LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PANJA ASN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2018

I. PENDAHULUAN

Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Gubernur Sumatera

Selatan untuk memantau persiapan penerimaan CPNS 2018 dan persoalan tenaga

honorer yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Pemantauan ini dilakukan sebagai

salah satu langkah pengawasan Komisi II DPR RI dalam hal ini Panja ASN.

Sebagaimana diketahui Pemerintah telah mengumumkan penerimaan CPNS tahun

2018 dan menetapkan pelaksanaan tersebut pada bulan-bulan mendatang secara

bersamaan di seluruh instansi pusat dan daerah, kota/kabupaten serta provinsi.

Penerimaan CPNS 2028 yang dilakukan secara serentak harus diimbangi dengan

kesiapan setiap daerah untuk melaksanakan proses penerimaan CPNS serta

koordinasi yang terus menerus antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Persiapan tersebut terkait dengan formasi dan jumlah kebutuhan CPNS. Dalam

kerangka tersebut, maka proses penerimaan dan pembinaan karir PNS harus

dipastikan memenuhi syarat-syarat administrasi dan manajemen personil yang baik,

seperti analisis jabatan, analisis beban kerja, analisis kinerja, evaluasi jabatan.

Proses adminitrasi dan manajemen pesonil yang baik akan mewujudkan budaya

birokasi Indonesia yang profesional. Sehingga memudahkan langkah dalam

mewujudkan birokasi kelas dunia.

Secara khusus Kunjungan Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan juga

ingin dari dekat persoalan tenaga honorer K 2 yang ada di Provinsi Sumatera

Selatan, dan meminta masukan dari segenap mitra pemerintah agar mendapakan

pendapat, usulan, dan solusi terkait persoalan Honorer K 2. Masukan dan pendapat

tersebut berguna untuk mengurai persoalan honorer yang sudah demikian lama

dihadapi pemerintah. Sehingga pada saatnya nanti, DPR memiliki usulan kepada

pemerintah dalam upaya penyelesaian Honorer K2. Penyelesaian tersebut mutlak

diselesaikan agar proses pelayanan publik tidak terganggu.

Terkait dengan pelayanan publik maka sistem merit dan netralitas ASN dalam politik

pemerintahan dalam negeri merupakan kemestian agar tercipta ASN yang

profesional. Profesionilitas tersebut akan mendorong terciptanya birokrasi kelas

dunia, sebagaiman yang dicanangkan pemerintah dalam reformasi birokrasi

Indonesia.

II. Hasil Kunjungan

Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat utama Kantor Gubernur Sumatera Selatan

dibuka oleh Pj Gubernur Sumatera Selatan Drs. Hadi Prabowo. Kemudian

dilanjutkan perkenalan Anggota Tim Kunspek oleh Ketua Tim Kunspek Dr.

H.Mardani Ali Sera, Meng. Setelah perkenalan dilanjutkan Rapat Dengar Pendapat

dengan dahului pengantar oleh Ketua Tim Kunspek. Dalam pengantarnya Ketua

Tim Kunspek meminta Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kanreg VII BKN Palembang

serta ORI perwakilan Sumsel dapat memberikan penjelasan terkait penerimaan

CPNS 2018, tenaga honorer, netralitas birokrasi dalam pileg dan pilpres 2019, serta

pelayanan publik. Setelah memberikan pengantar Ketua Tim Kunspek, pertemuan

dilanjutkan beberapa pertanyaan dari Anggota Komisi II DPR RI.

Pertanyaan Anggota Komisi II DPR RI

1. Henry Yosodingrat

Persoalan tenaga honorer adalah adanya PP 11 Tahun 2017 tentang

manajemen PNS yang membatasi usia paling tinggi 35 tahun pasal 23 ayat 1

huruf a untuk melamar menjadi PNS. Bunyi menyebabkan tenaga honorer

tidak bisa ikut tes CPNS, padahal ketika ia pertama kali mengabdi menjadi

mengabdi ke negara mungkin umurnya masih 18 tahun. Ini persoalan

masalah honorer yang sebenarnya, peluang mereka tertutup pasal di atas.

2. Dadang S. Muchtar

Masalah mutasi setelah pilkada, secara perundang-undangan kan memang

diperbolehkan. Karena memang setelah pilkada seorang KDH ingin

memperoleh bawahan yang bisa bekerjasama. Para kepala dinas itu sangat

tergantung bupati, bupatinya suka golf maka para skpd pada beli tick golf,

bupatinya suka sepeda, pada beli sepeda. Kalau saya selama menjadi

bupati 2 periode ngga ada masaah termasuk skpd bupati sebelumnya. Yang

penting mereka komit, termasuk ketika mau mutasi kita ketemu dulu antara

mereka dengan saya, BKD dan juga BKD prov, agar ada kesepaktan

bersama bahwa mereka harus tahu saya pimpinan daerah yang baru. Jadi

menegakkan UU setelah pilkada perlu kerja keras.

3. Sudiro Asno

Saat ini di Pemprov ada TK Honorer I berjumlah 15 dan TK Honorer II 122,

seharusnya ada jalan keluar untuk mengatasi persoalan batas usia ketika

melamar seperti yang disampaikan oleh pak Henry Yoso. Karena

pengabdian mereka yang sudah demikian lama, saya sebenarnya sedih juga

melihat kenyataan honor yang diterima oleh tenaga honorer yang untuk hidup

layak berat.

4. Sareh Wiyono

Saya minta TK honorer I yang belum diangkat yang kemudian dikategorikan

TK II diprioritaskan. Seperti di Kabupaten Nganjuk hingga sekarang belum

diangkat.

5. Abdul Hakam Naja

Saya melihat perekrutan CPNS saat ini mendadak, sehingga banyak instansi

pusat dan daerah yang tidak siap, dalam kaitannya dengan job analisis. Untuk

masalah honorer sebenarnya ada di kota dan kabupaten jadi hal terkait

karena kurangnya kontrol terhadap pengangkatan honorer. Selanjutnya

bagaimana kerjasama Pemprov dan BKN Kanreg dalam membuat

perencanaan ASN termasuk masalah job analisis untuk perekrutan CPNS.

Bagaimana dengan gaji honorer, apakah cukup memadai sesuai denan UMR

provinsi atau bagaimana.

6. Sirmadji

Persoalan tentang honorer ini sebenarnya terletak perbedaan cara pandang

antara DPR dengan para akademisi, para pakar, dan akhirnya pemerintah.

Sehingga perubahan UU ASN mentok. Oleh karena itu, solusinya adalah

bagaiamana ada jalan para honorer dapat menjadi PPPK, bagi yang tidak

bisa ikut tes CPNS. Perlu aturan yang tegas agar jumlah honorer tidak

meningkat terus-menerus.

7. Edy Kusumawijaya

Saya ingin menanyakan persoalan aparat desa yang dana desanya

meningkat 2,5 milyardesa. Terkait bahwa perangkat desa secara pembinaan

ada di bawah Kemendagri, bagaimana agar kualitasnya meningkat sehingga

penggunaan dana desa tepat sasaran. Untuk itu saya kira perlu kejelasan

tentang pendampinga dari pemerintah di atasnya kepada pemerintah desa.

Kita kan ingin desa2 berkembang seperti desa terbaik di dunia seperti di

Bangli dan Sumbar. Di Bangli Bali Penghasilan desanya dari sektor

pariwisatanya tinggi 17 milyar. Untuk ORI saya kasihan karena dananya

sangat kecil, meski demikian saya kira perlu berani untuk mengawasi

pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah, seperti misalnya

Kepolisian, jangan takut ungkap saja. Untuk tenaga honorer saya kira

mendagri perlu aturan tegas agar tidak terjadi lagi penerimaan honorer.

8. Mardani Ali Sera

Saya mengusulkan kepada Pemprov Sumsel agar dapat mengelola aset-aset

atau venue Asian Games dijaga dan dipelihara sehingga dapat menambah

PNBP. Selanjutnya perlu sinergi antara BKN dan BKD terkait manajemen

ASN sehingga persoalan-persoalan rekrutan CPNS bisa sinergi.

Jawaban dan Penjelasan Pj.Gubernur Sumatera Selatan Drs. Hadi Prabowo

Menyikapi Tenaga honorer pada tahun 2008 Pemerintah memberikan toleransi

penangkatan tenga honorer untuk jaga sekolah, kebersihan sekolah yang diangkat

oleh kepala sekolah, Lurah. Ini persoalan awalnya. Kemudian pemerintah

memberikan afirmasi untuk tenaga honorer yang dibiayai oleh APBN dan APBD

dang ada pejabat yang mengangkat mereka menjadi PNS. Dana persoalan tersebut

akan membengkak manakala terjadi honorer secara sepiha, kepala sekolah

mengangkat pileg, ini persoalan euphoria. Saya pernah jadi Sekda Jateng 7 th,

pernah Pj Gubernur Kalsel, jadi tahu awal persoalan tenaga honorer ini. Jadi kalau

kita hanya mengangkat pegawai dari tenaga honorer ya kita akan seperti ini saja,

tidak bisa melompat menajdi birokrasi klas dunia. Maka untuk mengatasi hal

tersebut perlu rambu-rambu bagi pengangkatan honorer, seperti keharusan ikut

seleksi. Kemudian untuk yang usia 35 th ke atas dibutuhkan akselerasi dalam

peraturan. Perubahan regulasi, tentu oleh pemerintah pusat. Karena akan terkait

dengan kemampuan keuangan pemerintah. Karena faktanya banyak daerah yang

keuangannya hanya mengantungkan dan mengandalkan pada dana perimbangan

pusat dan daerah, banyak yang rendah PAD nya. Hal tersebut diperberat dengan

pemekaran-pemekaran yang ada. Kemudian dengan kondisi tersebut maka banyak

kebutuhan akan pegawai di wilayah-wilayah tersebut, sehingga diangkatlah tenaga

honorer dengan membuat surat pernyataan tidak menuntut untuk dijadikan PNS.

Dan dan pemberian dari pejabat ketika mereka melakukan menuntut jadi PNS.

Termasuk juga para perangkat desa, minta jadi PNS. Melakukan demo di depan

istana, setelah dilakukan pendekatan, akhirnya mau disetarakan saja dengan

golongan II A. Dulu memang jaman Orba, ada afirmasi misalnya ada pemain

kesenian di RRI, karena sudah tua dan belum PNS maka diangkat jadi PNS. Tapi

yang jelas masalah ini, kuncinya di tangan menteri keuangan. Bukan pada kami.

Setelah masa reformasi ASN diatur oleh UU. Dimana mengatur Kemendagri sebagai

pembina dan pengawas ASN dalam kaitannya Kemendagri sebagai pembina

pemerintah daerah. Namun semuanya tumpul karena pembina kepegawaian adalah

kepala daerah. Kemudian adanya KASN sebagai pengawas. Namun fungsi-fungsi

tersebut tumpul, karena pejabat pembina kepegawaian adalah kepala daerah.

Sebelumnya kami sebagai PNS pernah mengadakan audiensi dengan Komisi II

DPR RI yang ketuanya waktu itu Bp. Taufik Effendi, yang meminta agar pembina

kepegwaian adalah sekretaris daerah atau sekjen. Akan tetapi akhirnya yang

menjadi pejabat pembina kepegawaian adalah kepala daerah. Hingga akhirnya

sekarang dengan kepala daerah dipilih oleh rakyat maka ia memiliki otoritas yang

besar dibandingkan dengan Menteri Dalam Negeri. Apalagi kalau ada perbedaan

kepartaian antara keduanya, yang separtai aja susah. Seperti ketika saya jadi

sekdaprov Jateng, untuk masalah seragam dinas, aja tidak mudah ngaturnya.

Sampai Gubernur Ganjar Pranowo mengkritik Kemendagri karena ngurusin

seragam. Contoh lain, ketika kemarin Gubernur DKI mencopot pejabat-pejabat, ya

karena kuran prosedural diperingatkan oleh Kemendagri dan KASN. Dan yang

diganti keberatan kemudian mengajukan gugatan ke PTUN, dan dimenangkan oleh

PTUN. Tapi apakah mereka yang dicopot itu pulih lagi jabatannya? Tidak juga

karena untuk hal itu wewenang Gubernur DKI sebagai pembina kepegawaian. Dan

yang terbaru, 9 Gubernur yang dilantik kemarin sudah menyatakan akan mengganti

Sekda, jadi begitulah persoalan-persoalan terkait kepegawaian. Jadi dalam UU ASN

dan PP no 9 memang dikatakan setelah 2 tahun memang bisa diganti. Ketika

Gubernur Kalbar dilantik Sekda langsung dicopot, akhirnya ke Kemendagri dan ngga

dapat tempat, akhirnya dia ikut pansel ke DPD dan yang lain-lain, demikian juga

Kalteng. Jadi perlu regulasi yang kuat supaya tidak ada pengangkatan honorer.

Terus bagaimana koq ada PNS yang telah menjadi terpidana kasus korupsi koq

masih bisa menjabat, karena mereka diangkat oleh kepala daerah sebagai pejabat

pembina kepegawaian yang bisa jadi ada kesepakatan antara mereka.

Penjelasan Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Ir. Agus Setiadi, MSi

Ada dua pertanyaan tentang honorer dan persiapan rekrutmen CPNS, untuk honorer

secara prosedural itu bukan urusan Kanreg akan tetapi urusan Kementrian PANRB.

Akan tetapi dalam prakteknya ada 153 honorer K2 dari jumlah honorer yang jumlah

2000an tidak sesuai ketentuan, karena mereka telah berpindah dari tempat semula

ke tempat sekarang, sega tidak memenuhi syarat, karena mereka berpindah dari

Jawa Tengah. Mengapa kita berlaku ketat karena kita juga diawasi oleh BPK.

kondisi riil nya. Tapi juga didatangi honorer K2 , ada dari Kab Merangi datang ke sini

14 jam perjalanan. Kami juga sudah mengunjungi keseluruh wilayah, dan juga tidak

hanya ibukota Kabupaten tapi sampai ke pelosok. Pernah kami datang ke Desa

Rantaupraya, satu SMP yang siswanya 50 orang dimanaada 2 guru PNS dan

guru honorernya.. Secara kronologis dapat kami ceritakan pada tahun 2005-2009

kurang lebih 920.702 honorer K1 kemudian diangkat menjadi PNS kurang lebih

861.060 sehingga sisanya 59.624 Begitu sisanya mau diangkat., jumlah honorer

meningkat menjadi 722.096 orang. Kalau kita ke daerah maka kita temui tenaga

administrasi jumlah mereka lebih besar dari jumlah PNS itu sendiri. Setelah

pelarangan pengangkatan tenaga honorer tahun 2010, maka pembayaran honorer

dilakukan dengan belanja barang jadi mereka disamakan dengan barang. Kami tidak

hanyaerbicara de jure saja, de facto nya juga trenyuh melihat kenyataan itu.

Kami punya bahan paparan yang judulnya membahagiakan honorerer bahwa

masalah tersebut membutuhkan regulasi maka itu lebih baik akan tetapi kalau

dibutuhkan kebijakan kita juga siap. Mereka rata-rata hanya mau menjadi PNS tidak

mau jadi P3K. Para honorer tersebut mudah rusak, mudah dipindahkan. Menurut

saya ada solusinya dengan PPPK. Tapi sebelum itu semua, kota/kabupaten dan

provinsi harus memiliki rencana kebutuhan pegawainya, dan renstranya. Ada

sebuah sekolah muruidnya cuman 49 orang tapi gurunya sampai 11 orang. Saat ini

kebutuhan PNS dilihat dari kebutuhan sekolah bukan kebutuhan murid, karena

pertanyan mendasarnya guru itu pegwai sekolah atau pendidik, maka seharusnya

kebutuhan berbasisikan jumlah siswa yang dididik bukan jumlah sekolah. Dampak

dari itu maka kebutuhan guru jadi besar. Maka ketika saya ke RantauKroya,

Bengkulu, dan Pelembang Kota ada sekolah yang muridnya tidak terlalu banyak.

Selain itu ada PNS yang jumlah diluar kebutuhan, kita menyebutnya, ada terkait

pelayanan langsung seperti guru dan tenaga medis. Sementara jumlah tenaga

administrasi jumlahnya total 60%. Kita ingin direkonfu tenaga guru dimaksimalkan,

sehingga kita berpindah dari UU no5 th 14 ke UU no 25 th yang membicarakan

renstra.

Mereka tidak mau jadi PPPK, mereka tidak mau jadi martir, tapi kalau ada Uunya.

Tentu lebih baik. Sebenarnya kami sudah punya rencana dan kajian bagaimana

ketika honorer menjadi PPPK, bagaimana mereka mendapat NIP nya, bagaimana

mereka mendapat gajinya, bagaimana mereka dapat pensiunnya meski secara UU

mereka tidak memperoleh pensiun, setelah kami diskusi dengan PT Taspen mereka

punya produknya yang menfasilitasi hal tersebut yakni Taspen life. Misalnya mereka

membayar premi nanti mereka akan dapat PHP sekian. Jadi sebenarnya kalau ada

niat baik maka hal tersebut dapat diselesaikan. Apalagi kalau PP tentang P3K

keluar, tentu lebih mudah Tentu solusi yang kami sarankan itu menggunkan jalan-

jalan( regulasi) yang dikait-kaitkan agar memiliki cantelan hukum, dengan memakai

UU ASN, perencanaan, dsb. Itu masukan yang bisa kita sampaikan nanti kalau ada

usul dari teman-teman daerah tentu kami tunggu.

Beberapa aspek tentang penerimaan CPNS dijelaskan sbb:

Selanjutnya terkait tenaga Honorer diberikan penjelasan sbb:

JAWABAN TERTULIS PROVINSI SUMATERA SELATAN ATAS PERTANYAAN TERTULIS KOMISI II DPR RI

1. Bagaimanakah hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait pelaksanaan rekrutmen tenaga honorer menjadi PNS di wilayah Provinsi' Sumatera Selatan ? Berapa jumlah tenaga honorer yang direkrut hingga penetapan sebagai PNS, terhitung sejak diterbitkannya PP No. 48 Tahun 2005 yang kemudian direvisi hingga terbitnya PP No. 56 Tahun 2012 ? Apa saja permasalahan yang dihadapi, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan terkait pengangkatan tenaga honorer tersebut ?

Jawaban :

Jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rentang waktu tahun 2005 s.d 2009 berjumlah 1.615 orang. Dari jumlah tersebut, yang telah diangkat menjadi PNS sampai dengan tahun 2010 berjumlah 1.600 orang. Sisanya sebanyak 15 orang berdasarkan hasil audit BKN dinyatakan tidak dapat diangkat menjadi CPNS karena tidak memenuhi syarat.

Selanjutnya, setelah terbitnya PP No. 56 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 48 Tahun 2005, maka setelah dilakukan pendataan ulang terdapat tepaga honorer Kl berjumlah 53 orang. Kemudian dilakukan pemberkasan dan verifikasi oleh BKN, hasilnya yang dinyatakan memenuhi syarat diangkat sebagai CPNS sebanyak 49 orang, 4 orang tidak memenuhi syarat/tidak melengkapi berkas.

2. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Sumatera Selatan terhadap Tenaga Honorer Kategori II di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berdasarkan hasil tes terakhir dinyatakan tidak lulus ?

Jawaban :

Tenaga honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 186 orang. Setelah dilakukan seleksi pada tanggal 3 November 2013, dari 186 honorer Kategori II tersebut yang dinyatakan lulus seleksi berjumlah 59 orang. Dari 59 orang yang dinyatakan lulus tersebut 55

orang sudah diangkat PNS, dan 4 orang lainnya tidak diangkat karena :' 1 orang meninggal dunia dan 3 orang tidak memenuhi syarat

Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi berjumlah 127 orang, sesuai surat Menpan RB No. 2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Nomor B/3012/M.PAN.RB/08/2014 tanggal 8 Agustus 2014 hal penyampaian kelengkapan data tenaga honorer Kategori II yang belum lulus seleksi untuk dilakukan verifikasi.

Hasil verifikasi terhadap tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan tidak lulus seleksi telah disampaikan ke Kementerian PAN RB berjumlah 122 orang, sebagaimana surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800/1777/BKD.I/2014 tanggal 12 September 2014, sisanya 5 orang tidak memenuhi syarat.

Terhadap tenaga honorer yang tidak lulus pada seleksi K2 tahun 2013, yang saat ini berjumlah 122 (seratus dua puluh dua) orang tetap diakomodir dan diberdayakan di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Dari aspek usia, rata-rata tenaga honorer K2 dimaksud sudah berusia lebih dari 35 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi CPNS, karena dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dinyatakan ^ bahwa usia paling tinggi 35 tahun untuk melamar menjadi PNS.

3. Bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan terkait grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025? Jawaban :

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memperbaiki Kepemerintahan yang baik (Good Governance) dan Kepemerintahan yang bersih (Clean Governance) ,hal ini ditunjukkkan dengan Konsistensi terhadap 8 (delapan) area perubahan yang telah dilaksanakan namun disadari masih banyak langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, adapun hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumsel setiap tahun mengalami kenaikan sebagai berikut:

No

Instansi 2016 2017

1.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

CC (56,87) B (62,00)

Adapun beberapa hal yang telah dilakukan Pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

Manajemen Perubahan :

Telah dibentuk Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dengan ditetapkannya Keoutusan Gubernur Sumsel Nomor 586/KPTS/VIII/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

telah dilaksanakan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/VI/2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018

telah disusun Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014-2018 dan direncanakan Tahun depan akan disusun kembali Road Map Reformasi Birokrasi 2019-2023.

telah dilakukan sosialiasi Internal kepada seluruh Kelompok Kerja Reformasi . Birokrasi dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan surat Gubernur Sumsel Nomor 005/2917/VI11/2016 tentang Undangan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2016

a. telah dilakukan Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel

b. telah dilakukan sosialiasi Workshop Budaya Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel.

Penataan Perundang-Undangan

Masih ada Peraturan Daerah yang perlu dikonsultasikan sesuai hasil fasilitasi Ditjen Otete Kernendagri Rl ada 2 yaitu :

Perda tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tugas Belajar dan Beasiswa

Perda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumsel

Penataan dan Penguatan Organisasi:

Menindaklanjuti PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah dilakukan pemetaan urusan pemerintahan, yang selanjutnya dilakukan penataan organisasi perangkat daerah Provinsi Sumsel yang ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Prov. Sumsel

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan telah dilakukan perubahan terhadap uraian tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Sumsel dan BPKAD Provinsi Sumsel yang ditetapkan berdasarkan:

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Bappeda Prov. Sumsel; dan

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun '2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel

Penataan Tatalaksana:

Telah dibangun Sistem E- Government (Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumsel;

Telah dibangun sistem E-Sumsel pengintegrasian antara sistem Perencanaan (E-Planning) dan Penganggaran;

Telah dibentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sumsel (Biro Administrasi dan pembangunan)

Penataan Sistem Manajemen SDM:

Telah disusun Dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan ditetapkannya Pergub Sumsel Nomor 56 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan ;a - -.-= s s Beban Kerja

Telah dilakukan pemantauan terhadap Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai dengan Surat Gubernur Sumsel Nomor 800/0573/VI/2018 tentang Penyampaian Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Telah dilakukan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel oleh Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel

Telah ditetapkan Pergub Sumsel Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kode Etik ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel

Penguatan Akuntabilitas:

Adanya peningkatan setiap tahun nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP):

NO INSTANSI 2016 2017

1 Pemprov Sumsel BB (76,19) A (80,01)

Penguatan Pengawasan:

telah dilakukan identifikasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meialui Peta Resiko Strategik dan Peta Resiko Operasional di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumsel dalam rangka untuk meminimalkan resiko penyimpangan menuju Maturitas level 3

telah dibentuk Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel

telah ditetapkan Pergub Sumsel Nomor 35 Tahun '2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel

telah dibentuk tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran ( Whistle Blowing System) dugaan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel

telah ditetapkan Pergub Sumsel Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel

telah ditetapkan Unit Kerja Bidang Pelayanan Perzinan pada Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumsel sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dan Korupsi

telah menunjuk dan mengusulkan Rumah Sakit Khusus Mata Masyrakat Provinsi Sumsel sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi sesuai dengan surat Inspektur Daerah Provinsi Sumsel Nomor

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

adanya Kerjasama Perjanjian Teknis antara Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan GTZ Transformasi German.

Ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat/pengguna pelayanan publik dalam menilai langsung terhadap unsur-unsur pelayanan publik diantaranya : Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan (janji layanan), penanganan pengaduan, dan sarana prasarana yang disediakan oleh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik sebagai Penyelenggara Negara Ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumsel tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.

4. Bagaimana kerjasama Pemprov Sumsel dengan Kemenpan RB dan BKN dalam proses rekrutmen CPNS 2019 ? Dalam perekrutan CPNS tahun 2019 tersebut, berapa formasi yang dibutuhkan ?

Jawaban :

Khusus untuk rekrutmen CPNS tahun 2018 ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi telah menetapkan formasi untuk penerimaan CPNS tahun anggaran 2018. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendapat alokasi formasi sebanyak 565, dengan prioritas

sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pusat yaitu untuk tenaga guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

Pengadaan CPNS dilakukan meialui pendaftaran online dan seleksinya dilaksanakan 3 (tiga) tahap, yaitu : seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang dengan menggunakan CAT (Computer Assisted Test). Kegiatan seleksi CAT dimaksud dimaksud dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara.

Sedangkan untuk formasi kebutuhan CPNS tahun 2019 saat ini masih menunggu proses evaluasi terkait dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (sedang berproses).

5. Bagaimana kerjasama dengan KASN terkait merit system dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Sumsel ?

Jawaban :

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini telah melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yaitu pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dilaksanakan meialui seleksi terbuka. Dengan seleksi yang dilaksanakan oleh panitia seleksi dan dibantu pihak Assesment Center yang didalamnya telah mewujudkan apa yang diharapkan merit system yaitu terwujudnya Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi baik, Kompetensi Manajerial Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.

Pelaksanaan seleksi dimaksud dari tahap Perencanaan, Persiapan sampai tahap Pelaporan dan Pelantikan Pejabat yang telah terpilih selalu dilaksanakan dengan berkoordinasi terlabih dahulu dengan pihak Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) serta Kementerian Dalam Negeri melaiui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Hasil yang telah dicapai dari pengisian jabatan secara seleksi terbuka tersebut adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebanyak 1 (satu) orang, dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

6. Bagaimana kerjasama dengan KASN dalam netralitas birokrasi dalam pilkada serentak selama ini, dan menjelang pilpres dan pileg 2019? Jawaban :

Untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur-Sumatera Selatan telah telah melakukan upaya/himbauan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan untuk :

Menjaga iklim kondusif dan memberikan kesempatan kepada ASN untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas dan tidak melakukan mobilisasi PNS di lingkungannya untuk kepentingan pihaktertentu.

Meningkatkan pengawasan terhadap masing-masing bawahannya secara*berjenjang, baik sebelum, selama dan sesudah masa kampanye

pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

Menghimbau kepada seluruh ASN yang ada di lingkungannya masing-masing agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan pada salah satu pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dan apabila terdapat ASN yang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan terlebih dahulu melaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Namun sampai saat ini tidak terdapat laporan yang diterima terkait dengan netralitasi ASN di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk Pemilihan Presiden apa yang telah dilaksanakan pada Pilkada serentak tahun 2018 akan tetap diteruskan.

7. Bagaimana kerjasama Pemprov Sumatera Selatan dengan Ombudsman RI dalam peningkatan pelayanan publik? Jawaban :

Kendaia Inovasi pelayanan public selama ini yang terjadi di sumsel:

Pelayanan public yang baik masih sangat dipengaruhi oleh good will pimpinan di top level maupun di middle

Belum adanya bentuk pembinaan dan pengawasan pelayanan public yang terorganisasi dengan baik

Masih terbatasnya kegiatan berbagi praktek baik pelayanan public di tingkat Provinsi.

8. apa saja Kebijakan yang teian,sedang dan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait laporan Ombudsman RI tahun 2018 yang menunjukan peianyan publik Pemprov Sumatera Seiatan ada yang dibawah zona hijau. Meskipun menurut survei ORI tahun 2016, Pemprov Sumsel masuk kategori terbaik. Apakah ada perbaikan unit penyelenggara/pelaksana pelayanan, metode pelayanan, aspek prosedur, persyaratan, biaya, sarana dan prasarana,. aparat pelaksana maupun system informasi pelayanan yang diterapkan? Jawaban :

Perbaikan terhadap kualitas unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel terus dilaksanakan itu terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat/pengguna pelayanan publik dalam menilai langsung terhadap unsur-unsur pelayanan publik diantaranya : Persyaratan Pelayanan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi Pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan (janji layanan), penanganan pengaduan, dan sarana prasarana yang discdiakan oleh Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik sebagai Penyelenggara Negara.

Kebijakan dan solusi yang telah di iaksanakan oleh Provinsi

Membuat hubungan inovasi pelayanan publik dengan menyediakan website jaringan inovasi pelayanan publik dan menyediakan klinik inovasi pelayanan publik

Menyusun kebijakan'one agency one innovation melalui intruksi Gubernur

Melakukan sosialisasi tentang inovasi pelayanan publik di Kabupaten/Kota

membuat forum pelayanan publik Provinsi Sumatera Selatan

9. Apa saja hambatan yang dihadapai dalam pelaksanaan pelayanan public di Provinsi Sumatera Selatan selama ini dan apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Jawaban :

Secara konsistensi dalam ketaatan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pelayanan Pubiik , Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengeiuarkan kebijakan sebagai berikut:

Seluruh perangkat daerah/Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan menindaklanjuti terhadap unsur terendah pelayanan publik serta melakukan langkah untuk perbaikan kualitas unit pelayanan publik

Membuat hub Inovasi Pelayanan Publik dengan menyediakan website jaringan Inovasi Pelayanan Publik dan menyediakan klinik inovasi pelayanan publik.

Menyusun kebijakan One Agency One Innovation melalui Instruksi Gubernur Sumsel ,

Terus melakukan sosialisasi tentang Inovasi Pelayanan Publik pada Kabupaten/Kota

Membuat forum pelayanan publik Provinsi Sumsei

Namun masih adanya kendala inovasi pelayanan publik :

Belum adanya pembinaan dan pengawasan pelayanan publik yang terorganisasi dengan baik

Pelayanan publik yang baik masih sangat dipengaruhi oleh good will Pimpinan di Top Level maupun di middle

Masih terbatasnya kegiatan berbagi praktek baik pelayanan publik ditingkat provinsi

Belum maksimalnya bentuk insentif yang diberikan kepada unit pelayanan publik yang sudah baik

10. Bagaimana kerjasama dengan Ombudsman RI (ORI) Perwakilan Sumatera Selatan terkait Maladministrasi di Sumatera Selatan? Adakah rekomendasi dari ORI yang uitinudkianjuti cieh Pemprov dan Kabupaten/Kota di Sumatera Seiatan? Jawaban :

Belum maksimalnya bentuk insentif yang diberikan kepada unit pelayanan publik yang sudah baik.

III. Penutup

Acara ditutup oleh Ketua Tim Kunspek Komisi II DPR RI. Dan meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kanreg VII BKN Palembang untuk melakukan koordinasi yang baik hingga proses penerimaan CPNS berlangsung sesuai harapan dan persoalan ASN seperti honorer, netralitas dalam pileg dan pilpres, serta terus meningkatkan profesionalitas ASN dalam pelayanan publik.