LAPORAN KINERJA - PEMKAB NATUNA€¦ · LAPORAN KINERJA ` ^ _ g DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga kami

dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Natuna Tahun 2018. Laporan kinerja ini, merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja Dinas

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna sebagai acuan untuk

memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang. Sekaligus laporan kinerja ini juga sebagai

bentuk pertanggung jawaban Kinerja kepada Bupati selaku Kepala Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa, laporan kinerja yang kami susun ini masih jauh

dari kesempurnaan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dari semua pihak,

agar laporan kinerja ini menjadi lebih sempurna. Harapan kami, semoga dapat menjadi bahan

evaluasi dan acuan bagi kami untuk perencanaan di masa yang akan datang.

Ranai, Januari 2020

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN NATUNA

RIZAL RINALDY, S.Si.T, M.KesPembina Tk.1

NIP. 19650414 199303 1 017

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas kinerja merupakan sebuah media pertanggungjawaban yang mengacu

pada Perpres Nomor 29 tahun 2014, yang menghendaki agar setiap instansi pemerintah

menyampaikan hasil kegiatan selama satu tahun. Laporan akuntabilitas Kinerja Dinas

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna ini memuat informasi

tentang pencapaian kinjerja selama tahun 2019 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan

sasaran, program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan rencana Kinerja tahunan.

Pada tahun 2019 Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna menetapkan 3 (tiga) tujuan dan 4 (Empat) sasaran strategis yang akan dicapai melalui

22 (dua puluh dua) Program dan 103 (seratus tiga) kegiatan untuk pencapaian 35 (tiga puluh

lima) indikator kinerja sasaran. Pencapaian target indikator sasasaran tersebut didukung oleh

dana sebesar Rp. 121,941,147,854.00,-yang terdiri dari sumber dana APBN (JKN, DAK Fisik

dan DAK Non Fisik, DBH Cukai Tembakau serta DBH Pajak Rokok) dan APBD. Capaian indikator

sasaran tersebut diwujudkan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 89,424,335,766.00 atau

73.33%, dari total anggaran Belanja langsung Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Kab. Natuna.

Anggaran tersebut kemudian dibreakdown dalam bentuk program dan kegiatan melalui

DPA/DPPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran) untuk mendukung 4 (Empat) sasaran yang terdiri dari 14 indikator sasaran kinerja.

Nilai rata-rata capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran tahun 2019 adalah senilai

102.96% atau kategori pencapaian “ Sangat Memuaskan”

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap 105 (seratus lima) kegiatan dan 22 (dua puluh dua)

program strategis dalam tahun 2019, maka kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna pada tahun 2019 secara umum sudah mencapai

target yang telah ditetapkan, namun ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang

telah ditetapkan, hal ini berarti bahwa target-target capaian program dan kegiatan dapat

direalisasikan dengan baik namun belum maksimal.

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page iii

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR ....................................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF............................................................................................................. ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL............................................................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR.......................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan......................................................................................... 4

1.4 Gambaran umum Dinas Kesehatan kab. Natuna................................. 4

1.5 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan ............................................... 8

1.6 Sistematika Penyusunan.............................................................................. 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kab. Natuna 2016-2021.......... 14

2.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran RPJMD ............................ 14

2.3 Rencana Kinerja Tahunan ............................................................................ 23

2.4 Perjanjian/Penetapan Kinerja .................................................................... 24

BAB III PENGUKURAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................ 30

B. Analisis Kinerja Organisasi berdasarkan Indikator Kinerja yang

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ................................... 50

C. Realisasi Keuangan ........................................................................................... 53

BAB IV PENUTUP .................................................................................................................... 55

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page iv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel I.1 : Sumber daya manusia (SDM) di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab.

Natuna Tahun 2018 ………………………………………………………………………… 8

Tabel I.2 : Sumber daya kesehatan berdasarkan golongan ruang di Kabupaten

Natuna Tahun 2018…………………………………………………………………………. 9

Tabel I.3 : Daftar nominatif pegawai Tenaga Kesehatan berdasarkan tingkat

Pendidikan Kabupaten di Natuna Tahun 2018 ………………………………….. 10

Tabel I.4 : Daftar pegawai tidak tetap dan kontrak tenaga kesehatan

berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Natuna

Tahun 2018 ……………………………………………………………………………............. 11

Tabel I. 5 : Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Natuna

tahun 2018………………………………………………………………….............................. 12

Tabel II.1 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Tahun 2018 ………………………………………………………………………………….. 17

Tabel II.2 : Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2018…………. 20

Tabel III.1 : Kategori Capaian Kinerja ……………………………………………………………........ 31

Tabel III.2 : Pengukuran Kinerja Sasaran Pertama ……………………………………………… 31

Tabel III.3 : Pengukuran Kinerja Program Sasaran Pertama ………………………………. 32

Tabel III.4

Tabel III.5

Tabel III.6

Tabel III.7

Tabel III.8

Tabel III.9

Tabel III.10

Tabel III.11

:

:

:

:

:

:

:

:

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi

Masyarakat ……………………………………………………………………………………...

Pengukuran Kinerja Program Sasaran Meningkatnya Status

Kesehatan dan Gizi Masyarak…………………………………………………………..

Pengukuran Kinerja sasaran Meningkatnya Pengendalian Penyakit…..

Pengukuran Kinerja Program pada sasaran Pengendalian Penyakit

Menular …………………………………………………………………………………………..

Pengukuran Kinerja Sasaran Menurunnya Tingkat kelahiran padapasangan usia subur (PUS) ………………………………………………………………

Pengukuran Kinerja program pada sasaran menurunnya tingkatkelahiran pada pasangan usia subur (PUS) ……………………………………….

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 …………………..

Realisasi Anggaran Berdasarkan program dan Kegiatan DinasKesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.Natuna dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. NatunaTA. 2018 ………………………………………………………………………………………….

35

38

41

43

45

46

49

52

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page v

Tabel III.12 : Alokasi dan realiasasi penyerapan anggaran berdasarkan sasaranstrategis tahun anggaran 2018………………………………………………………….

46

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 1

BAB IPENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem

nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan Otonomi

Daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang

berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta,

pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang

terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan

perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya

dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban

berdasarkan nilai nilai akuntabilitas menuju good governance.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri

atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat

penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat

tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil yang diproleh. Pengukuran kinerja ini, dapat

dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sahih. Cara-cara pengukuran

yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data

yang tepat dan akurat.

Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di

beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses

penganggaran Incremental budgeting system seharusnya sudah ditinggalkan, sedangkan

budget linesytem harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya

penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang

diinginkan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun

suatu rencana strategik yang berisikan rencana yang akan dijalankan oleh instansi pemerintah

dalam jangka waktu lima tahun kedepan, serta melaporkan pada setiap tahunnya hasil

pelaksanaan rencana tersebut dalam suatu laporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAPORAN KINERJA


Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) adalah merupakan keluaran utama dan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu system yang

membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran

instansi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan strategik instansi. Seterusnya

lebih terperinci dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang kemudian

ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; Penetapan Pengukuran Kinerja; pengumpulan data untuk

menilai kinerja; menganalisa, mereview dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data

kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja instansi pada periode tahun berikutnya.

Esensi dari SAKIP bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna merupakan implementasi sistem

pengendalian manajemen sektor publik di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk

memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna telah

dapat dipenuhi melalui implementasi strategis pencapaiannya (program dan kegiatan) yang

selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang

mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam

rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja

dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja yang telah dicapai

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode

pelaksanaan progran/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan

kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatnsi Pemerintah

(LAKIP).

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) yang disusun oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Kab. Natuna memiliki dua fungsi utama. Pertama, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kab. Natuna untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh

Stakeholder (pimpinan, penilai akuntabilitas dan masyarakat). Kedua, Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna sebagai upaya untuk

memperbaiki kinerja di masa datang.

LAPORAN KINERJA


1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LAKIP Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna tahun anggaran 2019 mengacu pada Rencana Strategis dan rencana Kerja yang telah

disusun sebelumnya, sedangkan landasan hukum penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut:

1. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

KKN;

2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang

Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas

dari KKN;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 dan PP. No. 29 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra;

6. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparaur Negara Nomor KEP/135/M.PAN/9/2004

Tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 25 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, berikut perubahannya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah di lingkungan Kabupaten Natuna.

11. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Nomor 116 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Natuna, Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kab. Natuna.

LAPORAN KINERJA


1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah

sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan

pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka mencapai kinerja Dinas Kesehatan dan

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Natuna.

b. Tujuan

Terkait dengan maksud penyusunan LAKIP tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam

penulisan laporan akuntabilitas Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kab. Natuna adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan

sasaran Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Natuna. Berdasarkan hasil evaluasi

yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi

yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan

kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Natuna.

1.4 Gambaran Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

1.4.1 Tugas Pokok dan fungsi

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna. Adapun

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah melaksanakan sebagian kewenangan

desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan sesuai

lingkup tugasnya. Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kesehatan;

c. Melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian,

keuangan, sarana dan prasarana, dan administrasi perlengkapan;

d. Perencanaan dan pelaksanaan informasi kesehatan serta penanganan kesehatan

masyarakat;

LAPORAN KINERJA


e. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan;

f. Pembinaan teknis unit kerja dinas dan unit pelaksana teknis dinas serta tenaga

fungsional;

g. Pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan serta pengendalian dan

pemberantasan penyakit;

h. Pengawasan obat dan makanan;

i. Pemberian ijin pelayanan bidang kesehatan;

j. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan;

k. Evaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan ketatausahaan;

l. Pengkoordinasian lintas sektor;

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2 Kewenangan

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya maka Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

mempunyai kewenangan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang

kesehatan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang

diserahkan oleh Bupati sesuai dengan lingkup kerjanya.

1.4.3 Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan Struktur Organisasi

yang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang membawahi Sub bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Tata Usaha,

dan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang membawahi seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi,

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Seksi Kesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan olah raga

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi Seksi surveilans dan

Imunisasi, Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Seksi

Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan, yang membawahi seksi pelayanan

kesehatan dan jaminan kesehatan, Seksi kefarmasian dan Alkes dan Seksi Sumber Daya

Manusia Kesehatan.

LAPORAN KINERJA


f. Bidang Pengendalian Penduduk dan KB membawahi Seksi Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi, Seksi pendayagunaan PKB/PLKB, pembinaan kesetaraan keluarga,

advokasi dan pergerakan. Seksi Perencanaan, perkiraan pengendalian penduduk dan

pendataan keluarga.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPTD);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Terkait dengan hal tersebut, susunan kepegawaian berdasarkan Struktur Organisasi Dinas

Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna Adalah

Sebagai Berikut :

LAPORAN KINERJA


Gambar 1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Kesehatan kab. Natuna

Kepala DinasKesehatan

Sekretaris

Sub BagianKeuangan

Sub Bagian KepegawaianSub Bagian

Perencanaan danPelaporan

Bid. Pencegahan danPengendalian

Penyakit

Bid. Pelayanan Sumber DayaKesehatan

Bid. PengandalianPenduduk dan KB

Seksi Surveilans danImunusasi

Seksi Pencegahan,Pengendalian dan

PemberantasanPenyakit Menular

Seski Pelayanan Kesehatandan Jaminan Kesehatan

Seski Kefarmasian dan Alkes

Seksi Pelayanan KB danAlat Kontrasepsi

Seski PendayagunaanPKB/PLKB, Pembinaan

kesetaraan keluarga danAdvokasi dan pergerakan

Kelompok JabatanFungsional

Unit PelaksanaTeknis (UPT)

Seksi PengendalianPenyakit Tidak

Menular danKesehatan Jiwa

Seksi Sumber Daya ManusiaKesehatan

Seksi Perencanaan,Perkiraan, pengendalian

penduduk dan pendataankeluarga

Bid. KesehatanMasyarakat

Seksi Kesehatan Keluargadan Gizi

SeksiPromosi Kesehatan dan

pemberdayaanmasyarakat

SeksiKesehatan Lingkungan,

Kesehatan Kerja dan OlahRaga

LAPORAN KINERJA


1.5 Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan

1.5.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagai ujung tombak Dinas Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pembangunan

kesehatan di Kabupaten Natuna sebanyak Enam Belas (15) yang terdiri dari, Empat Belas

(14) UPTD Puskesmas yang berfungsi sebagai penyelenggara upaya kesehatan masyarakat

dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya di wilayah kerjanya, dan satu (1) UPTD Instalasi Gudang Farmasi yang berfungsi

sebagai penyelenggara pengelolaan serta distribusi obat-obatan di pusat pelayanan

kesehatan kemudian.

a. Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenis /keahlian tenaga kesehatan

Tahun 2019, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan sebagai tenaga pendukung dalam

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas di Kabupaten Natuna, terdiri

dari tenaga medis, paramedis dan tenaga penunjang kesehatan lainnya dapat dilihat

pada tabel berikut :Tabel I.1

Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Dinas kesehatanKabupaten Natuna Tahun 2019

No Jenis Keahlian Jumlah1. Medis:

- Dokter Spesialis -- Dokter umum 23- Dokter gigi 6- Dokter Residen -

2. Tenaga Farmasi :- Apoteker 11- Tenaga Teknis Kefarmasian 15

3. Sarjana Kesehatan Masyarakat 37S2 Kesmas 3

4. Paramedis :- Bidan 157- Perawat 227

5 Tenaga Gizi 146. Sanitasi Lingkungan :

- DIII Sanitasi 227. P.Rongen -8. Fisioterafis 29. Elektromedis -

10. Analis Lab :- DIII Analis Kesehatan 16

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2019

LAPORAN KINERJA


b. Pegawai Menurut GolonganTabel I.2

Sumber Daya Kesehatan berdasarkan golongan ruang di Kabupaten Natuna tahun 2019

Gol/ruang

PuskesmasDinkesRanai B.Tengah Tanjung Cemaga Sedanau Kelarik P. Tiga P. Laut Serasan Serasan

Timur Subi Midai Batubi

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L PII/a - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - 1 -II/b - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - - 1 - 1 1 - - 1 3II/c - 7 - 3 2 4 1 1 2 2 - 4 1 2 - 4 1 4 - 3 - 3 1 1 1 3 5 6II/d 2 5 2 7 - 13 - 4 3 5 - 4 2 3 - - - 4 - 2 - - 2 4 1 1 3 1III/a - 15 1 2 - 2 - 2 - 2 - 3 1 2 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - - 4 8III/b 2 4 2 2 2 - - 3 1 4 2 - 2 1 - 2 1 - 1 4 2 - 1 1 2 1 - -III/c - 2 - 2 - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - 1 4 7III/d - - 1 - - - - - 3 1 - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 3IV/a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 -IV/b - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -IV/c - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -PTT 3 10 1 10 1 9 2 7 4 5 1 6 4 10 4 4 7 5 4 5 4 5 2 5 1 5 9 7

KONTRAK 1 2 1 - 1 2 1 1 1 4 2 - 7 1 1 4 3 5 2 2 1 1 2 - 2 1 5 4JUMLAH 8 45 8 26 6 32 4 19 14 24 6 17 1

7 19 7 14 14 18 8 16 10 10 12 14 7 12 37 39

TOTAL 53 34 38 23 38 23 36 21 32 24 20 26 19 76Sumber data : Profil Kesehatan 2019

LAPORAN KINERJA


c. Pegawai Menurut Pendidikan

Tabel I.3Daftar Nominatif Pegawai Tenaga Kesehatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Natuna Tahun 2019

Gol/ruang

Puskesmas

DinkesRanai B.Tengah Tanjung Cemaga Sedanau Kelarik P. Tiga P. Laut Serasan

Serasan

TimurSubi Midai Batubi

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

SLTA/MA 5 10 1 2 3 3 3 7 4 5 1 4 3 1 5 5 4 1 5 4 3 1 13 9

D1 1

DIII 2 37 3 20 4 36 4 16 9 25 2 20 4 29 3 15 11 22 7 22 11 17 6 23 4 14 9 9

D4 1 1 1 2

S1 4 14 4 9 4 3 1 3 1 5 2 1 5 2 3 2 1 3 2 3 1 2 4 2 2 15 18

S2

Jumlah 8 32 8 42 8 22 17 34 9 22 13 31 9 18 17 18 15 25 16 181

331 10 17 37 39

Total 40 50 30 51 31 44 27 42 40 34 44 27 76

Sumber Data : Profil Kesehatan tahun 2019

LAPORAN KINERJA


d. Pegawai Tidak Tetap Dan Tenaga Kontrak

Tabel I.4Daftar Pegawai Tidak Tetap dan Kontrak Tenaga Kesehatan berdasarkan tingkat pendidikan

di Kabupaten Natuna Tahun 2019

Gol/ruang

Puskesmas

Dinkes TotalRanai B.Teng Tanjung Cemaga Sedanau Kelarik P. Tiga P. Laut Serasan

Serasan

TimurSubi Midai Batubi

L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P

SLTA/MA 5 9 1 2 2 3 2 5 2 4 1 4 3 1 4 4 3 1 1 2 3 8 4

D1

DIII 12 9 2 17 3 9 3 15 2 10 1 2 3 10 10 13 7 15 8 13 2 16 2 10 1 2

D4 1 1

S1 1 3 1 4 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 2 4 1 1 5 5

S2

Jumlah 2 16 4 21 7 11 8 19 6 11 7 23 7 12 11 14 5 22 6 11 17 9

Total 18 25 18 27 30 19 25

Sumber Data : Profil Kesehatan tahun 2019

LAPORAN KINERJA


1.5.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas, selain didukung oleh sumber daya

juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, kondisi

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Natuna pada tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

Tabel I.5

Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Natuna Tahun 2019

No Fasilitas Kesehatan Jumlah1. Rumah Sakit 1

2. Puskesmas

a. Puskesmas Perawatan 9

b. Puskesmas Non Perawatan 5

3. Puskesmas Pembantu (PUSTU) 43

4. Polindes 13

5. Poskesdes 25

6. Puskesmas Keliling

a. Puskel Darat 8

b. Puskesl Laut 7

c. Ambulance Puskesmas 12

7. Posyandu 118

8. Desa Siaga 75

Sumber : Profil Kesehatan Tahun 2019

1.6 Sistematika Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2019, disusun dengan

sistematika sebagai berikut

1. Ringkasan eksekutif

Merupakan gambaran menyeluruh secara singkat mengenai penyelenggaraan kinerja 1

(satu) tahunan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna.

LAPORAN KINERJA


2. Bab I. Pendahuluan

Pendahuluan Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang

sedang dihadapi organisasi

3. Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

serta alternative solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen

Perjanjian Kinerja.

5. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di

masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

6. Lampiran:

1) Perjanjian Kinerja

2) Lain-lain yang dianggap perlu

LAPORAN KINERJA

DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page | 14

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategi Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Kab. Natuna 2011-2016

Rencana strategi instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang

disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) dan

sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan

perkembangan lingkungan strategis baik Nasional maupun global.

Rencana strategi berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang

terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Unit Kerja dengan menggunakan sedapat

mungkin 3 (tiga) atau 5 (lima) tolok ukur, yaitu masukan ( inputs ) , keluaran (outputs),

hasil ( outcomes ) , serta manfaat ( benefits ) dan dampak ( impacts ).

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategik, dijabarkan

dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu

tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk

seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana

kinerja dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan

kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi Pemerintah untuk

mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen rencana kinerja terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan

indikator kinerja kegiatan. Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan

dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan

sasaran, program, dan kegiatan beserta indikator kinerjanya sangat menentukan

pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana

strategiknya.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna yang ditetapkan 5 (lima)

tahun sekali yaitu mulai ditetapkan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

2.2Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 – 2021 Pemerintah

Kab. Natuna

VISI : Masyarakat Natuna yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan danBudaya Tempatan

MISI : Memajukan sektor pendidikan melalui Penyediaan sarana dan prasarana danpeningkatan kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik

LAPORAN KINERJA


Misi/Tujuan IndikatorTujuan Sasaran Indikator

SasaranKondisi

Awal

Target TahunTargetAkhir

2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatkandaya saing

SDM

IPM Meningkatnyaderajat kesehatan

masyarakat

AngkaHarapan

Hidup(Tahun)

63.64(2015)

65,64 66,00 67,00 68,25 70,00 70,00

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Natuna dilaksanakan oleh semua komponen

untuk meingkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi

bagi pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif secara social dan ekonomis

agar mampu meningkatkan daya saing SDM itu sendiri.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kab. Natuna.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan

dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama

dibidang Kesehatan di Kabupaten Natuna. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria

“SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi

sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria,

yaitu khusus (spesific), terukur (measurable), dapat dicapai (attainabe), nyata (realistic)

dan tepat waktu (time bound).

Tujuan pembangunan kesehatan Kabupaten Natuna adalah meningkatnya derajat

kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan

anak, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya pengendalian

penyakit. Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2016 – 2021 adalah

sebagai berikut:

No Tujuan Sasaran Indikatorsasaran

Kondisi AwalPeriode Target Kinerja sasaran pada tahun ke-

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatkan derajatkesehatanmasyarakat

Meningkatnyaakses danmutupelayanankesehatan

JumlahPuskesmasyangterakreditasi

- 2 4 6 2 - -

Meningkatnyastatuskesehatan

AngkaKematianIbu/100.000

67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52

LAPORAN KINERJA




2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

dan gizimasyarakat

KH(diturunkan)AngkaKematianbayi/1.000 KH

16.21 16.00 15.75 15.2 14.75 14.16 13.75

Prevalensikekurangangizi(underweight)pada anakbalita

7.35 7.35 7.35 7.25 7.1 7 7

PersentaseBBLR 4.79 4.18 3.71 3.51 3.44 3.37 3.37

Meningkatnyapengendalianpenyakit

Persentasedesa ber STBM 0 0 6.57 9.2 13.15 15.78 18.4

PrevalensiTuberculosis(TB) per 100.000Penduduk

0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016

Prevalensi HIV < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

PersentaseKecamatanyang mencapaieliminasimalaria

0 0 13.33 26.67 33.33 46.67 46.67

MeningkatnyaPersentaseKecamatanyang mencapai80% imunisasidasar lengkappada bayi

30.76 30.76 40 46.6 53.3 60 75

Prevalensitekanan darahtinggi

29,67 29,67 28,12 27,05 26,00 25,00 24.00

2.2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Key Performance Indicators (KPI) Dinas Kesehatan

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna merupakan sebagai

ukuran atau indikator yang bisa mewakili indikator kinerja yang sudah ada dan menjadi

prioritas utama untuk segera dilaksanakan sehingga akan memberikan informasi sejauh

mana Dinas Kesehatan berhasil mewujudkan dan mendukung visi, misi, tujuan dan

sasaran RPJMD Kabupaten Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021. Indikator Kinerja

Utama Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna

adalah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA


Dari Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut kemudian ditetapkan indikator pencapaian

sebagai berikut :

Tabel II.1Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Kab. Natuna



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Meningkatnya derajatkesehatanmasyarakat

Meningkatnyastatuskesehatanmasyarakat

AngkaKematianIbu/100.000KH(diturunkan)

67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52 67.52

AngkaKematianbayi/1.000 KH

16.21 16.00 15.75 15.2 14.75 14.16 13.75

Prevalensikekurangangizi(underweight)pada anakbalita

7.35 7.35 7.35 7.25 7.1 7 7

PersentaseBBLR 4.79 4.18 3.71 3.51 3.44 3.37 3.37

Persentasedesa yangmelaksananakan ber STBM

0 0 6.57 9.2 13.15 15.78 18.4

Cara perhitungan pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang

rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan,

dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan

kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Persentase Kurang Gizi (Underweight) adalah persentase balita dalam

kondisi kekurangan gizi terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi

dilihat dari berat badan menurut umur, untuk menghitung dapat menggunakan

rumus sebagai berikut :

Underweigt=

∑ Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dannifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 100%∑ Lahir Hidup di wilayah dan pada kurun waktu

yang sama

LAPORAN KINERJA


Angka Kematian Bayi per 1000 KH adalah kematian yang terjadi pada bayi

usia 0-11 bulan yang dinyatakan dalam 1000 Kelahiran hidup, untuk

menghitung digunakan rumus sebagai berikut :

AKBA=

Jumlah Bayi Usia 0-11 Bulan Yg Meninggal diSuatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 1000 KH∑Lahir Hidup di wilayah dan pada kurun waktu

yang sama

Angka Kematian Ibu per 100.000 KH adalah kematian perempuan pada saat

hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan

tanpa memandang lamanya kehamilan yakni kematian yang disebabkan karena

kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain

seperti kecelakaan dan terjatuh, dengan rumus sebagai berikut :

AKI=

∑ Ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dannifas disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu x 100.000 KH∑ Lahir Hidup di wilayah dan pada kurun waktu

yang sama

Berat Badan Lahir Rendah ) adalah bayi baru lahir yang berat badannya

saat lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya terjadi pada bayi

prematur, tapi juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan

pertumbuhan selama kehamilan. BBLR biasanya disebabkan oleh status gizi

ibu ang kurang baik semasa kehamilan atau ibu hamil mengalami Kurang

Energi Kronik (KEK) sehingga asupan gizi pada bayi semasa dalam

kandungan kurang sehingga menyebabkan perkembangan janin tidak

maksimal. Untuk menghitung Persentase BBLR di suatu daerah dapat dihitung

dengan formula sebagai berikut :

BBLR =

∑ bayi dengan berat lahir rendah disatu wilayah kerjapada kurun waktu tertentu x 100.000 KH∑ Lahir Hidup yang ditimbang di wilayah kerja pada

kurun waktu yang sama

Jumlah Desa ber Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah desa

yang sudah memenuhi 5 pilar yaitu :

1. Tidak Buang Air Sembanrangan (BABS)

2. Mencuci tangan pakai sabun (CTPS)

3. Mengelola air minum dan makanan yang aman (PAMM-RT)

4. Mengelola sampah dengan aman (PSRT)

LAPORAN KINERJA


5. Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman (PLCRT)

Program STBM dilaksanakan melalui proses pelembagaan tiga komponen

sanitasi total yang merupakan satu-kesatuan yang saling mempengaruhi, yaitu :

1. Penciptaan lingkungan yang kondusif

2. Peningkatan kebutuhan dan permintaan sanitasi, dan

3. Peningkatan penyediaan sanitasi.

2.2.3 Kebijakan

Kebijakan untuk meningkatkan capaian kinerja di lingkungan Dinas Kesehatan dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna adalah sebagai berikut :

Tujuan Sasaran Strategi KebijakanMeningkatnya Derajatkesehatan masyarakat

Meningkatkan mutupelayanan kesehatan

v Peningkatan mutupelayanan kesehatanmelalui akreditasipuskesmas

v Penguatan upayakesehatan dasar(Primary health Care).

v MemantapkanPelaksanaan SistemJaminan KesehatanNasional

v Pemenuhan saranadan prasaranakesehatan yangberkualitas secaramerata

v Meningkatkanketersediaan danmutu SDM Kesehatan

v Integrasi JaminanKesehatan Daerah(Jamkesda) dan JaminanKesehatan Nasional(JKN)

v Penerapan ProgramNatuna Sehat

v Pembangunan Saranadan prasaranaPelayanan Kesehatan dikecamatan, khususnyadi daerah perbatasan(Pulau Laut, SerasanTimur dan Subi)

v Peningkatan KapasitasSDM Kesehatan

Meningkatkan statuskesehatan masyarakat

v Advokasi kebijakansehat danPeningkatankemapuan untukhidup sehat sertakemitraan lintassektor

v Penerapan PendekatanKeberlanjutanPelayanan (ContinuumOf Care).

v Intervensi berbasisresiko kesehatan

v Meningkatkankualitas pelayanankesehatan padasemua kontinumsiklus kehidupan

v Pelayanan KB gratiskhususnya MKJP padamasyarakat prasejahtera

LAPORAN KINERJA


(Ibu, Anak, Remaja,dan Lanjut Usia

v Mempercepatperbaikan gizimasyarakat

v Meningkatkanpenyehatanlingkungan

Meningkatnyapengendalian penyakit

v Meningkatkanpengendalian danpenanggulanganfaktor risiko penyakitmenular dan tidakmenular

v Mengurangi resikopenyakit Tidak Menularmelalui GERMAS

v Penerapan sistemsurveillance pentakit

2.2.4 Program Kerja dan Kegiatan

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematika dan terpadu yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Kab. Natuna dengan beberapa Unit Pelaksana Tugas lainnya, dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Terdapat dua puluh dua (22) Program dan

seratus lima (105) kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kesehatan dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna tahun 2019 adalah sebagai

berikut :

Tabel II.2Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019

No Uraian Anggaran Tahun 2019

1 2 31. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 15.507.322.933,-

1. Penyediaan jasa surat menyurat 10.000.000,-2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 139.500.000-3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 10.000.000,-4. Penyediaan alat tulis kantor 55.000.000,-5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80.000.000,-6. Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor 479.000.000,-7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10.000.000,-8. Penyediaan makanan dan minuman 49.992.000,-9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 617.750.000,-10. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 13.598.112.913,-11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 457.968.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.290.723.000,-1. Pembangunan Rumah Dinas 3.384.623.000,-2. Pengadaan Meubeler 711.100.000,-3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 115.000.000,-4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor 80.000.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.212.200.000,-1. Pendidikan dan pelatihan Formal 651.411.000,-2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 355.229.000,-3. Penyusunan akreditasi fungsional 205.560.000,-

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan keuangan

300.100.000,-

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 300.100.000,-

LAPORAN KINERJA


5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.812.242.778,-1. Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan 3.704.704.000,-2. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 107.538.778,-

6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 52.301.847.162,-1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 579.460.400,-2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas dan jaringannya4.081.123.000,-

3. Revitalisasi sistem kesehatan 1.899.550.000,-4. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 14.620.871.151,-5. Peningkatan kesehatan masyarakat 8.527.116.011,-6. Penyediaan biaya operasional puskesmas Ranai 433.200.000,-7. Penyediaan biaya operasional Puskesmas Tanjung 199.844.000,-8. Penyediaan biaya operasional Puskesmas Bung. Tengah 201.735.600,-9. Penyediaan biaya operasional puskesmas Bung. Selatan 202.232.000,-10. Penyediaan biaya operasional puskesmas Sedanau 288.200.000,-11. Penyediaan Biaya operasional puskesmas Kelarik 216.610.000,-12. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga 264.355.000,-13. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Laut 286.820.000,-14. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Midai 276.550.000,-15. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan 387.200.000,-16. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Serasan Timur 305.000.000,-17. Penyediaan biaya operasional puskesmas Subi 315.000.000,-18. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Batubi 283.200.000,-19. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Jamkesda 48.200.000,-20. Penyediaan Biaya Operasional UPTD Instalasi Gudang Farmasi 595.000.000,-21. Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulau Tiga Barat 238.200.000,-22. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Ranai 812.658.000,-23. Penggunaan Dana kapitasi JKN FKTP Bung. Timur Laut 205.440.000,-24. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bung. Tengah 139.620.000,-25. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Bung. Selatan 142.500.000,-26. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Sedanau 521.760.000,-27. Penggunaan Dana kapitasi JKN FKTP Kelarik 305.640.000,-28. Penggunaan Dana kapitasi JKN FKTP Pulau Tiga 642.480.000,-29. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Pulau Laut 281.640.000,-30. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Midai 614.520.000,-31. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan 622.320.000,-32. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Serasan Timur 377.640.000,-33. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Subi 347.400.000,-34. Penggunaan Dana Kapitasi JKN FKTP Batubi Jaya 243.120.000,-35. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Puskesmas Ranai1.485.825.000,-

36. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Bunguran Tengah

442.431.000,-

37. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Tanjung

577.316.000,-

38. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Bunguran Selatan

544.703.000,-

39. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Bunguran Barat

773.690.000,-

40. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Bunguran Utara

787.685.000,-

41. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Pulau Tiga

550.628.000,-

42. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Midai

763.173.900,-

43. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Pulau Laut

614.078.300,-

44. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Serasan

856.079.000,-

45. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Serasan Timur

617.722.000,-

46. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Subi

836.172.800,-

47. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Batubi Jaya

629.965.000,-

48. BOK Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatanPuskesmas Pulau Tiga Barat

306.531.000,-

7. Program Pengawasan Obat dan Makanan 135.729.000,-1. Peningkatan Pengawasan Kemananan pangana dan bahan berbahaya 135.729.000,-

7. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 969.926.200,-

LAPORAN KINERJA


1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 385.478.200,-2. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 238.923.000,-3. Kemitraan promosi kesehatan 345.525.000,-

8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.347.450.400,-1. Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi,

gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dankekurangan zat gizi mikro lainnya.

1.347.450.400,-

9. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.824.658.000,-1. Pemeriksaan dan Pengujian air bersih dan air minum 98.361.000,-2. Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus 840.643.000,-3. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-

tempat umum885.654.000,-

10. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.514.419340,-1. Penyemprotan/foging sarang nyamuk 113.750.000,-2. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 287.138.340,-3. Peningkatan imunisasi 549.487.000,-4. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah 159.251.000,-5. Pelayanan penanggulangan penyakit TB 223.427.000,-6. Pelayanan kesehatan haji 181.366.000,-

11. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.698.906.000,-1. Pengembangan dan pemukhtahiran data dasar standar pelayanan

kesehatan221.603.000,-

2. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan rapat kerja kesehatan 266.303.000,-3. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.211.000.000,-

12. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.

29.672.593.001,-

1. Pembangunan Puskesmas 24.551.585.334,-2. Pembangunan Puskesmas Pembantu 220.082.000,-3. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 2.745.280.000,-4. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 2.155.645.667,-

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita 126.560.000,-1. Deteksi Dini dan intervensi tumbuh kembang anak pra sekolah 126.560.000,-

14. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 133.500.000,-1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 133.500.000,-

15. Program Keselamatan ibu dan anak 971.122.400,-1. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak 99.122.400,-2. Pelayanan Ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran 872.000.000,-

16. Program Pengawasan dan pembinaan Industri rumah tangga 188.526.000,-1. Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi

industry rumah tangga188.526.000,-

17. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 361.007.660,-1. Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular 361.007.660,-

1.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA1. Program Keluarga Berencana 4.969.433.000,-

1. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 3.398.521.000,-2. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang program keluarga

berencana1.570.912.000,-

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 134.880.000,-1. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 93.390.000,-2. Penilaian kelompok PIK/RM 41.490.000,-

3. Program pelayanan Kontrasepsi 190.513.000,-1. Pelayanan pemasangan kontrasepsi 190.513.000,-

4. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 277.488.000,-1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 132.943.000,-2. Pembinaan kelompok bina keluarga di Kecamatan 76.655.000,-3. Pembinaan dan penghembangan kelompok UPPKS 67.890.000,-

5. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 42.433.181.000,-

TOTAL ANGGARAN 121.941.147.854,-

Program dan kegiatan yang mendukung langsung Sasaran RPJMD pada tahun 2019

adalah sebanyak dua puluh dua (22) program dan (105) kegiatan.

LAPORAN KINERJA


2.3 Rencana Kinerja Tahunan SKPD

Perencanaan strategik atau dokumen yang dipersamakan dengannya yang telah ditetapkan

Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna dijabarkan

dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja dimaksud

menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra yang akan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pada Tahun Anggaran 2019.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran

yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja

yang ada pada tingkat sasaran dan kebijakan serta menjadi komitmen bagi staf di

lingkungan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna

untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi mengenai sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya,

program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu

dokumen RKT juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan

keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Bagian di lingkungan Dinas

Kabupaten Natuna.

RKT dimaksud meliputi sasaran, indikator kinerja sasaran, program, kegiatan, indikator

kinerja kegiatan (meliputi indikator input, output, dan outcomes). Penetapan indikator-

indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan

pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada

tahun yang bersangkutan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator

tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana akan tetapi

merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak

yang terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian keberhasilan

terlaksana atau terwujudnya suatu kegiatan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu

sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Apalagi pada dasarnya kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada Tahun

Anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-

tahun sebelumnya. Oleh karena itu akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur

atau memberikan penilaian terhadap kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

LAPORAN KINERJA


Keluarga Berencana Kab. Natuna pada satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau

indikator dampak, karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat

dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang dari program itu.

Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang akan dicapai

selama tahun 2016, yang mencerminkan rencana program, kegiatan dan sasaran tahunan

dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telag ditetapkan dalam RENSTRA Dinas

Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2016-2021.

Korelasi antara pencapaian target sasaran strategis dengan pelaksanaan program dan

kegiatan yang direncanakan ditahun 2019 tertuang dalam formulir Rencana Kerja Tahunan

(RKT) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2019 dapat di lihat pada lampiran 1.

2.4 Perjanjian/Pentepan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan Surat Edaran

Menteri Negara PAN Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan

kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan

janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus

penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan

kinerja aparatur.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 tahun 2018 tentang APBD Kabupaten

Natuna Tahun 2019, kemudian dijabarkan dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 87

tahun 2018 tentang penjabaran APBD Kabupaten Natuna Tahun 2019. APBD Kabupaten

Natuna yang ditetapkan merupakan komitmen bersama antara Pemerintah daerah dengan

DPRD untuk mencapai kinerja yang maksimal dan sebagai upaya untuk memenuhi mandat

yang tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Natuna tahun 2016-2021 kemudian

dijabarkan dalam Rencana Kinerja. Rencana Kinerja tersebut kemudian dijadikan sebagai

dasar dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja (Penja) yang berisikan Pernyataan

Kinerja/Perjanjian Kinerja antara Bupati dan kepala OPD atau Eselon II, Eselon III dan

Eselon IV, perjanjian kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana juga dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja (Cascading) seperti pada

lampiran

LAPORAN KINERJA


LAPORAN KINERJA


Indikator Sasaran RPJMD :Umur Harapan Hidup

Sasaran Renstra :Status kesehatan dan

gizi masyarakat

Indikator Sasaran Renstra :Angka kematian ibu

Target : 67,52 per 100.000kh

Sasaran Program :Meningkatkan akses pelayanan

kesehatan bagi ibu hamil, bersalindan nifas serta bayi baru lahir

Indikator : Persentase persalinan difasilitas pelayanan kesehatan

Target : 55 %

Sasaran Kegiatan :Terlaksananya pelayanan

kesehatan ibu hamil sesuaistandar

Indikator : PersentaseKunjungan K4 Ibu hamil

Target : 95 %

Indikator Sasaran Renstra :Angka kematian bayi

Target : 15,20 per 1.000 kh

Sasaran Program :Meningkatnya pelayanankesehatan pada bayi di

kecamatanIndikator : JumlahPuskesmas yang

memberikan pelayananpada bayi

Target : 100 %

Sasaran Kegiatan :Tata laksana penanganan

AsfiksiaIndikator : Pertemuan tata

laksana penangananAsfiksia

Target : 1 Pertemuan

Sasaran Kegiatan :Penyegaran Kader

PosyanduIndikator : Jumlah

pertemuan penyegarankader posyandu


Indikator Sasaran Renstra :Jumlah desa/kelurahan yang ber

STBMTarget : 1 Desa

Sasaran Program :Desa/kelurahan yang

melaksanakan pemicuan STBMIndikator : Persentasedesa/kelurahan yang

melaksanakan pemicuan STBMTarget : 65 %

Sasaran Kegiatan :Pemicuan STBM di DesaIndikator : Jumlah Desa

yang dilakukan PemicuanSTBM

Target : 50 Desa

Sasaran Kegiatan :Pemeriksaan depot air

minumIndikator : Pemeriksaan air

minumTarget : 67 sampel

Sasaran Program :Meningkatkan akses dan mutu

pelayanan kesehatan untuk upayapromotif dan preventif di wilayah

kerja puskesmasIndikator : Persentase Puskesmasyang menyelenggarakan program

promotif dan preventif di luar gedungTarget : 100 %

Sasaran Kegiatan :Terlaksananya

penyelenggaraan promotif danpreventif, dukungan

manajemen puskesmas sertakemitraan lintas sektor untuk

mendukung kesehatanIndikator : PenyelenggaraanProgram esensial dan non

esensial di puskesmasTarget : 14 Puskesmas

Sasaran Program :Peningkatan Kompetensi

tenaga penyuluh kesehatan

Indikator : PersentasePeningkatan Kompetensi

tenaga penyuluh kesehatanTarget : 100 %

Sasaran Kegiatan :Meningkatnya kapasitas

bagi tenaga penyuluhkesehatan

Indikator : Peningkatankapasitas tenaga penyuluh

kesehatanTarget : 15 Tenaga

penyuluh

Sasaran Program :Rumah tangga yang berperilaku

hidup bersih dan sehatIndikator : Persentase Rumah

Tangga yang ber PHBSTarget : 23 %

Sasaran Kegiatan :Pengembangan media

Indikator : MediaTarget : 2 Kecamatan

Sasaran Kegiatan :Terpantaunya rumah tangga

yang ber PHBSIndikator : Pemantauan PHBS RTTarget : 18.218 Rumah Tangga

Sasaran Kegiatan :Penyegaran kader

kesehatan di kecamatanIndikator : Jumlah kader

kesehatan yang mengikutipenyegaran

Target : 388 Kader

Indikator Sasaran Renstra :Persentase Berat Badan

Lahir Rendah (BBLR)Target : 3.51 Persen

Sasaran Program :Meningkatnya ibu hamil

KEK yang diberikanmakanan tambahan

Indikator : Persentase ibuhamil KEK yang mendapat

makanan tambahanTarget : 50 %

Sasaran Kegiatan :Pemantauan Puskesmas

yang memberikan MakananTambahan pada Ibu HamilDengan Kekurangan Energi

Kronik (KEK)Indikator : Jumlah

Puskesmas yang di pantauTarget : 14 Puskesmas

Sasaran Kegiatan :Terlaksananya sosialisasi

dan advokasi kadarziIndikator : Jumlah

pertemuan keluarga sadargizi


Indikator Sasaran Renstra :Prevalensi kekurangan gizi(underweight) pada balita

Target : 7,25 Persen

Sasaran Program :Puskesmas yang

menyelenggarakanpelayanan SDIDTK

Indikator : Persentasepuskesmas yang

menyelenggarakanpelayanan SDIDTK Anak

Target : 65 %

Sasaran Kegiatan :Pemantauan pertumbuhan

dan perkembangan anakbalita

Indikator : Jumlah balitayang diberikan pelayanan

kesehatanTarget : 6.000 Orang

Sasaran RPJMD:Meningkatnya DerajatKesehatan Masyarakat

Dinas Kesehatan,Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana

LAPORAN KINERJA


Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategik atau dokumen yang dipersamakan

maka Dinas Kesehatan tahun 2019 telah menetapkan dua puluh dua (22) Program dan

seratus lima (105) kegiatan untuk mendukung 1 tujuan dan 4 sasaran strategis yang telah

ditetapkan. Alokasi Anggaran untuk pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Dinas

Kesehatan adalah sebesar Rp. 121.941.147.854,- (Seratus dua puluh satu milyar Sembilan

ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat

rupiah). yang terdiri dari biaya rutin kantor sebesar Rp. 2.104.210.000,- (Dua milyar

seratus empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) atau 1.73%, dari total anggaran Bidang

Kesehatan dan sebesar Rp. 119.836.937.854,- (Seratus Sembilan belas milyar delapan

ratus tiga puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh

empat rupiah) atau 98.28% dari total anggaran bidang kesehatan yang mendukung

Indikator Kinerja Utama (IKU).

Perbandingan jumlah pagu anggaran yang mendukung IKU dan tidak mendukung pada

tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

Gambar II.2Perbandingan Alokasi Anggaran yang mendukung IKU dengan yang tidak

mendukung IKU (Biaya Rutin Kantor) Tahun Anggaran 2019

Alokasi anggaran untuk mendukung IKU secara langsung adalah anggaran yang membiayai

program dan kegiatan yang secara langsung meningkatkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

dalam hal ini adalah upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat diantaranya

adalah pemberian makan tambahan bagi ibu hamil Kurang energy kronik (KEK) untuk

menurunkan prevalensi BBLR, Pertemuan tata laksana penanganan asfiksia untuk

menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), serta program kegiatan pemantauan Perilaku

Hidup bersih dan Sehat (PHBS), Pemicuan STBM serta pemeriksaan air bersih untuk

meningkatkan jumlah desa yang bersanitasi total berbasis masyarakat (STBM), sedangkan

untuk menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita (Underweigt) dilakukan pemantauan

LAPORAN KINERJA


pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu serta pemberian makanan tambahan

bagi anak balita.

Selain itu juga dialokasikan anggaran untuk mendukung IKU yang dilaksanakan secara

integrasi diantaranya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta upaya

peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas, serta peningkatan

kapasitas SDM Kesehatan, serta upaya pengendalian penyakit.

LAPORAN KINERJA


BAB IIIPENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja

dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan

akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya

dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja

yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup

menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah bentuk kewajiban suatu Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat

pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran

hasil pelaksanaan perencanaan Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah

ditetapkan sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2019.

Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan pengukuran atau penilaian apakah kerja

instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang

direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila

dikaitkan dengan reward (penghargaan) dan punishment (hukuman). Sistem Pengukuran

Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara

sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian yang telah ditetapkan

dalam Rencana Kinerja Tahunan, Kinerja Kegiatan dan sasaran dengan cara

membandingkan antara rencana dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran terhadap

pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam formulir Pengukuran

Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Kinerja Tahunan (PKT).

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program

dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan Pengelolaan Keuangan daerah sesuai dengan

Permendagri 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 59 Tahun

2007 menggunakan jenis indikator kinerja mulai dari input hingga outcomes sebagai

berikut :

LAPORAN KINERJA


1). Input

Indikator input merupakan indikator yang digunakan untuk menetapkan jumlah

sumber daya dalam hal ini adalah dana yang dibutuhkan

2). Output

Indikator output adalah keluaran/hasil langsung dicapai dari suatu kegiatan setelah

melalui proses kegiatan.

3). Outcome

Indikator Outcome adalah hasil yang dicapai dan menggambarkan manfaat/fungsi dari

keluaran dari suatu kegiatan pada jangka menengah.

Untuk mengetahui capaian kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi dan

rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin

rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja = x 100 %

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin

rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian indikator kinerja = ( ( ) x 100 %

Atau :

Capaian indikator kinerja =( )

x 100 %

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh

melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar

didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan dan

keluaran. Sebagian lagi berupa indikator hasil ( outcomes ) sedangkan indikator manfaat

dan dampak sebagian baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan

tujuan dan sasaran.

Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang

meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro. Penetapan indikator-

indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan

sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisasi sehingga keberhasilan

LAPORAN KINERJA


pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada

tahun yang bersangkutan.

Dengan demikian pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

a. Pengukuran Kinerja Sasaran.

b. Pengukuran Kinerja Program.

c. Pengukuran Kinerja Kegiatan.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Analisis pencapaian kinerja dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh

pelaksanaan kegiatan. Adapun cara yang dipergunakan dengan membandingkan indikator-

indikator sasaran yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana

kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result)

yang dicapai SKPD. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah

kinerja (performance gap) yang diakibatkan oleh realisasi yang berbeda dengan yang

direncanakan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2019 merupakan pendorong atau pemicu terhadap

terealisasinya sasaran seperti yang ditargetkan. Sebagaimana yang telah dikemukakan

sebelumnya tentang Rencana Kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana pada tahun 2019, telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang

ingin dicapai guna merealisasikan tujuan yang tercakup dalam 22 (Dua Puluh Dua)

program yang tersebar dalam 105 (Seratus Lima) kegiatan dengan alokasi Belanja

Langsung (BL) sebesar Rp. 121.941.147.854,- (Seratus dua puluh satu milyar Sembilan

ratus empat puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat

rupiah). Perhitungan capaian sasaran, ditetapkan dengan penilaian rata-rata seluruh

capaian indikator kinerja, hasil setiap sasaran yang hasilnya dikelompokkan dalam empat

kategori penilaian sebagaimana mengacu pada pedoman penyusunan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA


Tabel III.1Kategori Capaian Kinerja

No. Kategori Rentang Capaian Kategori Capaian

1 AA >90 sd 100 Sangat MemuaskanA >80 s.d. 90 Memuaskan

2 BB >70 s.d. 80 Sangat Baik3 B >60 sd 70 Baik4 CC >50 sd 60 Cukup5 C >40 sd 50 Agak Kurang6 D 0 sd 30 Kurang

Tujuan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana adalah

“Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat”

Sasaran dinas kesehatan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

untuk mencapai tujuan tersebut kemudian diukur berdasarkan indikator yang telah

ditetapkan, Sasaran pertama adalah Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan hasil

pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.2Pengukuran Kinerja sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

Tujuan Sasaran Indikatorsasaran Satuan

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

Meningkatkanderajatkesehatanmasyarakat

Meningkatnyaakses danmutupelayanankesehatan

JumlahPuskesmasyangterakreditasi

Puskesmas2 2 100 4 4 100 6 6 100 4 2 50

PersentasepencapaianakreditasiRSUD

Persentase100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pencapaian Kinerja 100 100 100 75

Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat

diukur melalui jumlah puskesmas yang terakreditasi, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun

2016 terdapat dua puskesmas yang telah menerima sertifikat akreditasi dan pada tahun

2017 bertambah sebanyak empat puskesmas yang dilakukan survey atau sesuai yang

ditagetkan yaitu sebanyak empat puskesmas dengan kata lain tercapai 100% sedangkan

pada tahun 2018 kembali ditargetkan sebanyak 6 puskesmas. Survey akreditasi telah

dilaksanakan pada akhir tahun 2018 dan hasilnya semua puskesmas yang ditargetkan

mendapat sertifikasi akreditasi yang terdiri dari, 1 puskesmas tersertfikasi “UTAMA” 4

Sasaran Pertama :Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

LAPORAN KINERJA


puskesmas tersertfikasi “MADYA” dan 1 Puskesmas tersertifikasi “DASAR”. Tahun 2019

ditargetkan 4 puskesmas dilakukan survey akreditasi yang mana dua diantaranya re

akreditasi dan dua puskesmas lainnya baru dilakukan survey, namun karena terkendala

dengan izin operasional yang belum diterbitkan dan nomor registrasi belum di keluarkan

oleh kementrian Kesehatan sehingga tidak dapat diajukan untuk dilakukan survey akreditasi,

sedangkan untuk puskesmas Pulau Tiga, terkendala di bangunan puskesmas yang belum

selesai sehingga tidak dapat diajukan untuk dilakukan survey. Sedangkan untuk pencapaian

akreditasi RSUD Natuna dari tahun 2017 hingga 2019 sudah mencapai target yaitu 100%.Grafik 1

Jumlah Puskesmas yang terakreditasi tahun 2016-2019

Untuk Pencapaian kinerja pada sasaran pertama tersebut Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna pada tahun 2019 telah menetapkan 5 ( tiga )

program yang mendukung sebagai berikut :

1) Program Peningkatan kapasitas aparatur

2) Program obat dan perbekalan kesehatan

3) Program Upaya Kesehatan Masyarakat

4) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya.

5) Program pengawasan dan pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan.

LAPORAN KINERJA


Hasil pengukuran kinerja program yang mendukung sasaran pertama dapat dilihat sebagai

berikut :Tabel III.3

Pengukuran Kinerja Program pada sasaran Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatanNO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %

1 Meningkatnya kapasitas sumber dayaaparatur kesehatan

Jumlah Puskesmas Yang MinimalMemiliki Lima Jenis TenagaKesehatan

Puskesmas14 8 57.14

2 Meningkatnya ketersediaan obat yangmemenuhi syarat

Persentase ketersediaan obatyang memenuhi standar

% 100 100 100

3 Meningkatnya kepesertaan JaminanKesehatan

Persentase kepesertaan jaminankesehatan

% 100 100 100

4 Terlaksananya survei akreditasipuskesmas

Jumlah Puskesmas yang disurveyakreditasi

puskesmas 3 2 66.7

5 Tersedianya alat kesehatan danpenunjang pelayanan kesehatan dipuskesmas

Persentase ketersediaan alkes dipelayanan kesehatan dasar yangsesuai standar

% 100 100 100

6 Meningkatnya aksesibiltas fasilitaspelayanan kesehatan di desa

Persentase aksesbiltas fasilitaspelayanan kesehatan di desa

% 100 100 100

Pencapaian Kinerja87.3

Jumlah Anggaran : Pagu Realisasi %- Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 1,006,640,000.00 835,042,046.00 82.95- Program obat dan perbekalan

kesehatan 3,812,242,778.00 3,442,895,906.00 90.31- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

29,708,120,562.00 26,856,851,899.00 90.40- Program Pengadaan, Peningkatan dan

Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

29,672,593,001.00 16,472,716,389.00 55.51

- Program Pengawasan dan pembinaanIndustri Rumah Tangga Pangan

188,526,000.00 85,662,150.00 45.44

64,388,122,341.00 47,693,168,390.00 74.07

Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan telah mengalami peningkatan jika

dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 6 puskesmas meningkat menjadi 8 puskesmas di tahun

2019, namun demikian tetap belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu 14

puskesmas. Pemenuhan 5 jenis tenaga kesehatan ( SKM, Farmasi, Kesehatan Lingkungan,

Gizi, Analis) pada tahun 2019 hanya melalui program Nusantara Sehat (NS) dari pusat

sedangkan upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan PPKB adalah penerimaan tenaga kontrak

akan tetapi dari jenis tenaga yang ditentukan kurang peminat atau termasuk profesi yang

langka.

Ketersediaan obat yang memenuhi syarat sudah mencapai target yaitu 100%, hal ini

didukung oleh pengadaan obat-obatan dan Bahan medis habis pakai dengan mengacu pada

LAPORAN KINERJA


formularium nasional, yang mana obat-obatan yang diadakan adalah obat-obatan yang

sesuai standar nasional dan sesuai kebutuhan puskesmas.

Tahun 2019 Jumlah Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 12 puskesmas, yang mana tahun

2016 terdapat dua puskesmas yang terakreditasi dan tahun 2017 sebanyak empat

puskesmas dan tahun 2018 sebanyak 6 puskesmas sehingga total kecamatan yang memiliki

puskesmas terakreditasi adalah 12 kecamatan dengan perolehan 2 terakreditasi Dasar, 8

terakreditasi Madya dan 2 terakreditasi Utama

Kepesertaan Jaminan Kesehatan atau penduduk yang memiliki jaminan kesehatan pada

tahun 2019 sudah mencapai 98% atau seluruh masyarakat natuna tercover melalui Jaminan

Kesehatan Nasional terintegrasi sebanyak 48.952 Jiwa.

Seluruh masyarakat yang ada di desa dapat mengakses fasilitas pelayanan kesehatan,

berdasarkan permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas, pustu dibangun dengan

syarat dapat diakses oleh minimal dua desa. Di Kabupaten Natuna jumlah pustu yang ada

sebanyak 43 unit atau rasio terhadap desa yaitu 1:2. Selain akses terhadap pustu, juga dapat

dilihat dari ketersediaan puskesmas yang memenuhi standar sebagai pusat pelayanan dasar

di kecamatan yang merupakan fasilitas rujukan dari desa/pustu/poskesdes. Disamping

ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan ketersediaan alat kesehatan sebagai pendukung

pelayanan kesehatan sangat menentukan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator program tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

a. Pendidikan dan pelatihan formal dengan tujuan meningkatkan kapasitas tenaga

kesehatan melalui pelatihan-pelatihan

b. Bimbingan teknis implemetasi peraturan perundang-undangan dengan tujuan

tersosialisasinya peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai refenrensi

dalam peningkatan pelayanan kesehatan, kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan

tidak tersedianya anggaran pada waktu yang ditargetkan.

c. Penyusunan akreditasi fungsional dengan tujuan penilaian kinerja tenaga fungsional

kesehatan.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Kegiatan Revitalisasi sistem kesehatan bertujuan pelaksanaan pendampingan

akreditasi puskesmas serta pelaksanaan survey akreditasi pada 6 puskesmas yang

ditargetkan

LAPORAN KINERJA


b. Pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya melalui dana DAK dengan tujuan tersedianya alat-alat kesehatan dan

penunjang pelayanan kesehatan di puskesmas.

c. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan

penyelenggaraan program perkesmas dan pengobatan tradisional di puskesmas

serta kalibrasi alat kesehatan dan alat-alat laboratorium di puskesmas.

d. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan dengan tujuan pengelolaan

integrasi JKN serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Natuna secara

menyeluruh.

e. Penggunaan dana kapitasi puskesmas adalah penerimaan dana oleh puskesmas dari

penyelenggara jaminan kesehatan (BPJS) untuk pembayaran jasa pelayanan dan

biaya operasional puskesmas dalam rangka peningkatan performance puskesmas

untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu.

f. Peningkatan Kesehatan masyarakat adalah pembiayaan jaminan kesehatan melalui

program Natuna sehat dengan kepesertaan dari masyarakat yang belum ditanggung

dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

g. Penyediaan Biaya operasional Puskesmas adalah biaya operasional rutin puskesmas

yang bertujuan meningkatkan pelayanan di puskesmas.

3. Program obat dan perbekalan kesehatan

a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan adalah kegiatan yang bertujuan untuk

menyediakan obat-obatan dan BMHP sebagai bahan penunjang pelayanan kesehatan

di puskesmas dan jaringannya.

b. Peingkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan adalah kegiatan

pertemuan perencanaan obat serta pemusnahan obat kadaluarsa, namun pada tahun

2019 kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan anggaran tidak tersedia pada waktu

pelaksanaan ditentukan.

4. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana Prasana

puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

a. Pembangunan Puskesmas, kegiatan pembangunan puskesmas bertujuan untuk

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana puskesmas sebagai fasilitas

pelayanan kesehatan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan di kecamatan,

pembangunan puskesmas tahun 2019 melalui dana DAK Affirmasi dilaksanakan di

kecamatan pulau tiga, Kecamatan Serasan dan Kecamatan Midai, sedangkan melalui

DAK Reguler dilaksanakan di Kecamatan Bunguran Timur Laut, Bunguran Batubi dan

LAPORAN KINERJA


Bunguran Utara, untuk memenuhi Permenkes no 75 tahun 2014 yang mengatakan

bahwa setiap kecamatan wajib memiliki bangunan puskesmas.

b. Rehabilitasi puskesmas dilaksanakan untuk mempertahakan bangunan puskesmas

agar tetap layak digunakan, bangunan puskesmas yang direhabilitasi pada tahun

2018 dilaksanakan di Kecamatan Bunguran Barat melalui dana DAK regular dan di

Kecamatan Bunguran Timur melalui dana APBD II.

5. Program pengawasan dan pembinaan industry rumah tangga

a. Pembinaan teknis penatalaksanaan makanan dan minuman produksi industry rumah

tangga, adalah kegiatan sosialisasi serta pembinaan bagi industry rumah tangga

terkait registrasi hasil produksi.

6. Program pengawasan obat dan makanan

a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya, kegiatan yang

dianggarkan dengan tujuan untuk melaksanakan pemusnahan obat kadaluarsa,

namun penetapan tim pemusnahan belum diterbitkan.

Sasaran kedua adalah Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dengan hasil

pengukuran kinerja sebagai berikut :Tabel III.4

Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

INDIKATORSASARAN SATUAN

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019SASARAN


Meningkatkanstatus kesehatandan Gizi ibu danAnak

Angka KematianIbu

Per 100.000KH

240 73,96 163.5 67.52 278.29 -212 67.52 185.01 -74.00 67.52 97 56

Angka Kematianbayi

Per 1.000KH

3.0 13.31 -220 15.75 6.49 159 15.20 12.03 114.0 14.75 10.32 130

Prevalensikekurangan gizi(underweight)

pada anak balita

Persentase 7.35 5,38 154.6 7.35 3.92 146 7.25 2.54 165.51 7.00 2.98 157

Berat BadanLahir Rendah

(BBLR)Persentase 9.8 3,92 165.4 4.18 4.08 102 3.51 4.44 73.50 3.44 5.80 31

Desa yangmelaksanakanSanitasi Total

BerbasisMasyarakat

(STBM)

JumlahDesa - - - 70 100 142 70 100 142 80 100 125

Pencapaian Kinerja 52.70 67.40 84.20 99.80

Sasaran Kedua :Meningkatkan Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat

LAPORAN KINERJA


Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat dapat

diukur melalui

1. Angka Kematian Ibu (AKI)

Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam

kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya

kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena

kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti

kecelakaan, terjatuh dll. Tahun 2018 tercatat sebanyak dua kasus kematian ibu di

Kabupaten Natuna terjadi penurunan jika dibandingkan pada tahun 2017 yaitu

sebanyak 4 kasus, namun satu dari dua kematian ibu pada tahun 2018 merupakan

kematian ibu melahirkan yang disebabkan oleh penyakit penyerta (HIV/AIDS) atau

bukan disebabkan langsung oleh kehamilannya/pengelolaannya, namun pada

pelayanan antenatal care secara komprehensif pemeriksaan HIV/AIDS wajib

dilaksanakan agar jika ada ibu hamil positif menderita maka dilakukan

pengelolaan/pelayanan secara khusus untuk mencegah penularan serta kematian

pada ibu tersebut, namun kendala yang dihadapi pada tahun 2018 adalah

kurangnya kesadaran masyarakat yang berisiko terhadap penyakit tersebut untuk

melakukan konseling di VCT atau dipuskesmas. Tahun 2019 terjadi satu kasus

kematian ibu melahirkan atau terjadi penurunan kasus dibandingkan tahun 2018.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka menekan angka kematian ibu adalah,

dibentuknya Rumah Tunggu kelahiran di Kecamatan dan Kabupaten untuk ibu

hamil yang sulit menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan. Memantau ibu hamil

yang berisiko serta dilakukan pemeriksaan antenatal care secara komprehensif.

Melaksanakan kelas ibu hamil disetiap desa untuk memantau kunjungan ibu hamil

ke empat (K4) serta persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. sistem rujukan juga

sangat berpengaruh terhadap penanganan ibu hamil dan ibu bersalin yang berisiko

tinggi agar dapat dilayani dengan cepat dan sesuai standar, oleh karena itu Dinas

Kesehatan Kabupaten Natuna perlu melakukan penyusunan system rujukan

tersebut.

LAPORAN KINERJA


Kecendurangan penurunan kasus kematian ibu dapat dilihat pada grafik 2 :Grafik 2

Jumlah kasus Kematian Ibu tahun 2017-2019

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi pada tahun 2019 sebanyak 13 kasus atau 10.32/1.000 KH

terjadi Penurunan jika dibandingkan pada tahun 2018 yaitu 12.03/1.000KH.

Kematian bayi rata-rata disebabkan karena adanya infeksi pada bayi, dan juga

asfiksia serta pelaksanaan program 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) belum

berjalan dengan baik, sehingga dapat diasumsikan bahwa pola asuh serta pola

hidup bersih dan sehat belum berjalan dengan baik di Kab. Natuna. Upaya yang

dilakukan untuk menurunkan kematian bayi adalah dilaksanakannnya sosialisasi

serta penanganan ibu hamil KEK, Konseling ASI ekslusif serta program Indonesia

Sehat yang berbasis keluarga.

Grafik 3Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2019

LAPORAN KINERJA


3. Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada balita

Underweight merupakan Status gizi berat-kurang merupakan gabungan gizi buruk

dan gizi kurang yang dilihat dari berat badan dibagi umur (BB/U) pada balita,

underweigt membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan fisik maupun mental

anak. Underweight pada balita di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 terdapat

sebanyak 2.98% dari jumlah balita, terjadi peningkatan jika dibandingkan pada

tahun 2018 yaitu sebesar 2.54%. meskipun terjadi peningkatan namun angka

tersebut masih dibawah target Kabupaten yaitu sebanyak 7.00%. Terjadi

peningkatan diakibatkan kunjungan Balita ke posyandu sangat rendah sehingga

banyak balita di Kabupaten Natuna tidak dapat dipantau pertumbuhan dan

perkembangannya, hal ini dapat dilihat pada persentase D/S jumlah atau balita

yang ditimbang yaitu sebanyak 33.63% atau hanya 3.659 balita yang ditimbang dari

10.880 balita yang ada. Hal ini dikarenakan jumlah posyandu sangat terbatas dan

pelayanan sangat terbatas, oleh karena itu perlu dibentuk posyandu disetiap RT

agar dapat melayani semua jumlah balita yang ada.

4. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)

Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi baru lahir yang berat badannya saat

lahir kurang dari 2500 gram. BBLR tidak hanya terjadi pada bayi prematur, tapi

juga pada bayi cukup bulan yang mengalami hambatan pertumbuhan selama

kehamilan. persentase BBLR di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 sebanyak

5.80% dan terjadi peningkatan jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 4.44% dan

tahun 2017 sebanyak 4.08%, BBLR biasanya disebabkan oleh status gizi ibu yang

kurang baik semasa kehamilan atau ibu hamil mengalami Kurang Energi Kronik

(KEK) sehingga asupan gizi pada bayi semasa dalam kandungan kurang sehingga

menyebabkan perkembangan janin tidak maksimal. upaya yang dilakukan untuk

menurunkan cakupan BBLR adalah pemberian makanan tambahan pada ibu hamil

KEK, 170 orang hamil dengn KEK atau 100% di kabupaten Natuna telah diberikan

makanan tambahan pada tahun 2019 serta sosialisasi 1000 HPK juga telah

dilakukan namun anak lahir dengan BBLR masih meningkat. Penyebab lain lahirnya

BBLR adalah usia ibu hamil terlalu muda, mengalami tekanan darah tinggi masa

kehamilan, serta pola makan yang tidak tepat.

5. Jumlah Desa yang melakukan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Desa STBM adalah desa yang sudah memenuhi 5 pilar yaitu

a. CLTS (Community Lets Total sanitation) tahapan kegiatan pada pilar ini

diantaranya, pemetaan, pemicuan STBM untuk mencapai Desa ODF

LAPORAN KINERJA


b. CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), kegiatan yang sudah dilakukan adalah

kampanye cuci tangan disekolah-sekolah

c. Akses air bersih

d. Pengolahan air limbah

e. Pengolahan sampah

Tahun 2018 telah dideklarikan kecamatan ODF yaitu di kecamatan Bunguran

Tengah, sedangkan tahun 2019 telah dideklarasikan dua desa ODF di dua

kecamatan yaitu Serasaan dan Batubi. Target

Untuk Pencapaian kinerja sasaran kedua Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna pada tahun 2018 telah menetapkan 9 (

Sembilan) program sebagai berikut :


2. Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

3. Program perbaikan gizi masyarakat

4. Program pengembangan lingkungan sehat

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak balita

6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Hasil pengukuran kinerja program yang mendukung sasaran kedua adalah sebagai berikut :Tabel III.5

Pengukuran Kinerja Program sasaran meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakatNO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %

1 Meningkatkan akses dan mutupelayanan kesehatan untuk upayapromotif dan preventif di wilayahkerja puskesmas

Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakanprogram promotif dan preventif diluar gedung

% 100 100.00 100

2 Rumah tangga yang berperilakuhidup bersih dan sehat

Persentase Rumah Tangga yangber PHBS

% 30 22.97 76.57

3 Meningkatnya ibu hamil KEK yangdiberikan makanan tambahan

Persentase ibu hamil KEK yangmendapat makanan tambahan

% 80 100.00 125

4 Desa/kelurahan yang elaksanakanpemicuan STBM

Persentase desa/kelurahan yangmelaksanakan pemicuan STBM

% 79 100.00 126.6

5 Puskesmas yang enyelenggarakanpelayanan SDIDTK

Persentase puskesmas yangmenyelenggarakan pelayananSDIDTK Anak

% 78 100.00 128.2

6 Meningkatnya puskesmas yangmenyelenggarakan pelayananlansia

Persentase puskesmas yangmenyelenggarakan pelayananlansia

% 100 100.00 100

LAPORAN KINERJA


7 Meningkatnya pelayanan kesehatanpada bayi

Persentase puskesmas yangmenyelenggarakan pelayanankesehatan pada bayi

% 100 100.00 100

8 Meningkatkan akses pelayanankesehatan bagi ibu hamil, bersalindan nifas serta bayi baru lahir

Persentase persalinan di fasilitaspelayanan kesehatan

% 60 62.93 104.9

Pencapaian Kinerja 95.7

Jumlah Anggaran : Pagu Realisasi %- Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 1,491,000,000.00 1,224,152,050.00 82.10- Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat 969,926,200.00 869,846,242.00 89.68- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1,347,450,400.00 839,560,369.00 62.31

-Program PengembanganLingkungan Sehat 1,824,658,000.00 1,694,348,125.00 92.86Program Peningkatan PelayananKesehatan Anak Balita 126,560,000.00 74,673,800.00

59.00Program Peningkatan PelayananKesehatan Lansia

133,500,000.00 88,762,609.00 66.49

Program Peningkatan KeselamatanIbu Melahirkan dan Anak

971,122,400.00 467,962,948.00 48.19

11.546.798.500,00 9.034.838.195,00 78.24

Meningkatnya Akses dan mutu pelayanan kesehatan upaya promotif dan preventif di wilayah

kerja puskesmas dapat diukur melalui persentase puskesmas yang menyelenggarakan

promotif dan preventif di luar gedung, tahun 2019 sebanyak 14 puskesmas telah

melaksanakan program promotif dan preventif diluar gedung sesuai dengan target yang

ditentukan atau dengan kata lain pencapaian kinerja sebanyak 100%.

Untuk menurunkan kasus BBLR, serta mencegah kasus stunting pada anak maka perlu

dilakukan program 1000 hari pertama kehidupan, salah satu upaya yang dilakukan adalah

peningkatan status gizi ibu hamil melalui pemberian makanan tambahan pada ibu hamil

dengan KEK, jumlah ibu hamil KEK pada tahun 2019 sebanyak 170 dan 100% telah

diberikan makanan tambahan.

Pemicuan adalah salah satu pilar yang dilaksanakan untuk mencapai Desa Bebas Buang Air

Besar Sembarangan (BABS) sebagai salah satu persyaratan untuk mewujudkan desa ber

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019

semua desa telah dilakukan pemicuan STBM sesuai dengan yang ditargetkan dan hasil dari

pemicuan tersebut maka pada tahun 2018 satu kecamatan yang telah masuk kategori ODF

yang dideklarasikan di Kecamatan Bunguran Tengah dan tahun 2019 dua desa dilakukan

deklarasi ODF di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bunguran batubi dan Kecamatan Serasan.

LAPORAN KINERJA


Pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pemberian

makanan tambahan adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan status gizi anak balita

dan pemantauan tumbuh kembang anak, pelayanan SDIDTK merupakan salah satu

pelayanan pada anak balita yang sesuai standar, jumlah anak balita yang dilayani pada tahun

pada tahun 2019 adalah sebesar 33,63% atau sebanyak 3.659 balita sedangkan pada tahun

2018 sebanyak 3.597 bayi dan balita terjadi penurunan jika dibandingkan dengan tahun

2017 adalah sebanyak 5.663 anak balita atau 66.64% dari jumlah sasaran. Jumlah puskesmas

yang melaksanakan pelayanan SDIDTK adalah 14 puskesmas (100%) atau melebihi target

yang telah ditentukan yaitu 78%.

Pembentukan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) adalah salah satu kegiatan yang dilakukan

untuk meningkatkan akses ibu hamil terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, tahun 2019

terdapat 5 RTK yang dibentuk. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada

tahun 2019 adalah 62.93% dan terjadi peningkatan jika dibandingkan capaian tahun 2018

yaitu 58.82% Dan tahun 2017 yaitu 37.07%, terjadinya peningkatan ini sangat dipengaruhi

oleh ketersediaan ruang bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan, pada tahun 2018 telah

dibuka ruang persalinan di dua puskesmas yaitu puskesmas cemaga dan puskesmas tanjung

yang melakukan pelayanan selama 24 jam/hari. Meskipun terjadi peningkatan namun masih

jauh dari target nasional yaitu 100% permasalahan yang dihadapi adalah pelayanan

Antenatal Care terpadu belum berjalan maksimal disamping itu sosialisasi dan advokasi

terkait persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan masih kurang serta ketersediaan sarana

dan prasarana yang tersedia belum memadai, dan beberapa pembangunan puskesmas belum

selesai dilaksanakan sehingga pelayanan puskesmas dilaksanakan di gedung/kantor desa

atau rumah yang disewa.

Dalam rangka pencapaian kinerja program yang mendukung sasaran kedua, maka kegiatan

yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :


a. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan (UKM Sekunder)

yang bertujuan fasilitasi atau rujukan dari permasalahan Upaya Kesehatan primer

b. Peningkatan pelayan dan penanggulangan masalah kesehatan di puskesmas yang

bertujuan meningkatkan promotif dan preventif di luar gedung.

2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat adalah kegiatan yang

dilaksanakan untuk penyediaan media informasi promosi kesehatan di kecamatan

LAPORAN KINERJA


b. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk

meningkatkan pemantauan rumah tangga yang ber PHBS, melalui survey PHBS oleh

petugas kesehatan dan dasawisma di kecamatan.

c. Kemitraan promosi kesehatan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk

meningkatkan pelayanan kesehatan pada anak sekolah serta peningkatan kapasitas

kader kesehatan di kecamatan.

3. Program perbaikan gizi masyarakat

a. Penanggulangan kurang energy protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat

kurang yodium (GAKY), kurang Vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

Dilaksanakan dengan tujuan pemantauan status gizi anak balita dan ibu hamil di

kecamatan melalui pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan

pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, serta pemantauan program ASI

Ekslusif di puskesmas. Penanganan dan penurunan kasus stunting dengan

pelaksanaan rembuk stunting tingkat kecamatan dan kabupaten, selain itu juga

dilaksanakan beberapa tahapan seperti penandatangan komitmen pemda dan

masyarakat terkait percepatan penurunan stunting di kabupaten Natuna.

4. Program pengembangan lingkungan Sehat

a. Pemeriksaan dan pengujian air bersih dan air minum, dilaksanakan dengan tujuan

meningkatkan kualitas air minum melalui pemeriksaan depot air minum di

kabupaten Natuna.

b. Pemeriksaan dan pembinaan tempat-tempat umum dan khusus dilaksanakan untuk

meningkatkan kesehatan di tempat-tempat umum.

c. Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum

dilaksanakan untuk pemantauan pelaksanaan pemicuan STBM di desa-desa.

5. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a. Pelayanan pemeliharaan kesehatan dengan tujuan meningkatkan kesehatan pada

usia lanjut dengan harapan bisa produktif dimasa tuanya.

6. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

a. Cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak dilaksanakan dengan tujuan pelaksanaan

Audit Maternal Perinatal (AMP) serta pemantauan kesehatan ibu dan anak di wilayah

sekitar (PWS-KIA).

b. Pelayanan ibu hamil dan ibu nifas di rumah tunggu kelahiran dengan tujuan

meningkatkan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Sasaran ke tiga adalah meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular,

dengan hasil pengukuran sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA


Tabel III.6Pengukuran Kinerja Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penyakit




MeningkatkanPengendalianPenyakit

PrevalensiTuberculosis

(TB) per 100.000Penduduk

Per 100.000pddk 39.30 40.25 100 68 107 157 70 74 105 80 135.04 15

Prevalensi HIV Persen <0.01 0.03 -300 <0.01 0.01 100 <0.01 0.01 100 <0.01 0.04 -200

PersentaseKecamatan yang

mencapaieliminasi malaria

Persentase 13.33 13.33 100 26.67 26.67 100 33.33 100 300.08

MeningkatnyaPersentase

Kecamatan yangmencapai 80%imunisasi dasar

lengkap padabayi

Persentase 40 40 100 46.6 66.66 143.04 53.3 71.43 134

Prevalensitekanan darah

tinggiPersen 28.12 79.10 -81.29 27.05 16.18 140.18 26.00 43.7 15

Pencapaian Kinerja 75.14 117.64 117 52

Pengendalian penyakit menular maupun tidak menular merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan angka kesakitan dan

kematian. Pengendalian penyakit adalah upaya penurunan insidens, prevalensi, morbiditas

atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal.

Keberhasilan pengendalian penyakit dapat dilihat melalui

1. Prevalensi Tuberkulosis

Penemuan kasus TB pada tahun 2018 sebanyak 74 kasus dan meningkat jika

dibandingkan pada tahun 2019 yaitu 110, terjadinya penurunan kasus diakibatkan

penjaringan yang dilakukan masih pasif atau hanya pasien yang datang ke fasilitas

pelayanan kesehatan dengan keluhan yang diperiksa, penemuan seharusnya

dilaksanakan dengan cara aktif atau mendatangi rumah-rumah yang berisiko TB.

Prevalensi kasus TB tahun 2019 dengan jumlah kasus yang ditemukan adalah 135.4 per

100.000 penduduk yang menggambarkan bahwa dari 100.000 penduduk terdapat

sebanyak 135 orang yang menderita TB. Penyakit TB adalah penyakit menular yang

dapat disembuhkan dengan persyaratan penderita mengkonsumsi obat yang diberikan

selama 6 bulan tanpa absen sekalipun.

Sasaran Ketiga:Meningkatkan Pengendalian Penyakit menular dan tidak menular

LAPORAN KINERJA


2. Prevalensi HIV

Prevalensi HIV/AIDS dikabupaten Natuna pada tahun 2017 adalah 0.01% dari jumlah

penduduk atau sebanyak 10 kasus dengan jumlah kematian akibat HIV/AIDS sebanyak 4

kasus, dan terjadi peningkatan menjadi 0.02% pada tahun 2018 atau 12 kasus kematian,

yang mana kematian akibat HIV juga berkontribusi terhadap Angka Kematian Ibu (AKI)

pada tahun 201, sedangkan tahun 2019 meningkat lagi menjadi 0.04% dengan kasus

sebanyak 35 Kasus. upaya pengendalian dan pencegahan penyakit HIV di Kabupaten

Natuna pada tahun 2019 telah dibuka klinik VCT di 6 puskesmas dengan adanya VCT dan

aktif melakukan konseling maka penemuan kasus makin meningkat, dengan harapan

dengan meningkatnya penemuan kasus maka pelayanan dan penanganan terhadap kasus

HIV/AID juga meningkat.

3. Kecamatan yang mencapai eliminasi malaria

Natuna merupakan daerah yang sudah bebas dari kasus malaria, dan tahun 2018

diupayakan untuk masuk kategori Kabupaten eliminasi malaria, namun terkendala

dengan dokumentasi dan kebijakan Kabupaten sehingga di pending untuk tahun 2020.

Tahun 2019 ditargetkan 33.33% dan tercapai 100%.

4. Kecamatan yang mencapai 80% pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi usia

0-11 bulan

Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi di Kabupaten Natuna rutin diberikan

setiap bulan di posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, Tahun 2017 terdapat

sebanyak 40% kecamatan yang berhasil mencapai 80% pemberian imunisasi dasar

lengkap pada bayi usia 0-11 bulan, sedangkan pada tahun 2018 terdapat sebanyak

66.66% atau terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017dan tahun 2019

meningkat lagi menjadi 71.43%. Pencapaian tersebut sudah melebihi target yang telah

ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 53.3%, upaya yang dilakukan adalah

pemberian imunisasi secara rutin serta dilakukannya sweaping disetiap rumah yang

memiliki bayi dan tidak berkunjung ke posyandu, selain itu juga diberikan sertifikat bagi

bayi yang sudah menerima imunisasi dasar lengkap.

5. Prevalensi tekanan darah tinggi

Prevalensi tekanan darah tinggi/hipertensi pada tahun 2018 mencapai 16.18% dan

meningkat menjadi 43.7% pada tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh pola makan dan

perilaku sehat masyarakat yang belum maksimal, kurang melakukan germas serta

kurang melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

LAPORAN KINERJA


Upaya Pengendalian Penyakit didukung oleh program sebagai berikut :

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

b. Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular

LAPORAN KINERJA


Hasil pengukuran kinerja program yang mendukung sasaran ke tiga adalah sebagai berikut :Tabel III.7

Pengukuran Kinerja Program pada sasaran Pengendalian Penyakit menular dan tidakmenular

NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %1 Meningkatnya pemberian imunisasi

pada balita usia 0-11 bulanPersentase balita usia 0-11 bulanyang mendapat imunisasi dasarlengkap

% 95 79.00 83.16

2 Meningkatnya penanganan danpenanggulangan penyakit menularbagi calon jamaah haji

Persentase penanganan danpenanggulangan penyakit menularbagi calon jamaah haji

% 100 100.00 100.00

3 Meningkatnya Penangendalian danpenanggulangan wabah penyakitmenular di kecamatan

Persentase Penangganan danpenanggulangan penyakit menular % 100 100.00 100.00

4 Meningkatnya proporsi jumlah TByang tertdeteksi dalam program DOTS

Proporsi jumlah kasus TB yangterdeteksi dalam program DOTS(CDR)

% 50 119.50 239.00

5 Meningkatnya puskesmas yangmemiliki kapasitas penangananHIV/AIDS

Cakupan puskesmas yang memilikikapasitas penanganan HIV/AIDS % 60 57.00 95.00

6 Penyelenggaraan program PTM dankesehatan Jiwa

Jumlah Puskesmas yangmenyelenggarakan program PTMdan kesehatan jiwa

Puskesmas 14 14.00 100.00

Pencapaian Kinerja Program 119.53

Jumlah Anggaran : Pagu Realisasi %- Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular 1,514,419,340.00 1,026,272,045.00 67.77

- Program Pengendalian Penyakit TidakMenular 361,007,660.00 272,742,380.00 75.55

1,875,427,000.00 1,299,014,425.00 69.26

Pengendalian penyakit didukung oleh program pencegahan dan penanggulangan penyakit

menular serta program pengendalian penyakit tidak menular. pada program tersebut diukur

melalui pemberian imunisasi pada bayi, penanggulangan wabah penyakit menular di

kecamatan, proporsi jumlah kasus TB yang terdeteksi dalam program DOTS.

Kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk adalah kegiatan yang dilakukan untuk

mencegah penyakit DBD dengan cara fogging /penyemprotan di daerah yang

berisiko penularan penyakit DBD.

b. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular adalah kegiatan

pencegahan penyakit menular seperti DBD, HIV serta penyakit menular lainnya.

LAPORAN KINERJA


c. Peningkatan imunisasi, kegiatan pemberian imunisasi pada bayi serta distribusi

vaksin.

d. Peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah, pelaksanaan

kegiatan pencatatan dan pelaopran serta survelenace penyakit.

e. Pelayanan penanggulangan penyakit TB, Kegiatan penemuan serta pemeriksaan TB

f. Pelayanan kesehatan haji, pelayanan kesehatan calon jamaah haji dan umroh.

2. Program pengendalian penyakit tidak menular

a. Pelayanan dan pengendalian penyakit tidak menular, kegiatan yang dilaksanakan

untuk mencegah peningkatan penyakit tidak menular serta meningkatkan pelayanan

pada pasien jiwa.

LAPORAN KINERJA


Sasaran ketiga adalah Menurunnya tingkat kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS) dengan

hasil pengukuran sebagai berikut :

Tabel III.8Pengukuran Kinerja sasaran Menurunnya tingkat kelahiran pada Pasangan Usia Subur (PUS)




Menurunnyatingkat kelahiranpada PUS

Rata-rata jumlahanak perkeluarga Persen

1.10 1.10 1001.10 1.10 100 1:10 2:10 -100 1.10 2:10 -100

Rasio akseptor KBPersen

1:1.30 1:1.30 1001:1.30 1:1.30 100 1:1.35 1:1.35 100 1:1.35 1:1.35 100

Cakupan PesertaKB Aktif Persen

86.90 86.90 10087.30 88.50 101.37 88.08 71.46 81.13 89.90 71.46 81.13

Pencapaian Kinerja100 100.45

27.04 27.04

Upaya menurunkan tingkat kelahiran pada pasangan usia subur dapat diukur melalui rata-

rata jumlah anak perkeluarga, rasio akseptor KB dan cakupan peserta KB aktif pada PUS.

program yang mendukung upaya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Keluarga Berencana.

2. Program Kesehatan reproduksi remaja

3. Program pelayanan kontrasepsi

4. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari hasil pengukurannya yaitu :

Tabel III.9Pengukuran Kinerja Program pada sasaran menurunnya tingkat kelahiran pada

Pasangan Usia Subur (PUS)NO. SASARAN INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %

1 Meningkatnya pasangan usia suburyang menggunakan KB

Persentase KB aktif terhadapPUS

% 75 71,46 95.28

2 Meningkatkan pengguna akseptor KBPersentase cakupan PUSyang ingin ber KBtidak terpenuhi(Unmeetneed)

% 15,00 14,5 96.663 Meningkatnya kemampuan bidan danPLKB dalam memberikan pelayanankonseling KB

Pencapaian Kinerja 95.97

Sasaran Keempat:Menurunnya tingkat kelahiran pada PUS (Pasangan Usia Subur)

LAPORAN KINERJA


Jumlah Anggaran : Pagu Realisasi %- Program Keluarga Berencana 4.969.433.000.00 2.821.901.874.00 56.78

- Program Kesehatan reproduksiRemaja

134.880.000.00 64.537.572.00 47.84

- Program pelayanan Kontrasepsi 139.295.000.00 35.662.700.00 25.60- Program Penyiapan Tenaga

pendamping Kelompok Bina Keluarga132.200.000.00 71.311.200.00 53.94

- 5.375.808.000.00 2.993.413.346.00 46.04

Rata-rata jumlah anak per keluarga sebanyak 2 sampai 3 anak per keluarga di tahun 2019,

hal ini sudah sesuai dengan target BKKBN yaitu dua anak lebih baik, sedangkan persentase

KB Aktif pada pasangan usia subur sebanyak 71.46% pencapaian ini juga sudah sesuai

dengan target nasional yang mana diharapkan sebanyak kurang dari 65-75% PUS dapat ber

KB untuk meningkatkan keluarga yang berkualitas. Sedangkan persentase jumlah PUS yang

ingin ber KB tidak terpenuhi sebenyak 14.5% atau dibawah target sebanyak 15%.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja program adalah sebagai

berikut :

a. Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

b. Penyediaan sarana prasarana penunjang program keluarga berencana

c. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

d. Penilaian kelompok PIK R/M

e. Pelayanan pemasangan kontrasepsi

f. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

B. Analisis Kinerja Organisasi Berdasarkan Indikator Kinerja yang mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD atau Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab.

Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan sebagai ukuran atau

indikator yang bisa mewakili indikator kinerja yang sudah ada dan menjadi prioritas utama

untuk segera dilaksanakan sehingga akan memberikan informasi sejauh mana Dinas

Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna berhasil

mewujudkan dan mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kabupaten

Natuna Tahun 2016 – 2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan dan

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna berada pada sasaran ke dua yaitu

meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, keterkaitan sasaran RPJMD dan Tujuan

serta sasaran Renstra Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Kab. Natuna sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA


Gambar.III.1Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2016-2021

Angka Harapan hidup adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten untuk

menggambarkan derajat kesehatan masyarakat, untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat tersebut, maka Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk menentukan empat

tujuan dan sasaran rencana strategis untuk mendukung IKU Kabupaten tersebut, dari

empat tujuan dan sasaran yang ada terdapat satu tujuan dan sasaran yang mendukung

langsung yaitu Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.

SasaranMeningkatnya derajatkesehatan masyarakat

SasaranMeningkatnya status

kesehatan dan gizimasyarakat

IndikatorUmur Harapan Hidup

(UHH)

Indikator sasaran1. Angka Kematian Ibu (AKI)2. Angka Kematian Bayi (AKB)3. Prevalensi kekurangan gizi pada

Balita4. Persentase BBLR5. Jumlah Desa ber Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM)

RPJMD 2016-2021 RENSTRA 2016-2021

TujuanMeningkatnya DerajatKesehatan masyarakat

LAPORAN KINERJA


Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :




Meningkatnyaderajatkesehatanmasyarakat

Umur HarapanHidup (UHH) Tahun 68.8 63,64 100 65.25 63.99 98.0 66.00 64.33 97.46 67.00 64.33 96.00




Meningkatkanstatus kesehatandan Gizimasyarakat

Angka KematianIbu

Per 100.000KH

240 73,96 163.5 67.52 278.29 -212 67.52 185.01 -74.00 67.52 97 56

Angka Kematianbayi

Per 1.000KH

3.0 13.31 -220 15.75 6.49 159 15.20 12.03 114.0 14.75 10.32 130

Prevalensikekurangan gizi(underweight)

pada anak balita

Persentase 7.35 5,38 154.6 7.35 3.92 146 7.25 2.54 165.51 7.00 2.98 157

Berat BadanLahir Rendah

(BBLR)Persentase 9.8 3,92 165.4 4.18 4.08 102 3.51 4.44 73.50 3.44 5.80 31

Desa ber SanitasiTotal Berbasis

Masyarakat(STBM)

JumlahDesa - - - 70 100 142 70 100 142 80 100 125

Total Kinerja 52.70 67.40 84.20 99.80

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting

untuk segera diwujudkan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk

peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui Angka Harapan

Hidup (AHH), di Kabupaten Natuna telah mengalami peningkatan dari 63.64

tahun pada tahun 2016 meningkat menjadi 64.33 tahun pada tahun 2018. Jika

dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kepulauan Riau

yaitu 69.48 Tahun, Natuna berada pada urutan 3 setelah Karimun (70.32) dan

Bintan (70.12 )

Angka Harapan Hidup suatu daerah sangat ditentukan oleh Status kesehatan

masyarakat yang dapat digambarkan melalui kesehatan keluarga dan status gizi

masyarakat yang dapat diukur melalui Angka Kematian Ibu (AKI), Angka

LAPORAN KINERJA


Kematian Bayi (AKB), Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) serta prvelansi

kekurangan gizi (Underweigth) pada balita, untuk meningkatkan status

kesehatan perlu upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang bersifat

promotive dan preventif tanpa mengesampingkan kuratif dan rehabilitative,

disamping itu peningkatan sarana dan prasarana pelayanan juga sangat penting.

Sebagai penguatan upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dalam

rangka peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak dikeluarkan

kebijakan dalam bentuk Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Gambaran capaian indikator Kinerja di bidang kesehatan dalam rangka

mendukung visi misi Bupati Natuna khususnya pada misi ke-dua dapat dilihat

pada grafik sebagai berikut :

Grafik III.4Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama tahun 2015-2018

C. Analisasi Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai

tujuan/sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna tahun 2019, didukung dengan dana

sejumlah Rp. 158.763.888.869,- (Seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus enam

puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh

Sembilan rupiah), yangb terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 36.822.741.015

(tiga puluh enam milyar delapan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu

lima belas rupiah) dan Belanja langsung sebanyak Rp. 121.941.147.854. Sedangkan

LAPORAN KINERJA


Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai sebanyak Rp.

18.809.421.277, belanja Barang jasa sebesar Rp. 65.561.276.528,- serta belanja

modal sebesar Rp. 37.570.450.450.049,- realisasi anggaran tahun 2019 dapat

digambarkan pada grafik berikut dan perbandingannya dengan dua tahun terkahir.Grafik 5

Realisasi anggaran tahun 2017-2019 berdasarkan jenis belanja

Secara rinci realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dan rincian belanja tidak langsung

dapat dilihat pada tabel berikut :

LAPORAN KINERJA


Tabel III.11Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis belanja di Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna

Tahun anggaran 2017- 2019

No Program danKegiatan

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Pagu Realisasi Capaian(%) Pagu Realisasi Capaian

(%) Pagu Realisasi Capaian(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Belanja 88.851.082.473,- 75.202.262.385,- 84.64 79.645.837.008,- 65.795.307.284,- 82.61 158.763.888.869,- 122.719.624.537.27 77.30

IIBelanjaTidakLangsung

25.431.016.504,- 24.329.927.949,- 95.67 25.612.556.271,- 24.948.223.963,- 97.41 36.822.741.015,- 33.536.577.004,- 91.03

III BelanjaLangsung 63.420.065.969,- 51.208.423.457,- 80.74 54.033.280.737,- 40.847.083.321,- 75.6 121.941.147.854,- 89.199.580.805.27 73.15

1 BelanjaPegawai 11.832.175.200,- 10.256.766.000,- 86.69 13.434.332.449,- 10.420.911.000,- 77.57 18.809.421.277,- 10.494.591.222.00 55.79

2BelanjaBarang danjasa

32.181.487.071,- 24.382.319.543,- 74.72 34.537.872.397,- 25.365.386.222,- 73.44 65.561.276.528,- 54.100.406.680.41 82.52

3 Belanja Modal 19.406.403.698,- 16.569.337.914,- 85.38 6.061.075.841,- 5.060.786.099,- 83.5 37.570.450.049,- 24.604.582.902.86 65.49

LAPORAN KINERJA


Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangan, berikut disajikan rekapitulasi alokasi dan realisasi penyerapan anggaran guna mencapai Tujuan dan

4 (empat) sasaran serta 22 (dua puluh dua) program sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Natuna tahun 2019.Tabel III.12

Realisasi Keuangan dan Realisasi Kinerja berdasarkan Sasaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaTahun anggaran 2017-2019

No Tujuan Sasaran

Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

Anggaran RealisasiPenyerapan

Anggaran(%)

CapaianIndikator

Kinerja(%)


Anggaran(%)

CapaianIndikator

Kinerja(%)


Anggaran(%)

CapaianIndikator

Kinerja(%)

1 MeningkatkanDerajatKesehatanMasyarakat

Meningkatkanmutu pelayanankesehatan

35.492.870.180 28,737,381,217 80.97 100 22,947,533,097 18.113.405.365 78.93 83.33 75,782,087,941.00 53,337,254,177.00 70.38 87.3

Meningkatkanstatus kesehatandan gizimasyarakat

10,318,170,550 7,731,277,127 74.93 59 11.546.798.500 9.034.838.195 78.24 55.8 16,650,217,000.00 13,640,606,593.00 81.92 95.7

Meningkatkanpengendalianpenyakit

1,955,690,339 1,093,813,374 55.93 75.14 1.655.860.000 702.240.161 42.4 117.64 1,875,427,000.00 1,299,014,425.00 69.26 119.53

Menurunkantingkat kelahiranbagi PasanganUsia Subur (PUS)

1,183,057,000 920,370,323.00 77.8 100.45 5.375.808.000 2.993.413.346 46.04 21.04 5,572,314,000.00 3,645,571,856.00 65.42 100

Meningkatkankinerjaakuntabilitas

14.470.277.900 12.725.581.416 85.62 120 12.507.281.140 10.003.186.254 79.97 132 22,061,101,913.00 17,501,888,715.00 79.3 110.93

Total Belanja Langsung 63.420.065.969 51.208.423.457 80.74 90.91 54.033.280.737 40.847.083.321,- 75.6 81.96 121,941,147,854.00 89,424,335,766.00 73.33 102.692

LAPORAN KINERJA


Grafik 6Realisasi Anggaran dan realisasi kinerja berdasarkan sasaran kinerja Renstra Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana tahun 2017-2019

LAPORAN KINERJA


Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kab. Natuna dapat dijelaskan bahwa dari jumlah belanja langsung sebesar

Rp. 121,941,147,854.00 dengan penyerapan 73.33%, dan realisasi akuntibalitas kinerja

sebesar 102.6 % dengan kategori “ Sangat Memuaskan”.

Alokasi anggaran belanja langsung dibagi kedalam dua macam yaitu Anggaran yang mendukung

Indikator Kinerja Utama (IKU) secara langsung dan Anggaran yang mendukung secara tidak

langsung. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung secara langsung adalah anggaran yang

mendanai program dan kegiatan yang langsung menyentuh upaya peningkatan capaian

indikator kinerja Utama diantaranya program peningkatan kesehatan dan keselamatan ibu

melahirkan dan anak, program perbaikan gizi masyarakat, program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat serta program penyehatah lingkungan, sedangkan alokasi anggaran

yang tidak menyentuh langsung pencapaian indikator kinerja utama adalah anggaran yang

mendanai program dan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan serta

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program-program yang mendukung IKU secara

langsung dan tidak secara langsung berjalan secara integrasi, sehingga jika anggaran tidak

dialokasikan pada program tersebut maka program-program yang mendukung IKU secara

langsung tidak berjalan dengan optimal. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, alokasi

anggaran untuk mendukung IKU sebanyak 95.69% dari alokasi belanja langsung sedangkan

pada tahun 2019 terdapat sebanyak 98.27% dari total pagu belanja langsung atau bisa

dikatakan terdapat efisiensi anggaran sekitar 2.58%. Efisiensi anggaran dapat digambarkan

pada grafik dibawah ini berdasarkan pagu yang mendukung IKU tahun 2017-2019.

Grafik 7Efisiensi anggaran berdasarkan alokasi anggaran yang mendukung IKU dan non IKU

Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. NatunaTahun 2017-2019

LAPORAN KINERJA


BAB IVPENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan dan Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Kab. Natuna Tahun 2019 pada dasarnya merupakan bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan

Desember 2018. LAKIP ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 7

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Kab. Natuna pada tahun 2019 telah dilaporkan sesuai dengan hasil

pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran serta cakupan yang dihasilkan dari pelaksanaan

kegiatan, walaupun capaian kinerja sudah mencapai 100%, namun masih perlu ada perbaikan

untuk mempertahankan dan memperbaiki capaian kinerja khususnya pada indicator-indikator

yang perlu integrasi dengan lintas program maupun lintas sector. sebagai upaya peningkatan

kinerja pada tahun selanjutnya perlu peningkatan sumber daya manusia baik dari segi

distribusi secara merata maupun kualitasnya, selain itu koordinasi antar pengelola program

juga perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terintegrasi dengan baik.

Alokasi anggaran belanja langsung Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Kab. Natuna tahun 2019 adalah sebesar Rp. 121,941,147,854.00,- yang tersedia

melalui sumber dana APBN dan APBD, Anggaran tersebut kemudian dibreakdown dalam

bentuk program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator sasaran strategis.

Penyerapan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 89,424,335,766.00 atau 73.33%, sedangkan

nilai rata-rata pencapaian indikator kinerja dari 4 (empat) sasaran yang telah ditentukan adalah

senilai 102.69 % atau kategori “ Sangat Memuaskan”.

Documents

LAPORAN KINERJA - PEMKAB NATUNA€¦ · LAPORAN KINERJA ` ^ _ g DINAS KESEHATAN PP&KB KABUPATEN NATUNA Page 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penyelenggaraan Otonomi Daerah telah