Upload
trinhtram
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 1
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 2
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah,
Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat
serta karunia-Nya, sehingga kami bisa menyusun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2017.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun
untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang didukung
manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan tekad pimpinan instansi pemerintah
baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak
membawa perubahan yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin
kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara untuk menjalankan
tugasnya secara bertanggung jawab, bersih, transparan dan akuntabel.
Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam
pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini diperlukan evaluasi kinerja
yang baik untuk mengetahui sejauhmana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara
yang digunakan untuk mencapaianya.
Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan
melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan
merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat
jelas pada pencapaian sasaran.
Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik organisasi, rencana
kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan, dalam rangka
pencapaian tujuan PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis PD 2016-2021.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam
perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaa
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi
yang obyektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh
berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala
Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul.
Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun ini semoga bermanfaat
dalam peningkatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 201
Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam
perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi
yang obyektif atas penyelenggaraan Pemerintahan oleh stake holders yang berhak dan
berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban Kepala Dinas Koperasi,
Kabupaten Gunungkidul.
Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun ini semoga bermanfaat
an perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
Wonosari, 29 Januari 2018
Kepala Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Gunungkidul
ahun 2017 3
Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dalam
n dan penataan serta peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.
Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi
yang berhak dan
Dinas Koperasi,
Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun ini semoga bermanfaat
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 4
RINGKASAN EKSKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas
pengelolaan sumberdaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi
pelaksanaan manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai
dengan pelaksanaan kinerja dari program kegiatan yang telah direncanakan secara terukur
yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2017.
LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana
kinerja (performance plan) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017
dan Rencana Kerja Tahun 2017.
LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk
menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan
keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah Kabupaten Gunungkidul yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil
dicapai.
Dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2017, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 2 (dua)
Indikator Kinerja Utama dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil. Keberhasilan
capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul merupakan hasil upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Gunungkidul, dinas/instansi terkait, juga berkat dukungan dan partisipasi
seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya yang
berkepentingan secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2017.
Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan
terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk
memantapkan kebijakan agar tujuan dapat terlaksana sehingga misi Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul dapat dilaksanakan/dicapai sebagai upaya
untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
Adapun langkah-langkah kebijakan teknis operasional yang diupayakan antara lain
sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana program prioritas bidang koperasi dan UKM
2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan koperasi
dan UMKM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
3. Promosi dan pemasaran produk UMKM di daerah wisata
4. Sinkronisasi rencana program kegiatan bidang koperasi dan UMKM melalui
musrenbang
5. Meningkatkan kualitas aparatur S
6. Membuka peluang akses permodalan koperasi dan UMKM
7. Sinkronisasi sasaran program kegiatan bidang koperasi UKM sesuai dengan potensi
yang dimiliki
8. Meningkatkan kualitas dan penggunaan produk dalam negeri
9. Meningkatkan standarisasi dan penguatan produk UMKM
10. Mengembangkan akses informasi, teknologi, promosi dan pemasaran produk koperasi
dan UMKM
11. Penguatan kelembagaan, manajerial, dan jaringan koperasi dan UMKM
12. Mengembangkan kemampuan kewirausahaan
13. Pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung program pengentasan kemiskinan
melalui koperasi dan UMKM
14. Review terhadap regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM
15. Meningkatkan produktivitas, tata laksana kelembagaan dan pengawasan koperasi
Prasyarat Keberhasilan implemen
adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui
penatan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
jabatan sesuai dengan beban kerja masi
kinerja aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi
pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai pedoman guna peningkatan
kualitas kinerja untuk mewujudkan suatu pelayanan yang prima kepada masyarakat
khususnya di bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 201
romosi dan pemasaran produk UMKM di daerah wisata
Sinkronisasi rencana program kegiatan bidang koperasi dan UMKM melalui
Meningkatkan kualitas aparatur SDM pengelola dan pembina koperasi dan UMKM
Membuka peluang akses permodalan koperasi dan UMKM
Sinkronisasi sasaran program kegiatan bidang koperasi UKM sesuai dengan potensi
Meningkatkan kualitas dan penggunaan produk dalam negeri
tkan standarisasi dan penguatan produk UMKM
Mengembangkan akses informasi, teknologi, promosi dan pemasaran produk koperasi
Penguatan kelembagaan, manajerial, dan jaringan koperasi dan UMKM
Mengembangkan kemampuan kewirausahaan
mber daya alam untuk mendukung program pengentasan kemiskinan
melalui koperasi dan UMKM
Review terhadap regulasi yang mendukung koperasi dan UMKM
Meningkatkan produktivitas, tata laksana kelembagaan dan pengawasan koperasi
Prasyarat Keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan
adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui
penatan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
jabatan sesuai dengan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku
aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi
pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi,
nstansi Pemerintah ini adalah sebagai pedoman guna peningkatan
kualitas kinerja untuk mewujudkan suatu pelayanan yang prima kepada masyarakat
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah
Kabupaten Gunungkidul
ahun 2017 5
Sinkronisasi rencana program kegiatan bidang koperasi dan UMKM melalui
DM pengelola dan pembina koperasi dan UMKM
Sinkronisasi sasaran program kegiatan bidang koperasi UKM sesuai dengan potensi
Mengembangkan akses informasi, teknologi, promosi dan pemasaran produk koperasi
mber daya alam untuk mendukung program pengentasan kemiskinan
Meningkatkan produktivitas, tata laksana kelembagaan dan pengawasan koperasi
tasi kebijakan, program, dan kegiatan masa depan
adalah meningkatkan aparatur yang profesional serta dapat dipercaya masyarakat melalui
penatan SDM aparatur yang berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
masing Perangkat Daerah serta adanya perilaku
aparatur yang dapat bekerja “tuntas” berdasarkan norma hukum, etika birokrasi
pemerintah, dan berbasiskan manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi,
nstansi Pemerintah ini adalah sebagai pedoman guna peningkatan
kualitas kinerja untuk mewujudkan suatu pelayanan yang prima kepada masyarakat
Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah
ten Gunungkidul
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 6
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL ................................................................................................... i
KATA PENGANTAR ................................................................................................. ii
RINGKASAN EKSEKUTIF ........................................................................................ iv
DAFTAR ISI ............................................................................................................... vi
BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1
A. Latar Belakang ...................................................................................... 1
B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi .................................................... 2
C. Permasalahan Utama (Strategic Issued) ................................................. 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 7
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021 ................................................. 9
B. Rencana Kinerja Tahun 2017 ................................................................ 11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .............................................................. 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 15
A. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... 15
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017 ...... . …………………… 18
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ................................................ 18
D. Realisasi Anggaran ................................................................................ 28
BAB IV PENUTUP ................................................................................................... 31
LAMPIRAN :
- Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 254/KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja
Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 34/KPTS/XII/2017 tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
- Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
- Realisasi Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017
- Struktur Organisasi (SOTK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 7
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan,
akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah
menjadi kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Akuntabilitas
instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan instansi
yang bersangkutan. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah wajib
menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati sebagai
perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap
akhir tahun anggaran.
LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan
kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kinerja, dan alat pendorong
terwujudnya good governance serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban
kepada publik.
Bertitik tolak dari Renstra Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2017,
maka LKjIP Dinas Koperasi UKM yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 8
tahun 2017 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh
Kepala Dinas Koperasi UKM kepada Bupati Gunungkidul.
B. TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI
Pada tahun 2016, Urusan Koperasi UKM merupakan bagian dari Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan ESDM. Dengan adanya Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, maka Dinas Koperasi UKM menjadi
organisasi Perangkat Daerah yang berdiri sendiri sebagai dinas baru.
1. Tugas Pokok
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah merupakan Dinas Tipe C yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas
pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah Kabupaten Gunungkidul, fungsi Dinas
Koperasi UKM adalah :
1. perumusan kebijakan umum di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang koperasi, usaha
kecil, dan menengah;
4. pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;
5. pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
6. pembinaan kemitraan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
7. pembinaan dan fasilitasi kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi,
usaha mikro kecil, dan menengah;
8. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang koperasi, usaha kecil,
dan menengah;
9. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasionaldi bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang koperasi,
usaha kecil, dan menengah; dan
11. pengelolaan UPT.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 9
2. Struktur Organisasi
Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi UKM adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum;
c. Bidang Koperasi terdiri dari:
1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
2. Seksi Bina Usaha;
d. Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Produk;
2. Seksi Promosi dan Pemasaran;
e. UPT; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Perangkat Daerah dapat bekerja dengan baik apabila didukung Sumber
Daya Manusia, dana dan sarana pendukung yang memadai. Sumber daya
manusia pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 terdiri
dari 18 PNS, 3 PPKL dan 4 Tenaga Harian Lepas (THL). Dalam struktur
kepegawaian, Jabatan struktural di lingkungan PD terdiri dari eselon IIb = 1
orang, eselon IIIa : 1 orang, eselon IIIb : 2 orang, eselon IV/a = 6 orang dan PNS
non eselon sejumlah 8 orang.
Jumlah pegawai tersebut dirasakan masih sangat kurang mengingat tugas
pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM. Dengan
keterbatasan jumlah personil tersebut Dinas Koperasi UKM tetap berupaya untuk
menjalankan tugas pokok dan fungsi semaksimal mungkin.
Komposisi pegawai berdasarkan golongan ruang adalah sebagai berikut :
Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai
No Golongan Ruang Bezeting 31-12-2017
1. I/a – I/d 0
2. II/a – II/d 4
3. III/a – III/d 10
4. IV/a – IV/e 3
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 10
C. PERMASALAHAN UTAMA (Strategic issued)
Dinas Koperasi UKM mempunyai peran dan posisi strategis dalam rangka
meningkatkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Sebagai
instansi Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dan tugas
pembantuan di bidang koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi UKM mengemban
amanat penting untuk menjadikan koperasi dan UMKM di Kabupaten Gunungkidul
sebagai suatu lembaga yang maju, mandiri dan mempunyai daya saing.
Dilihat dari segi kuantitas, Kabupaten Gunungkidul mempunyai sumber
daya manusia yang cukup untuk bersama-sama melakukan pembangunan ekonomi.
Jumlah pelaku koperasi dan UMKM juga cukup banyak. Minat masyarakat untuk
berwirausaha dan berkoperasi cukup tinggi didukung perilaku masyarakat yang ulet,
pekerja keras, gotong-royong dan tingkat hubungan sosial serta kebudayaan
masyarakat yang masih kondusif. Potensi sumber bahan baku industri dan bahan
galian mineral juga tersedia. Dilihat dari potensi energi alternatif pun tersedia di
Gunungkidul baik sinar matahari, angin, gelombang, biofuel, maupun biomasa.
Demikian juga dengan potensi sumber daya air dan sistem sungai bawah tanah yang
melimpah.
Meskipun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas
Koperasi UKM. Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih
belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya sehingga
kinerja KUMKM masih tertinggal. Ketertinggalan kinerja KUMKM tersebut
disebabkan terutama oleh keterbatasan kemampuan KUMKM dalam bidang
manajemen, penguasaan teknologi dan pemasaran, serta rendahnya kompetensi
kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian juga berkaitan dengan
lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses berbagai
sumber daya produktif yang meliputi sumber-sumber permodalan, informasi,
teknologi, pasar, dan faktor produksi.
Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama
bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil, umumnya tidak berbadan hukum
dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana dan kurang memanfaatkan
teknologi yang lebih memberikan nilai tambah produk. Dengan modal usaha yang
terbatas, tingkat pendapatan rendah, aset jaminan dan administrasi belum cukup
memenuhi persyaratan perbankan menyebabkan usaha mikro ini masih sulit untuk
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 11
memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. Kondisi ini berpengaruh
terhadap rendahnya produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar produk koperasi dan
UMKM di Kabupaten Gunungkidul. Rendahnya daya saing produk Gunungkidul
semakin terhimpit dengan adanya kompetisi pasar yang sangat kuat dari produk
berbahan baku sintetis dan/atau produk impor. Selain itu produk-produk yang belum
memenuhi standar kualitas dan keamanan produk juga masih banyak beredar.
Permasalah khusus yang dihadapi dalam pengembangan koperasi adalah
masih belum meluasnya pemahaman tentang koperasi sebagai badan usaha yang
memiliki struktur kelembagaan dan insentif yang unik dan khas dibandingkan dengan
badan usaha lainnya, serta kurang memasyarakatnya informasi tentang praktik
berkoperasi yang paling benar. Di samping itu, dalam upaya pengembangan koperasi
masih menghadapi permasalahan ketiadaan lembaga penjamin simpanan anggota di
koperasi. Hal ini merupakan ancaman tersendiri bagi eksistensi koperasi.
Bersamaan dengan permasalahan tersebut, koperasi dan UMKM juga
menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan
globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan yang diiringi dengan cepatnya
tingkat kemajuan teknologi. Kualitas SDM pelaku usaha bidang koperasi dan UMKM
juga masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan
keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan dan manajemen yang seadanya sehingga
pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi dan pemasaran pun masih
lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan
potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Di sisi lain
dukungan dana memang masih terbatas karena keterbatasan kemampuan anggaran
daerah untuk mendukung program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM.
Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk memberikan dukungan kebijakan
bagi pengembangan dan kemajuan pembangunan bidang koperasi dan UMKM di
Kabupaten Gunungkidul. Selain itu dukungan perkuatan permodalan dari berbagai
pihak (Pemerintah, BUMN, Bank, LPDB dan lembaga keuangan lain) juga dapat
diakses oleh koperasi dan UMKM yang memiliki persyaratan tertentu. Pengaruh
globalisasi membuka kesempatan untuk dapat menjangkau akses pasar nasional dan
internasional. Kesempatan promosi dapat dioptimalkan dengan berpartisipasi pada
kegiatan pameran baik skala lokal, nasional, maupun internasional. Dukungan dan
pendampingan usaha oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun lembaga
pendamping lainnya diharapkan dapat memacu peluang peningkatan produktivitas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 12
usaha. Demikian pula adanya peluang untuk mengoptimalkan kemitraan usaha antara
pengusaha kecil dan pengusaha menengah/besar .
Kemajuan informasi dan teknologi sangat berdampak pada produktivitas
serta pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Pesatnya perkembangan informasi
teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya
saing usaha. Kemampuan membaca kebutuhan pasar membuka peluang kreativitas
usaha para pelaku ekonomi dalam mengembangkan usahanya. Keselarasan program
dan kerjasama lintas sektor juga sangat membantu keberhasilan pelaksanaan program-
program pembangunan untuk tumbuh dan berkembangnya koperasi dan UMKM di
Kabupaten Gunungkidul.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen
perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjadi tolok ukur kinerja daerah
dalam melaksanakan amanat yang diberikan oleh masyarakat Kabupaten
Gunungkidul. Dokumen perencanaan tersebut diharapkan dapat dijadikan landasan
serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen teknis
operasional.
A. Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021
Rencana Strategis Tahun 2016-2021 memuat gambaran pelayanan PD, isu-
isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan
pendanaan indikatif berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Kabupaten
Gunungkidul.
Rencana strategis Dinas Koperasi UKM merupakan serangkaian proses
pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama
kurun waktu lima tahun, secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin ada.
Perencanaan strategis ini juga merupakan integrasi antara keahlian sumber daya
manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis di segala arah.
Selain itu Renstra Dinas Koperasi UKM merupakan salah satu perangkat
dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat dibidang
koperasi, usaha kecil dan menengah, yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Setiap instansi Pemerintah harus mempunyai langkah-langkah strategis
dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan
segenap potensi dan kemampuan yang ada dalam mengatasi berbagai permasalahan
pembangunan dan menjawab berbagai tantangan untuk mencapai tujuan yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 14
diharapkan. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan alat perencanaan
pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja PD dalam
melaksanakan amanat yang diberikan oleh masyarakat.
Selanjutnya setiap Perangkat Daerah menjabarkan dalam sasaran strategis yang
akan dicapai pada Tahun 2017. Pencapaian sasaran strategis Tahun 2017 diukur
melalui pencapaian indikator kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan sasaran
strategis.
Sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan
sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1 Peran koperasi dan UKM dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah meningkat
Persentase Pertumbuhan omset
wirausaha UKM yang dibina
Persentase Pertumbuhan omset
koperasi yang dibina
2 Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan Perangkat
Daerah (PD) meningkat
Nilai IKM PD
3 Kesesuaian program dalam dokumen
perencanaan Perangkat Daerah (PD)
Persentase kesesuaian Program:
a. Renja PD terhadap RKPD
b. Renstra PD terhadap RPJMD
4 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
Perangkat Daerah (PD) Meningkat
Persentase Laporan Keuangan
Disusun Tepat Waktu
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM telah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 254/KPTS/2017 tanggal 13 November
2017 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah. Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 15
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
No Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja
Alasan/Penjelasan/
Formulasi
1
Peran koperasi
dan UKM dalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi daerah
meningkat
Persentase
Pertumbuhan
omset
wirausaha
UKM yang
dibina
Rumus:
∑ omzet UMKM yang dibina tahun berkenaan (n) –
∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n-1)
x 100 %
∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n-1)
Tipologi data: Non komulatif
Persentase
Pertumbuhan
omset
koperasi yang
dibina
Rumus:
∑ omzet koperasi yang dibina tahun berkenaan (n) –
∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (n-1)
x 100%
∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (n-1)
Tipologi data: Non komulatif
Berdasarkan IKU tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan
Indikator Kinerja Program dengan Keputusan Kepala PD Nomor
34/KPTS/XII/2017 tentang Indikator Kinerja Program Dinas Koperasi, Usaha
Kecil, dan Menengah, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.3
Indikator Kinerja Program
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Program
Alasan/Penjelasan/
Formulasi
1
Peran koperasi
dan UKM dalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi daerah
meningkat
Persentase UMKM
dibina yang mampu
mengimplementasikan
pengelolaan UMKM
Rumus:
∑ UMKM dibina yang
mampu mengimplementasikan
pengelolaan UMKM x 100 %
∑ UMKM
Tipologi data: Non komulatif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 16
Jumlah pertambahan
koperasi sehat
Rumus:
Menunjukkan jumlah pertambahan koperasi
sehat dalam waktu satu tahun
Tipologi data: Non komulatif
2 Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan publik
meningkat
Indeks Kepuasan
Masyarakat Perangkat
Daerah
Rumus IKM:
Total dari nilai persepsi
per unsur x nilai penimbang
Total unsur yang terisi
Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang =
Jumlah bobot dibagi jumlah unsur =
1 dibagi 14 = 0,071
Untuk memudahkan interprestasi terhadap
penilaian IKM antara 25-100, maka hasil
penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai
dasar 25 dengan rumus:
IKM Unit Pelayanan x 25
Tipologi data: Non komulatif
3 Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat
waktu:
1. laporan bulanan
2. laporan semesteran
laporan tahunan
∑ laporan keuangan yang disusun
tepat waktu x 100 %
∑ laporan keuangan yang disusun
Tipologi data: Non komulatif
4
Kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan
daerah
Persentase kesesuaian
Program dalam
Rencana Kerja (Renja)
PD terhadap Program
dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
(RKPD)
∑ Program dalam Rencana Kerja
(Renja) PD yang sama dengan RKPD x 100%
∑ Program dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD)
Tipologi data: Non komulatif
Persentase kesesuaian
Program dalam Renstra
PD terhadap Program
dalam RPJMD
∑ Program dalam Renstra PD yang
sama dengan RPJMD x 100%
∑ Program dalam RPJMD
Tipologi data: Non komulatif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 17
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
∑ realisasi pemenuhan administrasi
Perkantoran x 100%
∑ administrasi perkantoran yang
dibutuhkan
Tipologi data: Non komulatif
Persentase pemenuhan
kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur
∑ realisasi pemenuhan sarana
dan prasarana x 100%
∑ sarana dan prasarana yang
direncanakan
Tipologi data: Non komulatif
Persentase Aparatur
Sipil Negara taat aturan ∑ ASN PD yang taat aturan x 100%
∑ ASN PD
Tipologi data: Non komulatif
3. Program-program
Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, dan dalam rangka
mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka ditetapkan program-program yang
dijabarkan lebih rinci dalam rencana kegiatan. Program Dinas Koperasi UKM pada
Tahun 2017 terdiri dari 8 program yang dijabarkan dalam 15 kegiatan. Program-
program tersebut adalah sebagai berikut :
1. Program penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
3. Program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas aparatur
4. Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah
5. Program peningkatan kualitas perencanaan
6. Program peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Program peningkatan kapasitas koperasi
8. Program peningkatan kualitas pengelolaan UMKM
B. RENCANA KINERJA 2017
Perencanaan kinerja adalah aktifitas analisis dan pengambilan keputusan di
depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang
tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives)
apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 18
Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang
menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi. Perangkat
Daerah menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana
Kerja dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan target yang akan dicapai
pada tahun yang bersangkutan.
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kineja
Instansi Pemerintah, maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara
substansif tidak jauh berbeda dengan Renja.
Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana kegiatan, program dan
sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana
Strategis PD Tahun 2016 – 2021. Pada dasarnya RKT 2017 menguraikan target
kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2017. Target Kinerja mempresentasikan
nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua indikator kinerja
yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada
tingkat sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di
dalam upaya pencapaian tujuan.
Target sasaran untuk Tahun 2017 merupakan target tahun pertama dari Renstra
PD 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 memuat sasaran strategis,
indikator kinerja, dan target yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahun 2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1
Peran koperasi dan UKM dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah meningkat
Persentase
Pertumbuhan omset
wirausaha UKM yang
dibina
% 7,74
Persentase
Pertumbuhan omset
koperasi yang dibina
% 2
2 Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik
meningkat
Indeks Kepuasan
Masyarakat Perangkat
Daerah
- 78,15
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 19
3 Akuntabilitas pengelolaan keuangan
meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun
tepat waktu:
1. laporan bulanan
2. laporan semesteran
3. laporan tahunan
% 100
4
Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan daerah
Persentase kesesuaian
Program dalam
Rencana Kerja (Renja)
PD terhadap Program
dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
(RKPD)
% 100
Persentase kesesuaian
Program dalam Renstra
PD terhadap Program
dalam RPJMD
% 100
C. PERJANJIAN KINERJA 2017
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Dinas Koperasi UKM Kabupaten
Gunungkidul merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala PD dengan
Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja Tahun Pertama dari Renstra PD
Tahun 2016 - 2021 berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Tahun
2017 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka
mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra PD Tahun 2016 - 2021.
Perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai
selama Tahun 2017. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus
dicapai selama Tahun 2017 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat
kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan
tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya mencapai tujuan.
Dokumen Perjanjian Kinerja PD Tahun 2017 disusun setelah diterimanya
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 34/DPA/2017 dan diubah dengan
Perubahan DPA atau DPPA Nomor 98/DPPA/2017. Perubahan Perjanjian Kinerja
Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 20
Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2017
No Sasaran Stategis Indikator Kinerja Satuan Target
1
Peran koperasi dan UKM dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah meningkat
Persentase
Pertumbuhan omset
wirausaha UKM yang
dibina
% 7,74
Persentase
Pertumbuhan omset
koperasi yang dibina
% 2
No Nama Program Anggaran Ket.
1. Program peningkatan kapasitas koperasi Rp 582.937.500,-
2. Program peningkatan kualitas pengelolaan
UMKM
Rp 518.301.500,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Manajemen pembangunan berbasis kinerja bukan hanya sekedar melaksanakan
program kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan
berbasis kinerja adala orientasi untuk mendorong perubahan, dimana
program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai
rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil, maupun dampak. Pendekatan ini
sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas
yang akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi
tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang bisa langsung dirasakan
hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban
program kegiatan menjadi bagian penting dalam dalam memastikan akuntabilitas
kinerja Pemerintah Daerah kepada publik telah tercapai.
Sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi ini juga mengatur tentang kriteria
yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.
1. Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen
kinerja yang dibangun secara mantap memerlukan tolok ukur atau indikator yang
jelas dan pasti, yaitu spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan ketepatan
waktu. Indikator kinerja merupakan alat atau media kegiatan dan sasaran yang
dapat diukur kinerjanya. Oleh karena itu Dinas Koperasi UKM Kabupaten
Gunungkidul tahun 2017 menetapkan indikator kinerja sasaran sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017.
Pengukuran kinerja yang mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ditentukan dengan rumus :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 22
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus :
Capaian indikator kinerja = Realisasi x 100 %
Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan
rumus :
Capaian indikator kinerja = (2 x Rencana) - Realisasi x 100 %
Rencana
Atau
Capaian indikator kinerja = Rencana - (Realisasi - Rencana) x 100 %
Rencana
Dalam menentukan capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran,
digunakan interprestasi penilaian dalam pengukuran dengan skala ordinal
sebagai berikut :
Tabel 3.1.
Pengukuran dengan Skala Ordinal
Skala Ordinal Predikat/Kategori
85 ≤ x Sangat berhasil
70 ≤ x < 85 Berhasil
55 ≤ x < 70 Cukup berhasil
x < 55 Tidak berhasil
Untuk masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan
“Metode Rata-rata Data Berkelompok”. Penyimpulan capaian sasaran nilai
mean setiap kategori ditetetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil)
yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 23
dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran
tersebut.
Capaian sasaran dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut :
Capaian Sasaran = Jumlah indikator setiap kategori x Nilai mean setiap kategori x 100 %
Jumlah indikator kinerja sasaran
Implementasi dari proses perencanaan dituangkan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan
seringkali muncul hambatan dan permasalahan yang apabila tidak segera
diselesaikan akan dapat menghambat pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena
itu proses perencanaan sedapat mungkin sudah memperhitungkan segala
kemungkinan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai sasaran
dan target yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh penetapan tingkat
pencapaian kinerja yang dinyatakan dalam indikator kinerja, sehingga sebagai
langkah awal perlu ditetapkan strategi dan langkah-langkah terinci dari kegiatan
yang terkoordinasi dalam mencapai sasaran atau target yang dirumuskan dalam
perencanaan operasional jangka pendek yang lebih tajam mengingat rencana
stratejik organisasi hanya memuat hal-hal yang bersifat stratejik jangka menengah
dan jangka panjang sehingga tidak merinci secara detail kegiatan operasional
sehari-hari. Dengan menetapkan sasaran atau target, strategi, langkah-langkah
terinci kegiatan dan indikator kinerja akan memudahkan dalam melakukan proses
perencanaan kinerja yang merupakan langkah awal dalam mewujudkan rencana
kinerja yang berguna untuk peningkatan kinerja organisasi.
Pengukuran kinerja merupakan alat yang bermanfaat dalam meningkatkan
pelayanan publik secara efisien dan efektif, karena dengan pengukuran kinerja
akan diketahui sejauhmana keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, termasuk target mana yang dapat tercapai maupun
target mana yang belum dapat tercapai sehingga ke depan dapat dievaluasi dan
dilakukan langkah perbaikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran
kinerja merupakan proses penilaian terhadap pencapaian sasaran dan penilaian
kinerja sehingga dapat memberikan penilaian yang obyektif dalam pengambilan
keputusan yang sangat bermanfaat untuk mendukung tercapainya tujuan
organisasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 24
B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2017
Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil
pengukuran tersebut menggambarkan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran
dan tujuan organisasi yang selanjutnya disebut kinerja organisasi. Pencapaian
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Tahun 2017 dapat dijelaskan dalam
Tabel 3.2.
Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi UKM Tahun 2017
No Sasaran
Strategis Indikator
Kinerja
Realisasi
Tahun
2016
Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2021 (%) Target Realisasi Capaian
Kinerja
(%)
1
Peran
koperasi dan
UKM dalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi
daerah
meningkat
Persentase
Pertumbuh
an omset
wirausaha
UKM yang
dibina
- 7,74 % 8,51 % 109 % 11,76% 72%
Persentase
Pertumbuh
an omset
koperasi
yang dibina
- 2% 3,8% 190% 4% 95%
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Evaluasi kinerja atas sasaran-sasaran strategis Dinas Koperasi UKM
Kabupaten Gunungkidul dapat dijelaskan melalui pencapaian kinerja sasarannya.
Berikut akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan
capaian kinerja per sasaran strategis pada tahun anggaran 2017, dengan perincian
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 25
Sasaran 1 (Utama)
“Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah meningkat”
Tugas pokok Dinas Koperasi UKM adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah. Selaras
dengan hal tersebut, Dinas koperasi UKM telah menetapkan sasaran “Peran koperasi
dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat”.
Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan 2 (dua) indikator kinerja sasaran
yang merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang telah
diprogramkan dalam rangka pencapaian tujuan. Dari hasil pengukuran kinerja atas
kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan
dalam program dan kegiatan Dinas Koperasi UKM Kabupaten Gunungkidul untuk
Tahun Anggaran 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Pengukuran Kinerja
No Indikator Kinerja
Sasaran
Realisasi
Tahun 2016
(%)
Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2021 (%) Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
kinerja
(%) Kategori
1. Persentase
Pertumbuhan
omset wirausaha
UKM yang dibina
7,21 7,74 8,51 109 Sangat
berhasil 11,76% 72%
2 Persentase
Pertumbuhan
omset koperasi
0,5 2 3,8 190 Sangat
berhasil 4% 95%
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 149,5
Pada tahun 2017 kenaikan omzet UMKM yang dibina serta kenaikan omzet koperasi
yang dibina telah tercapai. Sesuai dengan indikator kinerja pada tahun 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 26
ditargetkan tercapai kenaikan omzet UMKM yang dibina sebesar 7,74 % dan sampai
tahun 2017 dapat terealisasi 8,51 %. Demikian juga dengan indikator kenaikan omzet
koperasi yang dibina yang telah ditetapkan sebesar 2% dan dapat terealisasi sebesar
3,8 %. Dari indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan bahwa capaian kinerjanya
mencapai 149,5 % masuk dalam kategori ”sangat berhasil”.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran adalah :
1. Adanya komitmen untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-
baiknya.
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
Program Kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah :
1. Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, dengan kegiatan :
a. Pembinaaan dan pengawasan koperasi
b. Pembinan usaha koperasi
2. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM, dengan kegiatan :
a. Pembinaan dan pelatihan UMKM
b. Pembinaan dan promosi UMKM
Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Program
No Indikator Kinerja
Program
Reali
sasi
Tahun
2016 (%)
Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2021 (%) Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
kinerja
(%) Kategori
1. Persentase
UMKM dibina
yang mampu
mengimplementa
sikan pengelolaan
UMKM
19,30 22,8 118 Sangat
berhasil 25,46 89%
2 Jumlah
pertambahan
koperasi sehat
2 2 100 Sangat
berhasil
4 50%
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 109
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 27
Dari hasil evaluasi tersebut terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar Rata-rata
109% yang masuk kategori sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi dalam tahun 2017 sudah dilaksanakan dengan baik.
Dalam melaksanakan program-program tersebut dialokasikan anggaran sebesar
Rp 1.101.239.000,00 dan realisasinya menyerap anggaran sebesar
Rp 1.039.549.941,00 (94,4%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp
61.689.059,00 (5,6 %). Adapun rincian realisasi anggaran program adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Program
No Nama Program Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
(%) Selisih (Rp) Efisiensi
(%)
1 Peningkatan
Kapasitas
Koperasi
582.937.500 549.513.301 94,26 33.424.199 5,73
2 Peningkatan
Kualitas
Pengelolaan
UMKM
518.301.500 490.036.640 94,54 28.264.860 5,45
Jumlah 1.101.239.000 1.039.549.941 94,39 61.689.059 `5,6
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 28
DOKUMENTASI PELAKSANAAN KEGIATAN DINAS KOPERASI UKM
TAHUN 2017
Gambar 3.1.
RAT Tutup Buku Primkoppol Resort Gunungkidul Tahun 2017
dan penyerahan NIK Koperasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Gambar 3.3. Pengawasan Kelembagaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 201
Gambar 3.2. Pendampingan Koperasi
Gambar 3.3. Pengawasan Kelembagaan
ahun 2017 29
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Gambar 3.4. Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM
Gambar 3.4. Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 201
Gambar 3.4. Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM
Gambar 3.4. Diklat Kewirausahaan Bagi UMKM
ahun 2017 30
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 31
Disamping pencapaian indikator kinerja utama yang didukung oleh program
prioritas, di setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan program-program
penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaran strategis yang dilaksanakan
oleh setiap Perangkat Daerah, yaitu :
Sasaran 2
“Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik meningkat “
Dalam rangka pencapaian target sasaran kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat
Daerah Tahun 2017 tercapai sebesar 75,8 atau tercapai sebesar 97 % dari dari target
yang ditetapkan yaitu 78,15 sehingga realisasi kinerjanya termasuk dalam kategori
sangat berhasil. Capaian program dalam mendukung sasaran tersebut adalah
sebagai berikut :
Tabel 3.6
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
No Indikator Kinerja
Program
Reali
sasi
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2021 (%) Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaia
n
kinerja
(%)
Kategori
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat
Perangkat
Daerah
- 78,15 75,8 97 Sangat
berhasil
78,65 96,37
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 97
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 32
Sasaran 3
“Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat”
Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan
Perangkat Daerah. Persentase laporan keuangan daerah telah disusun tepat waktu
baik laporan keuangan bulanan, semesteran maupun tahunan sehingga dari target
capaian yang ditetapkan sebesar 100 % dapat terealisasi sebesar 100 % dan masuk
dalam kategori sangat berhasil. Capaian program dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabel 3.7
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Laporan Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah
No Indikator Kinerja
Program
Reali
sasi
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d 2017
terhadap
2021 (%) Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
kinerja
(%) Kategori
1. Persentase laporan
keuangan disusun
tepat waktu:
1. laporan bulanan
2. laporan
Semesteran
3. laporan tahunan
- 100 100 100 Sangat
berhasil
100 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 33
Sasaran 4
“Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah”
Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan
daerah dilaksanakan program Peningkatan Kualitas Perencanaan. Persentase
kesesuaian program dalam Rencana Kerja (Renja PD) terhadap program dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra PD terhadap Program
dalam RPJMD Tahun 2017 ditargetkan sebesar 100 % dan dapat teralisasi 100%,
sehingga masuk dalam kategori sangat berhasil. Capaian program dapat dilihat
dalam tabel berikut :
Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Capaian Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
No Indikator Kinerja
Program
Reali
sasi
Tahun
2016
(%)
Tahun 2017 Target
Akhir
Renstra
(2021)
Capaian
s/d
2017
terhada
p 2021
(%)
Target
(%)
Realisasi
(%)
Capaian
kinerja
(%) Kategori
1. Persentase kesesuaian
Program dalam Rencana
Kerja (Renja) PD
terhadap Program
dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah
(RKPD)
- 100 100 100 Sangat
berhasil 100 100
2. Persentase kesesuaian
Program dalam Renstra
PD terhadap Program
dalam RPJMD
- 100 100 100 Sangat
berhasil 100 100
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 34
D. REALISASI ANGGARAN
Untuk mencapai sasaran strategis Tahun 2017 sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dilaksanakan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan strategis yang mendukung secara langsung terhadap pencapaian
sasaran strategis tersebut. Pada umumnya, seluruh program dan kegiatan yang telah
direncanakan pada tahun 2017 dapat terlaksana dengan baik.
Sumber dana untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan sesuai
dengan DPPA pada Dinas Koperasi UKM adalah sebesar Rp 2.763.583.152,08 yang
terdiri dari : belanja langsung sebesar Rp 1.567.637.500,00 dan belanja tidak langsung
sebesar Rp 1.195.945.652,08. Dari anggaran tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp
2.556.650.421 atau 92,51 % dengan rincian : realisasi belanja tidak langsung adalah
sebesar Rp1.085.240.935,00 atau 90,74 % dan realisasi belanja langsung sebesar Rp
1.471.409.486,00 atau 93,86 %. Sisa anggaran sebesar Rp 96.228.014 sebagian besar
merupakan sisa kontrak, sisa tiket dan efisiensi anggaran. Anggaran dan realisasi
pelaksanaan program kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2017
sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.9.
Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017
No Sasaran Strategis
Kinerja Anggaran
Target
Realisasi
%
Realisasi
Pagu
(Rp)
Realisasi
(Rp)
%
Realisasi
1 Peran koperasi
dan UKM dalam
mendorong
pertumbuhan
ekonomi daerah
meningkat
7,74% 8,51% 100 582.937.500 549.513.301 94,26
2% 2% 100 518.301.500 490.036.640 94,54
2 Kepuasan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan
Perangkat Daerah
(PD) meningkat
78,15
75,8 97 1.930.000 1.919.700 99,46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 35
3
Kesesuaian
program dalam
dokumen
perencanaan
Perangkat Daerah
(PD)
100% 100% 100 35.970.000 35.645.000 99,09
4 Akuntabilitas
Pengelolaan
Keuangan
Perangkat Daerah
(PD) Meningkat
100% 100% 100 30.392.000 30.023.400 98,78
Jumlah 1.169.531.000 1.107.138.041 94,66
Belanja Langsung Pendukung 398.106.500 364.271.445 91,50
Total Belanja Langsung 1.567.637.500 1.471.409.486 93,86
Pengelolaan keuangan/anggaran belanja baik belanja langsung maupun belanja
tidak langsung telah berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor :
13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah. Dalam
melaksanakan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran untuk tahun 2017
telah menerapkan sistem efisien dan efektif. Dalam pertanggungjawaban keuangan
juga telah disusun sesuai dengan pedoman. Sisa anggaran terbanyak adalah berasal
dari sisa kontrak, sisa tiket, dan efisiensi anggaran lainnya. Pada umunya semua
kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Tabel 3.10
Realisasi anggaran pelaksanaan program kegiatan
No Kebijakan/Program/Kegiatan Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Tingkat
Capaian
Kinerja
(%)
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Perkantoran 71.215.500 65.736.981 92,30
2 Penyediaan Rapat-rapat , Konsultasi dan
Koordinasi 53.265.000 40.728.114 76,46
II Program Peningkatan Sarana dan Sarana Perkantoran
1 Pengadaan/Pembangunan Sarana
Prasarana Perkantoran
254.925.000 241.514.750 94,73
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 36
2 Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana
Prasarana Perkantoran 49.600.000 41.605.200 83,88
III Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparat
1 Penyelengg. Ketatalaksanaan &
Pengelolaan Kepeg PD 3.701.000 3.489.100 94,27
2 Pengembangan Kapasitas Aparatur 15.000.000
12.802.500 85,35
IV Program Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1 Penyusunan Laporan Keuangan
Perangkat Daerah 30.392.000 30.023.400 98,78
V Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
1 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 20.135.000 20.035.000 99,50
2 Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
3.960.000 3.960.000 100
3 Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Perangkat Daerah 11.875.000 11.650.000 98,10
VI Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 1.930.000 1.919.700 99,46
VII Program Peningkatan Kapasitas Koperasi
1 Pembinaan dan pengawasan Koperasi 333.650.000 319.822.865 95,85
2 Pembinaan Usaha Koperasi 249.287.500 229.690.436 92,13
VIII Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMKM
1 Pelatihan dan Pembinaan kelembagaan
UMKM 215.376.500 207.250.250 96,22
2 Pembinaan, Promosi dan Pemasaran
Produk UMKM 302.925.000 282.786.390 93,35
JUMLAH 1.567.637.500 1.471.409.486 93,86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 37
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Kabupaten
Gunungkidul sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja merupakan wujud
dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan
menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal,
profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan
lingkungan strategis.
Maksud laporan kinerja ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja,
dengan tujuan memberikan umpan balik (feedback) yang dapat digunakan manajemen
(pimpinan) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban
atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
Bahwa secara keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah dikerjakan
secara maksimal. Hasil capaian sasaran tahun 2017 berdasarkan indikator yang telah
ditetapkan sebagian besar telah terpenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan
kesemuanya dapat tercapai dengan kategori sangat berhasil .
Pengukuran pencapaian kinerja Dinas Koperasi UKM menunjukkan bahwa pada
tahun 2017 adalah sangat baik karena dari 4 (empat) sasaran yang ditetapkan keempatnya
tercapai dengan kategori sangat berhasil, sehingga prestasi capaian kinerja sasaran yang
dicapai oleh Dinas Koperasi UKM dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam tahun
2017 dapat dikatakan baik. Meskipun masih terdapat permasalahan dan hambatan, namun
dapat masih dapat diatasi tanpa mengganggu kinerja instansi.
Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU terlihat bahwa telah
tugas pokok dan fungsi telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian beberapa
tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan. Pertama Walaupun target
IKU telah tercapai dengan sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat masih tetap ada.
Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam
pencapaian sasaran. Tanpa adanya koordinasi dan sinergi yang dibangun dan dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh dari berbagai pihak yang terkait, maka upaya pencapaian sasaran
akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Perangkat Daerah yang menjadi
tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan
oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
perencanaan dan pelaksanakan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa
permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika
hanya berhenti menjadi laporan
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadikan LKjIP benar
menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja
pemerintahan dan perbaikan layana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 201
perencanaan dan pelaksanakan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa
permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika
hanya berhenti menjadi laporan saja tanpa adanya langkah konkret untuk menerapkannya
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadikan LKjIP benar
menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja
pemerintahan dan perbaikan layanan publik.
Wonosari, 29 Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Kabupaten Gunungkidul
ahun 2017 38
perencanaan dan pelaksanakan program kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa
permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika
saja tanpa adanya langkah konkret untuk menerapkannya
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadikan LKjIP benar-benar
menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja
2018
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 39
L
A
M
P
I
R
A
N
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 40
BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 254/KPTS/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama
sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Bupati menetapkan indikator kinerja utama
untuk Perangkat Daerah dan Unit Kerja Mandiri di
bawahnya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Gunungkidul tentang Indikator
Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 41
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang
Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-
2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016
– 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama
Menengah
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum
KESATU digunakan untuk:
a. perencanaan tahunan;
b. perencanaan jangka menengah;
c. penyusunan dokumen pe
d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. evaluasi kinerja; dan
f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan R2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;4. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah6. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 201
MEMUTUSKAN:
Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum
KESATU digunakan untuk:
perencanaan tahunan;
perencanaan jangka menengah;
penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
pelaporan akuntabilitas kinerja;
evaluasi kinerja; dan
pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
program dan kegiatan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonosari pada tanggal 13 November 2017
AN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB di Jakarta;Menteri Dalam Negeri di Jakarta; Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul.
ahun 2017 42
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
dalam Lampiran yang
Keputusan ini.
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum
pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonosari 13 November 2017
di Jakarta;
abupaten Gunungkidul;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
1. NAMA SKPD
2. TUGAS POKOK
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA
SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina
Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 43
LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR 254/KPTS/2017TENTANGINDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
: DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
: Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
usaha kecil dan menengah
:
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
Persentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang
Rumus: ∑ omzet UMKM yang dibina tahun berkenaan (n)
- ∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n∑ omzet UMKM yang dibina tahun lalu (n-
Tipologi data: Non komulatif
Persentase Pertumbuhan omset koperasi yang dibina
Rumus: ∑ omzet koperasi yang dibina tahun berkenaan
(n) - ∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (n1)
∑ omzet koperasi yang dibina tahun lalu (nTipologi data: Non komulatif
AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 254/KPTS/2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan
PERHITUNGAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER
DATA
UMKM yang dibina tahun berkenaan (n) UMKM yang dibina tahun lalu (n-1)
-1)
x 100%
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Bidang
UMKM
koperasi yang dibina tahun berkenaan koperasi yang dibina tahun lalu (n-
koperasi yang dibina tahun lalu (n-1)
x 100%
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Bidang
Koperasi
;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 44
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jl. Brigjen Katamso No.1 , Wonosari, Gunungkidul
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 34/KPTS/XII/2017
TENTANG INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI LINGKUNGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH,
Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 254/KPTS/2017;
d. bahwa agar indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perlu didukung program prioritas beserta indikator kinerjanya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tentang Indikator Kinerja Program di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
9. Peratutentang Gunungkidul
10. Peraturan Bupati Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
11. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor ....../KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja
Kecil, dan Menengah
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
KEDUA : Indikator Kinerja
digunakan untuk:
a. perencanaan tahunan;
b. perencanaan jangka menengah;
c. penyusunan dokumen pe
d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
e. evaluasi kinerja; dan
f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
KETIGA : Keputus
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;2. Inspektur Daerah Ka3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah4. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
uran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor ....../KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
MEMUTUSKAN:
Indikator Kinerja Program di Lingkungan
Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Indikator Kinerja Program sebagaimana dimaksud diktu
digunakan untuk:
perencanaan tahunan;
perencanaan jangka menengah;
penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
pelaporan akuntabilitas kinerja;
evaluasi kinerja; dan
pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Gunungkidul;Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 45
ran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor ....../KPTS/2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Program di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha
cantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
sebagaimana dimaksud diktum KESATU
n kinerja;
pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program
an ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 16 November 2017
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH,
TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
Gunungkidul;
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gunungkidul.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 46
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 34/KPTS/XII/2017
TENTANG
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DI
LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL, DAN MENENGAH
1. NAMA SKPD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2. TUGAS POKOK : Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di
bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
3. INDIKATOR KINERJA PROGRAM :
SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA
NAMA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Peran koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
Peningkatan kualitas pengelolaan UMKM
Persentase UMKM dibina yang mampu mengimplementasikan pengelolaan UMKM
Rumus:
∑ UMKM dibina yang mampu
mengimplementasikan pengelolaan UMKM
∑ UMKM
x 100%
Bidang UMKM
Laporan Tahunan
Tipologi data: Non komulatif
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 47
SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA
NAMA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Peningkatan Kapasitas Koperasi
Jumlah pertambahan koperasi sehat
Rumus:
Menunjukkan jumlah pertambahan koperasi sehat dalam waktu satu tahun
Bidang Koperasi
Laporan Tahunan
Tipologi data: Non komulatif
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
Rumus IKM:
Total dari nilai persepsi per unsur
Total unsur yang terisi
x Nilai penimbang
Sekretariat Laporan Semesteran (Hasil Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat)
Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 14 = 0,071
Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus:
IKM Unit Pelayanan x 25
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 48
SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA
NAMA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
Tipologi data: Non komulatif
Akuntabilitas pengelolaan keuangan meningkat
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu:
4. laporan bulanan 5. laporan
semesteran 6. laporan tahunan
∑ laporan keuangan yang disusun tepat waktu
∑ laporan keuangan yang disusun
x 100%
Sekretariat Laporan bulanan, semesteran, tahunan
Tipologi data: Non komulatif
Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan daerah
Peningkatan kualitas perencanaan
Persentase kesesuaian Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD terhadap Program dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
∑ Program dalam Rencana Kerja (Renja) PD yang sama dengan RKPD
∑ Program dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD)
x 100%
Sekretariat RKPD
Renja PD
Persentase kesesuaian Program dalam Renstra PD terhadap Program
∑ Program dalam Renstra PD yang sama dengan
RPJMD
x 100%
RPJMD
Renstra PD
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 49
SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA
NAMA PROGRAM
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
dalam RPJMD ∑ Program dalam RPJMD
Tipologi data: Non komulatif
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
∑ realisasi pemenuhan administrasi perkantoran
∑ administrasi perkantoran yang dibutuhkan
x 100%
Sekretariat Laporan Realisasi Program Kegiatan
Tipologi data: Non komulatif
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
∑ realisasi pemenuhan sarana dan prasarana
∑ sarana dan prasarana yang direncanakan
x 100%
Sekretariat Laporan Realisasi Program Kegiatan
Tipologi data: Non komulatif
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase Aparatur Sipil Negara taat aturan
∑ ASN PD yang taat aturan
∑ ASN PD
x 100%
Sekretariat Data Kepegawaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
SASARAN/OUTCOME/ KINERJA UTAMA
NAMA PROGRAM KINERJA PROGRAM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 50
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
Tipologi data: Non komulatif
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
FORMULA PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH,
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.1 Telp. (027
PERJANJIAN KINERJA TAHUN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : WIDAGDO, S.Sos., M.
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Gunungkidul
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : Hj. BADINGAH, S.Sos
Jabatan : Bupati Gunungkidul
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
a Propinsi SIY;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 201
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No.1 Telp. (0274) 394302, Wonosari
Gunungkidul
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
: WIDAGDO, S.Sos., M.Si
: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
: Hj. BADINGAH, S.Sos
: Bupati Gunungkidul
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua
satu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Wonosari, 7 November 2017
Pihak Kesatu,
ahun 2017 51
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Wonosari,
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten
satu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
sari, 7 November 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
N
o Sasaran Strategis
(1) (2)
1 Peran koperasi dan UKM
dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi
daerah meningkat
Program
1 Program Peningkatan
Kapasitas Koperasi
2 Program Peningkatan
Kualitas Pengelolaan
UMKM
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 201
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Indikator Kinerja Satuan
(3)
i dan UKM Persentase Pertumbuhan omset
wirausaha UKM yang dibina persen
Persentase Pertumbuhan omset
koperasi yang dibina persen
Anggaran Keterangan
Rp 501,715,000.00
Rp 1,251,193,500.00
Wonosari, 7 November 2017
Pihak Kesatu,
ahun 2017 52
Target
Satuan Jumlah
(4)
persen 8,38
persen 2,5
Keterangan
Wonosari, 7 November 2017
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 53
REALISASI PENCAPAIAN KINERJA
NAMA PD : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
TAHUN 2017
N
o
Sasaran
Daerah
Sasaran
Perangkat
Daerah
Kode
Prog
ram
dan
Kegi
atan
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Sasaran, Program, dan
Kegiatan
Realisasi Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Kendal
a dan
Upaya
Pemem
cahan
Fisik Keuangan
Target Realisasi % kinerja
(8/7*100) Target Realisasi
%
kinerj
a
(11/10
*100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik meningkat
Nilai IKM Kabupaten
-
-
1,930,000 1,919,700
06 Progam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM Perangkat Daerah
78.15
75.80
97.03 1,930,000 1,919,700
99.47
06.01
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Dokumen hasil survey IKM
2 smt 2 smt 100.00 1,930,000 1,919,700
99.47
01 Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
100% 100% 94.07 124,480,500 106,465,095
85.53
01.01
Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan, dan
Jmlh ATK , komponen listrik,
1 paket
1 paket ATK;1
100.00 71,215,500 65,736,981
92.31
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 54
Perlengkapan Perkantoran
perangko/materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, rek. Telepon,internet, surat kabar, tenaga jaga malam, STNK roda empat dan roda dua, cetak, penggandaan dan pemeliharaan peralatan kantor
ATK;1 paket komponen listrik; 30 buah perangko/materai; 1 paket alat kebersihan dan bahan pembersih; 12 bulan x 2 rek telepon ; 24 exemplar surat kabar; 6 ob upah jaga malam; 2 roda empat; 4 roda dua; 1 paket barang cetak
paket komponen listrik; 30 buah perangko/materai; 1 paket alat kebersihan dan bahan pembersih; 12 bulan x 2 rek telepon; 24 exemplar surat kabar; 6 ob upah jaga malam; 2 roda empat; 4 roda dua; 1 paket barang cetak dan fotocopy; 1 paket pemeliharaan peralatan kantor
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 55
dan fotocopy; 1 paket pemeliharaan peralatan kantor
01.02
Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Jumlah makan minum yang tersedia untuk rapat dan tamu, frekuensi rapat koordinasi dan
konsultasi
280 os makan rapat; 290 OS minu
m snack rapat; 85 os makan tamu; 120 minum tamu; 532 op perjalanan dinas dalam daerah; 9 op perjalanan dinas luar daerah
280 os makan rapat; 290 OS minum snack
rapat; 60 os makan tamu; 110 minum tamu; 392 op perjalanan dinas dalam daerah; 9 op perjalanan dinas luar daerah
88.13 53,265,000 40,728,114
76.46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 56
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur
100% 100% 100.00 254,925,000 241,514,750
94.74
02.01
Kegiatan Pengadaan/Pembangunan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Jumlah mebelair yang dibeli, komputer, printer,
lapo top, UPS, kamera, proyektor
6 unit komputer;9
buah printer;2 buah lap top;1 buah UPS;1 buah kamera;1 buah proyektor;2 buah almari;7 buah meja komputer;10 buah filling cabinet;30 kursi rapat;4 meja kerja pimpinan;10 kursi kerja
6 unit komputer;9
buah printer;2 buah lap top;1 buah UPS;1 buah kamera;1 buah proyektor;2 buah almari;7 buah meja komputer;10 buah filling cabinet;30 kursi rapat;4 meja kerja pimpinan;10 kursi kerja pimpinan;6 meja rapat;6 meja
100.00 205,325,000 199,909,550
97.36
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 57
pimpinan;6 meja rapat;6 meja komputer;2 meja kerja staf;3 buah rak arsip
komputer;2 meja kerja staf;3 buah rak arsip
02.02
Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran.
Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara
8 roda dua;2 roda empat
8 roda dua;2 roda empat
100.00 49,600,000 41,605,200
83.88
03 Progam Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100% 100% 100.00 18,701,000 16,291,600
87.12
03.02
Kegiatan Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Jumlah ASN yang terfasilitasi
18 orang
18 orang
100.00 3,701,000 3,489,100
94.27
03.03
Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur
Jumlah ASN yang dikirim mengikuti diklat
3 orang
3 orang 100.00 15,000,000 12,802,500
85.35
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 58
Kesesuaian antar lembaga dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
Persentase kesesuaian Program
100% 100% 100.00 35,970,000 35,645,000
99.10
05 Progam Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD
terhadap RPJMD
100% 100% 100.00 35,970,000 35,645,000
99.10
05.01
Kegiatan Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA/DPPA
4 jenis dokumen
4 jenis dokume
n
100.00 20,135,000 20,035,000
99.50
05.02
Kegiatan Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Dokumen SPIP 1 dokumen;11 dokumen
1 dokume
n;11 dokume
n
100.00 3,960,000 3,960,000
100.00
05.03
Kegiatan pengelolaan data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah
Dokumen profil PD, frekuensi pameran Hari Jadi yang diikuti
1 dokumen profil PD;1 kali Pameran Hari Jadi
1 dokumen profil PD;1 kali
Pameran Hari
Jadi
100.00 11,875,000 11,650,000
98.11
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 59
2 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (Bulanan, Semesteran, Tahunan)
100% 100% 100.00 30,392,000 30,023,400
98.79
04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu dan akuntabel
100% 100% 100.00 30,392,000 30,023,400
98.79
04.01
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Lap. Semesteran, Lap Akhir Tahun, dan SPJ bulanan
1 dokumen lap semesteran;1 dokumen laporan akhir tahun;12 dokumen laporan bulanan
1 dokume
n lap semeste
ran;1 dokume
n laporan akhir
tahun;12
dokumen
laporan bulanan
100.00 30,392,000 30,023,400
98.79
3 Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
Jumlah koperasi sehat meningkat
Persentase pertumbuhan omzet koperasi yang dibina
2 3,8 100.00 582,937,500 549,513,301
94.27
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 60
15 Program Peningkatan Kapasitas Koperasi
Jumlah pertambahan koperasi sehat
2 2 100.00 582,937,500 549,513,301
94.27
15.01
Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Koperasi.
Jml kop yang terbina terawasi, lomba tangkas terampil perkop bagi siswa, SDM tenaga pendamping kop, kop baru yg dibentuk, kop baru yg didampingi, sosialisasi penilaian kesehatan kop, kop yg dibubarkan, KSP/USP yg dinilai kesehatannya, kop yg didampingi pra RAT, Jmlh
sasaranbedah kop, jml kop yg mengikuti diklat auditing
100 koperasi;24 siswa;8 pendamping;3 siswa;2 pendamping;3 orang;20 kopera
si;10 koperasi;150 koperasi;15 koperasi;100 koperasi;30 koperasi;4 koperasi;30 koperasi
100 koperasi
;24 siswa;8 pendamping;3 siswa;2 pendamping;3
orang;20
koperasi;10
koperasi;150
koperasi
; 20 koperasi
;100 koperasi
;30 koperasi
;4 koperasi
;30 koperasi
102.38 333,650,000 319,822,865
95.86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 61
15.02
Kegiatan Pembinaan Usaha Koperasi.
Jumlah Koperasi yang mendapat informasi permodalan, Jumlah Koperasi temu usaha, Jumlah koperasi yg mengikuti pelatihan BIMTEK,jumlah koperasi yg mengikuti Orientasi lapangan,Jumlah even upacara harkop,jumlah peserta pameran,jumlah peserta harkop propinsi,penilaian kop berprestasi
90 koperasi;90 koperasi;30 koperasi;30 koperasi;1 even;6 orang;170 orang;10 koperasi
90 koperasi;90 koperasi;30 koperasi;30 koperasi;1 even;6 orang;170 orang;10 koperasi
100.00 249,287,500 229,690,436
92.14
Akses produk usaha mikro kecil dan menengah terhadap pasar meningkat
ersentase Pertumbuhan omset wirausaha UKM yang dibina
7.21
8.51
118.03 518,301,500 490,036,640
94.55
16 Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan UMK
Jumlah UMKM yang mampu mengimplementasi kan pengelolaan umkm
19.30
22.80
118.13 518,301,500 490,036,640
94.55
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
16.01
Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan UMKM
16.02
Kegiatan Pembinaan, Promosi, dan Pemasaran Produk
UMKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 62
Pelatihan
Kelembagaan UMKM
Jml UMKM yg tersosialisasi IUMK, jml IUMK yg tersosialisasi sertifikasi tanah, jml UMKM yg mengikuti kewirausahaan, jml UMKm yg mendapatkan infomasi permodalan, temu usaha UMKM
540 UMKM;200 UMKM;100 UMKM;60 UMKM;75 UMKM;40 UMKM
540 UMKM;200 UMKM;100 UMKM;60 UMKM;75 UMKM;40 UMKM
100.00
Kegiatan Pembinaan,
Pemasaran Produk
UMKM yg dibina dalam promosi, UMKM yg dibina
dalam pemasaran produk, pameran produk UMKM
50 UMKM;50
UMKM;5 pameran
50 UMKM;50
UMKM;5 pameran
100.00
Wonosari, 29 Januari
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
215,376,500 207,250,250
96.23
302,925,000 282,786,390
93.35
Wonosari, 29 Januari 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2017 63
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 71 TAHUN 2016
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
2016
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
UPTD
(UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH)
KEPALA DINAS
WIDAGDO, S.Sos, M.Si
19610806 198503 1 015
SEKRETARIS
JOHAN EKO S, S.Sos, MH
19710912 199101 1 001
KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
ESTI RUKMI PRATIWI, S.STP
19790213 199711 2 001
KEPALA SUB BAGIAN
UMUM
MURYADI, S.IP
19611208 198603 1 013
KEPALA BIDANG USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
SIH SUPRIYANA, SE
19670525 199703 1 006
KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN PRODUK
KRISMULARSIH, S.IP
19661008 198902 2 002
KEPALA SEKSI
PROMOSI DAN PEMASARAN
RIYADI, SE.
19790904 200604 1 003
KEPALA BIDANG KOPERASI
SULATIP,SE
19610910 198303 1 012
KEPALA SEKSI
KELEMBAGAAN & PENGAWASAN
RATNA M, SIP. MPA
19730810 199803 2 004
KEPALA SEKSI
BINA USAHA
SUDARSANA, SE.
19650315 199203 1 010