LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )sakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/LKjIP-2018-6.pdf · Kabupaten Sampang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

LAPORAN KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH( LKjIP )

BADAN PENDAPATANPENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAHKABUPATEN SAMPANG

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas petunjuk dan

rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2018 dapat disusun dan

diselesaikan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang sebagai salah satu Perangkat Daerah di

Kabupaten Sampang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018

yang menginformasikan capaian kinerja perangkat daerah secara transparan dan

akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang

memuat unsur – unsur Perencanaan Strategis dan Evaluasi serta Analisis

Pencapaian Kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2018.

Sangat disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu

kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan. Ucapan terima kasih dan

penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak atas upaya dan jerih

payahnya yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sehingga laporan ini dapat

disusun dan diselesaikan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam menyajikan data dan informasi

yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan

keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

j

Sampang, Februari 2019

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang

Dra. SUHARTINI KAPTIATIPembina Utama Muda

NIP. 196410051992102001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sesuai dengan misi yang diemban oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai salah satu unsur

perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan

teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah,

pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah, dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2013 – 2018

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang

Tahun 2018 menjadi pedoman bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang untuk melaksanakan

pembangunan daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai perwujudan dan manifestasi aspek diatas, telah disusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 yang berisi

Rencana Strategis dan Akuntabilitas Kinerja yang memuat evaluasi komponen-

komponen penting yang meliputi analisa sasaran, program dan kegiatan

beserta komponen input-output, realisasi outcome dan akuntabilitas keuangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisikan komitmen Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menuangkannya

dalam penetapan tujuan dan kinerja sasaran secara obyektif sekaligus

menginformasikan capaian-capaian yang telah diraih secara transparan dan

akuntabel.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2018 membawa banyak manfaat bagi semua pihak yang

berkepentingan, terutama bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk peningkatan kinerja

yang lebih profesional di masa-masa yang akan datang.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang

Dra. SUHARTINI KAPTIATIPembina Utama Muda

NIP. 196410051992102001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG ...................................................................

1.2 LANDASAN HUKUM..................................................................

1.3 TUJUAN .....................................................................................

1.4 GAMBARAN UMUM ORGANISASI ............................................

1) Struktur Organisasi...................................................................

2) Tugas Pokok dan Fungsi .......................................................

1.5 SARANA PRASARANA dan SUMBER DAYA MANUSIA.........

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

TAHUN 2018.............................................................................

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2018............................................

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 …………….

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018..

BAB IV : PENUTUP

4.1 KESIMPULAN ……………………………………………………….

4.2 PERMASALAHAN DAN SOLUSI ………………………………….

4.3 REKOMENDASI……………………………………………………..

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 – 2018 BADAN PENDAPATAN,

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

2. MATRIK RENSTRA TAHUN 2013 – 2018 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

3. PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN,


4. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN,


5. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN

KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan oleh masing-masing

instansi, serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya.

Paradigma ini merupakan suatu langkah baru dimana Pemerintah

dituntut untuk bersikap transparan dalam melaksanakan kegiatan serta

penggunaan dananya sebagai dampak ekonomi yang terjadi dengan suatu

proses yang dilakukan oleh bagian Organisasi dengan indikator

keberhasilan : nilai input, output dan outcome yang selanjutnya mengarah

pada tercapainya benefit dan impact.

Tata Laksana Kepemerintahan yang baik (Good Governance)

merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi

publik dewasa ini sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Atas

dasar tekad dan semangat untuk perwujudnya tata laksana kepemerintahan

yang baik (Good Governance), maka Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebagai perangkat daerah

di Kabupaten Sampang dituntut untuk mewujudkan administrasi

pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi penyelengaraan pemerintahan,

pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam rangka itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang cepat, tepat, jelas, nyata dan terukur, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,

bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Upaya tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR

RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut

dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas

kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan

umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan

asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan

bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap

kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam

melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, maka

disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang yang

didalamnya berisi keterkaitan perencanaan strategis dan implementasinya

serta tolak ukur keberhasilan berbagai indikator yang telah ditetapkan dan

diselaraskan dengan RPJMD Perubahan Kabupaten Sampang.

1.2. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sampang disusun berdasarkan:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

6. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 164, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421 )

7. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi;

12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomer 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review SAKIP

16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan

Reformasi Birokrasi Nomer 29 Tahun 2010, tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemrintah;

17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/XI/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);

18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian

Keuangan Tahun 2015 - 2019

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Sampang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2010 Nomor 7)


tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2008 Nomor 29)


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012

Nomor 1)


tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang

Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun

2012 Nomor 7)


tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

24. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah No 12 Tahun 2013 tentang RPJMP Kabupaten

Sampang Tahun 2013 – 2018

25. Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sampang ;

1.3. TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun

berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Instruksi

Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi dalam rangka memberikan tuntutan kepada

semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari

siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dituangkan dalam suatu

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Maksud dan

tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai

sarana penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa

yang akan datang.

1.4. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1) Struktur Organisasi BPPKAD

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mengacu

kepada Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja


Sampang.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum;

2. Sub Bagian Program;

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, membawahi :

1. Sub Bidang Anggaran;

2. Sub Bidang Perbendaharaan;

3. Sub Bidang Belanja Pegawai.

d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :

1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;

2. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;

3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan.

e. Bidang Pendapatan, membawahi :

1. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah;

2. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;

3. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;

f. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,

membawahi :

1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi;

2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;

3. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

g. Bidang Pengelolaan Aset, membawahi :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian;

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan;

3. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Badan Membawahi Sekretaris dan 5 ( lima ) Bidang Yaitu :

1. Sekretaris

2. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

4. Bidang Pendapatan

5. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

6. Bidang Pengelolaan Aset

Gambar 1 :Susunan Organisasi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

KEPALA BADANDRS. H.

SUB BAGIANUMUM

SUMAR,

SUB BAGIANKEUANGANSumiati

SUB BAGIANPROGRAM

S.SOS

BIDANG PENDAPATAN

BIDANG ANGGARAN DAN

PERBENDAHARAAN

BIDANGPENGELOLAAN

ASET

BIDANGAKUNTANSI & PELAPORAN

Sub BidangANGGARAN

Sub BidangPERBENDAHARAAN

Sos

Sub BidangBELANJA PEGAWAISyaifullah, S.Sos

SEKRETARIATDra. Suhartini

Sub BidangPENGELOLAAN

PENDAPATAN DAERAH

Sub BidangPENDAFTARAN,

PENDATAAN, PENAGIHANDAN KEBERATAN Laili Akmaliah, ST

Sub BidangPENETAPAN DAN

PEMBUKUAN

Sub BidangPERENCANAAN &PENGENDALIAN

Sub BidangPEMANFAATAN DAN

PEMINDAHTANGANANKhairudin, SE

Sub BidangINVENTARISASI

DAN PELAPORAN

Sub BidangAKUNTANSI

PENERIMAAN

Sub BidangAKUNTANSI

PENGELUARANSumardi, S.Sos

Sub BidangEVALUASI DAN

PELAPORAN KEUANGAN

Drs. A.

JabatanFungsional

BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNANPERDESAAN DAN PERKOTAAN

Sub BidangINTENSIFIKASI DAN

EKTENSIFIKASI

Sub BidangPENAGIHAN DAN

KEBERATAN

Sub BidangPENGELOLAAN DATA DAN

INFORMASI

2) Tugas dan Fungsi BPPKAD Kabupaten Sampang


Kabupaten Sampang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam

melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan

keuangan dan aset daerah;;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan

aset daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Sedangkan tugas dan fungsi setiap struktur dalam organisasi BPPKAD

Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan

masyarakat dan protocol.

Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengelolaan pelayanan administrasi umum;

b. pengelolaan administrasi keuangan;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;

d. pengelolaan administrasi perlengkapan;

e. pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;

f. pembinaan organisasi dan tatalaksana Badan;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Badan

30

h. pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

i. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran,

pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;

j. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya

manusia;

k. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);

l. pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (maintenance);

m.pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris membawahi 3 ( Tiga ) Sub Bagian yaitu:

1. Sub. Bagian Umum;

2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub. Bagian Program.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-

surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan

perpustakaan;

b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;

c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;

d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

e. menyiapkan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan,

perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;

f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non

yudisial);

g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

perundang-undangan;

h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan

pemeliharaannya (maintenance); dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji

pegawai;

b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk

penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;

c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;

d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;

e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan

program;

b. melaksanakan pengolahan data;

c. melaksanakan perencanaan program;

d. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Badan dan

evaluasinya;

e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program

anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;

f. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;

g. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan

pelaporan;

h. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

b. Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan

Bidang anggaran dan perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

yang mempunyai tugas merencanakan, membina, melaksanakan dan

mengkoordinasikan kegiatan Anggaran, Belanja Pegawai dan Perbendaharaan.

Bidang anggaran dan perbendaharaan membawahi :

a. Sub Bidang Anggaran

b. Sub Bidang Perbendaharaan

c. Sub Bidang Belanja Pegawai

Sub Bidang Anggaran mempunyai tugas :

a. menyiapkan pedoman teknis penyusunan APBD;

b. menyusun Kode Bagan Akun Standart untuk penyusunan APBD;

c. memfasilitasi pembahasan RKA SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah

Daerah;

d. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang APBD serta rancangan Peraturan Daerah dan rancangan

Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD;

e. menyiapkan Anggaran Kas; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Anggaran dan Perbendaharaan.

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas :

a. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;

b. mengusulkan Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan SKPD untuk

ditetapkan dengan SK. Bupati;

c. melakukan perhitungan besaran Uang Persediaan seluruh SKPD untuk

ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah

Membayar (SPM) Belanja dan pembiayaan pengeluaran yang disampaikan

SKPD/PPKD;

e. menerbitkan SP2D atas SPM yang telah diverifikasi;

f. memberikan pembinaan teknis kepada Bendahara seluruh SKPD;

g. menyusun Laporan Pajak Bulanan; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas :

a. melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Perintah

Membayar (SPM) belanja gaji dan tunjangan;.

b. memproses Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) gaji;

c. mencatat data kendali gaji perorangan;

d. melakukan rekonsiliasi dan perhitungan atas potongan pihak ketiga gaji

dan tunjangan sebagai dasar penerbitan Surat setoran Bukan Pajak

(SSBP); dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


c. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas merumuskan kebijakan,

poedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

daerah sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

a. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis yang berkaitan dengan

akuntansi keuangan daerah;

b. pembinaan dan bimbingan kepada SKPD tentang akuntansi keuangan

daerah;

c. penyusunan Laporan Realisasi Dana Transfer;

d. pelaksanaan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan PPKD;

e. penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

f. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan

Bupati tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi 3 (tiga ) sub bidang :

a. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan

b. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan mempunyai tugas :

a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh Organisasi Perangkat

Daerah tentang prosedur akuntansi penerimaan;

b. melakukan validasi data harian penerimaan kas dan BKU;

c. melakukan jurnal validasi penerimaan kas;

d. melakukan verifikasi data piutang perangkat daerah;

e. melakukan rekonsiliasi secara periodik atas catatan transaksi penerimaan

dan piutang perangkat daerah;

f. menyiapkan data penerimaan dan piutang daerah untuk menyusun laporan

keuangan daerah;

g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi penerimaan perangkat

daerah ; dan


Akuntansi dan Pelaporan.

Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas :

a. memberikan bimbingan teknis kepada seluruh perangkat daerah tentang

prosedur akuntansi pengeluaran;

b. melakukan validasi data harian pengeluaran kas dan BKU;

c. melakukan jurnal validasi pengeluaran kas;

d. melakukan Rekonsiliasi secara periodik atas transaksi pengeluaran

perangkat daerah ;

e. melakukan verifikasi data persediaan perangkat daerah ;

f. menyiapkan data pengeluaran kas untuk menyusun laporan keuangan

daerah;

g. melakukan konsolidasi data laporan realisasi belanja perangkat daerah ;

dan



Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semesteran realisasi APBD;

b. menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana transfer;

c. melakukan verifikasi atas laporan keuangan perangkat daerah ;

d. menyiapkan laporan keuangan daerah;

e. menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban

APBD;

f. menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang


d. Bidang Pendapatan

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang

Pendapatan Daerah, merumuskan dan menganalisa potensi pendapatan,

pendataan, penetapan, pemungutan pajak daerah, penagihan piutang pajak

daerah dan melakukan verifikasi dan pengawasan pendapatan daerah.

Bidang Pendapatan mempunyai fungsi:

a. perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi

daerah dan pendapatan lainnya;

b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis operasional kepada

perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi

daerah;

c. perencanaan pelaksanaan pengendalian opersional dalam rangka

peningkatan penagihan dan pemungutan pendapatan daerah dan

pendapatan lainnya;

d. pelaksanaan pencatatan penetapan dan penerimaan pemungutan kedalam

pengawasan pembayaran DHKP; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pendapatan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:

a. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

b. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan;

c. Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan;

Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

a. mengumpulkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah;

b. menyusun peraturan-peraturan terkait pemungutan pendapatan daerah;

c. melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja, hubungan kerja dalam

rangka perencanaan, pembinaan teknis pemungutan dan peningkatan

pendapatan daerah dan pendapatan lainnya;

d. mengumpulkan bahan perencanaan pungutan pajak dan retribusi daerah

dan dana transfer untuk pengendalian operasional;

e. mengumpulkan bahan perencanaan dan realisasi pendapatan baik pajak

dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dalam rangka peningkatan

pendapatan daerah;

f. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pendapatan daerah

dan pendapatan lainnya; dan


Pendapatan.

Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan Keberatan, mempunyai

tugas :

a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran,

Pendataan, Penagihan dan Keberatan;

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis Pendaftaran, Pendataan, Penagihan dan

Keberatan;

c. memberikan pelayanan umum dalam hal pajak daerah dan retribusi

daerah;

d. mendata dan mendaftar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;

e. melakukan penagihan terhadap pungutan pajak dan retribusi daerah

termasuk piutang daerah;

f. mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

g. menyiapkan dan mendistribusikan surat peringatan, surat tegoran

dan/atau surat lain sejenis, SKPDLB/SKPDKB/SKPDKBT/STPD dan surat

paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

i. menerima dan melayani surat keberatan dan surat permohonan banding

atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah

j. menyiapkan keputusan, menerima atau menolak keberatan dan

meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan

Pajak; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendapatan.

Sub Bidang Penetapan dan Pembukuan, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penetapan,

Pembukuan dan Pelaporan;

b. mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan

perumusan kebijakan teknis Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan;

c. melaksanakan penghitungan penetapan besarnya Pajak Daerah;

d. melaksanakan penghitungan secara jabatan dan penghitungan penetapan

tambahan Pajak daerah serta surat-surat ketetapan pajak daerah lainnya;

e. menerbitkan dan mengarsipkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);

f. mencatat bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;

g. membukukan semua bukti setoran penerimaan Pajak Daerah;

h. mengevaluasi dan Melaporkan atas pungutan dan penyetoran Pajak

Daerah; dan

i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pendapatan.

e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang

pengelolaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi kegiatan pendataan dan

pendaftaran PBB, penetapan NJOP PBB, penerbitan dan penyampaian SPPT

PBB, melaksanakan penagihan dan pengendalian.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis

Badan;

b. perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB-P2;

c. pelaksanaan pengelolaan PBB-P2;

d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian PBB-P2;

e. pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;

f. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis

penerimaan PBB-P2;

g. pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan

kegiatan bidang;

h. pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB-P2; dan

i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pajak Bumi dan Bangunan membawahi 3 Sub Bidang, yaitu:

a. Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi

b. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan

c. Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi

Sub Bidang Intensifikasi dan Ektensifikasi mempunyai tugas :

a. melaksanakan administrasi pendaftaran objek baru PBB sebagai objek

baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop PBB;

b. melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek PBB adalah

perubahan atas objek dan subjek pajak PBS;

c. melaksanakan pembetulan SPPT / SKP;

d. melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak;

e. melaksanaan penghitungan penetapan nilai objek pajak PBB;

f. melaksanakan administrasi keberatan atas permohonan dari wajib pajak;

g. melaksanakan administrasi pengurangan atas besarnya pajak terutang

atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB;

h. melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran PBB dalam

bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;

i. melaksanakan Kompensasi kelebihan pembayaran PBB yang

diperhitungkan atas hutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo

atau ketetapan PBB diperhitungkan dengan ketetapan PBB yang akan

datang;

j. melaksanakan pendistribusian atas ketetapan PBB tahun berjalan;

k. melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Sub Bidang; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak

Bumi dan Bangunan.

Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas :

a. melaksanakan penatausahaan dan pemprosesan dokumen masuk di Sub

Bidang penagihan dan Keberatan;

b. melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan

penagihan;

c. melaksanakan penatausahaan Surat Keputusan

keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan

Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi

pada Sub Bidang penagihan;

d. melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka

penagihan pajak;

e. melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;

f. melaksanakan penghapusan piutang pajak;

g. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;

h. menerbitkan dan penyampaian surat teguran penagihan;

i. menerbitkan dan pemberitahuan Surat Paksa;

j. menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP);

k. melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan

kegiatan Sub Bidang; dan

l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak

Bumi dan Bangunan.

Sub Bidang pengelolaan data dan Informasi mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;

b. melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan

perekaman data PBB-P2;

c. melaksanakan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya

perubahan dan pengembangan data PBB-P2;

d. melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (Back Up data);

e. melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB-P2 dan

basis data PBB (SISMIOP PBB);

f. melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti

SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;

g. melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan

pembayaran PBB-P2;

h. melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB;

i. melaksanakan dan menyempumakan sistem pembentukan basis data

PBB-P2;

j. melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah

strategis dalam pencapaian penerimaan PBB-P2; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak

Bumi dan Bangunan.

f. Bidang Pengelolaan Aset

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai tugas menyusun perencanaan dan

pengendalian, pemanfaatan dan inventarisasi barang milik daerah sesuai

ketentuan yang berlaku.

Bidang Pengelolaan Aset mempunyai fungsi:

a. pengumpulan, penganalisaan dan pengkoordinasian bahan penyusunan

standar mutu, harga dan standar kebutuhan material, perbekalan dan

peralatan daerah;

b. penyusunan dan pengkoordinasian Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

(RKPBMD);

c. penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar

Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

d. pengkoordinasian perawatan dan pemeliharaan aset daerah,

pengkoordinasian pemanfaatan aset Daerah;

e. pelaksanaan perubahan status hukum barang daerah, penghapusan barang

daerah;

f. pelaksanaan tugas pengamanan, pengendalian serta inventarisasi barang

Daerah;

g. pelaksanaan pusat pelayanan informasi barang Daerah; dan

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengelolaan Aset membawahi tiga sub bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian

b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan

c. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan

Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

a. menghimpun, menganalisa bahan dan menyusun standart mutu, standart

harga dan standart kebutuhan barang daerah serta indeks biaya

operasional pemakaian barang daerah;

b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah

(RKBMD) dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah

(RKPBMD);

c. menyusun Daftar kebutuhan barang milik derah (DKBMD) dan daftar

kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD);

d. melaksanakan Pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;

e. melaksanakan Penyelesaian Administrasi Tuntutan Ganti Rugi dan Sanksi

terhadap Barang Milik Daerah;

f. melaksanakan Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian terhadap

Barang Milik Daerah; dan


Pengelolaan Aset.

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan, mempunyai tugas :

a. menghimpun dan menganalisa data Penggunaan dan pemanfaatan (sewa,

pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun

serah guna) serta data pemindah tanganan (penjualan, tukar menukar,

hibah, penyertaan modal pemerintah daerah, perubahan status hukum)

barang daerah;

b. menyusun daftar rencana penggunaan, pemanfaatan, dan

pemindahtanganan;

c. mempersiapkan dan menyelenggarakan Penggunaan dan pemanfaatan, dan

pemindahtanganan yang meliputi perubahan status hukum;

d. melaksanakan Pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

e. melaporkan hasil Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan yang

meliputi perubahan status hukum; dan

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Pengelolaan Aset.

Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

a. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil pengadaan Barang Milik

Daerah;

b. melaksanakan pengumpulan data, menganalisa data barang inventaris;

c. melaksanakan entri data Barang Inventaris Milik Daerah;

d. melaksanakan pengembangan perangkat lunak administrasi barang daerah;

e. melaksanakan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik

Daerah;

f. melaksanakan kegiatan pusat informasi barang daerah; dan


Pengelolaan Aset.

1.5 Sumber Daya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang

1) Kondisi Personel

Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana merupakan

gambaran buzzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Badan

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Sampang, yaitu sebagai berikut:

TABEL 1

JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SAMPANG

NO NAMA JABATAN

PERSONEL PNS

ESLN II ESLN IIIESLN

IV

NON

ESELON

Jabatan

FungsionalKet

1 Kepala Badan 12 Sekretaris 13 Kepala Bidang 54 Kepala Subag / Subid 185 Staf 46 1

Jumlah Total 1 6 18 46 1

Dari tabel diatas, dari 72 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang sebanyak 72

pegawai menduduki jabatan yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 5

Kepala Bidang, 18 Kasubag/Kasubid, 1 Jabatan Fungsional dan 46 pegawai

yang tidak menduduki jabatan.

TABEL 2 DATA PEGAWAI

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

( Berdasarkan Pendidikan )

NO TINGKAT PENDIDIKAN

PERSONEL

PNSSD SLTP SLTA

DiplomaS1 S2 S3

1 Eselon II b 12 Eselon III a 13 Eselon III b 1 44 Eselon Iva 8 95 Eselon IV b6 Staf 0 0 17 3 14 14

JUMLAH 0 0 17 3 25 27

Dari tabel diatas, dari 72 Pegawai dilingkungan Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang berdasarkan

pendidikannya terdiri dari 17 Orang Berpendidikan SLTA, Diploma 3 orang,

sebanyak 25 Orang berpendidikan Sarjana ( S1) dan sebanyak 27 pegawai

berpendidikan Terakhir Magister (S2).

TABEL 3 DATA PEGAWAI BERDASARKAN KEPANGKATAN

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NoGolongan

Jumlah A B C D E

1 Golongan II 2 5 8 2 17

2 Golongan III 8 8 15 14 45

3 Golongan IV 8 1 1 10

Total 72

2) Sarana Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan

prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Sampang telah dilengkapi sarana dan prasarana yang

diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPKAD

Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

TABEL 4

DATA ASET PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NoUrut

GoL.KodeBidangBarang

NAMA BIDANG BARANGJumlahBarang

Kondisi Barang Ket

1 2 3 4 5 B KB RB 131 01 01 Tanah 23 2 02 PERALATAN DAN MESIN

02 a. Alat-alat besar - 03 b. Alat-alat Angkutan 79

Roda 2 71 69 2

Roda 3 2 2

Roda 4 6 6

Roda 6 1 1

04 c. Alat-alat Bengkel dan Alat ukur 13 13

05 d. Alat-alat Pertanian/Peternakan -

06 e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga 2262

Lemari 98 98

Gerobak sampah 21 21

Komputer 68 67 1

Ups 32 26 6

Printer 79 77 2

Laptop 57 55 2

Komputer Mainframe 37 37

Komputer Jaringan 6 6

Kursi Kerja 1646 1551 95

Meja Kerja 139 139

AC 53 50 3

07 f. Alat-alat Studio dan Komunikasi 26 25 1

3 03 GEDUNG DAN BANGUNAN 08 a. Bangunan Gedung 14 14 4 04 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 09 a. Instalasi Listrik 4 4 10 b. Jaringan 4 4

5 05 ASET TETAP LAINNYA 11 a. Buku Perpustakaan 13 13 12 b. Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan 1 1

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DAN PENETAPAN KINERJA

BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN SAMPANGPATAN, ASET KABUPATEN SAMPANG

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sampang sesuai

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang

Tahun 2013-2018, yaitu ”Terwujudnya Birokrasi Sehat Masyarakat Kuat dan

Lingkungan Bersahabat Demi Tercapainya Kabupaten Sampang yang

Bermartabat”, Pemerintah Kabupaten Sampang telah menetapkan 5 (lima) misi

utama, salah satunya adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

profesional. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada

perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia

aparatur, sistem dan prosedur baik pada tingkat pemerintah Kabupaten Sampang

maupun Perangkat Daerah.

Sebagai wujud komitmen dalam menjalankan salah satu misi pemerintah

Kabupaten Sampang, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

profesional, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki

tanggung jawab mengawal keberlangsungan misi tersebut dengan melakukan inovasi

kebijakan, strategi ,maupun program yang dapat dirasakan manfaatnya, khususnya

yang berkaitan dengan reformasi penyelenggaraan pengelolaan administrasi,

pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang mendayagunakan seluruh

instrumen, yaitu kekuatan (strength) yang ada, sehingga dapat mengatasi ancaman

(threat) dan kelemahan (weakness), sekaligus memanfaatkan peluang (opportunity)

yang ada, guna menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang

berisikan Tujuan, Sasaran serta Strategi dan Kebijakan untuk periode 5 (lima) tahun

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam

mendukung Pembangunan di Kabupaten Sampang.

Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 maka sebagaimana

amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional beserta peraturan perundangan turunannya mengamanatkan bahwa

pelaksanaan program-program pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas

pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Nasional, sehingga perlu melakukan pengkajian kembali

muatan dan substansi RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018 untuk

diharmonisasikan dengan program-program prioritas pembangunan nasional dalam

pencapaian Nawa Cita tujuan jangka menengah Nasional.

Kedua dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015

tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah, yang substansinya membahas mengenai perubahan

kewenangan urusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten ke Provinsi dan dari

Provinsi ke Pusat, maka diperlukan penyesuaian perangkat daerah untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dipandang perlu

melakukan pengkajian kembali RPJMD Kabupaten Sampang 2013-2018. Hal ini

didasari pertimbangan terjadinya perubahan mendasar terhadap tatalaksana

pemerintahan di daerah seperti klasifikasi urusan pemerintahan yang berdampak

pada keberadaan perangkat daerah.

Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang secara otomatis berdampak

kepada perubahan Rencana strategis ( Renstra ) Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan aset daerah Kabupaten Sampang. Revisi yang dilakukan mengacu

kepada perubahan dari RPJMD Kabupaten Sampang yang mengalami beberapa

revisi dan penyempurnaan. Revisi dan penyempurnaan ini menyesuaikan dengan

kondisi dan perkembangan dari target yang telah ditentukan.

Disamping itu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sampang No. 55 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Badan


berdampak juga pada perubahan dokumen perencanaan untuk disesuaikan dengan

Struktur Organisasi yang baru.

Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 ini

berpedoman kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018. Keselarasan Perubahan Renstra Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dengan

Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013 – 2018 terkait dalam Misi – 1

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Profesional yang salah satu

sasarannya adalah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614).

Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan akan ditetapkan kemudian dalam

dokumen tersendiri melalui perencanaan kinerja tahunan yang menjabarkan kegiatan

dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan strategi yang ditetapkan

dalam perubahan Rencana Strategis. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi

strategis dalam sistem perencanaan tahunan. Renja Perangkat Daerah juga

merupakan perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk

kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah. Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Sa]mpang disusun dengan

mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Sampang, Rencana Strategis (Renstra) Perubahan BPPKAD Kabupaten

Sampang, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta

dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat.

Dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Sampang

perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju

serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai

upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah dan

RPJMD tahun yang bersangkutan. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Selain itu Rencana

Kerja (Renja) BPPKAD Kabupaten Sampang menerjemahkan perencanaan strategis

jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Sampang dan Rencana Strategis (Renstra)

BPPKAD Kabupaten Sampang ke dalam rencana, program dan penganggaran

tahunan. Rencana Kerja juga menjembatani koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

sinergitas Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit

dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) dapat dijadikan pedoman

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta mampu meningkatkan tuntutan dan harapan

masyarakat, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang secara terus menerus melakukan perubahan ke arah

perbaikan kinerja. Langkah awal yang harus dilakukan oleh Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang agar mampu

menjawab tuntutan lingkungan strategis dan tetap berada dalam tatanan, maka

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

berupaya untuk lebih dapat menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi dan

kebijakannya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan akuntabilitas kinerjanya

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai

dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis

strategis seperti yang terdapat di dalam perubahan Rencana Strategis (Renstra)

Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

Tahun 2013- 2018. Tujuan Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sampang yang terdapat di dalam perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang

Tahun 2013-2018 adalah termasuk dalam Pengelolaan Tata pemerintahan Yang

Baik. Dalam rangka mendukung tercapainya misi-1 Pemerintah

Kabupaten Sampang, BPPKAD Kabupaten Sampang perlu merumuskan tujuan

strategis (strategic goals). Badan Pendapatan, Pengelolaan Kuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sampang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan untuk kurun waktu yang telah ditetapkan. Formulasi tujuan strategis

dimaksud, memperhatikan faktor internal dan eksternal untuk mengukur sejauh

mana tercapainya tujuan strategisnya oleh karena itu diperlukan indikator kinerja

(performance indicator) yang terukur. Rumusan Tujuan Strategis tersebut adalah

Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset daerah.

Table. 2. 1 : MATRIK HUBUNGAN ANTARA MISI 1 DAN TUJUAN STRATEGIS

BPPKAD KABUPATEN SAMPANG

MISI TUJUANMewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

yang Baik dan Profesional

Mewujudkan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah yang Berkualitas

Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

(Tahun 2013-2018), dapat dirumuskan berdasarkan tujuan BPPKAD

Kabupaten Sampang, yaitu :

Sasaran-1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

dengan indikator Sasarannya adalah :

1. Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P

2. Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas

3. Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP

4. Persentase BMD dilengkapi dengan Bukti Kepemilikan Legal

Sasaran-2 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator

sasarannya adalah :

1. Persentase peningkatan PAD

Tabel 2.2.

MATRIK HUBUNGAN ANTARA TUJUAN DAN SASARAN

INDIKATOR

No TUJUAN SASARAN STRATEGISUraian Uraian Indikator

I Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas

I Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


2. Persentase serapan APBD sesuaianggaran kas



II MeningkatnyaPendapatan Asli Daerah(PAD)


Untuk dapat merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

sebagaimana diuraikan di atas, maka pencapaian tujuan dan sasaran dijabarkan ke

dalam pencapaian indikator-indikator melalui Program-Program dan

Kegiatan-kegiatan yang mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran dimaksud.

Beberapa Indikator yang dimaksud, antara lain :






PROGRAM

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dan

dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun dalam rangka

kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat

guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Program yang telah ditetapkan


berdasarkan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2018 sebanyak 7 (tujuh)

Program yang dijabarkan dalam 55 ( lima puluh lima ) Kegiatan, dengan Program

prioritas/utamanya yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Pendapatan Daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berikut adalah ke-7 ( tujuh ) program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

K E G I A T A N

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam

merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi konkrit / nyata organisasi

untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dengan kebijakankebijakan

organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut.

Terdapat 24 ( dua puluh empat ) kegiatan-kegiatan prioritas/utama di dalam

program prioritas/utama; Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang pada

Tahun 2018 sebagai berikut yaitu :

1. Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pemgelolaan Keuangan Daerah

3. Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

4. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

7. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban

Pelaksaan APBD

8. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung

Jawaban Pelaksaan APBD

9. Penyusunan Laporan LKD

10. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Fasilitasi Penatausahaan Belanja Non Gaji

12.Fasilitasi Penatausahaan Belanja Gaji Pegawai

13.Penyusunan regulasi pengelolaan pendapatan daerah

14.Sosialisasi Paket Regulasi ttg pengelolaan pendapatan daerah

15. Intensifikasi dan Extensifikasi PBB

16.Pengelolaan Data dan Informasi PBB

17.Pemuktahiran Data Piutang PBB

18. Intensifikasi dan Extensifikasi Pendapatan Daerah

19.Pengelolaan data dan Informasi Pendapatan Daerah

20.Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah

21.Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

22.Penyusunan DKBMD dan BKPBMD

23.Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah

24.Fasilitasi penatausahaan Barang Milik Daerah

PENETAPAN KINERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018


telah membuat Penetapan Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas,

dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 telah mengacu pada

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018. Oleh karena

itu Indikator-indikator Kinerja dan Target Tahunan yang digunakan dalam

Penetapan Kinerja adalah Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dan telah

diintegrasikan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018. Capaian

Kinerja Tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun

2018 sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang. Analisis atas

Capaian Kinerja terhadap rencana Target Kinerja ini akan digunakan sebagai

umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang secara berkelanjutan.

Penetapan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2018 dijadikan acuan untuk mengukur seberapa jauh

pencapaian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2018 dan melaporkannya ke dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 seperti pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel. 2.3

Penetapan Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2018

Sasaran Strategis 2018

No. Uraian Indikator Kinerja TargetProgram /Kegiatan

Anggaran (Rp)

1 Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P

Des-17 /Okt-18

ProgramPeningkatan danPengembangan

PengelolaanKeuangan Daerah

1.473.789.950,00

2 Persentase serapan APBDsesuai anggaran kas

95%

3Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP

100%

4Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal

75%

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanBarang MilikDaerah

779.430.000,00

2Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5Persentase peningkatan PAD

8,67%

ProgramPeningkatan danPengembanganPengelolaanPendapatan Daerah

3.947.228.300,00

Untuk mencapai sasaran tersebut tersedia anggaran untuk melakukan

program dan kegiatan sebesar Rp. 6.200.448.250,00. Tabel Penetapan Kinerja

Tahun 2018 diatas merupakan gambaran umum sasara beserta indikatornya yang

telah diselaraskan dengan Kebijakan Anggaran Kabupaten Sampang untuk Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2018.

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja

dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tersebut.

Dari sasaran strategi yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai, untuk

mengaktualisasikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada

Tahun 2018 dirumuskan sasaran sebagai berikut :

1. SASARAN


Kabupaten Sampang dalam hal ini telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2018

yang secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 2.4

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018

1

Meningkatnyakualitas

PengelolaanKeuangan danAset Daerah

1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P Des-17 / Okt-18

2 Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas 95%

3 Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP 100%


75%


5 Persentase peningkatan PAD 8,67%

Berdasar pada tabel 2.4 tersebut, dapat dijelaskan bahwa Badan


mempunyai 2 ( dua ) sasaran strategis yang merupakan tujuan utama dengan

masing-masing memiliki target capaian, Untuk mencapai target tersebut, maka

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang

harus mampu mengoptimalkan kegiatan-kegiatan utama yang telah direncanakan

dan disusun pada Tahun 2018 ini dengan berbagai macam inovasi dan terobosan-

terobosan baru yang mendukung serta melaksanakan kegiatan-kegiatan

pendukung baik dari sisi infrastruktur maupun sisi koordinasi yang mendukung

tercapainya tujuan dari kegiatan utama.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Sampang


Sampang dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja tidak

terlepas dari rangkaian fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Rencana

Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Pengukuran Kinerja digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan

misi Pemerintah Kabupaten Sampang. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari

suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja

kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan

dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan

mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan

kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap

pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan,

pengumpulan data, dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja

merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem

pengumpulan dan pengolahan data / informasi untuk menentukan kinerja kegiatan,

program dan kebijakan. Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada

kelompok menurut masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat

(benefits), dan dampak (impacts). Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk

mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target

setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih kinerja ( performance gap ), yang selanjutnya

berdasarkan selisih tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang

tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang ( performance

improvement ). Dalam memberikan penilaian pencapaian kinerja setiap sasaran

strategis dipergunakan skala penilaian pengukuran 4 (empat) kategori sebagai

berikut, terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran yaitu :

a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai rmakna progres positif maka skala yang

digunakan sebagai berikut:

Tabel. 3. 1

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Positif

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian4 85 – 100 Sangat baik3 70 – 85 Baik2 55 - 70 Cukup1 < 55 Kurang

b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negatif maka

skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel. 3. 2

Skala Pengukuran Capaian Kinerja Bermakna Progress Negatif

Skor Rentang Capaian Kategori Capaian4 85 – 100 Kurang 3 70 – 85 Cukup 2 55 - 70 Baik 1 < 55 Sangat baik

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penetapan Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 memuat informasi tentang Sasaran

Strategis yang akan dicapai pada Tahun 2018, Indikator Kinerja, Target atau Rencana

Capaian Kinerja, Program serta Kegiatan.

Analisis capaian kinerja dilakukan agar dapat diketahui kemajuan dan

kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan,

sehingga dapat dinilai dan menjadi umpan balik (feed back) guna perbaikan

pelaksanaan program / kegiatan di masa yang akan datang.

Secara umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai Visi

dan Misi Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan Tahun 2013 – 2018. Yaitu

“Terwujudnya birokrasi sehat, masyarakat kuat, dan lingkungan bersahabat,

demi tercapainya Kabupaten Sampang yang bermartabat”. Berdasarkan Visi

dan Misi tersebut maka Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset

Daerah Kabupaten Sampang merumuskan Sasaran Strategis yang akan dicapai

dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1 . Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2 . Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Program Prioritas dari program-program pembangunan Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, yaitu Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan terdapat

24 ( dua puluh empat ) kegiatan.

Hasil Pengukuran Kinerja setiap Sasaran Strategis Badan


Tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel. 3.3

Pencapaian Kinerja

Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018Realisasi

2018

%Capaia

n (1) (2) (3) (4) (5)

1Meningkatnya kualitasPengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah


Des-17 /Okt-18

Des-17 /Okt-18 100%

2Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas

95% 92,02% 96,86%


100% 80% 80%


75% 100% 133,33%

2Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah(PAD)


8,67% -35,41% -

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja

2018 dalam rangka mencapai :

1. Sasaran Strategis Pertama, yaitu “ Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah “ dengan :

a. Indikator kinerja Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P dapat dikategorikan

sangat baik ( dengan persentase Capaian Kinerja 100% ).

b. Indikator kinerja Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas dapat

dikategorikan sangat baik ( dengan persentase Capaian Kinerja 96,86% ).

c. Indikator kinerja Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai SAP dapat

dikategorikan baik ( dengan persentase Capaian Kinerja 80% ).

d. Indikator kinerja Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal dapat

dikategorikan sangat baik ( dengan persentase Capaian Kinerja 133,33% ).

2. Sasaran Strategis Kedua , yaitu “ Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) “

dengan :

a. Indikator Kinerja Persentase peningkatan PAD dapat dikategorikan kurang

( dengan persentase Capaian Kinerja -35,41% ) atau penurunan PAD sebesar

35,41%.

Secara keseluruhan dari kedua Sasaran Strategis di Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang pada

Tahun 2018 sasaran strategis tergolong Baik. Hal ini dapat dil ihat dari

hasil pengukuran terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis terhadap target

yang diharapkan.

Tabel. 3.4Perbandingan Realisasi Kinerja

Tahun 2018

No. SasaranStrategis

Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi

2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1




Des-17 /Okt-18

Des-15 /Okt-16

Des-16 /Okt-17

Des-17 /Okt-18


95% - 92,92% 92.,02%


100% - 75% 80%


75% - 60% 100%

2Meningkatnya Pendapatan AsliDaerah (PAD)


8,67% -4,80% 52,78% -35,41%

Tabel. 3.5Perbandingan Realiasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA

Tahun 2018No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Realisasi 2018

(1) (2) (3) (4)

1

Meningkatnya kualitasPengelolaan

Keuangan dan AsetDaerah


Des-17 / Okt-18 Des-17 / Okt-18


95% 92,02%


100% 80%


75% 100%


5 Persentase peningkatan PAD 8,67% -35,41%

Tabel. 3.6

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran (Rp) % Anggaran

1

Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


1.473.789.950,00 23,772Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas

3Persentase Laporan KeuanganOPD sesuai SAP


779.430.000,00 12,57


5 Persentase peningkatan PAD 3.947.228.300,00 63,66

Tabel. 3.7Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tahun 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kinerja %Capaian

Anggaran (Rp) %Capaian

Target Realisasi Alokasi Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6)

1




Des-17 / Okt-18 Des-17 / Okt-18 100%

1.473.789.950,00 1.015.648.560,00 68,91%2Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas

95% 92,02% 96,86%

3Persentase Laporan KeuanganOPD sesuai SAP

100% 80% 80%


75% 100% 133,33% 779.430.000,00 684.587.733,00 87,83%


5 Persentase peningkatan PAD 8,67% -35,41% - 3.947.228.300,00 3.123.165.989,00 79,12%

30

Tabel. 3.8

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun 2018

No.SasaranStrategis

Indikator Kinerja% Capaian

Kinerja

%Penyerapan Anggaran

Tingkat

Efisiensi

1




92,29 68,91% 23,382Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas



133,33% 87,83% 45,5%



- 79,12% -

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang, dilakukan evaluasi

terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran dan kegiatan sekaligus menjelaskan

hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran.

Adapun evaluasi kinerja pencapaian Indikator sasaran dapat dijelaskan sebagai

berikut :


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan wujud

pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah.

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan Rancangan APBD berpedoman

kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan

tercapainya tujuan Pemerintah Daerah. Pengelolaan APBD meliputi tahap

perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap pertanggungjawaban. Tahap

penyusunan dan penetapan APBD merupakan tahap perencanaan APBD.

Penyusunan APBD tepat waktu yang dimaksud adalah Pengesahan Perda

APBD dan P-APBD sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri ditetapkan

30

paling lambat Desember (n-1) dan Oktober (n). Pelaksanaan penyusunan

APBD Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 dan Peraturan Daerah No. 2

Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2018. PERDA tentang APBD

Tahun Anggaran 2018 dan PERBUP APBD Tahun 2018 ditetapkan pada

tanggal 29 Desember 2017. Sedangkan Perda tentang PAPBD

Tahun Anggaran 2018 dan Perbup PAPBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan

tanggal 15 Oktober Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan

APBD/P sudah disusun dan disahkan tepat waktu.


Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,

dan pengawasan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah

penyerapan APBD diharapkan sesuai dengan anggaran kas yang sudah

ditetapkan oleh OPD dalam DPA masing-masing OPD sehingga terwujudlah

tertib administrasi keuangan. Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah

dilakukan guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai

pengeluaran-pengeluaran, sesuai dengan rencana penarikan dana yang

tercantum dalam DPA-OPD. Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk

yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang

digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Anggaran kas mempunyai peran penting sebagai alat kontrol dan

pengendalian. Penyerapan anggaran kas seluruh OPD di Kabupaten Sampang

sudah menunjukkan hasil (92,02%) namun harus terus dilakukan perbaikan

kualitas perencanaan anggaran (anggaran harus jelas sasarannya,

anggarannya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan adanya tim

pengawas).


Salah satu langkah konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan

daerah adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi

prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan ketentuan yaitu dengan

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara

umum. Untuk mencapai Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa

Pengecualian salah satunya adalah Laporan Keuangan Daerah (LKD) harus

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir Laporan Keuangan Daerah

(LKD). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang berasal dari

Laporan Keuangan seluruh OPD se Kabupaten Sampang. Dari 5 Laporan

Keuangan yang harus dipenuhi OPD ( LRA, LO, Neraca, LPE dan CALK )

hanya CALK saja yang pengungkapannya masih sangat kurang informatif, Hal

tersebut disebabkan Petugas Akuntansi OPD tidak mendapatkan informasi

yang lengkap dari petugas lain yang menangani data ( kurang koordinasi dan

keterlibatan pejabat OPD ).

4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta

menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka

pemerintah daerah harus melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib

administrasi sehingga terciptanya manajemen pemerintahan

yang dapat bekerja secara efisien, efektif dan ekonomis. Pemerintah Daerah

perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset

daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari

tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.

Jika aset daerah dikelola secara tertib maka terwujud ketertiban administrasi

mengenai kekayaan daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan

aset daerah, pengamanan aset daerah dan, tersedianya data atau informasi

yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah dan pengelolaan BMD sebagai

bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sampang

berupaya terus melakukan peningkatan pengelolaan aset daerah secara tertib

dengan melengkapi bukti kepemilikan legal untuk Barang Milik Daerah yang

dimiliki Pemerintah Kabupaten Sampang guna mewujudkan manajemen

pengelolaan aset daerah yang efektif dan efisien. Sejauh ini semua Barang

Milik Daerah sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan

BPPKAD sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu

Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Sampang.


Pendapatan Asli Daerah ( PAD) terdiri dari :

1. Pajak Daerah,

2. Retribusi Daerah,

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Adapun Rincian Realisasinya seperti dalam tabel berikut :

Tabel 4.2TABEL REALISASI PAD TAHUN 2018 DAN TAHUN 2017

No Uraian Sat. REALISASI 2017 ANGGARAN 2018 REALISASI 2018% Real

dan AngTh. 2018

% peningkatanPAD

(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6=(4-2)/2*100%)

Pendapatan Asli Daerah Rp 209.545.224.677,58 138.417.402.149,26 135.349.867.961,19 97,78 -35,41

a. Pajak daerah Rp 20.557.363.424,63 23.945.000.000,00 21.997.977.280,13 91,87 7,01

b. Retribusi daerah Rp 10.917.030.412,00 15.133.660.550,00 12.420.511.362,00 82,07 13,77

c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Rp 6.251.369.919,40 6.563.703.939,00 6.378.024.135,02 97,17 2,03

d.Lain-lain PAD yang sah

Rp 171.819.460.921,55 92.775.037.660,26 94.553.355.184,04 101,92 -44,97

30

Pada Tahun 2018 dari target PAD sebesar Rp.138.417.402.149,26

terealisasi sebesar Rp. 135.349.867.961,19 atau 97,78%. Tidak tercapainya

Target PAD Tahun 2018 ini dikarenakan ada tiga komponen pendukung yang

tidak mencapai target. Yaitu :

a. Pajak Daerahb. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

PAJAK DAERAH

Target Pajak Daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar

Rp.23.945.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 21.997.977.280,13 atau

91,87%. Semua pajak daerah di Kabupaten Sampang dikelola oleh

BPPKAD Kabupaten Sampang. Realisasi pajak daerah yang tidak

memenuhi target diantaranya :

a) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi pajak ini sebesar 51,28% disebabkan beberapa objek pajak

Pertambangan belum memiliki izin pertambangan, sehingga tidak bisa

dikenakan pajak.

b) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

PBB pedesaan dan perkotaan teralisasi 66,75%. Tidak tercapainya target

hasil pajak dari PBB ini disebabkan beberapa hal yaitu:

1. SPPT Pajak Bumi dan Bangunan banyak yang tidak/belum

tersampaikan kepada wajib pajak karena banyak Kepala Desa yang

disibukkan dengan pelaksanaan Pilkada yag dilanjutkan dengan PSU.

2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ditanggung oleh kepala Desa

terkait dengan janji politik dari Kepala Desa terpilih tentang

pembebasan pajak PBB.

RETRIBUSI DAERAH

Target Retribusi Daerah secara keseluruhan ditetapkan sebesar

Rp.15.133.660.550,00 terealisasi sebesar Rp.12.420.511.362,00 atau

82,07%. Sedangkan retribusi yang dikelola oleh BPPKAD adalah retribusi

Pemakaian Kekayaan daerah dan retribusi tempat

penginapan/pesanggrahan/Villa. Dari kedua retribusi yang di kelola tersebut,

hanya retribusi pemakaian kekayaan daerah yang prosentase

pencapaiannya dibawah 100 %, yaitu sebesar 42,66%. Capaian retribusi

42,66% tersebut diperoleh dari hasil retribusi penyewaan tanah dan

bangunan.

HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan

sebesar Rp. 6.563.703.939,00 terealisasi sebesar Rp. 6.378.024.135,02

atau 97,17%. Target 100% tidak tercapai disebabkan ada 1 (satu) komponen

yang tidak terealisasi yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemda

(deviden) atas penyertaan modal pada BUMD PT. GSM disebabkan

berdasarkan hasil RUPS Tahunan PT Sampang Sarana Shorebase (SSS)

Tahun Buku 2017 diputuskan tidak ada pembagian Deviden kepada

Pemegang Saham yang seharusnya disetor pada Tahun 2018.

Dengan tidak tercapainya 3 (tiga) komponen PAD tersebut

berpengaruh terhadap jumlah realisasi PAD seperti yang telah ditargetkan

yaitu dari target PAD sebesar Rp. 138.417.402.149,26 terealisasi sebesar

Rp. 135.349.867.961,19 atau 97,78%.

Untuk indikator prosentase peningkatan PAD pada Tahun 2018

realisasi PAD sebesar Rp. 135.349.867.961,19 jika dibandingan dengan

realisasi PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 209.448.445.816,75 terjadi penurunan

PAD sebesar -34,75% dari target yang ditetapkan sebesar 8,67%.

Hal ini disebabkan pada Tahun 2017 terdapat realisasi Dana BOS yang

menambah jumlah realisasi PAD Tahun 2017, sedangkan untuk Tahun 2018

Dana BOS tidak menjadi bagian komponen PAD di DPA Tahun 2018

sehingga realisasi Dana BOS tidak masuk ke PAD namun masuk ke rekening

Hibah.

IKHTISAR REALISASI TARGET KINERJA BELANJA LANGSUNG

Anggaran untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian yang telah

dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang untuk Tahun 2018 anggaran yang tersedia sebesar

Rp. 31.274.917.331,99. Anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung

dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) yang sebesar

Rp 19.684.499.931,99 dan terealisasi sebesar Rp.16.267.453.193,00 atau

82,64%. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan

Tunjangan Pegawai. Sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) dari anggaran

sebesar Rp.11.590.417.400,00 dapat terealisasi sebesar Rp.9.716.070.952,00

atau 83,83%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 ( tujuh )

Program dan 55 kegiatan, dengan rincian Program dan kegiatan sebagai

berikut :

Table. 3.10

Program Kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang

Tahun 2018

KODE PROGRAM/KEGIATAN TARGET REALISASI CAPAIAN

5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.684.499.931,99 16.267.453.193,00 82,64

5.2. BELANJA LANGSUNG 11.590.417.400,00 9.716.070.952,00 83,83

4.02.01.01Program pelayanan administrasi perkantoran

1.717.805.100 1.561.456.643 90,90

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.290.000 4.156.500 44,74

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

596.400.000

500.578.403 83,93

05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

77.250.000

76.648.600 99,22

06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

23.700.000

17.766.300 74,96

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dispenda

202.181.000

199.422.800 98,64

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 121.994.100 118.856.050 97,43

11 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

66.075.000

49.666.654 75,17

12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

64.600.000

56.784.750

87,90

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

12.700.000 8.399.250 66,14

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

3.600.000 3.400.000 94,44

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

24.000.000 22.972.080 95,72

18 Rapat Koordinasi & Konsultasi Luar Derah

263.660.000

255.265.856

96,82

19 Penyed Jasa Pendukung Administrasi / Perkantoran

247.200.000

246.064.400

99,54

20 Rapat2 Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

5.155.000

1.475.000

28,61

4.02.01.02Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.445.449.000 3.186.372.584 92,48

03 Pembangunan Gedung Kantor 2.145.825.0

00 2.036.915.35

0 94,92

10 Pengadaan Meubeulair 121.150.0

00 110.381.30

0 91,11

11 Pengadaan Komputer 78.600.0

00 70.727.92

5 89,98

12

Pengadaan Peralatan Kantor 246.950.0

00 245.459.05

0 99,40

21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

183.100.000

182.409.230

99,62

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

92.000.000

59.866.500

65,07

24 Pemeliharaan rutin/berkala Kend.Dinas/Oprs

189.090.000

139.824.931

73,95

29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeuler

5.185.000

4.956.200

95,59

30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Perlengkapan Kantor

67.240.000

47.328.998

70,39

31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Milik Pemkab

51.450.000

23.812.500

46,28

38 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

264.859.000

264.690.600

99,94

4.02.01.05Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

196.645.000

118.584.683

60,30

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

62.928.000

34.932.455

55,51

03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

133.717.000

83.652.228

62,56

4.02.01.06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

30.070.050,00 26.254.760,00 87,31

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.570.000

7.890.000

74,65

02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3.226.400

2.845.900

88,21

04 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.398.750

3.236.500

95,23

05 Penyusunan Renja, RKA-SKPD dan DPA - SKPD

12.874.900

12.282.360

95,40

4.02.01.15Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.473.789.950 1.015.648.560 68,91

01

Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah

49.262.800

17.390.576

35,30

02 Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pemgelolaan Keuangan Daerah

69.230.000

24.838.950

35,88

03 Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD

330.020.100

267.258.687

80,98

04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

134.625.000

67.752.957 50,33

05 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

144.315.600

108.972.840 75,51

06 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

92.843.050

72.430.545

78,01

07

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksaan APBD

60.227.500

46.753.000

77,63

08

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

14.066.850

12.505.600

88,90

09 Penyusunan Laporan LKD 70.746.5

50 60.974.91

2 86,19

10 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

272.995.000

185.935.513 68,11

11 Fasilitasi Penatausahaan BelanjaNon Gaji

171.068.000

105.947.915 61,93

12

Fasilitasi Penatausahaan BelanjaGaji Pegawai

64.389.500

44.887.065 69,71

4.02.01.16Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.947.228.300 3.123.165.989 79,12

01 Penyusunan regulasi pengelolaan pendapatan daerah

166.005.000

101.131.231

60,92

02 Sosialisasi Paket Regulasi ttg pengelolaan pendapatan daerah

282.800.500

228.286.550

80,72

03 Intensifikasi dan Extensifikasi PBB

1.710.693.000

1.649.677.375

96,43

04 Pengelolaan Data dan Informasi PBB

1.017.033.500

607.064.473

59,69

05 Pemuktahiran Data Piutang PBB 131.221.5

00 76.312.91

9 58,16

07 Intensifikasi dan Extensifikasi Pendapatan Daerah

453.472.800

384.410.241

84,77

08 Pengelolaan data dan Informasi Pendapatan Daerah

186.002.000

76.283.200

41,01

4.02.01.17Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah

779.430.000 684.587.733 87,83

03 Peningkatan Manajemen Barang Milik Daerah

158.550.000

145.369.250 91,69

04 Revaluasi / Appraisal Aset / Barang Daerah

82.480.000

47.734.650 57,87

05 Penyusunan DKBMD dan BKPBMD

79.700.000

67.335.990 84,49

06 Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah

207.445.000

183.914.745

88,66

07 Fasilitasi penatausahaan BarangMilik Daerah

251.255.000

240.233.098 95,61

Untuk program prioritas/utama yaitu Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari alokasi anggaran sebesar

Rp. 6.200.448.250,00 ( enam milyar dua ratus juta empat ratus empat puluh

delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah ) realisasi penyerapannya sebesar

Rp. 4.823.402.282,00 ( empat milyar delapan ratus dua puluh tiga juta empat

ratus dua ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah ) atau persentase realisasi

penyerapan anggarannya sebesar 77,79%.

Dari persentase rasio penyerapan anggaran ke 7 ( tujuh ) program secara

keseluruhan : Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Program peningkatan sIstem pelaporan

capaian kinerja & keuangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan

Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik, maka

rata-rata persentase realisasi penyerapan anggarannya adalah sebesar

79,72%. Dan dari alokasi anggaran belanja langsung Rp. 11.590.417.400,00 (

sebelas milyar lima ratus sembilan puluh juta empat ratus tujuh belas ribu

empat ratus rupiah) realisasi penyerapan akhir belanja langsung Tahun

Anggaran 2018 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Sampang sebesar Rp. 9.716.070.952,00 ( sembilan milyar tujuh ratus enam

belas juta tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) atau persentase

realisasi penyerapan anggarannya sebesar 83,83%.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2018


telah mampu mencapai Target Kinerja, baik yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2013 - 2018 maupun di dalam Penetapan

Kinerja Tahun 2018. Hal ini dapat dilihat yaitu antara lain :


Penyusunan APBD tepat waktu yang dimaksud adalah Pengesahan Perda

APBD dan P-APBD sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri ditetapkan

paling lambat Desember (n-1) dan Oktober (n). Pelaksanaan penyusunan APBD

Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Daerah

No. 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2018 dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2018. PERDA tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan

PERBUP APBD Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017.

Sedangkan Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2018 dan Perbup PAPBD

Tahun Anggaran 2018 ditetapkan tanggal 15 Oktober Tahun 2018. Hal ini

menunjukkan bahwa penyusunan APBD/P sudah disusun dan disahkan tepat

waktu.


Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur

ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran,

sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-OPD.

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai

pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. Anggaran kas mempunyai peran

penting sebagai alat kontrol dan pengendalian. Penyerapan anggaran kas

seluruh OPD di Kabupaten Sampang sudah menunjukkan hasil namun harus

terus dilakukan perbaikan kualitas perencanaan anggaran (anggaran harus

jelas sasarannya, anggarannya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dan

adanya tim pengawas).


Salah satu langkah konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan

daerah adalah penyampaian laporan keuangan pemerintah yang memenuhi

prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan ketentuan yaitu dengan

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah diterima secara

umum. Untuk mencapai Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa

Pengecualian salah satunya adalah Laporan Keuangan Daerah (LKD) harus

menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

memiliki peranan penting dalam penyusunan akhir Laporan Keuangan Daerah

(LKD). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sampang berasal dari

Laporan Keuangan seluruh OPD se Kabupaten Sampang. Dari 5 Laporan

Keuangan yang harus dipenuhi OPD ( LRA, LO, Neraca, LPE dan CALK )

hanya CALK saja yang pengungkapannya masih sangat kurang informatif, Hal

tersebut disebabkan Petugas Akuntansi OPD tidak mendapatkan informasi yang

lengkap dari petugas lain yang menangani data ( kurang koordinasi dan

keterlibatan pejabat OPD ).

4. Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta

menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah

daerah harus melakukan pengelolaan aset daerah secara tertib administrasi

sehingga terciptanya manajemen pemerintahan yang dapat bekerja secara

efisien, efektif dan ekonomis. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen

yang tepat untuk melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional,

transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan,

pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Jika aset daerah

dikelola secara tertib maka terwujud ketertiban administrasi mengenai kekayaan

daerah, terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah,

pengamanan aset daerah dan, tersedianya data atau informasi yang akurat

mengenai jumlah kekayaan daerah dan pengelolaan BMD sebagai bagian dari

pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya

terus melakukan peningkatan pengelolaan aset daerah secara tertib dengan

melengkapi bukti kepemilikan legal untuk Barang Milik Daerah yang dimiliki

Pemerintah Kabupaten Sampang guna mewujudkan manajemen pengelolaan

aset daerah yang efektif dan efisien. Sejauh ini semua Barang Milik Daerah

sudah tercatat di buku inventaris BMD masing-masing OPD dan BPPKAD

sudah membuat Buku Induk Inventaris BMD dan Buku Induk Kartu Inventaris

BMD Pemerintah Kabupaten Sampang.


Untuk indikator prosentase peningkatan PAD pada Tahun 2018 realisasi PAD

sebesar Rp. 135.349.867.961,19 jika dibandingan dengan realisasi PAD Tahun

2017 sebesar Rp. 209.448.445.816,75 terjadi penurunan PAD sebesar -34,75%

dari target yang ditetapkan sebesar 8,67%. Hal ini disebabkan pada Tahun

2017 terdapat realisasi Dana BOS yang menambah jumlah realisasi PAD Tahun

2017, sedangkan untuk Tahun 2018 Dana BOS tidak menjadi bagian komponen

PAD di DPA Tahun 2018 sehingga realisasi Dana BOS tidak masuk ke PAD

namun masuk ke rekening Hibah.

4.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

Tahun 2018, sebagaimana sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

serapan anggarannya sebesar Rp 1.015.646.560 atau 68,91%.

Capaian dari kegiatan-kegiatan di program ini adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan Regulasi Pengelolaan keuangan Daerah dari 3 Dokumen

yang direncanakan tidak dapat terealisasi. Kegiatan ini direncanakan

untuk mengantispasi perubahan regulasi UU. No. 23 tahun 2014

tentang pemerintahan Daerah, namun demikian sampai akhir tahun

belum ada revisi terhadap UU tersebut.b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung

Jawaban Pelaksaan APBD. Belanja cetak terealisasi sebesar 80 buku dari 90 buku yang

ditargetkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan.c) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBDBelanja cetak Buku raperda dan Perda dari 45 yang direncanakan

realisasinya hanya 25 Buku. Hal ini karena disesuaikan dengan

kebutuhan dan jumlah lembar yang dicetak juga berkurang.d) Kegiatan Implementasi SIPKD

Kegiatan ini serapan anggarannya sebesar 68,11%. Serapan anggaran

hanya sekitar 68,11% karena pengembangan aplikasi hanya berkisar

40% yakni integrasi SP2D online dengan aplikasi Bank Jatim.

Pemeliharaan perangkat aplikasi juga hanya terealisir sekitar 11% dan

pelatihan aplikasi berkurang 2 hari dari target yang direncanakan,

sehingga terdapat penghematan belanja honor tenaga ahli

pengembangan aplikasi, belanja makan minum dan pemeliharaan

aplikasi.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

Serapan anggaran program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan pendapatan daerah sebesar 79,12%. Capaian kinerja

kegiatan-kegiatan di program ini adalah :

a). Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi PBB

Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar 59,69% dari anggaran yang

ditargetkan. Kegiatan ini capaian kinerjanya tidak 100% dikarenakan :

i. Desa yang telah melunasi PBB dan yang menerima hadiah pelunasan

PBB atas desa Tahun 2018 sebanyaknya 63 desa dari 186

desa/keluarahan, dan hanya 1 kecamatan yang telah melunasi PBB

dan yang menerima hadiah pelunasan PBB atas kecamatan,

sehingga terdapat sisa dana yang belum terserap.

ii. Belanja modal pengadaan peralatan personal komputer (pengadaan

ploter) sudah dilaksanakan secara e-purchasing, namun sampai

batas akhir pelaksanaan pengadaan dan bahkan sampai bulan

Desember 2018 berakhir, penyedia On-Line tidak sanggup

menyediakan barang yang dipesan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), sehingga dana atas pesanan barang tersebut tidak bisa

terserap.

b) Kegiatan Pemuktahiran Data dan Piutang PBB

Serapan anggaran kegiatan ini 58,16% dari target sedangkan capaian

indikator kinerjanya hanya 30% dikarenakan dalam hal pelaksanaan

validasi dan verifikasi dapat terlaksana hanya 60% saja disebabkan

adanya penolakan dari kepala desa karena dianggap akan

menimbulkan konflik politik di desa. Kepala Desa berasumsi bahwa

piutang PBB yang lampau adalah tanggung jawab Kepala Desa yang

lama, dan dilain pihak Kepala Desa yang baru dianggap mengungkit

permasalahan Kepala Desa yang lama jika piutang dibebankan pada

Kepala Desa yang lama.

3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Milik

Daerah terdiri dari 5 (lima) kegiatan. Secara keseluruhan realisasi

anggaran yang terserap di Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan BMD sebesar 87,83%. Penyerapan anggaran dan kinerja

masing-masing kegiatan, sebagai berikut :

a. Kegiatan Persertifikatan tanah milik Pemerintah daerah.

Tahun 2018 target indikator kinerja yang ditetapkan sebanyak 25

bidang tanah bersertifikat, namun realisasinya hanya 10 bidang tanah

yang bisa disertifikasi hal ini disebabkan karena terkendala dengan

kelengkapan administrasi dokumen pendukung untuk penerbitan

sertifikat di BPN.

b. Solusi

1. Melakukan rasionalisasi anggaran kembali terhadap kegiatan-kegiatan

yang Realisasi penyerapan anggaranya rendah namun kalau dilihat dari

target kinerja tercapai.

2. Melakukan evaluasi secara konsisten terhadap penyerapan anggaran

masing-masing kegiatan dengan mengacu kepada anggaran kas yang

telah direncanakan.

3. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mendukung

penyediaan dokumen yang menjadi persyaratan permohonan sertifikat

tanah agar sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh Badan Pertahanan

Nasional (BPN) Kabupaten Sampang.

4.3. Rekomendasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berisikan komitmen Badan Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang dalam melaksanakan

tugas, pokok dan fungsinya yang dituangkan dalam penetapan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan

2013-2018 serta memberikan informasi capaian – capaian yang telah diraih. Dalam

upaya peningkatan capaian kinerja yang berkelanjutan maka diperlukan koordinasi,

integrasi dan sinergi antar berbagai pihak untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Sampang. Namun demikian Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Sampang harus selalu meningkatkan capaian kinerjanya seiring

dengan harapan masyarakat Kabupaten Sampang terhadap pelayanan yang selalu

berkembang. Sehingga diperlukan pengkajian informasi akuntabilitas yang dilakukan

secara terus menerus, inovasi-inovasi dan langkah-langkah kebijakan yang tepat dan

dievaluasi serta didukung oleh peningkatan sumber daya yang ada.

INDIKATOR KINERJA UTAMA


KABUPATEN SAMPANG

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN :Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas

INDIKATOR :Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

TUJUAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA


KABUPATEN SAMPANG

KINERJAUTAMA

INDIKATORKINERJA UTAMA

PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASIPERHITUNGAN

Realisasi2017

Target2018

SUMBERDATA PENANGGUN

G JAWAB

1 2 3 4 5

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah


Desember (n-1) / Oktober (n) Des 2016 /Okt 2017

Des 2017 / Okt2018

RKA Perangkat Daerah

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

2. Persentase serapan APBD sesuai Anggaran Kas

92,92% 95%Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

3. Persentase Laporan Keuangan PD sesuai dengan SAP 75% 100%

Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

4. Persentase Barang Milik Daerah dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal

60% 75%Laporan Barang Milik Daerah

Kepala Bidang Pengelolaan Aset

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)


52,78 8,67Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kepala Bidang PendapatanKepala Bidang PBB

MATRIK RENSTRA


KABUPATEN SAMPANG

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan tugas pembantuan.

FUNGSI :

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan

dan aset daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN :Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas

INDIKATOR :Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah

TUJUAN

KINERJAUTAMA

INDIKATORKINERJAUTAMA

PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASIPERHITUNGAN

Realisasi2013

Realisasi2014

Realisasi2015

Realisasi2016

Realisasi2017

Realisasi2018 PROGRAM

1 2 3 4

1. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Desember (n-1) / Oktober (n) Feb 2013/ Okt 2013

Jan2014 / Okt

2014

Des 2014/ Okt 2015

Des 2015 /Okt 2016

Des 2016 /Okt 2017

Des 2017/ Okt 2018

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Persentase serapan APBD sesuai Anggaran Kas

n/a n/a n/a n/a 92,92% 92,02%

3. Persentase Laporan Keuangan PD sesuai dengan SAP

n/a n/a n/a n/a 75% 80%

4. Persentase Barang Milik Daerah dilengkapidengan bukti kepemilikan legal

n/a n/a n/a n/a 60% 100%

2. Meningkatnya Pendapatan AsliDaerah (PAD)


8,76 85,26 15,93 -4,8 52,78 -35,41

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

PENETAPAN KINERJA (TAPKIN )BPPKAD TAHUN 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 Program Anggaran (Rp)

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kualitas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah

1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P

Des-17 / Okt-18

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.473.789.950,002 Persentase serapan APBD sesuai

anggaran kas 95%


4 Persentase BMD dilengkapi dengan buktikepemilikan legal 75% 779.430.000,00

2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5 Persentase peningkatan PAD

8,67%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah

3.947.228.300,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT )BPPKAD TAHUN 2018

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2018 1 2 3

1 Meningkatnya kualitasPengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

1 Ketepatan waktu dalam penyusunan APBD/P Des-17 / Okt-18

2 Persentase serapan APBD sesuai anggaran kas 95%


4 Persentase BMD dilengkapi dengan bukti kepemilikan legal 75%

2 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

5 Persentase peningkatan PAD

8,67%

Documents

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )sakip.sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2019/09/LKjIP-2018-6.pdf · Kabupaten Sampang menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)