Upload
others
View
43
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
2
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2018
I. PENDAHULUAN
Reformasi Birokrasi merupakan proses menata ulang, mengubah,
memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional,
bersih, efisien, efektif, dan produktif). Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang
baik (good governance).
Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka dinilai
perlu adanya langkah-langkah strategis untuk dapat membangun aparatur yang
berdaya guna dalam mengemban tugas pemerintahan. Salah satu cara yang dinilai
tepat dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan membentuk Tim Reformasi
Birokrasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikembangkan sebagai sebuah sistem yang
terstruktur dimana dalam pelaksanaannya selain membutuhkan persiapan internal
instansi pemerintah juga memerlukan persetujuan pengusulan dan evaluasi dari
berbagai pihak terkait. Oleh karenanya berbagai prosedur, standar, mekanisme yang
disyaratkan haruslah dipahami oleh instansi pemerintah dan menjadi acuan dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan melaksanakan
program/kegiatan yang terkait dengan 8 (delapan) area perubahan yang diidentifikasi
sebagai permasalahan yang dihadapi birokrasi saat ini, oleh karena itu
membutuhkan perubahan yang besar dan fundamental untuk menuju kondisi yang
lebih baik. Hal tersebut dilakukan dengan menindaklanjuti Rencana Aksi sesuai
dengan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat Jenderal di
tahun sebelumnya.
3
II. DASAR
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah
Bersih Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).
4
III. TUJUAN
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang
bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan
efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan
publik berkualitas. Ketiga tujuan tersebut dapat
tercapai dengan meningkatkan 8 (delapan) area
perubahan, sehingga menghasilkan aparatur
pemerintah yang profesional dengan
karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja
tinggi, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan
nepotisme serta memegang teguh nilai-nilai
dasar dan kode etik aparatur negara.
Tidak terlepas dari sasaran Reformasi Birokrasi yang telah disebutkan
sebelumnya, monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi ini juga diharapkan dapat
menjadi alat kontrol untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia secara konsisten berdasarkan
indikator proses dan indikator hasil.
IV. KONDISI YANG DIHARAPKAN
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan memberikan dampak positif
untuk seluruh pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada 8 (delapan) area perubahan. Adapun kondisi yang diharapkan pada
masing-masing area sebagai berikut:
AREA:
MANAJEMEN PERUBAHAN
HASIL YANG DIHARAPKAN
Meningkatnya penerapan/internalisasi asas, nilai dasar, kode etik dan kode
perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan;
Meningkatnya penerapan budaya kerja positif di setiap instansi pemerintah;
Meningkatnya integritas aparatur;
Meningkatnya profesionalisme aparatur;
Meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayanan masyarakat;
Meningkatnya kepuasan masyarakat.
5
AREA:
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
HASIL YANG DIHARAPKAN
Meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan;
Meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik,
harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.
AREA:
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
HASIL YANG DIHARAPKAN
Meningkatnya kualitas pelaksanaan agenda reformasi birokrasi nasional;
Meningkatnya ketepatan ukuran, ketepatan fungsi dan kesinergisan kelembagaan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian/lembaga non struktural;
Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar Kementerian/Lembaga dan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah;
Meningkatnya kejelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Meningkatnya sinergisme kelembagaan antara instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
Meningkatnya sinergisme dan penguatan kelembagaan pada masing-masing bidang pembangunan;
Meningkatnya kinerja aparatur.
AREA:
PENATAAN TATA LAKSANA
HASIL YANG DIHARAPKAN
Meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-gov;
Meningkatnya kualitas tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik;
Meningkatnya penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
Meningkatnya penerapan manajemen kearsipan yang handal;
Meningkatnya kualitas pelayanan.
AREA:
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
HASIL YANG DIHARAPKAN
Meningkatnya kemampuan unit yang mengelola SDM ASN untuk mewujudkan SDM aparatur yang kompeten dan kompetitif;
Meningkatnya kepatuhan instansi untuk penerapan manajemen SDM aparatur yang berbasis merit;
Meningkatnya jumlah instansi yang mampu menerapkan manajemen kinerja individu untuk mengidentifikasi dan meningkatkan kompetensi SDM aparatur;
6
Meningkatnya jumlah instansi untuk membentuk talent pool (kelompok sukses)
untuk pengembangan karir pegawai di lingkungannya;
Meningkatnya penerapan sistem pengembangan kepemimpinan untuk perubahan;
Meningkatnya pengendalian penerapan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur;
Meningkatnya profesionalisme aparatur.
AREA:
PENGUATAN AKUNTABILITAS
HASIL YANG DIHARAPKAN
Meningkatkan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja
yang terintegritas;
Meningkatnya kualitas penerapan sistem pengadaan barang dan jasa yang
adil, transparan dan profesional;
Meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja nasional;
Meningkatnya akuntabilitas aparatur.
AREA:
PENGUATAN PENGAWASAN
HASIL YANG DIHARAPKAN
Meningkatnya kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
Meningkatnya penerapan sistem pengawasan yang indpenden, profesional dan
sinergis;
Meningkatnya penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN;
Meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi;
Menurunnya tingkat penyimpangan oleh aparatur;
Meningkatnya jumlah instansi pemerintah yang memperoleh WTP-BPK.
AREA:
PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
HASIL YANG DIHARAPKAN
Meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan
publik;
Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan
masyarakat;
Meningkatnya profesionalisme aparatur.
7
V. HASIL PENILAIAN DAN REKOMENDASI INSPEKTORAT JENDERAL
Berdasarkan rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal pada
tahun 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai berikut:
NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN
1.
Penataan dan
Penguatan
Organisasi
Evaluasi
Melakukan evaluasi terhadap kemungkinan
adanya Pejabat yang melapor kepada lebih dari
seorang atasan
2. Penguatan
Pengawasan
Whistle
Blowing
System
Mengintensifkan koordinasi dengan unit Itjen
terkait tindak lanjut hasil evaluasi Whistle Blowing
System
Penanganan
Benturan
Kepentingan
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penanganan benturan kepentingan di unit kerja
Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan
benturan kepentingan
3.
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Standar
Pelayanan
Melakukan penyempurnaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) secara berkala
Budaya
Pelayanan
Prima
Finalisasi draft sistem sanksi/reward bagi
pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar
Pengelolaan
Pengaduan
Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Layanan
di unit Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia
Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan
antara lain melalui penyampaian informasi kepada
para Kepala Pusat
8
VI. RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TAHUN 2018
NO. PROGRAM SASARAN KEGIATAN JADWAL
1. Manajemen
Perubahan
Pembangunan
Zona Integritas
Membentuk Tim Pembangunan
Zona Integritas dengan Surat
Keputusan Kepala Badan
Januari s.d. Maret
2018
Tim Kerja
Reformasi
Birokrasi
Membentuk Tim Kerja Reformasi
Birokrasi dengan Surat
Keputusan Kepala Badan
Januari s.d. Maret
2018
Training Tunas
Integritas
Melaksanakan Training Tunas
Integritas Angkatan ke-IV
Juli s.d. September
2018
2.
Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan
Usulan
Peraturan
Menteri Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
Menyusun Grand Desain
Manajemen Penelitian 2019-2024
Juli s.d. Desember
2018
3.
Penataan
dan
Penguatan
Organisasi
Evaluasi
Melakukan evaluasi terhadap
kemungkinan adanya Pejabat
yang melapor kepada lebih dari
seorang atasan
September s.d.
Desember 2018
4. Penataan
Tata Laksana e-gov Sosialisasi Sisumaker
September s.d.
Desember 2018
5.
Penataan
Sistem
Manajemen
SDM
Diklat Melaksanakan Diklat Peneliti April s.d.
September 2018
6. Penguatan
Akuntabilitas
Perjanjian
Kinerja
Melaksanakan penandatanganan
Perjanjian Kinerja
Januari s.d. Maret
2018
Capaian kinerja
Pemantauan capaian kinerja pada
aplikasi e-performance, e-monev
Bappenas, SMART DJA
per triwulan 2018
(kecuali SMART
DJA, per bulan)
7. Penguatan
Pengawasan
Whistle Blowing
System
Mengintensifkan koordinasi
dengan unit Itjen terkait tindak
lanjut hasil evaluasi Whistle
Blowing System
September s.d.
Desember 2018
Penanganan
Benturan
Kepentingan
Melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap penanganan
benturan kepentingan di unit kerja
September s.d.
Desember 2018
Menindaklanjuti hasil evaluasi
penanganan benturan
kepentingan
September s.d.
Desember 2018
9
P
E
L
8.
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Standar
Pelayanan
Melakukan penyempurnaan
Standar Operasional Prosedur
(SOP) secara berkala
Juli s.d. Desember
2018
Budaya
Pelayanan
Prima
Finalisasi draft sistem
sanksi/reward bagi pelaksana
layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai
standar
Juli s.d. Desember
2018
Pengelolaan
Pengaduan
Membentuk Tim Penanganan
Pengaduan Layanan di unit
Balitbang Hukum dan Hak Asasi
Manusia
Januari s.d. Maret
2018
Evaluasi atas penanganan
keluhan/masukan antara lain
melalui penyampaian informasi
kepada para Kepala Pusat
Januari s.d.
Desember 2018
10
VII. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2018
Berikut merupakan capaian pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada tahun 2018:
AREA:
MANAJEMEN PERUBAHAN
SASARAN KEGIATAN
Pembangunan
Zona Integritas
Terbentuknya Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
melalui Surat Keputusan Kepala Badan Nomor:
PPH-103.UM.01.01 tanggal 28 Februari 2018.
Terlaksananya kegiatan sosialisasi
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 10
Januari 2018, dengan narasumber Bpk. Asep
Kurnia, Bpk. Agus Hariadi dan Bpk. Y. Ambeg
Paramarta.
Tim Kerja
Reformasi Birokrasi
Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat
Keputusan Kepala Badan Nomor PPH-75.UM.01.01
Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018.
Tunas Integritas
Terlaksananya Training Tunas Integritas Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia Angkatan ke-IV yang
diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 21
September 2018 di Puri Denpasar Hotel, Jakarta
Selatan.
Peserta Training Tunas Integritas kali ini adalah
para Pejabat Fungsional Peneliti di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia, dengan fasilitator Bpk.
Anto Ikayadi dari Tim Sekretariat Bersama
Kolaborasi Integritas Nasional/Dewan Integritas
Nasional.
11
AREA:
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SASARAN KEGIATAN
Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Telah disusunnya Rancangan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peta Jalan
(Grand Desain) Manajemen Penelitian Hukum dan
Hak Asasi Manusia 2019-2024
Terlaksananya Kajian tentang Studi Pendahuluan
Penataan dan Penguatan Organisasi Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia oleh Pusat Pengkajian dan
Pengembangan Kebijakan sebagai dasar untuk
usulan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Telah disusunnya Rancangan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
AREA:
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
SASARAN KEGIATAN
Evaluasi
Melakukan evaluasi terhadap kemungkinan adanya
pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang
atasan.
Evaluasi Kelembagaan
Melakukan evaluasi kelembagaan instansi
pemerintah sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 3
September 2018.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi
Pemerintah yang dilaksanakan pada hari Rabu, 15
Agustus 2018 di Biro Perencanaan dengan
narasumber Asisten Deputi Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.
12
Evaluasi ORTA
Telah dilaksanakannya kajian Penataan dan
Penguatan Organisasi Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan HAM oleh Tim Evaluasi
Kelembagaan.
Adapun pembahasan tersebut dilaksanakan dengan
melibatkan 4 (empat) narasumber yang berasal dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi, LIPI dan Badan
Kepegawaian Negara (BKN).
AREA:
PENATAAN TATA LAKSANA
SASARAN KEGIATAN
e-government
Dalam rangka meningkatkan kinerja administrasi
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum
dan Hak Asasi Manusia agar menjadi semakin
cepat dan efisien serta menuju kepada e-gov
melalui Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat
Keluar (SISUMAKER), Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang
bertema “SISUMAKER Solusi untuk
Kemenkumham PASTI Good Governance”.
Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari
Selasa, 5 Juni 2018.
Terciptanya aplikasi DATAMASKUMHAM
sebagai wadah pemutakhiran data identifikasi
dan inventarisasi permasalahan hukum/HAM
pada Kajian Hukum/ HAM
Terciptanya aplikasi PETALITKUMHAM sebagai
wadah pengisian ringkasan (metadata)
penelitian/pengkajian dan publikasi hasil
penelitian/pengkajian Hukum/ HAM
Terciptanya aplikasi intraweb sebagai layanan
dokumentasi dan publikasi kegiatan yang mudah
diakses oleh pegawai Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang menunjang file sharing dan informasi.
Evaluasi SOP
Telah dilaksanakannya evaluasi SOP untuk menjaga
agar prosedur-prosedur dalam organisasi selalu
merujuk pada akuntabilitas dan kinerja yang baik
13
AREA:
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
SASARAN KEGIATAN
Pengembangan SDM
Telah dilaksanakan Diklat Jabatan Fungsional
Peneliti Tingkat Lanjutan gelombang V Tahun
2018 di Pusbindiklat LIPI, Cibinong, pada tanggal
26 Agustus s.d. 4 September 2018.
Telah dilaksanakan Diklat Jabatan Fungsional
Peneliti Tingkat Pertama Gelombang IV Tahun
2018 di Pusbindiklat LIPI, Cibinong, pada tanggal
12 Agustus s.d. 7 September 2018
Mengusulkan pegawai Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk mengikuti Sertifikasi Ahli Akuntansi
Pemerintahan (AAP);
Telah dilaksanakan pelatihan Bahasa Inggris
bagi peneliti mengenai Academic Writing dari
UIG English yang dilaksanakan pada 26 Juli
2018 - 1 Agustus 2018;
Melaksanakan assessment gelombang ke-3
terhadap seluruh JFU di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia
Sosialisasi SIMPEG
Telah dilaksanakan Sosialisasi Implementasi
Pembayaran Tunjangan kinerja berbasis capaian
kinerja harian dengan narasumber Novita Ilmaris,
S.Kom, S.H. (Kepala Bagian Perencanaan dan
Sistem Informasi Kepegawaian, Sekretariat
Jenderal, Kementerian Hukum dan HAM) pada
tanggal 4 September 2018.
14
AREA:
PENGUATAN AKUNTABILITAS
SASARAN KEGIATAN
Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Telah ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan target capaiannya sebagaimana
yang telah tercantum dalam Keputusan Menteri
Hukum dan HAM.
Perjanjian Kinerja
Tersusunnya Perjanjian Kinerja yang berisi
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaiannya,
yang ditandatangani oleh Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia dan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia pada bulan Februari 2018 dan
diperbaharui kembali saat pergantian Pejabat.
Tersusunnya Perjanjian Kinerja yang berisi
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan capaiannya,
yang ditandatangani oleh para Pejabat Tinggi
Pratama (Eselon II) dan Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia pada bulan Februari 2018 dan
diperbaharui kembali saat pergantian Pejabat.
Monitoring Capaian
Kinerja Pada Aplikasi e-
performance
Memantau capaian kinerja para Pejabat Eselon I, II,
III dan IV di lingkungan Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di
setiap akhir triwulan melalui monitoring pada aplikasi
e-performance.
Monitoring Capaian
Kinerja Pada Aplikasi
e-monev SMART DJA
Memantau capaian kinerja (anggaran) Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia setiap bulannya melalui monitoring
pada aplikasi e-monev SMART DJA.
Monitoring Capaian
Kinerja Pada Aplikasi
e-monev Bappenas
Memantau capaian kinerja (anggaran dan fisik)
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan
Hak Asasi Manusia setiap triwulannya melalui
monitoring pada aplikasi e-monev Bappenas.
Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) 2017
Penyusunan LKIP Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban
atas capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi
Manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja
2017.
15
AREA:
PENGUATAN PENGAWASAN
SASARAN KEGIATAN
Whistle Blowing System
Mengintensifkan koordinasi dengan unit Inspektorat
Jenderal terkait tindak lanjut hasil evaluasi Whistle
Blowing System dengan dilaksanakannya
“Sosialisasi Peningkatan dan Penguatan
Reformasi Birokrasi“ di Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
pada hari Jumat, 14 September 2018, dengan
Narasumber:
1. Abbas, S.H., M.H. (Auditor Madya Inspektorat
Wilayah I, Inspektorat Jenderal);
2. Doktor Gurning, S.H., M.Si. (Auditor Muda
Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Jenderal);
3. Qolbin Salim, S.E., M.H. (Kepala Bagian Sistem
Informasi Pengawasan, Sekretariat Inspektorat
Jenderal).
Kegiatan “Sosialisasi Peningkatan dan Penguatan
Reformasi Birokrasi“ ini diikuti oleh seluruh Pejabat
Eselon II, III dan IV, dengan 3 (tiga) materi pokok,
antara lain:
1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Whistle Blowing System di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Penanganan Benturan
Kepentingan
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
penanganan benturan kepentingan di unit Badan
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia.
Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP)
Terlaksananya kegiatan “Sosialisasi Peningkatan
Maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)” di lingkungan Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang diselenggarakan pada hari Senin, 17
September 2018, dengan menghadirkan 3 (tiga)
Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) sebagai berikut:
16
1. Darius (Direktur Pengawasan Lembaga
Pemerintah Bidang Penegakan Hukum dan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi
Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan);
2. Benianto (Auditor Madya, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan);
3. Dyah Sulistyowati (Auditor Muda, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Kegiatan “Sosialisasi Peningkatan Maturitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”
ini diikuti oleh seluruh Pejabat Eselon II, III dan IV di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan 3 (tiga)
materi pokok, antara lain:
1. Strategi Peningkatan Kualitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Pengenalan Penilaian Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Berbasis
Teknologi Informasi;
3. Peningkatan Pengendalian Internal yang Efektif,
Berkelanjutan dan Terintegrasi.
AREA:
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
SASARAN KEGIATAN
Proses Bisnis Melakukan penyempurnaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) secara berkala.
Pengembangan Website Pengembangan website e-book Balitbang Hukum
dan HAM berupa informasi yang dapat tersampaikan
dengan baik, aplikasi web e-book dapat diakses oleh
user dengan cepat dan mudah, tampilan web e-book
yang lebih menarik dan user friendly, informasi pada
aplikasi web e-book dapat di-update dengan mudah,
dan penambahan fitur dan fasilitas baru seperti data
statistik, fasilitas login menggunakan Content
Management System (CMS) dan donwload hasil
penelitian dan pengembangan dengan lebih mudah.
Penilaian Kepuasan
Terhadap Pelayanan
Survey Kepuasan terhadap pengguna layanan
penelitian/pengkajian hukum, HAM dan kebijakan;
layanan e-journal; dan layanan e-book sebagaimana
survey telah dilakukan terhadap layanan website
dan layanan Narasumber.
17
VIII. PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode tahun anggaran 2018 secara
garis besar telah berjalan sesuai target/rencana, walau ada 3 (tiga) rekomendasi
dari Inspektorat Jenderal yang belum terlaksana di tahun 2018. Hal ini tentunya
menjadi catatan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak
Asasi Manusia sekaligus menjadi rekomendasi di tahun berikutnya. Selain itu,
tidak boleh dilupakan bahwa pemahaman mendalam mengenai 8 (delapan) area
Reformasi Birokrasi sangat diperlukan bagi setiap pegawai Badan Penelitian dan
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia agar masing-masing terlibat
lebih aktif dalam Reformasi Birokrasi ke depannya.
B. Rekomendasi
Berdasarkan simpulan di atas, beberapa rekomendasi yang dapat diambil
dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan Penelitian dan Pengembangan
Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2018 antara lain:
1. Melaksanakan finalisasi draft sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan
serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan
kepentingan di unit kerja dan menindaklanjutinya;
3. Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Layanan di unit Badan Penelitian
dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia serta melakukan
evaluasi atas penanganan keluhan/masukan;
4. Menginternalisasi 8 (delapan) area Reformasi Birokrasi bagi setiap pegawai
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia agar
masing-masing terlibat lebih aktif dalam Reformasi Birokrasi ke depannya.
Demikian yang dapat kami laporkan tentang pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
tahun 2018.
Sekretaris, YAYAH MARIANI, S.H., M.H. NIP. 19640311 199403 2 007