas kasi

M. Syahid Adam IS

buat Berita

ornantri Ketua Delri

ri

Page 214: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

The 22nd Brunei Darussalam-1 ndonesia-Malaysia-Singapore-Thai land

(BIMST) Public Health Conference

30' - 31 St July 2019, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam

TENTATIVE PROGRAMME

[Monday, 29" July 2019

Arrival of Delegates

Tuesday, 3 01

July 2019

08.30 - 09.00 hrs. Registration

09.00 - 09.30 hrs. Opening Ceremony at Meeting Room 4, Level 4.

- Welcoming and Opening Arrangements (Secretariat)

- Recital of Surah Al-Fatihah & Doa Selamat

- Remarks by Outgoing Chair (Thailand)

- Opening Remarks by Deputy Permanent Secretary

(Professional), Ministry of Health, Brunei Darussalam

- Photo Session

09.30 - 10.00 hrs. Coffee Break

10.00 - 10.30 hrs. - Election of Chair of the Conference

- Welcome Remarks by Incoming Chair [Brunei Darussalam]

- Election of Vice-Chair and Rapporteur of Conference

- Adoption of Agenda

- Business Arrangement

- Review of the Report and Recommendation of 21 St BIN ST

Public Health Conference [Thailand]

10.30 - 12.00 hrs. Roundtable Discussion "Remembering the Past, Looking to the Future"

(20 Minutes for Each Country)

12.00— 14.00 hrs. Lunch at the Rizqun Coffee House

14.00 - 15.30 hrs. Roundtable Discussion continues

15.30 - 15.45 hrs. Coffee Break

15.45 - 16.30 hrs. Roundtable Discussion continues

19.30 hrs. Welcome Dinner hosted by the Deputy Permanent Secretary

(Professional), Ministry of Health, Brunei Darussalam.

Venue: 4' Floor, Rizqun International Hotel

Page 215: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

Wednesday, 3IstJuly 2019

08.30 - 08.45 hrs. Recap of Day I [Rapporteur]

08.45 - 10.30 hrs. Meeting Discussion "BIMST: The Way Forward"

- Presentation on the findings of BIMST 2019 Survey

[Brunei Darussalam]

- Discussion

Coffee Break 10.30 - 11.00 hrs.

11.00 - 12.30 hrs, - Presentation on Discussion Notes and Recommendations of

22nd BIMST Public Health Conference [Rapporteur]

- Adoption of Recommendations

- Date and Venue of 23 BIMST Public Health Conference

- Closing Remarks

Lunch at the Rizqun Coffee House, Ground Floor 12.30 - 13.30 hrs.

13.30 - 16.30 hrs. Cultural Visit

- Group photograph at the main gate of lstana Nurul Iman

- Guided tour of the Royal Regalia Museum

Guided tour of Sultan Omar Ali Saifuddien Mosque

- Walkabout at Taman Mahkota Jubli Emas

16.30 - 17.00 hrs. Coffee Break

Thursday, 1St August 2019

Departure of Delegates

Page 216: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

Draft Agenda of the 22nd BIMST Public Health Conference:

30 July 2019

AGENDA ITEM 1 : Welcome and Opening Arrangements [Brunei Darussalam]

AGENDA ITEM 2 : Remarks by Outgoing Chair [Thailand]

AGENDA ITEM 3 : Election of Chairman of Conference

AGENDA ITEM 4 Opening Remarks by Incoming Chair [Brunei Darussalarni

AGENDA ITEM 5 : Adoption of Agenda

AGENDA ITEM 6 Business Arrangement [Brunei Darussalam]

AGENDA ITEM 7 : Review of the Discussion Notes and Recommendation of 21 BIMSI

Public Health Conference [Thailand]

AGENDA ITEM 8 : Roundtable discussion on "Remembering the Past, Looking to the

Future"

31 July 2019

AGENDA ITEM 9 : Recap from Day 1

AGENDA ITEM 10 : Meeting discussion on "BIMST: The Way Forward"

AGENDA ITEM 11 : Presentation on Discussion Notes and Recommendations of the 22'

BIMSI Public Health Conference [Rapporteur - Malaysia]

11.1 : Adoption of Recommendations

AGENDA ITEM 12 : Closing Remarks [Chair]

3

Page 217: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 218: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 219: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 220: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 221: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 222: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

40116

SEGERA

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

TEHRAN 180, Ghaemagham Farahani Ave, Iran

Tip. +9821 88716865, +9821 88717251 Fax. +9821 88718822

Email: [email protected]

Kepala Perwakilan RI

BERITA BIASA

Octavino Alithudin

DUBES LBBP RI

Nomor B-00178/Tehran/190919

Kepada Yth. : Menteri Luar Negeri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Sekretaris Negara Menteri Kesehatan Kepala Badan POM

Info Yth. : Wamenlu, Sekjen, Dirjen Aspasaf, Dirjen KS Multilateral, Dirjen HPI, Kepala BPPK, Dir. Asselteng, Dir. HP Sosbud, Dir. Sosbud dan OINB Sekretaris Jenderal, Dirjen Farmalkes, Dirjen Yankes, Dirjen Kesmas, Dirjen P2P, Kabalitbangkes, Ka Badan PPSDMK, SAM TKG, SAM Ekokes, SAM Hukum Kesehatan, Sesditjen Farmalkes, Dir. Prodisfar, Dir. Penalkes dan PKRT, Sesditjen Yankes, Dir. PKP, Dir. PKR, Dir. Yankestrad, Dir. Fasyankes, Sesditjen Kesmas, Dir. Kesga, Dir. Gizi, Dir. Promkes, Sesditjen P2P, Dir. P2PML, Dir. P2PTM, Dir. Surkakes, Dir. P2PTVZ, Sesbalitbangkes, Kapus Biomedis dan TDK, Sesbadan PPSDMK, Kapus P2JK, Kapusdatin, Kapus Krisis Kesehatan, Kapus PADK, Karo Umum, Karo Komyanmas, Karo KSLN Kemenkes Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Asdep Kerja Sama Ekonomi Eropa Afrika dan Timteng Kemenko Ekonomi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Dir. Registrasi Obat, Karo Kerja Sama BPOM Kepala Setwapres, Karo KTLN Kemensetneg Delri Health Busines Forum (via Sesditjen Farmalkes Kemenkes) Dirut RSCM, Dirut PT Kalbe Farma, Dirut PT Bio Farma, Dirut PT Kimia Farma, Dirut PT Dexa Medika, Dirut PT Phapros, Dirut PT Martys, Dirut CV Bartec

Dan i : Duta Besar RI di Tehran Jumlah : 28 halaman Perihal : Laporan Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan RI ke Tehran, Iran,

tanggal 14-16 September 2019

RINGKASAN BERITA

Menteri Kesehatan RI dan Delegasi RI telah melakukan kunjungan kerja ke Tehran, Iran, pada tanggal 14-16 September 2019. Kunjungan kerja dilakukan atas undangan Pemerintah Iran dan dalam rangka implementasi Memorandum of Understanding (MoU) dan Plan of Action (PoA) Kerja Sama Bidang Kesehatan RI-Iran.

Page 223: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 224: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 225: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 226: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 227: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 228: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 229: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 230: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 231: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

ki) ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

MINSTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

MINUTES OF MEETING

BETWEEN

THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

IRAN FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

TEHRAN, 14 SEPTEMBER 2019

INTRODUCTION

1. The Meeting between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Iran

Food and Drug Administration was held in Tehran on 14 September 2019.

2. Delegation of Indonesia was led by Madam Engko Sosialine Magdalene, Deputy

Minister/Director General for Pharmaceutical and Medical Devices of the Ministry of

Health of the Republic of Indonesia, and Delegation of Iran was led by Dr. M.

Shanehsaz, Deputy Minister and President of Iran Food and Drug Administration.

DISCUSSION ON THE ISSUES OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES,

FOOD AND RELATED PRODUCTS IN BOTH COUNTRIES

3. Both Sides had a fruitful discussion on the issues of of Pharmaceutical and Medical

Devices, such as:

a. Good Manufacturing Practice (GMP) for Pharmaceutical;

b. Good Manufacturing Practice (GMP) for Medical Devices;

c. Processed Food;

d. Halal Production;

e. Transfer of Technology of Nano Health Products;

f. Regulation of Stem Cells;

g. Food Supplements;

h. Herbal and Traditional Medicines.

4. On the issue of GMP for Pharmaceutical, since both countries are members of

Pharmaceutical Inspection and Cooperation Schemes (PIC/S), both countries agreed

that to get the market authorization is not mandatory to have EU Certificate for

industries to enter Iran, as well as Indonesia market.

Add.: FOOD AND DRUG ADMINISTRATION Bldg., EAKHR-E-RAZI St. ENGHELAB Ave.,

TEL i . 98-2I-66467268 / 66467269 FAX +98-21-66469142 TEHRAN 13 I4715311, 1. R. IRAN WEI3SITE: alE1 Idaff

ec)!Oda.v.ir

Page 232: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

((I)) ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

\

MINSTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION

FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

5. On the issue of GMP for Medical Devices, both countries have the same requirement

for quality management system which is ISO 13485. In other hand, for the EU

certificate (Conformite EuropeeneICE marks), Indonesia do not require to apply for

CE mark. While, Iran require the CE marks. However, this matter still could be

negotiable further.

6. On the issue of Processed Food, Indonesia asked about market authorization license

on the Indonesian instant coffee that enter Iran's market and requested facilities to

enter the market. Iran responded that there is no problem with the license. The

problem is regarding the packaging of the instant coffee, however this problem

become all countries' problem, not only Indonesia. This issue will be further

discussed.

7. On the issue of Halal Production, both countries agreed to have good cooperation in

the halal sector. Iran stated that their medicine and food supplements always

followed halal regulation. Indonesia welcomes this cooperation.

8. On the issue of transfer of Technology of Nano Health Products, both Sides agreed

to start the implementation and considered the patent issues shall be conducted in

Indonesia.

9. On the issue of Stem Cell, Iran stated that Stem Cell is new issue in the world. Iran

has some institutes to handle stem cell studies and productions. Iran will provide

regulations of usage and production of Stem Cell from Ministry of Health and Medical

Education of the Republic Islamic of Iran and Iran Food and Drug Administration. In

this regard, both countries can share and transfer the information regarding

regulation of Stem Cell.

10.0n the issue of Food Supplement and Herbal and Traditional Medicines, Iran

described brief information and ready for exchange of experiences, technologies and

exports of the products to Indonesia.

OTHER MATTERS

11. Both countries will share list of companies and products of pharmaceutical and

medical devices through the focal points of both countries. The list of Indonesian

pharmaceuticals is accessible through website: wvvvv.ceknie.pom.go.id . While for Medical

Add.: FOOD AND DRUG ADMINISTRATION Bldg., TEL +98-21-66467268 / 66467269 FAKHR-B-RAZI St., ENGHELAB Ave., FAX: +98-21-66469142 TEHRAN 1314715311, I_ R. IRAN WEBS1TE:

ce rda pos ir.

Page 233: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

MINSTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

Devices is accessible through website: www.infoaikes.depkes.do.id . The list of Iranian

pharmaceuticals and medical devices are accessible through website: www.fda gov.ir .

12.The focal points of Indonesia will be:

Bureau of International Cooperation

Ministry of Health of the Republic of Indonesia

Email: bilateral.kemkesgmail.com

The focal point of Iran will be:

Dr. Mahmoud Alebouyeh

Director of International Affairs

Iran Food and Drug Administration

Email: m.alebouyehfda

ACKNOWLEDGEMENT

13.The Ministry of Health of the Republic of Indonesia conveyed its deep appreciation to

the Iran Food and Drug Administration for the warm welcome during the meeting.

Done in Tehran, on the 14th day of September year 2019, in English language.

15 FOR THE MI TAY OF HEALTH

OF THE RE IC OF INDONESIA

./

ENGKO SOSIALINE MAGDALENE

Deputy Minister/Director General

for Pharmaceutical and Medical

Devices

FOR THE IRAN FOOD AND DRUG

ADMINI TRATI

C . SHANEH -

Deputy inist- nd&T,skrent

5 WvAi

Add:: FOOD AND DRUG ADMINISTRATION Bldg., TEL +98-21-66467268 / 66467269 FAKHR-E-RAZ1 St., ENGHELAB Ave:, FAX +98-21-66469142 TEHRAN 1314715311,1. R. IRAN WEBSITE:

cc \_.11

Page 234: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

MINUTES OF MEETING

THE 1 ST JOINT WORKING GROUP (JWG) ON HEALTH COOPERATION BETWEEN

THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE MINISTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

TEHRAN, 14 SEPTEMBER 2019

INTRODUCTION

1. The 1 st Joint Working Group (JWG) on Health Cooperation between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran was held in Tehran on 14 September 2019.

2. Delegation of Indonesia was led by Madam Engko Sosialine Magdalena, Deputy

, Minister/Director General for Pharmaceutical and Medical Devices of the ,

Ministry of Health of the Republic of Indonesia, and Delegation of Iran was led . by Dr Mohsen Asadi-Lari, Acting Minister for International Affairs of the Ministry

of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran. List of , delegation appears as Annex 1.

ADOPTION OF AGENDA

3. Both Sides adopted the agenda of the meeting as attached (Annex 2).

OVERVIEW OF THE MOU ON HEALTH COOPERATION AND POA FOR THE IMPLEMENTATION OF MOU

4. Both Sides welcome the close cooperation of the two countries in the health field, which has been formulized through the signing of Memorandum of Understanding on Health Cooperation, on 26 October 2018 in Astana, Kazakhstan, and agreed to work together based on the Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding, which has been signed on 21 May 2019 in Geneva.

5. Both Sides overviewed the implementation of Plan of Action as agreed and shared the commitment for concrete implementation, as follows: a. Strengthening Primary Health Care (PHC) b. Cooperation on the issues of mutual interest regarding the Organ

Transplantation; c. Development of Pharmaceutical and Medical Devices in both countries; d. Cooperation on the issues of Medicines; e. Cooperation on interest of Traditional and Complimentary Pharmaceutical

Products; f. Development of Halal Vaccines; g. Collaboration to address Bioterrorism;

Page 235: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

_ -

h. Cooperation on Sustainability of Universal Health Care (UHC); i. Cooperation on Non-Communicable Disease; j. Collaboration on Strengthening the Traditional Medicine Services; and k. Cooperation on Health Emergency Response and Disaster Management.

6. Both Sides agreed to consider the following additional activities: a. Sharing information and cooperation on Avian and Endemic Flu; b. Sharing experience in the field of health insurance; c. Infrastructure Development of Stem Cell Research and service delivery; d. Sharing experience, knowledge and technology on Cell Therapy; e. Sharing experience, knowledge and technology on Tissue Engineering;

• f. Establish Standardization and Testing Laboratory of Stem Cell Products; g. Training in organ donation from brain death people by exchange of experts

team;

h. Fellowship programs on organ transplantation in the Islamic Republic of Iran;

• i. Updating national diagnosis, prevention and early detection and

treatment Guidelines in the course of fighting against bioterrorism;

• j. Exchange of information and experiences on food safety and security promotion programs;

• k. Sharing experiences on establishing Health Emergency Response Team (HERT) for Biological disasters;

I. Sharing experiences on developing Biologic Disasters (Natural and

Man-made) National Response Framework (NRF); m. Sharing experience of integration of major NCDs (CVD, Diabetes,

COPD, Cancers) prevention and control programs and integrated

Health care delivery in PHC system; and n. Sharing experience on promotion of healthy life styles.

7. Both Sides will discuss further and conclude the details of the new agreed

activities to be added in the Plan of Action.

DISCUSSION ON THE ACTIVITY OF THE DEVELOPMENT OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL DEVICES IN BOTH COUNTRIES

8. Indonesia presented the proposed implementation activities for development of Pharmaceutical and Medical Devices.

9. Both Sides agreed on the proposed activities under cooperation of development

of pharmaceutical and medical to be implemented concretely between Indonesia and Iran, as follow:

a. Nanotechnology for Pharmaceutical:

(1) Cooperation to promote, facilitate and support in the development of

technology transfer of nano-health technology for pharmaceutical which is 1 under the purview of the concerned institutions of both countries (2019); '

b. Medical Devices:

Page 236: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

- - _

(1) Support and facilitate business matched making between industries/companies of Medical Devices Products in Iran and Indonesia (2019); and

(2) Support and facilitate the establishment of joint ventures for technology transfer of Medical Devices Industry (2020).

c. Active Pharmaceutical Ingredients (API):

(1) Support and facilitate business matched making between industries/companies of API Iran and Indonesia (2020); and

(2) Support and facilitate the establishment of manufacturing for API in Indonesia (2021).

d. Robotic Surgery and Imaging:

(1) Support Public Private Partnership to Establish Robotic Surgery Services in the National Referral Hospital (2020);

(2) Support and facilitate the establishment of joint venture clinic

subspecialist health services integrated in the National Referral Hospital.

Subspecialist services such as Cardiac Surgery, Radiotherapy, Cancer, etc (2021); and

(3) Capacity Building/Training/Exchange of knowledge and expertise

between Health Professional for Robotic Surgery (2020).

OTHER MATTERS

10.Both Sides agreed that the 2 nd Joint Working Group on Health Cooperation

would be held in Indonesia at the second semester of 2020 on the date mutually

convenient for both Sides to be communicated through diplomatic channel. Both

Sides also agreed to conduct preparatory meeting for the 2 nd JWG in the sideline of the 73 rd Session of World Health Assembly (WHA) in Geneva on May 2020.

ACKNOWLEDGEMENT

11.The Ministry of Health of the Republic of Indonesia conveyed its deep

appreciation to the Ministry of Health and Medical Education of the Islamic

Republic of Iran for the warm welcome and generous hospitality during the 1 5t Joint Working Group on Health Cooperation.

Done in Tehran, on 14 th September 2019, in English language.

FOR THE MINI RY OF HEALTH OF THE REP B It OF INDONESIA

'

ENGKO SOSIALINE MAGDALENE , Deputy Minister/Director General

for Pharmaceutical and Medical Devices

FOR THE MINISTRY OF HEALTH AND MEDICAL EDUCATION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

D414161 MOHSEN ASADI-LARI Acting Minister

for International Affairs

Page 237: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

.e.

REPUBLIK INDONESIA

TECHNICAL ARRANGEMENT BETWEEN

THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

IRAN NANOTECHNOLOGY INNOVATION COUNCIL ON

HEALTH NANOTECHNOLOGY, BIOTECHNOLOGY AND STEM CELL PRODUCTS DEVELOPMENT

The Ministry of Health of the Republic of Indonesia and Iran Nanotechnology Innovation Council, hereinafter referred to singularly as the "Party" and collectively as the "Parties";

Referring to the Memorandum of Understanding between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran on Health Cooperation (MoU), signed in Astana, Kazakhstan, on 26 October 2018;

Recalling the Plan of Action for the implementation of the MoU between the Ministry of Health of the Republic of Indonesia and the Ministry of Health and Medical Education of the Islamic Republic of Iran on Health Cooperation, signed in Geneva, on 21 May 2019;

Considering their mutual interests to continue strengthening and developing health nanotechnology of pharmaceutical and medical devices as well as biotechnology and stem cell products;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of their respective countries;

Have agreed as follows:

ARTICLE .1

OBJECTIVE

The objective of this Technical Arrangement (hereinafter referred to as TA) is to provide a framework of cooperation between the Parties in the field of nanotechnology, biotechnology and stem cell.

ARTICLE 2 ACTIVITIES

1. Subject to the availability of funds and personnel and the laws and regulations of the respective Parties, the cooperation under this TA shall be conducted through the following activities:

a. facilitate the implementation of exchange of knowledge and technology among related institutions and companies of both countries;

b. collaborate in the promotion of co-investment in the joint development and production of nanotechnologies of pharmaceutical and medical devices as well as biotechnology and stem cell products;

Page 238: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

• c. promote the formation of joint venture between Iranian and Indonesian companies

with a view to conduct transfer of technology and products as well as establish new production line;

I i

I. d. facilitate product licensing, leasing of technology and its technical services to related companies and institutions of both countries that involved in the implementation of this TA;

e. support the creation of joint-brands; f. cooperate in the provision of training and fulfillment of infrastructure needs of

research laboratories; and g. cooperate in providing assistance or facilitation of pharmaceutical and medical

devices to fulfill requirement for registration and certificationas well as clinical trial in the two countries.

2. The Parties and/or its related institutions and companies may, if it is deemed necessary, conclude specific arrangement to regulate further the agreed cooperative activities.

ARTICLE 3 1

FINANCIAL ARRANGEMENT •I 1

i

The financial arrangement to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of this TA shall be mutually agreed upon by the Parties on a case by case basis subject to the availability of funds and resources, and in accordance with applicable laws and regulations in the respective countries of the Parties.

ARTICLE 4 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

i

1. Each Party shall ensure that any intellectual property rights which is brought in by the

aforementioned Party for the implementation of this TA is not resulted from any infringement of any third party's legitimate rights. Such Party shall also be liable for any

claim made by any third party on the ownership and legality of such intellectual property.

2. The Parties agree that any intellectual property arising under the implementation of this TA •

shall be jointly owned and:

a. each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving such property:

b. in the event that such intellectual property is used by either Party and/or institution on behalf of its Government for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable sharing of royalty.

I ARTICLE 5

I GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE

The access and utilization of Genetic Resources and associated Traditional Knowledge in the implementation of cooperative activities under this TA shall be further regulated in specific arrangement on case by case project basis to be agreed by the Parties prior to the commencement of related project activities.

ARTICLE 6 MATERIAL TRANSFER ARRANGEMENT I

1. All research activities using materials originating from the country of either Party, to the fullest extent possible, shall be done in the country of origin.

Il

,

Page 239: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

2. in the event that the research materials are required to be transferred outside the territory of the country of origin of either Party, the transfer of such research materials shall be

conducted through Material Transfer Agreement (MTA) to be concluded by the Parties in accordance with the prevailing laws and regulations as well as policies of the origin country.

ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY

1. Each Party shall protect the confidentiality of documents, information and/or materials

received from the other Party for or resulted from the implementation of this TA or any other arrangements made pursuant to this TA.

2. If either Party wishes to disclose confidential documents, information and/or materials which is owned by the other Party or resulted from the implementation of this TA to a third party, the disclosing Party shall obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.

3. Upon request of either Party, the necessary measures shall be taken by the other Party to avoid unauthorized transfer or retransfer of any confidential documents, information and/or materials.

4. The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.

5. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this TA.

ARTICLE 8 AMENDMENT

This TA may be amended by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall come into force on the date as agreed upon by the Parties and shall form an integral part of this TA.

ARTICLE 9 CODE OF CONDUCT

The Parties shall ensure that its personnel or personnel of its related institutions and companies involved in the activities under this TA shall respect and abide the laws and regulations, political

independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country and shall avoid any activities inconsistent with the objective of this TA.

ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTE

Any dispute concerning the interpretation and implementation of this TA shall be settled amicably through negotiations and consultation between the Parties.

ARTICLE 11 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This TA shall come into force on the date of signing.

Page 240: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

2. This TA shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for another period of 5 (five) years.

3. Either Party may terminate this TA at any time by giving written notification to the other Party of its intention to terminate this TA through diplomatic channel at least 3 (three) months prior to its intended date of termination.

4. The termination or expiration of this TA shall not affect the completion of any on-going programs and projects made under this TA, unless the Parties decide otherwise.

In witness whereof, the undersigned, have signed this TA.

Done in duplicate at Tehran on September 15, 2019, each in Indonesian, Persian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBL? It F4NDONESIA

(

,v

Engko Sosialine Magdalene

I Deputy Minister for Pharmaceutical and

I Medical Devices

FOR IRAN NANOTECHNOLOGY INNOVATION COUNCIL

/411/441A-

Saeed Sakar Secretary General

Page 241: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

_

REPUBLIK I N DONES LA

PENGATURAN TEKNIS

ANTARA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN INOVASI NANOTEKNOLOGI IRAN

TENTANG

PENGEMBANGAN NANOTEKNOLOGI, BIOTEKNOLOGI

DAN PRODUK SEL PUNCA KESEHATAN

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Inovasi Nanoteknologi Iran, selanjutnya disebut secara masing-masing sebagai "Pihak" dan secara bersarna-sama sebagai "Para Pihak'';

Merujuk Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Medis Republik Islam Iran tentang Kerja Sanna Kesehatan (MSP), ditandatangani di Astana, Kazakhstan, tanggal 26 Oktober 2018;

Mengingat Rencana Aksi untuk lmplementasi MSP antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Medis Republik Islam Iran tentang Kerja

. Sama Kesehatan, ditandatangani di Jenewa, tanggal 21 Mei 2019;

Mempertimbangkan kepentingan bersama untuk terus memperkuat dan mengembangkan nanoteknologi kesehatan di bidang farnnasi dan alat kesehatan serta pengembangan bioteknologi dan produk sel punca;

Berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;

Telah menyetujui hal-hal berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Pengaturan Teknis ini (selanjutnya disebut sebagai "PT") adalah untuk menyediakan kerangka kerja sarna antara Para Pihak di bidang nanoteknologi, bioteknologi dan sal punca.

PASAL 2

KEGIATAN

1. Berdasarkan pada ketersediaan dana den personil serta hukum dan peraturan perundang- undangan masing-rnasing Pihak, kerja same berdasarkan PT ini wajib dilakukan melalui keg iatan-keg iatan berikut:

a. memfasilitasi pelaksanaan pertukaran pengetahuan clan teknologi antara lembaga dan perusahaan terkait di kedua negara;

b. berkolaborasi dalam mendorong investasi bersama di bidang pengembangan dan produksi bersama nanoteknologi farmasi dan alat kesehatan serta bioteknologi dan produk sel punca;

-

-

Page 242: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

I: c. mendorong pembentukan usaha bersama antara perusahaan Iran dan Indonesia dalam rangka melakukan alih teknologi dan produk serta mennbangun jalur produksi baru;

I d. memfasilitasi lisensi produk, penyewaan teknologi dan jasa teknis terkait bagi perusahaan dan institusi terkait dari kedua negara yang terlibat dalam pelaksanaan TP ini;

e. mendukung penciptaan merek bersama; f. bekerja sama dalam penyediaan pelatihan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur

laboratorium penelitian; dan g. bekerja sama dalam penyediaan bantuan atau fasilitasi farmasi dan alat kesehatan

untuk memenuhi persyaratan registrasi dan sertifikasi serta uji klinis di kedua negara.

2. Para Pihak dan/atau lembaga dan perusahaan terkaitnya dapat, jika dipandang perlu, menyepakati pengaturan khusus untuk mengatur lebih lanjut kegiatan kerja sama yang

• disepakati.

PASAL 3

PENGATURAN KEUANGAN

Pengaturan keuangan untuk membiayai kegiatan kerja sama yang dilakukan dalam kerangka kerja PT ini wajib disepakati bersama oleh Para Pihak secara kasus per kasus berdasarkan ketersediaan dana dan sumber daya, serta sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara Para Pihak.

PASAL 4

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Masing-masing Pihak wajib memastikan bahwa hak kekayaan intelektual apa pun yang dibawa oleh Pihak tersebut untuk pelaksanaan PT ini tidak dihasilkan dari pelanggaran hak sah pihak ketiga mana pun. Pihak tersebut juga wajib bertanggung jawab atas klaim yang dibuat oleh pihak ketiga atas kepemilikan dan legalitas kekayaan intelektual tersebut.

2. Para Pihak setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dalam pelaksanaan PT ini wajib dirnifiki bersama dan:

a. masing-masing Pihak wajib diperkenankan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut untuk tujuan memelihara, mengadaptasi, dan mengembangkan kekayaan tersebut;

b. dalam hal kekayaan intelektual tersebut digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas nanna Pemerintahnya untuk tujuan komersial, Pihak fainnya wajib berhak untuk mendapatkan bagian dari keuntungan secara adil.

PASAL 5

SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL

Akses dan pemanfaatan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di bawah PT ini wajib diatur lebih lanjut dalam pengaturan khusus berdasarkan kasus per kasus proyek yang wajib disepakati oleh Para Pihak sebelum dimulainya kegiatan proyek terkait.

PASAL 6

PERJANJIAN ALIH MATERIAL

1. Semua kegiatan penelitian yang menggunakan material yang berasal dari negara salah satu Pihak, semaksimal mungkin, wajib dilakukan di negara asal.

Page 243: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

,-,-.. ---_,-- - ______ ----- ---- - - , ,....,.. .. .. .. ,. ... . . . . ..

2. Dalam hal material penelitian diperlukan untuk dialihkan ke luar wilayah negara asal salah satu Pihak, pengalihan material penelitian tersebut wajib dilakukan melalui Perjanjian Alih Material (PAM) yang akan disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku di negara asal.

PASAL 7 KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak wajib melindungi kerahasiaan dokumen, informasi dan/atau materi yang diterima dari Pihak lain untuk atau dihasilkan dari pelaksanaan PT ini atau pengaturan lain yang dibuat sesuai dengan PT ini.

2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan kepada pihak ketiga atas dokumen, informasi dan/atau materi rahasia yang merupakan milik dari Pihak lainnya atau dihasilkan dari pelaksanaan PT ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan apa pun dapat dilakukan.

3. Alas permintaan salah satu Plhak, tindakan yang diperlukan wajib diambil oleh Pihak lainnya untuk menghindari pengalihan atau pengalihan ulang yang tidak sah alas dokumen, informasi dan/atau materi rahasia.

4. Ketentuan dari Pasal ini wajib tidak mengesampingkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Para Pihak,

5. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini wajib terus mengikat Para Pihak meskipun PT ini berakhir.

PASAL 8 PERUBAHAN

PT ini dapat diubah dengan persetujuan bersama Para Pihak secara tertulis. Perubahan tersebut wajib berlaku pada tanggal yang disepakati oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PT mi.

PASAL 9 KODE ETIK

Para Pihak wajib menjamin bahwa personilnya atau personil dad lembaga dan perusahaan terkait yang terlibat dalam pelaksanaan PT ini wajib menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemandirian politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah dan wajib menghindari kegiatan apapun yang tidak sesuai dengan tujuan PT mi.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang berkaitan dengan penafsiran atau pelaksanaan PT ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara Para Mak.

Page 244: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

_ IT

PASAL 11 1 L MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. PT in wajib mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.

2. PT ini wajib tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri PT ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri PT ini melalui saluran diplomatik setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.

4. Pengakhiran atau berakhirnya PT ini wajib tidak mempengaruhi penyelesaian sennua program atau kegiatan yang sedang beriangsung yang dibuat berdasarkan PT ini, kecuali Para Pihak mennutuskan lain.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani PT ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Tehran, Iran, pada tanggal 15 September 2019 masing-masing

daiam bahasa Indonesia, Persia dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggris wajib berlaku.

UNTUK KEMENTERIAN KESEHATAN t) REPUBLI; INDONESIA

( Ps

./

Engko Sosialine Magdalene Direktur Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan

-- -

UNTUK BADAN INOVASI NANOTEKNOLOGI IRAN

/ /

iceezAji/a441--

Saeed Sakar Sekretaris Jenderal

Page 245: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

E . REPUBLIK INDONESIA

C.J7h1

L551_9')31 cL,11 .4? cLI J I :JJ

:)-jj

LS-45-.3 LS1+1.9.1" (SJ_5125k.9:1-). ‘-9Jb cL5-4N-" L.C1-1 L.;-)..9Uk.9:5L5

(:),?4j L 1 oa4 j cs..33 L5 .3_54-.÷

LTA 4.0 a4i.).1.1 .191'4 J ""J-12

L55..k.),! LA) J.41 j cu LJJ 1 L5J* Ljljj 4,11 k? JUI

j4.:iS1 26 j 4:3 .1.3..J

1-,;=,-.41 1 44 2018 :

' 1 .14-.1 4-s 4-4u ?'!° 11-1 4-5li-?. 1 LS/J-.5 4-421 ..)4 (-5JJ 1 -)14

J3 J 4çJJ L_..p j15.-abU ()I j,a1 Ls-4:',L1 j (55.213ai CLtA11.1.er4

L;n-al 4-.32019 Ls.. 21

c jj iL ojj L51.A Ls jjlai j 4.AU Lc; j4 j2.14 Sl'_)1Lc.. 44 L?

(-5J,91:13 LLV.5' L:J:4°A

LstA j =',;‹ cJ- I j Lj+il_51 Li (34116

y

jjts,r,. L54,1j1(..5.,1 .4., li TA ,tS) 4.4li

L5-4 Lg1-46J9L j , Ls.),,Uk,3li

2 ..)3-.1 • ,

..)3 TA 4...).)1 J5....A L5.31...31 L.53LA 4.4 Le.4 js .1i.

LS 1-641.1.

. ,

... .

r ',.. ---, -7- -r••• -7-

Page 246: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

tSJiliiJ j'":11 -) L3-41 LJL J.!G L_5•JILlo 4.7—,4 c_s j_LL<, J 1 ._,4

5543;1 `L.1 .3.2 J _9J ..) J.) csJiliki5u 433 j '4)114 4--4.3:1 L53_9J1.) tt5-)k7?:34 L5Les-1 _91" c.g.)9 ‘L'

"-U4 L551 ,-9 .1:51 C-52/1 - 1 C.J7P. LSjif".

a.13,--.A: c2)7 .9-' 4 .9 c.5.1.9Ui (-312i:51 C:JtAwAx_56A elcja.;5' 4.] .14W

J÷,11

°K4 1"...)I c..5:11-'_)?..3 Leki9-4i L-54-4 :J171.3 LS.J1-5̀ -a° .0

1 .31e (..9J1.) ($AJJ Li UJ. jL41'-i 13:.+"*" L-C-4S 44J l

j..9.?-* c-5 1 ..)4

,s 1 i L51 6 1c.),1 teraer3 cx.+i_). .2 4 L3A1,33 j_9.4 L J Il Li

3.

.'.).43:5: Le 431 TA all L -1_5_k AS `S.)" (.5 L.SLtb 421:1—)4' L.1+'L LS U13 c_51-4

CL' I JJ:i'li al:51 _5:i C941-1=6 J JLb3-4 C.J.).54 (J-',51"-) .cLIJ.9-"49 .

4

iL

. 1

LiL)°"63

6J3' (:).4 1 - .'- 145̀3" L.)°,5"-=LL j .) "5 7,5

ji .L 31-4 j. . 0 -.)..9"1 LEA L.5 4' LI TA . 33.s ji1 ,53 .2

-1_)A c..):0J11

44I LsaiJI (3.:: 'aJt.)-erL LJ'- LiC.J?J 4.1J1 OJ L1j.L J L—.111

Li Lji 31 44,1.w_3.4 L.4 ct-i)L. C.)41 AS LsJY

c_5L'a.4_9_.) _31 1 .3 15,14 z)

5

LA31-J L5J

°id-)

TA 1 c/1.3 j.ki1j1.0 t_g_A _31

Page 247: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

6 41

L9- Ld C_0_95

4.5 Ls.1_5A .1

.4.43

C.}11 L.-9)m j.1 1.21.41 4-] j1:1 AS Ls 'i J-Lqj .2

.9 .1.94 (.5-4 JJChis:_)-1= j0 (MTA) LS (.),LJ

4211 LL c 4.51 g 1 -14-, 1.11:11 .3i

7

.1_5.4 j 1-C. !ALI j.:11,3 L5U JI LS .1 0.1,1 TAc..),3.1 j1 LAc.:)111 ...9 -113.,g1 jfiitb t4 TA L.v.t Lc1 „), Lgt fi

J4114 L-k.j.3.■ 4.5 j 431_4y.A 61 .,&4 .2 tilS ,.fAn

~▪

TA all

..)_14:(J‘ j ii Lsg afium

Jult LsJA.5.6 LstJ4 1.5i ,L11 .4s.-.:i 1,'÷ _}4 L;n1Z1 c:61-1)3 1-.) .3 .3.)...9t ?AI .; 1 j eUl.A jsa CLI1L.c.'_)1.101 jgb

U .1:4 j '

L.:kJ-4 -.9 (:).71-:*0 45.1-.13 '41 (: 3. 1 /_}?. 1 .4

J..91 r I311 c..v..? TAal.1 4-ci& .11..) ak)12 .5

8.

i

6i1 tr.,u1:3 c).41 L5 41.L.:=1,) -L-J...01 DS.A... TA ai. 1

U TAC..):1. 1 .)71.17.PLu J 494 "1"41 . 1 _)%1 1

9 zq

JtiJ

J..) AS 1.+31 u.1=4.)A tstie 4.:JUS JIS di,...);) ,ILS cjA).12

j i .L44. LQ:i SJIL.41 CLI1 jsi.a JL.14 TA '&41 LyLe4

..1aLA j_5 .1 TA c.),,1 c4L,Li jeti .1:65 jAa j 4111Z LD14:),L4

Page 248: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

10 -11-.1

Li J

L5-4 jz. 4311,1_0

11

4-4:11_ C)Usi 4L-1. 14 4 t j.1 C)..a

15 i.517 tr_.4 JU 31 TA c:.),.4 . 1

.2

js.

vuls. 3 L5-41 ..31 IS -.7 JIN . 3

..11e6.1 .4..4:1i;. j TA C..)...11 Siik-4 s34-4 L.9%)._). J,! L_]] E:41

.4

• &A). 4$4

j c L.5414,33 j.111 jtt (::k) & 4-4U.4A L43 Ds5 c c 2019 j4.44445

(-2.21.1i1 44iti jr—n j,] Lel ut .5 4)41G (s1 j1.1 kLuit "Li_ust 61.1 1..,..12.41 Le4i1

L,1"=11 Le4L1 (.;14. 4 J.!'"al

„.",

P . _1)2 J ii

j.L J.., ofkg cs 1 J.?

— •

Page 249: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai

Letter of Intent

Between

PT. Bib Farma (Persero) and Darou Darman Arang Pharmaceutical co.

on

Collaboration in the Production of Vaccines

PT Bio Farma (Persero), a company established and registered under the laws of the

Republic of Indonesia, having its principle place of business at A. Pasteur No.28,

Bandung, 40161, Indonesia and Darou Darman Arang Pharmaceutical co., a company

established and registered under the laws of the Islamic Republic of Iran, having its

principle place of business at Unit 3, No.15, Second St., Asad Abadi St., Tehran, Iran,

hereinafter collectively referred to as the Parties;

Desiring to promote cooperation between the Parties on the basis of mutual respect

and mutual benefit;

Believing that close cooperation between the Parties will contribute to the

strengthening bilateral relations between the countries of the Parties;

Do hereby express the Parties' intention to enter into collaboration to produce Bio

Farma finished products vaccines of Td, DT, DTP and Pentavalant in Iran using Bio

Farms Active Pharmaceutical Ingredients,

The Parties agree to follow up the implementation of this Letter of Intent by concluding

specific arrangement to regulate further the details of the agreed activities in due

course.

Done in Tehran on 15th September 2019, in duplicate in the English language.

FOR PT Bit F A RMA (PERSERO)

FOR DAROU DARMAN ARANG

PHARMACEUTICAL CO.

Fitria a - ahrnawati

Dr Sae d Maleki

International Marketing Manager

(1?

irman

Page 250: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai
Page 251: LAPORAN KINERJA BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI TAHUN 2019 · Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Luar Negeri Tahun 2019 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian berbagai