Laporan POKJA Tahap 1

Laporan Kelompok Kerja PAKET (Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu)

P2KP ADVANCED TAHUN 2009

KOTA DEPOK

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Kota Depok Propinsi Jawa Barat

Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB I ………….. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Bekang

Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimulai sejak

Tahun 1999 merupakan upaya membangun ‘gerakan masyarakat’ untuk

menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Upaya ini telah

menghasilkan perkembangan yang positif, terutama dalam membangun lembaga

masyarakat warga di tingkat Kelurahan yang cukup mengakar, representatif, dan

kepemimpinan kolektif yang disebut Badan Keswadayaan Masyarakat, disingkat BKM.

Keberadaan BKM inilah yang diharapkan mampu menjadi pondasi yang kokoh bagi

terbangunnya tatanan masyarakat berdaya.

Pada tatanan masyarakat inilah yang akan mampu mendorong tumbuhnya

gerakan kemitraan yang sinergis antara masyarakat dengan pemerintah daerah

(kota/Kabupaten) dan kelompok peduli setempat (LSM, perguruan tinggi dll),

sehingga upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi “gerakan bersama”

yang dibangun atas dasar sifat inklusif, kemitraan dan kesetaraan dari ketiga pilar

utama pembangunan tersebut.

Perkuatan pendekatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana digambarkan

tersebut di atas selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk penambahan komponen

proyek P2KP, yakni Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Perkotaan, disingkat

PAKET, yang diharapkan mampu melandasi pengembangan upaya dan aktivitas

penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama oleh dan dari masyarakat,

pemerintah serta kelompok peduli setempat.

PAKET adalah suatu komponen program P2KP untuk mendorong dan

memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah serta

kelompok peduli sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara

mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat

partisipatif di tingkat kota/Kota.

Melalui Komponen PAKET diharapkan juga dapat terbangun dan melembaga

proses konsultatif antara ketiga pilar pembangunan (pemerintah, masyarakat,

swasta/kelompok peduli) di tingkat kota/Kota dalam penanggulangan kemiskinan dan

pada masa-masa mendatang upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB I ………….. Hal 2

Pemerintah Daerah yang didukung oleh masyarakatnya secara mandiri dan

berkelanjutan.

Komponen Program PAKET harus ditempatkan sebagai sarana pembelajaran

kemitaran antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli

setempat. Dengan demikian, Indikator pelaksanaan dan capaian PAKET dapat dilihat

pada tumbuhnya kebutuhan rasa kebersamaan dan kemitraan antara masyarakat

dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli, baik dalam tahapan perencanaan,

pelaksanaan maupun sumber dana terhadap kegiatan pembangunan di wilayahnya.

Sejarah awal kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota

Depok diawali dengan adanya minat pemerintah daerah Kota Depok untuk

mengakses kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) dimana

pemerintah daerah Kota Depok mengajukan surat minat kepada Walikota yang

selanjutnya disampaikan juga surat kepada DPRD Kota Depok.

Sebagai tindaklanjut dari rencana pemerintah daerah Kota Depok dengan

rekomendasi Walikota Depok serta dukungan DPRD Kota Depok maka pemerintah

daerah menindak-lanjuti surat minat Walikota Depok dengan nomor

518/3701/BPMS/2006 tentang pengajuan usulan kegiatan paket P2KP tertanggal 27

Juni 2007 yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Pelaksanaan kegiatan PAKET P2KP adalah agar terjadi proses

pembelajaran kemitraan dan gerakan bersama oleh seluruh pelaku di tingkat Kota

Depok sehingga terjalin sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di

wilayahnya.

Tujuan umum dari pelaksanaan kegiatan PAKET adalah melembagakan

kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli untuk

membangun wilayahnya dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang

layak huni, nyaman, produktif dan berjati-diri.

Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

(PAKET) di Kota Depok adalah:

1. Melembagakan pola-pola pembangunan partisipatif yang dilaksanakan di Kota

Depok lokasi PAKET.



2. Menciptakan nuansa kerja sama yang nyata antara pemerintah Kota Depok

dengan kelompok masyarakat peduli serta masyarakat sasaran.

3. Meningkatkan kepedulian, partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap

fasilitas dan/atau program yang dilaksanakan bersama antara pemerintah Kota

Depok dengan masyarakat.

4. Membuka Akses masyarakat miskin kepada sumber daya kunci (dana, keahlian,

informasi, teknologi dan lain-lain) yang dimiliki pemerintah Kota Depok, yang

dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan makin

terbuka.

5. Meningkatkan kapasitas pemerintah Kota Depok untuk menciptakan kebijakan-

kebijakan dan program-program yang memihak kaum miskin (pro poor)

6. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi program pemerintah yang sesuai dengan

kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Demand Driven).

1.3. Metodologi Laporan

Metode pelaporan merupakan suatu unsur yang sangat penting dalam

pelaporan, metode pelaporan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu

menggambarkan suatu kegiatan berdasarkan faktor-faktor yang nampak dan terjadi

dilapangan. Pelaporan yang disampaikan adalah suatu pelaporan yang riil , logis

dan sistematis untuk mencoba menampilkan dan menyampaikan data-data yang

dilaksanakan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

1.2. Tujuan

1.3. Metodologi

1.4. Cakupan wilayah

II. Persiapan pelaksanakan paket

2.1. Pengajuan Minat PAKET

2.2. Persiapan Daerah



III. Pelaksanaan Paket

3.1. Penetapan Kriteria Prioritas Kegiatan Paket dan Pengumuman melalui Media Massa

3.2. Sosialisasi di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

3.3. Pembentukan Panitia Kemitraan dan Penyusunan Proposal Bersama

3.4. Penetapan Kegiatan Paket dan Pengumuman Melalui Media Massa

3.5. Pelaksanaan Kegiatan Paket

IV. Realisasi Paket

4.1. Pendanaan Paket

4.2. Hasil Kegiatan Paket

4.3. Audit Kegiatan Paket

V. Pencapaian Indikator Paket

VI. Pemantauan dan Evaluasi

VII. Kendala-kendala

VII. Rekomendasi

1.4. Cakupan Wilayah

Gambar 1.1. Peta Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok



Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6’ 19’00” – 6’ 28’00” Lintang

Selatan dan 106’ 43’00” – 106’55’30” Bujur Timur. Bentang alam Kota Depok dari

Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah – perbukitan bergelombang

rendah, dengan elevasi antara 50-140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan

lerengnya kurang dari 15 persen. Kota Depok sebagai salah satu wilayah termuda di

Jawa Barat, mempunyai luas wilayah sekitar 200.29 Ha.

Wilayah Kota Depok berbatasan dengan tiga Kabupaten dan satu Provinsi. Secara

lengkap wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang dan

Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan

Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cibinong dan Kecamatan

Bojonggede Kabupaten Bogor. d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan

Gunungsindur Kabupaten Bogor. Ibukota Kota Depok sebagai pusat pemerintahan, berkedudukan di Kecamatan

Pancoran Mas.

Tahun 2004 Kota Depok yang terdiri dari 6 Kecamatan dan 63 Kelurahan Memiliki 801

RW dan 4200 RT. Hampir sebagian besar kelurahan di Kota Depok sudah terklasifikasi

sebagai Swasembada.

Pada Tahun 2008 dari 63 kelurahan baru 47 kelurahan yang sudah terbentuk

BKM. sedangkan BKM-BKM yang menjadi calon penerima PAKET tahun 2008 hanya

37 BKM seperti yang terlihat pada lampiran 1 di bawah ini,

Tabel 1.1 Daftar Kelurahan Calon Penerima Paket tahun 2008

NO KECAMATAN KELURAHAN NAMA BKM 1 Cimanggis Cilangkap Bina Sejahtera Mandiri 2 Cimanggis Cimpaeun Pangeling 3 Cimanggis Cisalak Pasar Cisalak Pasar 4 Cimanggis Curug Mekarsari 5 Cimanggis Harja Mukti Amaliah 6 Cimanggis Jatijajar Berkah Sejahtera 7 Cimanggis Leuwinanggung Tunas Harapan Mandiri 8 Cimanggis Mekarsari Suka Makmur 9 Cimanggis Pasir Gunung Selatan Seroja

10 Cimanggis Sukamaju baru Kersa Jaya



11 Cimanggis Sukatani Seruni 12 Cimanggis Tapos Tunas Harapan 13 Cimanggis Tugu Tugu Mandiri 14 Pancoran Mas Bojong Pondok Terong Bjg. Pondok Terong 15 Pancoran Mas Cipayung Cipayung 16 Pancoran Mas Cipayung Jaya Sumber Amanah 17 Pancoran Mas Depok Setia Abadi 18 Pancoran Mas Depok Jaya Depok Jaya Mandiri 19 Pancoran Mas Mampang Mampang 20 Pancoran Mas Pancoran Mas Bina Budi Mulya 21 Pancoran Mas Pondok Jaya Teguh Karya Jaya 22 Pancoran Mas Rangkapan Jaya Sangkuriang Lestari 23 Pancoran Mas Rangkapan Jaya Baru Bina Masyarakat Mandiri 24 Pancoran Mas Ratu jaya Ratu Jaya 25 Sawangan Bedahan Amanah 26 Sawangan Cinangka Warga Mandiri 27 Sawangan Curug Sabar Jaya 28 Sawangan Kedawung Bina Sejahtera 29 Sawangan Sawangan Baru Istiqomah 30 Sukmajaya Abadijaya Sejahtera Abadi 31 Sukmajaya Cilodong Warga Cilodong 32 Sukmajaya Cisalak Citara 33 Sukmajaya Kalibaru Makmur Bersama

Hasil penelaahan Pokja PAKET BKM yang lolos seleksi dengan kriteria BKM berdaya

sebanyak 7 Kelurahan yaitu seperti yang terlihat pada Tabel 1.2. dibawah ini,

J

Tabel 1.2 Daftar Desa/Kelurahan Penerima Paket tahun 2008

No. Kecamatan Desa/Kelurahan BKM 1 Sukmajaya Abadi Jaya Sejahtera Abadi 2 Pancoran Mas Pancoran Mas Bina Budi Mulya 3 Cimangis Jatijajar Berkah Sejahtera 4 Pancoran Mas Rangkapan Jaya Baru Bina Masyarakat Mandiri 5 Sawangan Baru Cinangka Bina warga Mandiri 6 Cimanggis Tugu Tugu Mandiri 7 Sukmajaya Cilodong Karya Sejahtera


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok Bab II ……………..Hal 7

BAB II

PERSIAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET)

2.1. Pengajuan Minat Paket

Pelaksanaan kegiatan PAKET dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan untuk mengikuti Program PAKET dari Pemerintah Daerah (beserta lampirannya) ditujukan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum selaku Executing Agency dengan alamat: Jl. Patimura No. 20, Jakarta 12110, telepon 021-72796157 dan fax 021-72796462, dan tembusan tanpa lampiran disampaikan kepada instansi terkait di Pusat selaku Tim Penilai PAKET, meliputi:

• Direktur Perkotaan Dit Jen Bina Marga Jl. TMP Kalibata no 20, Jakarta Selatan. Telp. 021 7942640, fax 021 7942647

• Direktur Penanggulangan Kemiskinan Bappenas, Gedung Madiun Lantai 3, Jl. Taman Suropati 2, Jakarta Pusat, Telp dan fax 021 31934715

2. Usulan yang disampaikan terdiri atas:

a. Surat permohonan dari Walikota Kota Depok tanggal 27 Juni 2007 dengan nomor 518/3701/BPMS/2006 tentang pengajuan usulan kegiatan paket P2KP yang ditujukan kepada Dirjen Cipta Karya Departemen

b. Surat Keputusan Walikota/Walikota tentang pembentukan dan keanggotaan KPK-Daerah tanggal 1 Juli 2005 dengan nomor 412.05/Kep.479-HUK/2005

c. Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPK-D)

d. PJM Pronangkis Kota Depok

e. Alokasi dana pada APBD tahun anggaran berjalan tahun 2006, Dinas Cipta Karya sebesar Rp 1.636.080.000,- dan Dinas Binamarga Rp 738.033.000 yang ditetapkan tanggal 24 Nopember 2006

f. Daftar lokasi kelurahan sasaran dan daftar rencana kegiatan PAKET terlampir 2.2. Persiapan Daerah

2.2.1. Sosialisasi Tingkat Kota

Pelaksanaan sosialisasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

(PAKET) di Kota Depok dilakukan dengan cara mengumpulkan semua stakeholder

yang yg ada di Kota Depok baik dari tingkat pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Hal ini dilakukan agar semua pihak mengetahui tentang Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok sehingga muncul dukungan dari semua

pihak.

Disamping melakukan sosialisasi tingkat Kota KPKD/TKPKD melaku

penyebarluasan konsep PAKET melalui media massa yaitu melalui koran Radar Depok

yang terbit pada tanggal 26 September 2006.



2.2.2. Lokakarya I Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok

KPKD/TKPKD melalui proses KBP menyelenggarakan lokakarya antar pelaku

dengan mengundang semua stakeholder kota: perguruan tinggi, kelompok-kelompok

peduli, asosiasi profesi, asosiasi usaha sejenis, LSM, tokoh-tokoh masyarakat, Forum

BKM, birokrat, dsb, dengan tujuan memperkenalkan dan membahas PAKET dan

mekanisme kerjanya.

KPKD/TKPKD menyelenggarakan serangkaian Diskusi Kelompok Terarah

(FGD) dengan stakeholder yang bersedia menjadi pelaku PAKET (yang diperoleh

sebagai hasil Lokakarya Antar Pelaku), dengan tujuan membahas pola dan

mekanisme pembentuan Pokja PAKET, meliputi:

Kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan

Potensi stakeholders di tingkat kota/Kota untuk kegiatan kemitraan dalam

penanggulangan kemiskinan

Tugas-tugas dan mekanisme kerja Pokja PAKET dalam pelaksanaan PAKET

Keanggotaan dan Tata cara pemilihan anggota Pokja PAKET

Lokakarya I dilaksanakan pada tanggal 26 September 2006 bertempat di aula

BPMS Kota Depok yang menghasilkan kesepakatan diantaranya adalah anggota Pokja

Paket berjumlah 15 orang yang merumuskan:

1. Anggota Pokja PAKET bersifat relawan

2. Anggota Pokja PAKET terdiri dari unsur Pemerintah dan Non Pemerintah.

3. Tugas-tugas Pokja PAKET adalah :

- Sosialisasi kepada masyarakat tentang program PAKET.

- Memfasilitasi terbentuknya Panitia Kemitraan.

- Menilai kesiapan BKM dalam menerima Program PAKET.

- Memfasilitasi pembentukan proposal

- Menilai proposal ajuan dari panitia kemitraan

- Meninjau/survey lokasi yang diajukan dalam proposal

- Menetapkan kegiatan yang akan didanai oleh PAKET.

- Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan PAKET.

- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pakem.

- Membuat laporan pelaksanaan PAKET.



4. Struktur organisasi PAKET terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Anggota.

5. Mekanisme Kerja Pokja PAKET adalah :

- Setiap anggota pokja paket mempunyai kedudukan yang sama. - Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan proses yang sedang dilaksanakan. - Masing-masing anggota pokja berkontribusi pada setiap kegiatan yang sedang

dilakukan. 2.3. Keanggotaan Pokja Paket

Pembentukan Pokja Paket dan pemilihan anggota Pokja PAKET melalui

lokakarya/rembug kota, yang beranggotakan minimal 11 orang atau lebih dengan

catatan ganjil untuk memudahkan proses pengambilan keputusan. Harus mencakup 3

unsur stakeholders, yaitu : pemerintah Kota, masyarakat peduli, dan dunia usaha

swasta, dengan jumlah anggota wanita minimal 30%.

Pelantikan Pokja PAKET oleh KPKD/TKPKD atau Walikota bila diperlukan, dan

penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Pokja PAKET. Susunan keanggotaan Pokja

PAKET ini dituangkan dalam surat keputusan Walikota Depok nomor

821.29/180/Kpts/PMKS/Huk/2008 tanggal 13 Juni 2008 tentang Pembentukan

Kelompok Kerja Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) Program

Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan tahun 2008. Adapun susunannya dapat

dilihat pada table di bawah ini,

Tabel 2.1

Anggota Pokja Paket terdiri dari:

NO NAMA JABATAN UTUSAN

1 SOETJIPTO Koordinator Forum BKM Kecamatan Pancoran Mas 2 Drs Sahat Sihombing Sekretaris Unsur Dinas PMKS Kota Depok 3 Elfa Apidiani Anggota Unsur Dinas PMKS Kota Depok 4 Endang Nugraha Anggota Unsur BAPPEDA Kota Depok 5 Hetty P Anggota Unsur BAPPEDA Kota Depok 6 Bangkit Raharjo Anggota Unsur Dinas PU Kota Depok 7 Epi Yanti Anggota Unsur Kantor Koperasi dan UMK Kota Depok 8 Omo Syahromi Anggota Unsur Kec Cimanggis Kota Depok 9 Didi Kusnadi Anggota Unsur Forum BKM Kec Cimanggis Kota Depok

10 Abdul Rojak Anggota Unsur Forum BKM Kec Limo Kota Depok 11 Nano Sutrisna Anggota Unsur Forum BKM Kec Beji Kota Depok 12 Saiful Bahri Anggota Unsur Forum BKM Kec Sawangan Kota Depok 13 H. Jayadi Anggota Unsur Forum BKM Kec Sukmajaya Kota Depok 14 Sutrisno Anggota Unsur LSM MIPED 15 A. Tuyono Anggota Unsur LSM MIPED 16 Endang hastuti Anggota Unsur LSM MIPED 17 Subeno Raharjo Anggota Unsur LSM KPA2D Kota Depok


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB III …………Hal 10

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU (PAKET)

Pelakasanaan Paket secara garis besar terdiri atas 5 siklus kegiatan yang akan

berulang setiap tahapan, selama tiga tahap yaitu :

1. Persiapan daerah

2. Penyusunan rencana pelaksanaan pelaksanaan proyek PAKET oleh panitia

kemitraan

3. Penetapan proposal penerima PAKET

4. Pelaksanaan proyek/subproyek

5. Pelaporan dan evaluasi


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB III ………….. Hal 11

Bagan 2 di atas menggambarkan kegiatan siklus PAKET pertahapan pelaksanaan

PAKET. Kegiatan PAKET di Kota Depok dari tiap-tiap siklus dapat dilihat pada Tabel

3.1. di bawah ini,

Permasalahan pembuatan laporan PAKET di Kota Depok adalah kesimpang siuran

teknik mengaudit Pokja, apakah cukup Pokja PAKET saja yang di audit atau Pokja dan

Pakem. Selain itu kesepakatan harga Auditor dengan Pokja PAKET dalam hal ini

beberapa kali menjadi masalah.

3.1. Penetapan Kriteria Prioritas Kegiatan PAKET

Jumlah proposal yang masuk sebanyak 20 (dua puluh proposal) seperti yang terlihat

pada Tabel di bawah ini,

Pembentukan Pokja PAKET

Merintis Kerjasama Kegiatan BKM dengan

Dinas Perencanaan

Proposal

Pembuatan Detail Desain

Penilaian Kelayakan Proposal

Penetapan Proyek PAKET

Lokakarya Manajemen

Penandata-ganan SPPB

Penyaluran Dana

Pelaksanaan

Pelaporan

Evaluasi Kota

Pelaporan Tahunan

LOKASI PAKET

Evaluasi Kinerja PAKET & Audit

Tahap ke-2 Selesai

Ya Tidak

Kampanye kelurahan

Pembentukan panitia

kemitraan

Kampanye kelurahan

Bagan 2. Siklus Per Tahap Pelaksanaan PAKET P2KP



Tabel. 3.1. Proposal yang diusulkan oleh beberapa Pakem ke Pokja PAKET

No Nama Pakem Jenis Kegiatan Volume Dana Paket 1 Tugu Mandiri III RTLH 4 Unit 32,000,000

2 Tugu Mandiri II Perbaikan Jalan Lingkungan 750 m x 1,5 m x 0,07 m dan 500 m x 2,0 m x 0.07 m 59,000,000

3 Tugu Mandiri I Perbaikan Jalan Lingkungan 900 m x 1,5 m x 0,07 m. 97,000,000

4 Jaya Baru II Betonisasi Jalan 1.457 m x 1m x 0,07m 100,000,000

5 Tugu Sejahtera RLTH 19 Unit 91,000,000

6 Jarum Mas Pengadaan Alat Kesehatan 2 Unit 34,000,000 7 Karya Sejahtera I Pengadaan Alat Kesehatan 4 Unit 70,000,000 8 Jati Jaya Mas RLTH 19 Unit 91,000,000 9 Karya Sejahtera II RLTH 11 Unit 65,000,000 10 Teuku Umar Pengadaan Alat Kesehatan 4 Unit 34,000,000 11 Diponegoro RLTH 4 Unit 54,000,000 12 Pelangi Mas Rabat jalan Lingkungan 658 x 2 x 0.07 m 66,580,000

13 Sejahtera Abadi II rabat Beton Jalan Lingkungan 1200 x 1.5 x 0.07 m 89,000,000

14 Karya Sejahtera Cilodong

rabat Beton Jalan Lingkungan 1584 X 1.0 X 0.07 m 80,350,000

15 Karya Sejahtera III Jalan Lingkungan 1909 x 1,0 x 0,07 m 97,000,000

16 Berkah Sejahtera I Jalan Lingkungan 1273 x 1,5 x 0,07 m 102,000,000

17 Karya Sejahtera IV Jalan Lingkungan 1056x 1,5 x 0,07 m 85,351,000

18 Cut Nyak Dien Betonisasi Jalan Setapak 945 m x 1 m x 0,07 m 49,250,000

19 Imam Bonjol Betonisasi Jalan Setapak 2100 m x 1 m x 0,07 m 100,000,000

20 Jaya Baru II Betonisasi Jalan Setapak 1.400 m x 1,5 m x 0,07 m 100,000,000

Pokja PAKET melakukan verifikasi proposal kegiatan Panitia Kemitraan, meliputi

kelengkapan administratif serta persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam

pedoman teknis pelaksanaan PAKET, kelayakan teknis (khusus untuk kegiatan

pembangunan/perbaikan prasarana/sarana lingkungan), kelayakan biaya.

Proposal-proposal yang telah dinilai layak akan ditetapkan untuk dapat

menerima dana PAKET sesuai urutan prioritas (kriteria seleksi) yang telah disepakati

secara partisipatif dan transparan dengan berpedoman pada visi, misi, tujuan, nilai-

nilai serta ketentuan P2KP, melalui tahapan kegiatan sebagai berikut:

• Penetapan sementara proposal yang disetujui untuk memperoleh (dilaksanakan

dengan) dana PAKET.

• Uji publik dengan mengumumkan proposal yang telah disetujui (sementara)

melalui media massa, dengan masa tenggang minimal 1 minggu.



• Setelah melalui masa tenggang, jika terdapat sanggahan/keberatan dari

masyarakat, maka Pokja harus melakukan perbaikan-perbaikan ataupun

perubahan-perubahan yang diperlukan, sampai tidak ada lagi keberatan.

• Jika sudah tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan, Pokja akan menetapkan

proposal penerima dana PAKET, dan diumumkan melalui media massa.

Kriteria :

a. Efektif mendukung pencapaian tujuan penanggulangan kemiskinan.

b. Dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat miskin, perempuan

dan kelompok masyarakat rentan lainnya, baik dalam perencanaan, pelaksanaan,

maupun pemanfaatan hasil kegiatan.

c. Cakupan wilayah atau penerima manfaat kegiatan diutamakan meliputi lebih dari

satu kelurahan. Jika hanya meliputi satu wilayah kelurahan, maka hanya boleh

untuk skala kegiatan yang tidak dimungkinkan untuk dibiayai oleh sumber dana

BLM.

d. Nilai kegiatan/subproyek masing-masing Panitia Kemitraan antara Rp. 30 juta

sampai dengan Rp. 200 juta.

e. Kontribusi keswadayaan dari pengusul (BKM bersama Dinas) minimal 50% sampai

dengan 70% (In kind: program dinas, natura, tenaga sukarela, penyerahan

lahan sukarela, peminjaman alat, material, dsb) dari jumlah total kebutuhan

biaya.

f. Kriteria-kriteria lain (setempat) yang ditetapkan oleh Pokja PAKET secara

partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.

Panitia Kemitraan menyerahkan kepada Pokja PAKET untuk dinilai kelayakannya

untuk memperoleh dana PAKET. Akan lebih baik dan lebih diprioritaskan dalam

seleksi usulan kegiatan PAKET, apabila dalam usulan kegiatan/subproyek panitia

kemitraan yang diajukan:

a. Kegiatan/subproyek yang diusulkan mencakup antar (lebih dari satu wilayah)

kelurahan

b. Persentase dana swadaya (Dinas, masyarakat) lebih besar dari dana PAKET

c. Dalam komponen dana swadaya mencakup sumber dana dari pihak lain, selain

dana Dinas dan dana dari masyarakat sasaran kegiatan.



Hasil rapat Pokja PAKET yang tertuang dalam berita acara penetapan skala

prioritas usulan kegiatan (BAPPUK) pada tanggal 02 Desember 2008 sebanyak 10

(sepuluh) Pakem yang disetujui seperti yang terlihat pada table di bawah ini,

Tabel. 3.2. Proposal yang disetujui Oleh Pokja PAKET

No Nama Pakem Jenis Kegiatan Volume Dana Paket 1 Tugu Sejahtera RLTH 19 Unit 91,000,000

2 Jarum Mas Pengadaan Alat Kesehatan 2 Unit 34,000,000

3 Karya Sejahtera I Pengadaan Alat Kesehatan 4 Unit 70,000,000

4 Jati Jaya Mas RLTH 19 Unit 91,000,000

5 Karya Sejahtera II RLTH 11 Unit 65,000,000

6 Teuku Umar Pengadaan Alat Kesehatan 4 Unit 34,000,000 7 Diponegoro RLTH 4 Unit 54,000,000 8 Pelangi Mas Rabat jalan Lingkungan 658 x 2 x 0.07 m 66,580,000

9 Sejahtera Abadi II rabat Beton Jalan Lingkungan 1200 x 1.5 x 0.07 m 89,000,000


rabat Beton Jalan Lingkungan 1584 X 1.0 X 0.07 m 80,350,000

Pelaksanaan kegiatan PAKET tahun 2008 di kota Depok adalah seperti yang

terlihat pada table 3.3 di bawah ini,

Tabel 3.3 Tanggal Kegiatan Pelaksanaan PAKET Kota Depok Tahap I Tahun 2008

Tanggal Kegiatan No. Jenis Kegiatan

Tahap 1 Termin 1 Tahap 1 Termin 2

1 Pembentukan Pokja Paket 13 juni 2008 ‐

2 Kampanye Kelurahan 11 – 17 Nopember

2008 ‐

3 Pembentukan Panitia Kemitraaan 20 Nopember 2008 ‐

4 Perencanaan Proposal 22 Nopember 2008 ‐

5 Pembuatan Detail Design 24 Nopember 2008 ‐

6 Penilaian Kelayakan Proposal 25 Nopember 2008 ‐

7 Penetapan Proyek Paket 2 Desember 2008 ‐

8 Lokakarya Manajemen 3 Desember 2008 ‐

9 Pendatanganan SPPB 4 Desember 2008 14 September 2009

10 Penyaluran Dana 3 April ‐ 28 Agustus

2009 18 September ‐ 13

Oktober 2009

11 Pelaksanaan 4 April – 10 September

2009 2 Oktober – 21 Oktober

2009 12 Pelaporan 14 September 2009 16 Nopember 2009

13 Evaluasi Kota 7 Desember 2009



3.2. Sosialisasi ditingkat Kelurahan dan Kecamatan

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tanggung jawab KPKD/TKPKD, yang

bertujuan untuk menyebarluaskan konsep PAKET (termasuk pengumuman calon

proyek kemitraan yang akan diajukan memperoleh dana PAKET) agar masyarakat

sadar akan adanya peluang kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.

Kampanye dapat dilakukan melalui media cetak lokal, radio, televisi, spanduk dan

poster, serta media massa lain yang memungkinkan.

KPK-D/TKPKD dalam hal ini akan dibantu penuh oleh Pokja PAKET yang berada

dalam struktur dan koordinasi KPK-D/TKPKD, serta beranggotakan relawan-relawan

terpilih melalui proses KBP.

Lokakarya ‘Manajemen Pelaksanaan Kegiatan PAKET’, membahas manajemen

kegiatan, prosedur administrasi dan pendanaan, persyaratan teknis pelaksanaan

kegiatan/subproyek.

Panitia Kemitraan akan melaksanakan kegiatan tersebut dengan menggunakan

dana pendamping (dinas dan swadaya masyarakat) terlebih dahulu. Untuk

mewujudkan aspek transparansi agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan

kegiatan/kegiatan PAKET, bagi Panitia Kemitraan kegiatan pembangunan/perbaikan

prasarana/sarana lingkungan, minimal seminggu sebelum pekerjaan dimulai

diwajibkan memasang papan proyek dari bahan yang tidak mudah rusak akibat

cuaca, yang berisi minimal:

a. Nama Kegiatan dan volume

b. Nama Panitia Kemitraan

c. Rencana anggaran kegiatan, dilengkapi dengan rencana pembiayaan:



Tabel 3.2. Berita Acara Penetapan Prioritas Usulan Kegiatan PAKET (BAPPUK) Swadaya Kemitraan

No. Pakem Jenis/Judul Kegiatan

Total Volume Satuan Lokasi Dana

PAKET (Rp) Dinas BKM & Masy. Total

1 Tugu Sejahtera

RLTH 19 Unit Tugu 4 & Jatijajar 8

91,000,000

70,000,000

21,000,000

182,000,000

2 Jarum Mas Pengadaan Alat Kesehatan 2 Paket Pancoran Mas

34,000,000

34,880,000

1,700,000 70,580,000

3 Karya Sejahtera I Pengadaan Alat Kesehatan 4 Paket RW 1, 2, 5 & 6

70,000,000

69,080,000

5,000,000 144,080,000

4 Jati Jaya Mas RLTH 19 Unit Panmas 5 & RJB 7 91,000,000

70,000,000

21,000,000

182,000,000

5 Karya Sejahtera II RLTH 11 Unit Cilodong 3 & Abd Jaya 3

65,000,000

50,000,000

15,000,000

130,000,000

6 Teuku Umar Pengadaan Alat Kesehatan 4 Paket Cinangka

34,000,000

32,075,000

1,950,000 68,025,000

7 Diponegoro RLTH 4 Unit RW 1,2,3,4,6,7,8 & 9

54,000,000

50,000,000

4,500,000

108,500,000

8 Pelangi Mas Rabat jalan Lingkungan

658 x 2 x 0.07 m meter RW 06,13,14 dan

18

66,580,000

127,420,000

5,000,000 199,000,000

9 Sejahtera Abadi II rabat Beton Jalan Lingkungan

1200 x 1.5 x 0.07

m meter RW, 01,02,03,dan

05

89,000,000

91,042,000

5,000,000 185,042,000


rabat Beton Jalan Lingkungan

1584 X 1.0 X 0.07 meter Wilayah Kerlurahan

Cilodong 80,351,000

114,649,000

5,000,000

200,000,000

Jumlah 674,931,000

709,146,000

85,150,000

1,469,227,000



d. Penerima manfaat (masyarakat miskin dan tidak miskin).

Bantuan dana PAKET akan dicairkan setelah pelaksanaan sub proyek dengan

dana pendamping selesai dilaksanakan, dan Sistem Manajemen Informasi P2KP telah

berjalan. Setelah dinilai oleh Pokja PAKET bahwa proses pelaksanaannya sesuai

ketentuan PAKET (transparan dan akuntabel), dicairkan dana PAKET untuk

pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Bantuan PAKET disalurkan langsung ke rekening Panitia Kemitraan, yang akan

dilakukan dalam 2 tahap, sebesar 50% dan 50%. Pencairan dana tahap berikutnya

mengikuti tata cara pencairan tahap pertama, ditambah dengan persyaratan audit

dari auditor independen.

Pelaksanaan PAKET tahap berikutnya dapat dibatalkan bila:

a. Terjadi penyalahgunaan dana PAKET tahap sebelumnya

b. Tidak dilakukan audit oleh auditor independen

c. Visi, misi, tujuan, prinsip dan nilai P2KP tidak dilaksanakan secara konsisten.

3.3. Pembentukan Panitia Kemitraan dan Penyusunan Proposal Bersama

Dilakukan melalui proses kesepakatan bersama BKM dengan dinas dan/atau

kelompok peduli sesuai kegiatan/program yang telah diusulkan untuk memperoleh

PAKET. BKM diperkenankan berkolaborasi dengan beberapa dinas terkait yang

berbeda untuk mengusulkan beberapa proposal sub proyek yang berbeda.

Keberadaan Panitia Kemitraan diverifikasi KMW dan Pokja PAKET.

Beberapa pertimbangan pendekatan Panitia Kemitraan, adalah sbb:

Melembagakan kemitraan dan pembangunan partisipatif, khususnya dalam

kegiatan penanggulangan kemiskinan antara masyarakat, pemerintah kota/Kota,

kelompok peduli/kelompok ahli.

Menumbuhkembangkan transparansi & akuntabilitas dalam tata kepemerintahan

melalui mekanisme komunikasi timbal balik.

Mendorong proses alih pengetahuan, sumberdaya, teknologi, informasi dan lain-

lain dari dinas/instansi terkait serta kelompok ahli kepada masyarakat

Mendorong dinas/intansi tingkat kota/Kota serta kelompok peduli setempat lebih

memahami kultur, dinamika dan kebutuhan riil masyarakat.



Mengoptimalkan keterpaduan potensi masyarakat dengan sumber daya dan

potensi yang dimiliki dinas/instansi terkait serta kelompok ahli lokal

Membangun saling kepercayaan dan kerjasama sinergis antara masyarakat

dengan dinas/instansi terkait atau dengan kelompok ahli lokal.

Tabel 3.3. Kampanye Kelurahan Oleh Pokja PAKET

Tabel 3.3 Tgl Lokasi Pes_L Pes_P Total

16-Nop-08 Rangkapan Jaya Baru 19 8 2717-Nop-08 Cilodong 15 4 1918-Nop-08 Tugu 16 7 23

3.4. Penetapan Kegiatan PAKET dan Pengumuman melalui Media Massa

Pemilihan usulan kegiatan PAKET, akan ditentukan berdasarkan kriteria prioritas

yang telah disepakati bersama dan ditetapkan oleh Pokja PAKET. Suatu

kegiatan/proyek/subproyek akan diprioritaskan apabila dalam usulan kegiatan/

subproyek yang diajukan persentase dana swadaya lebih besar dari dana PAKET, dan

melibatkan sumberdana lain (selain dana Dinas dan dana masyarakat sasaran).

Tabel 3.4. Kampanye Kelurahan Oleh Pokja PAKET

KEGIATAN SETUJU VOLUME

SETUJU NILAI APBD

SETUJU NILAI SWADAYA

SETUJU NILAI PAKET

SETUJU NILAI TOTAL

SETUJU TANGGAL

RTLH 19 70.000.000 21.000.000 91.000.000 182.000.000 02-Des-08

Pengadaan Alat Kesehatan 4 40.880.000 1.700.000 34.000.000

76.580.000 02-Des-08

RTLH 19 70.000.000 21.000.000 91.000.000 182.000.000 02-Des-08


68.025.000 02-Des-08

RTLH 14 50.000.000 4.500.000 54.000.000 108.500.000 02-Des-08

RTLH 11 50.000.000 15.000.000 65.000.000 130.000.000 02-Des-08


144.080.000 02-Des-08

Rabat jalan Lingkungan 1101 127.420.000 5.000.000 66.580.000

199.000.000 02-Des-08


1811 91.042.000 5.000.000 89.000.000 185.042.000 02-Des-08


2471 114.649.000 5.000.000 80.351.000 200.000.000 02-Des-08



3.5. Pelaksanaan Kegiatan PAKET

Kegiatan PAKET didahului oleh pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari

dana APBD Kota Depok, kegiatan tersebut seperti yang terlihat pada table 3.5.

dibawah ini,

Tabel 3.5. Pelaksanaan Sumber Dana Pendamping dari APBD

Dana Swadaya No Kelurahan Kegiatan

Dinas Terkait (Rp) BKM & Masyarakat (Rp)

1 Tugu & Jatijajar RLTH 70,000,000 21,000,000 2 Pancoran Mas Pengadaan Alat

Kesehatan 34,880,000 1,700,000

3 Cilodong Pengadaan Alat Kesehatan 69,080,000 5,000,000

4 Pancoran Mas & Rangkapan Jaya Baru

RLTH 70,000,000 21,000,000

5 Cilodong & Abadi Jaya RLTH 50,000,000 15,000,000

6 Cinangka & Rangkapan Jaya Baru

Pengadaan Alat Kesehatan 32,075,000 1,950,000

7 Cinangka RLTH 50,000,000 4,500,000

8 Pancoran Mas Rabat jalan Lingkungan 127,420,000 5,000,000

9 Abadi Jaya rabat Beton Jalan Lingkungan 91,042,000 5,000,000

10 Cilodong dan Jatijajar1

rabat Beton Jalan Lingkungan 114,649,000 5,000,000

Sesuai dengan pedoman pelaksanaan bantuan dana PAKET akan dicairkan

setelah pelaksanaan sub proyek dengan dana pendamping yang bersumber dari dana

APBD selesai dilaksanakan. Setelah dinilai oleh Pokja PAKET bahwa proses

pelaksanaannya sesuai ketentuan PAKET (transparan dan akuntabel), selanjutnya

dicairkan dana PAKET untuk pelaksanaan proyek selanjutnya.

Bantuan PAKET disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening Panitia

Kemitraan. Penyaluran Dana PAKET dilakukan dalam 2 tahap, sebesar 50% pada

bulan Desember 2008, sedangkan 50% pencairan dana tahap berikutnya mengikuti

tata cara pencairan tahap pertama, ditambah dengan persyaratan bahwa dana 50%

pertama sudah digunakan minimal 95% dan kemajuan pekerjaan sudah mencapai

minimal 90%.

Capaian kegiatan pelaksanaan dana pendamping paket dari dana APBN dapat

di gambarkan sebagai berikut :



PROFIL PROGRESS DANA PENDAMPING PAKET DEPOK TAHUN KE-1

Tabel 3.6. Nama Pakem, Kegiatan dan Nama Dinas Bermitra dan Progres Kegiatan

No Nama Panitia Kemitraan Kegiatan Lokasi Dinas Mitra Progres Pelaksanaan

1 Tugu Sejahtera RLTH Tugu 4 & Jatijajar 8 PMKS 100 %

2 Jarum Mas Pengadaan Alat Kesehatan Pancoran Mas Dinas Kesehatan 100 %

3 Karya Sejahtera I Pengadaan Alat Kesehatan RW 1, 2, 5 & 6 Dinas Kesehatan 100 %

4 Jati Jaya Mas RLTH Panmas 5 & RJB 7 PMKS 100 %

5 Karya Sejahtera II RLTH Cilodong 3 & Abd Jaya 3 PMKS 100 %

6 Teuku Umar Pengadaan Alat Kesehatan Cinangka Dinas Kesehatan 100 %

7 Diponegoro RLTH RW 1,2,3,4,6,7,8 & 9 PMKS 100 %

8 Pelangi Mas Rabat jalan Lingkungan RW 06,13,14 dan 18 PU 100 %

9 Sejahtera Abadi II rabat Beton Jalan Lingkungan RW, 01,02,03,dan 05

PU 100 %



Wilayah Kerlurahan Cilodong

PU 100 %


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB IV ………. 21

BAB IV REALISASI PAKET

4.1 Pelaksanaan pendanaan Paket.

Pelaksanaan bantuan dana PAKET akan dicairkan setelah pelaksanaan sub

proyek dengan dana pendamping yang bersumber dari dana APBD selesai

dilaksanakan. Setelah dinilai oleh Pokja PAKET bahwa proses pelaksanaannya sesuai

ketentuan PAKET (transparan dan akuntabel), selanjutnya dicairkan dana PAKET

untuk pelaksanaan proyek selanjutnya.

Bantuan PAKET disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening Panitia

Kemitraan. Penyaluran Dana PAKET dilakukan dalam 2 tahap, tahap 1 sebesar 50%

masuk rekening pakem pada tanggal 26 Desember 2008, sedangkan pelaksanaan

kegiatan baru dilaksanakan pada bulan April Tahun 2009. Hal tersebut diakibatkan

karena Pokja Paket melakukan monitoring apakah BKM penerima dana PAKET sesuai

dengan kriteria penerima PAKET. Dana PAKET Termin II, baru masuk ke Bank Jabar

Cabang Depok pada tanggal 24 September 2009. penarikan dana PAKET oleh Panitia

Kemitraan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2009.

4.2 Hasil Kegiatan Paket.

Kegiatan PAKET Tahun I (Th 2008) bila dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar

seperti yang terlihat pada Tabel 3.6 di atas yaitu kegiatan Rumah Tidak Layak Huni

(RTLH), Peralatan Kesehatan dan Betonisasi Jalan. Kegiatan RTLH senilai Rp.

301.000.000,- atau setara 45 % dari total nilai PAKET (Rp. 674,930,000 ); Peralatan

Kesehatan senilai Rp. 138.000.000,- atau setara 20 % dari total nilai PAKET

(Rp. 674,930,000 ); dan Betonisasi Jalan senilai Rp. 235.930.000,- atau setara 35 %

dari total nilai PAKET (Rp. 674,930,000 ).

Tabel 4.1. Jenis Kegiatan PAKET dan Besar Dana RTLH (Rp.) KESEHATAN (Rp.) BETONISASI

JALAN (Rp.) TOTAL (Rp.)

RENCANA PAKET 301,000,000 138,000,000 235,930,000 674,930,000

RENCANA SWADAYA 61,500,000 8,650,000 15,000,000 85,150,000

REALISASI PAKET 301,000,000 138,000,000 235,930,000 674,930,000

REALISASI SWADAYA 116,100,000 12,166,000 101,998,500 230,264,500


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB IV ………. Hal 22

Tabel 3.6. diatas memperlihatkan bahwa dari total dana yang direncanakan dalam

proposal untuk dana Paket ditambah swadaya sebesar Rp. 760.080.000,- terealisasi

sebesar Rp. 905.194.500,- sehingga nilai dana yang ter realisasi lebih tinggi

dibandingkan dengan rencana yang berarti nilai dana swadaya yang direncanakan

bisa direalisasikan lebih besar seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini mencapai

Rp. 230,264,500 (33 %)

Apabila dilihat kegiatan mana saja yang paling banyak menyerap dana PAKET dan

swadaya adalah seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini,



Apabila diprosentasikan seperti yang terlihat pada grafik kegiatan RTLH menyerap

dana 46 % (Rp. 417,100,000), Kesehatan 17 % (Rp. 150,166,000) dan Betonisasi

jalan sebesar 37 % (Rp. 337,928,500 ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

grafik di bawah ini,

Tabel 4.2. KEGIATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) Tugu Sejahtera Jati Jaya Mas Diponegoro Karya Sejahtera II RENCANA 112,000,000 112,000,000 58,500,000 80,000,000 REALISASI 118,001,000 123,014,000 87,370,000 88,715,000 Grafik diatas menjelaskan ke empat pakem yang mengerjakan RTLH semuanya memunculkan dana swadaya melebihi dari yang direncanakan sehingga realisasi kegiatan dananya lebih tinggi bila dibandingkan dengan rencana.



Apabila dilihat dari prosentase dana kegiatan RTLH dari masing-masing Pakem dapat dilihat pada grafik di bawah ini,

Tabel 4.3. KEGIATAN KESEHATAN

Jarum Mas Teuku Umar Karya Sejahtera I

RENCANA

35,700,000

35,950,000

75,000,000

REALISASI

38,750,000

37,300,000

74,116,000 Kegiatan kesehatan paling sedikit menyumbangkan dana swadaya dari rencana, bahkan ada satu Pakem yaitu Karya Sejahtra I lebih rendah dibandingkan rencana. Apabila kita bandingkan dari total dana realisasi pada kegiatan Kesehatan Pakem Karya sejahtra I paling banyak mendapatkan dana (49 %), kedua Jarum Mas (26 %) sedangkan Teuku umar (25 %). Seperti yang terlihat pada grafik di bawah ini,



Tabel 4.4. KEGIATAN BETONISASI JALAN

Pelangi Mas Sejahtera Abadi

II

Karya Sejahtera Cilodong

RENCANA

71,580,000

94,000,000

85,350,000

REALISASI

112,984,000

118,524,500

106,420,000

Kegiatan betonisasi jalan dilakukan oleh tiga pakem, ketiga pakem tersebut realisasi

kegiatannya melebihi dari rencana, hal ini menunjukkan swadaya masyarakat yang

timbul dalam realisasi kegiatan lebih tinggi dari rencana. Sedangkan apabila dilihat

pakem mana yang paling banyak mendapatkan dana adalah seperti yang terlihat

dalam grafik di bawah ini,



4.3. Audit kegiatan paket

Untuk Menjamin transparansi dan akuntabilitas kegiatan paket ,maka perlu

suatu pemeriksaan yang objektif dan idenpenden maka untuk kegiatan paket di kota

Depok ini dilakukan pemeriksaan kegiatan paket oleh Akuntan publik untuk pokja dan

pakem pelaksana paket. Audit dilaksanakan pertengahan bulan Nopember 2009 untuk

pendanaannya menggunakan dana BOP paket yang telah di siapkan oleh Pemda dan

hasil pelaksaanan audit pokja dan pakem yang dikeluarkan Auditor pada tanggal 30

Nopember 2009 adalah sebagai berkut :

Tabel 4.5. Rekomendasi Hasil Audit

No Pokja Nama KAP Alamat KAP Tanggal Audit Opini Audit

POKJA DEPOK

AF Rachman & Soetjirto WS

No Reg D 4862 NIAP 98.1.0541

Jl Pasirluyu

No 36 Bandung

30 Nopember 2009 Wajar

Nama Pakem dan BKM KeteranganAudit

1 Tugu Sejahtera Cukup Baik

2 Jarum Mas Cukup Baik

3 Karya Sejahtera I Cukup Baik

4 Jati Jaya Mas Cukup Baik

5 Karya Sejahtera II Cukup Baik



Suasana pembekalan sebelum berangkat melakukan Monev Oleh Koordinator Pokja

Anggota Tim Monev melakukan pemeriksaan pekerjaan

6 Teuku Umar Cukup Baik

7 Diponegoro Cukup Baik

8 Pelangi Mas Cukup Baik

9 Sejahtera Abadi II Cukup Baik

10 Karya Sejahtera Cilodong Cukup Baik

Hasil penalaahan auditor dalam LPJ Pakem terdapat beberapa tanda tangan

yang terlewat, ada yang belum ditandatangani Korkot dan ada pula LPJ yang belum

ditandatangani kepala dinas. Hal tersebut bukan karena factor kesengajaan, namun

terlewat. Masukan ini ditindaklanjuti oleh Pokja PAKET untuk menandatangankan

yang terlewat tersebut.

Hal lain yang ditemukan

oleh audit adalah ada

beberapa pembukuan

yang belum sesuai

dengan aturan akuntansi

ada yang nilainya

negative, untuk itu Pokja

PAKET bersama tim

fasilitator memberikan

penguatan pembukuan

kepada Pakem tersebut

dan melakukan perbaikan

LPJ Pakem. Selain itu

Auditor menyoroti

pembelian alat kesehatan

berupa foging apakah

bermanfaat atau hanya

menghamburkan uang

saja, dalam hal ini Pokja

PAKET (Koordinator Pokja) melakukan Tanya jawab langsung dengan pemanfaat alat-

alat kesehatan tersebut. Hasil dari tanya jawab yang dilakukan oleh Pokja ternyata



Tim Monev melakukan Tanya jawab dengan salah satu anggota BKM

memang alat tersebut hasil kesepakatan warga yang tertuang dalam PJM Pronangkis

dan sangat dibutuhkan sekali oleh warga sehingga menjadi skala prioritas karena di

kelurahan tersebut merupakan wilayah endemic demam berdarah.


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB V………. Hal 29

BAB V PENCAPAIAN INDIKATOR PAKET

Program penanggulangan kemiskinan terpadu (PAKET) adalah suatu proses

pembelajaran kepada pelaku pembangunan baik pemerintah, swasta dan masyarakat

agar terjadi kemitraan dan gerakan-gerakan bersama oleh seluruh pelaku tingkat kota

sehingga terjalin sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Komponen program paket harus ditempatkan sebagai sarana pembelajaran kemitraan

antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Dengan demikian Indikator pelaksanaan dan capaian PAKET dapat di lihat pada

tumbuhnya rasa kebersamaan dan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah

daerah dan kelompok peduli, baik dalam tahapan perencanaan,pelaksanaan maupun

sumber dana terhadap kegiatan pembangunan.

5.1 Keterwakilan perempuan dalam Keanggotaan Pokja Paket

Keanggotaan Pokja PAKET di kota Depok dari 17 orang anggota PAKET perempuan

hanya 4 orang, berarti hanya 24 % bila di bandingkan dengan indikator bahwa

perempuan minimal 30 % berarti keanggotaan perempaun ini belum mencapai

indicator 30 %.

5.2 Capaian Indikator Kegiatan Antar Kelurahan

Dilihat dari kegiatan antar kelurahan dari 10 pakem, 7 Pakem kegiatannya dilakukan

antar kelurahan dengan total dana Rp. 485,350,000,- dari total dana PAKET sebesar

Rp. 674,930,000,- atau setara dengan 72 %. Indikator Tahun I kegiatan antar

kelurahan harus menacapai 30 % terlampaui. Sayangnya indicator tersebut tercapai

bukan karena by desain akan tetapi karena keterpaksaan dikarenakan dua kelurahan

penerima PAKET (kelurahan Cinangka dan kelurahan Cilodong BKM nya tidak

berdaya), sehingga Pokja PAKET mengambil keputusan agar kedua kelurahan

tersebut ditangani oleh BKM yang berdaya yang dekat dengan kelurahan tersebut dan

mempunyai keg yang sama.

5.3 BOP Paket

BOP adalah dana yang di alokasikan oleh pemerintah kota penerima program PAKET

dari sumber APBD, dan BOP ini dapat digunakan untuk kegiatan operasional

pendukung PAKET yang di lakukan oleh pemerintah kota melalui sekretariat PAKET di

Bappeda dan dana yang dialokasikan minimal sebesar 5 %. Dana BOP PAKET yang



disediakan sebesar Rp 143.601.800,- ( sekitar 21 %), hal tersebut terjadi dikarenakan

pada awalnya yaitu ketika penganggaran dana PAKET yang akan diserap sebesar Rp.

2.000,000.000,- namun tidak dapat dilakukan karena jumlah BKM yang berdaya

hanya 7 BKM dan pada akhirnya yang layak hanya lima BKM saja.


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB VI ………. Hal 30

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Agar suatu program dapat terlaksana secara baik, efisien, efektif, terukur

dan terarah tidak terkecuali pelaksanaan PAKET, perlu dilakukan monitoring dan

evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini juga dimaksudkan untuk memastikan

bahwa pelaksanan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Kemitraan telah sesuai

dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pokja Paket

P2KP Kota Depok. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan secara patisipatif,

sehingga semua pihak dapat berpartisipasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

Apakah itu pemerintah, pokja, masyarakat, LSM, Konsultan dan pihak peduli lainnya

dapat memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan pakem dan Pokja dalam

pelaksanaan Paket.

6.1. Monitoring Pelaksanaan

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan secara bersama-sama

(Pemda, Pokja dan Konsultan), Tim dibagi dua masing-masing tim ada unsur dari

Pemda (Bappeda, Dinas Bina Marga dan Sumberdaya Air, Dinas Cipta Karya, PMKS),

Pokja dan Konsultan. Kegiatan tersebut dilakukan dua kali, pertama setelah selesai

pelaksanaan termin pertama (50 %) yaitu tanggal 10 – 13 Agustus 2009 dan yang

kedua dilaksanakan setelah termin kedua (50%) selesai yaitu pada tanggal 16 – 19

Nopember 2009.

Hasil dari monitoring dilapangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan Panitia Kemitraan disimpulkan sebagai berikut :

- Secara umum pakem telah melaksanakan kegiatan susuai dengan rencana

yang telah dibuat dalam proposal.

- Proses Administrasi di lapangan seperti Laporan Harian belum sepenuhnya

berjalan di lapangan.

- Kemajuan pekerjaan semuanya telah mencapai 100%.


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB VI ………. Hal 31

- Secara umum keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan

pekerjaan cukup baik.

- Swadaya masyarakat yang terhimpun sebagian besar berupa non tunai

baik berupa tenaga, makanan dan minuman, tanah yang digunakan

maupun material dan melebihi dari rencana semula sebesar

Rp. 230,264,500 dari total dana PAKET (33 %).

6.2. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilaksanakan dalam rangka mengetahui sejauh mana kegiatan yang

telah dilaksanakan oleh Pokja PAKET dan Panitia Kemitraan sesuai dengan rencana

dan ketentuan yang ada.

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan PAKET adalah :

- Pokja PAKET secara keseluruhan telah melaksanakan rencananya dengan

baik, adanya perubahan jadwal semata-mata karena terkait dengan

perubahan jadwal yang ada di pusat.

- Keaktifan anggota Pokja masih perlu ditingkatkan, terutama dari unsur

dinas. Harus meluangkan waktu dari kesibukan sehari-hari selaku PNS di

masing-masing dinasnya.

- Panitia Kemitraan masih belum sepenuhnya terlibat dalam pelaksanaan

kegiatan pembangunan sehingga perlu ditingkatkan peran aktifnya,

terutama dari perwakilan dinas-dinas.

- Format Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang harus dibuat setiap

Pakem terlalu sulit untuk diikuti semua Pakem yang notabene para

anggotanya berpendidikan menengah ke bawah


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB VII ………. Hal 32

BAB VII KENDALA - KENDALA

Pokok-pokok permasalahan dan hambatan yang di hadapi di lapangan baik

Pokja maupun Pakem Kota Depok dalam implementasi pelaksanaaan PAKET,

langkah penanganan serta seberapa jauh hasil penanganan terhadap hambatan dan

permasalahan tadi setelah ada penanganan tersebut.

Tabel 7.1. Kendala dan Hambatan pelaksanaan PAKET Tahun I

No Kegiatan Hambatan/ permasalahan Dampak dari hambatan

permasalahan

A Administarsi

Penyusunan proposal dan administrasi lainnya peran dari pakem terutama dari

dinas kurang optimal

Peran pokja belum begitu optimal masih banyak

bertumpu pada konsultan

Proposal paket maupun LPJ nya lebih rumit di banding

dengan kegiatan APBD

Semua proses kegiatan administrasi sering

menjadi masalah bagi pakem sehingga sering

terlambat dalam penyusunan dan

pelaporan

B Teknis

Kinerja pakem tidak sesuai dengan substansi pakem

yang di gariskan dalam S O P

Pakem dari kelompok peduli /BKM lebih

dominan dalam kegiatanpelaksanaan laporan

sehingga sering terlambat.

C Pencapaian indikator

Penyebarluasan informasi paket belum optimal

Pembahasan hasil –hasil FGD belum optimal

Keterlibatan perempuan baik dalam Pokja dan Pakem

belum optimal

Pertemuan rutin antara Pokja, Pakem dan kelompok peduli

belum optimal

Hasil kegiatan PAKET bila di bandingkatkan

dengan indikator belum maksimal dan sesuai

dengan harapan.


Laporan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) di Kota Depok BAB VIII ………. Hal 33

BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMNEDASI

8.1 Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan PAKET P2KP tahun 2008 di Kota Depok dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelurahan lokasi sasaran PAKET P2KP yang mempunyai kegiatan

berdampingan dengan dana APBD Kota Depok sebanyak 7 Kelurahan

2. Terdapat 10 usulan kegiatan yang direkomendasikan untuk mendapatkan

dana PAKET P2KP tahun 2008 di Kota Depok.

3. Nilai usulan kegiatan yang didanai oleh dana PAKET P2KP tahun 2008

sebesar Rp. 674,930,000 yang pencairannya terbagi menjadi dua

termin (masing-masing 50%).

4. Terdapat 3 Dinas/SKPD (PMKS, DINKES dan PU) yang mempunyai

kegiatan berdampingan dengan kegiatan PAKET P2KP tahun 2008.

5. Peranan Pemerintah Daerah dalam upaya menumbuhkembangkan dan

melembagakan kemitraan dirasakan cukup baik meskipun masih banyak

kekurangan yang perlu diperbaiki, dimana peranan tersebut antara lain

menyelenggarakan pertemuan BKM dan Dinas, melaksanakan sosialisasi

menyediakan dana pendamping BOP PAKET.

6. Kerjasama Masyarakat dengan Dinas belum berjalan secara optimal dalam

arti keterbatasan tenaga Dinas berdampak terhadap keterbatasan

menjalankan peran dan fungsinya dalam membangun kemitraan baik

dalam hal perencanaan proposal maupun pelaksanaan di lapangan baru

sebatas asistensi terhadap proposal.

7. Dominasi BKM dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih cukup

kuat meskipun ada beberapa Panitia Kemitraan Unsur dari lembaga lain

cukup aktif.

8. Pembentukan Pokja tidak melibatkan dunia usaha, sehingga tidak ada

seorangpun anggota Pokja dari unsur dunia usaha.



9. Dibeberapa tempat kegiatan PAKET masih ditemukan papan proyek belum

dibuat. Sementara di beberapa lokasi yang sudah memasang papan

proyek, informasi belum dicantumkan secara lengkap seperti lokasi

kegiatan, Volume, sumber dana APBD, dll, serta bahan yang mudah rusak

karena cuaca.

10. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan PAKET masih di bawah 30 %,

terutama keterlibatan dalam anggota Pokja PAKET.

11. Masih belum transparan dalam pemanfataan dana BOP PAKET.

8.2 Rekomendasi

Ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan sehubungan dengan

pelaksanaan kegiatan PAKET tahap berikutnya, yaitu :

1. Perlunya informasi (tertulis) yang jelas dari pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah tentang program yang akan dilaksanakan.

2. Koordinasi antara pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kota perlu

ditingkatkan.

3. Informasi yang disampaikan dapat diterima sedini mungkin sehingga dapat

segera ditindaklanjuti.

4. Format proposal dan laporan kegiatan agar lebih disederhanakan

mengingat kemampuan masyarakat yang masih terbatas

5. Mendorong anggota Pakem dari unsur dinas agar aktif dari muali

perencanaan, pelaksanaan sampai melakukan Monev.





POTO KEGIATAN REHAB RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

0%

100%

50%



POTO KEGIATAN BETONISASI JALAN

0%

100%

50%



Jenis kegiatanBetonisasi Jalan

Kondisi0 %

Nama PakemSejahtera Abadi II


Kondisi50 %

Nama KelurahanAbadi Jaya



Kondisi100 %

DOKUMENTASI INFRASTRUKTUR

Nama Kelurahan

Abadi Jaya

Nama Pakem

Sejahtera Abadi II

Nama Kelurahan

Abadi Jaya




Kondisi0 %



Kondisi50 %

Nama KelurahanAbadi Jaya



Kondisi100 %

DOKUMENTASI INFRASTRUKTUR

Nama Kelurahan

Abadi Jaya

Nama Pakem

Sejahtera Abadi II

Nama Kelurahan

Abadi Jaya



RTLH IBU TASLIMA

0%

100%

50%



Suasana Pelaksanaan penyerahan bantuan alat kesehatan oleh Pakem Jarum Mas Kelurahan Pancoran Mas

Suasana Pelaksanaan penandatangan BA penyerahan bantuan alat kesehatan oleh Pakem Jarum Mas Kelurahan Pancoran Mas

Pelaksanaan penyerahan bantuan alat kesehatan oleh Pakem Jarum Mas Kelurahan Pancoran Mas









agaga



SIMBOLISASI PENYERAHAN BANTUAN ALAT KESEHATAN

Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Alat Kesehatan Oleh Pakem

Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Alat Kesehatan Oleh Aparat

Kelurahan

Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Alat

Kesehatan Oleh Koordinator P2KP

Advanced

Documents

Laporan POKJA Tahap 1