LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH · 2018. 8. 31. · pengembangan bidang jembatan dan bangunan pelengkap jalan (Peraturan Menteri PU No. 34/ PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata

PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

JALAN DAN JEMBATAN

TA 2015

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2015

ii

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pusat Litbang

Jalan dan Jembatan TA. 2015 ini, dilaksanakan sesuai dengan Permen

PU No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian

Pekerjaan Umum. Di dalam Permen tersebut dinyatakan merupakan

kewajiban setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Laporan ini juga menjadi sarana komunikasi bagi instansi pemerintah kepada masyarakat

sebagai perwujudan pemerintahan yang baik.

LKIP ini disusun dengan merujuk kepada pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Pusat

Litbang Jalan dan Jembatan 2015 – 2019. LAKIP menggambarkan capaian kinerja input,

output, maupun outcome pada tiap kegiatan yang dibiayai dari DIPA TA 2015. Dengan

perhitungan atas capaian target kinerja, serta keterkaitannya dengan pencapaian sasaran,

tujuan, dan visi, maka akuntabilitas Pusat Litbang Jalan dan Jembatan dapat disampaikan

kepada pihak yang berkepentingan.

Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian kinerja

Pusat Litbang Jalan dan Jembatan serta kepada seluruh tim penyusun LKIP 2015 di

Lingkungan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan. Semoga laporan ini dapat memberikan

gambaran lengkap kinerja Pusat Litbang Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas

pokoknya.

Bandung, Januari 2016

Kepala

Ir. Herry Vaza, M. Eng, Sc

NIP. 19620204 198703 1 002

iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ........................................................................................................ ii

PENDAHULUAN ........................................................................................................ 4

1.1 UMUM .................................................................................................................................................................... 4

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ................................................................ 4

1.2.1 Tugas dan Fungsi ................................................................................................................................ 4

1.2.2 Struktur Organisasi ............................................................................................................................ 8

1.2.3 Sumber daya Manusia (SDM) ...................................................................................................... 9

1.3 KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN ..................................................................... 12

1.4 PERAN STRATEGIS ................................................................................................................................... 17

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP .......................................................................................... 18

PERENCANAAN KINERJA ....................................................................................... 19

2.1 RENCANA STRATEGIS ............................................................................................................................ 19

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis .......................................................................... 19

2.1.2. Kebijakan, Program dan Kegiatan Pusat Litbang ....................................................... 21

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN ........................................................................................................ 22

2.3 PERJANJIAN KINERJA ........................................................................................................................... 27

AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................... 29

3.1 CAPAIAN KINERJA PUSLITBANG JALAN JEMBATAN ................................................... 29

3.1.1. Capaian Outcome dan Output Tahun 2015 ..................................................................... 30

3.1.2. Capaian Outcome Teknologi Tahun 2015 ........................................................................ 32

3.1.3. Capaian Output Teknologi Tahun 2015 .............................................................................. 41

3.1.4. Capaian Kinerja Triwulan ............................................................................................................. 47

3.1.5. Permasalahan dan Tindak Lanjut Pertriwulan .............................................................. 50

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .................................................................. 51

3.2.1. Perbandingan Pencapaian Data Kinerja ............................................................................ 51

3.2.2. Pelayanan Kepada Stakeholders ............................................................................................ 52

3.2.3. Penggalangan Kerjasama ............................................................................................................ 54

3.3 REALISASI ANGGARAN ......................................................................................................................... 59

PENUTUP ................................................................................................................ 61

Lampiran ........................................................................... Error! Bookmark not defined.

4

1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi Kementerian berupa uraian

singkat mandat yang dibebankan, kondisi dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta

Renstra Kementerian.

1.1 UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan implementasi Instruksi

Presiden (Inpres) No. 7 tahun 1999, merupakan tolok ukur untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUSI) suatu instansi pemerintah. LAKIP Pusat Litbang

Jalan dan Jembatan menggambarkan pelaksanaan TUSI dengan mengacu pada target

kinerja Renstra Kementerian Pekerjaan Umum. Kebijakan dan sasaran menjadi acuan bagi

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang kemudian dirumuskan ke dalam Penetapan

Kinerja, serta Rencana Kinerja Tahunan. LAKIP menjadi dokumen untuk mengukur dan

mengevaluasi indikator kinerja serta tolok ukur bagi organisasi dalam menjawab tantangan

pembangunan bidang jalan.

1.2 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.2.1 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.

15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Umum dan Perumahan

Rakyat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan (Pasal 1162).

Terkait dengan pelaksanaan tugas yang disebutkan di dalam Pasal tersebut, Pusat Penelitian

dan Pengembangan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyusunan kebijakan teknis, rencana, program dan anggaran penelitian dan

pengembangan di bidang jalan dan jembatan;

b) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pelayanan uji laboratorium dan lapangan,

sertifikasi, inspeksi, kalibrasi dan advis teknis di bidang jalan dan jembatan;

c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengembangan di bidang jalan

dan jembatan;

d) Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan

pengembangan di bidang jalan dan jembatan;

5

e) Pelaksanaan pengelolaan sarana kelitbangan;

f) Pelaksanaan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum;

g) Penyiapan penyusunan standar dan pedoman;

h) Pelaksanaan diseminasi dan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang jalan

dan jembatan; dan

i) Penyelenggaraan pangkalan data dan pengembangan konsep sistem data teknis jalan

dan jembatan.

Sebagai pelaksana dari fungsi tersebut, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan

Jembatan terdiri atas sub unit kerja dan Kelompok Jabatan Fungsional. Keempat sub unit

kerja tersebut adalah:

a) Bagian Keuangan dan Umum;

b) Bidang Program dan Evaluasi;

c) Bidang Sumber Daya Kelitbangan; dan

d) Bidang Standarisasi dan Kerja Sama.

Uraian atas tugas dan fungsi masing – masing sub unit kerja tersebut dapat disimak pada

tabel berikut.

Tabel 1.1 Tugas dan Fungsi Sub Unit Kerja

di Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

NO. SUB UNIT KERJA TUGAS DAN FUNGSI

1 Bagian Keuangan dan Umum

Tugas: Melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan, dan umum di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan

dan Jembatan.

Fungsi: 1) Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan,

fasilitasi PNBP, dan laporan keuangan; dan

2) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, dokumentasi, kerumahtanggaan, dan penatausahaan

barang milik negara.

2 Bidang Program dan Evaluasi

Tugas: Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis,

program, anggaran, serta evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Fungsi: 1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program dan

anggaran tahunan, dan 2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

kegiatan penelitian dan pengembangan.

6

NO. SUB UNIT KERJA TUGAS DAN FUNGSI

3 Bidang Sumber Daya

Kelitbangan

Tugas:

Melaksanakan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan sarana penelitian dan

pengembangan di bidang jalan dan jembatan. Fungsi:

1) Pelaksanaan urusan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan; dan

2) Pengelolaan sarana penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

4 Bidang Standarisasi dan Kerja Sama

Tugas: Melaksanakan penyiapan penyusunan standar dan pedoman, diseminasi, kerja sama penelitian dan

pengembangan di bidang jalan dan jembatan. Fungsi:

1) Penyiapan penyusunan standar dan pedoman penelitian dan pengembangan di bidang jalan dan

jembatan; dan 2) Penyiapan diseminasi, kerja sama penelitian dan

pengembangan di bidang jalan dan jembatan.

Disamping Sub Unit Kerja yang ada, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan

Jembatan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 34/PRT/M/2015. UPT adalah organisasi yang

bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis

penunjang tertentu dari organisasi induknya. Tugas Balai – balai tersebut dapat diuraikan

sebagai berikut:

a) Balai Teknik Lalu-Lintas dan Lingkungan Jalan;

mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan

pengembangan di bidang teknik lalu lintas dan

lingkungan jalan (Peraturan Menteri PU No.

34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan

Umum). Balai Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan melaksanakan fungsi :

Penyusunan program;

Pelaksanaan penelitian;

Pelaksanaan pengembangan;

Pelaksanaan penerapan meliputi perekayasaan dan difusi teknologi;

7

Pelaksanaan pelayanan teknis meliputi pengujian dan pengkajian;

Pelaksanaan alih teknologi;

Penyiapan Standar, Pedoman dan Manual;

Penyelenggaraan laboratorium serta sertifikasi; dan

Evaluasi dan pelaporan.

b) Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan;


pengembangan bidang jembatan dan bangunan

pelengkap jalan (Peraturan Menteri PU No. 34/

PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat). Dalam

melaksanakan tugas, sebagaimana pada pasal 240

Balai Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan menyelenggarakan fungsi:

Penyusunan program;









c) Balai Geoteknik Jalan;

mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang geoteknik jalan

(Peraturan Menteri PU No. 34/ PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Fungsi dari

Balai Geoteknik Jalan yaitu:

Penyusunan program;



Pelaksanaan penerapan meliputi

perekayasaan dan difusi teknologi;

Pelaksanaan pelayanan teknis meliputi

pengujian dan pengkajian;

8





d) Balai Bahan dan Perkerasan Jalan;


pengembangan bidang bahan dan perkerasan

jalan (Peraturan Menteri PU No. 34/ PRT/M/2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat). Fungsi dari balai

ini adalah :

Penyusunan program;









1.2.2 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Pusat Litbang Jalan dan Jembatan sebagaimana disajikan dalam Gambar

1.1. Gambar memperlihatkan bahwa sebagai pimpinan puncak organisasi adalah Kepala

Pusat Litbang Jalan dan Jembatan. Pengelolaan tiap Unit Eselon III dilakukan oleh Kepala

Bidang, Kepala Bagian, dan Kepala Balai yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala

Pusat. Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan secara langsung membawahi Kelompok

Jabatan Fungsional (KJF), yang dalam hal ini adalah Peneliti, Perekayasa, Arsiparis,

Pustakawan, Perencana, dan lain-lain.

9

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

Sumber: Permen PU No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat dan Peraturan Menteri PU No. 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1.2.3 SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Total jumlah pegawai Pusat Litbang Jalan dan Jembatan yang tercatat sampai dengan bulan

Desember 2015 sebanyak 310 orang, yang terdiri dari 268 orang berstatus PNS dan 42 orang

berstatus CPNS. PNS tersebut memiliki tingkat pendidikan yang beragam, baik dilihat dari

segi jenjang maupun jenis pendidikannya (teknik maupun nonteknik).

Salah satu indikator kualitas SDM Puslitbang dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawainya.

Sampai dengan Tahun 2015, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan memiliki 7 orang

berpendidikan S3 (Doktor), 51 orang berpendidikan S2 (Master), 123 orang berpendidikan

S1/D4, dan 36 orang berpendidikan D3. Jumlah pegawai yang berpendidikan SLTA ke bawah

adalah sebanyak 51.

SUBBIDANG PROGRAM

SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN

EVALUASI

SUBBIDANG STANDARDISASI

SUBBIDANG DESIMINASI DAN

KERJA SAMA

SUBBIDANG SUMBER DAYA

MANUSIA SUBBIDANG

SARANA KELITBANGAN

KELOMPOK JABATAN

PUSAT

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

BIDANG PROGRAM DAN

EVALUASI

BAGIAN KEUANGAN DAN

UMUM

BIDANG STANDARDISASI

DAN KERJA

BIDANG SUMBER DAYA KELITBANGAN

SUBBAGIAN UMUM

SUBBAGIAN KEUANGAN

UPT/BALAI

10

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Pusat Litbang jalan dan Jembatan Menurut Jenjang

Pendidikan

Jumlah pegawai Pusat Litbang Jalan dan Jembatan yang bergelar S3 (Doktor) dan S2

(Master) mengalami penurunan di tahun 2015 bila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal

ini dikarenakan adanya beberapa pegawai Pusat Litbang Jalan dan Jembatan yang memasuki

masa pensiun. Untuk meningkatkan kompetensi SDM, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

menjalankan kebijakan dengan mendorong pegawainya untuk mendapatkan pendidikan pada

jenjang akademik yang lebih tinggi. Selain itu disiapkan pula kebijakan untuk menambah

jumlah S3 (Doktor) melalui kerjasama riset gabungan dengan perguruan tinggi, baik dalam

maupun luar negeri. Data pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar dapat dilihat

pada tabel berikut

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

yang Sedang Melanjutkan Studi S2 dan S3 Tahun 2015

No. Pendidikan Dalam Negeri Luar Negeri

1 S3 1

2 S2 21

Jumlah 22 orang

Sekitar 80 orang merupakan pegawai pejabat fungsional (peneliti, perekayasa, teklitkayasa,

perencana, humas, pustakawan dan arsiparis). Sebagian besar pejabat fungsional yang

2011 2012 2013 2014 2015

S3 11 10 8 8 7

S2 49 39 47 67 51

D4/S1 117 126 125 111 123

D3 53 46 34 36 36

SLTA kebawah 80 70 56 57 51

0

50

100

150

200

250

300

350

Jum

lah

Peg

awai

11

berada di Pusat Litbang Jalan dan Jembatan merupakan peneliti sebanyak 53 orang

(66,25%), jumlah ini masih dapat bertambah sebanyak 11 orang yang sedang menunggu

proses penerbitan SK. Jafung selanjutnya adalah perekayasa 10 orang (12,50%). Sisanya

merupakan fungsional teklitkayasa, perencana, humas, pustakawan dan arsiparis. Banyaknya

jumlah pejabat fungsional peneliti dan perekayasa di Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

dikarenakan karakteristik kegiatan instansi ini yang menitikberatkan pada penelitian,

pengembangan dan penerapan teknologi jalan jembatan. Gambar dan tabel berikut

memaparkan proporsi pejabat fungsional di lingkungan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan.

Tabel 1.3 Jumlah Pejabat Fungsional Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

Tahun 2011 - 2015

NO NAMA JAFUNG TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

1 Peneliti 42 44 46 53 53

2 Perekayasa 15 19 21 24 10

3 Perencana 2 2 1 1 1

4 Pengendali Dampak Lingkungan 3 3 2 2 2

5 Pranata Humas 2 2 2 2 2

6 Pustakawan 2 2 2 2 1

7 Teknisi Litkayasa 8 8 8 8 9

8 Arsiparis 2 2 2 2 2

Gambar 1.3 Jumlah Pejabat Fungsional Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

53

10

9

1 22

1

2

PENELITI PEREKAYASA TEKLITKAYASA PERENCANA

PEDAL HUMAS PUSTAKAWAN ARSIPARIS

12

1.3 KONDISI DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN

Pada periode 2015-2019 yang akan datang, Pusat Litbang Jalan dan Jembatan dituntut untuk

meningkatkan kinerja dari lima tahun sebelumnya. Hal tersebut berarti bahwa karya-karya

yang dihasilkan, baik dari segi kuantitas, maupun kualitas, harus lebih baik dari sebelumnya.

Untuk mendukung pencapaian target tersebut dibutuhkan peningkatan kualitas kelembagaan,

ketatalaksanaan, dan manajemen sumber daya litbang untuk acuan perencanaan strategis

kedepan. Dalam rangka mendukung terciptanya mutu penyelenggaraan infrastruktur

pekerjaan umum dan permukiman yang andal, Pusat Litbang jalan dan Jembatan telah

diarahkan untuk berperan sebagai the technostructure atau scientific backbone, yaitu

memberikan saran dan masukan maupun pertimbangan ilmiah dalam perumusan kebijakan-

kebijakan Kementerian.

Beberapa kegiatan litbang yang menonjol meliputi layanan konsultasi pada kasus-kasus

strategis dan kegiatan advis teknis yang dilakukan kepada pemerintah daerah maupun

kepada direktorat jenderal terkait. Kegiatan prioritas lainnya adalah melakukan pembinaan

aparat pelaksana di daerah terkait dengan standar yang diperlukan, baik melalui TOT,

maupun upaya pemenuhan permintaan advis teknis, dan pendampingan teknis yang semakin

bertambah. Sebagai pelopor di bidang penelitian dan pengembangan teknologi, Pusat Litbang

Jalan dan Jembatan berperan dalam mencari terobosan-terobosan baru dalam

pengembangan teknologi untuk diaplikasikan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan

jembatan.

Pusat Litbang secara tidak langsung berperan dalam mengedukasi masyarakat agar mampu

menjaga infrastruktur terbangun dengan cara, antara lain melakukan pelatihan kepada

masyarakat dalam mencari modul pembangunan partisipatif, pelatihan terhadap tenaga-

tenaga laboran di laboratorium daerah, dan perkuatan SDM ke-litbang-an. Tersedianya pilihan

IPTEK siap pakai, peningkatan akses pemangku kepentingan terhadap keberadaannya, serta

layanan administrasi dan manajemen untuk meningkatkan kualitas layanan publik merupakan

faktor-faktor penentu keberhasilan pemberian dukungan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

terhadap penyediaan infrastruktur berkualitas. Ketidakmerataan atau disparitas ketersediaan

infrastruktur kawasan/wilayah, penurunan kualitas lingkungan permukiman,

kekuranghandalan jaringan infrastruktur, dan faktor kesiapan masyarakat untuk menerima

dan mengelola infrastruktur PUPR, menjadi tantangan pengembangan inovasi IPTEK PUPR

di masa datang.

13

Tantangan penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

(Litbangrap IPTEK) bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke depan berhubungan

dengan aspek-aspek berikut ini:

1. Kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman, dan

pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang

berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim);

Prosedur/tahapan penataan ruang, kriteria atau persyaratan aman, nyaman, produktif,

dan berkelanjutan belum terdefinisikan secara baik. Hingga saat ini, akses masyarakat

terhadap informasi RTRW belum mudah. Akses ini terkait dengan partisipasi dan disiplin

masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang pemanfaatan ruang.

Faktor-faktor tersebut diyakini merupakan faktor utama yang mempengaruhi kualitas

penataan ruang yang pada gilirannya berpengaruh terhadap upaya-upaya mitigasi dan

adaptasi bencana. Selain itu, indikasi program utama yang tertera dalam RTRWN belum

dapat digunakan sebagai acuan untuk mengintegrasikan program-program

pembangunan infrastruktur PU dan permukiman. Fungsi RTRWN sebagai integrator

program, juga belum tampak pada penyusunan RPJM Nasional maupun RPJM

Kementerian PUPR. Tantangan strategis lainnya adalah masih langkanya data dan

informasi tentang keberadaan infrastruktur PU dan permukiman yang berpotensi merusak

lingkungan, maupun yang mampu menyelamatkan lingkungan. Terkait dengan adaptasi

dan mitigasi terhadap perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan Umum perlu dengan

segera mengidentifikasi infrastruktur yang diperkirakan terkena dampak perubahan iklim,

mempersiapkan rencana penanganan, dan melakukan mitigasi. Selain itu, untuk

mengurangi kontribusi terhadap perubahan iklim global perlu dilakukan pemetaan

terhadap sumber-sumber emisi potensial dari proses konstruksi maupun operasionalnya.

Diperlukan teknologi yang rendah emisi dan rendah energi.

2. Keandalan sistem (jaringan) infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan pangan, dan daya saing;

Keandalan sistem jaringan infrastruktur diyakini dapat mempengaruhi ketahanan pangan,

pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur bidang PU dan

permukiman yang berhubungan langsung dengan sektor perekonomian adalah jaringan

sumber daya air dan jaringan jalan. Oleh karena itu, ketersediaan dan kualitas pelayanan

infrastruktur jalan dan jembatan serta SDA masih menjadi isu strategis infrastruktur PU

dan permukiman ke depan. Tersedianya infrastruktur yang memanfaatkan TIK (Teknologi

Informasi dan Komunikasi) untuk meningkatkan efesiensi penggunaan, keamanan, dan

keselamatan pengguna infrastruktur sudah menjadi kebutuhan mendesak. Sistem

jaringan infrastruktur yang berdaya saing akan membutuhkan penggunaan teknologi

14

paling mutakhir dan kompleks, termasuk memahami karakteristik dan perilaku teknologi

tersebut.

3. Kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) infrastruktur

pekerjaan umum dan permukiman untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Lingkungan yang bersih dan sehat semakin dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat.

Kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan dasar menjadi bagian dari tolok

ukur kesejahteraan masyarakat. Masyarakat perlu secara aktif ikut mempersiapkan

prasarana jalan lingkungan yang dapat menghubungkan lokasi aktivitas dengan jalan

umum yang disediakan oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang mudah

diaplikasikan, memanfaatkan bahan lokal, dan terjangkau. Untuk ini dibutuhkan teknologi

jalan/jembatan sederhana yang dapat dikerjakan oleh masyarakat.

4. Pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan, dan

penanganan kawasan rawan bencana untuk mengurangi kesenjangan antar

wilayah;

Di dalam RTRWN 2008, terdapat 76 kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan

Strategis Nasional (KSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan. KSN dinilai mempunyai

pengaruh sangat penting secara nasional terhadap (i) kedaulatan negara, (ii) pertahanan

dan keamanan negara, (iii) ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk

wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Wilayah tertinggal adalah wilayah yang belum ada sarana kesehatan, belum ada pasar

permanen, dan belum ada listrik. Di wilayah Indonesia, terdapat 32.379 desa (45,86 %)

termasuk desa tertinggal. Dari jumlah tersebut, 29.934 desa (41,97 %) masuk kategori

daerah tertinggal dan sisanya 2.745 desa (3,89 %) termasuk kategori sangat tertinggal.

Jumlah tersebut hampir sebanding dengan banyaknya desa yang sudah masuk kategori

desa maju, yaitu mencapai 38.232 desa atau (54,14 %).

Disparitas antara desa maju dan yang tertinggal antara lain disebabkan oleh masih

dominannya pendekatan sektoral. Spesifikasi infrastruktur PU dan permukiman yang

ditawarkan masih merupakan spesifikasi standar yang tidak dapat memberikan ruang

gerak yang cukup bagi kemajuan daerah untuk membangun infrastruktur secara

memadai dengan berbasis tenaga lokal.

Selain itu, kebijakan pembangunan infrastruktur berbiaya murah dengan aplikasi

teknologi belum disepakati untuk dilaksanakan dengan alasan teknologi yang tersedia

belum tepat. Beberapa daerah menjadi tertinggal karena kondisinya memerlukan

infrastruktur dengan teknologi tinggi dan kompleks. Pada kasus semacam ini, terobosan

teknologi dan kebijakan untuk dapat menghadirkan infrastruktur yang memadai sangat

15

dibutuhkan, misalnya jembatan pejalan kaki dengan bentang khusus, penyediaan air

minum, dll.

Disparitas wilayah, urbanisasi dengan laju pertumbuhan antara 1% hingga 1,5% per

tahun, otonomi yang belum optimal, kemiskinan absolut sebesar 15,4% dari total

penduduk, dan pengangguran terbuka sebesar 8,5% dari total jumlah usia produktif,

menjadi bagian yang juga harus ditangani oleh IPTEK. Sekitar 75% wilayah Indonesia

berada di daerah risiko bencana alam. Sementara itu, instrumen dan/atau teknologi untuk

mengurangi risiko bencana baik penanganan secara preventif, penyelenggaraan tanggap

darurat, maupun mitigasi terhadap infrastruktur wilayah yang terkena dampak bencana

masih sangat terbatas.

5. Optimalisasi peran (koordinasi, sistem informasi, data, SDM, kelembagaan dan

administrasi) dan akuntabilitas kinerja aparatur untuk meningkatkan efektivitas

dan efesiensi pelayanan publik infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman.

Berlakunya undang-undang baru di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,

pada dasarnya harus diikuti dengan penyesuaian organisasi dan tata laksana serta

pengembangan sistem manajemen SDM.

Penyesuaian tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan peran dan akuntabilitas kinerja

aparatur. Peningkatan peran diarahkan terhadap aspek-aspek koordinasi, sistem

informasi, data, SDM, kelembagaan dan administrasi. Akuntabilitas kinerja aparatur

diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik bidang

pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Berdasarkan aspek aspek litbang tersebut, maka tantangan tantangan dan isu-isu strategis

pelaksanaan kegiatan Litbangrap IPTEK lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tantangan bidang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan (Litbangrap) IPTEK

Menyediakan IPTEK siap pakai untuk (i) meningkatkan akses masyarakat terhadap

upaya upaya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap

bencana, (ii) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan air irigasi, (iii)

mengurangi kelangkaan air baku, (iv) memperbaiki kualitas air baku, (v) menurunkan

Biaya Operasi Kendaraan (Aplikasi UU Jalan), (vii) meningkatkan kualitas lingkungan

permukiman, (viii) meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dasar (aplikasi UU

Permukiman, UU Sampah). (ix) pemanfaatan bahan lokal dan potensi wilayah;

Mempercepat proses standardisasi untuk menambah jumlah SNI maupun pedoman di

bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil yang dapat mengantisipasi

semakin meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain.

16

Memperluas simpul pemasyarakatan IPTEK PU, Standar bahan konstruksi bangunan

dan rekayasa sipil termasuk memperluas kontribusi perguruan tinggi, assosiasi, dan

media informasi dalam proses pelaksanaannya.

Memanfaatkan peluang riset insentif untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian para

calon peneliti dan perekayasa sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian akibat

kebijakan zero growth.

Melakukan kerjasama dengan lembaga lembaga litbang internasional dalam rangka

meningkatkan kompetensi lembaga maupun SDM litbang dalam mengantisipasi dampak

pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya terhadap penyediaan dan kualitas

pelayanan infrastruktur bidang PU dan permukiman.

Memenuhi tuntutan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Litbangrap IPTEK yang

meliputi (i) perbaikan struktur organisasi agar tepat fungsi dan tepat ukuran, (ii) perbaikan

proses kerja untuk meningkatkan kinerja Litbangrap IPTEK (termasuk SOP verifikasi

kualitas teknologi bidang PU dan Permukiman), dan (iii) memperbaiki sistem manajemen

SDM untuk meningkatkan kompetensi peneliti dan perekayasa Bidang PU dan

permukiman. (iv) keseimbangan antara beban, tanggungjawab, dan insentif masih perlu

diperbaiki. (v) pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan/permasalahan, diantaranya adanya tuntutan

penyediaan IPTEK siap pakai untuk:

Meningkatkan akses masyarakat terhadap upaya pengendalian pemanfaatan ruang

termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana;

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sumber daya air;

Mengurangi kelangkaan air baku;

Memperbaiki kualitas air baku;

Menurunkan biaya operasional Kendaran (Aplikasi UU Jalan);

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;

Meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dasar (aplikasi UU Permukiman, UU

Sampah);

Pemanfaatan bahan lokal dan potensi wilayah;

Perlunya mempercepat proses standarisasi untuk menambah jumlah SNI maupun

pedoman di bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil, untuk mengantisipasi

semakin meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain;

Perlunya memperluas simpul-simpul pemasyarakatan IPTEK PU dan Perumahan

Rakyat, standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil, termasuk memperluas

kontribusi perguruan tinggi, asosiasi dan media informasi;

17

Perlunya memanfaatkan peluang riset insentif (kegiatan riset yang didanai oleh

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi) untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian

para calon peneliti dan perekayasa, sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian

akibat zero growth;

Tuntutan untuk melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga litbang internasional

dalam rangka meningkatkan kompetensi lembaga maupun sumber daya manusia litbang

dalam mengantisipasi dampak pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya

terhadap penyediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat;

Tuntutan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Litbangrap IPTEK;

Percepatan pembangunan sejuta rumah (rumah tapak dan rumah susun) dan

Jaminan mutu penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

1.4 PERAN STRATEGIS

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peran strategis merupakan langkah

awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan

lingkungannya sesuai tugas dan fungsi yang diembannya, serta memiliki peran yang sangat

penting untuk menuntun Instansi Pemerintah dalam memberikan kontribusi bagi upaya

mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Rencana strategis memberikan gambaran sasaran

dan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka 5 (lima) tahun untuk mencapai visi dan misi yang

tertuang dalam RENSTRA, serta dijabarkan dalam Perencanaan Kinerja yang meliputi

Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) Badan Litbang PU.

Program penelitian dan pengembangan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan diarahkan untuk

mendukung pencapaian sasaran RPJMN 3 dan perwujudan visi misi pemerintah, nawa cita,

kebijakan dari kementerian serta balitbang PUPR. Terkait dengan cita-cita untuk mewujudkan

sasaran RPJMN ke-3, visi dan misi pemeritahan serta kebijakan kementerian dan balitbang

maka fokus litbang Puslitbang jalan dan jembatan dikelompokan sebagai berikut :

Tabel 1.4

Kegiatan Prioritas Badan Litbang PUPR

18

RENCANA KEGIATAN PRIORITAS

NO KEGIATAN UNIT KERJA

NASIONAL 1 Pengembangan Teknologi Asbuton dan Pemanfaatan

bahan low spec & limbah utk bahan Jalan PUSJATAN

KEMENTERIAN 2

Penyusunan Konsep Sistem Jaringan dan Teknologi Jalan

Pengembangan Prototipe Sistem Penilaian iRAP

Pengembangan Teknologi Fondasi Jalan Penanganan

Gempa, Teknologi Inovatif Lalu-Lintas dan Jembatan,

serta Teknologi Inovatif Bahan, Perkerasan, dan

Geoteknik Jalan

PUSJATAN

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP

Dokumen LKIP 2015 terdiri dari empat bab. Penjelasan ringkas dari tiap bab adalah sebagai

berikut :

a) Bab 1 Pendahuluan

Bab ini terdiri atas Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Kondisi dan Tantangan

Pembangunan, dan Rencana Strategis. Pada akhir bab ini, dituliskan secara ringkas

mengenai sistematika penyusunan LKIP 2015

b) Bab 2 Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja

Di dalam bab ini disajikan penjelasan secara singkat mengenai beberapa hal penting dalam

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) / dokumen Perjanjian Kinerja.

Dipaparkan juga perbandingan antara RKT dan PK untuk mendapatkan gambaran

kesesuaian antara rencana di tahun berjalan dengan target yang akan dicapai.

c) Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Bab ini terdiri atas Evaluasi dan Analisis Kinerja, Evaluasi dan Analisis Anggaran, Hal-hal

yang Memerlukan Perhatian Untuk Peningkatan Kinerja. Di bab ini juga diuraikan penilaian

kinerja yang dilaksanakan secara periodik yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan mengacu

pada Penetapan Kinerja yang telah disepakati. Dari sub-bab penilaian kinerja dapat diperoleh

gambaran tentang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di akhir

kegiatan.

d) Bab 4 Penutup

Bab penutup mencakup beberapa hal seperti keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan

kendala yang dihadapi selama proses kegiatan berlangsung, strategi pemecahan masalah

dan harapan yang yang akan dicapai di tahun mendatang

19

2 PERENCANAAN KINERJA

Di dalam bab ini disampaikan mengenai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian

Kinerja. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan disampaikan mengenai sasaran strategis,

indikator kinerja dan target kinerja. Sementara itu, di dalam Perjanjian Kinerja 2015

disampaikan mengenai perjanjian kinerja Tahun 2015 yang telah disepakati antara Kepala

Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Kepala Badan Litbang Kementerian PU.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis

merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Keluaran dari

perencanaan strategis adalah rencana kinerja yang terukur dan dapat dilaporkan secara

berkala. Rencana Strategis Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, yang disampaikan dalam

laporan ini bersumber dari RENSTRA Eselon II Pusat Litbang jalan dan Jembatan 2015-2019.

2.1.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1.1.1 Visi

Rumusan visi Puslitbang Jalan dan Jembatan mengikuti visi Badan Litbang Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Visi Badan Litbang Kementerian PUPR adalah:

‘’Termanfaatkannya teknologi dan kebijakan dalam mewujudkan infrastruktur pekerjaan

umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat,

mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Visi tersebut merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Kementerian

Pekerjaan Umum pada tahun 2019, dimana infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman

yang terbangun telah memenuhi kualifikasi teknis sesuai perkembangan dan kemajuan

teknologi serta beroperasi secara optimal seiring dengan tuntutan kualitas kehidupan

masyarakat.

Mengacu pada visi Eselon I tersebut maka visi Pusat Litbang Jalan dan Jembatan merupakan

turunan dari visi Eselon I yang sudah ditetapkan. Visi Puslitbang Jalan dan Jembatan adalah

:

20

‘’Termanfaatkannya teknologi bidang jalan dan jembatan dalam mewujudkan

infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung

Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

2.1.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Pusat Litbang Jalan dan Jembatan memiliki misi yang merupakan

turunan dari misi Balitbang sebagai berikut:

“Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan : IPTEK, norma,

standar, pedoman, manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur bidang Jalan

dan Jembatan”

2.1.1.3 Tujuan

Tujuan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan kemudian ditetapkan berdasarkan misi Pusat

Litbang Jalan dan Jembatan dengan tetap mengacu kepada tujuan Balitbang. Uraian tujuan

adalah sebagai berikut:

1) Menyediakan ilmu pengetahuan dan teknologi siap pakai masa depan bidang jalan

dan jembatan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Badan Litbang

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2) Meningkatkan akses stakeholder jalan dan jembatan terhadap pilihan pilihan

teknologi siap pakai untuk mengantisipasi permasalahan yang terkait dengan

pengembangan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman;

3) Meningkatkan kualitas pembinaan dan dukungan administrasi serta manajemen

litbang jalan dan jembatan untuk mengantisipasi tuntutan reformasi birokrasi

dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis Balitbang PU berada pada tingkat kinerja hasil (Outcome). Sasaran

strategis Balitbang PU

a) Bertambahnya pilihan IPTEK bidang jalan dan jembatan siap pakai dalam rangka

menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Badan Litbang Kementerian PUPR;

b) Meningkatnya dukungan IPTEK bidang jalan dan jembatan siap pakai untuk

pengembangan infrastruktur PUPR yang berwawasan lingkungan;

c) Bertambahnya SPM(K) untuk meningkatkan kualitas infrastruktur bidang jalan dan

jembatan;

d) Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan teknis untuk mengurangi permasalahan

kualitas infrastruktur jalan dan jembatan;

21

e) Tercapainya layanan administrasi dan manajemen untuk menunjang kegiatan

operasional kelitbangan

2.1.2. KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT LITBANG

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang

berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam

perwujudan, sasaran, tujuan, serta visi dan misi Pusat Litbang Jalan dan Jembatan.

Kontribusi Pusat Litbang Jalan dan Jembatan terhadap pembangunan tidak serta merta

dirasakan masyarakat. Bentuk kontribusi Pusat Litbang jalan dan Jembatan melalui media

teknologi yang dihasilkan dan dikemas kedalam buku buku NSPM, maupun model- model

fisik maupun sistem.

Program yang dilaksanakan oleh Pusat Litbang Jalan dan Jembatan diturunkan berdasarkan

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pusjatan. Berikut program dan indikator yang

digunakan :

1) Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stakeholders;

Jumlah Teknologi yang termanfaatkan (unit);

2) Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis Kepada Stakeholders;

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis;

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan sertifikasi;

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan uji laboratorium.

Program tersebut diarahkan untuk menunjang teknologi terhadap pencapaian program-

program Nasional seperti RPJMN Tahap 3, Nawacita, Pengembangan Ekonomi Kreatif,

penanganan perbatasan, dll. Dari program yang telah disebutkan diatas kemudian diturunkan

kembali menjadi kegiatan unggulan pusat litbang yang merupakan fokus di tahun 2015-2019,

sebagai berikut :

a. Teknologi Material dan Manajemen Jalan dan Jembatan

b. Teknologi Asbuton dan Bahan Lokal

c. Teknologi Jalan Perkotaan

d. Teknologi Jalan Ramah Lingkungan

e. Teknologi Jalan dan Jembatan untuk Perdesaan dan Kawasan Pesisir

f. Teknologi Geoteknik Jalan dan Manajemen Lereng

22

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) mengikuti ketentuan dalam Formulir Rencana

Kinerja Tahunan Unit Kerja Eselon II/ Unit Kerja Mandiri di dalam Peraturan Menteri PU No.

17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurut

ketentuan tersebut, RKT berisikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target. Indikator

Kinerja berisikan indikator kinerja kegiatan (output) dan indikator kinerja program (outcome).

Pengisian atas target meliputi target output dan target outcome. Target yang dicantumkan

dalam RKT merupakan target yang diambildari target yang tercantum dalam dokumen

RENSTRA.

Terdapat dua outcome yang diacu oleh Pusat Litbang Jalan dan Jembatan. Outcome ini

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan

harapan masyarakat. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan

pencapaian sasaran, yang nilainya dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator outcome

yang ditetapkan untuk Badan Litbang PUPR sesuai dengan Renstra Kementerian PU 2015-

2019 dan Renstra Badan Litbang Kementerian PU 2015-2019.

Outcome pertama adalah “meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh para pemangku

kepentingan”. Sasaran ini mempunyai output yang meliputi naskah Ilmiah, dan berbagai

konsep teknologi seperti model fisik, model sistem, prototype, kriteria disain, dll. Dikatakan

siap pakai apabila temuan penelitian, telah berkembang menjadi konsep-konsep teknologi.

Artinya, output naskah ilmiah telah berfungsi menjadi acuan untuk mengembangkan konsep

konsep teknologi yang diperlukan oleh pembangunan dan masyarakat penggunanya

(outcome).

Outcome terakhir yaitu “diterimanya rekomendasi IPTEK oleh stakeholder”. Sasaran

output kegiatan ini adalah buku penyelenggaraan pameran TTG tingkat kementerian maupun

tingkat nasional. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja sasaran ke-2 ini adalah

persen TTG yang digunakan stakeholder. Pameran TTG, pada dasarnya merupakan realisasi

Misi Balitbang ke-2 (diseminasi, sosialisasi, dan Alih Teknologi atau TOT).

23

Tabel 2.1

Outcome, Indikator Outcome, Output dan Indikator Output Pusat Litbang Jalan dan Jembatan 2015-2019

NO OUTCOME INDIKATOR OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUAN

1. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh para pemangku kepentingan. Dengan indikator kinerja program sebagai berikut

Jumlah teknologi yang dimanfaatkan (Unit)

1. Hasil Riset dan Pengembangan

Jumlah Komponen Teknologi (Naskah Ilmiah, Model Sistem, Model Fisik, Prototype, R-0)

Komponen Teknologi

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

Prosiding DSP

Jumlah rekomendasi kebijakan yang termanfaatkan (Naskah)

2. Rekomendasi dan Masukan Kebijakan

Jumlah Naskah Kebijakan Naskah

Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Dokumen

Jumlah R-3 Naskah

Jumlah Laporan Layanan Pengujian Laboratorium

Laporan

3. Perencanaan, Monev, Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya

Jumlah Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)

Dokumen

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)

Dokumen

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)

Unit

Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev Dokumen

Jumlah Laporan Kerjasama Dokumen

Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala Dokumen

24

NO OUTCOME INDIKATOR OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT SATUAN

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sarana Kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )

Dokumen

Jumlah Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)

Bulan

2. Meningkatnya kualitas layanan teknis kepada pemangku kepentingan. Dengan indikator kinerja program

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan Advis Teknis (%)

4. Layanan PNBP Jumlah penerimaan PNBP Rupiah

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan Sertifikasi (%)

Indeks kepuasan pelanggal terhadap Layanan Uji laboratorium (%)

25

Tabel 2.2

Rangkuman Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Puslitbang Jalan dan Jembatan

Tahun Anggaran 2015-2019

NO OUTPUT INDIKATOR OUTPUT JUMLAH

PUSJATAN SATUAN

1. Teknologi Jumlah komponen teknologi 117 Komponen teknologi

2. Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

Jumlah prosiding diseminasi, sosialisasi, pelatihan (TOT)

5 Prosiding

DSP

3. Naskah Kebijakan Jumlah naskah kebijakan 4 Naskah

4. Dokumen Rekomendasi Teknis

Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis

45 Dokumen

5. R-3 Jumlah R-3 125 Naskah

6. Layanan Uji Laboratorium*) Jumlah laporan layanan pengujian laboratorium

25 Laporan

7.

Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)


50 Dokumen

8.

Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)


25 Dokumen

9. Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana

90 Unit

10. Laporan Perencanaan dan Monev

Jumlah Laporan Perencanaan dan Monev

70 Dokumen

11. Laporan Kerjasama Jumlah Laporan Kerjasama 45 Dokumen

12. Laporan Kepegawaian dan Ortala

Jumlah Laporan Kepegawaian dan Ortala

25 Dokumen

13.

Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )

Jumlah Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )

30 Dokumen

14.

Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)


10 Dokumen

15. Layanan PNBP (sertifikasi / uji laboratorium)

Jumlah penerimaan PNBP 39.554.000.000 Rupiah

26

Tabel 2.3

RKT Puslitbang Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2015


PUSJATAN SATUAN




1 Prosiding

DSP




9 Dokumen



5 Laporan

7.



10 Dokumen

8.



5 Dokumen



18 Unit



14 Dokumen




5 Dokumen

13.



6 Dokumen

14.



2 Dokumen



27

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan ketentuan dalam Format Dokumen PK

Unit Organisasi Eselon I/Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri di dalam Peraturan

Menteri PU No. 17/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Untuk target Perjanjian Kinerja diperoleh dari target output yang tercantum dalam dokumen

DIPA yang telah disahkan.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2015


PUSJATAN SATUAN




18 Prosiding

DSP




19 Dokumen



5 Laporan

7.



6 Dokumen

8.



9 Dokumen



6 Unit



16 Dokumen




5 Dokumen

13.



5 Dokumen

28


PUSJATAN SATUAN

14.



12 Dokumen



*) Penjelasan lebih lanjut

Dalam dokumen PK 2015, output “Layanan Uji Laboratorium” tidak dicantumkan. Pada

tataran pelaksanaan di TA 2015 output tersebut dijalankan. Sebagai tindak lanjutnya, Pusat

Litbang Jalan dan Jembatan tetap meneruskan kegiatan yang termasuk Layanan Uji

Laboratorium di TA 2015. Untuk pencantuman dalam tabel target PK 2015, dituliskan angka

yang sesuai dengan RKA-KL yaitu sebanyak 5 laporan. Perhitungan kinerja tetap dilakukan

dalam dokumen triwulanan.

29

3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Puslitbang Jalan dan Jembatan PUPR adalah perwujudan kewajiban

organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi

Puslitbang Jalan dan Jembatan PUPR dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Sistem yang dimaksud ini

adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang pada dasarnya adalah

instrumen yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri

dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis,

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

3.1 CAPAIAN KINERJA PUSLITBANG JALAN JEMBATAN

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara realisasi output dengan target

kinerjanya yang dinyatakan dalam persentase. Sebagai catatan, pengukuran terhadap tingkat

capaian tiap indikator kinerja output dilakukan dengan membandingkan realisasi

sebagaimana dilaporkan dalam monitoring rutin (Laporan e-Monitoring) serta sistem

pelaporan berkala (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, dan Laporan

Akhir) yang disampaikan kepada Kepala Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

yang telah sesuai dengan Prosedur Operasional Pelaporan Kegiatan Litbang (No. DSIP/PO-

03-4-15).

Kriteria penilaian capaian ditujukan untuk memperoleh gambaran umum tentang

keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran di akhir kegiatan. Kriteria

penilaian capaian tersebut dapat dilihat di dalam tabel capaian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kriteria Penilaian

No. Kategori Rentang Nilai Interpretasi Kode

1 AA >85 Memuaskan Biru

2 A >75-85 Sangat baik Biru Muda

3 B .65-75 Baik, perlu sedikit perbaikan Hijau

4 CC >50-65 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar

Ungu

30

No. Kategori Rentang Nilai Interpretasi Kode

5 C >30-50 Kurang, perlu banyak perbaikan,

termasuk perbaikan yang mendasar

Kuning

6 D <30 Sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan

yang sangat mendasar Merah

3.1.1. CAPAIAN OUTCOME DAN OUTPUT TAHUN 2015

Tabel 3.2. Capaian Outcome Puslitbang Jalan dan Jembatan Tahun 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

Outcome 2015 Capaian

Outcome 2015

Program

Penelitian dan Pengembangan PUPR

1 Sasaran Program-1

Meningkatnya pemanfaatan IPTEK oleh Stokeholder

Jumlah Teknologi yang termanfaatkan

Unit 15 15

2 Sasaran Program-2

Meningkatnya Kualitas Layanan Teknis Kepada Stokeholder

Indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan advis teknis

% 72 72

Indeks kepuasan pelanggan terhadap

proses sertifikasi yang diterbitkan

% 72 Tidak ada yang

mengajukan

Indeks kepuasan pelanggan terhadap

layanan uji laboratorium

% 72 72

Tabel 3.3. Capaian Output Puslitbang Jalan dan Jembatan Tahun 2015

NO OUTPUT INDIKATOR OUTPUT TARGET

RESNTRA CAPAIAN TA 2015

SATUAN

1. Teknologi Jumlah komponen teknologi

40 46 Komponen teknologi



1 18 Prosiding

DSP

3. Naskah Kebijakan Jumlah naskah kebijakan 2 2 Naskah

31

NO OUTPUT INDIKATOR OUTPUT TARGET

RESNTRA CAPAIAN TA 2015

SATUAN



9 19 Dokumen

5. R-3 Jumlah R-3 25 25 Naskah

6. Layanan Uji Laboratorium*)

Jumlah laporan layanan pengujian laboratorium

5 5 Laporan

7.



10 6 Dokumen

8.



5 9 Dokumen

9.

Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)


18 6 Unit



14 16 Dokumen

11. Laporan Kerjasama Jumlah Laporan Kerjasama

9 9 Dokumen



5 5 Dokumen

13.



6 5 Dokumen

14.



2 12 Dokumen


Jumlah penerimaan PNBP

6.370.000.000 6.368.000.000 Rupiah

32

3.1.2. CAPAIAN OUTCOME TEKNOLOGI TAHUN 2015

OUTCOME TEKNOLOGI YANG TERMANFAATKAN

PENCAPAIAN KINERJA

(%) KEBERMANFAATAN KEBERFUNGSIAN KEBERLANJUTAN

TEKNOLOGI 1 Hotmix Lawele

Granular Asbuton (HLGA)

100 Subtitusi aspal minyak untuk jalan berlalulintas sedang sampai berat

Wakatobi, Bau-Bau, Bombana, Makassar, Kota Kendari, Konawe Selatan (Ranomeetoo, arah ke Bandara Haluoleo), Kolaka.

Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala di tahun selanjutnya

2 Cold Pave Hot Mix Asbuton (CPHMA)

100 Subtitusi aspal minyak untuk jalan berlalulintas rendah sampai sedang

Kabupaten Buton, Muna, Kolaka, Konawe, dan Wakatobi.


3 Teknologi Material Lokal : Batu kapur

100 Mengurangi ketergantungan pada agregat standar yang sulit didapatkan

Cocok untuk daerah dengan batu kapur melimpah

Sumba Barat Dilakukan monitoring dan evaluasi berkala di tahun selanjutnya

4 Lapis Pondasi Pasir Aspal

100 Mengurangi ketergantungan pada agregat standar yang sulit didapatkan

Cocok untuk daerah dengan pasir melimpah.

Bangka Belitung, Pangkalan Bun, Palangkaraya


5 Tambalan Cepat Mantap

100 Penambalan lebih cepat, mudah , murah berkualitas

Dapat disimpan hingga 1 tahun (bergantung kekedapan kemasan)

Penanganan segera Order kecil dapat

dilayani

Tol Tangerang-Jakarta, Tol Jagorawi, Jayapura, Tol Cawang - Tomang - Cengkareng

Dilanjutkan di tempat lain di TA 2016

6 Alat Pengukur Kekuatan Jalan (FWD & LWD)

100 Lebih murah jika dibandingkan alat impor sejenis

Mudah dioperasikan Mampu memberikan

data perkerasan yang lebih handal

Palangkaraya, Sukamara, Labuan Bajo


7 Butur Seal 100 Berfungsi sebagai lapis permukaan yang bersifat non struktural

Digunakan untuk lalulintas rendah dengan

Buton Utara, Buton

33


PENCAPAIAN KINERJA


LHR maksimum 500 kendaraan / hari

Merupakan lapis kedap air sehingga dapat melindungi lapisan konstruksi di bawahnya

Memanfaatkan material lokal

8 Timbunan Ringan

100 Meminimumkan masalah penurunan timbunan

Mengatasi masalah stabilitas timbunan

Tidak dibutuhan dinding penahan tanah timbunan

Tidak dibutuhkan pemadatan / Self Compacted

Penghematan biaya konstruksi hingga 60 %

Kepulauan Riau, Sumatera Selatan

Dilakukan monitoring

dan evaluasi berkala

di tahun selanjutnya

9 Jembatan Untuk Desa Asimetris (Judesa)

100 material pre pabrikasi yang dapat disiapkan untuk dikirim ke lokasi

mudah dibangun dengan swadaya masyarakat.

metode konstruksi satu arah/dari satu sisi sungai

mengurangi biaya material struktur jembatan.

Jawa Barat dan Jawa Tengah




10 Structural Health Monitoring System (SIMBAGAS)

100 Memudahkan proses monitoring jembatan

Mengurangi biaya pelaksanaan monitoring

Sidoarjo, Lamongan, Brebes, Pemalang, Banyumas




11 Ruang Henti Khusus (RHK)

100 Memperbaiki kinerja persimpangan dengan biaya rendah

Mengurangi konflik sepeda motor dengan kendaraan lain

Mempercepat aliran persimpangan

Medan, Denpasar, Bandung




12 Jalan Hijau 100 Sebagai perangkat pendukung implementasi konstruksi berkelanjutan pada bidang jalan.

Memberikan informasi atas taraf

Proyek Pembangunan Fly Over Bukittinggi, Proyek Pembangunan Jalan Kelok Sembilan, Proyek




34


PENCAPAIAN KINERJA


keberkelanjutan (sustainability) suatu proyek jalan.

Mendorong praktek - praktek teknik dalan pembangunan jalan yang memperhatikan dimensi ekologi, sosial dan eknomi.

Pembangunan Jalan Tol Bali – Madura, Proyek Pembangunan Underpass Dewa Ruci.

13 Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (Sindila)

100 Pemasangan yang sangat mudah dan cepat

Keandalan dan akurasi hasil pada berbagai situasi

- Menghitung 5 kelas berdasarkan panjang kendaraan

Informasi tersedia real-time

Informasi disajikan melalui berbagai media (rambu elektronik & aplikasi ponsel cerdas)

Sidoarjo, Lamongan, Brebes, Pemalang, Banyumas




14 Alat Pemberi Isyarat lalu Lintas (APILL) Portable

100 Sistem nirkabel, sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi dan situasi jalan

Tiang utama memiliki catu daya mandiri dari panel surya

Sensor vehicle loop detector berbasis optik (kamera) sehingga sensor dapat dimodifikasi dengan mudah

Praktis dan pemasangan mudah

Kabupaten Bandung Dilakukan monitoring



15 Remote Cunstruction Monitoring System (RCMS)

100 Dapat memantau proyek di beberapa lokasi Efisiensi waktu dan biaya

Underpass Dewa Ruci, Denpasar; Jembatan Petuk, BPJN VIII , Bali




Berikut ini uraian singkat mengenai outcome teknologi untuk tahun anggaran 2015 :

1) Hotmix Lawele Granular Asbuton (HLGA)

HLGA merupakan aspal alam Pulau Buton tepatnya dari daerah Lawele yang memiliki

kandungan bitumen sekitar 30% nilai penetrasi bitumen, namun setelah minyak ringan

diuapkan maka nilai penetrasi bitumen Asbuton Lawele dapat menghasilkan asbuton butir tipe

50/30. Asbuton butir tipe 50/30 ini sangat potensial digunakan sebagai bahan substitusi aspal

35

pen 60 karena sifat bitumennya relatif sementara. Lokasi Penerapan Teknologi HLGA 2015

antara lain: Wakatobi, Bau-Bau, Bombana, Makassar, Kota Kendari, Konawe Selatan

(Ranomeetoo, arah ke Bandara Haluoleo), Kolaka.

Keunggulannya adalah :

Mensubstitusi aspal minyak hingga 40%

Dapat digunakan untuk lalu lintas sedang sampai berat

Sudah diuji coba tahun 2008 di Takalar (Sulsel) dengan hasil kondisi jalan masih baik

hingga sekarang

Sudah diimplementasikan BBPJN VI Makassar di Buton pada tahun 2014

2) Cold Pave Hot Mix Asbuton (CPHMA)

CPHMA atau campuran beraspal panas Asbuton

dihampar dingin adalah campuran beraspal yang

mengandung Asbuton dan bahan tambahan lain,

(polimer) jika diperlukan. Pencampuran dilakukan di

pabrik secara panas kemudian dipasarkan dalam

keadaan siap dihampar dan dipadatkan secara dingin

(temperatur udara) sebagai perkerasan jalan beraspal.

Penggunaan teknologi dibatasi untuk jalan dengan lalu

lintas maksimum 1000 kendaraan/hari. Lokasi

Penerapan Teknologi CPHMA 2015 di Wakatobi, Bau-bau, Bombana, Buton Tengah, Buton

Selatan, Buton , Makassar, Jawa Tengah, Jawa Timur.

Keunggulan dari teknologi ini adalah :

Harga produksi campuran beraspal bisa dihemat hingga 25%

Mensubstitusi aspal minyak 100%

Dikemas dalam karung

Dapat digunakan untuk daerah tepencil yang tidak mempunyai Unit Pencampur Aspal

/ Asphalt Mixing Plant (AMP)

Sudah dapat diproduksi di Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah dan Jawa Timur

Digunakan untuk lalu lintas ringan sampai dengan sedang

3) Teknologi Material Lokal : Batu Kapur

Keunggulan dari teknologi ini adalah :

Harga produksi campuran beraspal dapat dihemat

Dapat digunakan untuk lalu lintas rendah sampai dengan sedang

Pemanfaatan bahan lokal untuk lokasi setempat

36

Mengurangi ketergantungan pada agregat standar yang sulit didapatkan

Cocok untuk daerah dengan batu kapur melimpah

Untuk lokasi penerapan Teknologi Material Lokal : Batu Kapur tahun 2015 dilaksanakan

Kabupaten Sumba Barat

4) Teknologi Material Lokal (Sand Base)

LPPA atau Sand Base Asphalt merupakan teknologi campuran beraspal panas yang

menggunakan agregat lokal berupa pasir sekitar 90% sebagai pengganti agregat standar.

Teknologi ini memiliki keunggulan :

Harga produksi campuran beraspal bisa dihemat hingga 20%

Menggunakan material lokal (Pasir lokal s.d. 80%)

Mengurangi ketergantungan pada agregat standar yang sulit didapatkan

Cocok untuk daerah dengan pasir melimpah, seperti Kalimantan Tengah, P. Bintan,

Bangka, dan Belitung.

5) Tambalan Cepat Mantap

Puslitbang Jalan dan Jembatan telah mengembangkan tambalan cepat mantap dengan

bahan campuran beraspal panas (hot mix asphalt) dan campuran beraspal dingin (cold mix

asphalt) yang telah dicampur dengan aditif dan dikemas secara pabrikasi. Penggunaannya

sangat mudah, setelah kemasan dibuka, langsung dihampar di lapangan dan dipadatkan

dengan pemadat ringan (stamper) atau beban lalu lintas (roda kendaraan). Dengan bahan

tambalan biasa, kerusakan jalan akan kembali terjadi antara satu minggu hingga satu bulan.

Dengan teknologi tambalan cepat mantap yang memiliki tingkat kemudahan kerja yang tinggi

dan memiliki kualitas baik, kondisi perkerasan masih bagus hingga satu tahun walaupun dilalui

lalu lintas berat.

Keunggulan dari teknologi tambalan cepat mantap adalah:

Penambalan lebih cepat, mudah , murah berkualitas

Telah teruji kehandalannya di beberapa ruas jalan tol

Dapat disimpan hingga 1 tahun (bergantung kekedapan kemasan)

Penanganan segera

Order kecil dapat dilayani

6) Teknologi Pemeriksa Kekuatan Jalan ( APKJ)

Alat ini mudah digunakan dan memiliki mobilitas yang tinggi sehingga disebut Light Falling

Weight Deflectometer. Fungsinya untuk melakukan pengumpulan data pada lapisan-lapisan

lepas. Keunggulan dari alat ini adalah harganya yang murah bila dibandingkan produk impor,

memiliki garansi 1 tahun, dapat digunakan untuk menguji kekuatan struktural tanah

37

dasar/granular secara semi otomatis dan mudah memproses data karena software

dikembangkan oleh Pusjatan.

Gambar Alat Light Falling Weight Deflectometer

Dasar pembuatan dari alat ini adalah reaksi dari lapisan perkerasan terhadap beban dinamis

yang bekerja pada lapisan tersebut. Beban dinamis dijatuhkan pada ketinggian tertentu

dimana besaran dari beban ditentukan oleh load cell dan respon dari lapisan yang berupa

gelombang ditangkap oleh geophone.

7) Butur Seal

Pada prinsipnya teknologi Butur Seal sama dengan

Lapis Penetrasi Macadam Asbuton (LPMA), namun jika

pada LPMA digunakan agregat pokok pada bagian

bawah dan agregat pengunci pada bagian atas, maka

Butur Seal hanya menggunakan lapisan agregat bagian

atas saja. Keunggulan teknologi ini :

Berfungsi sebagai lapis permukaan yang

bersifat non struktural

Digunakan untuk lalulintas rendah dengan LHR maksimum 500 kendaraan / hari

Merupakan lapis kedap air sehingga dapat melindungi lapisan konstruksi di bawahnya

38

Memanfaatkan material lokal

8) Timbunan Ringan

Teknologi ini memiliki keunggulan :

Cocok digunakan sebagai timbunan pondasi jalan dan oprit jembata di atas tanah

lunak

Meminimumkan masalah penurunan timbunan

Mengatasi masalah stabilitas timbunan

Tidak dibutuhan dinding penahan tanah timbunan

Tidak dibutuhkan pemadatan / Self Compacted

Penghematan biaya konstruksi hingga 60 %

Tidak ada tekanan lateral/horisontal

9) Jembatan untuk desa (Judesa)

Merupakan teknologi terkait jembatan untuk menangani masalah aksessibilitas masyarakat

desa dan penyediaan infrastruktur jembatan sederhana yang terbatas. Memiliki keunggulan

material pre pabrikasi yang dapat disiapkan untuk dikirim ke lokasi. Sistem jembatan modular

untuk kemudahan pembangunan dengan swadaya masyarakat.

39

Gambar Penerapan Judesa di Desa Cihawuk-Desa Cibeureum Bandung - Jawa

Barat

Selain itu metode konstruksi satu arah/dari satu sisi sungai (sesuai untuk membuka jalur

perintis dan mengurai pengangkutan material menyebrangi sungai). Keunggulan lainnya

adalah mengurangi komponen sistem pengaku ikatan angin dengan menggunakan sistem

struktur lantai yang monolit dan cukup kaku terhadap gaya lateral. Dan yang terakhir

penggunaan tiang tunggal yang dapat mengurangi biaya material struktur jembatan.

Penerapan teknologi ini di Desa Cihawuk-Desa Cibeureum Kecamatan Kertasari Kabupaten

Bandung - Jawa Barat.

10) SIMBAGAS

Merupakan teknologi yang mampu memberikan informasi kondisi jembatan untuk mengetahui

perlu tidaknya suatu jembatan memerlukan tindakan tertentu. Lokasi penerapan teknologi ini

dilakukan di Sidoarjo, Lamongan, Brebes, Pemalang, Banyumas. Keunggulan dari teknologi

ini adalah :

Memudahkan proses monitoring jembatan

Mengurangi biaya pelaksanaan monitoring

11) Ruang Henti Khusus untuk Sepeda Motor (RHK)

40

RHK adalah salah satu cara pengaturan lalu lintas dengan mengatur tempat antrian sepeda

motor dengan kendaraan roda empat atau lebih pada saat berhenti di pendekat simpang

bersinyal selama nyala merah. Teknologi ini mampu memperbaiki kinerja persimpangan jalan

perkotaan dengan biaya rendah, mengurangi konflik lalu-lintas sepeda motor dengan

kendaraan lain dan melancarkan arus lalu-lintas dan mempercepat aliran persimpangan.

Penerapan di tahun 2015 dilaksanakan di Kota Medan – Sumatera Utara.

12) SINDILA

Merupakan teknologi yang memberikan informasi kondisi lalu lintas (volume, kecepatan,

okupansi) kepada pengguna. Keunggulannya :

Pemasangan yang sangat mudah dan cepat

Keandalan dan akurasi hasil pada berbagai situasi

Menghitung 5 kelas berdasarkan panjang kendaraan (pedoman MKJI, untuk tol

berdasarkan Kepmen PU No.370/KPTS/M/2007)

Data yang diperoleh : Volume per kelas per lajur, kecepatan rata-rata per kelas per

lajur, okupansi per lajur, headway per lajur, dan gap per lajur

Dikembangkan dalam negeri dengan local content 40%

Informasi tersedia real-time

Informasi disajikan melalui berbagai media (rambu elektronik & aplikasi ponsel cerdas)

Lokasi penerapan teknologi ini dilakukan di Sidoarjo, Lamongan, Brebes, Pemalang,

Banyumas.

13) Jalan Hijau (Green road)

Jalan hijau adalah jalan yang dirancang dan dibangun dengan memperhatikan persyaratan

dan kriteria jalan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan.

Penerapan teknologi jalan hijau mendukung pemahaman dan penerapan praktek praktek

berkelanjutan dalam berbagai aspek (sosial, ekonomi dan lingkungan) mulai dari tahap

perencanaan, pelaksaaan dan operasional. Pelaksanaan di tahun 2015 dilakukan di Jalan Tol

Bali Mandara- Bali, Underpass Dewa Ruci, Jembatan Kelok 9 Padang, Fly Over Bukit tinggi.

41

Kriteria Jalan Hijau

14) APILL Portable

Merupakan alat pengatur lalu lintas yang tidak terkoneksi dengan kabel sehingga memiliki

mobilitas yang tinggi dan mudah digunakan untuk pengaturan lalu lintas pada saat

pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan atau jembatan (perambuan sementara). Untuk tahun

2015 teknologi ini diterapkan di Kabupaten Bandung.

Keunggulan :

Sistem nirkabel, sehingga tidak terpengaruh oleh kondisi dan situasi jalan

Tiang utama memiliki catu daya mandiri dari panel surya

Sensor vehicle loop detector berbasis optik (kamera) sehingga sensor dapat

dimodifikasi dengan mudah

Praktis dan pemasangan mudah

15) RCMS

RCMS meruapakan solusi pemantauan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan.

Pemantauan yang dilaksanakan dengan baik merupakan aspek pendukung dalam

mengupayakan efisiensi dan efektifitas proyek jalan yang dihasilkan. Keunggulan teknologi ini

adalah :

Dapat memantau proyek di beberapa lokasi

Efisiensi waktu dan biaya

Pelaksanaanya dilakukan di proyek Underpass Dewa Ruci, Denpasar; Jembatan Petuk, BPJN

VIII , Bali

3.1.3. CAPAIAN OUTPUT TEKNOLOGI TAHUN 2015

42

Jenis Output Pencapaian

Output Manfaat Sasaran Pengguna

Rencana

Pengembangan

1 Teknologi Hydroseeding untuk Penanganan Erosi Lereng Jalan 100

Penanganan erosi di lereng-lereng jalan yang permukaan lerengnya terbuka (tanpa penanganan) dan yamg memiliki kemiringan curam.

Kementerian PU-PR, Dinas Bina Marga di lingkungan Provinsi, Kota/ Kabupaten di seluruh Indonesia, masyarakat profesional, dan akademisi.

Diteruskan hingga tahapan R3

2 Advanced Traffic Management System (ATMS)

100

Mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dengan cara memproduktivitaskan infrastruktur jalan yang ada.

Kementerian PU-PR, Kementrian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat), Direktorat Lalu Lintas (POLRI), Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, Penyedia Jasa Transportasi, Masyarakat Pengguna Jalan, Profesional, dan Akademisi.

Diteruskan

hingga tahapan

R3

3 LED untuk Penerangan Jalan

100

Mengurangi konsumsi energi yang dibutuhkan untuk lampu penerangan jalan

Kementerian PU-PR, Kementrian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat), Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, masyarakat pengguna jalan, profesional, akademisi, dan industri manufaktur lampu jalan.

Diteruskan

hingga tahapan

R3

4 Sistem Jaringan Jalan Kawasan Wisata dan Fasilitas Pendukung Jalan

100

Mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari pengembangan kawasan wisata terhadap lingkungan sekitar, mendorong dan mengakomodasi ekonomi lokal, mengendalikan tempat pemberhentian di sepanjang jalan wisata

Kementerian PU-PR, Kementrian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat), Direktorat Lalu Lintas (POLRI), Kementerian Pariwisata, Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Bina Marga dan Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, Penyedia Jasa Transportasi, Masyarakat Pengguna Jalan, Profesional, dan Akademisi

Diteruskan

hingga tahapan

R3

5 Teknologi Perkerasan Jalan Volume Rendah

100

Menyediakan perkerasan kaku untuk kriteria jalan low volume road baik dari segi kekuatan dan material sehingga didapatkan mutu beton yang sesuai dengan harga yang lebih murah.

Kementerian PU-PR, Dinas

Provinsi/ Kabupaten/ Kota di

seluruh Indonesia,

masyarakat profesional,

akademik, kontraktor,

konsultan, produsen,

distributor bahan.

Diteruskan

hingga tahapan

R3

43

Jenis Output Pencapaian

Output Manfaat Sasaran Pengguna

Rencana

Pengembangan

6 Teknologi MCV

100

Menghasilkan alat MCV yang lebih handal dibandingkan alat sejenis

Kementerian PU-PR, Dinas

Provinsi/ Kabupaten/ Kota di

seluruh Indonesia,

masyarakat profesional, dan

akademik.

Diteruskan

hingga tahapan

R3

Uraian berikut merupakan penjabaran output teknologi yang dihasilkan pada tahun 2015 :

A. Teknologi Hydroseeding untuk Penanganan Erosi Lereng Jalan

Erosi adalah suatu proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik

disebabkan oleh pergerakan air maupun angin. Erosi merupakan tiga proses yang

berurutan, yaitu pelepasan (detachment), pengangkutan (transportation), dan

pengendapan (deposition) bahan-bahan tanah oleh penyebab erosi. Degradasi lahan

yang terjadi di Indonesia umumnya disebabkan oleh erosi air hujan. Hal ini sehubungan

dengan tingginya jumlah dan intensitas curah hujan, terutama di Indonesia Bagian Barat.

Bahkan di Indonesia Bagian Timur pun yang tergolong daerah beriklim kering, masih

banyak terjadi proses erosi yang cukup tinggi, yaitu di daerah-daerah yang memiliki hujan

dengan intensitas tinggi, walaupun jumlah hujan tahunan relatif rendah.

Faktor lereng juga merupakan penyebab besarnya potensi bahaya erosi pada usaha-

usaha tanah lahan kering. Kejadian erosi selain terjadi pada lahan pertanian, daerah

aliran sungai, juga banyak terjadi pada lereng atau tebing jalan. Erosi yang terjadi pada

sebagian besar lereng jalan, pada umumnya banyak ditemukan pada lereng-lereng jalan

yang permukaan lerengnya terbuka (tanpa penanganan) dan pada lereng jalan dengan

kemiringan lereng yang relatif curam. Kejadian erosi ini sendiri diperkirakan sebagai

indikator awal terjadinya longsoran dangkal atau longsoran dalam. Oleh karena itu,

apabila erosi yang terjadi pada lereng jalan tidak segera ditangani, maka tidak menutup

kemungkinan pada suatu saat akan menyebabkan terjadinya longsoran yang dapat

menyebabkan kerugian yang lebih besar, baik itu pada infrastruktur jalan maupun pada

keselamatan manusia.

Di Indonesia, upaya-upaya penanganan erosi pada lereng jalan sudah banyak dilakukan

baik itu oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta. Dalam pelaksanaannya pun

menggunakan metode penanganan yang berbeda-beda, seperti secara mekanis, kimia,

vegetasi, ataupun kombinasi dari masing-masing metode. Metode vegetasi adalah salah

satu metode penanganan erosi dengan memanfaatkan tanaman. Metode ini sering juga

disebut dengan metode biologi. Penanganan erosi dengan memanfaatkan tanaman ini

44

dipandang lebih menguntung baik dari pelaksanaan yang lebih mudah dan ekonomis,

serta hasilnya dipandang lebih ramah lingkungan. Hidrosiding adalah proses penanaman

dengan menggunakan adonan antara biji dan mulsa. Adonan tersebut diangkut dalam

tanki, truk atau trailer dan disemprotkan di atas lahan yang telah dipersiapkan dalam

tapak yang seragam.

B. Advanced Traffic Management System (ATMS)

Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia sudah merupakan masalah serius

yang perlu segera ditangani, Untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk

segera melakukan penanganan. Kejadian kemacetan lalu lintas bisa terjadi secara

berulang dan tidak berulang, kemacetan berulang umumnya terjadi karena keterbatasan

kapasitas infrastruktur jalan dan pengendalian yang tidak optimal, sebagai contoh terjadi

kemacetan pada persimpangan saat jam sibuk lalu lintas akibat permintaan lalu lintas

komuter, sedang kemacetan dan kecelakaan tidak berulang yang bisa terjadi kapan dan

dimana saja pada kondisi apapun.

Solusi langsung dengan cara konvensional, yaitu dengan menambah kapasitas jalan

(melebarkan atau menambah panjang jalan) selalu terkendala dengan masalah

pengadaan tanah dan logistik lainnya, dan cara tersebut belum tentu bisa memecahkan

masalah sesuai tujuan semula. Studi terdahulu menyimpulkan bahwa kemacetan lalu

lintas dan/atau kecelakaan di Negara-negara berkembang, lebih banyak disebabkan

karena tidak efisiennya dalam mengoperasikan lalu lintas. Teknologi Intelligent

Transportation System (ITS), terbukti berpotensi bisa mengurangi kemacetan dan

kecelakaan lalu lintas dengan cara memproduktivitaskan infrastruktur jalan yang ada.

C. LED untuk Penerangan Jalan

Terbatasnya sumber energi dan konsumsi energi yang tinggi telah mempengaruhi upaya-

upaya penghematan energi listrik di berbagai negara. Sebagai negara berkembang

Indonesia mengalami peningkatan sumber energi nasional sebesar 7% per tahun. Pada

tahun 2010, total konsumsi mencapai 1.066 Mill sama dengan minyak, 95,2% dipasok

oleh fosil dan kurang dari 5% yang merupakan sumber terbarukan. Kenaikan

tahunan fosil berbasis energi telah meningkat keprihatinan besar karena kemungkinan

tidak signifikan antara permintaan dan pasokan energi di Indonesia di masa depan. Oleh

karena itu, Indonesia berkomitmen untuk mengambil tindakan segera dalam

mengendalikan konsumsi energi, melalui jumlah inisiatif, yang mungkin akan ada

penurunan secara signifikan untuk penggunaan energi. Sejalan dengan Instruksi

45

Presiden No. 13/2011 ditargetkan bahwa penggunaan listrik harus mampu memberikan

kontribusi penghematan energi 20% dari penggunaan listrik tahunan di semua sektor,

termasuk transportasi.

Penerangan jalan telah dianggap kontributor potensial dalam hal ini. Konsumsi energi

dikaitkan dengan penerangan jalan, tercatat oleh Badan Statistik Nasional, mencapai

lebih dari 3.000 GWH, yang berhubungan dengan 2.715.000 ton CO2 pertahun.

Penghematan energi pemerintah terkait penggunaannya termasuk penerangan jalan

dianggap menjadi pilihan yang dapat dilakukan dalam jangka menengah. Penggunaan

LED untuk penerangan jalan berkaitan dengan 57% penghematan dari yang dikonsumsi

oleh tekanan tinggi natrium lampu yang biasanya digunakan di pinggir jalan. Meskipun

inisiatif ini diyakini mampu memberikan kontribusi penghematan yang signifikan dalam

penggunaan listrik, masih ada keraguan luas dalam beralih ke LED untuk penerangan

jalanyang membuat inisiatif ini mencapai hasil yang diharapkan. Sejumlah isu tampaknya

diperlukan untuk ditangani termasuk peraturan, administrasi, dan aspek teknis.

Dari sejumlah peluang pemanfaatan teknologi, LED merupakansalah satu pilihan

teknologi penerangan jalan karena tingkat konsumsi energi yang rendah. Dari 57% dari

konsumsi listrik dapat diperoleh operator jalan dengan menggunakan LED untuk

penerangan jalan dibandingkan dengan sistem sebelumnya, seperti cahaya natrium atau

pencahayaan konvensional lainnya (ALKI, 2013). Dalam prakteknya, pergeseran

pencahayaan menjadi LED dari High Pressure Sodium (SON) untuk penerangan jalan di

sejumlah ruas jalan di Kota Malang, Jawa Timur, mencatat adanya penghematan sebesar

27% dari konsumsi energi listrik semula. Oleh karena itu, LED cukup terbuka sebagai

penerangan jalan yang rendah konsumsi energi.

D. Sistem Jaringan Jalan Kawasan Wisata dan Fasilitas Pendukung Jalan

Berkembangnya industri wisata di tanah air perlu diimbangi dengan penyediaan

infrastruktur yang baik, terutama akses jalan. Penyediaan akses jalan yang baik harus

dibarengi dengan pengaturan-pengaturan tentang perencanaan dan pengelolaan

jaringan jalan pada kawasan wisata. Hal ini diperlukan untuk mengendalikan

perkembangan fasilitas pendukung jalan yang dapat berkembang secara sporadis.

Fenomena yang sering didapati dari jalur wisata adalah menjamurnya warung, toko oleh-

oleh bahkan penginapan yang menimbulkan penurunuan kualitas kawasan wisata yang

berujung kepada kemacetan dan kekumuhan.

46

Untuk itu diperlukan pedoman kriteria jalan wisata yang dapat melayani kebutuhan

kegiatan pariwisata dengan peningkatan akses dan kenyamanan pengguna jalan dan

wisatawan. Selain itu pedoman ini diharapkan mampu mendorong dan mengakomodasi

ekonomi lokal, serta mengendalikan tempat pemberhentian di sepanjang jalan wisata

E. Teknologi Perkerasan Jalan Volume Rendah

Karakteristik jalan perdesaan di Indonesia sebagian besar dilalui oleh lalu lintas

bervolume rendah. Mayoritas ruas jalan ini dalam kondisi yang buruk, seadanya dan

biasanya berupa jalan tanah. Teknologi ini menawarkan perkerasan kaku untuk kriteria

jalan low volume road baik dari segi kekuatan dan material sehingga didapatkan mutu

jalan yang murah dan baik. Pengembangan jalan volume rendah bisa diaplikasikan

dengan ketersediaan material lokal. Tidak harus material standar yang sesuai spesifikasi,

tetapi dapat menggunakan material pasir besi, batu kapur dan karet. Diharapkan dengan

penerapan teknologi ini, tingkat aksesibilitas kawasan perdesaan menjadi meningkat

sehingga dapat menjadi pemicu pemerataan pembangunan.

F. Teknologi MCV

Dalam mendukung program MP3EI yang terbagi menjadi 6 koridor dan juga program

sinergi “Trans Asean Highway”, maka perlu diwujudkan kondisi infrastruktur jalan yang

mantap dan stabil sehingga dapat menunjang distribusi barang dan jasa untuk

pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu diatas 6 % pertahun. Kajian yang dilakukan

terhadap “standard guide using MCV test” atau nama pasaran internasionalnya MCA

(Moisture Conditon Apparatus) didasarkan pada hal sebagai berikut:

Telah banyak implementasi yang telah dilakukan di beberapa Negara dan digunakan

sebagai persyaratan nilai untuk persyaratan pemadatan dilapangan seperti Inggris

dan Amerika dan Negara di Eropa lainnya.

Penerapan MCV ini perlu ketelitian terhadap “Human Error” sehingga ditindak lalnjuti

dengan pengembangan pengembangan model fisik modifikasi alat uji MCV yang

pelaksanaannya telah dilakukan di tahun 2012. Pengembangan model fisik

modifikasi alat uji MCV yang telah dikaji tahun 2012 tersebut berdasarkan dalam hal

kemudahan pengoperasionalnya karena alat uji MCV konvensional sangat

dipengaruhi oleh ketidak-telitian saat pengujian.

Hasil kajian terhadap pengembangan pembuatan “model fisik modifikasi alat uji

MCV” ini terhadap kajian kinerjanya yang dirasakan perlu disempurnakan sebelum

digunakan secara penuh dalam hal: a) Untuk diproduksi secara masal dengan

melibatkan produsen atau investor yang berminat untuk bekerja sama dengan

47

Pusjatan; b) Pemanfaatan hasil uji MCV terutama dalam hubungannya untuk

dimasukan sebagai spesifikasi tambahan pada spesifikasi umum Bina Marga divisi

pekerjaan tanah.

Faktor pendukung pemanfaatan hasil pengujian nilai kadar air (MCV) sehingga

dirasa perlu dalam memfinalisasi pemanfaatan alat uji MCV sebagai parameter

pemadatan tanah timbunan untuk subgrade berdasarkan masukan terhadap respon

positif yang disampaikan terhadap kinerja kegunaannya.

3.1.4. CAPAIAN KINERJA TRIWULAN

Tabel 3.1 menampilkan kinerja output pada kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2015 secara

triwulan. Secara keseluruhan kinerja output menunjukkan kondisi yang baik, dengan capaian

realisasi fisik pada angka 100% dan realisasi keuangan mendekati 100%.

48

Tabel 3.4 Kinerja Output Kegiatan

NO Program/

Kegiatan/Output Target

Pagu (Rp Ribu)

Fisik

TW I TW II TW III TW IV

RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja

A Penelitian dan Pengembangan Subbidang Jalan dan Jembatan

1 Teknologi 46 komponen

teknologi 40.771.525 0,00 0,00 100,00 5,06 7,40 68,43 41,47 65,99 62,84 100 99,28 99,28

2 Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)

18 prosiding dsp

7.385.924 0,00 0,00 100,00 17,27 5,50 314,00 53,19 76,15 69,85 100 96,05 96,05

3 Naskah Kebijakan 2 naskah 775.092 0,00 0,00 100,00 10,20 6,03 169,21 30,79 51,76 59,48 100 99,53 99,53

4 Dokumen Rekomendasi Teknis 19 dokumen 9.461.998 0,00 0,00 100,00 8,95 11,31 79,18 35,08 72,59 48,33 100 97,84 97,84

5 R-3 25 naskah 3.558.305 0,00 0,00 100,00 9,36 11,85 79,02 54,43 70,47 77,24 100 99,36 99,36

6 Layanan Uji Laboratorium*) 5 laporan 1.352.777 0,00 0,00 100,00 10,80 11,85 91,10 44,26 70,47 62,81 100 99,30 99,30

7 Laporan Pengelolaan Keuangan (pembinaan administrasi keuangan, SAI, dan administrasi kesatkeran)

6 dokumen 2.810.110 0,00 0,00 100,00 22,74 11,85 191,92 61,59 70,47 87,40 100 96,98 96,98

8


9 dokumen 1.130.894 0,00 0,00 100,00 0,25 11,85 2,13 32,81 70,47 46,56 100 99,39 99,39

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)

6 unit 38.973.220 0,00 0,00 100,00 12,00 10,09 118,95 41,31 61,14 67,57 100 99,50 99,50

10 Laporan Perencanaan dan Monev 16 dokumen 11.182.352 0,00 0,00 100,00 22,06 11,85 186,18 57,54 70,47 81,65 100 99,51 99,51

11 Laporan Kerjasama 9 dokumen 2.031.018 0,00 0,00 100,00 25,77 11,85 217,50 40,02 70,47 56,80 100 99,26 99,26

12 Laporan Kepegawaian dan Ortala 5 dokumen 3.647.433 0,00 0,00 100,00 6,45 11,85 54,40 37,08 70,47 52,61 100 97,96 97,96

49

NO Program/

Kegiatan/Output Target

Pagu (Rp Ribu)

Fisik

TW I TW II TW III TW IV

RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja RN RL Kinerja

13 Laporan penyelenggaraan sarana kelitbangan (Perpustakaan, Jurnal, SMM dan HAKI )

5 dokumen 1.728.843 0,00 0,00 100,00 1,12 11,85 9,42 44,98 70,47 63,83 100 97,72 97,72

14 Laporan Layanan Perkantoran (gaji, tunjangan, operasional, dan pemeliharaan perkantoran)

12 dokumen 40.320.509 8,35 11,70 71,39 28,07 41,85 67,08 65,54 72,07 90,94 100 96,98 96,98

15 Layanan PNBP (sertifikasi / uji laboratorium)

Rp 6.370.000.000

6.370.000 0,00 0,00 100,00 7,15 7,15 100,00 31,52 71,60 44,03 100 99,98 99,98

50

3.1.5. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PERTRIWULAN

Secara umum, kinerja output kegiatan Puslitbang Jalan Jembatan cukup baik. Sebagian besar

kinerja kegiatan per triwulan berada di level biru dan hijau (baik dan sangat baik). Hanya saja

ada beberapa output yang masih berada di bawah ambang batas target kinerja. Target kinerja

didapat dari data aplikasi e-Monitoring berdasarkan rencana realisasi tiap-tiap kegiatan.

Berikut ini evaluasi dan analisis kinerja Pusat Litbang Jalan dan Jembatan dalam lingkup

triwulan.

Tabel 3.5.

Permasalahan dan Tindak Lanjut Per Triwulan

Puslitbang Jalan dan Jembatan Tahun 2015

Triwulan Permasalahan Tindak Lanjut

I

Masih berlangsungnya proses perubahan struktur Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Belum jelasnya satminkal yang ada di Kementerian dan proporsi anggarannya.

Penghentian semua kegiatan di lingkungan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan sampai selesainya restrukturisasi

II

Adanya perubahan struktur Kementerian yang mengakibatkan perubahan pada struktur organisasi,struktur anggaran dan kode anggaran;

Himbauan internal Kementerian untuk menunda seluruh kegiatan menunggu struktur yang baru;

Sedang disusunnya RENSTRA yang baru untuk menggantikan dokumen yang lama dikarenakan habis masa berlakunya;

Adanya perubahan output dan outcome kegiatan terkait penyesuaian dengan struktur Kementerian yang baru.

Percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;

Percepatan kegiatan dan pengajuan administrasi serta percepatan proses SPM;

Percepatan proses kontrak; Mengajukan permintaan agar

penyedia jasa mengambil uang muka.

III

Terhambat pada aplikasi SIDAKEP yang kurang terintegrasi dengan aplikasi lainnya;

Keterlambatan memulainya pengadministrasian (baru dimulai di Bulan Juni 2015);

Detail pekerjaan belum dilaksanakan;

Beberapa kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun, pada triwulan ke IV;

Belum ada permintaan dari stakeholders terkait advis teknis;

Belum ada penagihan dari pihak ketiga terkait paket kontraktual;

Menyusun rencana 3 bln kedepan (ROK), memastikan berapa yang mampu diselesaikan;

Segera melakukan koordinasi antara balai dan bagian untuk mengurus daftra layanan publik;

Mempercepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan pengawasan pelaksanaan pekerjaan;

Mengkoordinasikan dengan pihak ketiga terkait proses penagihan paket-paket kontraktual.

51

Triwulan Permasalahan Tindak Lanjut

IV - -

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. PERBANDINGAN PENCAPAIAN DATA KINERJA

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara realisasi output dengan target

kinerjanya yang dinyatakan dalam persentase. Sebagai catatan, pengukuran terhadap tingkat

capaian tiap indikator kinerja output dilakukan dengan membandingkan realisasi

sebagaimana dilaporkan dalam monitoring rutin (Laporan e-Monitoring) serta sistem

pelaporan berkala (Laporan Pendahuluan, Laporan Antara, Draft Laporan Akhir, dan Laporan

Akhir) yang disampaikan kepada Kepala Pusat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

yang telah sesuai dengan Prosedur Operasional Pelaporan Kegiatan Litbang (No. DSIP/PO-

03-4-15).

Tabel 3.6 Evaluasi Kinerja Output TA 2015

No Output Penting Indikator Kinerja Satuan Kinerja

% Target Realisasi

1 Teknologi Jumlah komponen teknologi

Komponen teknologi

45 45 100

2 Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT)


Prosiding DSP 18 18 100

3 Naskah Kebijakan Jumlah naskah kebijakan

Naskah 2 2 100

4 Dokumen Rekomendasi Teknis


Dokumen 19 19 100

5 R-3 Jumlah R-3 Naskah 25 25 100

6 Layanan Uji Laboratorium*)

Jumlah laporan layanan pengujian laboratorium

Laporan 5 5 100

7



Dokumen 6 6 100

8

Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum (Administrasi umum,

Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Umum, BMN dan Hukum

Dokumen 9 9 100

52

No Output Penting Indikator Kinerja Satuan Kinerja

% Target Realisasi

kearsipan, kehumasan, dan BMN)

(Administrasi umum, kearsipan, kehumasan, dan BMN)

9

Pengadaan Sarana dan Prasarana (Seluruh kegiatan pengadaan)


Unit 6 6 100

10 Laporan Perencanaan dan Monev


Dokumen 16 16 100

11 Laporan Kerjasama Jumlah Laporan Kerjasama

Dokumen 9 9 100

12 Laporan Kepegawaian dan Ortala


Dokumen 5 5 100

13



Dokumen 5 5 100

14



Dokumen 12 12 100

15 Layanan PNBP (sertifikasi / uji laboratorium)

Jumlah penerimaan PNBP

Rupiah 6.370.000.000 6.368.000.000 99,98

Tabel diatas menampilkan kinerja output pada kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2015.

Secara keseluruhan kinerja output menunjukkan kondisi yang baik, dengan capaian seluruh

indikator kinerja output pada tiap output penting mendekati seratus persen.

3.2.2. PELAYANAN KEPADA STAKEHOLDERS

Bentuk pelayanan kepada stakeholders dilakukan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan dengan

melakukan advis teknis dan pelayanan uji laboratorium. Berikut data layanan advis teknis

yang diberikan di tahun 2015

Tabel 3.7 pelayanan Advis Teknis 2015

53

No Jenis Advis Teknis Pemohon

1 Permohonan Bantuan Narsumber Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Lelang

BBPJN IV

2 Permohonan Narasumber Advis Teknik Penanganan Longsoran BBPJN VI

3 Undangan Rapat BBPJN VII

4 Permohonan Konsultasi dan Pemantapan Spesifikasi Teknis 2010 Revisi 3 Tahun 2015

Dinas Bina Marga UPT Pengujian dan Pengendalian Mutu

5 Penanganan Longsoran Lereng Galian Gesing-Randupitu Sta6+350 - Sta 6+400 di PT. Jasamarga Pandaan Tol (PT JPT)

PT. Jasamarga

6 Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Jaland an Jembatan untuk Proses Penyidikan Pada Pekerjaan Pengaspalann Jalan Pal 12 - Jalan 21 Unit 1 dan Pengaspalan Jalan Muara Niro - Muara Tabun di Dinas PU Kab. Tebo

Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

7 Permohonan Narasumber dan Moderator dalam Seminar Teknologi Peralatan Pengujian Untuk Mendukung Pekerjaan Infrastruktur di Indonesia

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi

8 Permohonan Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan Umum Jalan

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten

9 Permohonan Pendampingan Teknis BBPJN V

10 Surat Permohonan Bantuan Tenaga Ahli Dinas Pemakaman dan Pertamanan

11 Permohonan Bantuan Advice Teknik Penanganan Longsoran dan Tanah Bermasalah di Sumatera Utara

BBPJN I, Medan

12 Permohonan Narasumber BPJN VIII, Bali

13 Rekomendasi Penanganan Jembatan Pante Dona Direktur Jenderal Bina Marga

14 Permohonan Menjadi Narasumber pada Seminar Teknologi Peralatan Pembangunan Jalan Beton Slipform Paver dan Teknologi Pengeboran Untuk Menunjang Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

BPKonstruksi

15 Permohonan Narasumber Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman

16 Permohonan Narasumber BBPJN II, Padang

17 Permohonan Narasumber pada Kegiatan Bimbingan Teknis Estimator Jalan

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Banten

18 Permohonan Pemeriksaan Detai Terhadap Kondisi Jembatan Rangka Cipunegara B (Arah Jakarta)

SNVT PJN I Jawa Barat

19 Permohonan Bantuan Tim Tenaga Teknis SNVT PJN II, Banten

20 Permohonan Narasumber Dinas Bina Marga dan Tata Air Bekasi

21 Advis Teknik Penanganan Longsor di Pulau Flores dan Sumba Satker NTT - BPJN VIII

22 Permohonan Tim Teknis Untuk Inspeksi Jalan di Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC)

PT. KITIC

23 Permohonan Narasumber Pada Penyegaran Perencanaan Teknis Jalan Untuk Prov. SumSel dan Prov. Kep. Bangka Belitung

BBPJN III

24 Bantuan advis teknik longsoran Halilulik - Batas kota Atambua BPJN VIII

25 Pemberitahuan Pekerjaan Pada Sungai Glagah dan Pedes, Daerah Ciregol Kab. Brebes Oleh BBWS Pemali Juana

BBWS Pemali-Juana

54

No Jenis Advis Teknis Pemohon

26 Mohon Petunjuk dan Arahan (mengenai cara perhitungan pembayaran pekerjaan Laston AC-BC)

Dinas PU Kab. Tebo

27 Permohonan Tenaga Narasumber dan Bantuan Pelatihan tentang Kendali Mutu Pekerjaan Konstruksi

Dinas PU Kab. Kapuas

28 Permohonan Quality Control Dinas Tata Ruang Permukiman dan Kebersihan

29 Pengantar Pengujian Skala Laboratorium Teknologi Grouting Slab Metode Uretek

Direktorat Bina Teknik

30 Permohonan Pengujian Galian Satker PJN Wil. II Bengkulu

31 Permohonan Solusi Pekerjaan Lokasi Perbukitan Dinas PU Kab. Kulon Progo

32 Rapat Koordinasi Pemanfaatan Asbuton TA 2015 Direktur Bina Teknik

33 Permohonan Pengujian Galian Cadas Muda Kapusjatan

Jumlah pelayanan uji laboratorium di tahun ini adalah sebanyak 210 permintaan. Permintaan

uji lab terbanyak yaitu pada Balai Jembatan. Pengujian lab yang telah dilaksanakan memiliki

beragam lingkup. Untuk pengujian di Balai Bahan dan Perkerasan Jalan (BBPJ) mayoritas

lebih kepada pengujian aspal, agregat, tanah dan atau campuran. Sebagian besar pengujian

di Balai Geoteknik Jalan (BGTJ) adalah pengujian pengetesan geotekstil woven dan material.

Di Balai Jembatan (BJBJ) permintaan pengujian terbanyak adalah pengujian bahan bantalan

karet untuk jembatan, sedangkan Balai Lalu Lintas (BTLJ) mendapat permintaan pengujian

manajemen lalu lintas sebagai permintaan terbanyak. Berikut rekapitulasi pelayanan

pengujian lab di tahun 2015, sedang untuk data lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran.

Tabel 3.8 Pelayanan Uji Lab Tahun 2015

No Pelayanan

Balai Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Total

1. BBPJ 2 9 4 12 1 4 1 4 - - - - 37

2. BJBJ 10 1 11 4 4 14 4 27 11 - - - 83

3. BTLJ 1 - 1 - 1 1 2 3 1 1 - - 11

4 BGTJ 7 4 7 7 8 7 2 11 21 2 - - 76

Total 15 26 22 28 18 29 9 22 16 24 19 4 232

3.2.3. PENGGALANGAN KERJASAMA

Pusat Litbang Jalan dan Jembatan juga melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah

dan lembaga dalam maupun luar negeri. Kerjasama dengan pemerintah daerah, lebih

diarahkan pada dukungan infrastruktur jalan jembatan. Dukungan ini berupa aplikasi

teknologi, peningkatan sumber daya manusia lokal dan bimbingan teknologi. Kerjasama

dengan lembaga dalam dan luar negeri difokuskan untuk pengembangan sumber daya

manusia Pusat Litbang jalan dan Jembatan agar dapat bersaing di kancah internasional.

55

Berikut daftar kerjasama yang telah dilakukan oleh Pusat Litbang Jalan dan jembatan pada

tahun 2015.

Tabel 3.9 Kerjasama Dalam Negeri Tahun 2015

Jenis Kerjasama Mitra Kerja

Kesepakatan Bersama (MoU)

1. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dengan The Indonesian Iron and Steel Industy Association (IISIA) tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Standar dan Metode Kontruksi Berbasis Slag Besi dan Slag Baja.

2. Kesepakatan Bersama (MoU) antara Badan Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton mengenai pinjam pakai pemanfaatan tanah untuk Balai Litbang Teknologi Asbuton.

Perjanjian Kerjasama (PKS)

1. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 01/PKS/I/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima – NTB tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan. Kerjasama selama 3 (tiga) tahun ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan litbang terhadap permasalahan pada jalan dan jembatan di Kota Bima – NTB termasuk pemanfaatan dan pengembangan teknologi dari Puslitbang Jalan dan Jembatan.

2. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 02/PKS/I/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembangan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) Provinsi Jawa Barat tentang Kerjasama Ilmiah. Kerjasama selama 5 (lima) tahun ini bertujuan untuk membangun kemitraan yang strategis dengan landasan saling memperkuat, mendukung, percaya dan terbuka sehinggaa dapat tercipta kerjasama yang bermafaat bagi para pihak.

3. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 02A/PKS/II/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukamara – Kalimantan Tengah tentang Pembangunan Jalan di Kabupaten Sukamara. Kerjasama selama 1 (satu) tahun ini bertujuan untuk menerapkan hasil penelitian dan pengembangan Puslitbang Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sukamara.

4. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 03/PKS/II/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT. Surveyor Indonesia tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangunan. Kerjasama selama 2 (dua) tahun ini dalam rangka pengembangan dan penelitian pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka perolehan dan pelaksanaan dari pemberi kerja baik instansi pemerintah maupun swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur ke pekerjaan jalan dan jembatan yang handal di Indonesia.

5. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 04/PKS/II/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT.Bukaka Teknik Utama tentang

56


Kerjasama Litbang Komersialisasi Teknologi Alat Pemeriksa Jembatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

6. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 04A/PKS/II/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT. Amarta Karya tentang Kerjasama Implementasi dan Komersialisasi Teknologi Jembatan untuk Desa (JUDESA) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

7. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 05/PKS/II/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Badung – Bali tentang Kerjasama Penerapan Hasil Penelitian dan Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Kerjasama yang berlangsung selama 5 (lima) tahun ini bertujuan untuk menerapkan hasil litbang Puslitbang Jalan dan Jembatan.

8. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 05A/PKS/II/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT. Prajna Marga Solusi tentang Komersialisasi Teknologi Remote Construction Monitoring System (RCMS) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

9. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 06/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT.Panairsan Pratama tentang Produksi dan Komersialisasi Falling Weight Deflectometer (FWD) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

10. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 06A/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT. Performa Alam Lestari tentang Litbang Aspal Modifikasi dengan Kualitas Unggul Kemasan Siap Pakai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 07/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton – Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan. Kerjasama dengan jangka waktu selama 4 (empat) tahun ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan penanganan yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi pada jalan dan jembatan di Kabupaten Buton - Provinsi Sulawesi Tenggara , termasuk pemanfaatan dan pengembangan teknologi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

12. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 08/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Universitas Dayanu Ikhsanuddin tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pendidikan. Kerjasama dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pendidikan bagi kedua belah pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

13. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 09/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bau-Bau tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan. Kerjasama dengan jangka waktu 4 (empat) tahun ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan penanganan yang tepat terhadap

57


permasalahan yang terjadi pada jalan dan jembatan di Kota Bau Bau - Provinsi Sulawesi Tenggara , termasuk pemanfaatan dan pengembangan teknologi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

14. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 10/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Barat – Nusa Tenggara Timur tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Bidang Jalan dan Jembatan. Kerjasama dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun ini bertujuan untuk untuk mengembangkan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

15. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 11/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buton Selatan – Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan. Kerjasama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan penanganan yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi pada jalan dan jembatan di Kabupaten Buton Selatan - Provinsi Sulawesi Tenggara , termasuk pemanfaatan dan pengembangan teknologi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan dengan jangka waktu 4 (empat) tahun.

16. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 12/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Pusat Penelitian Metalurgi dan Material Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama yang berlangsung selama 1 (satu) tahun ini adalah untuk penanggulangan kegagalan korosi material di pesisir pantai Jawa, Madura, Bali dan mengembangkan Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Infrastruktur ke PU-an bidang Jalan dan Jembatan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka penelitian dan pengembangan.

17. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 13/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) tentang Kerjasama Komersialisasi Hasil Litbang terkait Variable Message Sign (VMS) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

18. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 14/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) tentang Kerjasama Komersialisasi Hasil Litbang terkait Penghitung dan Pencatatan Volume Lalu Lintas Otomatis (PLATO) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

19. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 15/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) tentang Kerjasama Komersialisasi Hasil Litbang terkait Structure Health Monitoring System (SHMS) dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

20. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 16/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna

58


Barat – Provinsi Sulawesi Tenggara. Kerjasama dengan jangka waktu 4 (tahun) ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan penanganan yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi pada jalan dan jembatan di Kabupaten Muna Barat - Provinsi Sulawesi Tenggara , termasuk pemanfaatan dan pengembangan teknologi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

21. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 17/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Kerjasama dengan jangka waktu 5 (lima) tahun ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pendidikan bagi Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan (Pusjatan) dan Universitas Hasanuddin dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

22. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 17A/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) tentang Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Standar serta Pedoman Pemanfaatan Slag Besi dan Slag Baja untuk Diimplementasikan di Kegiatan Kontruksi Bidang Jalan dan Jembatan secara Nasional.

PKS yang berlaku selama 2 (dua) tahun ini bertujuan untuk menyusun dan/atau menyempurnakan standar serta pedoman pemanfaatan slag besi dan slag baja, by product dari proses produksi baja, produk-produk baja lainnya sehingga menjadi selaras dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur penanganan dan penggunaanya, yang dapat diimplementasikan di kegiatan konstruksi di bidang jalan dan jembatan secara Nasional.

23. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 18/PKS/III/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata – Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pembangunan Jalan di Kabupaten. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini untuk menerapkan teknologi hasil dari Puslitbang Jalan dan Jembatan, Kementerian Pekerjaan Umum dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

24. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 19/PKS/X/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan Dinas Bina Marga Kabupaten Tangerang – Provinsi Banten tentang Kerjasama Litbang Jalan dan Jembatan. Kerjasama ini bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan penelitian dan penanganan yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi pada jalan dan jembatan di Kabupaten Tangerang - Provinsi Banten, termasuk pemanfaatan dan pengembangan teknologi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

25. Perjanjian Kerjasama (PKS) No. 20/PKS/X/LJ/2015 antara Puslitbang Jalan dan Jembatan dengan PT. Muin Bangun Persada tentang Komersialisasi Invensi terkait Zat Aditif untuk Warm Mix dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.

59

Untuk kerjasama luar negeri, berikut daftar pelaksanaan kegiatan di tahun 2015 :

1. Joint Planning Session on Tunnel Technology dengan PWRI – Jepang;

2. Sharing Knowledge dengan Prof. Andrew Whittle dari MIT terkait Teknologi Geoteknik

Jalan;

3. One Day Seminar “Innovation Stimulation for Effective Business Process for

Infrastructure Provision” dengan pembicara Prof. Michael Schrage dari ILP MIT terkait

Inovasi dalam penyelenggaraan litbang;

4. Workshop on Road and Bridge diselenggarakan terkait road safety research program

kerjasama antara Japan International Cooperation Agency (JICA) – Puslitbang Jalan dan

Jembatan dan Ditjen Bina Marga;

5. Training on Road Safety Measurement Based on Near Miss Accident Data sebagai

sarana untuk memperkenalkan teknologi keselamatan jalan dan penanganan blackspots

yang merupakan teknologi yang dikembangkan oleh NTT Data dan Katahira

Engineerings International (KEI) bekerjasama dengan Japan International Cooperation

Agency (JICA).

3.3 REALISASI ANGGARAN

Kinerja realisasi anggaran pada tahun 2015 adalah sebesar 98,72%. Angka ini mengalami

kenaikan yang signifikan bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dari pengamatan

kinerja input terlihat adanya trend kenaikan dari data empat tahun sebelumnya yang secara

berturut – turut adalah 93,34% (2014), 97,59% (2013), 96,75% (2012), dan 96,22% (2011).

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasi TA 2011-2015

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

2011 2012 2013 2014 2015

Pagu Anggaran 139.446.55 123.106.25 147.057.32 160.645.72 171.500.00

Realisasi (Rp. 000) 134.177.35 119.105.30 143.508.43 149.946.77 169.305.66

Prosentase Realisasi 96,22% 96,75% 97,59% 93,34% 98,72%

60

Jan Feb Mart Aprl Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

Renc (e-Mon) (%) 0,78% 1,81% 2,72% 5,28% 7,25% 16,74% 24,17% 37,99% 58,22% 75,45% 95,01% 100,00%

Real TA. 2014 1,37% 2,23% 5,00% 8,23% 13,20% 25,07% 30,95% 32,21% 58,71% 66,67% 73,82% 93,34%

Real TA. 2015 1,44% 2,24% 3,41% 5,80% 7,75% 15,73% 25,03% 33,55% 44,15% 60,06% 81,80% 98,72%

Status Tgl 30 29 30 30 31 30 31 30 30 30 30 31

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

%

Kinerja 2015 merupakan capaian terbaik dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan

anggaran (2011-2015). Jika merunut dari pelaksanaan anggaran tahun 2015, hasil ini dapat

dikatakan sebagai prestasi. Hal ini dikarenakan penggunaan anggaran baru bisa

dilaksanakan pada bulan April-Mei dikarenakan adanya perubahan struktur Kementerian yang

berimbas pada proporsi dan akun anggaran. Secara teknis lapangan, pelaksanaan anggaran

tahun 2015 hanya sekitar 7-8 bulan saja. Dengan capaian angka tersebut maka wajar jika

hasil ini merupakan prestasi bagi Pusat Litbang Jalan dan Jembatan.

Berikut grafik bulanan pencapaian anggaran tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013.

Gambar 3.2 Grafik Perbandingan Pagu Anggaran dengan Realisasi TA 2011-2015

61

4

PENUTUP

Secara umum kinerja Pusat Litbang Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan kegiatan T.A.

2015 menunjukan peningkatan kinerja bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi pada Bab 3, dapat dipetakan keberhasilan dan

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

pada TA 2015. Hasil evaluasi kinerja kegiatan Pusat Litbang Jalan dan Jembatan

menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik. Tingkat capaian indikator kinerja Pusat

Litbang Jalan dan Jembatan pada TA 2015 dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

1) Kinerja Anggaran

Kinerja anggaran Pusat Litbang Jalan dan Jembatan merupakan yang terbaik bila

dibandingkan dengan Pusat Litbang lain di lingkungan Balitbang kementerian PUPR.

Secara historis bulanan, tingkat kinerja Pusat Litbang jalan dan Jembatan mulai

menurun pada bulan Agustus. Kekurangan ini mampu diselesaikan di akhir triwulan

keempat dengan cukup baik.

2) Kinerja Output

Kinerja output pada Tahun 2015 menunjukan prestasi yang tidak jauh berbeda pada

tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja output mencapai sebesar 100%.

Ada beberapa hal yang patut diantisipasi dalam TA 2016, yaitu :

a) Koordinasi dengan Direktorat Jendral Teknis terkait dalam hal penyiapan infrastruktur

bidang pekerjaan umum dan perumahan. Pelaksanaan kegiatan litbang tidak bersifat

parsial, hanya dilaksanakan dalam satu tahun dan setelah itu terhenti. Pelaksanaan

kegiatan litbang mestinya dilaksanakan secara multiyears. Dalam rangka mendukung

hal tersebut maka pelaksanaan kegiatan litbang harus berkesinambungan dalam

suatu tahapan / siklus litbang sehingga output yang dihasilkan juga akan saling terkait

sehingga pada saatnya nanti akan dihasilkan suatu teknologi litbang yang dapat

direplikasi dan dimanfaatkan oleh stake holder;

b) Adanya kebijakan lelang dini untuk mempercepat dukungan litbang dalam infrastruktur

Kementerian PUPR;

c) Penyeragaman database evaluasi yang sudah dirintis pada tahun 2015 dan

pengaplikasiannya di tahun 2016.

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH · 2018. 8. 31. · pengembangan bidang jembatan dan bangunan pelengkap jalan (Peraturan Menteri PU No. 34/ PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata