LAPORAN PEREKONOMIAN...Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat - Agustus 2019 ii tahun 2018 juga berandil pada pertumbuhan di tahun ini. Di sisi lain, tekanan inflasi pada tahun

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Papua Barat

AGUSTUS 2019

Foto: Wayag, Andree, Des ‘18

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat - Agustus 2019 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan

rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat

Periode Agustus 2019 ini dapat hadir di tangan pembaca. Publikasi rutin triwulanan

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat ini mengulas perkembangan

terakhir berbagai variabel makro ekonomi di tingkat provinsi, meliputi perkembangan

ekonomi, keuangan daerah, inflasi, stabilitas keuangan daerah, sistem pembayaran,

indikator kesejahteraan, serta prospek pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun

berjalan. Kami mengharapkan publikasi ini dapat menjadi salah satu sumber informasi

yang bermanfaat bagi pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, perbankan,

masyarakat, dan pihak-pihak lainnya yang memerlukan dan menaruh perhatian

terhadap perkembangan ekonomi Provinsi Papua Barat.

Pada edisi ini dapat kami sampaikan bahwa secara umum kinerja

perekonomian Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 tercatat tumbuh negatif

atau terkontraksi sebesar -0,50% (yoy). Turunnya pertumbuhan ini terutama

disumbang oleh rendahnya realisasi konsumsi pemerintah dan minimnya ekspor luar

negeri. Dari sisi lapangan usaha (LU), belum membaiknya kinerja LU utama Industri

Pengolahan dan Pertambangan menjadi penyebab utama pertumbuhan pada triwulan

ini.

Sementara itu, tekanan inflasi Papua Barat pada triwulan II 2019 tercatat

menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Inflasi Papua Barat yang

dihitung dari pergerakan harga di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong tercatat

sebesar 1,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang

berada pada level 3,48% (yoy). Menurunnya laju inflasi ini terutama dipengaruhi oleh

penurunan tekanan inflasi kelompok bahan makanan.

Stabilitas keuangan daerah Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 masih

terjaga, terutama dari ketahanan rumah tangga. Kinerja korporasi menunjukkan

perlambatan seiring turunnya kinerja LU utama dan meningkatnya impor luar negeri

walaupun dapat ditahan oleh konsumsi rumah tangga dan lembaga nonprofit rumah

tangga. Risiko kredit pada sektor korporasi dan UMKM masih terjaga dan masih

berdampak minimal pada sistem keuangan. Dari sisi sektor rumah tangga, tingkat

konsumsi masyarakat yang masih tinggi, perilaku berutang masih normal, dan risiko

kredit masih terjaga.

Ke depan, kami memperkirakan prospek ekonomi Papua Barat pada tahun 2019

lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun 2018 yang tercatat sebesar 6,24% (yoy).

Perlambatan ini disebabkan oleh kinerja produksi LNG yang tidak sekuat tahun lalu

sebagai pengaruh maintenance fasilitas train I LNG Tangguh Papua Barat selama

semester I 2019. Selain itu, adanya faktor base effect dari tingginya pertumbuhan pada

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat - Agustus 2019 ii

tahun 2018 juga berandil pada pertumbuhan di tahun ini. Di sisi lain, tekanan inflasi

pada tahun 2019 diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2018

yang tercatat sebesar 5,21% (yoy). Hal ini akan ditopang oleh lebih terjaganya pasokan

seiring upaya perbaikan distribusi dan sudah sangat tingginya (base effect) tarif

angkutan udara pada akhir tahun 2018.

Kesimpulan di atas merupakan hasil analisa kami terhadap berbagai data dan

informasi, yang selain berasal dari Bank Indonesia, laporan perbankan, serta hasil-

hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua

Barat juga berbagai instansi terkait, seperti Pemerintah Provinsi Papua Barat dan

dinas-dinas terkait, BPS Papua Barat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat

Jenderal Perbendaharaan Negara, serta berbagai perusahaan, serta asosiasi dan

akademisi. Sehubungan dengan hal tersebut, perkenankanlah kami mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut yang telah

membantu penyusunan buku ini.

Akhirnya, kami berharap semoga publikasi ini bermanfaat bagi berbagai pihak

yang membutuhkan, meskipun kami menyadari masih banyak langkah-langkah

penyempurnaan yang perlu kami lakukan. Saran dan kritik kami nantikan untuk

penyempurnaan publikasi ini. Selanjutnya kami sampaikan penghargaan dan terima

kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyediaan data

dan informasi yang kami perlukan, semoga hubungan baik ini dapat terus terbina di

masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan kepada

kita dalam mengupayakan hasil kerja yang terbaik.

Manokwari, 30 Agustus 2019

KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA BARAT

ttd

S. Donny H. Heatubun

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................ v

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... vii

DAFTAR GRAFIK ...................................................................................................... viii

KETERANGAN DAN SUMBER DATA .......................................................................... x

TABEL INDIKATOR TERPILIH ...................................................................................... xii

RINGKASAN EKSEKUTIF ................. 1

BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL ........................................ 7

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional ................................................. 7

1.1.1. Sisi Pengeluaran ........................................................................... 10

1. Konsumsi Rumah Tangga ....................................................... 11

2. Konsumsi Pemerintah ................................................................ 12

3. Investasi ................................................................................... 14

4. Perkembangan Ekspor ............................................................... 16

5. Perkembangan Impor ............................................................... 19

1.1.2. Sisi Lapangan Usaha: Lapangan Usaha Utama Daerah ..................... 20

1. Lapangan Usaha Industri Pengolahan ......................................... 20

2. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian ......................... 22

3. Lapangan Usaha Konstruksi ....................................................... 24

4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ............... 25

BAB 2. KEUANGAN PEMERINTAH 29

2.1. Keuangan Pemerintah Pusat di Daerah ..................................................... 29

2.2. Realisasi APBD Provinsi Papua Barat Triwulan II 2019 ................................ 30

2.2.1. Penyerapan Pendapatan Triwulan II 2019 ....................................... 31

2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan II 2019 ................................................... 33

BAB 3. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH .............................................................. 36

3.1. Inflasi Secara Umum ................................................................................ 36

3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok .................................................................. 39

3.2.1. Kelompok Bahan Makanan ............................................................ 41

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar ................ 43

3.2.3. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan ................. 44

3.2.4. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau ............ 45

3.3. Inflasi Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua Barat ................................... 46

3.3.1. Kota Sorong .................................................................................. 46

3.3.2. Kabupaten Manokwari .................................................................. 47

3.4. Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan III 2019 ....................................... 48

3.5. Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 .................................................. 51

BAB 4. STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN

DAN UMKM .................................................................................................. 54

4.1. Asesmen Ketahanan Korporasi ................................................................. 54

4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi .......................... 54

4.1.2. Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi .................................... 55

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 iv

4.2. Asesmen Ketahanan Rumah Tangga ........................................................ 57

4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga .................. 57

4.2.2. Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga ............................ 58

4.3. Asesmen Perbankan ................................................................................ 60

4.3.1. Perkembangan Volume Usaha ....................................................... 61

4.3.2. Penghimpunan Dana Masyarakat ................................................... 62

4.3.3. Penyaluran Kredit .......................................................................... 62

4.3.4. Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit ................................................... 64

4.4. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM ........................................... 66

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM .................................................... 66

BAB 5. PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

RUPIAH.......................................................................................................... 69

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran .......................................................... 69

5.1.1. Transaksi Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) .............................. 69

5.1.2. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) ................ 70

5.2. Pengelolaan Uang Rupiah ........................................................................ 70

5.2.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (Inflow/Outflow) .......................... 70

5.3. Penyediaan Uang Layak Edar (ULE) ........................................................... 72

BOKS. Quick Response Indonesian Standard (QRIS) .......................................... 73

BAB 6. KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN ................................................ 76

6.1. Ketenagakerjaan .................................................................................... 76

6.2. Kesejahteraan.......................................................................................... 82

6.2.1. Nilai Tukar Petani (NTP) ................................................................. 82

6.2.2. Tingkat Kemiskinan ....................................................................... 83

BAB 7. PROSPEK EKONOMI................................................................................. 88

7.1. Perkiraan Kondisi Makro Ekonomi ............................................................ 88

7.2. Perkiraan Inflasi ....................................................................................... 92

TIM PENYUSUN

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 v

DAFTAR Tabel

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Papua Barat Sisi Pengeluaran (%, yoy) ..................... 10

Tabel 1.2. Realisasi Belanja Pemerintah ................................................................. 14

Tabel 1.3. Impor per Komoditas per HS-2DGT (USD) .............................................. 19

Tabel 1.4. Pertumbuhan PDRB Papua Barat (%, yoy) Sisi Lapangan Usaha Atas

Dasar Harga Konstan ............................................................................ 20

Tabel 2.1. Realisasi Belanja APBN Provinsi Papua Barat (Rp Milliar) .......................... 30

Tabel 2.2. Realisasi APBD Provinsi Papua Barat ....................................................... 30

Tabel 2.3. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Papua Barat .................................... 32

Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBD Provinsi Papua Barat............................................ 34

Tabel 3.1. Tingkat Inflasi Tahunan Papua Barat Menurut Kelompok Barang (%) ...... 40

Tabel 3.2. Komoditas Utama Inflasi Papua Barat Triwulan II 2019 (%) .................... 40

Tabel 3.3. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan ................. 42

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas

dan Bahar Bakar .................................................................................... 43

Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transport, Komunikasi dan

Jasa Keuangan ..................................................................................... 45

Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman,

Rokok dan Tembakau ............................................................................ 46

Tabel 3.7. Tingkat Inflasi Kota Sorong Menurut Kelompok Barang, (%) ................. 47

Tabel 3.8. Komoditas Utama inflasi Kota Sorong Triwulan II 2019 (%) ................... 47

Tabel 3.9. Tingkat Inflasi Kabupaten Manokwari Menurut Kelompok Barang (%) ... 48

Tabel 3.10. Komoditas Utama Inflasi Kabupaten Manokwari Triwulan II 2019 (%)..... 48

Tabel 4.1. Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi Papua Barat ................. 59

Tabel 4.2. Perkembangan Indikator Utama Perbankan di Provinsi Papua Barat ........ 61

Tabel 4.3. Perkembangan Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi .................... 64

Tabel 4.4. Perkembangan NPL Bank Umum Papua Barat ......................................... 66

Tabel 4.5. Perkembangan Kredit UMKM Menurut Skala Ekonomi ........................... 67

Tabel 5.1. Perkembangan Transaksi RTGS Di Provinsi Papua Barat .......................... 70

Tabel 5.2. Perputaran Kliring dan Cek/BG Kosong ................................................. 70

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama .................. 77

Tabel 6.2. Karakteristik Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

Utama ................................................................................................. 79

Tabel 6.3. Karakteristik Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan ............. 80

Tabel 6.4. Karakteristik Penduduk yang Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang

Ditamatkan .......................................................................................... 81

Tabel 6.5. Proporsi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan

Tertinggi yang Ditamatkan (%) ............................................................. 82

Tabel 6.6. Perkembangan NTP Papua Barat ........................................................... 83

Tabel 6.7. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat ................................... 84

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 vi

Tabel 7.1. Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat 2017 2019 . 94

Tabel 7.2. Realisasi dan Proyeksi Inflasi Papua Barat 2017 2019 .......................... 94

vii

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 viii

DAFTAR Grafik

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat ((Triwulan) ......................... 9

Grafik 1.2. Indeks Keyakinan Konsumen Papua Barat .............................................. 11

Grafik 1.3. Indeks Tendensi Konsumen Papua Barat ................................................ 11

Grafik 1.4. Kredit Konsumsi Papua Barat (Triwulan) ................................................ 12

Grafik 1.5. Realisasi Investasi PMA (Triwulan) .......................................................... 15

Grafik 1.6. Jumlah Proyek Investasi PMA (Triwulan) ................................................. 15

Grafik 1.7. Kredit Investasi Triwulanan (Triwulan) .................................................... 15

Grafik 1.8. Realisasi Pengadaan Semen (Triwulan) ................................................... 15

Grafik 1.9. Ekspor Migas (Triwulan) ........................................................................ 16

Grafik 1.10. Ekspor LNG (Triwulan) .......................................................................... 16

Grafik 1.11. Pangsa Ekspor LNG Papua Barat Berdasarkan Negara Tujuan ................ 17

Grafik 1.12. Pertumbuhan Ekspor LNG Papua Barat Per Negara Tujuan ..................... 17

Grafik 1.13. Nilai Ekspor Non Migas Papua Barat (Triwulan) ...................................... 17

Grafik 1.14. Volume Ekspor Non Migas Papua Barat (Triwulan) ................................. 17

Grafik 1.15. Pangsa Ekspor Non Migas Papua Barat Berdasarkan Negara Tujuan ........ 18

Grafik 1.16. Pangsa Ekspor Non Migas Papua Barat Berdasarkan Komoditas .............. 18

Grafik 1.17. Nilai Impor LN Papua Barat (Triwulan) .................................................... 19

Grafik 1.18. Volume Impor LN Papua Barat (Triwulan) ............................................... 19

Grafik 1.19. Harga LNG ......................................................................................... 21

Grafik 1.20. Ekspor LNG .......................................................................................... 21

Grafik 1.21. Kredit Industri Pengolahan (Triwulan) .................................................... 22

Grafik 1.22. Ekspor LNG (bulanan) .......................................................................... 22

Grafik 1.23. Lifting Tangguh LNG Triwulanan vs Rata-Rata Triwulanan dalam 4 tahun 23

Grafik 1.24. Lifting Tangguh LNG Bulanan vs Rata-Rata Bulanan dalam 4 Tahun ....... 23

Grafik 1.25. Kredit Pertambangan (Triwulan) ............................................................ 23

Grafik 1.26. Ekspor Minyak Mentah (Triwulan) ......................................................... 23

Grafik 1.27. Kredit Konstruksi (Triwulan) .................................................................. 24

Grafik 1.28. Realisasi Pengadaan Semen (triwulan) ................................................... 24

Grafik 1.29. Ekspor Mutiara ..................................................................................... 25

Grafik 1.30. Ekspor Udang Segar/Beku ..................................................................... 25

Grafik 1.31. Ekspor Ikan ........................................................................................... 26

Grafik 1.32. Kredit Perikanan ................................................................................... 26

Grafik 1.33. Ekspor Kayu Olahan .............................................................................. 26

Grafik 1.34. Kredit Pertanian .................................................................................... 26

Grafik 2.1. Derajat Desentralisasi .......................................................................... 33

Grafik 2.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .................................................. 33

Grafik 2.3. Rasio Realisasi Belanja Daerah .............................................................. 33

Grafik 2.4. Pangsa Realisasi Belanja ...................................................................... 33

Grafik 3.1. Inflasi Bulanan Prov. Papua Barat .......................................................... 36

Grafik 3.2. Inflasi Tahunan Prov. Papua Barat ......................................................... 36

Grafik 3.3. Inflasi Tahunan Papua Barat, KTI, dan Nasional ...................................... 37

Grafik 3.4. Perkembangan Kurs Rupiah (JISDOR) terhadap USD ............................... 37

Grafik 3.5. Perkembangan Harga Komoditas Global Pangan .................................. 38

Grafik 3.6. Perkembangan Harga Komoditas Global Inti ......................................... 38

Grafik 3.7. Inflasi Cabai Merah ............................................................................... 42

Grafik 3.8. Inflasi Cabai Rawit .............................................................................. 42

Grafik 3.9. Inflasi Bawang Merah ......................................................................... 43

Grafik 3.10. Inflasi Bawang Putih ........................................................................... 43

Grafik 3.11. Inflasi Ikan Segar .................................................................................. 43

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 ix

Grafik 3.12. Inflasi Daging Ayam Ras ....................................................................... 43

Grafik 3.13. Inflasi Tarif Listrik .................................................................................. 44

Grafik 3.14. Inflasi Angkutan Udara ......................................................................... 45

Grafik 3.15. Perkembangan Harga Komoditas Global Gandum dan Beras ................. 46

Grafik 3.16. Perkembangan Harga Rokok Kretek Filter ............................................ 46

Grafik 3.17. Ekspektasi Inflasi Konsumen ................................................................. 50

Grafik 3.18. Ekspektasi Kenaikan Harga Konsumen ................................................. 50

Grafik 3.19. Tinggi Gelombang ............................................................................... 51

Grafik 3.20. Kecepatan Angin ................................................................................. 51

Grafik 4.1. Pertumbuhan Kredit Korporasi ............................................................ 55

Grafik 4.2. Pertumbuhan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi ................ 55

Grafik 4.3. Perkembangan NPL Kredit Korporasi ................................................... 56

Grafik 4.4. Perkembangan NPL Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor Ekonomi ....... 56

Grafik 4.5. Kontribusi Konsumsi RT Terhadap Konsumsi Agregat ........................... 57

Grafik 4.6. IKK, IKE, dan IEK .................................................................................. 57

Grafik 4.7. Indeks Keyakinan Konsumen Berdasarkan Kelompok ........................... 58

Grafik 4.8. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga .................................................... 59

Grafik 4.9. Perkembangan NPL Kredit Rumah Tangga ............................................ 59

Grafik 4.10. Pangsa DPK Perseorangan dan Non Perseorangan ................................. 59

Grafik 4.11. Perkembangan Komponen DPK Perseorangan ....................................... 60

Grafik 4.12. Perkembangan Aset Perbankan Provinsi Papua Barat ........................... 61

Grafik 4.13. Pangsa Aset Perbankan Provinsi Papua Barat ....................................... 61

Grafik 4.14. Perkembangan DPK Bank Umum Prov. Papua Barat Menurut

Kelompok Bank .................................................................................. 62

Grafik 4.15. Perkembangan DPK Bank Umum ......................................................... 62

Grafik 4.16. Pertumbuhan Kredit Perbankan ............................................................ 63

Grafik 4.17. Pertumbuhan Kredit di Prov. Papua Barat Menurut Jenis Penggunaan .... 63

Grafik 4.18. Komposisi Kredit ................................................................................. 63

Grafik 4.19. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum di Provinsi Papua Barat .......... 64

Grafik 4.20. Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum di Provinsi Papua Barat ........ 65

Grafik 4.21. Pertumbuhan Kredit MKM .................................................................. 67

Grafik 4.22. Komposisi Kredit MKM ....................................................................... 67

Grafik 5.1. Perbandingan Inflow dan Outflow Uang Kartal di Provinsi Papua Barat .. 71

Grafik 5.2. Komposisi denominasi Inflow / Outflow Uang Kartal .............................. 72

Grafik 6.1. Perkembangan Jumlah Penganggur dan Penduduk Yang Bekerja ......... 77

Grafik 6.2. Indeks Keyakinan Konsumen Terhadap Penghasilan dan Lapangan

Kerja Saat Ini Dibandingkan 6 Bulan yang Lalu ..................................... 78

Grafik 6.3. Indeks Ekspektasi Konsumen Terhadap Lapangan Kerja, Penghasilan,

dan Kegiatan Usaha yang Akan Datang 6 bulan yang Akan Datang ...... 78

Grafik 6.4. Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Sektor Usaha ............................. 79

Grafik 6.5. Perbandingan Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan ................. 80

Grafik 6.6. Perkembangan NTP Papua Barat ........................................................ 82

Grafik 6.7. Perkembangan Penduduk Miskin Papua Barat ...................................... 84

Grafik 6.8. Perkembangan Garis Kemiskinan Papua Barat ..................................... 84

Grafik 6.9. Gini Ratio Papua Barat ........................................................................ 85

Grafik 7.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia ................................................ 88

Grafik 7.2. Ekspektasi Kegiatan Usaha ................................................................... 88

Grafik 7.3. Ekspektasi Inflasi Konsumen 3 dan 6 Bulan Yang Akan Datang .............. 94

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 x

KETERANGAN DAN SUMBER DATA

Buku Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat berisi kajian mengenai perkembangan

ekonomi Papua Barat pada triwulan berjalan, yang diterbitkan secara berkala setiap triwulan

oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat.

Bab I Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan angka perkiraan atas

dasar tahun 2010 bersumber dari BPS Provinsi Papua Barat.

Untuk kepraktisan, beberapa nama sektor dan subsektor disingkat sesuai

kelaziman.

Untuk data ekspor dan impor nonmigas Papua Barat, bersumber dari Dokumen

Pemberitahuan Ekspor/Impor Barang yang diolah Bank Indonesia, yang tercantum

pula pada buku Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA) Papua Barat.

Bab II Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Direktorat Jenderal

Perbendaharaan (DJPBN) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD).

Bab III Data IHK dan inflasi bersumber dari BPS Provinsi Papua Barat, diolah lebih lanjut

dan disandingkan dengan berbagai hasil survei KPw Bank Indonesia Provinsi

Papua Barat khususnya Survei Konsumen (SK) dan Survei Pemantauan Harga

(SPH) untuk keperluan analisis.

Bab IV Data perbankan berupa data kredit korporasi, rumah tangga, UMKM bersumber

dari Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) bank-bank yang berlokasi di Provinsi

Papua Barat, khusus untuk data penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek

bersumber dari Datawarehouse Bank Indonesia.

Bab V Data sistem pembayaran merupakan data di wilayah kerja KPw Bank Indonesia

Provinsi Papua Barat. Untuk data transaksi tunai bersumber dari Departemen

Pengedaran Uang, Bank Indonesia. Untuk data transaksi non-tunai melalui BI-

RTGS bersumber dari Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank

Indonesia, sedangkan data transaksi non tunai melalui kliring bersumber dari data

kliring KPw Bank Indonesia Provinsi Papua Barat.

Bab VI Data ketenagakerjaan daerah bersumber dari Survei Ketenagakerjaan Nasional

(Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat serta

data pencairan Jaminan Hari tua (JHT) dari Jamsostek Provinsi Papua Barat.

Sedangkan angka kesejahteraan menggunakan indikator Nilai Tambah Petani

(NTP) yang juga bersumber dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat.

Bab VII Prospek perekonomian regional dibuat atas dasar perkembangan indikator

ekonomi dan moneter dengan didukung oleh hasil survei yang dilakukan KPw

Bank Indonesia Provinsi Papua Barat seperti SK dan SPH.

Buku ini diterbitkan pada akhir periode triwulan laporan sehingga angka yang disajikan

dalam triwulan dimaksud sebagian di antaranya merupakan angka sementara hasil estimasi.

Selanjutnya, adakalanya angka yang menunjukkan penjumlahan tidak selalu sama besarnya

dengan penjumlahan angka-angka yang bersangkutan karena pembulatan.

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 xi

Visi Bank Indonesia

Menjadi Bank Sentral yang berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian Indonesia dan

terbaik diantara negara emerging markets.

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter

dan bauran kebijakan Bank Indonesia;

2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial

Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan;

3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan

sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra

strategis lain;

4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal

dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain;

5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk

infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan;

6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di

tingkat daerah;

7. Memperkuat peran internasional, organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan

sistem informasi Bank Indonesia.

Nilai-nilai Strategi Organisasi Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau

berperilaku yaitu: Trust and Integrity, Professionalism, Excellence, Public Interest, dan

Coordination and Teamwork dengan berpegang pada prinsip spirit keimanan dan ketaatan

kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 xii

TABEL INDIKATOR EKONOMI TERPILIH

a. PDRB dan Inflasi

I II III IV I II III IV I II

PDRB (%,yoy) 5.38 4.15 4.52 3.68 2.01 3.48 6.32 4.01 5.87 12.83 6.92 0.18 (0.26) (0.50)

Sisi Permintaan

Konsumsi Rumah Tangga 6.72 5.65 6.68 6.33 6.91 6.26 7.05 6.65 5.46 6.34 3.84 5.13 6.29 7.73

Konsumsi LNPRT 16.45 (1.51) 4.95 18.94 16.13 14.60 3.53 12.18 3.82 8.13 9.03 9.76 16.19 14.24

Konsumsi Pemerintah 2.73 4.36 3.93 8.38 4.81 7.12 0.21 4.98 1.16 1.53 1.23 (0.39) (26.49) (11.70)

PMTB (0.16) 10.95 4.63 3.26 3.03 6.00 7.26 5.02 2.49 4.43 3.87 3.36 (4.24) 0.75

Perubahan Inventori 26.85 (170.20) 100.73 (278.27) (7.29) 28.36 (24.84) 59.41 (115.22) (70.19) (40.53) (85.47) 57.15 78.88

Ekspor Luar Negeri 17.04 16.34 (15.27) (28.34) 12.01 (8.86) 11.88 (6.81) 23.71 33.97 46.89 45.29 (3.72) (20.92)

Impor Luar Negeri (5.27) (15.37) 123.95 (75.74) (45.82) (71.59) 664.26 (9.74) (33.59) 100.23 5.71 164.83 482.39 181.62

Net Ekspor Antardaerah 40.66 78.69 (33.93) (29.50) 46.86 (6.80) (18.54) (8.90) 13.25 13.03 116.45 114.81 (39.41) (61.03)

Sisi Produksi

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.97 2.60 2.10 3.15 3.35 5.41 6.71 5.07 5.19 3.03 0.30 3.20 3.53 3.31

Pertambangan dan Penggalian 0.88 1.21 0.79 (5.25) (3.37) (3.30) 3.32 (1.52) 5.02 11.94 7.58 (6.62) (5.91) (6.59)

Industri Pengolahan 3.94 2.12 3.28 5.42 (0.72) 0.44 5.68 2.74 4.96 24.31 8.32 (5.62) (7.01) (6.73)

Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es 6.63 (4.89) 4.53 12.24 7.50 (0.86) 5.21 5.72 10.83 9.66 4.83 2.96 6.92 8.80

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah

dan Daur Ulang 5.14 5.35 3.32 4.55 5.60 6.18 5.99 5.59 5.75 4.88 4.44 4.80 4.06 5.09

Konstruksi 12.45 9.73 9.77 7.52 4.41 11.46 13.78 9.44 8.27 8.05 6.04 6.69 7.72 7.86

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor 8.07 6.86 9.06 9.59 10.24 7.51 5.16 8.14 9.54 10.02 9.89 9.87 8.50 7.98

Transportasi dan Pergudangan 12.75 8.47 7.98 8.44 9.64 7.92 6.47 8.08 7.39 8.03 9.43 9.38 8.75 7.36

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 5.61 6.76 7.67 6.39 8.25 8.71 8.60 8.01 6.43 6.92 8.98 8.38 9.04 8.03

Informasi dan Komunikasi 11.35 7.56 9.77 6.59 6.72 8.08 10.58 8.01 6.30 8.22 9.37 9.38 14.21 12.49

Jasa Keuangan dan Asuransi 9.62 9.70 2.47 5.47 4.56 1.27 0.94 3.23 3.56 2.54 3.19 2.27 6.83 10.13

Real Estate 9.00 7.59 8.41 6.98 7.81 8.87 9.97 8.43 9.55 8.77 8.84 9.86 9.71 9.21

Jasa Perusahaan 7.81 7.16 5.45 7.02 5.30 7.78 9.60 7.47 9.82 9.06 5.48 5.73 4.22 4.92

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan

Jaminan Sosial Wajib 8.23 8.34 8.28 7.25 5.93 9.65 3.98 5.87 4.86 6.94 7.67 7.26 4.16 3.48

Jasa Pendidikan 10.03 7.28 6.19 8.26 7.76 7.50 8.20 7.92 8.15 4.20 3.45 3.59 8.61 3.42

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.76 6.33 6.48 5.03 7.48 8.21 7.75 7.14 5.76 5.30 8.49 8.36 8.65 1.74

Jasa Lainnya 6.84 6.36 7.38 3.37 6.83 7.90 9.53 6.94 5.31 4.60 6.87 7.34 5.58 3.47

Inflasi (%,yoy) 6.55 5.34 3.62 3.66 3.93 1.71 1.44 1.44 1.55 3.42 4.13 5.21 3.48 2.75

Volatile Foods 6.91 9.43 3.23 2.72 3.97 (1.31) (0.87) -0.87 -1.19 5.49 6.06 6.43 3.54 0.39

Administered Prices 13.42 3.21 3.63 5.28 7.89 4.85 4.89 4.89 2.09 1.64 3.96 7.86 9.85 5.92

Core 3.59 3.41 3.76 3.36 2.08 2.46 1.60 1.60 2.86 2.84 3.10 3.83 0.02 3.30

201920182017Indikator Makroekonomi Daerah 2014 2015 2016

2017

TW - I Tw - II Tw - III Tw- IV TW - I TW-II TW-III TW-IV TW-I TW-II

MAKRO

126.90 127.77 127.86 127.53 128.87 132.14 133.15 134.18 133.35 135.77

3.66 3.93 1.71 1.44 1.55 3.42 4.13 5.21 3.48 2.75

121.82 124.32 124.67 124.53 124.54 127.15 127.86 132.03 133.39 136.14

4.93 4.73 3.21 1.78 2.23 2.28 2.56 6.02 7.11 7.07

128.59 128.92 128.93 128.53 130.31 133.80 133.80 133.80 133.34 135.64

3.27 3.68 1.24 1.33 1.34 3.78 4.64 4.95 2.33 1.37

13,920 13,300 14,380 15,257 14,706 15,019 15,420 15,284 14,692 14,944

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,383 1,433 1,535 1,531 1,455 1,477 1,540 1,579 1,506 1,526

Pertambangan dan Penggalian 2,764 2,599 2,746 2,952 2,904 2,912 2,964 2,762 2,732 2,720

Industri Pengolahan 4,579 3,879 4,478 4,779 4,811 4,829 4,854 4,512 4,474 4,504

Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es 5 5 5 6 5 5 5 6 6 6

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 15 16 16 17 16 17 17 18 17 17

Konstruksi 1,630 1,693 1,856 2,020 1,765 1,826 1,956 2,149 1,901 1,969

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 847 888 910 959 926 974 1,000 1,054 1,005 1,052

Transportasi dan Pergudangan 339 361 360 379 364 389 393 415 396 418

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 73 76 78 81 78 81 85 88 85 88

Informasi dan Komunikasi 255 264 268 276 271 286 293 302 309 322

Jasa Keuangan dan Asuransi 194 195 197 201 201 200 203 205 215 220

Real Estate 161 164 168 173 176 178 183 191 193 195

Jasa Perusahaan 15 15 16 17 16 16 17 18 17 17

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,179 1,213 1,256 1,328 1,231 1,295 1,349 1,422 1,282 1,340

Jasa Pendidikan 336 362 385 379 363 377 398 393 394 390

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 105 109 111 119 111 115 120 128 120 117

Jasa lainnya 37 39 40 41 39 41 42 44 41 42

3.63 2.09 3.80 6.32 5.87 12.83 6.92 0.18 -0.26 -0.50

4.49 6.97 7.12 7.02 5.15 10.84 12.03 9.21 11.32 13.74

519.78 400.14 318.79 577.45 591.31 631.30 712.67 797.44 631.37 477.80

2019

Nilai Ekspor Migas (USD Juta)

INDIKATOR

IHK Papua Barat

Inflasi Papua Barat (y-o-y)

PDRB Harga Konstan (Rp Miliar)

Pertumbuhan PDRB (y-o-y)

Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)

IHK Manokwari

Inflasi Manokwari (y-o-y)

IHK Sorong

Inflasi Sorong (y-o-y)

20182017

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 xiii

b. Perbankan

c. Sistem Pembayaran

Tw - I Tw - II Tw - III Tw - IV Tw - I Tw - II Tw - III Tw - IV Tw- I Tw-II Tw-III Tw-IV Tw-I Tw-II

12,949 13,928 14,124 14,375 13,631 14,714 14,868 15,798 14,586 15,379 15,768 17,926 17,089 18,626

11,949 12,831 12,872 12,620 12,393 13,506 13,215 13,734 12,572 13,621 13,740 15,386 14,724 16,373

3,809 3,987 4,222 3,374 4,263 4,968 4,822 3,841 4,154 5,161 4,936 4,361 4,492 6,358

5,278 5,726 5,844 6,737 5,552 5,685 5,554 7,195 5,640 5,842 5,909 7,629 6,347 6,347

2,862 3,119 2,806 2,509 2,578 2,853 2,839 2,698 2,779 2,619 2,895 3,396 3,885 3,668

11,787 12,796 13,501 14,379 14,025 14,732 15,163 16,353 16,118 16,977 17,927 18,657 18,404 18,943

3,861 4,181 3,973 4,156 3,932 4,042 4,073 4,218 3,988 4,239 4,301 4,823 4,459 4,705

3,743 4,182 4,904 5,301 5,102 5,327 5,488 6,032 5,908 6,262 6,762 6,649 6,557 6,621

4,183 4,433 4,624 4,922 4,991 5,363 5,602 6,103 6,222 6,476 6,864 7,184 7,387 7,618

98.65% 99.72% 104.89% 113.94% 113.17% 109.08% 114.74% 119.07% 128.20% 124.63% 130.48% 121.26% 124.99% 115.70%

8,299 8,914 9,272 9,739 9,629 10,026 10,257 10,769 10,393 10,766 11,212 12,562 12,553 12,962

3,447 3,737 3,576 3,746 3,524 3,577 3,589 3,648 3,321 3,451 3,464 4,313 3,993 4,164

921 990 1,326 1,335 1,326 1,316 1,296 1,352 1,132 1,177 1,271 1,299 1,423 1,455

3,932 4,187 4,370 4,658 4,779 5,133 5,372 5,769 5,940 6,138 6,477 6,950 7,137 7,343

LDR - Lokasi Bank 69.46% 69.47% 72.03% 77.17% 77.70% 74.23% 77.62% 78.41% 82.66% 79.04% 81.60% 81.64% 85.25% 79.17%

3,668 3,837 3,853 4,527 4,231 4,221 4,340 4,303 3,902 4,034 4,032 3,931 3,836 3,938

791 825 834 852 832 876 897 919 924 974 989 989 999 1,043

Modal Kerja 570 584 585 590 560 588 598 598 595 635 639 678 643 681

Investasi 221 241 249 261 272 288 299 321 328 339 349 311 357 362

1,399 1,526 1,637 1,561 1,463 1,540 1,562 1,513 1,508 1,595 1,609 1,569 1,530 1,590

Modal Kerja 963 1,062 1,144 1,058 1,009 1,116 1,142 1,096 1,077 1,139 1,152 1,151 1,111 1,171

Investasi 437 464 492 503 454 424 419 418 431 455 457 418 419 419

1,478 1,486 1,382 2,114 1,936 1,805 1,881 1,871 1,470 1,465 1,434 1,372 1,306 1,304

Modal Kerja 1,064 1,087 946 1,402 1,258 1,192 1,280 1,260 1,047 1,078 1,018 980 950 960

Investasi 414 399 436 711 678 614 601 610 422 387 417 392 357 344

4.30 3.94 3.95 3.00 4.34 3.86 3.88 3.37 2.39 2.98 2.36 2.87 2.94 2.23

Total Asset 419 475 519 602 574 590 637 778 744 740 714 714 737 696

294 311 326 399 395 413 434 575 532 475 480 534 538 524

Deposito 225 246 259 281 293 324 361 459 444 393 391 430 443 436

68 65 67 118 102 88 72 116 87 82 89 104 94 88

Kredit lokasi bank 375 427 451 483 507 511 526 567 578 585 589 592 597 597

NPL 1.92% 2.03% 1.74% 1.52% 4.76% 6.15% 5.07% 4.48% 3.46% 14.62% 15.64% 15.39% 21.19% 31.25%

LDR 127.78% 137.20% 138.33% 120.56% 128.25% 123.75% 121% 99% 109% 123% 123% 111% 111% 114%

2019

Konsumsi

Giro

Tabungan

Deposito

Kredit - Lokasi Proyek

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi

LDR - Lokasi Proyek

Kredit - Lokasi Bank

Modal Kerja

Investasi

DPK

Tabungan

Kredit UMKM - Lokasi Proyek

Kredit Mikro

Kredit Kecil

Kredit Menengah

NPL - Lokasi Proyek (%)

BPR (Rp miliar)

Bank Umum (Rp miliar)

Total Asset

DPK

INDIKATOR20172016

PERBANKAN

2018

Tw - I Tw - II Tw - III Tw - IV Tw - I Tw-II Tw-III Tw-IV Tw-I Tw-IIInflow (Rp miliar) 445.39 125.22 236.40 111.51 657.72 231.10 171.05 88.30 677.30 277.95

Outflow (Rp miliar) 152.61 574.88 428.73 1,443.16 135.36 681.68 674.40 1,506.15 201.11 532.98

Nominal Transaksi RTGS (from+to+from-to) (Rp Miliar) 536.99 444.00 486.25 740.25 549.15 398.64 405.08 495.66 455.38 194.99

Volume Transaksi RTGS 503 487 485 548 534 435 521 645 531 151

Nominal Kliring (Rp Miliar) 1,125.86 1,001.75 1,038.61 1,265.29 1,061.47 1,140.52 1,287.50 1,353.70 1,206.99 1,155.10

Volume Kliring 22,095 19,513 21,058 23,440 20,304 21,821 24,711 24,135 22,673 21,664

Rata-rata Harian Nominal Kliring (Rp Miliar) 18.16 18.55 16.75 20.41 17.12 21.93 20,76 21,83 20.12 20.63

Rata-rata Harian Volume Kliring 356.37 361.35 339.65 378.06 327.48 419.63 406.48 389.00 365.69 386.86

Nominal Kliring Kredit (Rp Miliar) 594.37 625.03 602.94 797.54 610.17 680.66 792.56 773.56 693.59 695.36

Volume Kliring Kredit 11,339 10,945 11,975 14,062 11,212 12,759 15,107 13,856 13,648 13,038

Rata-rata Harian Nominal Kliring Kredit 9.59 11.57 9.72 12.86 9.84 12.15 12.99 12.48 11.56 12.42

Rata-rata Harian Volume Kliring Kredit 182.89 202.69 193.15 226.81 180.84 227.84 247.66 223.48 227.47 232.82

Nominal Kliring Debet Penyerahan (Rp Miliar) 502.58 365.17 420.67 455.45 442.77 449.44 480.05 562.79 500.46 445.57

Volume Kliring Debet Penyerahan 10,575 8,437 8,872 9,192 8,960 8,879 9,414 10,031 8,803 8,804

Rata-rata Harian Nominal Kliring Debit Penyerahan 8.11 6.76 6.78 7.35 7.14 8.03 7.87 9.08 8.34 7.96

Rata-rata Harian Volume Kliring Debit Penyerahan 170.56 156.24 143.10 148.26 144.52 158.55 154.33 161.79 146.72 157.21

Nominal Kliring Debit Pengembalian (Rp miliar) 28.91 11.55 15.01 12.30 8.53 10.42 14.89 17.35 12.94 14.16

Volume Kliring Debit Pengembalian 181 163 211 186 132 183 190 248 222 249

Rata-rata Harian Nominal Kliring Debit Pengembalian 0.47 0.21 0.24 0.20 0.14 0.19 0.24 0.28 0.22 0.25

Rata-rata Harian Volume Kliring Debit Pengembalian 2.92 3.02 3.40 3.00 2.13 3.27 3.11 4.00 3.70 4.45

Nominal Cek/BG Kosong (Rp Miliar) 26.10 7.39 11.68 9.64 6.33 8.11 12.39 17.32 12.93 13.92

Volume Cek/BG Kosong 154 103 160 134 88 138 154 245 221 243

Rata-rata Harian Nominal Cek/BG Kosong 0.42 0.14 0.19 0.16 0.10 0.14 0.20 0.28 0.22 0.25

Rata-rata Harian Volume Cek/BG Kosong 2.48 1.91 2.58 2.16 1.42 2.46 2.52 3.95 3.68 4.34

201920182017Indikator

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 xiv

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 1

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERTUMBUHAN EKONOMI

Perekonomian Papua Barat pada triwulan II 2019 tumbuh

negatif seiring kinerja sektor utama yang belum optimal.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 tercatat terkontraksi

-0,50% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 sebesar

-0,26% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 yang negatif disebabkan

oleh kinerja sektor lapangan usaha (LU) utama yaitu LU industri

pengolahan dan LU pertambangan penggalian yang

terkontraksi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan yang negatif

juga tercermin dari masih rendahnya konsumsi pemerintah dan

ekspor luar negeri.

Berdasarkan perkembangan berbagai indikator dan hasil liaison,

ekonomi Papua Barat pada triwulan III 2019 diperkirakan

meningkat dibanding triwulan II 2019. Peningkatan ini juga

semakin terlihat setelah pertumbuhan triwulan II 2019 mencatat

angka negatif. Dari sisi pengeluaran, konsumsi RT diperkirakan

masih cukup tinggi seiring daya beli yang masih terjaga akibat

peningkatan UMP 2019, serta pemberian gaji ke-13 bagi ASN.

Daya beli yang cukup baik ini akan mendorong masyarakat

untuk melakukan konsumsi. Selanjutnya, konsumsi LNPRT

diperkirakan tumbuh namun tidak setinggi pertumbuhan

triwulan II 2019. Investasi (PMTB) juga diperkirakan akan

tumbuh solid dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II 2019.

Kinerja ekspor luar negeri (LN) diperkirakan kembali normal

seiring dengan pengaruh produksi LNG yang mulai stabil. Ekspor

LNG Papua Barat itu sendiri memiliki pangsa yang dominan

sekitar 95% dari seluruh komoditas ekspor Papua Barat.

Selanjutnya, impor juga diperkirakan melambat seiring impor

barang modal untuk kebutuhan pembangunan beberapa

Perekonomian Tw II

2019 tumbuh negatif.

Turunnya

perekonomian Tw II

2019 akibat

penurunan kinerja LU

utama serta

rendahnya konsumsi

pemerintah dan

Ekspor LN

Perekonomian Papua

Barat pada triwulan III

2019 diperkirakan

meningkat dibanding

triwulan II 2019


proyek yang sudah terealisasi di semester pertama tahun ini.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU utama yaitu industri

pengolahan dan pertambangan penggalian diperkirakan akan

tumbuh membaik setelah pada dua triwulan awal mengalami

kontraksi. Pertumbuhan ini seiring dengan normalisasi produksi

LNG Tangguh pasca maintenance pada triwulan II 2019.

KEUANGAN PEMERINTAH

Pada triwulan II 2019, pendapatan daerah telah terelasisasi

sebesar 42,27% yang merupakan realisasi triwulan kedua

tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan

Transfer yang juga meningkat signifikan dari pendapatan pada

periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi

belanja APBD Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 masih

belum optimal, yang tercatat sebesar 23,37% meskipun sedikit

lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu

INFLASI

Inflasi tahunan Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019

sebesar 1,81% (yoy) menurun jika dibandingkan dengan

triwulan I 2019. Berdasarkan kelompok pengeluaran,

penurunan laju inflasi berasal dari kelompok bahan makanan.

Sementara, inflasi pada kelompok transportasi,komunikasi, &

jasa keuangan terutama sub kelompok transportasi tercatat

tinggi. Kelompok bahan makanan mencatat deflasi yang

disumbang oleh terkoreksinya komoditas daging ayam ras, dan

ikan segar (ikan teri, ikan cakalang/sisik, ikan kawalina, ikan

kembung, ikan mumar). Secara umum, harga daging ayam ras

mengalami koreksi harga secara nasional seiring pasokan yang

berlimpah terutama pasokan bibit ayam (Day Old Chicks/DOC).

Disamping itu, pasokan ikan segar ditengarai relatif lebih baik

dibanding tahun lalu sehingga harga ikan segar tidak semahal

Laju inflasi Papua Barat

pada triwulan II 2019

sebesar 1,81% (yoy),

menurun dibandingkan

triwulan sebelumnya

Realisasi belanja APBD


pada Triwulan II 2019

tercatat sedikit lebih

tinggi dibandingkan

triwulan II tahun

sebelumnya, begitu juga

dengan realisasi

pendapatan daerah yang

optimal dan lebih tinggi

dibandingkan dengan

periode yang sama

tahun sebelumnya.


harga pada tahun lalu. Sementara itu, ditengah penurunan

inflasi bahan makanan, inflasi kelompok transportasi tercatat

tinggi yang didorong oleh tarif angkutan udara. Tarif angkutan

udara yang mengalami peningkatan sejak November tahun

2018 hingga akhir triwulan II 2019 ini belum mengalami

penurunan harga secara signifikan. Tekanan pada angkutan

udara juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan masyarakat

akan transportasi udara seiring dengan peringatan Hari Raya Idul

Fitri dan Libur Lebaran yang terjadi selama triwulan II 2019.

Inflasi tahunan Papua Barat pada triwulan III 2019 diperkirakan

pada kisaran 2,8% - 3,2% (yoy), diatas inflasi pada triwulan II

2019 yang sebesar 1,81% (yoy). Dari sisi permintaan, momen

Iduladha diperkirakan dapat mendorong permintaan dan

konsumsi meskipun tidak setinggi saat Ramadhan. Selain itu,

masuknya tahun ajaran baru untuk sekolah baik dari sekolah

dasar sampai ke tingkat universitas menjadi penyebab tekanan

dari sisi kelompok pendidikan. Dari sisi ketersediaan bahan

makanan, adanya angin musim selatan yang terjadi di perairan

Papua Barat menimbulkan risiko pada ketersediaan pasokan

ikan segar. Selain itu, tarif listrik yang stabil dan pemberian

diskon bagi pelanggan tertentu, potensi turunnya harga BBM,

serta tidak adanya kenaikan cukai rokok di tahun 2019

diperkirakan mampu mengurangi tekanan inflasi. Tekanan dari

sisi eksternal diperkirakan tidak akan ada, tercermin dari

stabilnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS, bahkan

cenderung menunjukkan penguatan dibandingkan dengna

akhir tahun 2018.

STABILITAS KEUANGAN DAERAH

Ditengah perlambatan kinerja berbagai lapangan usaha utama,

stabilitas keuangan daerah Papua Barat pada triwulan II 2019

masih tetap terjaga. Berbagai indikator sistem keuangan masih

berada pada level normal dan bahkan menunjukkan adanya

penguatan.

Laju inflasi Papua Barat

pada triwulan III 2019

diperkirakan diatas

inflasi pada triwulan II

2019 namun masih

terkendali


Dari sisi kinerja perbankan, Provinsi Papua pada triwulan II 2019

menunjukkan perkembangan yang positif. Indikator utama

perbankan seperti pertumbuhan aset, penghimpunan DPK serta

penyaluran kredit secara tahunan menunjukkan pertumbuhan

yang cukup tinggi. Aset perbankan tercatat tumbuh 15,56%

(yoy), sementara DPK tumbuh meyakinkan sebesar 16,15%

(yoy) diiringi pertumbuhan kredit yang berhasil mencapai

14,18% (yoy). Perkembangan kondisi perbankan yang cukup

positif menunjukkan bahwa optimimisme terhadap

pertumbuhan ekonomi Papua Barat masih terus terjaga.

Namun kinerja positif dari perbankan harus diimbangi dengan

mitigasi risiko serta penilaian kredit yang lebih saksama.

Meningkatnya rasio Non Performing Loan (NPL) dari 3,63% di

triwulan I 2019 menjadi menjadi 4,73% di periode laporan,

merupakan sinyal bagi perbankan untuk tetap memperhatikan

prinsip kehati-hatian dalam setiap penilaian kredit. Selain itu

turunnya LDR dari 85,25% pada periode triwulan I 2019

menjadi 79,17% di periode laporan menunjukkan berkurangnya

fungsi intermediasi perbankan.

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN

PENGELOLAAN UANG RUPIAH

Transaksi nilai besar melalui RTGS tercatat turun -51,09% (qtq)

dari Rp 455 miliar pada periode sebelumnya menjadi hanya Rp

195 miliar pada periode laporan. Penurunan ini sejalan dengan

volume transaksi yang turun dari 531 transaksi menjadi hanya

151 transaksi.

Dari sisi transaksi melalui SKNBI, nilai transaksi pada triwulan II

2019 juga tercatat turun dari Rp1,2 triliun menjadi Rp 1,15

triliun. Penurunan nilai transaksi sebesar -4,30% (qtq) ini seiring

dengan penurunan volume sebesar -4,45%, dari 22.673 lembar

warkat menjadi 21.664 lembar warkat. Walau secara

keseluruhan menurun, namun transaksi tolakan justru

meningkat dari 221 lembar warkat menjadi 243 warkat.

Kinerja perbankan pada

triwulan II 2019

menunjukkan

penguatan positif.

Indikator kinerja

perbankan seperti aset,

DPK, dan kredit

menunjukkan

pertumbuhan yang

cukup tinggi.

Transaksi masyarakat

melalui RTGS dan SKNBI

mengalami penurunan.

Namun sistem

pembayaran yang andal

tetap siap untuk

mendukung setiap

aktifitas masyarakat.


Aliran uang pada triwulan II 2019 menunjukkan net outflow

sebesar Rp 255,03 miliar. Net outflow pada periode ini sejalan

dengan pola historis pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu

menunjukkan net outflow pada triwulan II setiap tahunnya.

Dalam menjaga kualitas uang layak edar, Kantor Perwakilan

Bank Indonesia melakukan kas keliling secara rutin dalam kota

maupun luar kota. Pada periode ini kegiatan kas keliling berhasil

menyerap uang tidak layak edar sejumlah Rp 9,7 miliar dari

masyarakat.

KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Papua Barat pada Triwulan II 2019

semakin membaik dengan menurunnya persentase

pengangguran secara tahunan di tengah meningkatnya jumlah

penduduk usia kerja. Selain itu, masih terjadi tren penurunan

tingkat kemiskinan di Papua Barat dalam tiga tahun terakhir. Di

sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2019 meningkat

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya

yang didorong oleh lebih tingginya peningkatan NTP subsektor

Hortikultura yang sejalan dengan peningkatan kebutuhan

konsumsi masyarakat di Papua Barat.

PROSPEK EKONOMI

Secara triwulanan, ekonomi Papua Barat pada triwulan IV 2019

diperkirakan lebih tinggi dibanding perkiraan ekonomi triwulan

III 2019. Beberapa faktor mempengaruhi peningkatan

pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2019. Selain pengaruh dari

solidnya produksi LNG paska maintenance di triwulan II 2019,

terdapat momen peringatan hari raya Natal dan tahun baru

yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan dari sisi

konsumsi. Dari sisi pemerintah, pemerintah daerah pun akan

mendorong akselerasi belanja daerah sehingga berdampak pada

Pada triwulan IV tahun

2019, ekonomi

diperkirakan tumbuh

lebih tinggi

dibandingkan perkiraan

triwulan sebelumnya

Kesejahteraan

masyarakat Papua Barat

pada Triwulan II 2019

semakin membaik yang

ditunjukkan dengan

turunnya tingkat

pengangguran, tingkat

kemiskinan, dan

peningkatan Nilai Tukar

Petani (NTP)


sektor usaha lain di Papua Barat. Peningkatan ini juga

dipengaruhi oleh base effect rendahnya pertumbuhan di

triwulan IV 2019 yang berada pada level 0,18% (yoy).

Secara kumulatif, ekonomi Papua Barat tahun 2019

diperkirakan tetap tumbuh walaupun lebih rendah dibanding

tahun 2018. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Papua

Barat diperkirakan berada pada kisaran 3,5% - 3,9% (yoy),

melambat dibanding pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar

6,24% (yoy). Ekonomi Papua Barat sangat didominasi dari

sektor migas terutama LNG. Perlambatan ini disebabkan oleh

melambatnya kinerja LNG di tahun 2019 yang bersumber dari

produksi yang kurang optimal seiring maintenance kilang train I

di triwulan I dan triwulan II 2019. Perlambatan ekonomi dunia

termasuk negara mitra dagang utama Papua Barat yaitu

Tiongkok dan Jepang menjadi downside risk pertumbuhan

ekonomi. Perlambatan ekonomi dunia dapat berdampak pada

turunnya volume perdagangan dunia serta harga komoditas.

PROSPEK INFLASI

Tekanan inflasi Papua Barat pada triwulan IV 2019 diperkirakan

meningkat dibandingkan perkiraan inflasi triwulan III 2019.

Peningkatan ini seiring momen perayaan Natal dan Tahun baru.

Sementara, Laju inflasi Papua Barat di tahun 2019 diperkirakan

melandai dibanding tahun 2018. Inflasi tahunan Papua Barat

diproyeksikan pada kisaran 3,3% - 3,7% (yoy). Penurunan

tekanan inflasi disebabkan oleh terkoreksinya harga kelompok

bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan

tembakau, dan kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan

bakar. Selain itu, inflasi kelompok bahan makanan diperkirakan

melandai disebabkan oleh terjaganya pasokan berbagai

komoditas pada kelompok tersebut seiring upaya peningkatan

produksi dan jalur distribusi yang terus berjalan.

Laju inflasi di tahun

2019 diperkirakan

menurun dibandingkan

tahun sebelumnya

Pertumbuhan ekonomi

Papua Barat tahun 2019

diperkirakan tumbuh

positif meskipun

melambat

Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat - Agustus 2019 7

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO REGIONAL

Perekonomian Papua Barat pada triwulan II 2019 tumbuh negatif seiring kinerja sektor

utama yang belum optimal. Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 tercatat

terkontraksi -0,50% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 sebesar -0,26% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2019 yang negatif disebabkan oleh kinerja sektor

lapangan usaha (LU) utama yaitu LU industri pengolahan dan LU pertambangan

penggalian yang terkontraksi.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan yang negatif juga tercermin dari masih

rendahnya konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri.

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tanpa migas tercatat masih tinggi meskipun lebih

rendah dibanding triwulan I 2019.

1.1. Perkembangan Ekonomi Makro Regional

Kinerja Ekonomi Triwulan II 2019

Pada triwulan II 2019, ekonomi Papua Barat tumbuh negatif sebesar -0,50% (yoy),

terkontraksi lebih dalam dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2019 yang tercatat

tumbuh -0,26 % (yoy). Dari sisi pengeluaran, ekspor tercatat mengalami pertumbuhan yang

terkontraksi seiring dengan realisasi ekspor LNG yang lebih rendah dibandingkan ekspor

tahun lalu. Ekspor LNG yang rendah ini terjadi akibat proses maintenance train I Tangguh

LNG yang menyebabkan produksi LNG menjadi sedikit tertahan. Impor luar negeri tercatat

masih mengalami pertumbuhan yang tinggi yaitu 181% (yoy), namun pertumbuhan ini tidak

setinggi pertumbuhan di triwulan sebelumnya yang mencapai 482% (yoy). Impor luar negeri

ini berasal dari impor mesin dan pesawat mekanik yang ditengarai terkait dengan proyek

pembangunan kilang train III LNG tangguh di Teluk Bintuni. Sementara, investasi (PMTB)

terpantau sedikit mengalami peningkatan seiring realisasi belanja modal daerah melalui APBD

dan APBN maupun realisasi investasi proyek tangguh LNG train III dan beberapa proyek

investasi lain. Lebih lanjut, perdagangan antar provinsi yang tercermin dari net ekspor antar

BAB - 1


provinsi mencatat negatif yang artinya Papua Barat lebih banyak menerima barang/jasa dari

daerah lain daripada mengirim barang/jasa ke daerah lain.

Selanjutnya, penurunan pertumbuhan ini juga diiringi dengan pertumbuhan konsumsi

pemerintah yang masih terkontraksi akibat realisasi belanja seluruh pemda yang relatif masih

rendah. Sementara itu, konsumsi swasta menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada

triwulan ini, seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga (RT) dan masih tingginya

konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT). Peningkatan konsumsi RT diperkirakan

karena daya beli yang masih cukup baik seiring pemberian tunjangan hari raya, dan

keyakinan konsumen yang masih optimis berdasarkan hasil Survei Konsumen, serta inflasi

yang terkendali. Tingginya konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) seiring

dengan berbagai keperluan dan kebutuhan terkait pelaksanaan pemilihan umum serentak

presiden, DPRD kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD yang diselenggarakan di bulan

April 2019.

Dari sisi lapangan usaha, turunnya pertumbuhan periode ini disebabkan oleh kinerja sektor

utama yang belum membaik sejak triwulan I 2019 yaitu sektor LU Industri Pengolahan dan

LU Pertambangan dan Penggalian. LU industri pengolahan yang memiliki pangsa terbesar

pada ekonomi Papua Barat terkontraksi sebesar -6,73% (yoy). Sejalan dengan itu, LU

pertambangan dan penggalian juga mengalami kontraksi sebesar -6,59% (yoy). Kontraksinya

pertumbuhan pada kedua sektor ini ditengarai akibat proses maintenance tangguh LNG train

I sehingga menyebabkan produksi lifting LNG menjadi kurang optimal. Sementara, LU

konstruksi menahan perlambatan dengan tumbuh lebih tinggi dari 7,72% (yoy) menjadi

7,86% (yoy) yang sejalan dengan realisasi pengadaan semen dan pertumbuhan kredit

konstruksi yang masih cukup tinggi. Lebih lanjut, LU pertanian, kehutanan, dan perikanan

tumbuh relatif stabil seiring cukup solidnya produksi tanaman hortikultura dan perikanan

serta harga yang masih kompetitif.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Papua Barat secara total mengalami penurunan yang

cukup dalam, namun pertumbuhan ekonomi Papua Barat tanpa migas dirasa masih cukup

baik. Perekonomian Papua Barat tanpa migas pada triwulan II 2019 tercatat 6,20% (yoy),

lebih tinggi diatas pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,05% (yoy), namun sedikit

melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2019 yang tercatat 6,55% (yoy).


Sumber: BPS Papua Barat (diolah)

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Barat (triwulan)

Tracking Kinerja Ekonomi Triwulan III 2019

Berdasarkan perkembangan berbagai indikator dan hasil liaison, ekonomi Papua Barat

pada triwulan III 2019 diperkirakan meningkat dibanding triwulan II 2019. Peningkatan

ini juga semakin terlihat setelah pertumbuhan triwulan II 2019 mencatat angka negatif. Dari

sisi pengeluaran, konsumsi RT diperkirakan masih cukup tinggi seiring daya beli yang masih

terjaga akibat peningkatan UMP 2019, serta pemberian gaji ke-13 bagi ASN. Daya beli yang

cukup baik ini akan mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi. Selanjutnya,

konsumsi LNPRT diperkirakan tumbuh namun tidak setinggi pertumbuhan triwulan II 2019.

Investasi (PMTB) juga diperkirakan akan tumbuh solid dibandingkan pertumbuhan pada

triwulan II 2019. Kinerja ekspor luar negeri (LN) diperkirakan kembali normal seiring dengan

pengaruh produksi LNG yang mulai stabil. Ekspor LNG Papua Barat itu sendiri memiliki

pangsa yang dominan sekitar 95% dari seluruh komoditas ekspor Papua Barat. Selanjutnya,

impor juga diperkirakan melambat seiring impor barang modal untuk kebutuhan

pembangunan beberapa proyek yang sudah terealisasi di semester pertama tahun ini.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU utama yaitu industri pengolahan dan pertambangan

penggalian diperkirakan akan tumbuh membaik setelah pada dua triwulan awal mengalami

kontraksi. Pertumbuhan ini seiring dengan normalisasi produksi LNG Tangguh pasca

maintenance pada triwulan II 2019. Selanjutnya, pertumbuhan sektor konstruksi diperkirakan

meningkat seiring dengan realisasi percepatan anggaran belanja modal pemerintah serta

beberapa proyek pembangunan swasta di Papua Barat yang diperkirakan mampu menopang

pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2019. Selain itu, sektor perdagangan juga tampak

akan tumbuh lebih baik seiring terjaganya konsumsi RT.

-0.50

5.05

6.20

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan Papua Barat (yoy) Pertumbuhan Nasional (yoy) Pertumbuhan Papua Barat tanpa Migas (yoy)


Namun demikian, terjadinya aksi massa yang sempat berakhir ricuh di Manokwari dan

beberapa wilayah Papua Barat lainnya pada bulan Agustus 2019 dapat menjadi risiko

penahan pertumbuhan perekonomian terutama non migas. Potensi pertumbuhan menjadi

tertahan lebih disebabkan oleh kerusakan berbagai gedung dan persepsi pandangan

keamanan berusaha di wilayah Papua Barat yang dapat menjadi pertimbangan calon

investor.

1.1.1. Sisi Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Papua Barat pada triwulan II 2019

ditunjukkan dengan rendahnya ekspor luar negeri dan konsumsi pemerintah yang

belum optimal. Pangsa terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sisi

pengeluaran adalah ekspor Luar Negeri yang diikuti oleh konsumsi RT, Investasi (PMTB),

konsumsi pemerintah, dan konsumsi LNPRT. Ekspor LN tumbuh terkontraksi seiring dengan

produksi LNG yang kurang optimal. Konsumsi RT mengalami peningkatan seiring inflasi yang

terkendali, pendapatan UMP 2019 yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya,

pemberian insentif berupa tunjangan hari raya bagi pekerja maupun ASN, dan tingkat

keyakinan konsumen berdasarkan hasil Survei Konsumen yang masih optimis. Selain itu,

peningkatan konsumsi didorong oleh momen Ramadhan dan libur lebaran. Disamping itu,

konsumsi LNPRT tercatat tumbuh tinggi yang ditengarai didorong oleh pelaksanaan momen

pemilu serentak di bulan April 2019. Sementara, Investasi (PMTB) tercatat tumbuh terbatas

yang didorong oleh PMTB bangunan serta realisasi belanja modal pemerintah. Selanjutnya,

konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi seiring realisasi belanja seluruh pemda di Papua

Barat yang masih belum optimal pada triwulan II 2019. Neraca perdagangan antar provinsi

Papua Barat masih berada pada posisi negatif yang artinya Provinsi Papua Barat secara bersih

masih mengimpor barang dari luar daerah, maka kondisi ini menjadi faktor pengurang

dengan pangsa yang cukup besar.

Tabel 1.1. Pertumbuhan PDRB Papua Barat Sisi Pengeluaran (%, yoy)


Konsumsi Rumah Tangga 6.32 6.97 6.27 7.05 5.46 6.34 3.84 5.13 6.29 7.73

Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga 11.45 9.79 9.17 0.01 3.82 8.13 9.03 9.76 16.19 14.24

Konsumsi Pemerintah 5.16 2.21 0.65 (5.16) 1.16 1.53 1.23 (0.39) (26.49) (11.70)

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto 3.26 3.26 1.37 2.88 2.49 4.43 3.87 3.36 (4.24) 0.75

Perubahan Inventori (278.27) (7.29) 26.20 (24.84) (115.22) (70.19) (40.53) (85.47) 57.15 78.88

Ekspor Luar Negeri (27.96) 12.13 (8.86) 11.88 23.71 33.97 46.89 45.29 (3.72) (20.92)

Impor Luar Negeri (75.85) (45.82) (22.63) 66.67 (33.59) 100.23 5.71 164.83 482.39 181.62

Net Ekspor Antarprovinsi (31.24) 46.54 (26.99) (7.98) 13.25 13.03 116.45 114.81 (39.41) (61.03)

PDRB 3.63 2.09 3.78 6.32 5.87 12.83 6.92 0.18 (0.26) (0.50)

2019

II II III IV

20182017

PenggunaanI IIII III IV


1. Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Kinerja Konsumsi RT Triwulan II 2019

Konsumsi RT pada triwulan II 2019 tumbuh meningkat dibanding triwulan sebelumnya.

Pada triwulan laporan, konsumsi RT tumbuh sebesar 7,73% (yoy), lebih tinggi dibanding

triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 6,29% (yoy). Peningkatan pertumbuhan konsumsi RT

seiring meningkatnya pendapatan masyarakat akibat kenaikan UMP 2019 dan insentif

tunjangan hari raya, inflasi yang terkendali, dan tingkat keyakinan masyakarat yang optimis

terhadap perekonomian. UMP Papua Barat tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar

10,3% dari Rp2.667.000,00 menjadi Rp2.934.500,00. Selanjutnya inflasi triwulan II 2019

tercatat sebesar 2,75% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 sebesar 3,48%(yoy).

Peningkatan konsumsi RT juga tercermin dari Survei Konsumen yang menunjukkan

meningkatnya optimisme konsumen. Pada Grafik 1.2, tampak bahwa Indeks Ekspektasi

Konsumen (IEK), Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

pada akhir triwulan II 2019 lebih tinggi dibanding triwulan I 2019. Sejalan dengan Survei

Konsumen, Grafik 1.3. menunjukkan bahwa Indeks Tendensi Konsumen (ITK) yang

mencerminkan kondisi ekonomi konsumen menunjukkan optimisme. ITK pada periode

laporan berada pada level 114,57.

Sumber: Survei Konsumen - KPw BI Provinsi Papua Barat

Grafik 1.2. Indeks Keyakinan Konsumen Papua Barat


Grafik 1.3. Indeks Tendensi Konsumen Papua Barat

Berdasarkan data Laporan Bank Umum (LBU), kredit konsumsi menunjukkan pertumbuhan

yang masih cukup tinggi. Pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan II 2019 sebesar

17,63% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 sebesar 18,73% (yoy). Kredit ini

lebih banyak digunakan untuk multiguna dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk tipe 22

s.d 70. Kondisi ini menunjukkan perilaku konsumsi RT yang menggunakan sebagian besar

dananya untuk pembelian rumah maupun kebutuhan multiguna.

134.78

137.67

136.22

100

110

120

130

140

150

160

I'17 II'17 III'17 IV'17 I'18 II'18 III'18 IV'18 I'19 II'19

IKE - Kondisi Ekonomi Saat Ini

IEK - Ekspektasi Konsumen

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

I II III IV I II III IV I II III IV I II IIIp

2016 2017 2018 2019

Indeks Tendensi Konsumen Pendapatan rumah tangga

Pengaruh inflasi terhadap konsumsi Konsumsi Food & Non food


Sumber: Laporan Bank Umum (Diolah)

Grafik 1.4. Kredit Konsumsi Papua Barat (triwulan)

Tracking Konsumsi RT Triwulan III 2019

Pada triwulan III 2019, konsumsi RT Papua Barat diperkirakan akan tumbuh tinggi

namun tidak setinggi pada triwulan II 2019. Tingginya pertumbuhan konsumsi RT

dipengaruhi oleh masih terjaganya daya beli masyarakat seiring pemberian gaji ke -13 bagi

ASN di bulan Juli 2019, momen hari raya Idul Adha di bulan Agustus 2019 yang mendorong

permintaan masyarakat, serta inflasi yang diperkirakan akan cukup terjaga.

2. Konsumsi Pemerintah

Kinerja Konsumsi Pemerintah Triwulan II 2019

Pada triwulan II 2019, konsumsi pemerintah tercatat belum optimal dan masih

mengalami kontraksi cukup dalam. Konsumsi pemerintah tercatat terkontraksi sebesar -

11,70% (yoy), sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat kontraksi -

26,49% (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh realisasi belanja dari APBD seluruh pemerintah daerah

di Papua Barat yang belum optimal pada triwulan kedua tahun anggaran, sementara realisasi

belanja APBN terjadi peningkatan. Realisasi belanja APBD seluruh pemerintah daerah

mencatat pertumbuhan yang negatif sebesar -1,28% (yoy). Sementara, realisasi belanja

APBN tercatat peningkatan pertumbuhan sebesar 19,65% (yoy).

Secara umum, terjadinya realisasi belanja APBD yang rendah ini dikarenakan oleh

keterlambatan proses lelang umum dimana baru sekitar 50% proyek yang didaftarkan oleh

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Unit Layanan Pengadaan (ULP). Kedua, keterlambatan

pembagian paket pengadaan khusus bagi pengusaha asli Papua. Hal ini dikarenakan paket-

paket pekerjaan yang diperuntukkan untuk pengusaha asli Papua belum didukung oleh data

pengusaha asli Papua yang jelas dan lengkap mencakup profil perusahaan, kemampuan

teknis, dsb. Ketiga, penghentian sementara pengadaan kendaraan dinas operasional seluruh

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2015 2016 2017 2018 2019

MILIAR (RP)

Kredit Konsumsi gKredit Konsumsi (sb. Kanan)

%, yoy


Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun pengadaan bagi para pejabat. Hal ini karena

Pemprov sedang melakukan penertiban dan pendataan aset terutama kendaraan dinas.

Jika dilihat rincian berdasarkan kegunaan belanja, belanja pegawai yang bersumber dari

APBN tumbuh sebesar 21,53% (yoy) pada triwulan II 2019. Begitu juga dengan belanja

pegawai yang bersumber dari APBD tumbuh sebesar 1,80% (yoy). Hal ini merupakan indikasi

upaya peningkatan kesejahteraan pegawai sehingga akan berdampak kepada peningkatan

daya beli rumah tangga.

Dari sisi belanja modal, terjadi perlambatan realisasi dari sisi APBN dan APBD. Realisasi belanja

modal APBN baru terealisasi sebesar 19,92%, lebih rendah dibanding tahun lalu yang

mencapai realisasi 25,06%. Selanjutnya, belanja modal APBD juga tercatat rendah sebesar

8,31%, lebih rendah dibanding tahun lalu yang tercatat 13,86%. Belanja modal APBD ini

terutama untuk belanja modal jalan. Realisasi belanja modal APBN dan APBD yang terutama

untuk bangunan dan jalan berdampak pada sektor PMTB (investasi) dan sektor konstruksi

(sisi pemerintah).

Dari sisi belanja dana desa, realisasi anggaran dana desa yang berasal dari APBN tercatat

sebesar 60% atau tumbuh sebesar 14,01%(yoy) dibanding realisasi tahun lalu. Realisasi pada

tahun 2018 juga tercatat 60%, namun dengan peningkatan jumlah dana desa yang

diberikan untuk setiap desa maka terjadi pertumbuhan realisasi secara nominal. Selain itu,

pemahaman desa akan prosedur pencairan dana desa semakin baik sehingga proses transfer

dana desa juga semakin cepat. Dengan tersalurkannya dana desa ini nantinya berdampak

untuk mendorong pembangunan desa sebagai upaya pemerataan daerah.

Dari sisi belanja barang dan jasa, realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana

APBN tercatat sebesar 41,11%, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar

27,78%. Begitu juga dengan realisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBD

dimana tercatat sebesar 23,55%, lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar

20,10%.


Tabel 1.2 Realisasi Belanja Pemerintah

Sumber: Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulan II 2019 Kanwil Perbendaharaan Papua Barat & BPKAD Provinsi Papua Barat

Tracking Kinerja Konsumsi Pemerintah Triwulan III 2019

Berdasarkan perkembangan beberapa indikator, konsumsi pemerintah diperkirakan

mengalami akselerasi pada triwulan III 2019. Akselerasi tersebut terutama didorong oleh

beberapa program kerja yang akan berjalan, langkah percepatan yang dilakukan demi

mengatasi ketiga hambatan seperti diuraikan diatas, serta mulai berjalannya proyek-proyek

pembangunan jalan dan bangunan seiring proses lelang dan penunjukan yang ditargetkan

selesai pada Agustus 2019.

3. Investasi

Kinerja Investasi Triwulan II 2019

Pada triwulan II 2019, kegiatan investasi di Papua Barat, yang tercermin dari komponen

Pembentukan Modal Tetap domestik Bruto (PMTB), mengalami pertumbuhan terbatas

sebesar 0,75% (yoy). Nilai PMTB pada periode ini lebih baik dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tercatat kontraksi -4,24% (yoy). Pertumbuhan PMTB pada periode ini

didorong oleh PMTB Bangunan. PMTB ini mengalami pertumbuhan terbatas seiring realisasi

belanja modal dari APBD dan APBN terutama untuk bangunan dan jalan belum optimal di

triwulan kedua tahun anggaran.

Dari sisi penanaman modal, Penanaman Modal Asing (PMA) mendominasi sebagian besar

pangsa dibanding dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang hanya sekitar 2%.

Realisasi PMA pada triwulan ini sebesar 233 ribu USD, jauh lebih rendah dibanding PMA

triwulan I 2019 yang tercatat 29 juta USD. Namun jika dibandingkan jumlah proyeknya,

jumlah proyek pada triwulan II 2019 tercatat 30 proyek, lebih besar dibandingkan dengan

triwulan I 2019 (17 proyek) dan triwulan II 2018 (17 proyek). Sebagaimana diketahui,

terdapat investasi proyek skala besar dan bersifat multiyears yang saat ini masih berlangsung

Rp miliar (%) Rp miliar (%) Rp miliar (%) % yoy

Belanja Bantuan Sosial 5.94 23.88 1.47 11.02 3.75 27.99 -36.99

Belanja Barang dan Jasa 805.82 27.78 360.63 12.93 1,146.48 41.11 42.28

Belanja Modal 677.94 25.06 150.60 4.84 620.05 19.92 -8.54

Belanja Dana Desa 798.31 60 195.63 12.90 910.15 60.00 14.01

Belanja Pegawai 667.27 44.52 323.86 20.10 810.91 50.34 21.53

Belanja Total 2,159.32 30.23 836.63 11.09 2,583.66 34.26 19.65

Belanja Bantuan Keuangan kepada

Prov/Kab/Kota/Desa1,019.00 25.95 - 0.00 1,046.00 24.60

-

Belanja Bantuan Sosial 216.00 46.45 97.09 23.91 203.00 50.00 -6.02

Belanja Barang dan Jasa 1,041.00 20.10 446.61 7.44 1,414.00 23.55 35.83

Belanja Modal 826.00 13.86 86.08 1.37 521.00 8.31 -36.92

Belanja Total 5,774.00 25.46 1,513.57 5.78 5,700.00 21.78 -1.28

APBN

APBD Seluruh

Pemda di Papua

Barat

Anggaran Fiskal ItemTw II 2018 Tw I 2019 Tw II 2019


hingga proyek pembangunan ditargetkan selesai di tahun 2020. Namun, proyek diperkirakan

akan mundur dan selesai di tahun 2021 karena beberapa kendala. Membaiknya investasi

(PMTB) juga sejalan dengan realisasi pengadaan semen di Papua Barat. Realisasi pengadaan

semen pada triwulan II 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 13,77%, tumbuh dibanding

triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi -11,79% (yoy).

Dari sisi pembiayaan perbankan, kredit investasi berdasarkan lokasi proyek di Papua Barat

pada triwulan I 2019 tercatat 5,73% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya

10,99% (yoy). Kredit investasi ini didominasi oleh kredit ke sektor industri pengolahan

terutama industri semen dan kapur gips, sektor pertanian terutama perkebunan kelapa sawit,

dan jasa telekomunikasi. Kredit ini merupakan kredit yang didominasi dan disalurkan kepada

pihak swasta.

Sumber: BKPM

Grafik 1.5. Realisasi Investasi PMA (triwulan)

Sumber: BKPM

Grafik 1.6. Jumlah Proyek Investasi PMA

(triwulan)


Grafik 1.7. Kredit Investasi Triwulanan (triwulan)

Sumber: Kemenperin dan Kemendag (Diolah)

Grafik 1.8. Realisasi Pengadaan Semen (triwulan)

Tracking Kinerja Investasi Triwulan III 2019

Pada triwulan III 2019, PMTB diperkirakan mengalami akselerasi. Akselerasi ini terlihat

dari proyek pemerintah yang bersumber dari APBD dan APBN yang mulai berjalan. Realisasi

proyek pemerintah salah satunya adalah progress pembangunan jalan Trans Papua yang

direncanakan selesai di tahun 2019. Selanjutnya, terdapat beberapa proyek swasta seperti

proyek multiyears pembangunan infrastruktur Industri pengolahan Liquefied Natural Gas

-150.00

50.00

250.00

450.00

650.00

850.00

1050.00

1250.00

1450.00

-65

-15

35

85

135

185

235

285

I II III IV I II III IV I II III IV I II

2016 2017 2018 2019

RIB

U U

SD

Realisasi Investasi PMA (US$.ribu) Pertumbuhan yoy (sb. Kanan)

-100.00

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

-2

3

8

13

18

23

28

33

38

43


2016 2017 2018 2019

Proyek Investasi PMA Pertumbuhan yoy (sb. Kanan)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MILIAR (RP)

Kredit Investasi gKredit Investasi (sb. Kanan)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

(30,000.00)

(10,000.00)

10,000.00

30,000.00

50,000.00

70,000.00

90,000.00

110,000.00


2017 2018 2019

Realisasi Semen (ton) gRealisasi Semen (yoy) - Sb. Kanan


(LNG). BP Berau sejak tahun 2017 telah memulai pembangunan penambahan kapasitas

kilang di Kabupaten Teluk Bintuni yang rencananya akan selesai pada tahun 2021. Namun,

kinerja investasi memiliki risiko tertahan yang dipicu oleh aksi massa yang berakhir ricuh yang

terjadi di wilayah Papua Barat di bulan Agustus 2019, seiring persepsi keamanan berusaha

yang dapat menjadi pertimbangan calon investor.

4. Perkembangan Ekspor

Kinerja Ekspor Triwulan II 2019

Ekspor Luar Negeri (LN) tumbuh terkontraksi semakin dalam dibanding triwulan

sebelumnya. Pada triwulan II 2019, pertumbuhan ekspor LN tercatat kontraksi -20,92%

(yoy), melambat lebih dalam dibanding triwulan sebelumnya yang kontraksi sebesar -3,72%

(yoy). Dilihat dari pangsanya, ekspor migas masih mendominasi sebagian besar ekspor Papua

Barat terutama ekspor LNG. Sejalan dengan perkembangan ekspor Papua Barat, ekspor

migas Papua Barat juga tercatat tumbuh kontraksi sebesar -24,31% (yoy), lebih rendah

dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,77% (yoy). Ekspor migas didorong

oleh tingginya nominal ekspor LNG yang mencapai USD477,8 juta atau hampir seluruh

eskpor migas Papua Barat. Produksi LNG di triwulan II 2019 sedikit tertahan sehingga

mempengaruhi ekpor LNG yang juga tercatat kontraksi -22,28% (yoy).

Sumber: DJBC, diolah

Grafik 1.9. Ekspor Migas (triwulan)


Grafik 1.10. Ekspor LNG (triwulan)

Negara tujuan ekspor LNG dari Papua Barat terbesar adalah Tiongkok dengan pangsa ekspor

sebesar 61,11%, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan dengan pangsa masing-masing

18,46% dan 16,03%. Nilai ekspor LNG ke Tiongkok tercatat sebesar USD291 juta dengan

angka pertumbuhan kontraksi -5,25% (yoy).

(60.00)

(40.00)

(20.00)

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900


2016 2017 2018 2019

%, yoyJuta (USD)

Ekspor Migas gEkspor Migas (Sb. Kanan)

(50.00)

(30.00)

(10.00)

10.00

30.00

50.00

70.00

90.00

110.00

130.00

150.00

(2,080)

(1,580)

(1,080)

(580)

(80)

420

920

1,420


2016 2017 2018 2019

% YOYJUTA (USD)

Ekspor LNG YoY LNG (sb. Kanan)



Grafik 1.11. Pangsa Ekspor LNG Papua Barat

Berdasarkan Negara Tujuan


Grafik 1.12. Pertumbuhan Ekspor LNG Papua

Barat per Negara Tujuan

Perkembangan permintaan dan harga LNG dunia sedang dalam fase tren yang menurun

seiring bertambahnya pasokan LNG dunia dari USA, Rusia, dan Australia di tengah turunnya

permintaan dari Asia Timur sebagai konsumen terbesar LNG. Mekanisme penjualan LNG dari

pelaku usaha yang menggunakan skema contract delivery mampu menjaga permintaan LNG

yang sebagian besar berasal dari Tiongkok. Namun demikian, permintaan dari Tiongkok

secara umum menurun seiring proses peralihan dari pembangkit listrik tenaga batubara ke

gas termoderasi oleh perlambatan ekonomi dan industri serta isu perang dagang.

Selanjutnya, ekspor LNG ke Korea Selatan terkontraksi sebesar -52,16% (yoy). Hal ini

ditengarai akibat beroperasinya beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir di Korea Selatan

yang menjadi faktor turunnya permintaan LNG secara umum dari Korea Selatan. Sementara

itu, ekspor LNG ke Jepang masih tumbuh positif sebesar 39,46% (yoy) walaupun melambat

dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari ekspor non migas, pertumbuhan ekspor komoditas non migas menunjukkan

perlambatan. Memiliki pangsa sekitar 2% dari seluruh ekspor Papua Barat, nilai ekspor non

migas tumbuh sebesar 26,83 (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang

tumbuh sebesar 119,92% (yoy).


Grafik 1.13. Nilai Ekspor Non Migas Papua Barat

(triwulan)


Grafik 1.14. Volume Ekspor Non Migas Papua Barat

(triwulan)

Tiongkok, 61.11

Jepang, 18.46

Korea Selatan, 16.03

Lainnya, 4.40

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350


2016 2017 2018 2019

% yoy

Tiongkok Jepang Korea Selatan

-70-60-50-40-30-20-100102030405060708090100110120130

(48)

(38)

(28)

(18)

(8)

3

13

23


2016 2017 2018 2019

%,YOYJUTA (USD)

Nilai Ekspor Non Migas gEkspor Nilai Non Migas - Sb. Kanan

-2000.00

0.00

2000.00

4000.00

6000.00

8000.00

10000.00

12000.00

(48)

3

53

103

153

203


2015 2016 2017 2018 2019

RIBU TON

Volume Ekspor Non Migas gEkspor Volume (%, yoy) - Sb. Kanan


Ekspor non migas Papua Barat pada triwulan II 2019 didominasi oleh komoditas industri

pengolahan dan komoditas berbasis sumber daya alam. Salah satunya adalah semen yang

merupakan komoditas ekspor non migas dengan pangsa sebesar 39,78% dari total ekspor

non migas. Komoditas dengan pangsa terbesar berikutnya adalah mutiara dan kayu olahan

dengan pangsa masing-masing sebesar 20,43% dan 17,48% dari total ekspor non migas.

Selanjutnya, komoditas perikanan yang terdiri dari udang segar, ikan segar, dan ikan olahan

mencatatkan pangsa sebesar 20,42%.

Sementara itu, jika ditinjau dari negara tujuan ekspor non migas, Tiongkok menjadi negara

mitra dagang utama dengan pangsa sebesar 26,7% yang diikuti oleh Hongkong (20,7%),

Taiwan (17,5%), ASEAN (11%) dan Jepang (5,7%). Komoditas yang diekspor ke Tiongkok

seluruhnya adalah semen, sedangkan tujuan Hongkong didominasi oleh mutiara, tujuan

Taiwan didominasi oleh kayu olahan, dan tujuan negara-negara ASEAN didominasi oleh

semen dan produk perikanan. Lebih lanjut, tujuan Jepang didominasi oleh produk perikanan

seperti udang segar, dan ikan olahan, serta tujuan Papua Nugini yang didominasi oleh semen.

Cukup besarnya pangsa semen pada ekspor komoditas non migas, menunjukkan bahwa

semen merupakan komoditas potensial yang dapat didorong untuk meningkatkan ekspor

Papua Barat.


Grafik 1.15. Pangsa Ekspor Non Migas Papua

Barat Berdasarkan Negara Tujuan


Grafik 1.16. Pangsa Ekspor Non Migas Papua

Barat Berdasarkan Komoditas

Tracking Kinerja Ekspor Triwulan III 2019

Pertumbuhan ekspor LN Papua Barat pada triwulan III 2019 diperkirakan tumbuh

terakselerasi. Akselerasi pertumbuhan ekspor LN disebabkan normalisasi produksi LNG

pasca maintenance train I Tangguh LNG pada triwulan II 2019. Datangnya musim dingin di

Asia Timur pada semester II 2019 diharapkan dapat mendorong permintaan terhadap LNG

serta menahan perlambatan ekonomi secara tahunan.

Hongkong, 20.7%

Taiwan, 17.5%

Tiongkok, 26.7%

Papua New Guenea,

5.7%

ASEAN, 11.0%

Jepang, 5.7%Mutiara, 20.43%

Semen, 39.78%

Kayu Olahan, 17.48%

Hasil Industri Lainnya, 1.73%

Udang Segar/Beku,

9.25%

Ikan Olahan, 8.67%

Ikan Segar, 2.50%


5. Perkembangan Impor

Kinerja Impor Triwulan II 2019

Tingginya impor turut menjadi faktor pengurang pertumbuhan ekonomi Papua Barat

triwulan II 2019. Pada periode ini, impor tumbuh sebesar 181,62% (yoy). Pertumbuhan

pada triwulan ini cukup tinggi meskipun lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang

tumbuh jauh lebih tinggi sebesar 482,39% (yoy). Secara nominal, impor Papua Barat di

triwulan II 2019 yaitu sebesar 41,8 juta USD, atau nilainya hampir sama dengan total impor

Papua Barat selama tahun 2018 yang sebesar 51,35 juta USD. Dari sisi volume, impor pada

triwulan II 2019 mencapai 65.361 ton.


Grafik 1.17. Nilai Impor LN Papua Barat (triwulan)


Grafik 1.18. Volume Impor LN Papua Barat

(triwulan)

Komoditas impor pada triwulan ini didominasi oleh komoditas mesin dan pesawat mekanik,

dimana nilainya mencapai USD36 juta atau sekitar 87,66% dari keseluruhan impor.

Komoditas ini didatangkan seiring kebutuhan pembangunan kilang train III tangguh LNG.

Tabel 1.3 Impor per Komoditas per HS-2DGT (USD)


Tracking Kinerja Impor Triwulan III 2019

Kinerja impor pada triwulan III 2019 diperkirakan melambat. Volume impor diperkirakan

akan melambat seiring kebutuhan impor barang modal yang sudah dilakukan pada semester

I 2019. Namun, terdapat potensi impor tinggi seiring pertumbuhan industri-industri

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

-8.00

2.00

12.00

22.00

32.00

42.00

52.00

62.00

72.00


2016 2017 2018 2019

RIBU (%, YOY)JUTA (USD)

Nominal Impor gImpor (Sb. Kanan)

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

-8

12

32

52

72

92

112


2016 2017 2018 2019

(%, YOY)RIBU TON

Volume Impor gVolume Impor (Sb. Kanan)

I II Share (%)

27 - Bahan Bakar Mineral - 4,592,291 11.00

40 - Karet dan Barang dari Karet 86,031.36 - -

68 - Benda-benda dari Batu, Gips dan Semen 243,777 - -

69 - Produk Keramik 224,710 - -

73 - Benda-benda dari Besi dan Baja 2,142,059 216 0.00

82- Perkakas, Perangkat Potong 236,716 - -

84 - Mesin dan Pesawat Mekanik 25,789,892 36,612,320 87.66

85 - Mesin dan Peralatan Listrik 22,120,390 560,269 1.34

lainnya 1,544 1,282 0.00

Komoditas2019


pengolahan di Papua Barat. Impor barang modal yang meliputi mesin dan alat listrik dan hasil

tambang (batubara, garam, belerang, kapur) diperkirakan masih akan menjadi pendorong

tingginya impor di Papua Barat.

1.1.2. Sisi Lapangan Usaha: Lapangan Usaha Utama Daerah

Dari sisi lapangan usaha (LU), perekonomian Papua Barat triwulan II 2019 mencatatkan

pertumbuhan yang negatif dipengaruhi oleh belum optimalnya kinerja LU utama.

Lapangan Usaha (LU) utama Papua Barat yaitu industri pengolahan, pertambangan dan

penggalian mencatatkan pertumbuhan negatif pada triwulan ini. Disamping itu, LU

pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan meskipun sedikit melambat

dibandingkan dengan triwulan I 2019. Sementara, LU konstruksi mencatat peningkatan

pertumbuhan sehingga mampu sedikit menahan turunnya pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.4. Pertumbuhan PDRB Papua Barat (%, yoy) Sisi Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan


1. Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Kinerja LU Industri Pengolahan Triwulan II 2019

Pada triwulan ini, LU industri pengolahan tumbuh negatif atau terkontraksi. LU industri

pengolahan triwulan II 2019 tumbuh negatif sebesar -6,73% (yoy), masih belum membaik

dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga tumbuh negatif sebesar -7,01% (yoy).

Kontraksinya pertumbuhan ini melanjutkan tren selama 3 triwulan terakhir dimana pada

triwulan IV 2018, pertumbuhan juga mencatat kontraksi sebesar -5,62% (yoy). Industri

pengolahan berpengaruh besar pada ekonomi Papua Barat seiring dengan pangsanya yang

mencapai sekitar 1/4 dari total PDRB. Kinerja LU industri pengolahan sangat dipengaruhi oleh

pengolahan LNG berskala besar yang terdapat di Blok Tangguh, Kabupaten Teluk Bintuni.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 3.29 4.05 5.99 6.71 5.19 3.03 0.30 3.20 3.53 3.31

Pertambangan dan Penggalian (5.19) (3.30) (0.46) 3.52 5.02 11.94 7.58 (6.62) (5.91) (6.59)

Industri Pengolahan 5.27 (0.57) 0.52 5.72 4.96 24.31 8.32 (5.62) (7.01) (6.73)

Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es 12.67 7.50 (0.86) 5.21 10.83 9.66 4.83 2.96 6.92 8.80

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 4.55 5.60 6.18 5.99 5.75 4.88 4.44 4.80 4.06 5.09

Konstruksi 7.52 4.22 10.74 13.46 8.27 8.05 6.04 6.69 7.72 7.86

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.61 10.12 7.69 5.16 9.54 10.02 9.89 9.87 8.50 7.98

Transportasi dan Pergudangan 8.44 9.58 7.83 6.47 7.39 8.03 9.43 9.38 8.75 7.36

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6.39 8.25 8.71 8.60 6.43 6.92 8.98 8.38 9.04 8.03

Informasi dan Komunikasi 6.59 6.72 8.08 10.58 6.30 8.22 9.37 9.38 14.21 12.49

Jasa Keuangan dan Asuransi 6.26 4.56 1.43 0.94 3.56 2.54 3.19 2.27 6.83 10.13

Real Estate 6.98 7.81 8.87 9.97 9.55 8.77 8.84 9.86 9.71 9.21

Jasa Perusahaan 7.02 5.30 7.78 9.60 9.82 9.06 5.48 5.73 4.22 4.92

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6.81 5.73 6.31 3.76 4.86 6.94 7.67 7.26 4.16 3.48

Jasa Pendidikan 8.26 7.76 7.50 8.20 8.15 4.20 3.45 3.59 8.61 3.42

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 5.03 7.48 8.21 7.75 5.76 5.30 8.49 8.36 8.65 1.74

Jasa lainnya 3.37 6.83 7.90 9.53 5.31 4.60 6.87 7.34 5.58 3.47

PDRB 3.63 2.09 3.78 6.32 5.87 12.83 6.92 0.18 (0.26) (0.50)

2019

Lapangan UsahaIIV II II II

2017

III IIIII

2018

IV


Pada periode ini terdapat maintenance kilang train I Tangguh LNG sehingga mempengaruhi

produksi LNG. Selain itu, terdapat industri pengolahan semen di Manokwari yang

mempengaruhi perkembangan industri pengolahan meskipun dengan pangsa yang relatif

masih kecil.

Sumber: World Bank, diolah

Grafik 1.19. Harga LNG

Sumber: DJBC

Grafik 1.20. Ekspor LNG

Dari sisi ekspor, pertumbuhan ekspor mengalami kontraksi. Ekspor LNG pada triwulan II 2019

kontraksi -22,28% (yoy), jauh melambat dibanding triwulan sebelumnya yang mampu

tumbuh terbatas 9,67% (yoy). Bila dilihat secara bulanan, ekspor LNG dari bulan Januari

sampai dengan April 2019 menunjukkan tren penurunan dan mengalami puncak titik ekspor

terendah di bulan April 2019. Hal ini dipengaruhi oleh sedang berlangsungnya proses

maintenance train I Tangguh LNG pada bulan April 2019.

Dari sisi harga, harga LNG menunjukkan tren menurun sejak bulan Desember 2018 hingga

bulan Juni 2019. Pada bulan Desember 2018, harga LNG sebesar 12.00 USD/MMBTU, hingga

bulan Juni 2019 harga LNG sebesar 10,04 USD/MMBTU. Turunnya harga LNG

mengakibatkan nilai ekspor LNG yang menurun sehingga melemahkan kinerja dari industri

ini. Sebagai substitusi dari minyak bumi, harga jual LNG dipengaruhi oleh harga komoditas

minyak dunia serta permintaan dari negara mitra dagang. Kebutuhan utama para mitra

dagang tujuan ekspor LNG adalah untuk pembangkit listrik.

Indikator lain dari data perbankan, LU Industri Pengolahan yang tumbuh negatif diikuti oleh

penyaluran kredit industri pengolahan yang juga terkontraksi. Penyaluran kredit industri

pengolahan tumbuh negatif sebesar -9,81% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019

yang tercatat sebesar -7,28% (yoy).

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Jan

Feb

Mar

Ap

r

Mei

Jun

Jul

Agu Sep

Okt

No

v

De

s

Jan

Feb

Mar

Ap

r

Mei

Jun

2018 2019

Harga LNG (USD/MMBTU) % yoy (sb. Kanan)

(50.00)

(30.00)

(10.00)

10.00

30.00

50.00

70.00

90.00

110.00

130.00

150.00

(2,080)

(1,580)

(1,080)

(580)

(80)

420

920

1,420


2016 2017 2018 2019

% YOYJUTA (USD)

Ekspor LNG YoY LNG (sb. Kanan)



Grafik 1.21. Kredit Industri Pengolahan (triwulan)

Sumber: DJBC

Grafik 1.22. Ekspor LNG (bulanan)

Tracking Kinerja LU Industri Pengolahan Triwulan III 2019

Pada triwulan III 2019, kinerja industri pengolahan diperkirakan membaik dibandingkan

triwulan sebelumnya. Produksi LNG menjadi pengaruh utama pertumbuhan dimana

produksi diperkirakan kembali normal setelah sebelumnya sedikit tertahan dengan adanya

maintenance kilang train I Tangguh LNG yang berlangsung selama 23 hari. Maintenance ini

dimulai pada Maret 2019 dan selesai pada pertengahan April 2019.

2. Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian Triwulan II 2019

Sejalan dengan negatifnya pertumbuhan pada LU industri pengolahan, LU

pertambangan dan penggalian tercatat terkontraksi pada triwulan ini. Pada triwulan II

2019, LU pertambangan dan penggalian terkontraksi sebesar -6,59% (yoy), kontraksi lebih

dalam dibandingkan triwulan I 2019 yang juga terkontraksi sebesar -5,91% (yoy). Selama 3

(tiga) triwulan terakhir, pertumbuhan LU ini mengalami kontraksi dimana pada triwulan IV

2018 juga tercatat kontraksi -6,62% (yoy). Kontraksinya pertumbuhan ini dipengaruhi oleh

realisasi lifting LNG triwulan II 2019 yang lebih rendah dibandingkan lifting triwulan II 2018.

Sebagaimana diketahui, komoditas utama Papua Barat adalah gas alam cair (LNG). LNG ini

mendorong kinerja LU industri pengolahan dan kinerja LU pertambangan dan penggalian.

Kedua LU tersebut merupakan value chain dari produksi LNG yang beroperasi di Blok

Tangguh, Kabupaten Teluk Bintuni. Kendala yang terjadi di Blok Tangguh akan sangat

berpengaruh terhadap produksi LNG Papua Barat yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja

LU industri pengolahan serta LU pertambangan dan penggalian.

Berdasarkan data SKK Migas, realisasi lifting LNG pada di triwulan II 2019 tercatat lebih

rendah dibanding realisasi lifting LNG di triwulan I 2019 dan realisasi lifting di triwulan II

2018. Realisasi lifting ini menyesuaikan dengan kapasitas kilang dan juga dipengaruhi oleh

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

-700

-200

300

800

1,300

1,800

2,300

2,800

3,300

3,800

II III IV I II III IV I II III IV I II

2017 2018 2019

%, yoyRp Miliar

Kredit industri pengolahan gKredit industri pengolahan (Sb. Kanan)

243,829,787

218,398,182

169,137,295

109,975,760

183,928,973

183,897,776

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19

USD


faktor permintaan. Sementara itu, pada triwulan laporan tidak ada ekspor dari komoditas

minyak mentah.

Sumber: SKK Migas, diolah

Grafik 1.23. Lifting Tangguh LNG Triwulanan vs

Rata-Rata Triwulanan dalam 4 Tahun

Sumber: SKK Migas, diolah

Grafik 1.24. Lifting Tangguh LNG Bulanan vs Rata-

Rata Bulanan dalam 4 Tahun

Dari sisi perbankan, indikator penyaluran kredit pertambangan oleh perbankan tercatat

tumbuh cukup tinggi. Pada triwulan II 2019, kredit pertambangan tumbuh sebesar 42,65%

(yoy), meskipun lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh hingga

61,41% (yoy). Kredit ini didominasi oleh kredit pertambangan minyak dan gas bumi serta

jasa yang terkait.


Grafik 1.25. Kredit Pertambangan (triwulan)

Sumber: DJBC

Grafik 1.26. Ekspor Minyak Mentah (triwulan)

Tracking Kinerja LU Pertambangan dan Penggalian Triwulan III 2019

Pada triwulan III 2019, kinerja LU pertambangan dan penggalian diperkirakan membaik.

Peningkatan kinerja LU ini juga sejalan dengan kinerja LU Industri pengolahan. Normalisasi

produksi atau lifting pasca maintenance kilang train I Tangguh LNG menjadi pendorong

kinerja LU ini membaik.

4,205

3,882

4,7194,441

4,601

3,239

4,635

4,688

4,290

3,377

4,061

4,3904,278

4,440

4,7064,498

4,1053,925

2,000

3,000

4,000

5,000

I I I I I I I V I I I I I I I V I I I I I I I V I I I I I I I V I I I

2015 2016 2017 2018 2019

Vol (Ribu M3)

Axis TitleTANGGUH LNG RATA-RATA

0

500

1,000

1,500

2,000

J a n F e b Ma r A p r Me i J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e s

Vol (Ribu M3)

2019 RATA-RATA 4 TAHUNSumber : SKK Migas

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018 2019

%, YOYMILIAR (RP)

Kredit pertambangan

gKredit pertambangan (Sb. Kanan)

-

5

10

15

20

25


2016 2017 2018 2019

(120.00)

(100.00)

(80.00)

(60.00)

(40.00)

(20.00)

-

20.00

40.00

60.00JUTA (USD)

Ekspor Minyak mentah YoY Minyak mentah (sb. Kanan)


3. Lapangan Usaha Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi Triwulan II 2019

Pada triwulan II 2019, LU konstruksi tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya. Lapangan usaha konstruksi pada triwulan II 2019 tumbuh sebesar 7,86% (yoy),

sedikit meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,72% (yoy). Ini

sejalan dengan pola historis dimana pertumbuhan konstruksi juga cukup tinggi di triwulan II

tahun berjalan. Sebagai daerah yang masih berkembang, pertumbuhan di sektor konstruksi

memang perlu diakselerasi, terutama di bidang infrastruktur seperti bangunan, jalan,

maupun jembatan. Tingginya pertumbuhan konstruksi ini berasal dari proyek infrastruktur

baik swasta maupun pemerintah.

Indikator proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah yang dapat dipantau untuk

mengetahui perkembangan kinerja LU konstruksi adalah realisasi belanja modal pemerintah.

Sampai dengan triwulan II 2019, belanja modal APBN baru terealisasi sebesar 19,92% dari

pagu. Sementara itu, belanja modal APBD telah terealisasi sebesar 8,31%. Meskipun masih

rendah, realisasi ini mendorong kinerja LU konstruksi pada triwulan II 2019.


Grafik 1.27. Kredit Konstruksi (triwulan)

Sumber: Kemenperin dan Kemendag (Diolah)

Grafik 1.28. Realisasi Pengadaan Semen (triwulan)

Indikator penyaluran kredit konstruksi oleh perbankan juga menunjukkan prospek

peningkatan LU konstruksi ke depan. Pada triwulan II 2019, pertumbuhan kredit konstruksi

tercatat sebesar 15,97% (yoy). Pertumbuhan ini ditengarai masih cukup tinggi namun perlu

didorong supaya lebih meningkat. Kredit sektor konstruksi ini didominasi oleh konstruksi

gedung dan bangunan jalan raya.

Tracking kinerja LU Konstruksi Triwulan III 2019

Memasuki triwulan III 2019, kinerja LU konstruksi diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi

dari triwulan sebelumnya. Peningkatan LU konstruksi didorong oleh proyek swasta maupun

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

-725

-525

-325

-125

75

275

475

675

875

1,075


2014 2015 2016 2017 2018 2019

%, YOYMILIAR (RP)

Kredit konstruksi gKredit konstruksi (Sb. Kanan)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

(30,000.00)

(10,000.00)

10,000.00

30,000.00

50,000.00

70,000.00

90,000.00

110,000.00


2017 2018 2019

Realisasi Semen (ton) gRealisasi Semen (yoy) - Sb. Kanan


pemerintah. Beberapa proyek pengerjaan swasta yang bersifat besar seperti pengerjaan

kilang train III tangguh LNG diperkirakan dapat menopang pertumbuhan konstruksi di

triwulan ini. Proyek pemerintah juga diperkirakan tetap tumbuh seiring pengerjaan jalan

transpapua yang direncanakan selesai tahun 2019, target penyelesaian beberapa

pembangkit listrik serta berbagai proyek yang lain.

4. Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Triwulan I I 2019

LU pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh melambat dibanding triwulan

sebelumnya. Pada triwulan II 2019, LU ini tumbuh sebesar 3,31% (yoy), lebih rendah

dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,53% (yoy). Melambatnya

pertumbuhan ini ditengarai oleh kurang optimalnya produksi ikan segar, dan kayu olahan

seiring pertumbuhan ekspor yang kontraksi. Sementara, ekspor udang dan mutiara tercatat

cukup solid sehingga mampu menahan melambatnya pertumbuhan.

Mutiara merupakan komoditas utama ekspor non migas Papua Barat dengan nilai tertinggi

setelah semen. Pertumbuhan ekspor mutiara pada triwulan ini tercatat 27,52% (yoy), lebih

tinggi dibanding triwulan sebelumnya. Ekspor mutiara sangat tergantung dari kondisi pasar

atau permintaan global khususnya Hongkong sehingga ekspor dilakukan dalam periode yang

tidak rutin.


Grafik 1.29. Ekspor Mutiara


Grafik 1.30. Ekspor Udang Segar/Beku

Sementara itu, kinerja komoditas udang segar/beku mampu menopang LU ini untuk tetap

dapat tumbuh positif. Pada triwulan II 2019, ekspor udang segar/beku tumbuh sebesar

50,95% (yoy), terakselerasi dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,98%

(yoy). Udang beku pada jenis ini didominasi oleh udang hasil tangkapan laut.

Sementara, ekspor ikan tercatat menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar -34,31%(yoy),

lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh tinggi sebesar 41,41%

(yoy). Kurangnya ekspor ikan ditengarai akibat hasil tangkapan ikan yang kurang maksimal.

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

JUTA (USD)

Mutiara growth Mutiara (%, yoy) - Sb. Kanan

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

JUTA (USD)

Mutiara growth Mutiara (%, yoy) - Sb. Kanan


Kondisi cuaca dengan gelombang tinggi menyebabkan hasil tangkapan nelayan menjadi

kurang optimal. Sejalan dengan ekspor ikan yang terkontraksi, pertumbuhan kredit sektor

perikanan juga tercatat kontraksi sebesar -9,09% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan

sebelumnya yang tercatat 7,52% (yoy).


Grafik 1.31. Ekspor Ikan

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 1.32. Kredit Perikanan


Grafik 1.33. Ekspor Kayu Olahan

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 1.34. Kredit Pertanian

Selanjutnya, pertumbuhan ekspor kayu olahan tercatat kontraksi -4,64% (yoy) dan

mendorong perlambatan sektor kinerja LU ini. Kontraksinya ekpor kayu olahan disebabkan

juga oleh base effect ekspor yang cukup tinggi pada triwulan II 2018. Meskipun demikian,

jika dibandingkan dengan ekspor secara nominal dengan triwulan I 2019, ekspor triwulan II

2019 menunjukkan nilai yang lebih tinggi.

Di sisi lain, subusaha pertanian memiliki risiko yang tinggi terhadap kondisi cuaca. Curah

hujan yang tinggi dapat menyebabkan produksi tanaman khususnya hortikultura memiliki

risiko gagal panen yang cukup tinggi. Pada triwulan II 2019, kondisi curah hujan terpantau

pada situasi menengah hingga tinggi. Dari sisi perbankan, penyaluran kredit pertanian pada

triwulan ini tumbuh sebesar 24,86% (yoy), melambat dibanding triwulan I 2019 yang tercatat

tumbuh sebesar 37,35% (yoy).

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

-0.30

-0.10

0.10

0.30

0.50

0.70

0.90

1.10


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

JUTA (USD)

Ikan Segar growth Ikan (%, yoy) - Sb. Kanan

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-15

-5

5

15

25

35

45

55

65


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MILIAR (RP)

Kredit perikanan gKredit Perikanan (Sb. Kanan)

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50


2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

JUTA (USD)

Kayu Olahan growth Kayu Olahan (%, yoy) - Sb. Kanan

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

-400

100

600

1100

1600

2100


2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

MILIAR (RP)

Kredit pertanian gKredit pertanian (Sb. Kanan)


Tracking Kinerja LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Triwulan III 2019

Memasuki triwulan III 2019, kinerja LU pertanian, kehutanan, dan perikanan

diperkirakan meningkat dibanding triwulan sebelumnya. Semakin baiknya struktur

pertanian di Papua Barat mendorong kinerja subsektor pertanian menjadi lebih baik lagi. Dari

sisi perikanan, semakin kuatnya produksi mutiara, udang segar, dan ikan segar berpotensi

meningkatkan kinerja subusaha perikanan. Namun, dengan kondisi curah hujan yang sedikit

lebih tinggi pada bulan Agustus dan September 2019 dibanding daerah lain di Indonesia

berpotensi menghambat kinerja sub usaha perikanan. Subusaha perikanan memiliki pangsa

mencapai 50% sehingga cukup dominan pada sektor LU ini. Kemudian, beberapa

perkebunan kelapa sawit milik perusahaan nasional telah memulai panen perdananya pada

akhir semester I tahun ini, hal ini tentu saja menjadi potensi pendorong pertumbuhan sub

sektor perkebunan.

Sumber: BMKG

Gambar 1.1. Prakiraan Curah Hujan Agustus

2019

Sumber: BMKG

Gambar 1.2. Prakiraan Curah Hujan September

2019




KEUANGAN PEMERINTAH

belanja APBD Provinsi Papua Barat pada Triwulan II 2019 tercatat lebih tinggi

dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya, begitu juga dengan realisasi pendapatan

daerah yang optimal dan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun

sebelumnya.

Pendapatan daerah pemerintah provinsi telah direalisasikan 42,27% yang

merupakan realisasi triwulan kedua tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini sejalan

dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer yang

juga meningkat signifikan dari pendapatan pada periode yang sama tahun

sebelumnya.

Belanja daerah Provinsi Papua Barat hingga triwulan II 2019 masih belum optimal

dengan realisasi sebesar 23,37%. Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar 26,05%

dan Belanja Langsung terealisasi sebesar 18,35% yang merupakan realisasi belanja

langsung tirwulan II tertinggi dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu, realisasi belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Papua Barat pada

triwulan II 2019 tercatat sebesar 34,26% tercatat lebih tinggi dibandingkan periode

yang sama tahun lalu.

2.1. Keuangan Pemerintah Pusat di Daerah

Pagu Belanja APBN di Papua Barat pada tahun 2019 telah ditetapkan lebih tinggi

dibandingkan tahun sebelumnya, yang sejalan dengan peningkatan APBN secara

nasional. Pada tahun 2019, pagu APBN Provinsi Papua Barat ditargetkan sebesar Rp221

miliar untuk pendapatan negara dan sebesar Rp10.817 miliar untuk belanja negara. Namun,

pada Triwulan II 2019 telah dilakukan revisi DIPA sehingga anggaran Pendapatan Negara

menjadi Rp222 miliar. Untuk Belanja Pemerintah Pusat kembali dilakukan revisi DIPA menjadi

sebesar Rp7.613 miliar. Berdasarkan peruntukkannya, komponen belanja pegawai dan

belanja modal mengalami penyesuaian sebesar masing-masing 2,03% dan 1,35%

sedangkan belanja barang terkoreksi sebesar -0,13%.

BAB - 2


Tabel 2.1. Realisasi Belanja APBN Propinsi Papua Barat (Rp Milliar)

Sumber : Kanwil DJPBN Propinsi Papua Barat (diolah)

Pemerintah Pusat telah merealisasikan Belanja APBN di Papua Barat sampai dengan

triwulan II 2019 sebesar 34,26% atau senilai Rp2.584 miliar. Realisasi tersebut lebih

tinggi dibandingkan realisasi belanja negara pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara alokasi belanja, realisasi belanja pegawai tercatat paling tinggi sebesar 50,34%

hingga triwulan II 2019 yang meningkat dibandingkan triwulan II tahun lalu. Hal yang sama

diikuti oleh belanja barang sebesar 41,11% dan belanja sosial yang mencapai 27,99%

hingga triwulan II 2019. Namun untuk belanja modal mencatatkan realisasi yang lebih

rendah dibandingkan triwulan II 2018 sebesar 19,92%.

2.2. Realisasi APBD Provinsi Papua Barat Triwulan II 2019

Pemerintah Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 telah merealisasikan pendapatan

yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Realisasi

pendapatan tercatat sebesar 42,27%, yang merupakan capaian tertinggi pada periode yang

sama selama tiga tahun terakhir. Untuk realisasi belanja daerah tercatat sebesar 4,74% yang

juga lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pos pendapatan

daerah khususnya pendapatan asli daerah telah mencapai targetnya di quarter kedua tahun

ini, sedangkan tingkat realisasi belanja masih belum optimal walaupun lebih baik

dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Tabel 2.2. Realisasi APBD Propinsi Papua Barat

Sumber : BPKAD Provinsi Papua Barat, diolah

2017 2018 2019 II - 2017 II - 2018 II-2019 II - 2017 II - 2018 II- 2019

Pagu Belanja Bantuan Sosial 20 25 13 7 6 4 26,86% 23,88% 27,99%

Pagu Belanja Barang 2.465 2.901 2.789 668 806 1.146 23,04% 27,78% 41,11%

Pagu Belanja Lain-lain 14 14 16 0 2 2 0,71% 16,80% 15,60%

Pagu Belanja Modal 2.951 2.705 3.113 846 678 620 31,28% 25,06% 19,92%

Pagu Belanja Pegawai 1.347 1.499 1.611 584 667 811 38,95% 44,52% 50,34%

Total Pagu 6.797 7.143 7.542 2.105 2.159 2.584 29,47% 30,23% 34,26%

UraianPagu (dlm miliar) % Realisasi s.d. Triwulan

2017 2018 2019 II - 2017 II - 2018 II-2019 II - 2017 II - 2018 II - 2019

PENDAPATAN DAERAH (Miliar Rp) 7.298 7.240 8.479 2.519 2.522 3.584 34,79% 34,83% 42,27%

Pendapatan Asli Daerah 524 438 442 139 274 323 31,70% 62,64% 73,05%

Dana Perimbangan 3.499 2.793 4.090 1.388 1.045 2.077 49,69% 37,42% 50,80%

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 3.274 4.009 3.948 992 1.203 1.184 24,75% 30,00% 30,00%

BELANJA DAERAH (Miliar Rp) 8.000 7.978 8.629 2.058 1.640 2.017 25,80% 20,56% 23,37%

Belanja Tidak Langsung 4.002 3.442 3.873 1.564 1.077 1.009 45,45% 31,28% 26,05%

Belanja Langsung 3.160 3.573 3.527 268 288 647 7,50% 8,05% 18,35%

Belanja Pegawai 838 963 1.229 226 276 361 23,44% 28,66% 29,33%

Surplus (Defisit) (702) (738) (150) 461 882 1.568

APBDUraian

% Realisasi s.d. TriwulanRealisasi s.d. Triwulan


2.2.1. Penyerapan Pendapatan Triwulan II 2019

Pada tahun 2019, pendapatan daerah Provinsi Papua Barat telah ditargetkan sebesar

Rp8.479 miliar pada tahun 2019, lebih tinggi dibandingkan anggaran tahun 2018 yang

tercatat sebesar Rp7.240 miliar. Dilihat dari komposisinya, pendapatan transfer masih

mendominasi dengan pangsa hingga 94,8%. Komponen utama pendapatan transfer di

Provinsi Papua Barat adalah Dana Perimbangan sebesar Rp4.090 miliar dan Lain-lain

Pendapatan Yang Sah yang berbentuk Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar

Rp3.948 miliar. Sedangkan pendapatan asli daerah yang merupakan indikator kemandirian

suatu daerah masih ditargetkan sebesar Rp442 miliar atau dengan pangsa sekitar 5,2%.

Provinsi Papua Barat telah merealisasikan 42,47% anggaran pendapatannya hingga

Triwulan II 2019 yang tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun

sebelumnya sebesar 34,83%.

Komponen Pendapatan Asli Daerah mencapai tingkat realisasi yang optimal sebesar 73,05%,

di atas periode yang sama sebelumnya yang tercatat sebesar 62,64%. Sedangkan komponen

Dana Perimbangan mencatat realisasi sebesar 50,80%, jauh lebih tinggi dibandingkan

realisasi pada triwulan II 2018. Realisasi terendah dicatatkan oleh komponen Lain-lain

Pendapatan Yang Sah sebesar 30,00% sama dengan realisasi pada triwulan yang sama

tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua Barat pada Triwulan II 2019

sebesar 73,05% didorong oleh realisasi Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan yang optimal.

Pajak Daerah sebagai komponen terbesar dengan pangsa 75,2% dari total PAD telah

direalisasikan sebesar Rp266miliar atau 80,16 %. Begitu juga dengan komponen Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang sudah terealisasi hingga 198,9%

walaupun masih memberikan kontribusi yang relatif kecil. Sedangkan komponen Retribusi

Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terealisasi masing-masing sebesar Rp1 miliar (48,22%)

dan Rp38 miliar (38,74%). Dengan tingkat realisasi PAD yang telah dicapai hingga Triwulan

II tahun ini menunjukkan efektivitas keuangan daerah1 di Provinsi Papua Barat sudah optimal.

1Efektivitas Keuangan Daerah (Efektifitas PAD) merupakan rasio realisasi pendapatan asli daerah terhadap

rencana pendapatan asli daerah yang dianggarkan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana efektivitas

pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan asli daerahnya.


Tabel 2.3. Realisasi Pendapatan APBD Propinsi Papua Barat


Selanjutnya, Dana Perimbangan Provinsi Papua Barat dengan pagu sebesar Rp4.090

miliar telah terealisasi sebesar 50,80%, yang didorong oleh peningkatan tingkat realisasi

dari semua komponen, baik secara persentase maupun nilai nominal. Realisasi Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak tercatat sebesar 50,15% yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, transfer Dana Alokasi Umum juga

telah terealisasi sesuai jadwal dengan realisasi sebesar 58,33% dan didukung oleh Dana

Alokasi Khusus yang telah direalisasikan sebesar 33,06%.

Meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah meningkat, namun di sisi lain Pendapatan

Transfer juga mengalami peningkatan realisasi yang jauh lebih besar menyebabkan

derajat desentralisasi2 Provinsi Papua Barat tercatat mengalami sedikit penurunan dari

10,87% pada periode yang sama pada tahun sebelumnya menjadi 9,00% pada periode

laporan (grafik 2.1). Di sisi lain, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah3 menunjukkan hal

yang berbeda. Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Papua Barat pada triwulan

laporan tercatat sebesar 9,89%, (grafik 2.2) lebih tinggi dibandingkan triwulan periode yang

sama tahun lalu yang sebesar 7,79%. Namun, dengan nilai rasio kedua indikator otonomi

fiskal tersebut masih di bawah 50% merupakan indikasi bahwa Provinsi Papua Barat masih

memiliki ketergantungan keuangan yang cukup tinggi terhadap pusat.

2Derajat Desentralisasi merupakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan

Daerah (TPD), semakin tinggi rasio yang dimiliki maka semakin besar kemampuan daerah untuk membiayai

belanja pemerintah.

3Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi

Pendapatan Transfer pada periode yang sama. Indikator ini menunjukkan sejauh mana kemandirian pemerintah

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan belanja daerahnya.

2017 2018 2019 II - 2017 II - 2018 II-2019 II - 2017 II - 2018 II-2019

PENDAPATAN ASLI DAERAH (Miliar Rp) 524 438 442 139 274 323 26,47% 62,64% 73,05%

Pajak Daerah 263 308 332 119 101 266 45,20% 32,79% 80,16%

Retribusi Daerah 2 1 2 1 0 1 34,66% 0,97% 48,22%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan34 8 9 - - 17 0,00% 0,00% 198,89%

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 226 121 99 19 173 38 8,52% 143,14% 38,74%

PENDAPATAN TRANSFER (Miliar Rp) 6.774 6.802 8.038 2.380 2.248 3.262 35,14% 33,04% 40,58%

Dana Perimbangan 3.499 2.793 4.090 1.388 1.045 2.077 39,66% 37,42% 50,80%

Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak 1.666 904 2.090 395 202 1.048 23,69% 22,31% 50,15%

Dana Alokasi Umum 1.412 1.431 1.457 804 716 850 56,96% 50,00% 58,33%

Dana Alokasi Khusus 422 458 543 189 128 179 44,82% 27,89% 33,06%

Lain-lain Pendapatan Yang Sah 3.274 4.009 3.948 992 1.203 1.184 30,30% 30,00% 30,00%

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 3.266 4.009 3.948 985 1.203 1.184 30,14% 30,00% 30,00%

Pendapatan Lainnya 0 - 0,22 - 0,04 0,00% 0,00% 17,59%

Dana Insentif Daerah 8 - - 8 - - 100,00% 0,00% 0,00%

PENDAPATAN DAERAH (Miliar Rp) 7.298 7.240 8.479 2.519 2.522 3.584 34,51% 34,83% 42,27%

% Realisasi s.d. TriwulanUraian

APBD Realisasi s.d. Triwulan



Grafik 2.1. Derajat Desentralisasi


Grafik 2.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

2.2.2. Realisasi Belanja Triwulan II 2019

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 masih belum

optimal. Realisasi belanja daerah tercatat sebesar 23,37% yang sedikit lebih tinggi

dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya baik dari sisi tingkat realisasi maupun

nominal realisasi (grafik 2.3). Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 telah merealisasikan

belanja daerah sebesar Rp2.017 miliar dengan komponen belanja terbesar adalah Belanja

Tidak Langsung dengan pangsa 50,02%, berikutnya adalah komponen Belanja Langsung

sebesar 32,09%, dan Belanja Pegawai sebesar 17,88% (grafik 2.4).


Grafik 2.3. Rasio Realisasi Belanja Daerah


Grafik 2.4. Pangsa Realisasi Belanja

Di antara ketiga komponen tersebut, Belanja Pegawai mencatat realisasi paling tinggi yaitu

sebesar 29,33% yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan II 2018. Sedangkan

Belanja Tidak Langsung mencatat realisasi sebesar 26,05% yang lebih rendah dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, realisasi Belanja Langsung yang sebesar

18,35% tercatat jauh lebih tinggi di bandingkan dengan realisasi pada triwulan II 2018 yang

hanya sebesar 8,05%.

Realisasi Belanja Tidak Langsung paling besar dialokasikan untuk Belanja Bantuan

Keuangan dan Belanja Hibah masing-masing sebesar Rp594miliar dan Rp284 miliar.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV TwI TwII

2016 2017 2018 2019

7,20%6,46% 6,07%

12,07%

7,55%

5,51% 5,82%6,62%

10,92% 10,87%

7,23%6,03%

14,84%

9,00%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%


2016 2017 2018 2019

7,76%6,91% 6,47%

13,73%

8,16%

5,83%6,18%7,09%

12,26%12,20%

7,79%6,42%

17,42%

9,89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2016 2017 2018 2019

3,91%

30,91%

53,13%

94,26%

10,50%

25,90%

40,42%

87,70%

2,80%

20,56%

45,84%

86,87%

4,74%

23,37%50,02%

32,09%

17,88%

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

Belanja Pegawai


Belanja Bantuan Sosial mencatat realisasi tertinggi pada belanja daerah secara total yaitu

sebesar 55,40% walau dengan nominal yang relatif kecil yaitu hanya Rp27 miliar. Tingkat

realisasi terbesar berikutnya yaitu alokasi Belanja Hibah yang mencapai 36,56% dan Belanja

Bantuan Keuangan yang mencapai 29,67%.

Tabel 2.4. Realisasi Belanja APBD Propinsi Papua Barat


Sedangkan komponen Belanja Langsung baru direalisasikan sebesar Rp647 miliar atau

18,35%. Peningkatan realisasi kedua komponen utama yaitu Belanja Barang dan Jasa yang

tercatat sebesar 25,02% dan Belanja Modal sebesar 11,25% mendorong realisasi Belanja

Langsung relatif lebih optimal dibandingkan dengan triwulan II 2018. Di sisi lain, komponen

Belanja Pegawai telah direalisasikan sebesar Rp361 miliar atau sebesar 29,33% relatif sama

dengan pencapaian pada triwulan II 2018.

2017 2018 2019 II - 2017 II - 2018 II-2019 II - 2017 II - 2018 II-2019

BELANJA TIDAK LANGSUNG (Tidak Termasuk

Belanja Pegawai)4.002 3.442 3.873 1.564 1.077 1.009 39,09% 31,28% 26,05%

Belanja Hibah 813 834 778 600 412 284 73,77% 49,35% 36,56%

Belanja Bunga 2 - - - - 0,00% 0,00% 0,00%

Belanja Bantuan Sosial 51 93 48 28 28 27 54,81% 29,82% 55,40%

Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa1.393 574 1.034 371 59 104 26,67% 10,29% 10,02%

Belanja Bantuan Keuangan Kepada

Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa1.734 1.937 2.003 566 578 594 32,61% 29,86% 29,67%

Belanja Tidak Terduga 10 4 10 - - - 0,00% 0,00% 0,00%BELANJA LANGSUNG (Tidak Termasuk Belanja

Pegawai)3.160 3.573 3.527 268 288 647 8,48% 8,05% 18,35%

Belanja Barang dan Jasa 2.081 1.810 1.819 250 243 455 12,01% 13,42% 25,02%

Belanja Modal 1.079 1.763 1.708 18 45 192 1,66% 2,54% 11,25%

Belanja Pegawai (Miliar Rp) 838 963 1.229 226 276 361 26,95% 28,66% 29,33%

BELANJA DAERAH (Miliar Rp) 8.000 7.978 8.629 2.058 1.640 2.017 25,73% 20,56% 23,37%

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA)782 788 250 788 -

PEMBIAYAAN DAERAH 80 50 100 - -

Surplus (Defisit) - - - 461 1.670 1.568

% Realisasi s.d. TriwulanUraian

APBD Realisasi s.d. Triwulan




PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

Inflasi tahunan Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 menurun jika dibandingkan

dengan triwulan I 2019.

Berdasarkan kelompoknya, penurunan inflasi tahunan terutama disebabkan oleh

kelompok bahan makanan. Namun demikian, tingginya inflasi pada kelompok

transportasi masih menjadi pendorong inflasi pada periode ini.

Pada triwulan III 2019, inflasi kelompok angkutan udara diperkirakan masih menjadi

penyumbang andil inflasi yang dominan.

3.1. Inflasi Secara Umum

Inflasi Papua Barat tercatat terjaga pada triwulan II 2019. Pada periode ini inflasi tercatat

sebesar 2,75% (yoy), menurun bila dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat

sebesar 3,48% (yoy). Secara historis, inflasi tahunan Papua Barat pada periode ini tercatat

paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Secara bulanan, tekanan inflasi menunjukkan pola

yang beragam selama triwulan II 2019. Pada Bulan April tercatat deflasi -0,04% (mtm), yang

seakan melanjutkan tren deflasi di bulan Februari dan Maret. Namun, pada bulan Mei terjadi

inflasi yang cukup tinggi karena pengaruh momen HBKN yang tercatat sebesar 1,59% (mtm).

Selanjutnya, permintaan yang masih tinggi juga mendorong inflasi di bulan Juni sebesar

0,25%(mtm). Sementara, secara triwulanan inflasi Papua Barat pada periode laporan tercatat

1,81% (qtq), lebih tinggi bila dibanding triwulan I 2019 sebesar -0,61% (qtq) namun lebih

rendah bila dibanding periode triwulan II 2018 sebesar 2,54% (qtq).

Sumber : BPS Propinsi Papua Barat (diolah)

Grafik 3.1. Inflasi Bulanan Prov. Papua Barat


Grafik 3.2. Inflasi Tahunan Prov. Papua Barat

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%, mtm

2019 Max 5 tahun Min 5 tahun

BAB - 3


Inflasi di Papua Barat saat ini masih berada pada sasaran inflasi nasional 3,5%±1%. Jika

dibandingkan dengan inflasi nasional maupun inflasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang

mencakup Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, Inflasi di Papua

Barat terpantau lebih rendah. Inflasi nasional secara tahunan tercatat sebesar 3,28% (yoy)

dan inflasi KTI secara tahunan tercatat sebesar 3,07% (yoy). Jika dibandingkan dengan

provinsi lain di KTI, Provinsi Papua Barat memiliki nilai inflasi yang relatif berada di rata-rata

sebaran laju inflasi di KTI. Inflasi tertinggi di KTI dicatatkan oleh Sulawesi Tengah (5,24%,yoy)

dan Sulawesi Utara (5,10%,yoy). Sementara itu, Sulawesi Barat mencatat inflasi terendah

sebesar 0,54% (yoy).


Grafik 3.3 Inflasi Tahunan Papua Barat, KTI dan

Nasional

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 3.4. Perkembangan Kurs Rupiah (JISDOR)

terhadap USD

Berdasarkan kelompok pengeluaran, penurunan laju inflasi tahunan triwulan II 2019

berasal dari kelompok bahan makanan. Sementara, inflasi pada kelompok

transportasi,komunikasi, & jasa keuangan terutama sub kelompok transportasi tercatat

tinggi. Kelompok bahan makanan mencatat deflasi yang disumbang oleh terkoreksinya

komoditas daging ayam ras, ikan segar (ikan teri, ikan cakalang/sisik, ikan kawalina, ikan

kembung, ikan mumar). Secara umum, harga daging ayam ras mengalami koreksi harga

secara nasional seiring pasokan yang berlimpah terutama pasokan bibit ayam (Day Old

Chicks/DOC). Disamping itu, pasokan ikan segar ditengarai relatif lebih baik dibanding tahun

lalu sehingga harga ikan segar tidak semahal harga pada tahun lalu. Sementara itu, ditengah

penurunan inflasi bahan makanan, inflasi kelompok transportasi tercatat tinggi yang

didorong oleh tarif angkutan udara. Tarif angkutan udara yang mengalami peningkatan sejak

November tahun 2018 hingga akhir triwulan II 2019 ini belum mengalami penurunan harga

secara signifikan. Tekanan pada angkutan udara juga dipengaruhi oleh tingginya permintaan

masyarakat akan transportasi udara seiring dengan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Libur

Lebaran yang terjadi selama triwulan II 2019.

14244

14141

8500

9500

10500

11500

12500

13500

14500


2014 2015 2016 2017 2018 2019

IDR


Secara spasial, inflasi tahunan di Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong tercatat

menurun. Inflasi tahunan di Kabupaten Manokwari mengalami penurunan dari 7,11% (yoy)

pada triwulan I 2019 menjadi 7,07% (yoy) pada periode ini. Sedangkan, Kota Sorong sebagai

kota dengan bobot terbesar hingga 75%, mencatat laju inflasi yang cukup rendah yaitu

sebesar 1,37% (yoy), menurun bila dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang sebesar

2,33% (yoy).

Perkembangan harga komoditas global menunjukkan penurunan harga secara umum

untuk komoditas pangan dan peningkatan signifikan untuk komoditas emas. Harga

komoditas global pangan yaitu beras, kedelai, dan gandum mengalami koreksi harga bila

dibandingkan harga tahun lalu. Komoditas beras mengalami koreksi sebesar -8,26% (yoy),

kedelai terkoreksi sebesar -14,67% (yoy), dan gandum terkoreksi -14,40%(yoy). Penurunan

ketiga harga pangan berimbas pada turunnya harga makanan yang berasal dari ketiga bahan

pangan tersebut. Penurunan harga gandum akan berimbas dari menurunnya harga olahan

gandum seperti roti. Sementara, harga jagung masih mencatat kenaikan masing sebesar

5,21% (yoy). Kenaikan harga jagung akan berdampak pada harga pakan ternak. Kelima

komoditas tersebut untuk saat ini masih diimpor dari luar negeri sehingga dampak kenaikan

secara global dapat berimbas ke pasar domestik. Sementara itu, komoditas minyak dunia

berdasarkan harga minyak Minas dan WTI mencatat penurunan masing-masing sebesar -

8,44% (yoy) dan -11,89% (yoy). Penurunan ini belum berdampak pada penurunan inflasi di

kelompok angkutan udara. Di samping itu, komoditas minyak kelapa sawit yang menjadi

salah satu pendorong utama ekspor di Kawasan Timur Indonesia masih terkoreksi dengan

penurunan harga -20,68% (yoy). Harga emas mengalami peningkatan sebesar 0,19%(yoy).

Sumber : Bloomberg

Grafik 3.5. Perkembangan Harga Komoditas

Global Pangan

Sumber : Bloomberg


Global Inti

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00


2016 2017 2018 2019

% yoy

Jagung Kedelai Gandum Beras

-60.00

-40.00

-20.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00


2016 2017 2018 2019

% yoy

Minyak Minas Minyak WTI Minyak Kelapa Sawit Emas


3.2. Inflasi Berdasarkan Kelompok

Bila dibandingkan triwulan I 2019, secara umum inflasi tahunan pada triwulan II 2019

menurun di seluruh kelompok kecuali Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan

Bakar, Kelompok Sandang, dan Kelompok Kesehatan. Berdasarkan pangsa penyumbang

inflasi, kelompok bahan makanan mempunyai pangsa tertinggi sebesar 32,32%, selanjutnya

diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (22,18%), kelompok

transpor, komunikasi, dan jasa keuangan (15,89%), kelompok makanan jadi, minuman,

rokok, dan tembakau (15,80%), kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga (4,95%),

kelompok sandang (4,46%), dan kelompok kesehatan (4,46%). Hal ini mengindikasikan

bahwa kelompok bahan makanan menjadi kelompok yang paling mempengaruhi inflasi di

Papua Barat.

Pada periode ini, tekanan inflasi cukup rendah terjadi pada inflasi bahan makanan

bahkan deflasi sebesar -0,23% (yoy). Deflasi ini disebabkan oleh terkoreksinya beberapa

harga bahan pangan seperti daging ayam ras, ikan segar seiring bertambahnya pasokan

karena peningkatan produksi yang terjadi di daerah hasil, serta didukung oleh kondisi cuaca

yang cukup baik. Sementara, inflasi pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa

keuangan tercatat menurun dari 10,83% (yoy) menjadi 6,11% (yoy). Meski menurun, namun

tekanan ini masih relatif tinggi terutama dipengaruhi oleh kenaikan tarif angkutan udara.

Tarif angkutan udara mengalami peningkatan sejak akhir tahun 2018 yang hingga saat ini

belum turun secara signifikan dan selanjutnya juga didorong oleh peak season yang terjadi

selama triwulan II 2019.

Permintaan dan penawaran merupakan 2 (dua) hal penting yang mempengaruhi harga. Jika

melihat dari sisi bahan makanan (pangan), penawaran atau pasokan pangan di Papua Barat

masih didominasi dari luar daerah. Pasokan pangan dari dalam Papua Barat sendiri belum

mampu mencukupi keseluruhan kebutuhan pangan sehingga membutuhkan tambahan

pasokan dari luar daerah. Distribusi pasokan pangan menjadi penting karena apabila pasokan

terlambat datang, maka akan terjadi peningkatan harga. Dengan kondisi infrastuktur yang

masih minim dan geografis yang cukup sulit menyebabkan logistik atau pengiriman antar

daerah menjadi terkendala. Maka dari itu, risiko inflasi pangan masih cukup tinggi di wilayah

Papua Barat. Selain itu, dampak kenaikan harga pangan akan menyebabkan harga makanan

jadi juga ikut meningkat. Konsumsi masyarakat yang masih cukup tinggi terhadap rokok juga

meningkatkan tekanan inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

Meskipun tidak ada kenaikan cukai rokok di tahun 2019, namun pola perusahaan rokok yang


meningkatkan harga jual rokok secara perlahan menjadi upside risk inflasi pada kelompok

ini. Mengutip data Riskesdas 2018 dari Kementerian Kesehatan bahwa jumlah perokok usia

diatas 15 tahun mencapai 33,8% dari jumlah penduduk. Ini mengindikasikan perubahan

harga rokok dapat menyebabkan pengaruh yang cukup besar bagi tingkat konsumsi

penduduk.

Di sisi lain, inflasi kelompok sandang terpantau meningkat. Hal ini mensyaratkan bahwa

konsumsi pakaian pada periode ini tergolong tinggi. Ini didukung juga dengan adanya

momen perayaan hari raya yang mendorong masyarakat untuk membeli pakaian baru.

Selanjutnya, inflasi kelompok kesehatan juga terpantau meningkat yang didorong oleh tarif

jasa perawatan jasmani. Kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar mengalami

sedikit peningkatan yang didorong oleh kenaikan biaya tempat tinggal terutama sewa

rumah. Sementara, peningkatan ini tertahan oleh tarif listrik seiring pemberian diskon

Rp52/kWh bagi pelanggan Rumah Tangga Mampu 900 VA mulai 1 Maret 2019 oleh PLN.

Selanjutnya, inflasi kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga terpantau cukup rendah.

Tabel 3.1. Tingkat Inflasi Tahunan Papua Barat Menurut Kelompok Barang, (%)


Tabel 3.2. Komoditas Utama Inflasi Papua Barat Triwulan II 2019, (%)


Umum 3.66 3.93 1.71 1.44 1.55 3.42 4.13 5.21 3.48 2.75

Bahan Makanan 2.96 3.89 0.79 0.84 0.85 5.86 5.02 5.84 (0.14) (0.23)

Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau 4.70 2.44 1.76 1.02 4.36 5.39 6.77 8.00 6.45 6.06

Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar 4.75 5.38 4.41 3.20 1.97 0.85 1.54 1.80 2.06 2.29

Sandang 0.59 1.49 0.48 1.28 4.04 4.78 4.84 5.01 2.85 4.48

Kesehatan 10.80 6.02 4.82 2.08 2.23 2.88 3.45 2.88 5.23 5.60

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 1.59 1.30 0.70 0.43 2.89 3.28 3.51 3.23 1.54 1.48

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 2.72 4.73 0.49 1.09 (0.71) 0.18 3.59 7.89 10.83 6.11

Kelompok Komoditi 2018

Inflasi yoy

20192017

Komoditas Utama Inflasi yoy andil

Angkutan Udara 40.50 0.65

Sewa Rumah 3.69 0.24

Cabai Rawit 37.57 0.23

Rokok Kretek Filter 9.84 0.22

Bawang Putih 28.87 0.20

Roti Manis 37.14 0.19

Ekor Kuning 17.38 0.17

Tarip Pulsa Ponsel 6.30 0.14

Buah Pinang 39.83 0.13

Sepeda Motor 5.78 0.10


3.2.1. Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan tercatat mengalami deflasi pada triwulan laporan. Deflasi

kelompok bahan makanan tercatat sebesar -0,23% (yoy) pada triwulan II 2019, lebih rendah

dari triwulan sebelumnya yang tercatat deflasi sebesar -0,14% (yoy). Terjadi deflasi pada

kelompok ini disebabkan oleh rendahnya inflasi subkelompok daging dan hasil-hasilnya,

subkelompok ikan segar, subkelompok telur susu dan hasil-hasilnya, subkelompok lemak dan

minyak.

Subkelompok daging dan hasil-hasilnya mengalami deflasi yang cukup dalam sebesar

-4,35% (yoy). Deflasi ini dipengaruhi oleh koreksi harga seluruh komponen subkelompok

terutama daging ayam ras. Harga daging ayam ras mengalami penurunan secara nasional.

Penurunan harga daging ayam secara nasional berdampak ke Papua Barat. Hal ini karena

pasokan daging ayam ras sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Timur dan Makassar.

Turunnya harga daging ayam ras dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan bibit ayam (Days

Old Chick/DOC). Sejalan dengan itu, harga pakan ternak terpantau cukup stabil ditengah

penurunan harga jagung pipilan domestik sekitar 0,02% (mtm).

Selanjutnya, ikan segar tercatat deflasi sebesar -5,85%(yoy). Pasokan ikan segar sangat

mempengaruhi tingkat harga di level konsumen. Konsumsi masyarakat Papua Barat yang

tinggi terhadap ikan segar terutama ikan cakalang, ikan kembung, ikan mumar, serta ikan

ekor kuning menyebabkan gejolak harga saat pasokan terganggu. Pada periode ini pasokan

ikan melimpah sehingga justru terjadi deflasi. Beberapa ikan mengalami koreksi harga atau

dapat dikatakan harganya yang lebih rendah dibanding tahun lalu seperti ikan cakalang, ikan

kembung, ikan mumar, ikan teri, dan ikan kawalina. Kondisi cuaca yang cukup baik

ditengarai menjadi alasan hasil tangkap nelayan dapat lebih optimal.

Subkelompok telur susu dan hasil-hasilnya juga terpantau deflasi sebesar -0,24% (yoy).

Deflasi pada subkelompok ini disumbang oleh komoditas telur ayam. Sejalan dengan harga

daging ayam yang terkoreksi, telur ayam turut mengalami koreksi harga yang dipengaruhi

oleh melimpahnya pasokan telur ayam.

Sementara, Inflasi subkelompok bumbu-bumbuan tercatat tinggi sebesar 15,74% (yoy).

Komoditas yang menjadi penyumbang yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah,

bawang putih. Inflasi komoditas cabai meningkat seiring dengan terbatasnya pasokan dalam

daerah terkait masih belum teraturnya pola tanam dan musim kemarau yang lebih cepat di

daerah penghasil. Pasokan cabai rawit dalam daerah Papua Barat itu sendiri juga dipenuhi

dari luar daerah seperti Seram (Maluku) dan Makasar (Sulawesi Selatan). Selain itu, harga


bawang putih terjadi kenaikan secara tahunan akibat pasokan impor luar negeri yang

menurun. Sekitar 95% kebutuhan bawang putih nasional dipenuhi dari impor luar negeri. Di

Papua Barat, tidak tersedia produksi komoditas bawang putih sehingga keseluruhan pasokan

mengandalkan pasokan dari luar daerah. Rendahnya pasokan impor disebabkan karena

terbatasnya perusahaan yang memenuhi persyaratan dalam pengajuan Rekomendasi Impor

Produk Hortikultura (RIPH) yang mengalami kendala untuk memenuhi kebijakan wajib tanam

bawang putih.1 Namun demikian, harga bawang putih yang mengalami puncak harga di

sekitar April dan Mei 2019 mulai berlangsung menurun di bulan Juni 2019 seiring mulai

terpenuhinya pasokan bawang putih.

Sementara, tekanan inflasi padi-padian,umbi-umbian dan hasilnya tercatat menurun.

Inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas beras. Kebijakan pemerintah

yang telah menerapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras dan

pantauan dari beberapa lembaga seperti Bulog dan Satgas Pangan diharapkan dapat

menahan laju inflasi beras sehingga harga beras dapat lebih terkendali.

Tabel 3.3. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Bahan Makanan


Sumber : BPS Propinsi Papua Barat (diolah) Sumber : BPS Propinsi Papua Barat (diolah)

Grafik 3.7. Inflasi Cabai Merah Grafik 3.8. Inflasi Cabai Rawit

1 Permentan No. 38/2017 yang telah direvisi dengan Permentan No. 24/2018 mewajibkan importir bawang putih untuk menanam bawang putih di dalam

negeri sebesar 5% dari volume impor yang diajukan. Per 25 Maret 2019, telah terdapat 80 perusahaan yang mengajukan RIPH, dimana 10 perusahaan di

antaranya telah memenuhi syarat. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang terdapat 122 perusahaan memperoleh RIPH (Sumber:

Kementan).

I I I I I I IV I I I I I I IV I I I I I I IV I I I

BAHAN MAKANAN 10.12 5.34 4.38 3.44 2.96 3.89 0.79 0.84 0.85 5.86 5.02 5.84 (0.14) (0.23)

Padi-padian, Umbi-umbian dan Hasilnya 3.78 3.46 2.19 3.45 3.09 3.07 3.21 (1.32) 1.17 2.86 5.57 4.82 1.44 (0.05)

Daging dan Hasil-hasilnya 14.75 21.20 31.70 30.48 25.42 11.22 (4.61) 0.08 7.49 13.25 18.08 10.93 (4.85) (4.35)

Ikan Segar 8.70 (11.62) (16.51) (12.44) (18.03) 3.46 2.57 9.29 13.70 20.57 15.29 11.27 1.85 (5.54)

Ikan Diawetkan 0.22 (0.44) (18.94) (13.44) (21.55) (13.10) 1.36 0.18 9.14 4.97 3.98 5.12 5.49 10.03

Telur, Susu dan Hasil-hasilnya 6.76 (0.02) (3.23) (3.27) (4.37) (3.39) 2.19 3.59 3.45 7.46 5.74 6.23 5.20 (0.24)

Sayur-sayuran 15.46 9.79 13.51 (3.30) 3.89 8.30 7.31 3.59 (3.05) (7.43) (14.08) (6.59) (7.32) 0.70

Kacang - kacangan 3.77 (0.38) (10.58) (11.40) (11.69) (6.50) 1.92 5.20 12.39 3.52 3.04 5.48 (4.29) 6.45

Buah - buahan 7.75 6.10 3.09 2.32 1.04 (1.70) 1.52 5.58 4.86 6.16 7.60 3.65 2.61 3.21

Bumbu - bumbuan 28.09 22.85 16.52 18.36 23.13 (0.53) (6.06) (17.06) (26.37) (4.58) (5.75) 11.52 10.44 15.83

Lemak dan Minyak (0.48) (1.11) (0.27) 1.04 3.07 4.11 1.84 0.56 (2.08) (3.28) (2.95) (3.66) (4.52) (6.57)

Bahan Makanan Lainnya 4.25 1.89 1.70 0.82 (0.12) (0.47) (1.43) (2.46) (4.53) (5.29) (5.23) (1.64) 3.06 7.82

201920182016 2017

Inflasi yoy (%)

Kelompok Komoditi

-26.50

-16.50

-6.50

3.50

13.50

23.50

33.50

43.50

-100.00

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019

%, mtm (sb.kanan) %, yoy

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

-100.00

-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019




Grafik 3.9 Inflasi Bawang Merah Grafik 3.10. Inflasi Bawang Putih


Grafik 3.11. Inflasi Ikan Segar Grafik 3.12. Inflasi Daging Ayam Ras

3.2.2. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar tercatat sebesar 2,29%

(yoy). Inflasi kelompok ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 2,06% (yoy). Apabila dilihat per subkelompok, inflasi ini

lebih didorong oleh kenaikan biaya tempat tinggal, dan penyelenggaraan rumah tangga

tetapi tertahan oleh turunnya subkelompok bahan bakar, penerangan, dan air. Turunnya

inflasli pada subkelompok ini akibat pemberian diskon tarif listrik sebesar Rp52/kWh bagi

pelanggan Rumah Tangga Mampu 900 VA mulai 1 Maret 2019 oleh PLN.

Pangsa kelompok perumahan, air, listrik, gas, & bahan bakar sebesar 22,18% dari

keseluruhan komoditas penyumbang inflasi. Secara subkelompok, pangsanya jika

diurutkan yaitu biaya tempat tinggal (12,87%), bahan bakar,penerangan, dan air (6,14%),

penyelenggaraan rumah tangga (1,69%), dan perlengkapan rumah tangga (1,46%).

Tabel 3.4. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar


-20.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019


-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

-51.00

-31.00

-11.00

9.00

29.00

49.00

69.00

89.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019


-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

-24.00

-14.00

-4.00

6.00

16.00

26.00

36.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019


-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

-24.00

-14.00

-4.00

6.00

16.00

26.00

36.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019



PERUMAHAN,AIR,LISTRIK,GAS & BAHAN BAKAR 1.97 2.13 2.65 3.12 4.75 5.38 4.41 3.20 1.97 0.85 1.54 1.80 2.06 2.29

Biaya Tempat Tinggal 1.48 2.18 1.61 2.58 3.05 2.04 1.77 0.97 1.20 1.18 2.40 2.56 2.82 3.16

Bahan Bakar, Penerangan dan Air 3.13 1.78 5.27 4.35 9.94 15.23 11.15 9.07 4.24 0.42 0.79 1.34 0.73 0.41

Perlengkapan Rumahtangga 1.19 2.27 1.67 3.79 2.91 1.26 1.46 (0.31) 0.03 0.72 1.35 0.71 2.34 1.95

Penyelenggaraan Rumahtangga 2.50 2.93 3.02 3.31 2.46 1.54 3.12 2.41 0.56 0.17 (1.19) (0.95) 1.09 2.44

20192018

Inflasi yoy (%)

2017Kelompok Komoditi 2016



Grafik 3.13. Inflasi Tarif Listrik

3.2.3. Kelompok Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan inflasi.

Kelompok ini mengalami inflasi 6,11%(yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar 10,83%(yoy). Tingginya inflasi pada triwulan sebelumnya disebabkan

oleh subkelompok transpor terutama tarif angkutan udara. Kenaikan tarif angkutan udara

terjadi pada Oktober 2018 hingga saat ini. Berdasarkan survei harga tiket pesawat, maskapai

masih menerapkan harga tiket batas atas atau mengurangi kelas tiket yang lebih rendah.

Secara tahunan, tarip angkutan udara mengalami kenaikan harga dibanding tahun lalu.

Menyikapi hal itu, pada bulan Mei 2019 Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan

(Kemenhub) menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) tiket pesawat. Keputusan tersebut tertuang

dalam dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 106 Tahun 2019 tentang

Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal

Dalam Negeri. Melalui Keputusan Menhub ini, TBA tiket pesawat turun sebesar 12%-16%

dan berlaku untuk seluruh maskapai penerbangan, tanpa terkecuali. Dengan penurunan

tersebut, tekanan inflasi dari sisi angkutan udara sedikit berkurang. Dari sisi dampak, akses

transportasi udara ini merupakan pilihan utama masyarakat seiring kondisi geografis yang

tidak memungkinkan bila melalui jalur darat, kenaikan ini cukup berdampak bagi masyarakat

di Papua Barat menimbang permintaan dan mobilitas yang relatif tinggi.

Selain itu, inflasi pada subkelompok komunikasi dan pengiriman tercatat menurun.

Penurunan ini disumbang oleh telepon seluler. Semakin membanjirnya produk telepon seluler

di Papua Barat mempengaruhi tingkat harga produk menjadi semakin lebih rendah. Pangsa

kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 15,89%, sementara

subkelompok transportasi menyumbang pangsa sebesar 11,52%, dan subkelompok

komunikasi dan pengiriman pangsa sebesar 3,36%.

-8.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

1 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6 7 8 91011121 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019



Tabel 3.5. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan



Grafik 3.14. Inflasi Angkutan Udara

3.2.4. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mencatat inflasi sebesar

6,06% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I 2019 sebesar 6,45% (yoy).

Kenaikan ini terutama disumbang oleh peningkatan inflasi subkelompok tembakau dan

minuman berakohol dan masih tingginya inflasi subkelompok makanan jadi. Subkelompok

tembakau dan minuman berakohol disumbang terutama oleh kenaikan harga rokok kretek

filter. Meskipun tidak ada kenaikan cukai rokok di tahun 2019, namun pola perusahaan

rokok yang meningkatkan harga jual rokok secara perlahan dan masih tingginya konsumsi

rokok masyarakat menyebabkan harga rokok tetap bertahan naik. Berdasarkan data

Riskesdas 2018 dari Kementerian Kesehatan bahwa jumlah perokok usia diatas 15 tahun

mencapai 33,8% dari jumlah penduduk. Ini mengindikasikan perubahan harga rokok dapat

memberikan pengaruh yang cukup besar bagi tingkat ekonomi penduduk. Selain itu, ada

fenomena menarik yang hanya terjadi di Papua yaitu sumbangan inflasi dari komoditas buah

pinang. Buah pinang di Papua Barat telah menjadi salah satu bahan yang sering dikonsumsi

oleh masyarakat sehingga peningkatan harga buah pinang turut menyebabkan tekanan yang

cukup tinggi pada kelompok ini.

Disisi lain, tingginya inflasi subkelompok makanan jadi disumbang oleh roti manis. Turunnya

harga komoditas gandum dunia tidak sejalan dengan penurunan harga roti manis di level

domestik. Berdasarkan data bloomberg, harga komoditas gandum di dunia mengalami

koreksi dengan pertumbuhan terkontraksi sebesar -14,40% (yoy) di bulan Juni 2019.


TRANSPOR,KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN 3.69 3.38 3.98 2.69 2.72 4.73 0.49 1.09 (0.71) 0.18 3.59 7.89 10.83 6.11

Transpor 5.14 4.67 4.73 2.27 1.77 4.65 (0.45) 0.92 (1.03) 0.17 2.22 8.06 12.27 7.07

Komunikasi Dan Pengiriman 0.03 0.04 2.44 4.09 5.33 5.00 2.50 0.82 (0.36) (0.06) 8.43 9.06 8.66 3.71

Sarana dan Penunjang Transpor 1.12 0.75 0.62 1.21 6.36 6.58 6.18 6.40 2.80 2.57 2.44 1.64 0.60 2.10

Jasa Keuangan 1.85 1.85 1.85 1.85 (0.00) 0.00 0.19 0.19 0.19 0.19 (0.00) (0.00) 0.29 0.29

2019Kelompok Komoditi 2016 20182017

Inflasi yoy (%)

-25.00

-15.00

-5.00

5.00

15.00

25.00

35.00

45.00

-50.00

-30.00

-10.00

10.00

30.00

50.00

70.00

90.00

110.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019



Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau


Sumber : Bloomberg


Global Gandum dan Beras

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat (diolah)

Grafik 3.16. Perkembangan Harga Rokok Kretek

Filter

3.3. Inflasi Kota dan Kabupaten di Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua Barat memiliki 2 kota/kabupaten yang menjadi perhitungan inflasi oleh

BPS, yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Manokwari. Kota Sorong mencatat bobot sebesar

0,24% terhadap inflasi nasional, sedangkan Kabupaten Manokwari tercatat dengan bobot

inflasi sebesar 0,08%. Inflasi Kota Sorong pada triwulan II 2019 tercatat menurun dari 2,33%

(yoy) pada triwulan yang lalu menjadi 1,37% (yoy). Sejalan daripada itu, Kabupaten

Manokwari juga mengalami penurunan inflasi yang terbatas dimana tercatat dari 7,11%

(yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,07% (yoy). Ditinjau dari kelompoknya, turunnya

inflasi Kota Sorong disumbang oleh kelompok bahan makanan, kelompok pendidikan,

rekreasi, dan olahraga, dan kelompok kelompok transportasi,komunikasi dan jasa keuangan.

Sedangkan, penurunan inflasi Kabupaten Manokwari dipengaruhi oleh turunnya inflasi

kesehatan dan inflasi kelompok transportasi,komunikasi dan jasa keuangan.

3.3.1. Kota Sorong

Inflasi Kota Sorong secara tahunan pada triwulan II 2019 tercatat cukup rendah sebesar

1,37% (yoy) pada periode laporan, lebih rendah bila dibandingkan dengan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 2,33% (yoy). Dilihat dari kelompok barang dan jasanya,

inflasi kelompok bahan makanan menjadi penyumbang turunnya inflasi yang tercatat deflasi

sebesar -2,14% (yoy). Terkoreksinya harga ikan cakalang, daging ayam ras, teri,

kembung/sisik, kawalina menjadi andil utama pendorong deflasi bahan makanan. Sementara


MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU 7.28 7.66 6.16 5.17 4.70 2.44 1.76 1.02 4.36 5.39 6.77 8.00 6.45 6.06

Makanan Jadi 3.33 2.93 1.16 1.27 1.72 1.48 1.25 0.91 6.10 8.89 9.81 10.93 6.92 5.50

Minuman yang Tidak Beralkohol 8.53 13.01 12.02 11.16 6.30 (0.13) (0.89) (1.63) (0.55) (3.42) (3.16) (2.89) (0.62) 1.18

Tembakau dan Minuman Beralkohol 13.48 11.09 9.50 6.29 8.19 6.43 5.06 3.61 5.96 7.71 10.84 12.89 11.59 10.90

20192017 2018Kelompok Komoditi 2016

Inflasi yoy (%)

-40.00

-30.00

-20.00

-10.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

I II III IV I II III IV I II III IV I

2016 2017 2018 2019

%,yoy

Gandum Beras

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2016 2017 2018 2019



itu, inflasi kelompok transpor, komunikasi, & jasa keuangan tercatat menurun dari 7,55%

(yoy) menjadi sebesar 3,58% (yoy). Angkutan udara masih menjadi pendorong inflasi di

kelompok ini seiring meningkatnya permintaan menjelang peringatan hari raya dan libur

lebaran yang dilanjutkan dengan libur sekolah.

Tabel 3.7. Tingkat Inflasi Kota Sorong Menurut Kelompok Barang, (%)


Tabel 3.8. Komoditas Utama Inflasi Kota Sorong Triwulan II 2019, (%)


3.3.2. Kabupaten Manokwari

Kabupaten Manokwari mengalami penurunan inflasi yang terbatas pada triwulan II

2019 jika dibandingkan dengan triwulan I 2019. Inflasi Kabupaten Manokwari tercatat

sebesar 7,07% (yoy) pada periode laporan, sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan

periode sebelumnya yang sebesar 7,11% (yoy). Meskipun menurun terbatas, namun level

inflasi ini masih tergolong cukup tinggi. Dilihat dari kelompok barang dan jasanya, inflasi

ini disumbang oleh tekanan inflasi pada sebagian besar kelompok inflasi terutama kelompok

transportasi, komunikasi, & jasa keuangan. Komoditas yang mendorong andil inflasi pada

kelompok ini yaitu angkutan udara dan kendaraan carter/rental. Inflasi kelompok ini bahkan

tercatat mencapai 14,10% (yoy), masih lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya

21,35% (yoy). Sementara, Inflasi pada kelompok bahan makanan justru meningkat dari

sebelumnya 3,10% (yoy) menjadi 5,72% (yoy).


Umum 3.27 3.68 1.24 1.33 1.34 3.78 4.64 4.95 2.33 1.37

Bahan Makanan 2.18 3.22 (1.12) 0.15 (1.32) 5.51 5.54 4.67 (1.19) (2.14)



Sandang (0.18) 1.22 0.43 1.14 4.78 5.80 5.46 5.48 2.16 4.13

Kesehatan 12.68 6.15 5.49 2.16 2.52 2.83 3.52 2.46 4.49 5.25

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0.87 0.65 0.54 0.18 3.85 4.35 4.49 4.09 0.49 (0.26)

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 1.79 3.85 0.32 1.16 (0.16) 0.89 3.06 6.37 7.55 3.58

Kelompok Komoditi

Inflasi yoy

20192017 2018


Bawang Putih 33.84 0.26



Roti Manis 37.15 0.22


Tarip Pulsa Ponsel 6.02 0.14


Sepeda Motor 6.89 0.12


Rokok Kretek 8.91 0.11


Tabel 3.9. Tingkat Inflasi Kabupaten Manokwari Menurut Kelompok Barang, %


Tabel 3.10. Komoditas Utama Inflasi Kabupaten Manokwari Triwulan II 2019 (%)

3.4. Tracking Perkembangan Inflasi Triwulan III 2019

Inflasi IHK pada Juli 2019 terpantau terkendali. Inflasi IHK pada Juli 2019

mencatatkan inflasi pada level 0,33% (mtm), melanjutkan tren inflasi di bulan Mei

(1,59%,mtm) dan Juni (0,25%,mtm). Secara tahunan, di bulan Juli 2019 Papua Barat

mengalami inflasi IHK sebesar 1,81% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang

tercatat sebesar 3,32% (yoy). Inflasi ini disumbang oleh deflasinya kelompok bahan makanan

(-1,38%,yoy) namun tertahan oleh masih tingginya inflasi kelompok makanan jadi,

minuman, rokok, & tembakau. (5,73%, yoy).

Inflasi tahunan Papua Barat pada triwulan III 2019 diperkirakan pada kisaran 2,8%

s.d. 3,2% (yoy), diatas inflasi pada triwulan II 2019 yang sebesar 1,81% (yoy). Inflasi itu

sendiri dipengaruhi oleh tingkat permintaan, ketersediaan, dan pengaruh dari ekspektasi.

Dari sisi permintaan, permintaan diperkirakan tidak setinggi pada triwulan sebelumnya

dimana terdapat momen ramadhan dan libur lebaran. Selama triwulan III 2019 ini terdapat

momen peringatan hari raya Iduladha meskipun dampaknya tidak sebesar peringatan hari


Umum 4.93 4.73 3.21 1.78 2.23 2.28 2.56 6.02 7.11 7.07

Bahan Makanan 5.65 6.06 7.07 3.05 8.10 6.96 3.47 9.47 3.10 5.72



Sandang 2.61 2.19 0.60 1.62 2.17 2.17 3.25 3.83 4.65 5.40

Kesehatan 4.82 5.56 2.61 1.81 1.25 3.05 3.21 4.36 7.79 6.79

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 3.43 2.95 1.10 1.03 0.49 0.62 1.07 1.10 4.23 5.95

Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan 5.75 7.52 1.03 0.85 (2.44) (2.01) 5.28 12.59 21.35 14.10

Kelompok Komoditi

Inflasi yoy

20192017 2018



Cakalang/Sisik 33.56 0.65


Ekor Kuning 15.10 0.37

Beras 6.27 0.26


Kendaraan Carter/Rental 20.79 0.24


Pasir 21.42 0.21



raya Idul Fitri. Selain itu, masuknya tahun ajaran baru untuk sekolah baik dari sekolah dasar

sampai ke tingkat universitas menjadi penyebab tekanan dari sisi kelompok pendidikan.

Dari sisi permintaan angkutan udara, permintaan cenderung stabil selama triwulan III

2019 ini, namun harga angkutan udara masih di level yang tinggi. Sebagai informasi,

kenaikan harga pesawat sudah berada pada level yang tinggi sejak Oktober 2018, sehingga

harga saat ini bila dibandingkan periode tahun lalu masih terdapat selisih yang cukup besar.

Dampaknya, inflasi pada angkutan udara ini masih diperkirakan tinggi. Hingga saat ini,

pemerintah melalui kementrian perhubungan mengeluarkan kebijakan untuk meredam

tekanan harga di angkutan udara ini. Beberapa diantaranya adalah penurunan Tarif Batas

Atas (TBA) tiket pesawat sebesar 12%-16% dan berlaku seluruh maskapai penerbangan

mulai bulan Juni 2019. Selanjutnya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan

pemberian tarif diskon 50% TBA untuk penerbangan maskapai low cost carrier (LCC) setiap

hari selasa, kamis, sabtu, pukul 10.00 14.00 dengan alokasi 30% dari alokasi tempat duduk

(seat) yang mulai berlaku di bulan Juli 2019. Selain itu, tidak beroperasinya maskapai Garuda

Indonesia (GA) di Manokwari terhitung mulai April 2019 hingga waktu yang belum

ditentukan menyebabkan pilihan maskapai menjadi lebih terbatas.

Dari sisi ketersediaan bahan makanan, ketersediaan bahan makanan salah satunya

dipengaruhi oleh faktor cuaca. Saat ini, sebagian besar wilayah Indonesia dan beberapa

wilayah di ASEAN sedang mengalami musim kemarau (monsun Australia) dimana pola angin

secara umum berasal dari arah Tenggara yang bersifat kering. Selain itu, kondisi musim saat

ini juga dipengaruhi oleh kondisi anomali suhu permukaan laut di perairan Indonesia yang

negatif khususnya di selatan ekuator, El Nino dengan intensitas lemah yg berlangsung dari

akhir 2018 saat ini menuju kondisi netral, serta Indian Ocean Dipole Mode yang saat ini

bernilai positif. Hal ini mengakibatkan musim kemarau tahun ini lebih kering dari tahun 2018,

dan kondisi lahan khususnya gambut secara potensi menjadi mudah terbakar. Menurut

BMKG hampir 88% wilayah di Indonesia mengalami kemarau, hal ini berdampak pada

pasokan bahan pangan Papua Barat yang berasal dari luar daerah. Seiring adanya kemarau

panjang ini, beberapa komoditas dapat terdampak kenaikan harga seperti cabai, jagung,

dan beras. Berbeda dengan wilayah di Indonesia lain, Papua Barat diperkirakan masih

mengalami curah hujan dengan intensitas menengah sampai tinggi hingga bulan September

2019. Selain itu, adanya angin musim selatan yang terjadi di perairan Papua Barat

menimbulkan risiko pada ketersediaan pasokan ikan segar. Berdasarkan data BMKG posisi

Agustus 2019, ketinggian gelombang mencapai 1,25 2,50 meter, dan kecepatan angin

berada pada kisaran normal yaitu 0 10 KT. Kondisi ketinggian gelombang laut ini dirasa


kurang kondusif bagi nelayan untuk melaut dan mengoptimalkan hasil tangkapan. Sehingga,

produksi perikanan diperkirakan akan sedikit tertekan.

Dari sisi harga yang diatur oleh pemerintah, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan

cukai rokok di awal tahun 2019 diharapkan dapat menjaga tekanan inflasi lebih rendah.

Namun, pola perusahaan rokok yang menaikan harga secara bertahap dapat meningkatkan

tekanan inflasi pada sisi ini. Selain itu, keputusan PLN menurunkan tarif listrik per 1 maret

2019 untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA dari Rp1.352,00 menjadi

Rp1.300,00 ditengarai mampu menjadi faktor penahan tekanan inflasi triwulan I 2019 dan

akan berlanjut pada triwulan II 2019 dan triwulan III 2019.

Ekspektasi inflasi harga umum pada tiga bulan yang akan datang di tingkat konsumen

menunjukkan posisi penurunan dibandingkan posisi triwulan I 2019 sebagaimana hasil

Survei Konsumen Bank Indonesia pada bulan Juni 2019. Penurunan ekspektasi ini secara

umum terjadi ditengah selesainya momen ramadhan dan libur lebaran. Hal ini juga

mengkonfirmasi bahwa ekspektasi inflasi pada peringatan hari raya Iduladha tidak setinggi

momen Ramadhan dan libur Lebaran. Sementara itu, peningkatan ekspektasi inflasi harga

umum terjadi pada 6 bulan yang akan datang. Ini terjadi akibat adanya momen peringatan

hari raya Natal dan tahun baru sehingga akan mendorong konsumsi yang akan berakibat

pada kenaikan harga. Dari hasil survei tersebut juga, ekspektasi masyarakat terhadap

makanan menyentuh 183.19 poin. Ini mengindikasikan sekitar 80% masyarakat yang

disurvei mengatakan bahwa harga komoditas makanan cenderung selalu naik. Secara

umum, ekspektasi diseluruh komponen menunjukkan optimisme peningkatan harga

meskipun terjadi penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Menghadapi kondisi

demikian, sosialisasi akan belanja bijak serta koordinasi pemerintah daerah, instansi terkait,

dan pelaku usaha baik produsen, distributor, dan konsumen diharapkan dapat terus

dilakukan untuk mengendalian laju tekanan inflasi.

Sumber : Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 3.17. Ekspektasi Inflasi Konsumen


Grafik 3.18. Ekspektasi Kenaikan Harga

Konsumen

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2017 2018 2019

Indeks Ekspektasi Harga Konsumen 3 bln yad


Inflasi aktual (yoy) (sb.kanan)

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

Jan

Feb

Mar

Apr

Me

i

Jun

Jul

Agu

st

Sep

Okt

No

v

De

s

Jan

Feb

Mar

Apr

Me

i

Jun

i

2018 2019

Perkiraan Harga Umum Makanan

Non makanan Peralatan rumah tangga

Energi (listrik, gas, dan bahan bakar) Perumahan


Sumber : BMKG

Grafik 3.19. Tinggi Gelombang

Sumber : BMKG

Grafik 3.20. Kecepatan Angin

3.5. Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua Barat telah melaksanakan berbagai

program kerja untuk mengendalikan tekanan inflasi. TPID di Provinsi Papua Barat memiliki 14

TPID yang terdiri dari 12 TPID Kabupaten, 1 TPID Kota, dan 1 TPID Provinsi. Program Kerja

TPID 2019 diselaraskan dengan program kerja anggota TPID yang terdiri dari berbagai

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pelaksanaan pengendalian inflasi lebih efektif. Saat

ini, upaya pengendalian yang dilakukan masih menyasar pada aspek keterjangkauan harga,

kelancaran distribusi, komunikasi yang efektif, ketersediaan pasokan. Adapun rincinya

sebagai berikut:

1. Keterjangkauan Harga

a. Stabilisasi Harga

1) Optimalisasi Pasar Murah/Operasi Pasar 10 komoditas bahan pangan strategis,

dengan memperhatikan permintaan antar waktu dan daerah

2) Subsidi pakan ternak kepada peternak daging ayam ras dan telur ayam ras di

Papua Barat

b. Pengelolaan Permintaan

1) Sosialisasi Belanja Bijak menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan

Tahun Baru

2) Sosialisasi diversifikasi konsumsi bahan makanan melalui pemanfaatan

program di desa, kelurahan, Puskesmas, dan sekolah.

2. Kelancaran Distribusi

a. Mendorong Kerja Sama Perdagangan Antar Daerah


1) Pengembangan business model kerja sama perdagangan antar daerah dan

fasilitasi kerja sama antar daerah, a.l dengan mengoptimalkan peran swasta

dan BUMD

b. Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan

1) Mendorong penggunaan e-commerce untuk menghubungkan produsen

dengan konsumen

2) Penyelenggaraan pasar lelang ikan/Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

3) Mendorong pengembangan pelabuhan dan/atau bandar udara

3. Komunikasi Efektif

a. Memperbaiki Kualitas Data

1) Pemetaan lahan pertanian dalam rangka mendukung Kebijakan Satu Peta

Lahan Pertanian

2) Peningkatan korelasi data PIHPS dan BPS

3) Penguatan data PIHPS yang terintegrasi dari konsumen, produsen dan

pedagang besar, termasuk data stok

4) Perbaikan kualitas statistik inflasi pangan dan barang strategis lainnya

termasuk data produksi, stok dan distribusi

b. Memperkuat Kordinasi Pusat dan Daerah

1) Melakukan peningkatan kapasitas anggota TPID

4. Ketersediaan Pasokan

a. Cadangan Pangan Pemerintah, dan Pengelolaan Impor-Ekspor Pangan

1) Peningkatan produksi (melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal)

a) Penggunaan teknologi dekomposer Microbacter Alfaafa 11 (MA11)

untuk komoditas pertanian

b) Peningkatan produktivitas pertanian melalui bibit unggul dan pertanian

organik

c) Optimalisasi bantuan sarana produksi

d) Peningkatan luas areal pertanian

e) Pembangunan dan/atau perbaikan/pemeliharaan saluran irigasi dalam

kewenangan Provinsi dan/kabupaten/kota

f) Peningkatan pengolahan pasca panen untuk hasil produksi pertanian

g) Optimalisasi pemanfaatan cold storage

2) Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah

a) Pemanfaatan gudang komoditas

3) Penguatan Pengelolaan Ekspor-Impor


a) Penguatan pengelolaan impor-ekspor antar daerah

b. Memperkuat Kelembagaan

1) Optimalisasi akses keuangan petani/nelayan ke lembaga keuangan

2) Sosialisasi asuransi pertanian/peternakan

3) Mendorong implementasi Sistem Resi Gudang

4) Mendorong peningkatan jumlah kelompok tani/nelayan yang bertransisi

menjadi koperasi


STABILITAS KEUANGAN DAERAH, PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN

UMKM

Keuangan Provinsi Papua Barat tetap stabil ditengah perlambatan kinerja sektor

lapangan usaha utama .

Besarnya porsi industri pengolahan pada perekonomian Papua Barat menyebabkan

perekonomian rentan terhadap risiko-risiko yang terdapat di industri pengolahan.

Indikator kinerja sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan positif dan mampu

memfasilitasi kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat di Provinsi Papua Barat.

Tingkat NPL perbankan masih terjaga pada level aman.

4.1. Asesmen Ketahanan Korporasi

4.1.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi

Memasuki triwulan II 2019, perekonomian Papua Barat masih terdampak oleh tekanan

pelemahan kinerja sektor utama. Turunnya kinerja sektor utama membuat perekonomian

pada triwulan ini tumbuh -0,50% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan I 2019 yang tercatat

sebesar -0,26% (yoy). Dari sisi Lapangan Usaha (LU), masih belum pulihnya kinerja industri

pengolahan dan pertambangan menjadi faktor penahan perekonomian. Sementara dari sisi

pengeluaran, ekspor luar negeri menjadi sumber kontraksi terbesar diikuti konsumsi

pemerintah yang juga belum maksimal.

Sebagai wilayah yang memiliki kekayaan alam melimpah, Provinsi Papua Barat saat ini

mengandalkan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai sumber penggerak

perekonomian. Pengelolaan SDA terutama dari sektor pengolahan dan pertambangan secara

konsisten menyumbang pangsa terbesar perekonomian Papua Barat dari sisi lapangan usaha.

Namun, penurunan kinerja yang terjadi pada kedua sektor tersebut telah menahan

perekonomian Papua Barat sehingga tumbuh negatif pada periode laporan. LU industri

pengolahan terkontraksi sebesar -6,73% (yoy) sementara LU pertambangan dan penggalian

terkontraksi -6,59% (yoy). Penurunan yang terjadi pada periode ini melanjutkan tren pada

periode sebelumnya yang telah menunjukkan perlambatan sejak triwulan IV 2018.

BAB - 4


Namun, LU konstruksi yang tumbuh 7,86% (yoy) dapat menahan perlambatan. Disamping

itu, membaiknya LU perdagangan yang tumbuh 7,98% (yoy) serta LU pertanian, kehutanan,

dan perikanan yang tumbuh 3,31% (yoy), juga turut menahan penurunan yang lebih dalam.

Besarnya pengaruh sektor industri pengolahan dan pertambangan tercermin dari komposisi

ekspor Papua Barat dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan triwulan II 2019. Di

setiap periode tersebut, ekspor migas yang terdiri dari Liqufied Natural Gas (LNG), hasil

minyak, dan minyak secara konsisten mampu menguasai 95 s.d. 98% dari total ekspor.

Sifat alami komoditas minyak dan gas yang tidak dapat diperbarui, ditambah risiko terkait

regulasi, operasional, dan fluktuasi harga komoditas dunia, membuat urgensi penciptaan

dan pengembangan industri non-migas sebagai penopang ekonomi ke depan semakin

tinggi. Penguatan ekspor melalui diversifikasi komoditas ekspor utama serta akselerasi

industri penghasil barang non-migas untuk tujuan ekspor perlu terus dilakukan.

4.1.2. Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi

Setelah sempat mengalami penurunan pada triwulan sebelumnya, nilai penyaluran

kredit perbankan di sektor korporasi pada triwulan II 2019 mulai menunjukkan

peningkatan. Kredit perbankan pada sektor korporasi berhasil mencatatkan

pertumbuhan positif 0,15% menyentuh nilai Rp 5,33 triliun.

Pertumbuhan positif yang dicatatkan oleh korporasi terutama didorong oleh tumbuhnya

kredit modal kerja. Pada periode laporan, kredit modal kerja sektor korporasi berhasil

tumbuh 25,09% (yoy). Sementara itu, kredit investasi yang memiliki pangsa penyaluran

kredit terbesar, terdampak oleh tekanan pelemahan dan tercatat mengalami kontraksi

sebesar -7,24% (yoy). Kredit konsumsi yang memiliki pangsa terkecil juga tercatat

mengalami kontraksi sebesar -6,15% (yoy).

Sumber : Laporan Bank, diolah

Grafik 4.1. Pertumbuhan Kredit Korporasi


Grafik 4.2. Pertumbuhan Kredit Korporasi

Berdasarkan Sektor Ekonomi

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0.00

1000.00

2000.00

3000.00

4000.00

5000.00

6000.00


2016 2017 2018 2019

Modal Kerja Investasi Konsumsi gTotal (rhs)

-1000%

0%

1000%

2000%

3000%

4000%

5000%

6000%

7000%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%


2016 2017 2018 2019

SE. Pertanian, Perburuan, Kehutanan SE. Konstruksi

SE. Perdagangan SE. TransKomGud

SE. Industri Pengolahan (rhs)


Walaupun hanya tumbuh tipis, namun pertumbuhan positif pada penyaluran kredit

korporasi menunjukkan masih ada peluang bisnis korporasi di Papua Barat dan membawa

optimisme ditengah melemahnya pertumbuhan ekonomi akibat perlambatan pada sektor-

sektor lapangan usaha utama.

Penyaluran kredit kepada korporasi terbesar diberikan kepada sektor industri

pengolahan yaitu 59,37% dari seluruh kredit korporasi. Selanjutnya menyusul sektor

pertanian, perburuan, kehutanan dengan 12,57%; perdagangan besar dan eceran

10,44%, sektor konstruksi dengan 10,11%; dan sektor pertambangan,penggalian

dengan 4,93%. Kelima sektor tersebut secara konsisten menjadi penyumbang terbesar

kredit korporasi di Papua Barat. Pangsa penyaluran kredit kelima sektor tersebut juga relatif

stabil dengan sektor konstruksi tercatat mengalami pertumbuhan pangsa terbesar.

Dari sisi pertumbuhan kredit, kinerja kelima sektor diatas cukup beragam. Sektor pertanian,

perburuan, kehutanan; sektor perdagangan; sektor konstruksi; dan sektor pertambangan

penggalian meningkat cukup tinggi. Sementara sektor industri pengolahan yang merupakan

pemilik pangsa terbesar masih tertahan dan terkoreksi hingga -11,01%.


Grafik 4.3. Perkembangan NPL Kredit Korporasi


Grafik 4.4. Perkembangan NPL Kredit Korporasi

Berdasarkan Sektor Ekonomi

Selanjutnya, rasio NPL pada sektor korporasi masih berada pada level wajar, meskipun

terjadi sedikit peningkatan. Rasio NPL pada sektor korporasi tercatat 1,26% meningkat

dibanding periode sebelumnya yang memiliki nilai NPL 0,99%. Dilihat dari jenis

penggunaannya, peningkatan rasio NPL didorong meningkatnya risiko pada kredit modal

kerja yang naik dari 3,04% pada periode sebelumnya menjadi 4,68% pada periode laporan.

Secara umum rasio NPL pada kredit korporasi sudah berada pada level yang wajar.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertambangan penggalian merupakan penyumbang

terbesar NPL kredit korporasi di Papua Barat. Rasio NPL sektor pertambangan penggalian

-5%

0%

5%

10%

15%

20%


2016 2017 2018 2019

NPL_Total NPL_Modal Kerja NPL_Investasi NPL_Konsumsi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%


2016 2017 2018 2019

SE. Pertanian, Perburuan, Kehutanan SE. Industri Pengolahan

SE. Konstruksi SE. Perdagangan

SE. TransKomGud (rhs)


tercatat sebesar 53,92%, turun dibanding NPL pada periode sebelumnya yang tercatat

sebesar 70,19%.

4.2. Asesmen Ketahanan Rumah Tangga

4.2.1. Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2019 tumbuh positif dibanding triwulan II

2018. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga periode laporan sebesar 7,73% (yoy),

lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 6,29% (yoy). Di sisi

lain, Hasil Survei Konsumen (SK) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat

menunjukkan bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi Papua Barat pada

triwulan II 2019 juga masih stabil terjaga. Hal tersebut tercermin dari Indeks Keyakinan

Konsumen (IKK) yang tercatat berada pada level 136,22 meningkat dibanding triwulan

sebelumnya yang berada pada level 131,22. Indeks hasil survei lain juga menunjukkan

perbaikan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini. Indeks Kondisi Ekonomi

Saat Ini (IKE) menunjukkan penguatan dari 127,56 menjadi 134,78 pada triwulan laporan.

Sementara indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) juga turut meningkat dari 134,89 menjadi

137,67.

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat, diolah

Grafik 4.5. Kontribusi Konsumsi RT Terhadap

Konsumsi Agregat


Grafik 4.6. IKK, IKE, dan IEK

Optimisme masyarakat terkait kegiatan perekonomian di Papua Barat juga terlihat

cukup tinggi. Keyakinan konsumen di sektor rumah tangga dapat dilihat dari indeks kegiatan

usaha, indeks penghasilan konsumen, dan indeks ketersediaan lapangan kerja untuk 6 bulan

mendatang yang masih berada pada level optimisme tinggi. Indeks ekspektasi penghasilan 6

bulan mendatang menunjukkan peningkatan dari 130,00 menjadi 141,33. Sementara Indeks

lapangan pekerjaan juga turut menunjukkan peningkatan optimisme dengan meningkat dari

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000


2016 2017 2018 2019

Rumah Tangga LNPRT Pemerintah gRT (yoy)

131.22

136.22

127.56

134.78

134.89

137.67

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

150.00

160.00

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Aug Sep

Oct

Nov

Dec Jan

Feb

Mar

Apr

May Jun

2018 2019Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE)

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)


125,00 menjadi 141,67. Demikian juga indeks kegiatan dunia usaha 6 bulan mendatang, masih

menunjukkan level optimisme di angka 130,00.

4.2.2. Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga

Penyaluran kredit perbankan sektor rumah tangga pada triwulan laporan tercatat

tumbuh 17,90% (yoy) dari Rp 6,45 triliun di triwulan II 2018 menjadi sebesar Rp7,61

triliun pada triwulan II 2019. Peningkatan kredit didorong oleh meningkatnya kredit

multiguna yang memiliki porsi terbesar dalam kredit sektor rumah tangga. Kredit multiguna

pada periode laporan tumbuh cukup tinggi hingga Rp 1,63 triliun atau sekitar 52,03%.

Selanjutnya, penyaluran KPR sampai tipe 70, yang memiliki porsi terbesar kedua setelah

kredit multiguna, juga turut meningkatkan penyaluran kredit sektor rumah tangga. Kredit

KPR sampai tipe 70 pada periode laporan tumbuh 14,42% menjadi Rp 1,50 triliun. Kebijakan

pelonggaran LTV untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

dan resmi berlaku pada awal Agustus 2018 ditengarai masih berefek positif terhadap

pertumbuhan kredit pemilikan rumah dan diharapkan dapat terus memacu perkembangan

positif kredit di sektor tersebut. Di sisi lain, sektor Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) Roda 4

juga masih mencatat pertumbuhan yang cukup tinggi, mencapai 60,02% (yoy).

Jika dilihat dari komposisi kreditnya, pangsa kredit multiguna merupakan yang terbesar,

meningkat dari 61,84% menjadi 62,88% pada periode laporan. Pangsa kredit berturut-

turut diikuti oleh KPR/KPA/Ruko sebesar 28,16%, kredit untuk peruntukan lainnya sebesar

2,69%, KKB 2,20%, dan terakhir bukan lapangan usaha sebesar 1,46%.


Grafik 4.7. Indeks Keyakinan Konsumen Berdasarkan

Kelompok

141.33

141.67

130.00

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Tw I TwII

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TwIII

TwIV

Tw I TwII

TwIII

TwIV

Tw I TwII

2015 2016 2017 2018 2019

Penghasilan Lapangan Kerja Kegiatan Dunia Usaha


Tabel 4.1. Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi Papua Barat



Grafik 4.8. Pertumbuhan Kredit Rumah Tangga


Grafik 4.9. Perkembangan NPL Kredit Rumah

Tangga

Ditinjau dari eksposur risiko, kualitas kredit pada sektor rumah tangga menunjukkan

sedikit kekhawatiran pada kredit kepemilikan rumah (KPR) yang masih menunjukkan

NPL yang cukup tinggi.

Level NPL pada kredit kepemilikan rumah kembali meningkat pada periode ini setelah pada

periode sebelumnya juga mengalami peningkatan. Pada triwulan IV 2018, NPL kredit

pemilikan rumah berada pada level 6,62%. Pada triwulan I 2019, level NPL naik menjadi

7,06% dan kembali meningkat periode triwulan II 2019 hingga mencapai level

7,84%.Peningkatan rasio NPL ini perlu diperhatikan oleh perbankan dengan penyaluran

kredit yang lebih prudent serta langkah-langkah restrukturisasi kredit yang tepat.

Pada triwulan II 2019, DPK sektor rumah tangga tetap menunjukkan pertumbuhan

positif. Hal ini terkonfirmasi dari DPK sektor rumah tangga pada triwulan II 2019 yang

tercatat tumbuh sebesar 10,78% (yoy). Pertumbuhan ini masih sejalan dengan tren

pertumbuhan pada periode sebelumnya yang juga berhasil tumbuh sebesar 11,13% (yoy).

Pertumbuhan terbesar terjadi pada produk giro yang berhasil tumbuh 24,17% (yoy).

Selanjutnya produk deposito juga berhasil tumbuh cukup tinggi sebesar 12,39% (yoy) dan

terakhir diikuti produk tabungan yang berhasil tumbuh sebesar 7,70% (yoy).


RT. KPR/KPA 760 870 923 1,160 1,299 1,548 1,642 1,811 1,418 2,015 2,098 2,103 2,119 2,143

gRT. KPR/KPA 23.68% 30.67% 23.42% 59.68% 70.91% 77.92% 77.81% 56.06% 9.11% 30.22% 27.78% 16.14% 49.51% 6.36%

RT. KKB 91 97 104 97 92 90 84 91 98 112 128 147 163 168

gRT. KKB -27.32% -21.95% -10.61% 1.16% 0.76% -7.26% -18.61% -6.90% 6.84% 23.99% 51.42% 61.99% 66.35% 50.00%

RT. Lainnya 148 199 244 273 251 435 458 596 470 455 427 475 441 419

gRT. Lainnya -11.56% 15.94% 47.43% 98.96% 69.47% 118.36% 88.16% 118.39% 87.22% 4.81% -6.85% -20.35% -6.21% -7.94%

RT. Multiguna 2,544 2,478 2,504 1,808 1,995 2,174 2,376 2,709 2,746 3,148 3,560 4,339 4,550 4,786

gRT. Multiguna -5.86% -9.12% 56.30% -30.49% -21.60% -12.29% -5.11% 49.83% 37.68% 44.82% 49.86% 60.17% 65.70% 52.03%

RT. Bukan Lap Usaha 210 178 168 1,507 1,222 1,100 1,024 878 672 725 623 86 85 94

gRT. Bukan Lap Usaha (rhs)37.72% -13.58% -86.88% 502.01% 482.09% 518.61% 510.24% -41.75% -45.02% -34.12% -39.13% -90.16% -87.41% -86.97%

RT. Total 3,753 3,822 3,942 4,846 4,858 5,346 5,584 6,085 5,403 6,455 6,836 7,151 7,358 7,611

gRT. Total (yoy) -0.24% -1.86% 0.81% 27.12% 29.44% 39.86% 41.65% 25.57% 11.22% 20.75% 22.42% 17.52% 36.17% 17.90%

NPL RT. Total (Rp) 75 71 72 54 65 77 90 84 96 211 220 179 199 230

NPL Ratio 2.01% 1.86% 1.83% 1.11% 1.33% 1.44% 1.62% 1.38% 1.77% 3.28% 3.22% 2.51% 2.70% 3.02%

Jenis Kredit2017 201920182016

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%


2016 2017 2018 2019

gRT. KPR/KPA gRT. KKB gRT. Lainnya gRT. Multiguna gRT. Bukan Lap Usaha (rhs)

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

10.00%


2016 2017 2018 2019

%NPL RT. KPR %NPL RT. KKB

%NPL RT. Lainnya %NPL RT. Multiguna

%NPL RT. Bukan Lap Usaha


Walau memiliki persentase pertumbuhan terkecil, namun sumbangan produk tabungan

terhadap DPK masih menjadi yang terbesar mencapai 60% dari DPK. Porsi terbesar kedua

dipegang oleh produk deposito dengan porsi 28% diikuti produk giro yang menyumbang

12% dari total DPK perseorangan di Papua Barat.

Secara keseluruhan DPK sektor rumah tangga (perseorangan) masih mendominasi total DPK

perbankan di Provinsi Papua Barat. 61,2% dari total DPK seluruh perbankan di pegang oleh

nasabah perseorangan dan sisanya sebesar 38,8% dipegang oleh nasabah bukan

perseorangan.


Grafik 4.10. Pangsa DPK Perseorangan dan Non

Perseorangan


Grafik 4.11. Perkembangan Komponen DPK

Perseorangan

4.3. Asesmen Perbankan

Kinerja perbankan Provinsi Papua Barat semakin menunjukkan tren penguatan pada

triwulan II 2019. Berbagai indikator utama perbankan seperti pertumbuhan aset,

penghimpunan DPK serta penyaluran kredit secara tahunan menunjukkan pertumbuhan

yang cukup signifikan.

Aset perbankan berdasarkan lokasi bank pelapor mencatat pertumbuhan sebesar 15,56%

(yoy). Sementara DPK tumbuh sebesar 16,15 %(yoy) seiring dengan pertumbuhan kredit

yang berhasil tumbuh 14,18% (yoy).

Perkembangan kondisi perbankan yang positif menunjukkan bahwa optimimisme terhadap

pertumbuhan ekonomi Papua Barat masih terus terjaga. Namun demikian pertumbuhan DPK

yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan perbankan untuk menyalurkan kredit harus

mendapat perhatian lebih dari perbankan. Loan to Deposit Ratio pada periode ini sedikit

turun dari 85,25% pada triwulan I 2019 menjadi 79,17%. Selain itu rasio Non Performing

Loan (NPL) yang meningkat dari 3,63% menjadi 4,73% di periode laporan, merupakan sinyal

bagi perbankan untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam setiap penilaian

kredit.

65.2% 63.7% 66.6%73.6%

64.8% 62.3% 63.1%70.1% 65.7% 63.9% 62.7%

69.2% 65.1% 61.2%

34.8% 36.3% 33.4%26.4%

35.2% 37.7% 36.9%29.9% 34.3% 36.1% 37.3%

30.8% 34.9% 38.8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


2016 2017 2018 2019

Perseorangan Bukan Perseorangan


Tabel 4.2. Perkembangan Indikator Utama Perbankan di Provinsi Papua Barat


4.3.1. Perkembangan Volume Usaha

Secara tahunan, aset perbankan di Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 tumbuh

meyakinkan 15,56% (yoy) dan membawa nilai aset perbankan di Provinsi Papua Barat

meningkat dari Rp 16,11 triliun menjadi Rp 18,62 triliun. Peningkatan ini melanjutkan

tren pertumbuhan aset pada triwulan I 2019 yang juga berhasil mencapai pertumbuhan lebih

dari 10% serta membuat nilai aset perbankan mencapai nilai tertingginya selama ini.

Pertumbuhan aset perbankan didorong oleh tumbuhnya aset kelompok bank umum.

Berdasarkan laporan, kelompok bank pemerintah tumbuh 16,59% (yoy). Sementara aset

kelompok bank swasta tumbuh 16,64% (yoy). Di sisi lain, aset BPR mengalami penurunan

sebesar -5,88% (yoy).

Kelompok Bank Pemerintah masih memiliki andil terbesar di Papua Barat. Berdasarkan

proporsinya, aset Bank Pemerintah mencakup 89,99% dari keseluruhan total aset

perbankan di Papua Barat. Diikuti oleh kelompok bank swasta nasional dengan proporsi

6,27% serta BPR dengan 3,74%. Pangsa aset perbankan pada triwulan II 2019 relatif tidak

mengalami perubahan signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.



Grafik 4.12. Perkembangan Aset Perbankan


Grafik 4.13. Pangsa Aset Perbankan Provinsi

Papua Barat


Aset (Rp Miliar) 13,368 14,403 14,643 14,977 14,205 15,304 15,505 16,576 15,330 16,118 16,482 17,926 17,089 18,626

(YoY) -3.27% -3.17% -8.82% 8.02% 6.26% 6.25% 5.89% 10.68% 7.92% 5.32% 6.30% 8.14% 11.48% 15.56%

(QtQ) -3.58% 7.74% 1.67% 2.28% -5.15% 7.73% 1.32% 6.91% -7.52% 5.14% 2.26% 8.76% -4.67% 8.99%

DPK (Rp Miliar) 12,243 13,143 13,198 13,019 12,788 13,918 13,649 14,309 13,104 14,096 14,219 15,386 14,724 16,373

(YoY) -4.35% -4.83% -11.96% 2.36% 4.45% 5.90% 3.41% 9.91% 2.47% 1.28% 4.18% 7.53% 12.36% 16.15%

(QtQ) -3.75% 7.35% 0.42% -1.36% -1.78% 8.84% -1.94% 4.84% -8.42% 7.57% 0.87% 8.21% -4.30% 11.20%

Kredit (Rp Miliar) 8,675 9,341 9,723 10,222 10,136 10,537 10,782 11,336 10,970 11,352 11,800 12,562 12,553 12,962

(YoY) 9.85% 11.75% 14.53% 20.82% 16.85% 12.79% 10.89% 10.90% 8.23% 7.74% 9.44% 10.82% 14.42% 14.18%

(QtQ) 2.53% 7.69% 4.09% 5.13% -0.84% 3.95% 2.33% 5.13% -3.23% 3.48% 3.95% 6.45% -0.08% 3.26%

LDR (Lokasi Bank) 70.86% 71.08% 73.67% 78.52% 79.26% 75.70% 79.00% 79.22% 83.72% 80.53% 82.99% 81.64% 85.25% 79.17%

NPL (Lokasi Bank) (Rp Miliar) 491 490 551 423 619 586 596 561 364 543 459 393 456 613

NPL Ratio (Lokasi Bank) 5.66% 5.25% 5.67% 4.13% 6.10% 5.56% 5.53% 4.95% 3.32% 4.78% 3.89% 3.13% 3.63% 4.73%

2019

Pertumbuhan Kredit

Keterangan

Pertumbuhan Aset

Pertumbuhan DPK

20172016 2018

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000


2016 2017 2018 2019

Bank Pemerintah Bank Swasta BPR gTotal Aset

89.99%Bank Pemerintah

6.27%3.74%

Bank Pemerintah

Bank Swasta

BPR


4.3.2. Penghimpunan Dana Masyarakat

Kinerja perbankan Provinsi Papua Barat dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

pada triwulan II 2019 masih tumbuh cukup signifikan. DPK perbankan di Provinsi Papua

Barat pada periode laporan tumbuh 16,15% (yoy) dari Rp 14,09 triliun menjadi Rp 16,37

triliun. Penguatan DPK terjadi pada ketiga jenis produk simpanan baik giro, tabungan,

maupun deposito.

Tingkat pertumbuhan DPK beragam di semua produk. Produk giro yang tumbuh 3,88%

pada triwulan II 2018 berhasil mencapai pertumbuhan 23,20% pada periode triwulan II

2019. Berikutnya, produk deposito juga tercatat tumbuh cukup tinggi mencapai 21,77%

meningkat dibanding triwulan triwulan II 2018 yang tumbuh negatif -5,18%. Produk

tabungan juga meningkat yang sebelumnya hanya tumbuh 2,60%(yoy) pada periode

triwulan II 2018, pada periode laporan tercatat mengalami peningkatan laju pertumbuhan

menjadi 7,14% (yoy).

Ditinjau dari komposisinya, DPK dari produk giro dan tabungan tabungan merupakan yang

tertinggi dengan pangsa masing-masing sebesar 38,83% dan 38,77%. Pangsa produk giro

pada periode ini berhasil sedikit mengalahkan pangsa produk tabungan disebabkan

tingginya penempatan dana giro di bank milik pemerintah. Nilai total produk giro pada

perbankan di Provinsi Papua Barat adalah senilai Rp 6,36 triliun. Sementara produk tabungan

memiliki nilai total Rp 6,35 triliun. Pangsa terkecil DPK dipegang oleh produk deposito yang

memiliki pangsa 22,40% senilai total Rp 3,67 triliun.



Grafik 4.14. Perkembangan DPK Bank Umum Prov.

Papua Barat Menurut Kelompok Bank

Grafik 4.15. Perkembangan DPK Bank Umum

4.3.3. Penyaluran Kredit

Sejalan dengan indikator kinerja lainnya, kondisi penyaluran kredit perbankan di

Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 juga meningkat dibandingkan triwulan I

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000


2016 2017 2018 2019

Bank Pemerintah Bank Swasta BPR % Total DPK (rhs)

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000


2016 2017 2018 2019

Giro Deposito Tabungan

Growth Giro Growth Deposito Growth Tabungan


2019. Kredit yang disalurkan oleh perbankan di Papua Barat menurut lokasi bank pada

triwulan laporan mencapai Rp 12,96 triliun atau tumbuh 14,18% (yoy). Pertumbuhan ini

relatif stabil dibandingkan dengan triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 14,42% (yoy) serta

jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan II 2018 yang hanya sebesar 7,74%

(yoy).

Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit konsumsi masih menjadi produk kredit yang paling

banyak disalurkan kepada masyarakat dengan pangsa 57% senilai Rp 7,34 triliun. Produk

selanjutnya yang menjadi penyumbang kredit terbesar adalah kredit modal kerja dengan

pangsa 32% senilai Rp 4,16 triliun. Terakhir adalah produk kredit investasi dengan pangsa

11% senilai Rp 1,45 triliun. Pada periode laporan, ketiga jenis kredit tersebut tumbuh

beragam. Kredit investasi tumbuh tertinggi dengan pertumbuhan 22,18% (yoy). Selanjutnya,

kredit konsumsi mencatatkan pertumbuhan yang kurang lebih sama dengan periode

sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 15,37. Terakhir, kredit modal kerja juga tumbuh

positif dengan pertumbuhan 9,67%.



Grafik 4.16. Pertumbuhan Kredit Perbankan

Grafik 4.17. Komposisi Kredit


Grafik 4.18. Pertumbuhan Kredit Menurut Jenis Penggunaan

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000


2016 2017 2018 2019

Modal Kerja Investasi Kredit Konsumsi

% Modal Kerja % Investasi % Kredit Konsumsi

7.74%

14.42%

14.18%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

-

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

10,500

12,000

13,500

15,000


2016 2017 2018 2019

Kredit Penggunaan (Rp miliar) Pertumbuhan Kredit (rhs)

Modal Kerja,

32.12%

Investasi, 11.23%

Kredit Konsumsi,

56.65%

Modal Kerja Investasi Kredit Konsumsi


Dilihat dari sektor ekonominya, kredit terbesar masih didominasi oleh sektor rumah

tangga & bukan lapangan usaha lainnya dengan pangsa pemberian kredit sebesar

60,92% meningkat dibanding periode sebelumnya yang sebesar 59,36%. Kredit

terbesar kedua diberikan kepada sektor perdagangan besar dengan pangsa sebesar 22,01%.

Besarnya porsi pemberian kredit kepada sektor rumah tangga mengindikasikan sektor rumah

tangga berperan sangat penting dalam pertumbuhan kredit perbankan di Papua Barat.

Dari sisi pertumbuhan, sektor rumah tangga dan bukan lapangan usaha lainnya tumbuh

positif dari 11,77% di triwulan I 2019 menjadi 13,37% pada triwulan II 2019. Sementara

sektor perdagangan yang pada triwulan sebelumnya tumbuh 4,05% (yoy) tumbuh sedikit

melambat menjadi 0,28% pada triwulan II 2019.

Tabel 4.3. Perkembangan Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi


Suku bunga tertimbang DPK yang diberikan perbankan Papua Barat kepada nasabahnya

pada triwulan laporan tercatat sebesar 2,47%, turun dibandingkan triwulan sebelumnya

yang tercatat sebesar 2,61%. Di sisi lain, rata-rata suku bunga tertimbang kredit yang

dikenakan oleh perbankan Papua Barat kepada krediturnya tercatat sebesar 10,90%, sedikit

dibawah rata-rata suku bunga tertimbang pada bulan sebelumnya yang tercatat sebesar

10,93%. Spread suku bunga DPK dengan suku bunga kredit terlihat semakin berkurang

di setiap periodenya. Hal ini mengindikasikan efisiensi biaya intermediasi semakin

membaik serta menunjukkan iklim perbankan yang semakin kompetitif.


Pertanian 127 135 137 145 157 176 182 184 139 145 130 132 142 155

Pertambangan 58 48 47 42 41 38 35 32 30 29 28 32 31 32

Industri Pengolahan 108 115 110 101 78 106 111 98 115 102 86 109 108 122

Listrik,Gas dan Air 4 8 10 13 11 14 13 10 6 12 13 13 11 28

Bangunan 546 683 799 773 635 641 691 596 462 618 704 790 679 762

Perdagangan 2,580 2,778 2,818 2,817 2,884 2,836 2,847 2,881 2,561 2,755 2,747 2,660 2,665 2,762

Akomodasi, Pengangkutan,

Komunikasi322 315 318 313 316 362 362 383 292 448 467 462 458 467

Keuangan, Persewaan & Jasa

Perusahaan, Pemerintahan241 259 284 296 287 288 272 381 366 171 207 753 652 633

Jasa-jasa 360 369 372 396 365 353 335 331 333 327 294 332 357 354

RT, Bukan Lapangan Usaha

lainnya, lain-lain4,328 4,631 4,828 5,325 5,362 5,723 5,936 6,439 6,666 6,746 7,123 7,279 7,451 7,647

Total 8,675 9,341 9,723 10,222 10,136 10,537 10,782 11,336 10,970 11,352 11,800 12,562 12,553 12,962

2016 2017Sektor (Rp. Miliar)

20192018



Grafik 4.19. Perkembangan Suku Bunga Bank Umum

4.3.4. Risiko Likuiditas dan Risiko Kredit

Pada triwulan II 2019, risiko likuiditas di Papua Barat masih cukup terjaga. Loan-to-

Deposit Ratio (LDR) yang merupakan perbandingan antara DPK dan penyaluran kredit oleh

perbankan menunjukkan nilai persentase sebesar 79,17%. Nilai LDR pada periode ini turun

dibanding triwulan sebelumnya yang memiliki nilai LDR sebesar 81,64%. Penurunan LDR

sebenarnya dapat dilihat sebagai penurunan risiko likuiditas yang mungkin dihadapi oleh

perbankan. Namun demikian, hal ini justru tidak begitu baik mengingat tujuan bank sebagai

lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana

menjadi tidak berjalan secara maksimal. Banyak dana masyarakat yang seharusnya bisa

disalurkan kepada pihak yang membutuhkan namun tidak tersalur dan menjadi idle bagi

perbankan.

Sumber: Laporan Bank, diolah

Grafik 4.20. Perkembangan LDR dan NPL Bank Umum

Pada triwulan laporan, Rasio Non Performing Loans (NPL) perbankan di Papua Barat

tercatat meningkat dari 3,63% menjadi 4,73%. Peningkatan nilai NPL terjadi pada semua

jenis penggunaan kredit. Rasio NPL kredit modal kerja naik dari 4,15% pada triwulan I 2019

menjadi 6,49% pada triwulan laporan. Kredit investasi juga mengalami peningkatan rasio

2.61 2.47

10.9310.9

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00


2015 2016 2017 2018 2019

Suku Bunga Tertimbang (DPK) Suku Bunga Tertimbang (Kredit)

3.63%4.73%

85.25%

79.17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%


2016 2017 2018 2019

NPL Ratio Loan to Deposit Ratio


NPL dari 2,01% menjadi 2,03%. Sementara, rasio NPL kredit konsumsi juga naik dari 3,67%

pada triwulan sebelumnya menjadi 4,26% pada triwulan laporan.

Ditinjau lebih lanjut, dari sisi sektor ekonominya, peningkatan rasio NPL Papua Barat

terutama terjadi pada 2 (dua) sektor, yakni sektor konstruksi dan sektor lain-lain. Sektor

konstruksi mengalami peningkatan rasio NPL terbesar dengan nilai 6,21, meningkat jauh

dibanding rasio NPL pada periode sebelumnya yang sebesar 2,76%. Sementara sektor lain-

lain turut menyumbang peningkatan NPL dengan persentase NPL sebesar 5,79%. Nilai NPL

sektor lain-lain meningkat dari sebelumnya 4,37%. Di sisi lain penurunan NPL juga terjadi

pada beberapa sektor. Sektor pertanian, pertambangan dan sektor pengolahan yang

merupakan penggerak perekonomian di Papua Barat mengalami penurunan NPL. NPL sektor

pertanian turun dari 4,27% menjadi 3,90% pada periode laporan. Sementara sektor

pertambangan juga mengalami penurunan NPL, dari 3,88% menjadi 2,81% pada periode

laporan. Secara umum, walau terdapat peningkatan risiko NPL, namun rasio NPL di Papua

Barat masih berada dalam level aman. Perlu dicatat bahwa rasio NPL yang tinggi

menyebabkan perbankan rentan terhadap risiko kredit atau risiko gagal bayar.

Tabel 4.4. Perkembangan NPL Bank Umum Papua Barat


4.4. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

4.4.1. Akses Keuangan Kepada UMKM

Penyaluran kredit kepada UMKM di Provinsi Papua Barat pada periode laporan turun -

2,39% (yoy) dibanding triwulan II 2018. Pada periode ini, tercatat pemberian kredit

UMKM senilai Rp 3,93 triliun. Penurunan nilai kredit pada UMKM turut berdampak pada

pangsa kredit UMKM yang juga mengalami penurunan dari 20,84% pada triwulan I 2019

menjadi 20,79% di bulan laporan.


Nominal NPL 491 490 551 423 619 586 596 561 379 543 459 393 456 613

NPL % 5.66% 5.25% 5.67% 4.13% 6.10% 5.56% 5.53% 4.95% 3.46% 4.78% 3.89% 3.13% 3.63% 4.73%

NPL per jenis penggunaan

Modal Kerja 11.00% 10.19% 6.83% 4.35% 8.23% 7.54% 7.54% 6.88% 5.79% 6.64% 4.22% 3.11% 4.15% 6.49%

Investasi 2.03% 1.84% 16.63% 14.77% 17.40% 15.35% 15.51% 14.32% 2.54% 2.98% 2.09% 1.80% 2.01% 2.03%

Konsumsi 1.75% 1.55% 1.53% 1.05% 1.51% 1.72% 1.80% 1.54% 2.24% 4.01% 4.04% 3.38% 3.67% 4.26%

NPL per sektor ekonomi

Pertanian 42.65% 39.99% 40.78% 37.99% 35.70% 31.13% 30.17% 30.00% 4.41% 3.18% 8.33% 3.19% 4.27% 3.90%

Pertambangan 2.02% 2.17% 2.98% 3.03% 8.10% 7.63% 7.86% 7.48% 8.19% 8.34% 7.95% 6.75% 3.88% 2.81%

Industri pengolahan 7.97% 5.76% 6.76% 2.24% 5.11% 3.40% 3.44% 2.97% 2.54% 4.50% 4.70% 3.15% 3.53% 3.38%

Listrik,Gas dan Air 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.28% 0.68% 0.39% 2.11% 2.28% 0.36% 0.11% 0.13% 0.00%

Konstruksi 2.48% 2.15% 5.81% 1.80% 5.89% 4.71% 3.75% 3.44% 4.51% 4.84% 3.31% 2.30% 2.76% 6.21%

Perdagangan 7.95% 7.50% 7.92% 6.25% 8.83% 7.61% 7.83% 7.24% 4.25% 4.38% 2.65% 2.24% 2.31% 2.71%

Pengangkutan 32.14% 32.87% 35.76% 30.45% 31.73% 27.55% 27.90% 25.96% 2.76% 2.83% 2.45% 1.98% 3.19% 2.33%

Jasa Dunia Usaha 2.06% 2.35% 2.40% 2.11% 4.56% 3.27% 2.11% 1.54% 2.80% 6.80% 5.32% 0.80% 0.96% 1.33%

Jasa Sosial Masyarakat 6.62% 6.03% 6.09% 4.39% 17.58% 17.39% 18.56% 17.58% 18.01% 19.24% 4.74% 4.89% 5.13% 4.90%

Lain-lain 1.76% 1.58% 1.53% 1.04% 1.60% 1.88% 1.97% 1.67% 2.17% 4.35% 4.34% 3.76% 4.37% 5.79%

201920182017Perkembangan

2016


Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 17/12/PBI/2015, pangsa pemberian kredit pada

UMKM di tahun 2018 minimal sebesar 20%. Dengan realisasi sebesar 20,92%, hal tersebut

masih memenuhi ketentuan dari Bank Indonesia. Namun, pangsa tersebut perlu ditingkatkan

sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap UMKM sehingga dapat lebih berkontribusi

terdapat perekonomian riil di Papua Barat.



Grafik 4.21. Pertumbuhan Kredit MKM

Grafik 4.22. Komposisi Kredit MM

Berdasarkan skala usahanya, penyaluran kredit UMKM sebagian besar disalurkan

kepada usaha kecil yakni sebesar 40%. Pangsa usaha kecil kemudian diikuti kredit usaha

menengah 33% dan kredit usaha mikro dengan pangsa 27%. Struktur pangsa kredit UMKM

relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama disalurkan dalam bentuk

kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 71,43%, sedangkan untuk kredit investasi

sebesar 28,57%.

Tabel 4.5. Perkembangan Kredit UMKM Menurut Skala Ekonomi


-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000


2015 2016 2017 2018 2019

Kredit MKM (Rp miliar) Pertumbuhan Kredit MKM

Note : Berdasarkan Lokasi Proyek


Kredit MKM (Rp miliar) 3,668 3,837 3,853 4,527 4,231 4,221 4,340 4,303 3,902 4,034 4,032 3,931 3,836 3,938

Pertumbuhan Kredit MKM -4.46% -7.10% 15.03% 10.91% 15.36% 10.01% 12.65% -4.94% -7.79% -4.44% -7.10% -8.65% -1.69% -2.39%

Modal Kerja 2,596 2,733 2,675 3,051 2,828 2,896 3,021 2,954 2,719 2,852 2,809 2,809 2,703 2,813

Investasi 1,071 1,105 1,177 1,475 1,403 1,325 1,319 1,349 1,182 1,181 1,223 1,122 1,133 1,125

Kredit Mikro (Rp miliar) 791 825 834 852 832 876 897 919 924 974 989 989 999 1,043

Modal Kerja 570 584 585 590 560 588 598 598 595 635 639 678 643 681

Investasi 221 241 249 261 272 288 299 321 328 339 349 311 357 362

Kredit Kecil (Rp Miliar) 1,399 1,526 1,637 1,561 1,463 1,540 1,562 1,513 1,508 1,595 1,609 1,569 1,530 1,590

Modal Kerja 963 1,062 1,144 1,058 1,009 1,116 1,142 1,096 1,077 1,139 1,152 1,151 1,111 1,171

Investasi 437 464 492 503 454 424 419 418 431 455 457 418 419 419

Kredit Menengah (Rp Miliar) 1,478 1,486 1,382 2,114 1,936 1,805 1,881 1,871 1,470 1,465 1,434 1,372 1,306 1,304

Modal Kerja 1,064 1,087 946 1,402 1,258 1,192 1,280 1,260 1,047 1,078 1,018 980 950 960

Investasi 414 399 436 711 678 614 601 610 422 387 417 392 357 344

NPL MKM 169 173 182 371 538 485 488 460 227 255 153 113 115 127

NPL MKM Ratio 4.62% 4.50% 4.71% 8.21% 12.73% 11.49% 11.25% 10.68% 5.83% 6.32% 3.80% 2.87% 3.00% 3.21%

2019201820172016Provinsi Papua Barat

27%

40%

33%

Kredit Menengah Kredit Mikro

Kredit Kecil


Kualitas kredit UMKM sedikit mengalami penurunan pada periode laporan, ditunjukkan

dengan meningkatnya NPL pada triwulan II 2019. Rasio NPL UMKM pada periode laporan

tercatat sebesar 3,21% meningkat dari 3,00% pada triwulan sebelumnya.



Lapran Perekonomian Provinsi Papua Barat Agustus 2019 69

PENYELENGGARAAN SISTEM

PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG

RUPIAH

Sistem pembayaran yang andal mampu mendukung kegiatan perekonomian di


Transaksi nilai besar melalui RTGS tercatat turun -51,09% (qtq) dari Rp 455 miliar

pada periode sebelumnya menjadi Rp 195 miliar pada periode laporan. Tren serupa

juga terjadi pada transaksi melalui SKNBI yang tercatat turun -4,30% (qtq) menjadi

Rp 1,15 triliun.

Tingginya konsumsi menjelang Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada bulan Juni 2019

serta ditunjang adanya insentif tambahan hari raya mendorong permintaan uang

keluar (outflow) pada periode ini jauh lebih tinggi dibandingkan inflow. Hal ini

menyebabkan Provinsi Papua Barat mengalami net outflow sebesar Rp 255,03

miliar.

5.1. Perkembangan Sistem Pembayaran

5.1.1. Transaksi Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Nilai transaksi RTGS di Provinsi Papua Barat pada triwulan II 2019 tercatat turun -

51,09% (yoy) dibandingkan triwulan II 2018. Penurunan nilai transaksi RTGS terjadi seiring

dengan penurunan volume sebesar -65,29% (yoy). Bila dibandingkan dengan triwulan I

2019, nilai transaksi RTGS juga tercatat turun -57,18% (qtq). Penurunan ini sejalan dengan

volume transaksi yang terkontraksi sebesar -71,56% (qtq).

Pada triwulan II 2019, nilai transaksi masyarakat melalui BI-RTGS tercatat hanya sebesar

Rp195 miliar dari 151 transaksi. Nilai ini lebih rendah dibandingkan transaksi pada triwulan

I 2019 yang tercatat senilai Rp 455 miliar dari 531 transaksi. Kondisi yang sama juga terlihat

jika dibandingkan secara tahunan dengan triwulan II 2018. Transaksi RTGS pada triwulan

tersebut juga jauh lebih tinggi yakni senilai Rp 399 miliar dari 435 transaksi.

BAB - 5


Tabel 5.1. Perkembangan Transaksi RTGS di Propinsi Papua Barat

5.1.2. Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Searah dengan penurunan transaksi melalui RTGS, nilai transaksi melalui SKNBI pada

triwulan II 2019 juga tercatat mengalami penurunan. Nilai transaksi melalui SKNBI pada

periode ini turun -4,30% (qtq) yang diiringi dengan penurunan volume sebesar -4,45% (qtq).

Pada periode laporan, sebanyak 22.664 lembar warkat diproses melalui SKNBI. Jumlah ini

turun dibanding periode sebelumnya yang mencapai 22.673 lembar warkat. Dari sisi nilai,

total nilai transaksi melalui SKNBI pada periode laporan juga tercatat turun dari Rp 1,20 triliun

menjadi Rp 1,15 triliun dibulan laporan. Walaupun turun jauh dibandingkan triwulan I 2019,

namun dibandingakan dengan triwulan II 2018 nilai transaksi melalui BI RTGS tercatat masih

relatif stabil, meningkat 1,28% (yoy) dari sisi nilai walaupun terkontraksi -0,72%dari sisi

volume.

Dari sisi tolakan cek/bilyet giro, dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tolakan

cek/bilyet giro kosong pada periode laporan tercatat masih relatif stabil di level 1,18%.

Tabel 5.2. Perputaran Kliring dan CEK/BG Kosong

5.2. Pengelolaan Uang Rupiah

5.2.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)

Provinsi Papua Barat pada periode ini mengalami net outflow sebesar Rp 255,03 miliar.

Hal ini sejalan dengan pola historis aliran uang di Provinsi Papua Barat yang selalu mengalami

outflow pada triwulan II setiap tahunnya. Bila dibandingkan dengan triwulan II 2018, net

outflow pada periode ini turun -43,40%. Meningkatnya inflow sebesar 20,27% dan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II

Nilai RTGS (Miliar Rp)453 308 535 768 537 444 486 740 549 399 405 496 455 195

Volume RTGS232 182 458 593 503 487 485 548 534 435 521 645 531 151

20182016 2017 2019


Perputaran Kliring

- Transaksi 22,095 19,513 21,058 23,440 20,304 21,821 24,711 24,135 22,673 21,664

- Nominal (juta rupiah) 1,125,855 1,001,749 1,038,614 1,265,290 1,061,469 1,140,523 1,287,503 1,353,701 1,206,990 1,155,095

Rata-rata Perputaran Kliring Per Hari

- Transaksi 356 361 340 378 327 420 399 389 378 387

- Nominal (juta rupiah) 18,159 18,551 16,752 20,408 17,120 21,933 20,766 21,834 20,117 20,627

Persentase Rata-rata Penolakan

Cek & Bilyet Giro Kosong

- Lembar (%) 0.70% 0.53% 0.76% 0.57% 0.44% 0.63% 0.63% 1.02% 1.02% 1.18%

- Nominal (%) 2.32% 0.74% 1.12% 0.78% 0.63% 0.72% 0.98% 1.28% 1.09% 1.23%

2017 2018 2019Uraian


berkurangnya outflow sebesar -21,81% membuat net outflow aliran uang pada periode ini

tidak sebesar triwulan II 2018.

Aliran uang masuk pada triwulan II 2019 mencapai Rp 277,95 miliar. Jumlah ini meningkat

20,27% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain nilai outflow

pada periode laporan turun -21,81% dari Rp 681,68 miliar menjadi Rp532,98 miliar.

Peningkatan inflow dan turunnya outflow membuat net outflow aliran uang pada periode

ini turun -43,40% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya dibanding periode triwulan I 2019, inflow pada triwulan laporan turun -58,96%

dan inflow meningkat 165,02%. Hal ini yang menyebabkan net aliran uang pada periode

laporan berubah arah, dari net inflow Rp 476,18 miliar pada periode sebelumnya menjadi

net outflow Rp 255,03 miliar.

Net outflow terbesar pada triwulan II 2019 terjadi pada bulan Mei 2019. Hal ini wajar

mengingat adanya tambahan insentif serta meningkatnya konsumsi masyarakat

mempersiapkan datangnya Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada awal bulan Juni. Namun

demikian aliran uang pada bulan Juni justru menunjukkan arah sebaliknya. Uang yang telah

dikeluarkan untuk konsumsi pada bulan Mei mulai masuk kembali terkonfirmasi dari net

inflow sebesar Rp 87,36 miliar.

Grafik 5.1. Perbandingan Inflow dan Outflow Uang Kartal

Dari sisi denominasi uang masuk dan keluar, terlihat bahwa preferensi penggunaan uang

pecahan besar Rp 100.000,- dan Rp 50.000,- masih tinggi di Provinsi Papua Barat. Tercatat

74% inflow dan 61% outflow merupakan uang pecahan besar Rp 100.000,- dan Rp

50.000,-.

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II

2015 2016 2017 2018 2019

Inflow Outflow Netflow

NET OUTFLOWRp 255,03 miliar


Grafik 5.2. Komposisi denominasi Inflow / Outflow Uang Kartal

5.3. Penyediaan Uang Layak Edar (ULE)

Dalam rangka melaksanakan clean money policy, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi

Papua Barat secara rutin melakukan kegiatan penarikan uang lusuh dan uang Tidak Layak

Edar (UTLE) melalui kegiatan Kas Keliling baik dalam kota maupun luar kota. Hal tersebut

dilakukan untuk menjamin ketersediaan dan kualitas uang layak edar di masyarakat.

Kas keliling dalam kota dilaksanakan 2 (dua) kali seminggu setiap hari Selasa dan Kamis

di Pasar Sanggeng/Pasar Wosi dan di Depan Hadi Swalayan. Pada triwulan II 2019,

kegiatan kas keliling telah berhasil menyerap uang UTLE senilai Rp 9,7miliar.

Untuk memastikan bahwa uang yang dipegang masyarakat tetap dalam kondisi layak edar,

Bank Indonesia juga terus melakukan berbagai upaya, diantaranya: mencabut uang yang

sudah habis masa edar, memusnahkan uang tidak layak edar (UTLE), dan mengedarkan uang

layak edar (ULE) kepada masyarakat. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan uang kartal bagi

perbankan di daerah yang relatif jauh dari Kantor Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, saat

ini telah beroperasi 4 (empat) lokasi Layanan Kas Titipan Bank Indonesia, di wilayah kerja

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat. Keempat lokasi tersebut yaitu di

Kota Sorong, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, serta Layanan Kas Titipan di

Kabupaten Sorong Selatan. Khusus untuk kas titipan Sorong dan Fak-fak, sampai saat ini

pengelolaannya masih dilakukan oleh KPwBI Papua dan KPwBI Ambon, walaupun secara

wilayah berada di bawah wewenang KPwBI Papua Barat. Hal ini dikarenakan kas Titipan

tersebut sudah beroperasi sebelum KPwBI Papua Barat berdiri.

38%

23%

5%

6%

9%

9%

10%

DENOMINASI OUTFLOW (LEMBAR/KEPING)

UK 100.000

UK 50.000

UK 20.000

UK 10.000

UK 5.000

UK 2.000

<UK 1.000 & Logam

52%

22%

5%

6%

7%6% 2%

DENOMINASI INFLOW (LEMBAR/KEPING)

UK 100.000

UK 50.000

UK 20.000

UK 10.000

UK 5.000

UK 2.000

<UK 1.000 & Logam


Boks - Quick Response Indonesian Standard (QRIS)

Tanggal 17 Agustus merupakan tanggal yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia.

Setiap tahunnya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI), hari ketika Bapak Pendiri Bangsa, Ir Soekarno dan Drs.

Mohammad Hatta, memproklamirkan kemerdekaan republik Indonesia di tahun 1945.

Namun ada yang menarik pada perayaan HUT Ke-74 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus

2019 yang lalu. Pada hari tersebut Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjiyo, menandai

tonggak sejarah dalam bidang sistem pembayaran Indonesia, dengan secara resmi

meluncurkan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar QR Code untuk

pembayaran di Indonesia.

QRIS dan Manfaatnya bagi Sistem Pembayaran

Beberapa tahun terakhir, alat pembayaran non tunai semakin jamak digunakan oleh

masyarakat. Dimulai dengan penggunaan kartu debit dan kartu kredit, pembayaran non

tunai menggunakan uang elektronik belakangan semakin sering digunakan terutama untuk

pembayaran produk-produk retail yang memiliki nominal transaksi relatif kecil dengan

frekuensi transaksi yang tinggi.

Salah satu hal yang membuat perkembangan uang elektronik semakin pesat adalah dengan

munculnya QR (Quick Response) Code sebagai media transaksi. Kode QR

merupakan evolusi kode batang yang biasa digunakan untuk menyimpan data dan

informasi. Penggunaan kode QR sendiri sudah sangat banyak digunakan dikarenakan

kemampuannya yang mampu menyimpan data lebih besar dibanding kode batang. Kode QR

juga mampu menyimpan semua jenis data, seperti data numerik, data alphabetis, simbol,

dan kode biner dengan sangat baik. Selain itu kode QR juga relatif lebih adaptif, mampu

dibaca dari berbagai sudut dan bahkan mampu membaca kode yang rusak hingga tingkat

tertentu.

Dalam perkembangannya, penggunaan kode QR yang belum terintegrasi antar penyedia jasa

sistem pembayaran membuat kode QR menjadi kurang efisien. Masing-masing penyedia jasa

sistem pembayaran menerbitkan kode QR-nya sendiri, sehingga semakin banyak aplikasi

yang digunakan oleh pengguna maka semakin banyak pula kode QR yang dimiliki.

Melihat hal tersebut, Bank Indonesia sebagai regulator di bidang sistem pembayaran

berinisiatif untuk menginisiasi sebuah standar tunggal kode QR yang dapat digunakan dalam

setiap transaksi berbasis kode QR. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia secara

resmi memperkenalkan Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar QR yang

digunakan secara universal oleh semua penerbit uang elektronik berbasis server, dompet

elektronik, serta mobile banking di Indonesia.

Dalam sambutannya pada acara peluncuran QRIS di Kantor Pusat Bank Indonesia, Gubernur

Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa QRIS mengusung semangat UNGGUL

yang merupakan singkatan dari UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung. Semangat ini

sejalan dengan tema HUT ke 74 Kemerdekaan RI yaitu SDM Unggul Indonesia Maju.


Universal berarti penggunaan QRIS bersifat

inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan

dapat digunakan untuk transaksi pembayaran

di domestik dan luar negeri.

GampanG berarti masyarakat dapat

bertransaksi dengan mudah dan aman dalam

satu genggaman ponsel atau perangkat

elektronik lainnya.

Untung berarti transaksi dengan QRIS

menguntungkan pembeli dan penjual karena

transaksi berlangsung efisien melalui satu

kode QR yang dapat digunakan untuk semua

aplikasi pembayaran pada ponsel.

Langsung berarti transaksi dengan QRIS

langsung terjadi, karena prosesnya cepat dan

seketika sehingga mendukung kelancaran

sistem pembayaran.

QRIS merupakan produk yang dikeluarkan oleh BI bekerjasama dengan Asosiasi Sistem

Pembayaran Indonesia (ASPI). Peluncuran QRIS merupakan salah satu implementasi dari Visi

Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 yang telah dicanangkan pada Mei 2019 lalu. QRIS

sendiri disusun menggunakan standar internasional EMV Co., sehingga mendukung

interkoneksi instrumen sistem pembayaran, mempermudah interoperabilitas antar

penyelenggara, mempermudah interoperabilitas antar instrumen, bahkan interoperabilitas

antar negara.

Pada tahap implementasi awal, fokus QRIS adalah pada penerapan Merchant Presented

Mode (MPM) atau kode QR untuk merchant. Pada tahapan awal ini, penjual (merchant) akan

menampilkan kode QR pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika

melakukan transaksi pembayaran. Spesifikasi teknis standar kode QR dan interkoneksinya

telah melewati uji coba (piloting) pada tahap pertama pada bulan September hingga

November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019. Implementasi QRIS

secara nasional baru akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2020, guna memberikan masa

transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Selain untuk tujuan efisiensi, peluncuran QRIS juga diharapkan mampu mempercepat inklusi

keuangan serta memajukan UMKM di Indonesia. Dengan adanya QRIS, para pengusaha

UMKM dapat menerima transaksi non tunai dari seluruh penyedia jasa sistem pembayaran

sehingga memperlancar proses pembayaran. Selain itu, transaksi menggunakan uang

elektronik secara otomatis membuat seluruh transaksi pada merchant tercatat. Hal ini

mempermudah merchant untuk melakukan pembuatan laporan keuangan yang pada

akhirnya akan membantu para pengusaha untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan

dan memperluas kapasitas usahanya.




KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat dengan tingkat kemiskinan terus

menunjukkan penurunan menjadi indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Papua Barat. Selain itu, data terakhir tingkat pengangguran juga tercatat menurun

secara tahunan.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2019 meningkat dibandingkan dengan

periode yang sama tahun sebelumnya yang didorong oleh lebih tingginya

peningkatan NTP subsektor Hortikultura yang sejalan dengan peningkatan

Sedangkan data tingkat kemiskinan di Papua Barat pada Maret 2019 terus

mencatatkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.

Kondisi terakhir ketenagakerjaan di Papua Barat pada Februari 2019 semakin

membaik dengan menurunnya persentase pengangguran secara tahunan di tengah

meningkatnya jumlah penduduk usia kerja.

6.1 Ketenagakerjaan

Potensi tenaga kerja Provinsi Papua Barat terus menunjukkan tren peningkatan.

Jumlah penduduk yang telah memasuki usia kerja di Papua Barat pada Februari 2019

tercatat sebanyak 667.110 orang atau meningkat 2,69% (yoy) dibandingkan dengan

Februari 2018 yang berjumlah 649.604 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang

merupakan angkatan kerja mencapai 69,1% yang justru sedikit menurun dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat hingga 71,0%. Sedangkan jumlah

penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja dikarenakan masih menjalani pendidikan,

mengurus rumah tangga, hingga penduduk lanjut usia juga mengalami peningkatan

menjadi sebanyak 206.049 orang atau 9,34% (yoy) dibandingkan periode yang sama

tahun sebelumnya.

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah penyerapan angkatan kerja juga meningkat.

Penduduk yang bekerja meningkat 0,39% (yoy) menjadi sebanyak 436.739 orang, yang

secara positif diikuti oleh turunnya jumlah penduduk yang menganggur hingga -6,92%

BAB - 6


(yoy) menjadi sebanyak 24.322 orang. Sehingga proporsi penduduk yang bekerja

dibandingkan dengan penduduk menganggur mengalami peningkatan dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya (grafik 6.1).

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, diolah

Namun, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua Barat tercatat menurun

apabila membandingkan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja dan

dibandingkan dengan periode Februari 2018. TPAK pada Februari 2019 sedikit menurun

menjadi sebesar 69,11% merupakan indikasi potensi ekonomi dari sisi pasokan

(supply) tenaga kerja masih relatif sama dengan periode yang sama tahun lalu. TPAK

Papua Barat saat ini juga sedikit lebih rendah daripada TPAK Nasional yang tercatat sebesar

69,32% pada Februari 2019.

Grafik 6.1. Perkembangan Jumlah Penganggur dan Penduduk Yang Bekerja


2019

Februari Agustus Februari Agustus Februari Agustus Februari

Penduduk Usia Kerja (15+) 610,789 620,748 629,277 638,010 649,604 656,517 667,110

Angkatan Kerja 436,729 434,817 441,731 430,478 461,152 445,630 461,061

- Bekerja 411,692 402,360 408,517 402,526 435,023 417,544 436,739

- Penganggur 25,037 32,457 33,214 27,952 26,129 28,086 24,322

Bukan Angkatan Kerja 174,060 185,931 187,546 207,532 188,452 210,887 206,049

Growth Angkatan Kerja (% yoy) 7.08 5.12 1.15 (1.00) 4.40 3.52 (0.02)

- Growth Bekerja (% yoy) 5.82 5.82 (0.77) 0.04 6.49 3.73 0.39

- Growth Penganggur (% yoy) 33.13 (2.85) 32.66 (13.88) (21.33) 0.48 (6.92)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 71.50 70.05 70.20 67.47 70.99 67.88 69.11

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 5.73 7.46 7.52 6.49 5.67 6.30 5.28

20172016Jenis Kegiatan Utama

2018

94.27% 92.54% 92.48% 93.51% 94.33% 93.70% 94.72%

5.73% 7.46% 7.52% 6.49% 5.67% 6.30% 5.28%


2016 2017 2018 2019

- Bekerja - Penganggur


Berbanding terbalik dengan peningkatan TPAK, perbandingan antara jumlah penduduk

yang menganggur dengan penduduk angkatan kerja (Tingkat Pengangguran Terbuka)

mengalami penurunan. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Papua

Barat pada Februari 2019 tercatat sebesar 5,28 atau lebih rendah dibandingkan TPT

tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih sedikit lebih tinggi dibandingkan TPT Nasional

yang tercatat sebesar 5,01%.

Kondisi ketenagakerjaan saat ini masih dipandang optimis oleh konsumen di Papua

Barat tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen yang berada diatas angka 100.

Berdasarkan hasil survei konsumen di Papua Barat hingga Agustus 2019, Indeks Keyakinan

Konsumen terhadap penghasilan saat ini dibandingkan dengan penghasilan 6 (enam) bulan

yang lalu masih menunjukkan level yang optimis dengan indeks sebesar 136,63 meskipun

menunjukkan penurunan. Begitu juga dengan Indeks Keyakinan Konsumen terhadap

ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja 6

(enam) bulan yang lalu juga menunjukkan optimisme konsumen dengan indeks yang

mengalami penurunan menjadi sebesar 123,67 poin.

Grafik 6.2. Indeks Keyakinan Konsumen Terhadap

Penghasilan dan Lapangan Kerja Saat Ini

dibandingkan 6 Bulan yang Lalu

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 6.3. Indeks Ekspektasi Konsumen Terhadap

Lapangan Kerja, Penghasilan, dan Kegiatan Usaha

6 Bulan yang Akan Datang

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Sedangkan, kondisi ketenagakerjaan yang akan datang juga masih dipandang optimis

oleh konsumen dengan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) masih di atas 100.

Pandangan konsumen terhadap penghasilan yang akan datang tetap optimis dengan

indeks ekspektasi konsumen terhadap penghasilan yang akan datang pada Agustus 2019

sebesar 146,33 poin yang mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Sedangkan keyakinan konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja yang akan datang

juga cukup optimis dengan indeks sebesar 136,67 poin.

80

90

100

110

120

130

140

150

160

Me

i

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

No

v

De

s

Jan

Feb

Ma

r

Ap

r

Me

i

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

No

v

De

s

Jan

Feb

Ma

r

Ap

r

Me

i

Jun

Jul

Agu

2018 2019

Indeks Penghasilan Konsumen Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

Optimis

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

Me

i

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

No

v

De

s

Jan

Feb

Ma

r

Ap

r

Me

i

Jun

Jul

Agu

Sep

Okt

No

v

De

s

Jan

Feb

Ma

r

Ap

r

Me

i

Jun

Jul

Agu

2018 2019

Indeks Penghasilan Konsumen Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja

Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

Optimis


Tabel 6.2. Karakteristik Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

** Sektor lainnya terdiri dari sektor Pertambangan, Listrik, gas dan Air, Angkutan dan Keuangan


Penyerapan tenaga kerja terbesar di Papua Barat masih berasal dari sektor pertanian.

Pada Februari 2019, penduduk yang bekerja di sektor pertanian tercatat sejumlah 160.861

orang atau sebesar 36,83% dari total penduduk yang bekerja di Papua Barat(grafik 6.4)..

Namun, terdapat penurunan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian hingga -

10,07% (yoy) dibandingkan dengan Februari 2018. Dari sisi perkembangan jumlah

penduduk yang bekerja, sektor transportasi mencatat peningkatan penyerapan tenaga

kerja terbesar hingga 45,00% (yoy) menjadi sebanyak 27.653 orang. Sedangkan secara

jumlah, sektor jasa kemasyarakatan mencatat penambahan tenaga kerja yang paling

signifikan sebanyak 15.120 orang menjadi 104. 854 pada Februari 2019.

Grafik 6.4. Proporsi Angkatan Kerja Berdasarkan Sektor Usaha


Berdasarkan status pekerjaan utama, sebagian besar angkatan kerja di Papua Barat

terserap di sektor informal. Jumlah pekerja di sektor informal tercatat sebanyak 255.454

orang yang terdiri dari angkatan kerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak

tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar. Pekerja di sektor informal ini juga

2019


Pertanian 162,606 148,661 173,930 141,927 178,876 140,447 160,861

Industri 16,095 12,640 20,694 21,771 27,692 27,814 23,899

Konstruksi 28,120 30,338 18,834 23,483 27,099 24,881 22,707

Perdagangan 75,817 67,987 69,271 71,200 77,995 74,353 81,559

Jasa Kemasyarakatan 88,701 104,765 89,436 95,068 89,733 102,221 104,853

Lainnya** 40,353 37,969 36,352 49,077 33,628 47,828 42,860

TOTAL 411,692 402,360 408,517 402,526 435,023 417,544 436,739

20172016Lapangan Pekerjaan Utama

2018

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

Agustus

Februari

2016

2017

2018

2019

Lainnya** Jasa Kemasyarakatan Perdagangan Konstruksi Industri Pertanian


mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, baik secara

nominal maupun proporsi yang menjadi 58,49% dari total angkatan kerja yang bekerja. Di

sisi lain, proporsi pekerja di sektor formal Papua Barat yaitu buruh/karyawan/pegawai dan

berusaha sendiri dibantu buruh tetap tercatat sebanyak 181.285. Jumlah tersebut lebih

tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebanyak 151.129, sehingga

secara proporsi terhadap total pekerja mengalami kenaikan 6,77 poin menjadi 41,51%

(grafik 6.5).

Tabel 6.3. Karakteristik Penduduk yang Bekerja menurut Status Pekerjaan


Grafik 6.5. Perbandingan Jumlah Pekerja Berdasarkan Status Pekerjaan


Dari segi pendidikan, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua Barat

menunjukkan peningkatan. Walaupun sebagian besar tenaga kerja masih berlatar

pendidikan SD dan SMP dengan proporsi mencapai 50,09%, tetapi lebih rendah

dibandingkan proporsi pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesat 54,44%.

Pada periode Survei Angkatan Kerja Februari 2019, terjadi peningkatan proporsi tenaga

2019


Berusaha Sendiri 19.05% 22.40% 22.43% 21.32% 21.04% 21.08% 22.08%

Berusaha dibantu buruh tidak tetap 18.37% 16.28% 20.07% 17.40% 21.31% 16.63% 17.54%

Berusaha dibantu buruh tetap 1.44% 2.19% 2.05% 2.14% 2.65% 2.79% 3.30%

Buruh/Karyawan/Pegawai 39.65% 38.38% 32.80% 38.76% 32.09% 43.37% 38.20%

Pekerja Bebas 2.51% 4.91% 3.06% 3.63% 3.59% 1.52% 2.90%

Pekerja Keluarga/Tak Dibayar 18.98% 15.83% 19.58% 16.74% 19.32% 14.61% 15.98%

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Formal 169,167 163,244 142,395 164,636 151,129 192,751 181,285

Informal 242,525 239,116 266,122 237,890 283,894 224,793 255,454

TOTAL 411,692 402,360 408,517 402,526 435,023 417,544 436,739

2018Status Pekerjaan Utama

2016 2017

- 50,000

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000


2016 2017 2018 2019

TOTAL Formal Informal


kerja dengan latar pendidikan menengah yaitu SMA dan SMK menjadi 31,95% serta

tenaga kerja berpendidikan tinggi yaitu diploma dan universitas yang tercatat sebesar

17,96%, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada Februari 2018. Berdasarkan jumlahnya,

tenaga kerja yang berlatarbelakang pendidikan tinggi yaitu diploma dan universitas

mencatat pertumbuhan yang tertinggi mencapai 11,75% (yoy) menjadi sebanyak 78.446

orang. Hal ini mengindikasikan semakin terbukanya lowongan pekerjaan ahli di Papua

Barat.

Tabel 6.4. Karakteristik Penduduk yang Bekerja menurut Pendidikan Tertingi yang Ditamatkan


Selanjutnya, ketika melihat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdasarkan tingkat

pendidikan, pangsa terendah dicatat oleh pengangguran yang berlatar belakang

pendidikan SD dan SMP yang berada di bawah TPT Papua Barat. Hal ini menggambarkan

bahwa tenaga kerja berlatar pendidikan SD dan SMP cukup mudah mendapatkan

pekerjaan karena kesediaannya untuk bekerja di sektor manapun baik formal maupun

informal. Sedangkan TPT berlatar pendidikan pendidikan menengah dan tinggi berada di

atas angka TPT Papua Barat, akan tetapi pengangguran yang telah menamatkan

pendidikan universitas mengalami penurunan TPT menjadi sebesar 8,2% dibandingkan

tahun sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa walaupun lowongan pekerjaan di

Papua Barat yang memerlukan keahlian teknis dan analisis masih terbatas tapi mulai

menunjukkan peningkatan.

2019


SD ke bawah 164,676 146,189 157,283 138,033 160,449 146,368 150,680

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 59,427 59,091 74,952 65,181 76,360 61,916 68,066

Sekolah Menengah Atas (SMA) 86,394 91,478 78,923 92,387 88,796 99,220 107,420

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 38,045 31,780 32,540 35,828 39,219 34,622 32,127

Diploma I/II/III 12,647 17,102 14,196 14,409 15,562 13,945 16,364

Universitas 50,503 56,720 50,623 56,688 54,637 61,473 62,082

TOTAL 411,692 402,360 408,517 402,526 435,023 417,544 436,739

2017Pendidikan Tertinggi yang

Ditamatkan

2016 2018


Tabel 6.5. Proporsi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

(%)


6.2 Kesejahteraan

6.2.1 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan II 2019 mengalami peningkatan. Pada triwulan II

2019, Indeks NTP Papua Barat naik 1,56 poin menjadi sebesar 102,11 apabila

dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. NTP yang masih lebih besar

dibandingkan 100 ini menjadi salah satu indikasi peningkatan kesejahteraan khususnya

bagi sebagian masyarakat (petani) dibandingkan triwulan II 2018 yang sebesar 100,55.

Begitu juga bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya juga tercatat lebih tinggi dari

NTP sebesar 101,28 pada triwulan I 2019. Kenaikan NTP tersebut didorong oleh lebih

tingginya peningkatan harga perolehan hasil panen yang digambarkan melalui Indeks yang

Diterima (It) dibandingkan peningkatan biaya harus dikeluarkan oleh petani selama

kegiatan tanamnya atau Indeks yang Dibayar (Ib).


Grafik 6.6. Perkembangan NTP Papua Barat

Subsektor Hortikultura mengalami kenaikan NTP tertinggi secara tahunan dan juga NTP

tertinggi di antara sektor lainnya yang sebesar 114,98. Sedangkan sub sektor lain masih

mencatat NTP di bawah titik imbas walaupun mengalami kenaikan seperti NTP subsektor

2019


SD ke bawah 2.4 3.6 3.5 1.9 2.2 2.5 2.0

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 4.2 5.8 6.8 6.0 2.2 4.4 4.3

Sekolah Menengah Atas (SMA) 5.3 14.6 11.2 9.2 9.4 10.3 7.7

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 14.0 8.8 12.5 13.9 8.1 11.8 8.5

Diploma I/II/III 10.2 2.6 15.5 7.6 8.2 7.4 4.5

Universitas 10.4 7.0 8.5 8.0 11.1 6.7 8.2

TOTAL 5.7 7.5 7.5 6.5 5.7 6.3 5.3

20172016Pendidikan Tertinggi yang

Ditamatkan

2018

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140


2016 2017 2018 2019

Indeks yang diterima (IT) Indeks yang Dibayar (IB) NTP


Tanaman Pangan yang meningkat sebesar 1,42 poin menjadi 96,20, subsektor Tanaman

Perkebunan Rakyat meningkat sebesar 2,29 poin menjadi 97,16, dan subsektor Peternakan

meningkat sebesar 0,81 menjadi 99,14. Meningkatnya NTP Tanaman Pangan dan

Hortikultura masih sejalan dengan pergerakan harga selama setahun terakhir dikarenakan

komoditas ini dikonsumsi terdampak langsung oleh permintaan masyarakat. Hal yang

berbeda dicatatkan oleh subsektor Perikanan yang turun 4,56 poin dengan nilai NTP juga

di bawah titik impas yaitu sebesar 96,03. Jumlah tangkapan yang belum optimal karena

pengaruh kondisi cuaca sehingga mengurangi jumlah yang diterima oleh nelayan di tengah

biaya yang tetap harus dikeluarkan ditengarai menjadi salah satu penyebab turunnya NTP

subsektor ini.

Tabel 6.6. Perkembangan NTP Papua Barat

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat

6.2.2 Tingkat Kemiskinan

Data terakhir tingkat kemiskinan di Papua Barat terus menunjukkan tren penurunan,

dimana persentase penduduk miskin pada Maret 2019 tercatat sebesar 22,17% atau

menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar

23,01% ataupun dibandingkan dengan September 2018 yang tercatat sebesar 22,66%.

Dari sisi jumlah penduduk miskin, pada Maret 2019 tercatat sebanyak 211.500 jiwa yang

lebih rendah 1,38% dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yang tercatat sebanyak

214.470 jiwa. Begitu juga jika dibandingkan dengan bulan September 2018 yang sempat

mencapai 213.670 jiwa, jumlah penduduk miskin Papua Barat pada Maret 2019 saat ini

relatif rendah.


1. Tanaman Pangan

a. Indeks yang Diterima (It) 118,01 119,85 119,44 119,19 123,79 124,70 122,61 124,67 125,36 126,45 129,72 131,21 131,56 132,01

b. Indeks yang di bayarkan (Ib) 124,12 125,37 126,84 127,76 129,67 131,01 130,81 130,83 131,63 133,41 134,27 134,83 135,51 137,23

c. Nilai Tukar Petani (NTPP) 95,08 95,59 94,17 93,29 95,46 95,18 93,73 95,29 95,24 94,78 96,61 97,32 97,08 96,20

2. Hortikutura


b. Indeks yang Dibayar (Ib) 123,18 124,08 125,41 126,16 128,13 129,43 129,20 129,14 129,94 131,45 132,33 132,82 133,48 135,25

c. Nilai Tukar Petani (NTPH) 102,66 103,42 103,81 106,49 109,29 107,65 108,76 108,23 107,62 110,93 108,66 108,98 110,62 114,98

3. Tanaman Perkebunan Rakyat



c. Nilai Tukar Petani (NTPR) 100,52 102,24 103,23 100,11 100,56 96,27 97,60 98,77 95,51 94,87 92,97 95,27 97,29 97,16

4. Peternakan



c. Nilai Tukar Petani (NTPT) 97,69 98,44 98,95 98,62 98,58 98,59 98,64 98,69 98,11 98,33 99,16 100,48 99,40 99,14

5. Perikanan



c. Nilai Tukar Petani (NTN) 104,33 103,39 103,05 101,68 99,73 100,34 100,54 99,67 99,70 100,59 102,55 99,71 96,93 96,03

NTP Gabungan



c. Nilai Tukar Petani (NTP) 99,74 100,44 100,46 100,17 101,33 100,03 100,29 100,65 99,73 100,55 100,35 100,98 101,28 102,11

201920172016 2018

Gabungan/Provinsi Papua Barat

No. Sub sektor


Tingkat kemiskinan di Papua Barat masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional

dan provinsi tertinggi kedua secara nasional setelah Papua. Sebagai informasi, tingkat

kemiskinan nasional pada Maret 2019 tercatat sebesar 9,41% dengan jumlah penduduk

miskin sebanyak 25,14 juta jiwa, sedangkan Papua sebagai provinsi dengan tingkat

kemiskinan tertinggi tercatat sebesar 27,53%. Walaupun Papua Barat merupakan salah

satu provinsi dengan dengan tingkat persentase penduduk miskin tertinggi secara nasional,

Papua Barat hanya menyumbang 0,84% dari total jumlah penduduk miskin nasional pada

Maret 2019. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah untuk meningkat akses

masyarakat di Papua Barat terhadap sumber penghasilan dan terhadap ketersediaan bahan

pokok melalui peningkatan infrastruktur konektivitas. Sebab, akses yang terbatas akan

menjadi faktor pendorong kemiskinan karena akan berdampak pada terbatasnya sumber

pendapatan dan tingginya biaya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sejauh ini kinerja

pemerintah Provinsi Papua Barat patut diapresiasi, karena dari tahun ke tahun tingkat

persentase penduduk miskin terus menunjukkan tren penurunan.

Tabel 6.7. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat


Grafik 6.7. Perkembangan Penduduk Miskin Papua

Barat


Grafik 6.8. Perkembangan Garis Kemiskinan

Papua Barat


Selain itu, tingkat ketimpangan di Provinsi Papua Barat masih berada pada kategori

ketimpangan sedang dengan Gini Ratio sebesar 0,386 pada Maret 2019. Angka ini

menurun dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 0,394 pada Maret 2018 dan

Maret September Maret September Maret September Maret September Maret

Jumlah Penduduk Miskin 225.370 225.536 225.800 223.600 228.380 212.860 214.470 213.670 211.500

Kota 19.340 18.820 20.955 20.110 20.700 19.020 19.330 21.250 22.610

Desa 206.030 206.716 204.845 203.490 207.680 193.830 195.140 192.420 188.880

Persentase Penduduk Miskin (%) 25,82 25,73 25,43 24,88 25,10 23,12 23,01 22,66 22,17

Kota 5,86 5,68 6,14 5,69 5,83 5,16 5,10 5,57 5,63

Desa 37,97 37,94 37,48 37,33 37,44 35,12 35,31 34,29 34,19

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan) 441.569 465.348 474.967 492.969 499.777 509.861 516.362 560.976 573.313

Kota 452.022 478.699 487.727 508.262 515.849 523.381 530.295 583.530 597.406

Desa 435.207 457.222 466.996 480.945 488.564 499.086 505.941 544.623 555.072

Persentase Penduduk Miskin (%)

Nasional11,22 11,13 10,86 10,70 10,64 10,12 9,82 9,66 9,41

Garis Kemiskinan (Rp/kapita/Bulan)

Nasional330.776 344.809 354.386 361.990 374.478 387.160 401.220 410.670 425.250

201820172015 2016 2019Uraian

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

200.000

204.000

208.000

212.000

216.000

220.000

224.000

228.000

232.000

Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar

2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah Penduduk Miskin %Penduduk Miskin Papua Barat (rhs)

%Penduduk Miskin Nasional (rhs)

-

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar

2015 2016 2017 2018 2019

Garis Kemiskinan Makanan Garis Kemiskinan Non Makanan

Garis Kemiskinan Papua Barat Garis Kemiskinan Nasional


September 2018 yang tercatat sebesar 0,391. Indikator gini ratio menggambarkan

pemerataan maupun ketimpangan pembagian pendapatan yang dihasilkan. Gini Ratio

bernilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna, sedangkan Gini Ratio bernilai 1

menunjukkan ketimpangan sempurna. Gini Ratio Papua Barat pada periode ini lebih tinggi

dibandingan dengan Gini Ratio nasional yang tercatat sebesar 0,382 pada Maret 2018.

Grafik 6.9. Gini Ratio Papua Barat


Secara spasial, tingkat kemiskinan di pedesaan Papua Barat selalu lebih tinggi

dibandingkan di perkotaan. Pada Maret 2019, tingkatan kemiskinan di pedesaan tercatat

sebesar 34,19% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 188.880 jiwa. Angka ini lebih

rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 35,31%

ataupun pada September 2018 yang sebesar 34,29%. Sedangkan kemiskinan di perkotaan

Papua Barat meningkat dibandingkan September 2018 dan Maret 2018 dengan tingkat

kemiskinan sebesar 5,63% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 22.610 jiwa. Tingkat

kemiskinan di perkotaan yang cenderung lebih rendah mengindikasikan akses masyarakat

yang jauh lebih mudah untuk memperoleh sumber pendapatan dan pemenuhan

kebutuhan dibandingkan masyarakat di pedesaan Papua Barat. Oleh karena itu, akselerasi

penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas seperti Trans Papua yang didukung dengan

jalan penghubung antara perkotaan dan pedesaan diharapkan dapat mendorong turunnya

tingkat kemiskinan di Papua Barat, khususnya di pedesaan. Namun perlu

Di sisi lain, angka garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat terus menunjukkan

peningkatan. Angka garis kemiskinan Papua Barat tercatat sebesar Rp573.313,00 per

kapita per bulan pada Maret 2019 atau mengalami peningkatan sebesar 5,99%

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka garis kemiskinan Papua Barat

0,391 0,386

-

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


berada di atas angka garis kemiskinan Nasional yang tercatat sebesar Rp425.250,- per

kapita per bulan. Peningkatan angka garis kemiskinan menunjukkan dampak inflasi

terhadap kehidupan masyarakat dimana dikarenakan peningkatan biaya yang diperlukan

untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal yang relatif masih sama. Angka garis

kemiskinan Papua Barat terdiri dari komponen makanan sebesar 77,06% dan non-

makanan sebesar 22,94%. Dari sumbangan per komoditas, beras menjadi komoditas yang

memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan yang sangat dipengaruhi oleh

kelancaran distribusi beras. Beras berkontribusi sebesar 20,59% di perkotaan yang

meningkat dari 17,68% pada September 2018, sedangkan di pedesaan berkontribusi

sebesar 25,97% yang juga meningkat dari 19,85% pada September 2018




PROSPEK EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Papua Barat di tahun 2019 diperkirakan tetap tumbuh positif

walaupun lebih rendah dibanding tahun 2018 dengan tekanan inflasi yang relatif

stabil

Secara triwulanan, ekonomi Papua Barat pada triwulan IV 2019 diperkirakan lebih tinggi

dibanding perkiraan ekonomi triwulan III 2019. Beberapa faktor mempengaruhi

peningkatan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV 2019. Selain pengaruh dari solidnya

produksi LNG paska maintenance di triwulan II 2019, terdapat momen peringatan hari

raya Natal dan tahun baru yang diperkirakan akan mendorong pertumbuhan dari sisi

konsumsi. Dari sisi pemerintah, pemerintah daerah pun akan mendorong akselerasi

belanja daerah sehingga berdampak pada sektor usaha lain di Papua Barat. Peningkatan

ini juga dipengaruhi oleh base effect rendahnya pertumbuhan di triwulan IV 2019 yang

berada pada level 0,18% (yoy).

Perekonomian Papua Barat tahun 2019 diperkirakan tumbuh melambat dibanding

tahun sebelumnya seiring tertahannya pertumbuhan LU utama. Dari sisi pengeluaran,

ekspor LN diperkirakan melambat sejalan dengan kinerja pertumbuhan LU utama.

Laju inflasi tahunan Papua Barat pada tahun 2019 diperkirakan lebih rendah dibanding

tahun 2018. Laju inflasi yang menurun ini disebabkan oleh meredanya tekanan inflasi

kelompok bahan makanan dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan.

7.1. PERKIRAAN KONDISI MAKRO EKONOMI

Sumber: WEO April 2019, diolah

Grafik 7.1. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia

Sumber: SKDU - KPw BI Prov. Pabar

Grafik 7.2. Ekspektasi Kegiatan Usaha

Berdasarkan hasil tracking dan liaison, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada

triwulan IV 2019 diperkirakan lebih tinggi dibanding perkiraan pertumbuhan ekonomi

triwulan III 2019. Pertumbuhan ekonomi Papua Barat triwulan IV 2019 diperkirakan pada

0

1

2

3

4

5

6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

World Advanced economies Emerging market and developing economies -15

-10

-5

0

5

10

15


2015 2016 2017 2018 2019

SBT Kegiatan Usaha SKDU gPDRB (%, qtq)

BAB - 7


kisaran 7,2% - 7,6% (yoy), lebih tinggi dibanding perkiraan pertumbuhan ekonomi triwulan

III 2019 sebesar 6,6% 7,0% (yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dari

sisi pengeluaran, peningkatan diperkirakan berasal dari tingkat konsumsi rumah tangga

maupun konsumsi pemerintah. Konsumsi RT diperkirakan terdorong akibat pengaruh

momen hari raya Natal dan tahun baru, sementara kosumsi pemerintah terdorong akibat

akselerasi belanja daerah baik APBN maupun APBD. Dari sisi LU, optimalnya produksi LNG

paska maintenance di triwulan II 2019 mendorong optimalnya ekspor Papua Barat. Musim

dingin di Asia Timur pada semester II 2019 diharapkan dapat mendorong permintaan LNG

dari negara mitra dagang tetap solid. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada

triwulan IV 2018 yang terbilang rendah yaitu 0,18%(yoy) berpotensi menyebabkan

pengaruh base effect sehingga pertumbuhan triwulan IV 2019 cenderung meningkat.

Secara kumulatif, ekonomi Papua Barat tahun 2019 diperkirakan tetap tumbuh positif

walaupun lebih rendah dibanding tahun 2018. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi

Papua Barat diperkirakan berada pada kisaran 3,5% - 3,9% (yoy), melambat dibanding

pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 6,24% (yoy). Ekonomi Papua Barat sangat

didominasi dari sektor migas terutama LNG. Perlambatan ini disebabkan oleh melambatnya

kinerja LNG di tahun 2019 yang bersumber dari produksi yang kurang optimal seiring

maintenance kilang minyak train I di triwulan I dan triwulan II 2019. Perlambatan ekonomi

dunia termasuk negara mitra dagang utama Papua Barat yaitu Tiongkok dan Jepang menjadi

downside risk terhadap permintaan LNG.

Lapangan usaha (LU) industri pengolahan serta LU pertambangan dan penggalian sangat

dipengaruhi oleh komoditas LNG karena merupakan value chain dari produksi komoditas

yang dieksplorasi di Blok Tangguh, Kabupaten Teluk Bintuni ini. Sampai dengan saat ini,

terdapat 2 (dua) kilang LNG dan sedang dilakukan pembangunan kilang ketiga yang rencana

dapat beroperasi di tahun 2020. Kegiatan maintenance yang dilakukan pada triwulan I dan

triwulan II 2019 di kilang Train 1 membuat produksi menurun dan menyebabkan rendahnya

pertumbuhan kedua LU dimaksud serta ekonomi Papua Barat secara keseluruhan.

Berbeda dengan penurunan pada kedua LU utama, LU konstruksi diperkirakan meningkat

dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini didorong oleh tingginya pembangunan proyek

pemerintah dan proyek swasta. Akselerasi penyelesaian proyek pemerintah yang meliputi

proyek strategis nasional dan proyek jalan trans papua barat diperkirakan turut memberikan

peningkatan andil pertumbuhan. Hal ini juga ditopang oleh peningkatan anggaran belanja

infrastruktur pada APBN tahun 2019 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2018.


LU pertanian, kehutanan, dan perikanan diperkirakan menopang ekonomi Papua Barat pada

tahun 2019. Akselerasi diperkirakan bersumber dari subusaha perikanan seiring dengan

pulihnya dunia usaha perikanan secara bertahap setelah sempat tertahan pasca penerapan

ketentuan moratorium penggunaan eks kapal asing dan larangan penggunaan alat

penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets). Namun, terdapat

beberapa risiko antara lain kinerja subusaha perikanan yang sangat bergantung pada kondisi

cuaca. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan ukuran kapal yang digunakan untuk

melaut. Kapal yang digunakan oleh nelayan berukuran relatif kecil sehingga cukup rentan

dalam menghadapi curah hujan dan gelombang yang tinggi. Anomali cuaca seperti

bertambah panjangnya periode angin selatan membuat produksi komoditas subusaha ini

rentan menurun. Selain itu, beberapa perkebunan kelapa sawit milik perusahaan

perkebunan nasional telah memulai panen perdananya pada akhir semester I 2019, hal ini

menjadi potensi andil pertumbuhan ekonomi dari subsektor perkebunan.

Prospek ekonomi Papua Barat dapat terpengaruh dengan dinamika perekonomian global.

Ketidakpastian ekonomi global diperkirakan masih berlanjut di tahun 2019. Pertumbuhan

ekonomi dunia berada dalam tren melambat pada tahun 2018 dan 2019. Ekonomi Amerika

Serikat yang meningkat di tahun 2018, diperkirakan akan melambat pada 2019.

Perlambatan ini sejalan dengan pergerakan ekonomi Tiongkok dan negara maju lainnya.

Perlambatan ekonomi dunia akan berdampak pada menurunnya volume perdagangan dunia

yang memicu koreksi harga berbagai komoditas, termasuk harga minyak dunia.

Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan cenderung turun sepanjang tahun 2019 dan bahkan sudah

turun sebesar 25 basis poin seiring dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang

melambat. Meskipun demikian, potensi terjadinya capital outflow dari negara berkembang

tetap tinggi seiring dengan ketidakpastian di sektor keuangan akibat perang dagang yang

masih terjadi dan diperkirakan terjadi hingga tahun 2019. Capital outflow ini berpotensi

menurunkan likuiditas Dollar AS dan kemudian memberikan tekanan pada nilai tukar.

Penguatan nilai tukar Dolar akan mempengaruhi volume perdagangan luar negeri berbagai

negara.

Sejalan dengan tren perlambatan ekonomi global, ekonomi Tiongkok terpantau tumbuh

melambat. Perlambatan ekonomi Tiongkok merupakan dampak dari penerapan kebijakan

deleveraging dan pengaruh dari perang dagang dengan Amerika Serikat. Perlambatan

diperkirakan juga akan berlanjut pada tahun 2019, meskipun pemerintah Tiongkok berupaya

untuk tetap menjaga angka pertumbuhan di level yang cukup solid melalui stimulus fiskal

dengan menerapkan kebijakan pemotongan pajak.


Kondisi ini menimbulkan risiko bagi ekonomi Papua Barat dimana pangsa PDRB Sisi

Pengeluaran didominasi oleh ekspor luar negeri. Komoditas ekspor utama Papua Barat

adalah komoditas LNG dimana negara tujuan ekspor terbesar adalah Tiongkok. Ekonomi

Tiongkok yang melambat dan mencerminkan adanya deselerasi konsumsi dapat

menurunkan permintaan atas komoditas LNG sehingga berpengaruh pada ekspor LN Papua

Barat. Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara mitra dagang untuk komoditas ekspor

non-migas, yaitu: udang segar/beku, ikan, dan kayu olahan. Risiko serupa juga muncul dari

ekonomi Jepang yang merupakan negara tujuan ekspor Papua Barat dimana

pertumbuhannya cenderung berada pada level moderat.

Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diselenggarakan pada tahun

2019 diperkirakan mampu menopang konsumsi swasta dan pemerintah. Konsumsi

pemerintah juga diperkirakan meningkat seiring dengan meningkatnya APBN tahun 2019.

Adanya kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat sebesar 10,3% dari UMP tahun

2018 dan kenaikan gaji pokok ASN sebesar 5% pada tahun 2019 akan mendorong

peningkatan belanja pegawai pada tahun 2019.

Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan tumbuh lebih baik seiring dengan daya beli

masyarakat yang meningkat, inflasi yang diperkirakan lebih rendah, dan masyarakat yang

masih optimis terhadap kondisi perekonomian. Peningkatan daya beli ini tercermin dari

kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat sebesar 10,3% dan kenaikan gaji

pokok ASN sebesar 5% pada tahun 2019. Tingkat inflasi rendah dan terkendali mendukung

terjaganya daya beli masyarakat, sehingga turut berperan terhadap akselerasi konsumsi

rumah tangga. Rumah tangga masih optimis terhadap kondisi perekonomian yang tercermin

dari indeks Ekspektasi Konsumen dari Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia.

Selanjutnya, PMTB yang mencerminkan kondisi investasi diperkirakan tetap tumbuh

meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Pembangunan fasilitas kilang Train 3 di Blok

Tangguh bersifat multi years sehingga masih menjadi penopang investasi Papua Barat.

Disamping itu, adanya proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)

berpotensi juga ikut menopang investasi Papua Barat. Selain itu, belanja modal baik APBN

maupun APBD untuk pembiayaan infrastruktur terutama terkait konektivitas di Papua Barat,

seperti: jalan baik di dalam kota maupun antar kota (Trans Papua), dan jembatan masih terus

berlanjut.

Sementara itu, impor LN yang tercermin dari barang modal kerja diperkirakan lebih tinggi

dibanding sebelumnya. Impor ini dipengaruhi oleh kebutuhan bahan baku dan bahan modal


untuk beberapa proyek pembangunan seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga

Mesin Gas (PLTMG) dan pembangunan kilang train III Tangguh LNG.

Namun, prospek ekonomi Papua Barat terdapat downside risk yang berasal dari dampak aksi

massa yang berakhir ricuh yang terjadi di bulan Agustus 2019. Peristiwa tersebut

menyebabkan beberapa fasilitas sarana prasarana pemerintah maupun komersil mengalami

kerusakan. Hal ini berisiko memberikan persepsi negatif kepada calon investor.

7.2. PERKIRAAN INFLASI

Tekanan inflasi Papua Barat pada triwulan IV 2019 diperkirakan meningkat

dibandingkan perkiraan inflasi triwulan III 2019. Permintaan diperkirakan akan meningkat

seiring dengan momen perayaan hari raya Natal dan tahun baru. Di tengah permintaan yang

tinggi dibanding triwulan sebelumnya, ketersediaan pasokan menjadi hal utama yang perlu

diperhatikan. Dari segi pasokan, risiko cuaca buruk dan gagal panen di daerah penghasil

dapat berdampak pada volatilitas harga di pasar. Strategi TPID yang berdasarkan 4K

(ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi) perlu

semakin didorong untuk menjaga stabilisasi harga terutama saat momen-momen HBKN.

Laju inflasi Papua Barat di tahun 2019 diperkirakan lebih rendah dibanding tahun 2018.

Inflasi tahunan Papua Barat diproyeksikan pada kisaran 2,9% - 3,3% (yoy). Penurunan

tekanan inflasi diperkirakan akan didorong oleh terkoreksinya harga kelompok bahan

makanan, kelompok makanan jadi,minuman, rokok,dan tembakau, dan kelompok

perumahan,air,listrik, gas & bahan bakar, serta relatif rendahnya tekanan inflasi dari

kelompok transpor dan komunikasi.

Inflasi kelompok bahan makanan diperkirakan melandai disebabkan oleh terjaganya pasokan

berbagai subkomoditas pada kelompok tersebut seiring upaya peningkatan produksi dan

jalur distribusi yang terus berjalan. Selain itu, Papua Barat juga telah memiliki sentra penghasil

sayur-sayuran dan bumbu-bumbuan. Namun, produksi dari sentra penghasil masih belum

dapat mencukupi permintaan sehingga subkomoditas tersebut masih harus didatangkan dari

luar daerah, termasuk daging ayam ras. Kenaikan harga pakan ternak yang signifikan akibat

kenaikan komoditas jagung di tahun lalu menyebabkan tekanan inflasi pada daging ayam

ras cukup besar. Komoditi jagung itu sendiri saat ini masih mengalami net impor, sehingga

pemerintah menaruh konsentrasi pada produksi jagung dengan tujuan swasembada jagung.

Selanjutnya, meskipun Kabupaten Manokwari sudah tidak termasuk dalam trayek tol laut,

namun Kabupaten Manokwari Selatan masih termasuk dalam trayek tol laut. Ruas jalan antar


kabupaten di Papua Barat juga hampir sepenuhnya tersambung sehingga distribusi

komoditas diharapkan relatif lebih lancar.

Perkiraan menurunnya tekanan inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan

tembakau sebagai dampak dari menurunnya inflasi bahan makanan. Selain itu, pemerintah

memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok 2019 sehingga tekanan inflasi diharapkan

menjadi lebih rendah. Namun, terdapat risiko kenaikan harga rokok seiring pola perusahaan

rokok yang meningkatkan harga rokok secara bertahap meskipun harga cukai tetap.

Selanjutnya, inflasi kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar diperkirakan akan

menurun. Hal ini ditopang oleh keputusan PLN menurunkan tarif listrik per 1 maret 2019

untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 900 VA dari Rp1.352,00 menjadi Rp1.300,00

ditengarai mampu meredam tekanan inflasi. Pengurangan harga listrik ini sebagai dampak

dari adanya efisiensi dan penurunan harga minyak serta menguatnya nilai tukar Rupiah

terhadap dolar AS. Lebih lanjut, Pertamina mengeluarkan keputusan untuk mengurangi

harga BBM non-subsidi pada Januari 2019 seiring penurunan harga minyak dunia dan

penguatan Rupiah terhadap Dollar AS. Penurunan BBM untuk jenis tertentu terjadi lagi di

bulan Februari dan menyebabkan tekanan inflasi juga menurun. Bila kondisi itu berlanjut,

potensi terjadinya pengurangan harga listrik dan BBM di sepanjang tahun 2019 cukup tinggi.

Sedangkan dari kelompok transpor dan komunikasi, komoditas tarif angkutan udara yang

sempat memberikan andil inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2018 diperkirakan

memberikan andil inflasi yang lebih rendah pada tahun 2019. Faktor base effect akibat tarif

yang sudah cukup tinggi di akhir tahun 2018 sehingga apabila terjadi kenaikan pada level

yang relatif sama pada akhir tahun 2019 maka andil inflasi relatif lebih rendah. Selain itu,

dipicu oleh harga tiket pesawat masih stabil tinggi sejak akhir tahun 2018 hingga saat ini

menyebabkan berbagai keluhan baik dari masyarakat, pelaku usaha terutama di bidang

pariwisata, dan jasa pengiriman. Merespon keluhan dari berbagai pihak, pemerintah melalui

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada bulan Mei 2019 akhirnya menurunkan Tarif

Batas Atas (TBA) tiket pesawat. Keputusan tersebut tertuang dalam dalam Keputusan

Menteri Perhubungan (Menhub) Nomor 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas

Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Melalui Keputusan Menhub ini, TBA tiket pesawat turun sebesar 12%-16% dan berlaku

untuk seluruh maskapai penerbangan, tanpa terkecuali. Selain itu, di bulan Juli 2019

pemerintah juga mengeluarkan kebijakan dengan pemberian diskon 50% tarif Batas Atas

untuk maskapai penerbangan Low Cost Carrier (LCC) setiap hari selasa, kamis, dan sabtu

pada pukul 10.00 14.00 waktu setempat dengan alokasi 30% dari seat yang tersedia.


Penurunan tersebut diharapkan dapat mengurangi tingginya tekanan terhadap tarif

angkutan udara.

Sementara itu, optimisme konsumen terhadap inflasi pada 6 bulan mendatang pada periode

Juni 2019 (level 179 poin) menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan bulan maret 2019

(level 168 poin). Indeks ini dapat diartikan bahwa pada bulan Juni 2019, masyarakat yang

menjawab lebih tinggi pada bulan Maret 2019. 6 bulan dari Juni 2019 merupakan

periode Natal dan Tahun Baru sehingga konsumen beranggapan biaya cenderung selalu naik

pada periode tersebut. Sementara itu, tidak ada momen khusus pada 6 bulan dari bulan

Maret 2019, sehingga asumsi masyarakat yang mengatakan harga mengalami kenaikan

tidak setinggi pada saat Juni 2019. Selanjutnya, ekspektasi konsumen pada 3 bulan yang

akan datang pada Juni 2019 (level 168 poin) menunjukkan penurunan dibandingkan pada

bulan Maret 2019 (level 173,67 poin). Ini sejalan dengan tidak adanya momen khusus atau

hari besar keagamaan pada 3 bulan kedepan.

Grafik 7.3. Ekspektasi Inflasi Konsumen 3 dan 6 Bulan Yang Akan Datang

Tabel 7.1. Realisasi dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat

2017 2019

Uraian 201

7

2018 2019*

Tw I Tw II Tw III Tw IV Total Tw I Tw II Tw III* Tw IV* Total*

Pertumbuhan

PDRB, % yoy 4,01 5,87 12,83 6,91 0,18 6,24 -0,26 -0.5 6,6-7,0 7,2-7,6 3,5 3,9

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat

*) Proyeksi KPw BI Provinsi Papua Barat

Tabel 7.2. Realisasi dan Proyeksi Inflasi Papua Barat

2017 2019

Uraian 2017

2018 2019

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III* Tw IV*

Inflasi, % yoy 1,44 1,55 3,42 4,13 5.21 3,48 2,75 2,8 -3,2 2,9 3,3

Sumber : BPS Provinsi Papua Barat

*) Proyeksi KPw BI Provinsi Papua Barat

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6

2017 2018 2019



Inflasi aktual (yoy) (sb.kanan)



TIM PENYUSUN

PENANGGUNG JAWAB


KOORDINATOR PENYUSUN


FX. Widarto

TIM PENULIS

Ryan Ariefiansyah

Fauzan Rusli Pratama

Sotaro Antonius Zebua

Stefanus Muhamad Haryanto

KONTRIBUTOR

Unit Advisory Ekonomi dan Keuangan

Unit Pengembangan Ekonomi

Unit Pengawasan SP, PUR dan KI

Unit Operasional SP

Unit Pengelolaan Uang Rupiah

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI PAPUA BARAT

Unit Advisory Ekonomi dan Keuangan

Jl. Yogyakarta No. 1 Manokwari Papua Barat

No. Telp. (0986) 216066 No. Fax. (0986) 216063

Email : [email protected], [email protected], [email protected]

Documents

LAPORAN PEREKONOMIAN...Laporan Perekonomian Provinsi Papua Barat - Agustus 2019 ii tahun 2018 juga berandil pada pertumbuhan di tahun ini. Di sisi lain, tekanan inflasi pada tahun