LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA (PANJA) …

1

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA

PANITIA KERJA (PANJA)

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB/SDGs)

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP) DPR RI

KE PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Tanggal 23 s.d. 25 Agustus 2019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah agenda pembangunan global untuk

2015-2019. TPB adalah kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang

berakhir pada 2015 silam. Dalam hal itu, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan tujuan

pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi

agenda internasional berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi.

Keberhasilan tujuan SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta

organisasi masyarakat dan media serta tidak terkecuali parlemen. Dalam ikut menyukseskan

tujuan, target, dan indikator SDGs, BKSAP - yang merupakan penjuru diplomasi

parlemen—membentuk Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembentukan

Panja TPB berlandaskan pada dasar hukum UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD,

DPRD (MD3) dan Peraturan DPR RI Nomor 1/ 2014 dan perubahannya tentang Tata Tertib

DPR. Panja ini dibentuk dengan tujuan: (1) untuk membentuk keterlibatan awal parlemen

dalam isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta; (2) untuk membangun kemitraan

dengan mitra domestik dan juga mitra internasional untuk mensukseskan pelaksanaan

SDGs.

Salah satu program BKSAP melalui Panja TPB adalah memastikan kesiapan daerah

(Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dalam mengimplementasikan TPB dalam agenda

pembangunan daerah. Untuk mendukung program tersebut, Panja TPB BKSAP secara

berkala mengadakan kunjungan ke daerah untuk bertemu dan mengadakan dialog, tukar

pikiran serta menyerap aspirasi dengan masyarakat di daerah yang terdiri dari Pemprov,

Pemkab, Pemkot, LSM, pelaku bisnis, kampus dan pers.

Kunjungan daerah Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diarahkan ke DI Yogyakarta

dengan alasan Pemerintah Daerah (Pemda) - dalam konteks desentralisasi yang berlaku di

Indonesia - memainkan peran strategis dalam pencapaian SDGs tersebut. Kunjungan kerja

2

ke DI Yogyakarta ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan representasi DPR RI

untuk memastikan kesiapan daerah dalam implementasi SDGs.

A. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Dasar pengiriman delegasi Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) BKSAP

DPR RI ke DI Yogyakarta berdasarkan Surat Tugas Nomor : 79/D/ST-PD.DN/BKSAP-

KSI/08/2019 tanggal 16 Agustus 2019.

B. SUSUNAN DELEGASI

Susunan Delegasi Panja SDGs BKSAP DPR RI adalah sebagai berikut:

1) Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. - Ketua BKSAP/F.PD/A-432

2) Dr. KH. Surahman Hidayat, MA. - Wakil Ketua BKSAP/F.PKS/A-107

3) Dwi Ria Latifa - Anggota BKSAP/F.PDI-P/A-143

4) Hj. Saniatul Lativa, SE. - Anggota BKSAP/F.PG/A-243

5) Dra. Hj. Siti Masrifah, MA - Anggota BKSAP/F.PKB/A-77

6) Hj. Desy Ratnasari, M.Si, M.Ps. - Anggota BKSAP/F.PAN/A-472

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pengiriman delegasi Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB/SDGS) BKSAP DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1) Untuk pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi DI

Yogyakarta

2) Untuk menyerap aspirasi dan informasi tangan pertama dari Pemerintah Provinsi DI

Yogyakarta tentang potensi, peluang dan kendala TPB di wilayah Provinsi DI

Yogyakarta

3) Untuk memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam pelaksanaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

4) Untuk mengetahui Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB DI Yogyakarta

5) Untuk mengetahui lebih jauh tentang integrasi TPB ke dalam RPJMD Pemprov DI

Yogyakarta

II. ISI LAPORAN

A. Jalannya Pertemuan

Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 23-25 Agustus 2019 dan diikuti oleh

pimpinan dan anggota Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan BKSAP DPR RI.

Dalam kunjungan kerja ini, Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengadakan

pertemuan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DI Yogyakarta dan jajaran sebagai

berikut :

3

1) Pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X

2) Sekretaris Daerah DIY, Ir. Gatot Saptadi

3) Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum, Tavip Agus Rayanto, M.Si

4) Asisten Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat, Arofah Nur Indriyani

Gb.1. Delegasi Panja BKSAP bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X

Dalam sambutan pembukaan, Ketua BKSAP DPR RI Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si

mengatakan bahwa pelaksanaan TPB telah memasuki tahun keempat sejak dicanangkan

di Sidnag Majelis Umum PBB. Beliau menggarisbawahi SDGs bukan hanya agenda

pemerintah dan parlemen semata. SDGs adalah sinergi antara pemerintah, parlemen,

pelaku bisnis dan filantropi, LSM, media, dan kampus. Terlebih pemerintah daerah

(provinsi/ kota/ kabupaten) harus menjadi jantung pelaksanaan TPB. Hal ini dikarenakan

TPB memiliki target yang terkait langsung dengan tanggung jawab pemerintah daerah

terutama untuk peran mereka dalam memberikan layanan dasar bagi masyarakat. Dalam

hal ini, Provinsi, Kabupaten/Kota dapat mendekati sasaran dan menyesuaikannya dengan

konteks khusus mereka dan membantu warganya memahami bagaimana aksi lokal

berkontribusi terhadap pencapaian TPB. Dalam konteks itulah, menurut beliau, Panja

SDGs BKSAP DPR RI datang ke DI Yogyakarta. Panja SDGs ingin berbagi

pengetahuan dan pengalaman dengan Pemerintah dan segenap para pemangku

kepentingan tentang kesiapan DI Yogyakarta dalam menyongsong pembangunan yang

terpadu, inklusif, dan berkelanjutan. Segala capaian, kendala dan tantangan provinsi DIY

dalam pelaksanaan SDGs akan disampaikan ke pemerintah pusat serta Alat Kelengkapan

Dewan (AKD) DPR RI terkait untuk ditindaklanjuti.

4

Gb.2. Ketua Panja BKSAP menyampaikan sambutan dalam Kunker Panja ke DIY

Selanjutnya, Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum Sdr. Tavip Agus Rayanto

memaparkan presentasi tentang capaian Pemerintah Provinsi DIY dalam TPB dan

konsep pembangunan DIY ini. Beliau memulai presentasinya dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta

terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2019, IPM DI Yogyakarta telah mencapai

79,530, tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. IPM DI Yogyakarta juga lebih tinggi

dibanding IPM Indonesia yang sebesar 70,81. Angka IPM tersebut meningkat sebesar

0,64 persen dibandingkan IPM tahun 2017 yang sebesar 78,890.

Gb.3. Paparan dari Asisten Pemerintahan dan Administrasi Umum

5

Dalam hal perekonomian, kinerja perekonomian DIY pada Triwulan I 2019 semakin

solid dengan tumbuh terakselerasi sebesar 7,50% yang tercatat sebagai pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY tertinggi. Menurut Bank Indonesia,

akselerasi kinerja lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan serta penyediaan

akomodasi dan makan minum mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY tahun

2019.

Pada 2018, Pemda DIY kembali memperoleh predikat AA dari KemenPAN-RB

(tertinggi nasional) untuk Akuntabilitas Kinerja (AKIP). Selama periode 2013-2018,

nilai AKIP cenderung optimal. Lebih lanjut dijelaskan bahwa nilai AKIP tersebut

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan

capaian kinerjanya, kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan

yang berorientasi pada hasil di Pemprov DIY sudah menunjukkan hasil yang baik.

Selanjutnya beliau menyitir hasil riset The Asian Post yang menyatakan Pemda DIY

berhasil meraih delapan prestasi. Enam prestasi diantaranya menobatkan DIY sebagai

provinsi terbaik. Keenam prestasi ini ialah sebagai Provinsi Terbaik secara keseluruhan,

Provinsi dengan Tingkat Pertumbuhan Fiskal Terbaik, Provinsi dengan Tingkat Inflasi

Terendah, Provinsi dengan Kondisi Penurunan Kemiskinan Perkotaan Tercepat, Provinsi

dengan Kondisi Kemiskinan Pedesaan Tercepat, dan Provinsi dengan Kondisi Pariwisata

Terbaik. Selanjutnya, dua prestasi lainnya menempatkan DIY sebagai peringkat kedua,

yakni sebagai Provinsi dengan Kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi dan

Provinsi dengan Kondisi Paling Bahagia. Selain itu, BUMD milik Pemda DIY, yakni

Bank BPD DIY juga berhasil meraih prestasi sebagai BPD Terbaik peringkat V untuk

Kategori BPD Aset Rp 10 triliun-Rp 25 triliun.

Dalam pembahasan Indeks Kebahagiaan, pada periode 2013-2017 menunjukkan Indeks

Kebahagiaan DIY cenderung MENINGKAT. Penduduk DIY relatif lebih bahagia

(dengan poin 72,93) daripada rata-rata penduduk di Indonesia (dengan poin 70,69).

Dalam hal Demokrasi Indonesia (IDI), yang dinilai dari tiga hal, yaitu: aspek kebebasan

sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi, IDI DIY masuk dalam

kategori baik dalam desentralisasi asimetris dengan keistimewaan DIY. Indeks

Demokrasi Indonesia (IDI) untuk DIY pada 2017 mencapai 83,61. Capaian itu menurun

1,97 poin dibanding tahun sebelumnya (85,58). Meski menurun, capaian IDI DIY masih

masuk kategori “baik” bahkan mampu mencapai posisi tertinggi nasional. Terhadap tiga

aspek IDI, dua aspek mengalami peningkatan (aspek kebebasan sipil dan aspek hak-hak

politik) dan satu aspek justru menurun (aspek lembaga demokrasi). Selain itu, beliau

juga menjelaskan tingkat daya saing DIY berada di atas rata-rata nasional.

Dalam pencapaian SDGs, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi kedua yang

meluncurkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals

(SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dengan nama Rencana

6

Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan DIY 2018-2022. DIY juga provinsi

ketiga se-Indonesia paling siap dalam pelaksanaan TPB.

Jika diukur dengan tiga tujuan dasar TPB yakni kemiskinan, kelaparan, dan kesenjangan,

DIY tidak sukses dalam menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan. Menurut data

statistik, DIY masuk daerah yang mengalami ketimpangan dan masyarakat miskin.

Meski masyarakat miskin memiliki tren penurunan, angka kemiskinan masih melekat di

DIY. Beliau menggarisbawahi angka kemiskinan masih tinggi di DIY karena penilaian

yang bias berdasarkan spending kebutuhan kalori yang tidak terpenuhi (kira-kira 2.100

kkal). Ia mengusulkan untuk membuat ukuran yang dapat menunjukkan inclusive

growth.

Dalam hal ketimpangan, rasio Gini DIY menurut kriteria Bank Dunia masuk dalam

kategori ketimpangan sedang. Perkembangan rasio gini DIY dari tahun 2014 hingga

tahun 2018 cenderung menurun (membaik) dengan rerata pertumbuhan -0,70%. Dari

data itu, rasio Gini DIY masih tertinggal bila dibandingkan dengan capaian rerata

nasional. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Indeks Williamson pada periode 2014-2018

cenderung meningkat dengan rerata pertumbuhan 0,02%. Hal ini menunjukkan bahwa

tingkat ketimpangan perekonomian antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY masih

cukup tinggi.

Pemprov DIY melakukan tahapan kegiatan SDGs yang akan dilakukan ke depan. Di

antaranya adalah: (1) Review RAD SDGs berdasarkan hasil Monev 2018 dan masukan

unsur-unsur pelaku SDGs; (2) Penyusunan Pedoman Teknis Pemantauan Monitoring

Evaluasi RAD SDGs; (3) Revisi Pergub; (4) Peningkatan Peran Serta seluruh unsur

pelaku SDGs baik Pemerintah, non Pemerintah dan Akademisi; dan (5) Pemutakhiran

Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan (SIMNANGKIS) dengan Menu SDGs,

CSR dan E-Lapor masalah Kemiskinan.

Untuk mengembangkan arah pembangunan DIY lima tahun (2017-2022), Gubernur

DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sambutannya “Menyongsong

Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Yogya.” Dalam

sambutannya, Sri Sultan HB X mengintrodusir Panca Mulia, yakni: (1) kualitas hidup,

kehidupan, penghidupan masyarakat; (2) kualitas & keragaman perekonomian

masyarakat; (3) harmoni masyarakat dan birokrasi; (4) tata dan perilaku yang

demokratis; (5) perilaku bermartabat ASN. Dengan penerapan Panca Mulia, diharapkan

terjadinya perubahan paradigma masyarakat Yogyakarta dari among tani ke dagang layar

dan terjadinya silang ekonomi untuk peningkatan daya saing daerah.

7

Gb..4. Sambutan Sri Sultan Hamengkubuwono X

Lebih lanjut untuk mengatasi masalah kemiskinan, Pemprov DIY melakukan: (1)

Mengatasi fenomena inclusion/exclusion error (internal maupun eksternal); (2) Pengaruh

faktor makanan berkisar 72% secara terus menerus perlu meng-engenering

masyarakat dari sisi pemenuhan standar kalori (2100 kl); (3) Meningkatkan program-

program yang bersifat jaminan sosial secara tepat sasaran dengan tujuan pemenuhan

batas minimum dan daya beli masyarakat; (4) Bagi masyarakat miskin yang punya

potensi, arahkan pada program-program pemberdayaan yang berbasis community based;

(5) Dari sisi makro perlu melakukan kebijakan yang dapat menahan angka GK di DIY

tidak cenderung terus naik (property, inflasi, operasi pasar, dsb).

Gb..5. Yth. Saniatul Latifa dalam merespon paparan DIY

8

Salah satu anggota Panja SDGs BKSAP DPR RI, Yth. Saniatul Latifa merespons

beberapa hal diantaranya bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DIY dalam mengatasi

konektivitas daerah terpencil dan kota, dan upaya Provinsi DIY merubah kultur

masyarakat dalam merespon program-program SDGs.

Sementara itu, anggota Panja SDGs lainnya, Yth. Dwi Ria Latifa menyoroti data yang

berbeda dalam makanan/gizi sehingga beliau mempertanyakan bagaimana membuat

ukuran yang sesuai fakta di lapangan. Dari kasus DIY, ia menuturkan bagaimana

menyeimbangkan persepsi kemiskinan dan kebahagiaan. Beliau mempertanyakan juga

bagaimana perubahan mind-set berkelanjutan di kalangan masyarakat. Ia menyoroti

media sosial yang membuat cultural shock dan upaya Pemerintah Provinsi agar jangan

menghilangkan akar budaya Yogyakarta.

Gb..6. Yth. Dwi Ria Latifa dalam tanya jawab dengan DIY

Anggota Panja SDGs BKSAP DPR RI, Yth. Desi Ratnasari menanyakan beberapa hal

seperti peran komunitas dalam mitigasi bencana. Bagaimana mitigasi bencana

Pemerintah Provinsi dalam merubah perilaku kesadaran di DIY. Beliau juga

menanyakan upaya Pemerintah Provinsi DIY mengatasi titik kekeringan serta upaya

Pemerintah Provinsi DIY mengembangkan Sollar cell pilot project.

Yth. Siti Masrifah, anggota Panja SDGs BKSAP DPR RI menanyakan beberapa hal

seperti apakah dana kesehatan DIY mencapai dana kesehatan yang dialokasikan 10 %?

Siapa saja penerima bantuan BPJS? Terkait dengan ketidaksatuan data bagaimana

Pemerintah Provinsi DIY menyelaraskan tertib administrasi dalam satu data? Bagaimana

upaya Pemerintah Provinsi dalam menjaga dan melestarikan budaya kearifan lokal di

9

Yogyakarta. Beliau juga ingin mengetahui derajat kesehatan di DIY seperti angka

kematian ibu dan bayi, penyakit tidak menular dan ketersediaan air bersih.

Gb..7. Yth. Desy Ratnasari mengajukan beberapa pertanyaan dalam tanya jawab dengan DIY

Gb.8. Yth. Siti Masrifah dalam tanya jawab dengan DIY

Dalam merespons pertanyaan-pertanyaan dari delegasi BKSAP DPR RI, Sri Sultan

Hamengku Buwono X menekankan bahwa DIY tidak memiliki daerah terpencil karena

10

semua wilayah dilewati oleh jalan yang memadai. Beliau mengkritik dalam kasus DIY,

misalnya ukuran indikator baku tidak dapat diterapkan di semua daerah. Satu ukuran

indikator dapat diterapkan di daerah namun gagal menangkap fenomena di daerah lain.

Dalam kasus kemiskinan, UMP DI Yogyakarta sudah mencapai 1,5 juta rupiah per

bulan. Namun dengan ukuran konsumsi (non-kesehatan dan non-pendidikan) maka DIY

tetap digolongkan sebagai daerah di bawah kemiskinan. Penyebabnya adalah kultur

sederhana masyarakat Yogyakarta. Masyarakat Yogyakarta menu makan sangat

sederhana yang penting dapat makan dan hidup sehat. Ia mengusulkan kepada BKSAP

DPR RI adalah pola penelitian nasional harus diubah dengan memakai pendekatan

budaya dan potensi lokal sehingga hasilnya bervariasi. Dalam hal kemiskinan, Sri Sultan

HB X bercerita pernah Pemprov terlambat memasukkan data ke Kementerian Sosial RI.

Akhirnya Kementerian Sosial memakai data lama yang mengakibatkan angka

kemiskinan tetap meningkat di DIY.

Sekretaris Daerah DIY Ir. Gatot Saptadi turut menjelaskan capaian pembangunan

berkelanjutan di DIY. PKK disupport oleh APBD dengan berbasis kinerja. Yang sulit

adalah memakai data BPS untuk menilai kondisi konkret. PKK dan Desa meminta agar

petugas didatangkan dari luar desa dikarenakan sikap ewuh pakewuh masih tinggi. Perlu

pendekatan kultural mengatasi masalah kemiskinan ini.

Gb.9. Sekretaris Daerah dalam tanya jawab dengan Anggota Panja

Menurut beliau, kebencanaan merupakan program unggulan DIY dengan prinsip

pendekatan preparedness dan kesiapsiagaan. DIY juga membentuk Desa Tangguh

Bencana. Terdapat sekitar 301 desa potensi bencana. Ia juga mengatakan bahwa Merapi

11

dapat terprediksi namun gempa bumi dan tsunami yang tidak diprediksi kapan

terjadinya.

Pemprov DIY juga telah membuat aturan pembangunan tahan gempa dan simulasi di

shelter bencana. DIY juga rentan terhadap bencana hydrometeorologi seperti terkikisnya

air rumah tangga dan air untuk pertanian. Untuk mengatasi masalah air, Pemprov DIY

membangun bendungan jurong (KPBU). Dalam hal air, Pemprov DIY juga telah

membuat Peraturan Daerah Tata Ruang Penataan Pembangunan. Isi Perda tersebut

adalah larangan bagi hotel untuk memakai air tanah. Hotel atau perkantoran harus

memakai air PAM. Ia melanjutkan Pemprov DIY juga sudah meneken MoU dengan

BPPT untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Dalam bidang kesehatan,

Pemprov DIY telah mengalokasikan 10 persen APBD untuk kesehatan.

Gb.10. Suasana tanya jawab Anggota Panja dan jajaran Pemprov DIY

Sdr. Tavip Agus Rayanto menambahkan bahwa dalam hal bencana masyarakat DI

Yogyakarta mempunyai modal sosial untuk mitigasi bencana. DIY juga memiliki Perda

Pendidikan Berbasis Kebudayaan, kewajiban untuk peserta didik untuk mengunjungi

museum. Di DIY juga tengah bermunculan akademi komunitas sebagai nilai tambah

ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif menyumbang 14 % PDB regional DIY. Angka

kematian ibu dan bayi mengalami tren penurunan. Namun, penyakit tidak menular justru

menjadi tantangan di DIY.

B. Hasil Pertemuan

Dalam dialog antara Pemerintah Provinsi DIY dan Delegasi Panja SDGs BKSAP DPR

RI, dapat ditarik beberapa capaian tentang Kebijakan, Program Pemerintah Provinsi serta

12

inisiatif komunitas dalam implementasi Tujuan Pembangunan berkelanjutan adalah,

sebagai berikut:

1) Inisiatif komunitas lokal semisal “JOGJA SDGs for Primary Education” yang

berkolaborasi dengan 8 (delapan) komunitas lokal untuk mengenalkan SDGs sejak

dini pada anak-anak di Yogyakarta. Dicetuskan oleh JOGJA SDGs, kegiatan

dilaksanakan pada Minggu, 13 Mei 2018 bertempat di Taman Baca Temugiring,

Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang merupakan lokasi binaan dari

Komunitas Kantong Pintar sebagai salah satu komunitas fasilitator.

2) Pengelolaan geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul menarik perhatian dan dinilai

memuaskan oleh UNESCO. Terkait dengan pengelolaan tersebut, accesor dari

UNESCO datang untuk melihat langsung perkembangan geopark tersebut sejak

ditetapkan dalam Global Geoparks Network tahun 2015 lalu.

3) Terdapat sekitar 172 ribu pelaku ekonomi kreatif, dimana lima subsektor terbesarnya

bergerak di usaha kuliner, kriya, fesyen, penerbitan, dan fotografi. Subsektor kuliner

sekitar 106 ribu usaha, kriya 36 ribu usaha, fashion 23 ribu usaha, penerbitan 3 ribu

usaha, dan fotografi sekitar seribu usaha, ditambah banyaknya industri kreatif

digital. 524 ribu UMKM yang ada di DIY dapat mendominasi persentase 98,4%

pertumbuhan ekonomi di DIY.

4) Pembentukan 56 desa budaya. Setiap bulan diselenggarakan secara aktif Pentas

Selasa Wage. Acara ini diisi dengan beberapa penampilan tarian-tarian daerah dan

beberapa stand UMKM dari setiap desa budaya. Ke depan, Desa Budaya ini akan

ditingkatkan menjadi Desa Mandiri Budaya.

5) Deklarasi Provinsi DI Yogyakarta sebagai “Jogja Mandiri Pangan”

Di samping itu, inovasi Pemerintah DIY juga bergerak di bidang, antara lain:

1) Sepatu Jolifa (Sistem Perpustaan Terpadu)

2) Sahabat Rimba Meraih Mimpi

3) Info Pangan Digital (Memotong mata rantai pasar)

4) Angkringan Segoro Amarto (Stabilitas Pasar & Pengendalian Inflasi)

5) e-Posti (Kemudahan Pelayanan Pajak & Retribusi)

6) Tomira (Toko Milik Rakyat mengimbangi pasar modern)

7) Akademi Komunitas Ruang peningkatan kapasitas masyarakat

8) Jogo Boro, Jaga Warga, Paksi Katon (Keamanan & Ketertiban partisipasi

masyrakat)

9) Pandawa (Pelayanan Asistensi Disabilitas di Wilayah Yogyakarta/Rise For

Disability)

10) Jamkesos Terpadu (Jaminan kesehatan terpadu)

11) Simundu (Sistem Imunisasi Terpadu)

12) Jogja Belajar (Standarisasi kurikulum berbasis web)

13) JITV (Jogja Istimewa Televisi – Telematika)

14) G2R (Global Gotong Royong Semaulundong)

15) Desa Prima (Peningkatan kapasitas kaum perempuan)

13

Gb.11. Pemberian cinderamata oleh Ketua Panja BKSAP kepasa Gubernur DIY

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1) Kunjungan Kerja Panja SDGs DPR RI ke DI Yogyakarta berjalan lancar dan sukses

dengan banyaknya serapan aspirasi dan masukan dari delegasi Panja Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan.

2) Presentasi Pemprov DIY serius dan cukup representatif dengan menyediakan

banyak data, infografis, dan capaian-capaian dalam pelaksanaan TPB di wilayah DI

Yogyakarta selama ini.

3) DIY merupakan provinsi tiga besar paling siap dalam pelaksanaan TPB di tingkat

Nasional.

4) DIY adalah Provinsi kedua yang membuat RAD TPB

5) Jumlah penduduk miskin di DIY mengalami tren penurunan. Akan tetapi, karena

skala pengukuran berdasarkan konsumsi maka angka kemiskinan tidak benar-benar

turun. Hal ini disebabkan prinsip hidup masyarakat DIY yang cenderung berhemat

dalam makanan. Namun demikian, untuk ukuran TPB, kemiskinan dan kesenjangan

belum mencapai. Kesenjangan DIY diukur dengan rasio pendapatan dan

kesenjangan wilayah.

6) Selama periode 2013-2018, nilai akuntabilitias kinerja (AKIP) DIY cenderung

optimal. Pada 2018, Pemda DIY kembali memperoleh predikat AA dari

KemenPAN-RB (tertinggi nasional). Artinya, tingkat efektivitas dan efisiensi

penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya, kualitas budaya kinerja

14

birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di

PEMDA DIY sudah menunjukkan hasil yang baik.

7) Indeks kebahagiaan DIY cenderung meningkat. Penduduk DIY relatif lebih bahagia

daripada rata-rata penduduk Indonesia.

8) RPJMD dengan prinsip Panca Mulia diintegrasikan dengan tujuan, target, dan

indikator TPB. Panca Mulia ini dicanangkan dengan dua tujuan: (1) Meningkatnya

kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang

menjamin ke-bhinneka-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya

Yogyakarta; (2) Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good

governance)

9) Panca Mulia diwujudkan dengan perubahan paradigma utamanya among tani ke

dagang layar dan silang ekonomi untuk peningkatan daya saing daerah.

10) Pemprov DIY merencanakan beberapa tahapan kegiatan TPB, di antaranya: tinjauan

RAD, penyusunan pedoman teknis Monev RAD TPB, revisi Peraturan Gubernur,

partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan TPB baik pemerintah, non-

pemerintah, maupun akademisi, dan pemutakhiran sistem informasi kemiskinan

(Simnangkis) dengan menu menu SDGs, CSR, dan E-Lapor masalah kemiskinan.

B. Saran

1) Kunjungan kerja Panja TPB ke daerah ini perlu diintensifkan untuk mengukur dan

mengawasi capaian dan pelaksanaan TPB di daerah-daerah

2) Perlu membuat integrasi data dan indikator dalam mengukur capaian dan

keberhasilan pelaksanaan TPB di daerah

3) Mendesak untuk dilakukan penelitian nasional dengan perspektif budaya dan potensi

lokal untuk mengukur peluang dan hambatan di masing-masing daerah sehingga

muncul saran dan rekomendasi kebijakan berbasis kebutuhan lokal

4) Pemerintah perlu mengambangkan multi-poverty index untuk mengatasi

ketimpangan penilaian dalam hal kemiskinan

5) Pemerintah perlu mendorong inovasi di daerah agar tumbuh konsep pembangunan

berkelanjutan dan meningkatkan daya saing daerah

6) Tinjauan dalam bentuk Monev atas peraturan di tingkat daerah perlu dilakukan

secara berkala, hal ini untuk mengukur keberhasilan pencapaian TPB di tingkat

daerah

7) Pemerintah pusat perlu memberikan reward dan insentif kepada pemerintah daerah

yang sukses dalam menerapkan inovasi keunggulan di daerah masing-masing.

Reward dan insentif diperlukan untuk memacu daerah untuk menerapkan pola

pembangunan berkelanjutan.

8) Pemerintah Daerah perlu melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan di

daerah untuk pencapaian TPB. Pelibatan aktif ini dapat dimulai dari proses

perencanaan, pelaksanaan, monitor dan evaluasi, serta proses akhir.

9) Gubernur/ Walikota/ Bupati perlu terus mengembangkan reformasi tata kelola

pemerintahan yang lebih sistemik di tingkat daerah dengan cara menumbuhkan

organisasi yang tidak lagi bertumpu pada otoritas pemimpin.

15

10) Perlu pelembagaan inovasi dan pembudayaan inovasi di tingkat pemerintah daerah.

Dua hal ini membutuhkan kerja sama banyak pihak untuk keberlanjutan dan

keterlembagaan.

11) Pemerintah daerah perlu membuat regulasi yang sifatnya terobosan kebijakan guna

mendorong inovasi di daerah.

IV. ISI LAPORAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran sebagai berikut:

1) Term of Reference (ToR)

2) Bahan Kunjungan

3) Paparan Pemprov D.I. Yogyakarta

Demikian pokok-pokok Laporan Kunjungan Kerja Panja SDGs BKSAP DPR RI pada

tanggal 23-25 Juli 2019 di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2019

16

Term of Reference (ToR)

Kunjungan Kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI

Ke DI Yogyakarta

Tahun 2019

Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah agenda pembangunan global untuk 2015-

2019. TPB adalah kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang berakhir

pada 2015 silam. Dalam pada itu, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan tujuan

pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang menjadi

agenda internasional berkaitan dengan lingkungan, sosial dan ekonomi.

Keberhasilan tujuan SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan

yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi,

serta organisasi masyarakat dan media serta tidak terkecuali parlemen. Dalam ikut

menyukseskan tujuan, target, dan indikator SDGs, BKSAP—yang merupakan penjuru

diplomasi parlemen—membentuk Panitia Kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs). Panja ini dibentuk dengan tujuan: (1) untuk membentuk keterlibatan awal

parlemen dalam isu-isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta; (2) untuk

membangun kemitraan dengan mitra domestik dan juga mitra internasional untuk

mensukseskan pelaksanaan SDGs.

Salah satu program BKSAP melalui Panja TPB adalah memastikan kesiapan daerah

(Provinsi/ Kabupaten/ Kota) dalam mengimplementasikan TPB dalam agenda

pembangunan daerah. Untuk mendukung program tersebut, Panja TPB BKSAP secara

berkala mengadakan kunjungan ke daerah untuk bertemu dan mengadakan dialog, tukar

pikiran serta menyerap aspirasi dengan masyarakat di daerah yang terdiri dari Pemprov,

Pemkab, Pemkot, LSM, pelaku bisnis, kampus dan pers.

Di dalam konteks desentralisasi yang berlaku di Indonesia, maka pemerintah daerah

(Pemda) memainkan peran strategis dalam pencapaian SDGs tersebut. Kunjungan

daerah merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan representasi DPR RI untuk

memastikan kesiapan daerah dalam implementasi SDGs di daerah. Kunjungan daerah

Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) diarahkan ke DI Yogyakarta.

17

DI Yogyakarta dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah-selatan. Luas wilayah

DI Yogyakarta sekitar 3.185,80 km2. Adapun batas-batas provinsi di bagian selatan

dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi

Jawa Tengah yang meliputi: Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut; Kabupaten

Wonogiri di sebelah Tenggara; Kabupaten Purworejo di sebelah Barat; dan Kabupaten

Magelang di sebelah Barat Laut.

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk DI Yogyakarta pada tahun 2018

sejumlah 3.818.266,000 jiwa.1 Pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta





0,64 persen dibandingkan IPM tahun 2017 yang sebesar 78,890.2

Beberapa catatan tentang Kebijakan, Program Pemeritah Provinsi serta inisiatif

komunitas dalam implementasi Tujuan Pembangunan berkelanjutan adalah, sebagai

berikut:

1. Kinerja perekonomian DIY pada Triwulan I 2019 semakin solid dengan tumbuh

terakselerasi sebesar 7,50% yang tercatat sebagai pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) DIY tertinggi. Menurut Bank Indonesia, akselerasi kinerja

lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan

makan minum mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2019.3

2. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi kedua yang meluncurkan Rencana

Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dengan nama Rencana Aksi Daerah Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan DIY 2018-2022.

3. Inisiatif komunitas lokal semisal “JOGJA SDGs for Primary Education” yang

berkolaborasi dengan 8 komunitas lokal untuk mengenalkan SDGs sejak dini pada

anak-anak di Yogyakarta. Dicetuskan oleh JOGJA SDGs, kegiatan dilaksanakan pada

Minggu, 13 Mei 2018 bertempat di Taman Baca Temugiring, Kabupaten Gunung

Kidul, Yogyakarta yang merupakan lokasi binaan dari Komunitas Kantong Pintar

sebagai salah satu komunitas fasilitator.

4. Sesuai hasil riset The Asian Post, Pemda DIY berhasil meraih delapan prestasi. Enam

prestasi diantaranya menobatkan DIY sebagai provinsi terbaik. Keenam prestasi ini

ialah sebagai Provinsi Terbaik secara keseluruhan, Provinsi dengan Tingkat 1 http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/361-jumlah-penduduk-diy

2 http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/379-indeks-pembangunan-manusia-ipm

3 https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/yogya/Pages/Laporan-Perekonomian-

Provinsi-DI-Yogyakarta-Mei-2019.aspx

18

Pertumbuhan Fiskal Terbaik, Provinsi dengan Tingkat Inflasi Terendah, Provinsi

dengan Kondisi Penurunan Kemiskinan Perkotaan Tercepat, Provinsi dengan

Kondisi Kemiskinan Pedesaan Tercepat, dan Provinsi dengan Kondisi Pariwisata

Terbaik. Selanjutnya, dua prestasi lainnya menempatkan DIY sebagai peringkat

kedua, yakni sebagai Provinsi dengan Kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi

dan Provinsi dengan Kondisi Paling Bahagia. Selain itu, BUMD milik Pemda

DIY, yakni Bank BPD DIY juga berhasil meraih prestasi sebagai BPD Terbaik

peringkat V untuk Kategori BPD Aset Rp 10 triliun-Rp 25 triliun.

5. Pengelolaan geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul menarik perhatian dan dinilai




6. Terdapat sekitar 172 ribu pelaku ekonomi kreatif, dimana lima subsektor terbesarnya






7. Pembentukan 56 desa budaya. Setiap bulan diselenggarakan secara aktif Pentas




8. Deklarasi Provinsi DI Yogyakarta sebagai “Jogja Mandiri Pangan”

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pengiriman delegasi Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGS) BKSAP DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta adalah sebagai berikut:

1. Untuk pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Provinsi DI

Yogyakarta

2. Untuk menyerap aspirasi dan informasi tangan pertama dari Pemerintah Provinsi DI

Yogyakarta tentang potensi, peluang dan kendala SDGs di wilayah Provinsi DI

Yogyakarta

3. Untuk memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam pelaksanaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

4. Untuk mengetahui proses penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB DI

Yogyakarta

5. Untuk mengetahui lebih jauh tentang integrasi TPB ke dalam RPJMD Pemprov DI

Yogyakarta

19

Rencana Kerja Ke DI Yogyakarta

Kunjungan kerja akan dilaksanakan pada tanggal 24-26 Agustus 2019 dan diikuti oleh

pimpinan dan anggota Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan BKSAP DPR RI. Dalam

kunjungan kerja ini, Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan akan mengadakan

pertemuan dan kunjungan sebagai berikut:

5) Pertemuan dengan Gubernur DI Yogyakarta dan jajaran pemerintahan Provinsi DI

Yogyakarta (terutama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DI

Yogyakarta)

6) Kunjungan lapangan ke sentra ekonomi kreatif/ desa budaya/ kerajinan batik di

lingkungan DI Yogyakarta

7) Kunjungan lapangan ke geopark/ cagar alam/ cagar budaya di lingkungan DI

Yogyakarta

Penutup

Demikian TOR ini disusun sebagai acuan bagi pimpinan dan anggota Panja Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan untuk melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi DI

Yogyakarta.

Hasil kunjungan akan dilaporkan kepada pimpinan DPR RI. Pelbagai bahan, data, dan

informasi yang diperoleh dalam kunjungan kerja ini akan didiseminasikan kepada fraksi/

komisi/ badan dan juga lembaga/ kementerian terkait sebagai rekomendasi penyusunan

kebijakan.

20

Bahan Kunjungan Kerja

Panja SDGs DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta

2019

Informasi Umum

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah

berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan Perjanjian Giyanti 1755.

Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian

berkembang, hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan

suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta merupakan respons atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan

kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta

urusan yang bersifat khusus. Undang-Undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir

kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor

71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam

Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi

dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah

Kadipaten Pakualaman. Pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan

Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi : tata cara pengisian jabatan, kedudukan,

tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah

DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemerintah Daerah

mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai dengan UU No 32 tahun 2004,

maka posisi DIY sebagai daerah yang setara dengan provinsi mengandung arti bahwa

Gubernur merupakan Kepala Daerah Otonom dan sekaligus wakil pemerintah pusat di

daerah.

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di Pulau Jawa bagian tengah-selatan. Luas wilayah

DI Yogyakarta sekitar 3.185,80 km2. Adapun batas-batas provinsi di bagian selatan

dibatasi Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh wilayah provinsi

Jawa Tengah yang meliputi: Kabupaten Klaten di sebelah Timur Laut; Kabupaten

Wonogiri di sebelah Tenggara; Kabupaten Purworejo di sebelah Barat; dan Kabupaten

Magelang di sebelah Barat Laut.

21

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk DI Yogyakarta pada tahun 2018

sejumlah 3.818.266,000 jiwa.4 Pembangunan manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta





0,64 persen dibandingkan IPM tahun 2017 yang sebesar 78,890.5

D.I. Yogyakarta terdiri dari empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatandan 392

desa dan 46 Kelurahan.

APBD Provinsi DI Yogyakarta berjumlah Rp. 11.411.852.157.154 yang terdiri dari

pendapatan daerah: Rp. 5.443.179.144.512,930, anggaran belanja: Rp.

5.968.673.012.642,250.6

Panja SDGs DPR RI; Selayang Pandang

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) demi melanjutkan tugas-tugas yang ada di

dalam agenda pembangunan sebelumnya (Millenium Development Goals).

Pembentukan Panja SDGs bersendikan pada dasar hukum UU Nomor 17/2014 tentang

4 http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/361-jumlah-penduduk-diy

5 http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/379-indeks-pembangunan-manusia-ipm

6 http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/34-ringkasan-apbd

22

MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) dan Peraturan DPR RI Nomor 1/ 2014 dan perubahannya

tentang Tata Tertib DPR. Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) memiliki

dua tujuan: (1) untuk membentuk keterlibatan awal parlemen dalam isu-isu Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan serta; (2) untuk membangun kemitraan dengan mitra

domestik dan juga mitra internasional untuk mensukseskan pelaksanaan SDGs.

Berbeda dengan MDGs, implementasi SDGs menggunakan prinsip no one left behind.

Artinya, SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk

di dalamnya pemerintahan, LSM, swasta, perguruan tinggi, masyarakat, dan tidak

terkecuali parlemen. Signifikansi keterlibatan parlemen termaktub dalam deklarasi KTT

Dunia yang bertajuk Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable

Development. Dokumen tersebut secara eksplisit menyebut parlemen penting dalam

aspek means of implementation (paragraf 45), keterlibatan komprehensif parlemen

(paragraf 52), dan regular and inclusive review of progress (paragraf 79). Di setiap negara,

tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDGs

merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat

kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik.

Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan di atas, Panja SDGs membuat sinergi dengan

para pemangku kepentingan dengan cara secara reguler mengadakan diskusi dan dengar

pendapat dengan pemerintah dan NGO. Di tingkat domestik, saat ini Panja SDGs terus

mengembangkan kerjasama yang solid dengan pemerintah Indonesia melalui

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Bappennas dan Kementerian

Luar Negeri yang merupakan penjuru (focal point) dari pemerintah Indonesia tentang

isu-isu SDGs. Panja secara teratur menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah

selama proses SDGs. Selain itu, Panja SDGs juga aktif mengadakan dialog dengan The

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai representasi

CSO. Panja SDGs meyakini kerjasama antara parlemen-pemerintah-CSO akan

menciptakan kesempatan luas untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik

cerdas di antara ketiganya.

DPR RI melengkapi pekerjaan Pemerintah dalam mencapai SDG dengan tidak hanya

mengadakan dengar pendapat dan debat reguler di DPR tetapi juga dengan

menyelenggarakan untuk pertama kalinya forum parlemen untuk Pembangunan

Berkelanjutan mengenai isu-isu SDG (World Parliamentary Forum on Sustainable

Development/ WPFSD) untuk bertukar gagasan, informasi, dan praktik terbaik di

seluruh dunia yang berlangsung di Bali tahun 2017 dan 2018 yang lalu. Forum Dunia

tersebut mengadopsi Deklarasi Bali (Bali Declaration) dan Komitmen Bali (Bali

Commitment). Pada September 2019 mendatang, BKSAP DPR RI akan kembali menghelat

WPFSD untuk yang ketiga kalinya dengan tema “Combating Inequality through

Social and Financial Inclusion.”

23

Provinsi DI Yogyakarta dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Beberapa catatan tentang Kebijakan, Program Pemerintah Provinsi serta inisiatif

komunitas dalam implementasi Tujuan Pembangunan berkelanjutan DI Yogyakarta

adalah, sebagai berikut:

1) Bappeda DIY membangun e-Data (Aplikasi Dataku). Aplikasi Dataku merupakan

wujud dari satu data pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu

memonitor, mengevaluasi dan menginformasikan hasil pembangunan secara

berkesinambungan. Data dan informasi yang berada dalam Aplikasi Dataku dapat

digunakan sebagai landasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

2) Kinerja perekonomian DIY pada Triwulan I 2019 semakin solid dengan tumbuh

terakselerasi sebesar 7,50% yang tercatat sebagai pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) DIY tertinggi. Menurut Bank Indonesia, akselerasi kinerja

lapangan usaha konstruksi, industri pengolahan serta penyediaan akomodasi dan

makan minum mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2019.7

3) Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi kedua yang meluncurkan Rencana

Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dengan nama Rencana Aksi Daerah Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan DIY 2018-2022.

4) Inisiatif komunitas lokal semisal “JOGJA SDGs for Primary Education” yang

berkolaborasi dengan 8 komunitas lokal untuk mengenalkan SDGs sejak dini pada

anak-anak di Yogyakarta. Dicetuskan oleh JOGJA SDGs, kegiatan dilaksanakan pada

Minggu, 13 Mei 2018 bertempat di Taman Baca Temugiring, Kabupaten Gunung

Kidul, Yogyakarta yang merupakan lokasi binaan dari Komunitas Kantong Pintar

sebagai salah satu komunitas fasilitator.

5) Sesuai hasil riset The Asian Post, Pemda DIY berhasil meraih delapan prestasi. Enam

prestasi diantaranya menobatkan DIY sebagai provinsi terbaik. Keenam prestasi ini

ialah sebagai Provinsi Terbaik secara keseluruhan, Provinsi dengan Tingkat

Pertumbuhan Fiskal Terbaik, Provinsi dengan Tingkat Inflasi Terendah, Provinsi

dengan Kondisi Penurunan Kemiskinan Perkotaan Tercepat, Provinsi dengan

Kondisi Kemiskinan Pedesaan Tercepat, dan Provinsi dengan Kondisi Pariwisata

Terbaik. Selanjutnya, dua prestasi lainnya menempatkan DIY sebagai peringkat

kedua, yakni sebagai Provinsi dengan Kondisi Teknologi Informasi dan Komunikasi

dan Provinsi dengan Kondisi Paling Bahagia. Selain itu, BUMD milik Pemda

DIY, yakni Bank BPD DIY juga berhasil meraih prestasi sebagai BPD Terbaik

peringkat V untuk Kategori BPD Aset Rp 10 triliun-Rp 25 triliun.

7 https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/yogya/Pages/Laporan-Perekonomian-

Provinsi-DI-Yogyakarta-Mei-2019.aspx

24

6) Pengelolaan geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul menarik perhatian dan dinilai




7) Terdapat sekitar 172 ribu pelaku ekonomi kreatif, dimana lima subsektor terbesarnya






8) Pembentukan 56 desa budaya. Setiap bulan diselenggarakan secara aktif Pentas




9) Deklarasi Provinsi DI Yogyakarta sebagai “Jogja Mandiri Pangan”

10) Pemprov DI Yogyakarta mencanangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang

berbasiskan pada nilai nilai kearifan lokal DIY, yaitu filosofi hamemayu hayuning

bawana dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh ora mingkuh serta dengan

semangat golong gilig. "Hamemayu Hayuning Bawana" mengandung makna sebagai

kewajiban melindungi, memelihara serta membina keselamatan dunia dan lebih

mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi.

Dunia yang dimaksud mencakup seluruh peri kehidupan baik dalam skala kecil

(keluarga), ataupun masyarakat dan lingkungan hidupnya, dengan mengutamakan

darma bakti untuk kehidupan orang banyak, tidak mementingkan diri sendiri.

List Pertanyaan

1) Kami mencatat bahwa Pemprov DI Yogyakarta adalah provinsi kedua di Indonesia

yang telah merampungkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Kami ingin mendengar langsung apa saja isi RAD tersebut.

2) Masih terkait dengan RAD di atas, bagaimana bentuk kerja sama penyusunan &

pelaksanaan RAD TPB /SDGs tingkat provinsi DIY bersama kab/kota di wilayah DIY.

3) Kami mencatat bahwa Bappeda DIY membangun e-Data (Aplikasi Dataku). Kami

ingin mendengar langsung apakah Aplikasi Dataku menyediakan satu data

pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mampu memonitor, mengevaluasi

dan menginformasikan hasil pembangunan secara berkesinambungan?

25

4) Kami mengapresiasi Pemprov DI Yogyakarta mencanangkan konsep pembangunan

berkelanjutan yang berbasiskan pada nilai nilai kearifan lokal DIY. Kami mengambil

contoh pencanangan budaya kerja di lingkungan Pemprov DIY yaitu

filosofi hamemayu hayuning bawana dan ajaran moral sawiji, greget, sengguh ora

mingkuh serta dengan semangat golong gilig. Terkait hal tersebut, kami mendorong

Pemprov DI Yogyakarta untuk menerjemahkan tujuan, target, dan indikator TPB

dalam bahasa Jawa. Bahasa ini membantu TPB menjangkau masyarakat sampai level

bawah.

5) Bagaimana skema alokasi program & anggaran pembangunan daerah DI Yogyakarta

selaras dengan TPB/SDGs?

6) Seperti kita ketahui DI Yogyakarta adalah daerah rawan bencana. Kami ingin

mendengar program mitigasi dan adaptasi apa yang diterapkan DIY dalam

mengendalikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana?

7) Seperti saya pernah baca Pemprov DI Yogyakarta mencanangkan “Jogja Mandiri

Pangan.” Menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pengembangan

agribisnis, jaringan pasar, standardisasi produk di DI Yogyakarta?

8) Perdagangan merupakan mesin pembangunan yang menggerakkan perekonomian

nasional. Apa kebijakan yang diambil Pemprov DIY dalam mendorong peningkatan

UMKM?

9) Pengembangan clearing house, trading house dan future trading krusial digalakkan di

daerah-daerah terutama untuk mengatasi masalah kesulitan pemasaran yang terus

menghantui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk dapat berkembang.

Kami ingin mengetahui Apakah Pemprov DIY telah mengembangkan ketiga hal

tersebut?

10) Salah satu masalah krusial pembangunan berkelanjutan adalah transportasi.

Bagaimana Pemprov DIY mewujudkan transportasi berkelanjutan dan terintegrasi

yang mendukung pariwisata, pendidikan dan budaya di wilayah Yogyakarta.

11) Kami ingin mengetahui lebih lanjut tentang penyelenggaraan keselamatan dan

teknologi transportasi DI Yogyakarta untuk penurunan rasio jumlah kecelakaan.

12) Pemerintah Indonesia telah membuat kesepakatan-kesepakatan dalam Kerangka

Perjanjian IORA (Indian Ocean Rim Association). Terkait lokasi DIY di tepian

Samudra Hindia, bagaimana Pemprov DI Yogyakarta mengembangkan strategi

dalam kerangka kemitraan IORA untuk mengembangkan Wilayah Yogyakarta

terutama Bagian Selatan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat Yogyakarta.

13) Bagaimana Pemprov DI Yogyakarta mewujudkan interkoneksi antara permukiman-

permukiman terpencil dengan pusat-pusat pelayanan masyarakat?

26

14) Saat ini ukuran pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi. Yang ingin

saya tanyakan adalah bagaimana strategi Pemprov DI Yogyakarta menggenjot

pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama

masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat yang kurang beruntung?

15) Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting keberhasilan

pencapaian TPB. Kami mencatat banyak inisiatif lokal mewujudkan SDGs. Ambil

contoh “JOGJA SDGs for Primary Education” yang berkolaborasi dengan 8 komunitas

lokal untuk mengenalkan SDGs sejak dini pada anak-anak di Yogyakarta. Bagaimana

Pemprov DIY mengembangkan kemitraan bersama inisiatif komunitas lokal dalam

pelaksanaan SDGs?

16) Kami mencatat terdapat 500-an hotel di wilayah DIY. Menjamurnya hotel dinilai

menjadi salah satu penyebab krisis air di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta

(DIY). Apalagi, keberadaan hotel-hotel di DIY banyak berpusat di daerah-daerah

perkotaan. Terkait dengan tujuan 6 TPB tentang akses air bersih dan sanitasi, kami

ingin menanyakan bagaimana arah kebijakan Pemprov DIY untuk mencapai target

menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan

untuk semua.

17) Kami berpendapat untuk mengatasi masalah air bersih adalah percepatan

Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh

gubernur. Hal ini untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

18) Angka Kematian Ibu (Maternal Death Rate) dan Angka kematian bayi (Infant

Mortality Rate) merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat

kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara

umum. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan

kesejahteraan. Kami ingin mendapat informasi data statistik AKI dan AKB di

Provinsi DI Yogyakarta.

19) Pariwisata sebagai alat pengurangan kemiskinan sangat fundamental. Pariwisata

harus menjadi sektor inklusif dalm arti fungsi pariwisata tidak lagi terbatas menjadi

mesin pertumbuhan semata, tetapi bergeser jadi lokomotif distribusi modal, akses,

ketrampilan, pendapatan, dan daya tawar bagi masyarakat. Yang ingin saya tanyakan

adalah bagaimana Pemprov DIY mengambil peran strategis pariwisata dalam

pencapaian SDGs—terutama pengentasan kemiskinan tersebut?

20) Kami mendengar Kawasan geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul telah ditetapkan

dalam Global Geoparks Network tahun 2015 lalu serta telah didatangi asesor

UNESCO. Kami turut bangga. Bagaimana peluang geopark Gunung Sewu di Gunung

Kidul menjadi Warisan Dunia (world heritage)?

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

Documents

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA (PANJA) …